Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SOSIALISASI PROGRAMBEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA
BERBASIS PERTANIAN
(#BEKERJA)
TAHUN 2019DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI
DI PROPINSI SULBAR
Disampaikan PadaPertemuan Sosialisasi dan Koordinasi Program # BEKERJA
Di D’Maleo Hotel Mamuju & ConvetionMamuju, Sulawesi Barat
Tanggal 14 – 15 Maret 2019
1. Latar Belakang
► Program penanggulangan kemiskinan
berbasis:
bantuan sosial,
pemberdayaan masyarakat,
pemberdayaan usaha kecil
tentang Perubahan Atas
Peraturan tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan,
yang bertujuan untuk
mempercepat penurunan angka
kemiskinan.
Presiden Nomor 15
Tahun 2010
Kegiatan yang telah ditetapkan dalam
percepatan penanggulangan
kemiskinan bidang pertanian,
meliputi:
1. Padat karya tunai di desa (cash for work).
2. Penanganan Stunting.3. Pengentasan daerah rentan rawan
pangan.
Perpres Nomor 96
Tahun 2015
2. Dasar Pelaksanaan Program #BEKERJA
►1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera
Berbasis Pertanian TA. 2019.
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 58/KPTS/OT.050
/M/1/2019 tentang Tim Pelaksana Program Bedah
Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian TA. 2019.
3. Keputusan Direktur Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku
Ketua/Penanggung Jawab Program Bekerja Nomor
1888/Kpts/050/02/2019 tentang Tim Pakar Pelaksanaan
Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis
Pertanian TA. 2019
4. Keputusan Direktur Peternakan dan Kesehatan Hewan
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bedah Kemiskinan
Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian TA. 2019
5. Petunjuk Teknis Masing-Masing UPT Pelaksana Kegiatan
Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian TA.
2019.
3. Implementasi Pengentasan Kemiskinan Kementan
Program #Bekerja Kementan
peningkatan produksi komoditas pertanian untuk
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui
kegiatan pertanian dalam rangka pengentasan
kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin
Program #Bekerja PKH 2019
bantuan berupa ayam, pakan, obat-obatan
dan desinfektan serta kandang dalam rangka
peningkatan produksi ternak unggas guna memenuhi
konsumsi protein hewani.
RTM-P
adalah Rumah Tangga Miskin yang
lapangan usaha atau pekerjaan
utama di bidang peternakan.
4. Program #BEKERJA Di Sulawesi Barat :
Permentan Nomor 14
Tahun 2019
Sulbar
16.121 RTM-P
Paket Bantuan Per RTM-P :
1. Ayam umur 4 minggu 50 ekor.
2. Bantuan pakan 150 kg.
3. Obat hewan, (roboransia dan
disinfektan 1 paket.
4. Bantuan biaya pembuatan kandang
ayam Rp.500.000
RTM
Tinggal di Desa pada Kabupaten
yang telah ditetapkan dalam
Permentan Nomor 14 Tahun
2019
KEMENTERIAN PERTANIANDIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
2019SULAWESI BARAT
PROVINSI KABUPATEN JML RTM
SULAWESI BARAT MAMUJU UTARA 1.489
MAMUJU TENGAH 1.202
MAMUJU 4.434
MAJENE 2.888
POLEWALI MANDAR 6.113
SULAWESI BARAT Total 16.126
PERKABUPATEN KOTA
1489
1202
4434
28886113
KABUPATEN KECAMATANJML
DESAJML RTM
MAMUJU UTARA BARAS 5 541
DAPURANG 5 726
DURIPOKU 4 222
MAMUJU UTARA Total 14 1.489
KABUPATEN KECAMATANJML
DESAJML RTM
MAMUJU TENGAH BUDONG-BUDONG 7 798
PANGALE 4 404
MAMUJU TENGAH Total 11 1.202
KABUPATEN KECAMATAN JML DESA JML RTM
MAMUJU KALUKKU 13 2.697
MAMUJU 6 819
PAPALANG 6 1.165
MAMUJU Total 25 4.434
KABUPATEN KECAMATANJML
DESAJML RTM
MAJENE MALUNDA 12 1.610
ULUMANDA 8 1.278
MAJENE Total 20 2.888
KABUPATEN KECAMATAN JML DESA JML RTM
POLEWALI MANDAR
B U L O 8 1.053
LUYO 10 2.699
MAPILLI 10 1.725
MATANGNGA 5 636
POLEWALI MANDAR Total 33 6.113
TINGKAT PROPINSI
UPT Pelaksana
Dinas Peternakan Provinsi
Dinas Sosial Propinsi
Dinas Peternakan Kabupaten,
Dinas Sosial Kabupaten
Polres
KodimSOSIALISASI
DAN
KOORDINASI
TINGKAT KABUPATEN
UPT Pelaksana,
Tim Dinas Kabupaten, TKSK, Koramil,
Babinsa, Polsek, Babinkantibmas,
Kepala Desa, Pendamping
TINGKAT KECAMATAN
Pendamping Teknis, TKSK,
Babinsa, Babinkantibmas, Kepala
Desa, Pendamping Desa
Untuk memberikan
persamaan
pemahaman /persepsi
mengenai kegiatan
Bekerja Ditjen PKH
Tahun 2019,
5. Stakeholder Terkait
5. Pengorganisasian
►
1. Tim Pusat :Tim Pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan, dengan tugas sebagai berikut :
► Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Kementerian Sosial;Kejaksaan Agung; Kepolisian; Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LKPP); Dinas Provinsi; Kabupaten/Kota danpihak terkait lainnya;
► Melakukan pembinaan bersama dinas terkait dan TKSK,monitoring dan evaluasi pada tahun berjalan; dan
► Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepadaDirektur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Tim UPT :Tim UPT ditetapkan oleh masing-masing Kepala UPTPelaksana Kegiatan Bekerja PKH 2019, dengan tugas sebagai berikut :► Melakukan koordinasi dan sosialisasi kegiatan kepada instansi terkait di
Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, penerima kegiatan dan pemangkukepentingan lainnya.
Lanjutan….
►
► Melakukan verifikasi RTMP calon penerima bantuan.► Melakukan pembinaan bersama dinas terkait dan TKSK, monitoring dan
evaluasi pada tahun berjalan.► Melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) bagi petugas pendamping
tentang tatacara pemeliharaan unggas yang baik.► Membuat laporan harian distribusi bantuan, laporan perkembangan
(bulanan) dan laporan akhir kegiatan disampaikan kepada kepada KetuaTim Pelaksana Kegiatan Bekerja ditembuskan kepada Direktur JenderalPeternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai format - 3.
3. Tim Provinsi :
Tim Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi, dengan tugas
sebagai berikut :
► Melakukan koordinasi dan sosialisasi kegiatan kepada
instansi terkait di Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, penerima
kegiatan dan pemangku kepentingan lainnya .
Lanjutan….
►
► Melakukan verifikasi RTMP calon penerima bantuan bersama
Satker pelaksana.
► Melakukan pembinaan bersama dinas terkait dan TKSK,
monitoring dan evaluasi.
► Membuat laporan perkembangan (bulanan) pelaksanaan
kegiatan untuk disampaikan kepada Satker pelaksana dan
ditembuskan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan.4. Tim Kabupaten :
Tim Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten, dengan tugas
sebagai berikut :
► Melakukan sosialisasi dan koordinasi kegiatan di tingkat
kabupaten
► Melakukan verifikasi RTMP calon penerima bantuan bersama
Satker pelaksana.
► Melakukan pembinaan bersama dinas terkait dan TKSK,
monitoring dan evaluasi.
► Dalam hal terjadi kasus penyakit yang memerlukan penanganan
khusus, dokter hewan dinas setempat melakukan tindakan yang
diperlukan dan dapat mengkonsultasikan dengan pemerintah pusat.
Lanjutan….
►
► Membuat laporan perkembangan (bulanan) pelaksanaan
kegiatan untuk disampaikan kepada Satker pelaksana dan
ditembuskan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan.
5. Balai Veteriner (BBVET/BVET) wajib melakukan monitoring/
surveilan terhadap penyakit sebagaimana dimaksud pada butir
4 (d), dilakukan setelah 1 (satu) bulan pasca distribusi sesuai
dengan wilayah kerjanya dan melaporkan hasilnya serta
memberi saran kepada Dinas setempat dengan tembusan ke
Direktur Kesehatan Hewan.
6. Petugas Pengawas Distribusi Petugas pengawas distribusi dapat terdiridari unsur perangkat desa, TKSK, Satker, Dinas Kabupaten/Kota,Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
7. Petugas Pendamping Teknis, Petugas pendamping teknis dapat
terdiri dari penyuluh pertanian, petugas dinas Provinsi/Kabupaten/
Kota, petugas puskeswan, petugas Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
dan TKSK.
Skema Keterkaitan Stakeholder Dalam Kegiatan #Bekerja
►
RTM-P
PPK
Tim Teknis
Bvet BanjarbaruPenyedia
Tim Dinas
Provinsi
Tim Dinas
Kabupaten
Petugas
Pendamping
Teknis (PPL)
Kepala Desa
TKSK
Babinsa
Babinkantibmas
Tim Pusat
Pendamping
Desa
Pengawalan
Penyaluran
Ayam
supervisisi
supervisi
Pengawasan dan
Pengawalan
distribusi ayam
1. UPKK
2. Kandang
3. Pelaporan
Pelaporan dan
Pendampingan
Teknis
Dinsos
Koramil
Polsek
supervisi
si
6. Pelaksanaan Kegiatan
►Penetapan RTM-P :
1. Dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi yang ditetapkan
oleh PPK Satker Pelaksana Bekerja PKH 2019.
2. Tim Verifikasi paling kurang terdiri dari unsur: satker
pelaksana, Dinas Teknis Provinsi/Kabupaten, dinas yang
membidangi fungsi sosial kabupaten, TKSK, dan
perangkat desa.
3. Verifikasi administratif data calon RTM-P berpedoman
pada persyaratan penerima bantuan yang telah
ditetapkan (on desk)4. Verifikasi faktual dilakukan melalui konfirmasi data
RTM-P dengan aparat desa dan TKSK (in filed)
Lanjutan….
►
5. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara yang
ditandatangani oleh Tim Verifikasi, diketahui oleh Kepala Desa
dan Kepala Dinas kabupaten setempat;
6. Hasil verifikasi disampaikan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK).
7. Berdasarkan hasil verifikasi, PPK menetapkan daftar RTM-P
penerima bantuan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA).
8. Dalam hal RTM-P Penerima Bantuan yang telah disahkan
meninggal dunia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan
Kematian dari Kepala Desa atau Camat setempat dapat
digantikan oleh ahli waris yang tercantum dalam daftar kartu
keluarga dan bersedia memelihara ayam.
9. Dalam hal RTM-P Penerima Bantuan yang telah disahkan
meninggal dunia tanpa ahli waris, mengundurkan diri, pindah
tempat tinggal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari
Kepala Desa setempat dan tidak dapat dialihkan ke RTM-P
lainnya.
7. Pengadaan Ayam (LELANG)
►
PENGADAAN
AYAM, PAKAN DAN
OBAT-OBATAN
(806.050 EKOR)
WAKTU : 6 BULAN
WILAYAH UTARA
(MAMUJU UTARA
DAN MAMUJU
TENGAH)
(134.400 EKOR)
WILAYAH SELATAN
(MAMUJU,
MAJENE DAN
POLMAN)
(671.650 EKOR)
8. Pembuatan Kandang Oleh Kelompok RTM-P
PETUGAS PENGAWAS
1. Pendamping desa.
2. Aparat desa.
3. Petugas Dinas kabupaten/kecamatan.
4. Aparat Keamanan (Babinsa, Babinkantibmas)
1. Dibentuk UPKK (Unit Pengelola Keuangan Kelompok)
terdiri 20-30 RTM yang dikoordinir oleh seorang
Pendamping Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
2. Bantuan pembuatan kandang dalam bentuk uang tunai Rp.
500.000,- yang disalurkan ke Rekening Kelompok.
3. Pelaksanaan pembuatan kandang direkomendasikan
dengan padat karya
Gambar Kandang AyamUkuran paling kurang 5 m2(2 m x 2,5 m)
9. Penyaluran Ayam
►
1. Wilayah Sebaran Selatan (Kab. Mamuju, Kab. Majene
dan Kab. Poliwali Mandar) Sekitar 33.000 ekor/minggu,
setara dengan 600 buah kandang.
2. Wilayah Sebaran Utara (Kab. Mamuju Utara dan Kab.
Mamuju Tengah) Sekitar 8.000 ekor/minggu, setara
dengan 160 buah kandang.
3. Pelaksanaan penyebaran dilakukan penyedia sampai
pada titik bagi.
10. Pendampingan Teknis
1. Dikoordinasikan oleh Bidang Kesehatan Hewan
Kabupaten.
2. Dikoordinasikan oleh Bidang Produksi/Budidaya
/Perbibitan Ternak Kabupaten.
3. Dilaksanakan oleh Petugas pendamping kecamatan/PPL
11. Supervisi (Pemantauan) dan Monev
►
1. Pemantauan wajib dilakukan oleh semua unit organisasi
pelaksana kegiatan Bekerja sesuai dengan
kewenangannya secara berkala atau sewaktu waktu
sesuai kebutuhan, untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan kegiatan Bekerja pada setiap tahapannya.
Dari pemantauan ini dapat diketahui faktor-faktor yang
pendukung dan penghambat kelancaran pelaksanaan
kegiatan.
2. Dilakukan secara berkala oleh Dinas Propinsi dan Dinas
Kabupaten (Kepala Dinas, Kepala Bidang).
12. Pengawasan dan Pengawalan Penyaluran Bantuan
►
1. Dilakukan oleh aparat keamanan (Babinsa dan
Babinkamtibmas) ditempat penyaluran bantuan.
2. Pelaksanaan penyaluran bantuan yang dilakukan
penyedia sampai pada titik bagi yang ditetapkan
Kepala Desa.
13. Evaluasi dan Pelaporan
Pelaporan diperlukan dalam rangka menyediakan informasi
tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan Bekerja PKH 2019.
Petugas pendamping menyampaikan laporan hasil pendampingan
kepada dinas Kabupaten/Kota kemudian diteruskan ke Satker
pelaksana kegiatan Bekerja dengan tembusan ke penanggung
jawab Provinsi sampai ke Direktur Jenderal PKH.
Evaluasi dilakukan oleh semua unit organisasi pelaksana
kegiatan Bekerja Ditjen PKH 2019 sesuai dengan
kewenangannya. Hasil evaluasi akan menjadi bahan
pertimbangan untuk kebijakan selanjutnya
Terima Kasih
Selamat
Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id