SOSIALISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHbagianpbj.kutaibaratkab.go.id/wp-content/uploads/2019/04/sosialisasi-ke-DINAS... · teknis/KAK Menetapkan uang muka, jaminan uang muka,jaminan

SOSIALISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERPRES NO 16 TAHUN 2018

DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN

KABUPATEN KUTAI BARAT

Perubahan

• Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta 4 Peraturan Presiden perubahannya

www.bagianpbj.kutaibaratkab.go.id

[email protected]

Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa. Alamat Perkantoran IV Sendawar Kutai BaratPhone +62 (545) 455564

UU 17/2003 & UU 1/2004

PP21/2004 & PP90/2010

PMK

PP 58/2005

Permendagri

PERPRES 16/2018

PeraturanLKPP

“Kegiatan PengadaanBarang/Jasa oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya

sejak identifikasikebutuhan, sampai denganserah terima hasil pekerjaan”

Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/JasaPenatausahaan Keuangan

Pasal 1 angka 1


[email protected]


• Pengadaan dalam kegiatan pemerintah dilakukan untuk memberikan pelayanankepadamasyarakatyanglebih baiksehinggaterciptakesejahteraanrakyat;

• Tata Pemerintah yang baik (good governance) yang salah satunya diwujudkandengansistempengadaan barang/jasayangefektif dalamlingkunganpemerintah;

• Pemanfaatan teknologi sebagai media untuk meningkatkan efisiensi pengadaanmerupakanpeluang yangharus diberdayagunakan;

• Menuju pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih baik melalui kebijakanpenggunaan produksi dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil danMenengah (UMKM) serta pembangunanekonomiyang berkelanjutan.

Latar Belakang munculnya Perpres 16/2018

tentang PBJP (1)

6

Garis Besar Proses PBJ

Perencanaan Persiapan PelaksanaanIdentifikasi Kebutuhan

(Mulai)

Penetapan Barang/Jasa

Cara Pengadaan

Jadwal Pengadaan

Anggaran Pengadaan

Persiapan Swakelola

Penetapan sasaran

Penyelenggara Swakelola

Rencana Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan

Penyusunan RAB

Persiapan PBJ Melalui Penyedia

Menetapkan HPS

Menetapkan rancangan Kontrak

Menetapkan spesifikasi teknis/KAK

Menetapkan uang muka, jaminan uang muka,jaminan

pelaksanaan, jaminan pemeliharaan,sertifikat garansi

dan/atau penyesuaian harga

Pelaksanaan Swakelola

Pelaksanaan SwakelolaTipe (I, II, III, IV)

Pembayaran Swakelola

Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Swakelola

Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia

Pelaksanaan Pemilihan

Pelaksanaan kontrak

Serah Terima Hasil Pekerjaan(Selesai)

Perencanaan Pengadaanterdiri atas : Perencanaan

PBJ melalui Swakeloladan/atau Penyedia

Perencanaan Pengadaandimulai saat bersamaan

dengan penyusunanRENJA

Jasa Lainnya

Pekerjaan Konstruksi

Jasa Konsultansi

1. JENIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Barang

adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,bergerak maupun tidak bergerak, yang dapatdiperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkanoleh Pengguna Barang (Pasal I angka 29)

adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputipembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,pembongkaran, dan pembangunan kembali suatubangunan. ( Pasal I angka 30)

adalah jasa layanan professional yang membutuhkankeahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yangmengutamakan adanya olah pikir. (Pasal I angka 31)

adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkanperalatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatusystem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untukmenyelesaikan suatu pekerjaan. ( Pasal I : 32)Pasal3


[email protected]


Jenis Pengadaan dalamPBJP (1/2)

Barang

Bahan berwujud:

Ex:Bahan Baku Bahan ½ Jadi

BarangJadi

Mahluk

Hidup

dll


Gedung

Jembatan

Perkapalan

Bangunan LepasPantai

dll

Jasa Konsultansi

Rekayasa

Perencanaan

Pengawaan

Penasehat

dll

Jasa Lainnya

Kebersihan

Katering

Penyewaan

Akomodasi

dll

Pasal 3 ayat 1


[email protected]


Apa Tujuan Pengadaan Barang/Jasa ?


[email protected]


Menghasilkan b/j yangtepat untuk setiap uang yangdibelanjakan dari aspek kualitas,jumlah, waktu, biaya, lokasi dan

penyedia.

Meningkatkanproduksi dalamnegeri

Meningkatkan peransertaUMKM

Meningkatkan peranpelakuusaha nasional

Meningkatkankeikutsertaanindustri kreatif

Mendorongpemerataanekonomi

Mendorong pengadaan berkelanjutan

Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan b/j hasilpenelitian

Tujuan Pengadaan

Pasal4


[email protected]


1) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari aspek :

Tujuan Pengadaan

K U A L ITA S

Sesuai Kebutuhan dan spesifikasi

Contoh ; Fungsionalitas, Adaptabilitas dan flexibilitas,

masa pakai, inovasi/Keunikan, Garansi

dsb.

J U ML A H

Jumlah sesuai kebutuhan

Contoh : Pengadaan sesuai jumlah

kebutuhan

WA K T U

Penyelesaian pekerjaan Contoh : Pengadaan 10 unit laptop dilakukan pengiriman

sekaligus

Pasal4


[email protected]


Pasal4

1) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari aspek :

B IAYA

Kompetitif

Contoh ; Kontrak yang

sesuaidengan

harga pasar

L O K A SI

Lokasi barang/jasa

manfaatkan

Contoh : Penyedia wajib mengirim sesuai lokasi

penggunaan barang/jasa

P E N Y E D IA

Kualifikasi yang tepat Contoh : penyedia barang/jasa

sesuai dengan kualifikasinya misal kecil dan non kecil

Tujuan Pengadaan


[email protected]


2. Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri

• Menumbuhkembangkan produksi dalamnegeri• Menghidupkan industri pendukung dan bahkan

industri baru• Membuka lebih banyak lapanganpekerjaan• Dapat memperkuat terjadinya transferteknologi• Menggerakkan roda perekonomiannasional

Tujuan Pengadaan

Pasal4


[email protected]


3. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil

dan UsahaMenengah

kerja, pemerataan• Penciptaan lapangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, danpengentasan rakyat darikemiskinan

• Menumbuhkan dan mengembangkankemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;dan

• Mendorong peningkatan kualifikasi UMKM

Tujuan Pengadaan

Pasal4


[email protected]


4. Meningkatkan Peran Pelaku Usaha Nasional

• Membatasi keikutsertaan pelaku usahaasing

• kewajiban pelaku usaha asing untuk bermitra

dengan pelaku usahanasional.

Tujuan Pengadaan

Pasal4


[email protected]

Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa. Alamat Perkantoran IV Sendawar Kutai BaratPhone +62 (545) 455564 Pasal4

5.Mendukung Pelaksanaan Penelitian Dan Pemanfaatan

Barang/Jasa Hasil Penelitian

• Mendorong prosespenelitian

• Proses hilirisasi dan komersialisasi produk-produk

penelitian.

Tujuan Pengadaan


[email protected]


Pasal4

6. Meningkatkan Keikutsertaan Industri Kreatif

Tujuan Pengadaan

• Menggalidan mengembangkan segala potensi• yang dimiliki oleh suatu negara• Menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif• Mengurangi tingkat kemiskinan dan jumlah

pengangguran• Memberikan dampak sosial yang positif• Menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan positif• Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan


[email protected]


Pasal4

7. Mendorong Pemerataan Ekonomi

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruhrakyat Indonesia, baik secara geografisdan demografis melalui pemerataanpembangunan.

Tujuan Pengadaan


[email protected]


Pasal4

8. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan

• untuk mencapai nilai manfaatekonomis tidak

yang hanyamenguntungkan secara

untuk K/L/PD sebagai penggunanya tetapi jugamengurangiuntuk masyarakat, serta signifikan

dampak negatif terhadaplingkungan dalamkeseluruhan sikluspenggunaannya

Tujuan Pengadaan


[email protected]


Kebijakan PBJ

Meningkatkan Kualitas Perencanaan PBJ

Melaksanakan Pbj Yang Lebih Transparan,Terbuka DanEfektif

Memperkuat Kelembagaan & SDM PBJ Termasuk Agen Pengadaan

Mengembangkan E-marketplace

PenggunaanTeknologiInformasi DanTransaksiElektronik

Mendorong PPDN Dan SNI

memberikan kesempatanUMKM

mendorong pelaksanaan penelitian dan industrikreatif;

Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

Pasal5


[email protected]


Prinsip Pengadaan

EFESIENEFEKTIF

TRANSPARAN

TERBUKABERSAING ADIL AKUNTABEL

Pasal6


[email protected]


Tertib & Tanggung

Jawab

Profesional, Mandiri&

Jujur

Tidaksaling mem-

pengaruhi

Menerima & tanggungjawab

Menghindari ConflictOf

Interest

Mencegah pemborosan

Menghindari penyalah -gunaan wewenang

Tidakmenerima, menawarkan/ menjanjikan

Etika

Pengadaan

Pasal7

SELURUH DPA

DOKUMEN PELAKSANAAN

ANGGARAN

=PENGADAAN

BARANG/JASA

KECUALI BELANJA TIDAK LANGSUNG :BELANJA GAJI

Unsur pelaksana pengadaan barang/jasa → Pelaku PBJP

2. KEWENANGAN

PENGGUNA ANGGARAN (PA)

PERPRES 16/2018 PASAL 9

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

PERPRES 16/2018 PASAL 10SESUAI DELEGASI PA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)


PEJABAT PENGADAAN


POKJA PEMILIHAN


PjPHP/PPHP


PENYELENGGARA SWAKELOLA

PERPRES 16/2018 PASAL 16PENYEDIA



[email protected]


Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/ PerangkatDaerah

Pengguna Anggaran (PA)

Pelaku Pengadaan

Pasal9

Tugas & Wewenang (PA)

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaranbelanjab. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yangditetapkanc. Menetapkan perencanaanpengadaaand. Menetapkan dan mengumumkanRUPe. Melaksanakan konsolidasiPBJf. Menetapkan penunjukkan langsung untuk tender/seleksi ulanggagal

Kewenangan diatas dapat didelegasikan kepada KPA untuk pengelolaan APBN/APBD sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan


[email protected]


g. Menetapkan PPK;h. Menetapkanpejabat pengadaan;i. MenetapkanPjPHP/PPHP;j. Menetapkanpenyelenggara swakelola;k. Menetapkantim teknis;l. Menetapkantimjuri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;m. Menyatakan tender/seleksigagalh. Menetapkan pemenangpemilihan/calonPenyedia untuk metodepemilihan :

Tugas & Wewenang (PA)

Kewenangan diatas tidak dapat didelegasikan kepadaKPAuntukpengelolaanAPBD

Pasal9

Tender/Penunjukan

Langsung/ E-Purchasing

B/PK/JL > Rp. 100 M

Seleksi/ Penunjukan

Langsung untuk JK

> Rp. 10 M

Pelaku Pengadaan


[email protected]


Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA pada K/L yangbersangkutan

APBN

Pejabat yang diberi kuasauntukmelaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PerangkatDaerah

APBD

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pasal10

Pelaku Pengadaan


[email protected]


PA

K PA

Tugas Pokok KPA

1. Melaksanakanpendelegasian sesuai pelimpahan dari PA2. MenjawabSanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.3. dapatmenugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkaitdengan:

a. melakukantindakan yangmengakibatkan pengeluarananggaran belanja;dan/ataub. mengadakanperjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang

telahditetapkan.

Pasal10

4.DapatdibantuolehPengelolaPengadaanBarang/Jasa.5.Dalamhaltidakadapersonelyangdapatditunjuk sebagaiPPK,KPAdapatmerangkapsebagaiPPK.

Dalam hal tidak ada personil yang dapat ditunjuk sebagai PPK sebagai mana dimaksud di atas adalah ketika sudah tidak ada lagi personil lain yang memiliki syarat untuk

dapatditunjuk menjadi PPK.

Pelaku Pengadaan


[email protected]


Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal11

a. menyusun perencanaanpengadaan;b. menetapkan spesifikasiteknis/KAK;c. menetapkan rancangankontrak;d. menetapkan HPS;e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada

Penyedia;f. mengusulkan perubahan jadwalkegiatan;g. menetapkan timpendukung;h. menetapkan tim atau tenagaahli;i. melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas

Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);j. menetapkan Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa;

Tugas PPK

k. mengendalikan kontrak;l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada

PA/KPA;m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA

dengan Berita Acara Penyerahan;n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan kegiatan;dano. menilai kinerjaPenyedia.

PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh PengelolaPBJ

Pelaku Pengadaan


[email protected]


Kewenangan

P PKP A / K PA

-melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaranbelanja;

-mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telahditetapkan.

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal11

Pelaku Pengadaan


[email protected]


Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, danE-purchasing.

Pejabat

Pengadaan (PP)Pasal1 ayat12

melaksanakan persiapan & pelaksanaan:

Pasal 12

Penunjukan LangsungJK >Rp. 100juta

E-Purchasing >Rp. 200juta

Bila tidak dapat menggunakan E-Purchasing:

Penunjukan Langsung B/PK/JL > Rp. 200juta

Pelaku Pengadaan


[email protected]


emilih

an

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusiayangditetapkan olehpimpinanUKPBJuntukmengelolapemilihanPenyedia

Pokja Pemilihan

Pasal 13

Tugas PokjaPemilihan

Pemilihan Penyedia

Pemilihan Penyedia KatalogElektronik

melaksanakan persiapan & pelaksanaan:

Tender/Penunjukan Langsung B/PK/JL >100M

Seleksi/Penunjukan LangsungJK >10 M

Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia:

Pelaku Pengadaan


[email protected]


UKPBJ, badan usaha, atau perorangan yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan PBJ yang dipercayakan oleh K/L/PD sebagai pihak pemberipekerjaan

Dapat Melaksanakan

PBJ

mutatis mutandis dengan tugas pokja pemilihan dan/atau

PPK

TugasPokok

Agen Pengadaan

Pasal14

Pelaku Pengadaan


[email protected]


Pejabat/Panitian Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP)

Pasal15

Tugas dan Kewenangan

PjPHP Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ≤ Rp 200 Juta

Jasa Konsultansi ≤ Rp 100 Juta

PPHP memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaanBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya > Rp 200 Juta

Jasa Konsultansi > Rp 100 Juta

memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan

LINGKUP PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF

1. dokumen program/penganggaran

2. surat penetapan PPK

3. dokumen perencanaan pengadaan

4. RUP/SIRUP

5. dokumen persiapan pengadaan

6. dokumen pemilihan Penyedia

7. dokumen Kontrak dan perubahannya serta

pengendaliannya

8. dokumen serah terima hasil pekerjaan.

PjPHP/PPHP

Pelaku Pengadaan


[email protected]


Ketentuan Peralihan Kewajiban Kompetensi

31 Des2020

Pokja Pemilihan /Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/PD

31 Des2023

• PPK/Pokja Pemilihan /Pejabat Pengadaan yangdijabat oleh ASN/TNI/Polriwajib memiliki sertifikat kompetensi dibidang pengadaan barang/jasa

• PPK/Pokja Pemilihan /Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh selain Pengelola PBJP di K/L/PD ,ASN/TNI/Polriwajibmemilikisertifikat kompetensidibidang pengadaan barang/jasa

• PPK/Pokja Pemilihan /Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasardibidang pengadaan barang/jasa sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi dibidangpengadaanbarang/jasa

Pasal88


[email protected]


TimPersiapan

• menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya

TimPelaksana

• melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, & melaporkan ber-kala & penyerapan anggaran.

TimPengawas

• mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

Penyelenggara Swakelola

Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola

Pasal16

Pelaku Pengadaan


[email protected]


Penyedia• Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha yang menyediakan

barang/jasa berdasarkanKontrak

Pasal17

Tanggung Jawab Penyedia

Ketepatan Tempat Penyerahan

Ketepatan Waktu Penyerahan

Ketepatan Perhitungan Jumlah / Volume

Kualitas Barang/Jasa

Pelaksanaan Kontrak

Pelaku Pengadaan


[email protected]


Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada:

Perencanaan

Pengadaan

Persiapan

Pengadaan

Pemilihan

Penyedia

Pelaksanaan

KontrakSerahTerima

Pekerjaan

P r o s e s P e n g a d a a n

Ruang Lingkup Pengawasan Internal (2/4)

Pasal76 ayat 2

Siklus APBD

Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggung-

jawabanPemeriksaan

RPJMD

RKPD

KUA/PPAS

Nota Kesepakatan

Pedoman

Penyusunan

RKA-SKPD

RKA-SKPD

RAPBD

Evaluasi

Raperda APBD

oleh Gubernur/

Mendagri

Rancangan

DPA-SKPD

DPA-SKPD

Verifikasi

Laporan Realisasi

Semester Pertama

Perubahan APBD

Penatausahaan

Belanja

• Penerbitan SPM-UP,

SPM-GU, SPM-TU dan

SPM-LS oleh Kepala

SKPD

• Penerbitan SP2D oleh

PPKD

Penatausahaan

Pendapatan

Kekayaan dan

Kewajiban daerah• Kas Umum

• Piutang

• Investasi

• Barang

• Dana Cadangan

• Utang

Akuntansi

Keuangan Daerah

Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah• LRA

• Neraca

• Lap. Arus

Kas

• CaLK

Laporan

Keuangan

diperiksa

oleh BPK

Raperda Pertanggung-

jawaban APBD

APBD

• Bendahara penerimaan wajib

menyetor penerimaannya ke

rekening kas umum daerah

selambat-lambatnya 1 hari

kerja

Penatausahaan

Pembiayaan

• Dilakukan oleh PPKD

Pelaksanaan APBD

Pendapatan

Belanja

Pembiayaan

Disusun Sesuai

SAP

tahapan perencanaan persiapan pengadaan barang/jasa


[email protected]


Definisi Perencanaan Pengadaan

perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal,

dan anggaran PengadaanBarang/Jasa


[email protected]


Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan

IdentifikasiKebutuhan

PenetapanBarang/Jasa

PenentuanCaraPengadaan

PenentuanJadwal

Penyusunan AnggaranPBJ

Swakelola

Pemilihan Penyedia

PengumumanRUP

Pasal 18 ayat 1

Identifikasi Kebutuhan


Cara Pengadaan

Jadwal Pengadaan

Anggaran Pengadaan

Perencanaan PBJ meliputi :

3. PERENCANAAN PBJ

Kapan Perencanaan Pengadaan ?Di mulai saat bersamaan dengan penyusunan RENJA

INPUT



PenentuanCara

Pengadaan

Penetapan Jadwal

PenyusunanAnggaran

PBJ

Pasal 18 ayat 2 & 3

A P B D

RKA PDKUA/ PPAS

PAGU INDIKA

TIFRenja K/L

A P B N


[email protected]


Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan




PenentuanJadwal

Penyusunan AnggaranPBJ

Swakelola

Pemilihan Penyedia

PengumumanRUP


[email protected]



RKA SKPD

APBN-PAGU

INDIKATIF

APBD-KUA/PP

AS

INPUT

Renja K/L




Penentuan Jadwal

PenyusunanAnggaran

Perencanaan Pengadaan

Pasal18


[email protected]



Pasal18

Analysis, Survey dan

Riset1

2 3

4

TujuanOrganisasi

PenyusunanKebutuhan

RencanaKebutuhanOrganisasi


[email protected]



Prioritas Paket

Paket A (Prioritas

1)

Paket C Prioritas

2)

Paket A Paket

BPaket

C

Menyusun Paket

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3

?Konsolidasi

Pasal18

Cara Pelaksanaan PBJ

Swakelola

Penyedia

Pasal 1 angka 23 & 28,Pasal 3 ayat 3

Cara memperoleh barang/jasa yangdikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain,organisasi kemasyarakatan, atau kelompokmasyarakat

Cara memperoleh barang/jasa yangdisediakan oleh Pelaku Usaha berdasarkanKontrak


[email protected]


Penentuan Cara Pengadaan

Swakelola

Tipe swakelola (tipe

I,II,III, danIV)

Spesifikasi/KAK

Perkiraan Biaya/

RAB

Melalui Penyedia

Spesifikasi/KAK

Perkiraan Biaya/RAB

Pemaketan

Konsolidasi

Biaya Pendukung

Pasal18

Tipe Swakelola

Tipe IDirencanakan,dilaksanakan dan diawasi

oleh K/L/PD Penanggung

Jawab Anggaran

Tipe IIDirencanakan

dan diawasi oleh K/L

Penanggung Jawab

Anggaran dan dilaksanakan oleh K/L/PDPelaksana Swakelola

Tipe IIIDirencanakan

dan diawasi oleh K/L/PD Penanggung

Jawab Anggaran dan dilaksanakan

olehOrganisasi

Kemasyara-katan

Tipe IVDirencanakan

sendiri oleh K/L/PD

Penanggung Jawab dan/atau

berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat dan

dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok

Masyarakat

Pasal 47 ayat 1 - 4

Penyusunan spesifikasi teknis/KAK

Menggunakan Produk Dalam Negeri

Menggunakan Produk bersertifikat SNI

Memaksimalkan penggunaan produk industri hijau

Pemenuhan PPDN dan Produk bersertifikat SNI dilakukan sepanjang tersedia dan mencukupi

Pasal 19 ayat 1&3

Penyusunan KAK

Dalam swakelola perlu diperhatikan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang detil dengan memperhatikan semua aspek kebutuhan untuk pencapaian program, antara lain :

54

a. Latar belakang.b. Obyektif /Tujuanc. Ruang Lingkupd. Batasan-batasan e. Asumsi-asumsi f. Kriteria Penerimaang. Tugas dan Tanggung jawabh. Jadwal, Durasi dan Lokasii. Berapa Biaya yang dianggarkan

Penyusunan perkiraan biaya /

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Membuat spesifikasi teknis

/KAK

Membuat spesifikasi bahan

dan peralatan

Membuat daftar rincian pekerjaan

(aktifitas-aktifitas)

Menghitung volume tiap-tiap

pekerjaan

Mendapatkan harga barang atau biaya

upah

Menghitung harga satuan dan

volume

Menyusun RAB dalam format yang berlaku untuk pengesahan


[email protected]


Kegiatan Swakelola

Proses Swakelola

Perencanaan Swakelola

Persiapan Swakelola

Pelaksanaan Swakelola

Pengawasan dan Pelaporan Swakelola

Penutupan Swakeola

Pelaksanaan RencanaKerja

Pengadaan Bahan, Peralatan,Jasa Lainnya, Tenaga Ahli dan lainlain

PembayaranSesuai Peraturan

Pegawasan dan Pengendalian Pekerjaan

Pelaporan Kemajuan Pelaksansaan

PelaporanRealisasi Pekerjaan

Penyerahan hasil pekerjaan

Penetapan tipeSwakelola

Penyusunan Spesifikasi/KAK

Penyusunan perkiraan biaya/RAB

Penetapansasaran

Penyelenggaraa nswakelola

Rencana Kegiatan

JadwalPelaksanaan

RAB


[email protected]


Penetapan Penyelenggara Swakelola Berdasarkan TipeSwakelola

Tipe

SwakelolaTimPersiapan TimPengawas TimPelaksana

Tipe I Ditetapkan oleh PA/KPA Penanggung JawabAnggaran

Tipe II

Ditetapkan oleh PA/KPAPenanggung JawabAnggaran

Ditetapkan oleh PimpinanK/L/PD

Tipe III

Ditetapkan oleh Penanggung Jawab

Organisasi Masyarakat

Tipe IV Ditetapkan oleh Penanggung Jawab KelompokMasyarakat


[email protected]


Pelaksanaan Swakelola Tipe I

PA/KPA

UKPBJ

TIM PERENCANA

TIM PELAKSANA

TIM PENGAWAS

PPK

a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai K/L/PD dan/atau tenagaahli;

b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana;dan

c. Dalam hal dibutuhkan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perpres

Pasal 47 ayat 1


[email protected]


Pelaksanaan Swakelola Tipe II

a. PA/KPA melakukan kesepakatan kerjasama dengan K/L/PD pelaksanaSwakelola; dan

b. PPK menandatangani kontrakdengan Ketua TimSwakelola sesuai

Pelaksana dengan

kesepakatan kerja sama.

Pasal 47 ayat 2


[email protected]


Pelaksanaan Swakelola Tipe III

TIMPELAKSANA

PA/KPAK/L/PD Penanggung

Jawab Anggaran

PPK

TIMPERSIAPAN

TIMPENGAWAS

Ormas Pelaksana Swakelola

KONTRAK Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan Ormas

Pasal 47 ayat 3


[email protected]


Pelaksanaan Swakelola Tipe IV

TIM PENGADAANTIM

PELAKSANATIM

PENGAWAS

PIMPINAN POKMAS

KONTRAK

PA/KPAK/L/PDPenanggung

JawabAnggaran

PPK

TIMPERENCANA

Koordinasi

dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan KelompokMasyarakat.

Pasal 47 ayat 4


[email protected]


Pembayaran Pelaksanaan Swakelola

Pembayaran Swakelola sesuai dengan ketentuan dalamperaturan perundang-undangan.

Pembayaran upah tenaga

kerja

Pembayaran gaji tenaga ahli

Pengadaan Suku

Cadang/ Peralatan

Pengadaan Bahan


[email protected]


Pengawasan

• Mengecek dan mengukurkemajuanpelaksanaan swakelola

• Menganalisa status perkembangan swakelola• Mengambil tindak lanjut terhadap kejadian, isu-isu

dan kesempatan dalam menyelesaikan swakelola


[email protected]


Pertanggungjawaban

• Pelaporan secara berkala dibutuhkan terutama terhadap lingkup pekerjaan, skedul/jadwal, danbiaya

• Pelaporan terintegrasi dari kemajuan swakelola dari segi pekerjaan dan biaya yang direncanakan terhadap aktual realisasi fisik, waktu dan biayaswakelola.


[email protected]


Pertanggungjawaban

pekerjaan dapat• Penyerahan dilaksanakan

hasil setelah seluruh

selesaipekerjaan dilakukandalam kontrak telah

100%.

• Tim Pelaksana menyerahkan hasilpekerjaan Swakelola kepada PPK dengan Berita Acara SerahTerima.


[email protected]


Skema Pengawasan dan Pertanggungjawaban

1. Kemajuan Pelaksanaan& Penggunaan Keuangan

2. Hasil Pekerjaan

PPKTim

Pelaksana

Tim Pelaksana

PPK

BAST

Laporan

Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secaraberkala

Pelaksanaan PBJMelalui Penyedia


[email protected]


Pemaketan Pengadaan (1)

Pemaketan Pengadaan BeorientasiPada

keluaran / hasilketersediaan

barang/jasa

kemampuan

pelakuusaha

Ketersediaan

Anggaran

volume

barang/jasa

Pasal20

Larangan Pemaketan Pengadaan

• Menyatukan/ memusatkan beberapa PBJ yangtersebar di beberapa lokasi/ daerah yang menurut sifatpekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnyadilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing

• Menyatukan beberapa paket PBJ yang menurut sifatdan jenis pekerjaannya harus dipisahkan

• Menyatukan beberapa paket PBJ yang besarannilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil

• Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapapaket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi

Pasal 20 ayat 2

Pemaketan Pengadaan (2)

5. Perencanaan Pengadaan

Melalui Penyedia

Pasal 18 ayat 7, 8

Penyusunan Spesifikasi teknis/KAK

Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB

Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Penyusunan Biaya Pendukung

Hasil perencanaan PBJ dimuat dalam RUP


[email protected]



Produksi

dalam negeriProduk S N I

Tersediadan

mencukupi

Produksi

Industri Hijau

Diperbolehkan

menyebut Merk*

Spesifikasi Barang/Jasa

Penyebutan merk seperti tsb diatas dimungkinkan sepanjang masih tetap mendorong terjadinya kompetisi

*Komponen barang/jasa, Suku cadang, Bagian dari satu sistem yang sudah ada, Barang/jasa dalam katalog elektronik; atau Barang/jasa melalui tender cepat.

Pasal19


[email protected]


Penetapan Metode Pemilihan B/PK/JL

Tender

Penunjukan

Langsung

E-Purchasing

Tender Cepat

❖ KeadaanTertentu

❖ Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya

❖ Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci❖ Pelaku terkualifikasi dalam SIKaP

❖ Nilai s.d 200Juta

❖ Katalogelektronik

▪ konferensi mendadak▪ bersifat rahasia▪ Pertahanan negara▪ Satu kesatuan konstruksi▪ Hanya 1 pelaku usaha ygmampu

Pengadaan Langsung

▪ Benih danPupuk▪ Sarpas utk masyarakat tdk

mampu▪ Hak Paten▪ Tender ulang gagal

Pasal38


[email protected]


Penetapan Metode Pemilihan –

Jasa Konsultansi

Seleksi

Penunjukan

Langsung

Pengadaan

Langsung

❖KeadaanTertentu

❖> 100 juta

▪ 1 pelaku usaha yangmampu▪ Pemegang hakcipta▪ Konsultan hukum yang segera dan tidak bisa

ditunda▪ Repeat order (maks 2 kali)

❖≤ 100 juta

Pasal41

Komponen barang/jasa

Suku Cadang

Bagian dari sistem yang sudah ada

Barang/Jasa dalame-katalog

Barang/Jasa pada tender cepat

Pasal 19 ayat 2

Penyusunan spesifikasi teknis/KAK

Penyebutan merek dimungkinkan pada kondisi :


[email protected]



HPS disusun berdasarkan keahlian dan menggunakan data yang dapat

dipertanggung-jawabkan

Nilai HPS (beda denganrincian HPS) bersifatterbuka dan tidakbersifat rahasia

HPS Disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas

akhir : pemasukan penawaran

(pascakualifikasi) atau pemasukan kualifikasi

(prakualifikasi)

Memperhitungkan keuntungan dan biaya tidaklangsung

HPS bukan sebagai dasar untuk

menentukan besaran kerugian negara

Dikecualikanpagu ≤ 10

utk juta,

epurchasing dan pekterintegrasi

Ketentuan Umum Spesifikasi

Rincian HPS tetap bersifat rahasia, kecuali rincian tersebut telah

tercantum dalam dokumen anggaran

Pasal26


[email protected]



1. Menilaikewajaranpenawaran

harga

2. Menetapkan batastertinggipenawaran

B/PK/JL.

3. Menetapkan besaranJaminan Pelaksanaan(penawaran yang nilainya lebih rendah 80%dari nilai HPS)

80%

HPS

Kegunaan HPS

Pasal26

Konsolidasi Pengadaan

Perencanaan Pengadaan

PersiapanPengadaan

melalui penyedia

Persiapan Pemilihan penyedia

Pasal 1 angka 51& pasal 21

Konsolidasi dilakukan pada tahap:

Dilaksanakan oleh PA/KPA, PPK, dan/atauUKPBJ

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategiPBJ yang menggabungkan beberapa paket PBJ

sejenis

Manfaat Konsolidasi

penurunan biaya pengadaan

efisiensi proses pengadaan

mengurangi biaya transaksi


[email protected]



Hal-hal yang menjadi Pertimbangan dalam menentukan jeniskontrak:- Jenis barang/jasa (B/PK/JL/JK)- Spek Teknis/KAK- Kompleksitas dan ResikoPekerjaan- Waktu pekerjaan

Jenis Kontrak


[email protected]


Jenis Kontrak untuk B/PK/JL

JENISKONTRAK KETENTUAN

Lumsum a. semua risiko sepenuhnya ditanggung olehPenyedia;

b. berorientasi kepada keluaran;dan

c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang

dihasilkan sesuai dengankontrak.

Kontrak Harga Satuan a. volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan

b. pembayaran berdasarkan hasilpengukuran

c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan

diselesaikan

Kontrakgabungan

Lumsum danHarga

Satuan

Untuk pekerjaan yang sebagian dapat mempergunakan Lumpsum dan untuk bagian yang lain menggunakan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yangdiperjanjikan.

Kontrak Terima Jadi

(Turnkey)

a. jumlah harga pasti dan tetap

b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin

KontrakPayung untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau

waktu pengirimannya pada saat kontrakditandatangani


[email protected]


JENISKONTRAK KETENTUAN

lumpsum a. semua risiko sepenuhnya ditanggung olehPenyedia;

b. berorientasi kepada keluaran;dan

c. pembayaran didasarkan pada tahapan

produk/keluaran

Waktu

penugasan

• ruang lingkupnya belum bisadidefinisikan

• waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan

pekerjaan belum bisadipastikan.

Kontrak payung belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu

pengiriman

Jenis Kontrak untuk JK

Pasal 27


[email protected]


Kontrak Tahun Jamak

Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran 2 Tahun Anggaran 3

> 12bulan

Pekerjaan yang Penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun anggaran

12 bulan 12 bulan 12 bulan

Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 tahunanggaran

Pasal27


[email protected]


KONTRAK CARA PENCAIRAN


[email protected]


Bentuk Kontrak

No Bentuk kontrak Barang Konstruksi Jasalainnya Konsultansi

1 Bukti pembelian/

pembayaran

≤ 10 juta

---

≤ 10 juta ---

2 Kuitansi ≤ 50 juta --- ≤ 50 juta ---

3 Surat Perintah

Kerja (SPK)

> 50 juta sd 200

juta

≤200 juta > 50 jutasd

200 juta

≤100 juta

4 Surat perjanjian > 200juta > 200 juta > 200juta > 100juta

5 Surat pesanan e-purchasing/pembelian melalui toko daring

Pasal28


[email protected]


Uang Muka

Maks30 %

Usaha Kecil

Usaha Non Kecil dan

JasaKonsultansi

Kontrak TahunJamak

Maks20 %

Maks15 %

diberikan untuk persiapanpelaksanaan pekerjaan.Paling Tinggi:

Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam DokumenPemilihan.

Pasal29


[email protected]


Jenis JaminanPBJ

Jaminan Penawaran

Jaminan Sanggah Banding

Jaminan Pelaksanaan

Jaminan Uang Muka

Jaminan Pemeliharaan

Pasal30


JaminantertulisyangdikeluarkanolehBankUmum/Perusahaan Penjaminan/PerusahaanAsuransi/lembagakeuangankhusus yang menjalankan usahadi bidangpembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorongekspor Indonesiasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangandibidanglembagapembiayaaneksporIndonesia.

Jaminan PBJ

6. INPUT RUP DAN UMUMKAN• Di input saat Raperda APBD disetujui Bersama Pemerintah

Daerah dan DPRD (T-1)• Sarana peluang kepastian pasar pengadaan barang/jasa

Pemerintah yang bermanfaat bagi Usaha Dalam Negeri sejak awal dan merupakan usaha transparansi PBJP

Fungsi RUP1. Untuk PA : Monitoring kegiatan, manajemen asset,

alat ukur kinerja PPK, menyusun TEPRA2. Untuk PPK : panduan pelaksanaan kegiatan,

pemetaan beban kerja dan prognosis fisik & keuangan

3. Untuk PjPHP/PPHP : pemetaan beban kerja

Pasal 1 angka 19

• Di input oleh PA dan PPK kemudian diumumkan oleh PA melalui aplikasi online SiRUP.


[email protected]


Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

RencanaUmum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan olehK/L/PD

RUP disusun dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) masing-masing K/L/PD.RUP tersebut sedikitnya berisikan, antara lain:

1. Nama dan alamat PenggunaAnggaran2. Paket Pekerjaan yang akandilaksanakan3. Lokasi Pekerjaan;dan4. Jumlah Paket penyedia dan paketswakelola5. Perkiraan besaran biaya


[email protected]


Pengumuman Rencana UmumPengadaan

RUP diumumkan kembali dalam halterdapatperubahan/revisi paket pengadaan atauDIPA/DPA.

K/L PD

Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan

setelah penetapan alokasi anggaran(APBN)

Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah

rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama

oleh Pemda danDPRD

Pasal22 ayat 1 & 2


[email protected]


WebSIRUP,WebsiteK/L/PemDa/PerangkatDaerah

PapanPengumumanResmiuntukmasyarakat

Suratkabardanmedialainnya

Pengumuman Rencana UmumPengadaan

Pasal20 ayat 4


[email protected]


Tahap Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia

Menetapkan :

❖Kualifikasi

❖Metode Pemilihan

❖Metode Penyampaian DokumenPenawaran

❖Metode EvaluasiPenawaran

❖Jadwal Pemilihan

❖Dokumen Pemilihan

Pasal38 - 46


[email protected]


Metode Kualifikasi

PRAKUALIFIKASI

Proses penilaian kualifikasi dilakukan sebelum pemasukan

penawaran

PASCAKUALIFIKASI

Proses penilaian kualifikasi dilakukan bersamaan dengan

pelaksanaan evaluasipenawaran

Pasal44


[email protected]


Pelaksanaan Pemilihan

• Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUPdiumumkan.

• Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/L atau persetujuan RKA Perangkat Daerah yang dilakukan setelah RUP diumumkan melaluiSistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

Pasal50 ayat 8-9


[email protected]


Metode Pemilihan B/PK/JL

Tender

Penunjukan

Langsung

E-Purchasing

TenderCepat

❖ Jika tidak dapat menggunakan metodelainnya

❖ Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci❖ Pelaku terkualifikasi dalam SIKaP

❖ Katalogelektronik

▪ konferensi mendadak▪ bersifat rahasia▪ Pertahanan negara▪ Satu kesatuankonstruksi▪

Pengadaan Langsung ❖ Nilai s.d 200 Juta

❖ KeadaanTertentu

Hanya 1 pelaku usaha ygmampu▪

▪ Benih danPupuk▪ Sarpas utk masyarakat tdk

mampu▪ Hak Paten

Tender ulang gagal

Pasal38

Pri

ori

tas

Terakhir

Utama


[email protected]


Metode Pemilihan – Jasa Konsultansi

Seleksi

Penunjukan

Langsung

Pengadaan

Langsung

❖KeadaanTertentu

❖> 100 juta

▪ 1 pelaku usaha yangmampu▪ Pemegang hakcipta▪ Konsultan hukum yang segeradan

tidak bisaditunda▪ Repeat order (maks 2kali)

❖≤ 100 juta

Pasal41


[email protected]


PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam

hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran

belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayaiAPBN/APBD.

Ikatan Perjanjian

Pasal52 ayat 2


[email protected]


Pelaksanaan Kontrak

• PenetapanSuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa(SPPBJ);• PenandatangananKontrak;• PemberianUangMuka;• PembayaranPrestasi Pekerjaan;• PerubahanKontrak;• Penyesuaian Harga;• PenghentianKontrakdanBerakhirnya Kontrak• Pemutusan Kontrak;• SerahTerimaHasilPekerjaan;dan/atau• PenangananKeadaanKahar.

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian (menandatangani kontrak) apabila belumtersedia atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinyabatasanggaran yangtersediauntuk kegiatan.yangdibiayaiAPBN/APBD

Pasal52

PENGENDALIAN KONTRAK

Memberikan kesadaran (awareness) terhadap pelaksanaan pekerjaan

Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuaijadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulisatau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis

KLAUSUL KONTRAK KRITIS TERTUANG DALAM KONTRAK

MEMASTIKAN PELAKSANAAN KONTRAK BERJALAN SESUAI PERENCANAAN

PENGENDALIAN KONTRAK

➢Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaanKontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan RapatPembuktian (Show Cause Meeting/SCM).

➢Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

➢Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatangan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia.

➢Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidakmampu mencapai target yang ditetapkan, maka PejabatPenandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secarasepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuanyang berlaku.


[email protected]


• diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuranpengembalianuang muka, retensi, dandenda.

• Nilai Retensi sebesar 5% digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan PekerjaanKonstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masapemeliharaan.

• Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaanpembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuaidenganrealisasipekerjaannya

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal53


[email protected]


1 Bulanan

2Termin

3 Sekaligus setelah pekerjaanselesai

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal53

Pem

bayara

nu

ntu

kp

ekerj

aan

ko

nstr

uksi,

dil

aku

kan

sen

ilaip

ekerj

aan

yan

g t

ela

hte

rpasan

g/t

erb

an

gu

n


[email protected]


Dapat dilakukan

• Semua Jenis Kontrak

Ketentuan

• Tidak melebihi 10%dari nilai kontrak awal

• Tersedia anggaran

Perubahan Kontrak

Pasal54


[email protected]


a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang

tercantum dalamKontrak;

b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;

c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan

kebutuhan lapangan; atau

d. Mengubah jadwalpelaksanaan

Perubahan Kontrak

Pasal54


[email protected]


Penyelesaian Kontrak

a. Jika kontrak berakhir dan pekerjaan belum selesai 100 %,maka PPK melakukan penilaian terhadap kemampuanpenyedia

b. Jika dinilai mampu PPK dapat memberikan kesempatandengan pengenaan sanksi denda keterlambatan

c. dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnyamengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksidenda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjanganjaminan pelaksanaan

d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untukmenyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran

Pasal56

• Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalamKontrak, Penyedia mengajukan permintaan secaratertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.

• PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasayang diserahkan.

• Apabila sudah sesuai dengan kontrak, PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

• Jika belum sesuai dengan Kontrak, PPK meminta penyedia untuk melakukan perbaikan dan pemberlakuan ketentuan kontrak

Serah Terima Hasil Pekerjaan

(Penyedia ke PPK)

Pasal 57

Serah terima hasil pekerjaan dari PPK ke PA/KPA dengan ketentuan :1. PPK menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada

PA/KPA.2. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan

pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa.3. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara.

Serah Terima Hasil Pekerjaan

PPK ke PA/KPA

Pasal 58


[email protected]


Keadaan Kahar

suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak

menjadi tidak dapatdipenuhi.Pasal1 ayat52

Keadaan Kahar

• Pelaksanaan kontrak dapatdihentikan.• Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan

perubahankontrak.• Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak dapat melewati

TahunAnggaran.• Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

Pasal55


[email protected]


Pasal59 ayat 1

Keadaan Darurat

“Suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana”

UU 24/2007 tentang penanggulangan bencana.

Penanganan keadaan darurat dilakukan untukkeselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negaraIndonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeriyang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukansegera.


[email protected]


Contoh Keadaan Kahar

Contoh keadaan kahar antara lain :

- peperangan;

- Kerusuhan;

- Revolusi;

- bencana alam;

- Pemogokan;

- Kebakaran;

- bencana lainnya yang harusdinyatakan oleh pejabat/instansi yangberwenang dan lain-lain.

bahasa Prancis: force majeure yang berarti "kekuatan yang lebih besar"

Pasal59 ayat 2


[email protected]


Tindak Lanjut Keadaan Kahar

Contoh keadaan kahar antara lain :

- peperangan;

- Kerusuhan;

- Revolusi;

- bencana alam;

- Pemogokan;

- Kebakaran;

- bencana lainnya yang harusdinyatakan oleh pejabat/instansi yangberwenang dan lain-lain.

bahasa Prancis: force majeure yang berarti "kekuatan yang lebih besar"


[email protected]


Pasal59

• PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakankegiatan PBJsejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhikualifikasiuntukmelaksanakankegiatanPBJsejenis.

• Penggunaan konstruksi permanen:– penyerahan pekerjaaan permanen masih dalam kurun waktu keadaaan

darurat– Kebutuhan penanganan hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen

(penyelesaianpekerjaandapatmelewatimasa keadaan darurat)

Proses PBJ - Penanganan Keadaan Darurat


[email protected]


Pasal61

PengecualianPeraturan Presiden 16/2018 dikecualikan untuk PBJ:

Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri denganperaturan pimpinan Badan Layanan Umum.Instansi pada Pemerintah disebut Badan Layanan Umum. Contohnya : Perbup PBJP RSUD HIS Kutai Barat

Pengadaan barang/jasa berdasarkantarif yang dipublikasikan secara luaskepada masyarakat. Contohnya penyediaan listrik, telpon dan langganan koran.

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuaidengan praktek bisnis yang sudah mapan.Contohnya jasa hotel, jasapendidikan/kursus/pelatihan dan pembelianBahan Bakar Minyak (BBM).

Pengadaan barang/jasa yang sudahdiatur dalam peraturan perundangundangan lainnya. Contohnyapengadaan untuk penyelenggaraan Asian Games XVIII yang diatur berdasarkanPeraturan Presiden No. 48 tahun 2017.

BLUBLUD

PUBLISHED RATE

SETTLEDBUSSINESSPRACTICE

Lex specialisderogat legi generali

SEKIAN DAN TERIMA KASIHSEMOGA BERMANFAAT

Documents

SOSIALISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHbagianpbj.kutaibaratkab.go.id/wp-content/uploads/2019/04/sosialisasi-ke-DINAS... · teknis/KAK Menetapkan uang muka, jaminan uang muka,jaminan