SOSIALISASI SERTIFIKAT KOMPETENSILSP LOGISTIK INSAN PRIMAIR HENRY RUSWOTO

AGENDA

Cloud

Local

Hybrid

LSP Logistik Insan Prima

PP no 83 / 2019 & UU no 7 / 2014

What Next

1. LSP LOGISTIK INSAN PRIMA

Berdirinya LSP LIP

2015

Berdiri 2015

Didukung Oleh

Dir UtamaHenry Ruswoto

Dir Sertifikasi & Kontroller

Johanes L Kurniawan

Dir Pemasaran & Keuangan

Yohannes Purba

AdministrasiDian

KomisarisGemilang Tarigan

MuslanYuki Nugrahawan Hanafi

Jaminan MutuAnas

Struktur Organisasi LSP LIP

PERKEMBANGAN KEPENGURUSAN

Oct 2015 – 11 Jun 2018

11 Juni 2018 - 26 Jun 2018 26 Jun 2018 - sekarang

Kepengurusan Lama

Kepengurusan Baru

2. UNDANG UNDANG YG BERLAKU

Undang Undang No 7/2014&

PP No 83/2019

Nomor 83 Tahun 2019

Tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang

Perdagangan Jasa

UNDANG UNDANG

Nomor 7 Tahun 2014

Tentang Perdagangan

Dasar Pemberlakuan Sertifikat Kompetensi

UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 2014 MENGENAI PERDAGANGAN

Pasal 20 :

(1) Penyedia jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa wajib didukung oleh tenaga teknis yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perudang undangan.

(3) Penyedia Jasa yang tidak memenuhi tenaga teknis yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. Peringatan tertulis.

b. Penghetian sementara kegiatan usaha; dan/atau

c. Pencabutan izin usaha.

Pasal 3 :

(6) Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Pasal 4 : Jasa yang dapat diperdagangkan

(k) Jasa Transportasi

UU NO 7 TAHUN 2014

Pasal 114Penyedia Jasa yang memperdagangkan jasa didalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaran teknis atau kualifikasi yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud didalam pasal 60 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 Miliard.

Pasal 60(1) Penyedia jasa dilarang memperdagangkan jasa didalm negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib.

Diberlakukan sejak ditanda tangani , 11 Maret 2014, tertanda Presiden SBY

PERATURAN PEMERINTAH NO 83 TAHUN 2019TENTANG PENYEDIAAN TENAGA TEKNIS YANG KOMPETEN

BIDANG PERDAGANGAN JASA

Pasal 1 ayat 3: Penyedia Jasa adalah setiap orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha

yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Jasa.

Pasal 1 Ayat 4: Tenaga Teknis yang kompeten adalah tenaga teknis yang melakukan jasa tertentu yang

diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PP INI MELIPUTI

A. Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa dan

B. Kewajiban Tenaga Tehnis yang kompeten

PASAL 2 : JASA YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN MELIPUTI

K. Jasa Transportasi

PASAL 4

1. Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa wajib didukung Tenaga Tehnis yang kompeten

3.Pemberlakuan kewajiban sebagaimana dimaksudka pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:

b. Daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat.

c. Kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional

f. Kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

PASAL 6

Ayat 2

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh melaluhi proses Pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman.

PASAL 7

1. Tenaga Teknis yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi.

2. Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitlkan oleh Lembaga yang melakukan Sertifikasi Kompetensi

PASAL 9

1.Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dapat menggunakan tenaga teknis dari negara lain.

2. Tenaga teknis dari Negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakui kompetensinya oleh Pemerintah Pusat berdasarkan perjanjian salaing pengakuan secara bilateral, regional atau multilateral.

3. Dalam hal belum dilakukan perjanjian saling pengakuan terhadap kompetensi tenaga teknis dari negara lain, dilakukan melaluhi sertifikasi kompetensi di Indonesia.

PASAL 11

1.Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan kewajiban memiliki dan mempekerjakan Tenaga Teknis yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dikenakan sangsi adminstratif berupa:

a. Peringatan tertulis.

b. Penghentian sementara kegiatan usaha dan/atau

c. Pencabutan izin usaha.

5. Pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap atau secara tidak bertahap.

PASAL 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tangal 3 Desember 2019 Presiden Republik Indonesia.

Tertanda

Joko Widodo.

3. JADI APA LANGKAH SELANJUTNYAWHAT NEXT ???

PILIHANNYA ADALAH

Penalty Rp 5 M

atauDitutup

Usahanya

atau Uji Kompetensi Pengemudi

KEUNTUNGAN BERSERTIFIKAT KOMPETENSI

1. Memenuhi kewajiban / persyaratan Undang Undang.

2. Meningkatnya daya saing dalam kompetisi di pasaran.

3. Meningkatkan qualitas pengemudi kita.

4. Ongkos operasi transportasi diharapkan dapat turun.

5. Kecelakaan di jalan dapat diturunkan.

6. Tingkat kerusakan kendaraan dapat diturunkan sampai batas wajar.

7. Ada perasaan bangga bagi driver bekerja di perusahaan kita.

8. Mempertahankan loyalitas driver kita.

9. Seleksi alami.

TERIMA KASIH

MATUR NUWUN

THANK YOU

謝謝XIÈXIÈ