Upload
nd-pedro
View
207
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LKPPLKPP29/11/2011 1LKPP- Pengadaan yang kredibel menyejahterakan Bangsa
PERPRES 54 TAHUN 2010
Pengadaan kendaraan bermotor dapat diadakan melaluiPenunjukan Langsung dengan harga khusus untukpemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepadamasyarakat melalui Portal Pengadaan Nasional(http://inaproc.lkpp.go.id/) dan dalam website masing-masing Penyedia Barang/Jasa (Pasal 38 Ayat 5 huruf e).
LKPP
PERKA 4 TAHUN 2011Pedoman Penetapan Acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Kendaraan PemerintahPERKA 6 TAHUN 2011Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan KendaraanPemerintah di LingkunganKementerian/Lembaga/Satuan Kerja PerangkatDaerah/Instansi Lainnya
• Pengadaan kendaraan Pemerintah melalui viapelelangan umum:• Relatif Tingginya harga kendaraan Pemerintah• Biaya transaksi tinggi, termasuk waktu• Sulit membuat spesifikasi kendaraan;
LKPP
• Sulit membuat spesifikasi kendaraan;• Seringkali mendapat kendaraan yang tidak
sesuai
• Penunjukan langsung dinilai lebih efektif danefisien dalam pengadaan kendaraan Pemerintah
• mengatur pengadaan kendaraan pemerintah agarsesuai dengan Tata Nilai (prinsip dan etika)Pengadaan;
• menjadi pedoman bagi K/L/D/I dalam melakukanpenunjukan langsung pengadaan kendaraanpemerintah yang spesifikasi dan acuan HPSditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama
LKPP
ditetapkan dalam Surat Perjanjian KerjasamaPenunjukan Langsung Pengadaan KendaraanPemerintah (framework agreement/kontrak payung)antara LKPP dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah
• K/L/D/I mendapatkan kendaraan Pemerintah secaraefektif dan efisien.
).
Kriteria Penunjukan Langsung KendaraanPemerintah :1. 1(satu) penyedia barang.2. K/L/D/I menentukan merk dan type kendaraan.3. Adanya proses negosiasi harga dan teknis.4. Merupakan harga khusus (lebih rendah dari plat
LKPP16/11/2011 5
4. Merupakan harga khusus (lebih rendah dari plathitam).
5. Spesifikasi kendaraan yang ditawarkan samadengan plat hitam.
6. Harga dipublikasikan melalui website masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional (LKPP)
Type Kendaraan Merk
Mobil Toyota (30), Honda (32), Mazda(5), Suzuki (33), Ford (33),Chevrolet (22), Nissan (9),Hyundai (2), Daihatsu (13), KIA(5)
Motor Honda (33), Yamaha (3), Bajaj
LKPP
Motor Honda (33), Yamaha (3), Bajaj(24), TVS (14)
Bus/Truk Hino (3), Foton (2)
* Harga berlaku 3 bulan sekali
PENUNJUKAN LANGSUNG KENDARAAN PEMERINTAH
LKPP PENYEDIA K/L/D/I
NEGOSIASI
SURAT PERJANJIANKERJASAMAPEKERJAAN
PENGADAANKENDARAANPEMERINTAH
HARGAKENDARAAN &INFO PENYEDIA
HARGA PASAR &VERIFIKASIPENYEDIA
1/THN
LKPP
SURAT PERJANJIANKERJASAMA PENUNJUKANLANGSUNG PENGADAAN
KENDARAAN
PEMERINTAH
ACUAN HPS
PEMERINTAH1/THN
PENUNJUKANLANGSUNG
KENDARAAN
NEGOSIASI
PORTAL PENGADAAN NASIONAL& WEBSITE PENYEDIA
PEMBENTUKAN ACUAN HPS KENDARAAN PEMERINTAH
OFF THEROAD
PAJAK ADM ONGKOSKIRIM
HARGAOFF THE
ROAD PLATMERAH
PKB(0/1,5/1/1,5
%) ONGKOSKIRIM KE
PROVINSI/KABUPATEN/
FRANCO
ADMSTNK
LKPP
ROAD PLATMERAH BBN-KB
(0/10/12,5/15%)
KABUPATEN/FRANCODEALER
BISA DILIHATDIPORTAL
PENGADAANNASIONAL
TERGANTUNGKEBIJAKAN
DAERAH/PERATURAN GUBERNUR
MASING-MASING
BISA DILIHATDIPORTAL
PENGADAANNASIONAL(ONGKIR)
BISADILIHAT
DIPORTALPENGADA
ANNASIONAL
• Penyedia menyerahkan kendaraan maksimal 60hari kalender sejak ditandatanganinya SuratPerjanjian Kerjasama K/L/D/I dengan Penyedia;
• Penyedia menyerahkan STNK maksimal 14 hari
LKPP
• Penyedia menyerahkan STNK maksimal 14 harikalender setelah serah terima kendaraan;
• Penyedia menyerahkan BPKB maksimal 90 harikalender setelah serah terima kendaraan.
PAJAK DAERAH DI PEMDA (CONTOH)
PROVINSI PKB BBN-KB
Bali, SumateraUtara, NTT. NTB 0,5% 15%
Banten 1% 10%DKI Jakarta, BangkaBlitung, DIY, Sultra,
Kalsel 0,5% 10%
Jawa Timur 0,5% 15%
LKPPPemberlakuan tarif BBN-KB dan PKB diatur
daerah masing-masing.
Jawa Timur 0,5% 15%
Kalimantan Tengah 0,5% 15%
Sumatra Utara 0,5% 15%Sulawesi Selatan,Sulbar, Sulteng 0,5% 12,5%
Bangka Belitung 0,5% 10%
Maluku 1% 15%
SBM 2012 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
LKPP
SBM 2012 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangannomor 84/PMK.02/2011
LKPP
LKPP
1. Pricelist INAPROC
2. Sistem Penunjukan Langsung KendaraanPemerintah
LKPP
Harga hasil negosiasi (diperbarui secaraperiodik)
Bisa dilihat umum
Panitia Pengadaan sebelum menggunakanaplikasi SPLKP harus melihat dulu harga di
LKPP
aplikasi SPLKP harus melihat dulu harga diPricelist INAPROC
Dipisah per penyedia, merk, dan wilayahdistribusi
Menampilkan daftar harga kendaraan(komponen harga dan pajak), ongkos kirim,spesifikasi kendaraan, dan jaringan dealer
Kendaraan
2
Kendaraan
2
LKPP
PaketPaket
Kendaraan
1
Kendaraan
1
Kendaraan
...
Kendaraan
...
Daftar Paket Penunjukan LangsungDaftar Paket Penunjukan Langsung
Buat PaketBuat Paket
LKPP
Buat PaketBuat Paket
Daftar KendaraanDaftar Kendaraan
Tambah KendaraanTambah Kendaraan
NegosiasiNegosiasi
Daftar Paket
Penunjukan Langsung
Daftar Paket
Penunjukan Langsung
LKPP
Input Informasi
Kontrak
Input Informasi
Kontrak
Cetak Surat PesananCetak Surat Pesanan
TerimaTerima kasihkasihTerimaTerima kasihkasih
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP)
Gedung SME CentreJln. Jenderal Gatot Subroto – Kav 94 – Jakarta 12780
Tel 021-7991025 (hunting) – Fax 021-7996033www.lkpp.go.id
16/11/2011 19LKPP- Pengadaan yang kredibel menyejahterakan Bangsa
PPK memasukkan data pengadaan langsung(paket, panitia, HPS), survey + negosiasi, dankontrak -> cetak surat pesanan
Berdasarkan Perka No. 6 Tahun 2011,
LKPP
Berdasarkan Perka No. 6 Tahun 2011,penunjukan langsung kendaraan pemerintah wajibmenggunakan sistem dari LKPP
Pasal 4 ayat (2)PPK dalam melaksanakan penunjukan langsungKendaraan Pemerintah menggunakan SistemPenunjukan Langsung Kendaraaan Pemerintah
LKPP
Penunjukan Langsung Kendaraaan Pemerintah
Pasal 7 ayat (1)PPK mencetak Surat Pesanan kendaraanpemerintah melalui Sistem Penunjukan LangsungKendaraan Pemerintah
Pasal 7 ayat (5)PPK memasukkan data tanggal penerimaankendaraan, STNK, dan BPKB dalam SistemPenunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah
2. Sistem Penunjukan LangsungKendaraan Pemerintah
LKPP
Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah
Role◦ Admin (LKPP)
◦ Admin Agency (masing-masing instansi)User Account dapat diminta ke Admin di LKPP
◦ ULP (masing-masing instansi)
LKPP
◦ ULP (masing-masing instansi)User Account dapat diminta ke Admin Agency masing-masing instansi