Upload
lutvi-hastowo
View
30
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
UNDANG-UNDANGSISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
2
Latar Belakang
Amandemen Keempat UUD NRI 1945 Tidak ada GBHN Pemilihan Presiden secara langsung Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis
UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden Mengamanatkan CaPres menyampaikan visi, misi, program
Revisi UU 22/1999 Desentralisasi dan otonomi daerah Pemilihan Kepala Daerah secara langsung Pemantapan kedudukan provinsi
Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
Penyusunan RAPBN berpedoman pada RKP Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD
UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara UU 15/2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab KN
3
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
4
SPPN – Asas
Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan
SPPN diselenggarakan berdasarkan asas: (1) kepastian hukum; (2) tertib penyelenggaraan negara; (3) kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas; dan (7) akuntabilitas
5
SPPN – Tujuan
Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan
sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan
6
Ruang Lingkup Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rencana Kerja PemerintahRencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
7
Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
RPJP NASIONAL RPJP DAERAH
Penjabaran tujuan nasional ke dalam:
Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat:
Visi Misi Arah
Pembangunan Nasional
Visi Misi Arah
Pembangunan Daerah
8
Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
RPJM NASIONAL RPJM DAERAH Penjabaran visi, misi, program
Presiden Berpedoman pada RPJP
Nasional
Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah
Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional
Isi:1. Strategi Pemb. Nasional2. Kebijakan Umum3. Kerangka Ekonomi Makro4. Program kementerian, lintas
kementerian, kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat kegiatan dlm: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
Isi:1. Strategi Pemb. Daerah2. Kebijakan Umum3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah4. Program SKPD, lintas SKPD,
kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
9
Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD
Renstra-KL Renstra-SKPD
Berpedoman pada RPJM Nasional
Berpedoman pada RPJM Daerah
Isi:1. Visi – Misi2. Tujuan, strategi, dan
kebijakan3. Program – program 4. Kegiatan indikatif
Isi:1. Visi – Misi2. Tujuan, strategi, dan
kebijakan3. Program – program 4. Kegiatan indikatif
10
Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D)
RKP RKP DAERAH
Penjabaran RPJM Nasional Penjabaran RPJM Daerah Mengacu pada RKP
Isi:1. Prioritas Pemb. Nasional2. Rancangan Kerangka Ekonomi
Makro3. Arah Kebijakan Fiskal4. Program kementerian, lintas
kementerian, kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat kegiatan dlm: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
Isi:1. Prioritas Pemb. Daerah2. Rancangan Kerangka Ekonomi
Makro Daerah3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah4. Program SKPD, lintas SKPD,
kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
11
Isi Renja-KL & Renja-SKPD
Renja-KL Renja-SKPD
Penjabaran Renstra-KL Penjabaran Renstra-SKPD
Isi:1. Kebijakan KL2. Program dan kegiatan
pembangunan Dilaksanakan pemerintah Mendorong partisipasi
masyarakat
Isi:1. Kebijakan SKPD2. Program dan kegiatan
pembangunan Dilaksanakan pemerintah
daerah Mendorong partisipasi
masyarakat
12
Alur Perencanaan dan Penganggaran
RPJM Daerah
RPJP Daerah
RKP RPJM Nasional
RPJP Nasional
RKP Daerah
Renstra KL
Renja - KL
Renstra SKPD
Renja - SKPD
RAPBN
RAPBD
RKA-KL
RKA - SKPD
APBN
Rincian APBN
APBD
Rincian APBD
Diacu
PedomanDijabar
kan Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diperhatikan
Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Diacu
Diserasikan melalui Musrenbang
UU SPPN
Pemerintah
PusatPem
erintah D
aerah
UU KN
13
Tahapan Perencanaan
Penyusunan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala
Daerah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Evaluasi Kinerja
14
Penyusunan dan Penetapan PJP
1. Rancangan Rencana Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda
2. Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang melibatkan Masyarakat
“masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko
3. Penyusunan Rancangan Akhir4. Penetapan Rencana (RPJP Nasional UU, RPJP
Daerah Perda)
15
Penyusunan dan Penetapan RPJM
Visi, Misi, ProgramPresiden/KD Terpilih
Bappenas/da menyusunRancangan Awal
RPJM/DKement/Lemb / SKPD
MenyusunRenstra-KL / Renstra SKPD
Bappenas/da menyelenggarakanMUSRENBANG RPJM/D
Penetapan RPJM /RPJMD
Digunakan sebagai pedoman penyusunanRancangan RKP/RKPD
Bappenas/da menyusunRancangan Akhir RPJM/D
a) Visi, Misi Presiden/KDb) Strategi Bangnas/dac) Kebijakan Umumd) Kerangka ekonomi makro/dae) Program Kement/Lembaga / SKPD
a) Visi,Misi Presiden/KDb) Strategi Bangnas/dac) Kebijakan Umumd) Kerangka ekonomi makro/da Program Kement/Lembaga / SKPD
e) Program Kement/Lembaga / SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)(7)
16
Penyusunan dan Penetapan RKP/DRancangan Awal RKP/D
Penetapan RKP/D
Sebagai pedoman penyusunan
Rancangan APBN
Rancangan Akhir RKP/D
a) Prioritas Pembangunanb) Kebijakan Umumc) Kerangka ekonomi makro/dad) Program Kement/Lembaga / SKPD
a) Prioritas Pembangunan Nasional / Daerah
b) Kebijakan Umumc) Kerangka ekonomi makro/da
Pagu Indikatif
Kement/Lemb / SKPD MenyusunRenja - KL / SKPD
Program Kement/Lembaga / SKPDd) Program Kement/Lembaga / SKPD
SEB MenPPN + MenKeu
MUSRENBANGPUS/DA
a. Sinkronisasi Program KL/SKPDb. Harmonisasi Dekon dan TP
MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat
a. Harmonisasi Dekon dan TP
(4)Bappenas/da menyelenggarakanMUSRENBANGNAS
a. Sinkronisasi Program KL/SKPDb. Harmonisasi Dekon dan TP
17
Perencanaan – Apa yang baru?
Daftar Usulan - “Shopping List”• Sebanyak-banyaknya• Seindah-indahnya• Tidak terbatas
DULU SEKARANG
Rencana Kerja - “Working Plan”• Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.)• Kegiatan (Proses)• Output / Outcome
Sehingga Perencanaan• Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan
sumberdaya dan arah pembangunan nasional
Critical point-nya adalah• Menyusun hubungan optimal antara input, proses,
dan output / outcomes
Karena:Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003
18
Pengendalian dan Evaluasi
Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya
Pimpinan kementerian/lembaga/Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga/SKPD periode sebelumnya.
Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian/lembaga/SKPD.
Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk periode berikutnya