STANDAR KERJA KOMPETENSI NASIONAL INDONESIA (SKKNI) DAN

STANDAR KERJA KOMPETENSI NASIONAL STANDAR KERJA KOMPETENSI NASIONAL INDONESIA (SKKNI) DAN SERTIFIKASI INDONESIA (SKKNI) DAN SERTIFIKASI

PUSTAKAWAN*PUSTAKAWAN*

Labibah Zain

*Materi atau Slides diambil dari presentasi Bapak Slamet R Gadas (BNSP), Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kelompok Kerja dan Team

Penyusun Garis besar Rancangan standar kompetensi kerja nasionalindonesia Bidang Perpustakaan perpustakaan yang dipresentasikan pada tgl

12 Januari 2012 di Menara Penninsula Hotel Jakarta dan materi ini adalahmateri tentang KOMPETENSI YANG DIUJIKAN untuk serifikasi

BELUMFINAL karena masih harus masuk Tim Perumus.

Labibah Zain, Seminar Sertifikasi Pustakawan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2 Februari 2012

LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

3. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional


UU No.13 Tahun 2003Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

((CatatanCatatan: : KompetensiKompetensi eraterat kaitannyakaitannya dengandengan kewenangankewenangan.. OrangOrangyang yang kompetenkompeten ialahialah orangorang yang yang memilikimemiliki kkemampuanemampuan dandansekaligussekaligus jugajuga kewenangankewenangan))

Pasal 9Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali,

meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja gunameningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.

Pasal 11Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan

dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.


Pasal 18 UU No.13 Tahun 20031. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja

setelah mengikuti pelatihan kerja yang di selenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.

2. Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.

3. Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman.

4. Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.

5. Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Task skills

Task Management Skills

Contingency Management Skills

Job Role /Environment Skills

Transfer skills

Work Place

KNOWLEDGEKNOWLEDGE

SKILLSKILL

ATTITUDEATTITUDE

KOMPETENSKKNI multiSKKNI multi--dimensional skillsdimensional skills (sumber: (sumber: kementrian tenaga kerja)kementrian tenaga kerja)


JENIS STANDAR KOMPETENSI BERDASARKAN PP 31 TAHUN 2006 (sumber: kementrian tenaga kerja)sumber: kementrian tenaga kerja)

1. STANDAR KHUSUS

3. STANDAR INTERNASIONAL

2. SKKNI

Standar PerusahaanStandar JabatanStandar yang dikembangkan khusus

Model RMCS


Pemberlakuan1. Pengembangan standar (pra konvensi, Konvensi)2. STANDAR (Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia/Standar Internasional/Standar Khusus)3. Penerapan Standar dan harminisasi standar4. Pemberlakuan, akreditasi LDP, Pelatihan Berbasis

Kompetensi, Lisensi LSP, sertifikasi 5. SDM Profesional


PROSES PENGEMBANGAN SKKNIPROSES PENGEMBANGAN SKKNIPEMETAAN

KEBUTUHAN SKKNI

PENETAPAN SKKNI

KONVENSI VERIFIKASI

PERUMUSAN RSKKNI

VERIFIKASI RSKKNI

PRA-KONVENSI

PENERAPAN SKKNI

KAJI ULANG SKKNI

KOMITE SKKNI


PenerapanPenerapan SKKNISKKNI((sumbersumber: : kementriankementrian tenagatenaga kerjakerja dandan transmigrasitransmigrasi))

SEBAGAI PERSYARATAN

DALAM AKREDITASI LPK

MENJADI ACUANDALAM

PROGRAM PELATIHAN

SEBAGAI PERSYARATAN

DALAMLISENSI LSP

MENJADI ACUANDALAM

PROGRAM SERTIFIKASI

SISWA/NAKER KOMPETEN DAN KOMPETITIF

PENERAPAN SKKNI

SKKNI DITERAPKAN SECARA WAJIB, SUKARELA, ANJURAN


S2S2

S1S1

S3S3

Sekolah Sekolah Menengah Menengah

UmumUmum 11

22

33

44

55

77

88

99

66

Profesi

Spesialis

D I

D IV

D III

D II

Sekolah Menengah Kejuruan

Subspesialis

AHLI

TEKNISI/ANALIS

OPERATOR

Skema Sertifikasi KKNI


Pasal 18 PP No.23 Tahun 2004

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja yang telah dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah diakui oleh lembaga internasional tetap dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang bersangkutan.


Kelembagaan Sertfikasi LSP Pihak 3: LSP yang didirikan oleh asosiasi industri dan

asosiasi profesi, dengan dukungan lembaga teknis pemerintah LSP Pihak 2: LSP yang didirikan oleh industri untuk melakukan

sertifikasi kepada pemasoknya, atau otoritas kompeten mewajibkan kepada jejaringnya.

LSP Pihak 1: Industri: didirikan oleh industri untuk sertifikasi

karyawannya sendiri. Lembaga Pendidikan Vokasi: didirikan oleh lembaga

pendidikan vokasi untuk siswanya selama dalam proses pembelajaran.

LSP Profisiensi: Didirikan oleh industri/organisasi dengan dukungan asosiasi profesi untuk memelihara kompetensi profesi.


Kerangka Kerja Penyiapan Lisensi LSPKerangka Kerja Penyiapan Lisensi LSPKomitmen

manajemen

PembentukanTim QMS

Verifikasi/Validasi

Pra-validasi

Pengembangan QMS-LSP

PermohonanLisensi

PenerapanQMS-LSP

Apresiasi

PelatihanQMS-LSP dan dokumentasi

Pelatihan Audit QMS

Gap Assessment

Pelatihan karyawan


Memilih TUK2

LSP

PESERTA di TUK

KOMITE TEKNIK*TIM ASSESSOR KOMPETENSI

MEMBENTUK 6

ASSESSMEN

4

8

SURVAILEN

9

LAPORANASSESSMEN

5MENUNJUK ASSESSOR

3

MENGAJUKANPERMOHONAN

1

REKOMENDASI 7

PROSES SERTIFIKASI KOMPETENSI GENERIK

PESERTA UJI KOMPETENSILabibah Zain, Seminar Sertifikasi Pustakawan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2 Februari 2012

Near enoughPrecision OK, but accuracy O Precision & accuracy OK

“Near enough” is responsible for many failures(sumber: Slamet R Gadas –BNSP)Labibah Zain, Seminar Sertifikasi Pustakawan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2 Februari 2012


Penggunaan SKKNI : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Untuk institusi pendidikan dan pelatihan Untuk dunia usaha/industri dan

penggunaan tenaga kerja Untuk institusi penyelenggara pengujian

dan sertifikasi


Kelompok Kerja

Panitia Teknis Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI. No. 35b Tahun 2011 Tanggal 12 Januari 2011,


DAFTAR UNIT KOMPETENSIKompetensi Umum kompetensi dasar umum yg harus dimiliki oleh setiap

pustakawan, diperlukan untuk melakukan tugas-tugas perpustakaan

Kompetensi Inti kompetensi dasar keahlian yg harus dimiliki oleh setiap

pustakawan dlm menjalankan tugas-2 perpustakaanmencakup unit-2 kompetensi yg dibutuhkan utk mengerjakan tugas-2 inti dan wajib dikuasai oleh pustakawan.

Kompetensi Khusus kompetensi tingkat lanjut yg bersifat spesifik


KOMPETENSI UMUM

NO. KODE UNIT UNIT KOMPETENSI

1 PRP.LP01.001.01Menyusun Rencana Kerja Perpustakaan

(RKP)

2 PRP.LP01.002.01 Membuat Laporan Kerja Perpustakaan (LKP)

3 PRP.LP01.003.01 Mengoperasikan Komputer Tingkat DasarLabibah Zain, Seminar Sertifikasi Pustakawan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2 Februari 2012

KOMPETENSI KHUSUS

NO. KODE UNIT UNIT KOMPETENSI

1 PRP.LP03.001.01 Melakukan Kajian Perpustakaan

2 PRP.LP03.002.01 Membuat Karya Tulis Ilmiah

3 PRP.LP03.003.01 Membuat Literatur Sekunder

4 PRP.LP03.004.01 Melakukan Pelestarian Koleksi Perpustakaan

5 PRP.LP03.005.01 Melakukan Penelusuran Informasi Kompleks

6 PRP.LP03.006.01 Merancang Tata Ruang dan Perabot Perpustakaan


KOMPETENSI INTIKLUSTER LAYANAN TEKNIS

Melakukan Seleksi Bahan Perpustakaan

Melakukan Pengadaan Bahan Perpustakaan

Melakukan Pengatalogan Deskriptif

Melakukan Pengatalogan Subyek

Melakukan Perawatan Koleksi Perpustakaan

KLUSTER LAYANAN PEMBACA

Melakukan Layanan Sirkulasi Melakukan Layanan Referensi Melakukan Penelusuran Informasi

Sederhana Melakukan Promosi

Perpustakaan Melakukan Kegiatan Literasi

Informasi Memanfaatkan Jaringan Internet

Layanan Perpustakaan


UNIT KOMPETENSI YG DIUJIKAN

KLUSTER LAYANAN TEKNIS

Kompetensi Umum Kompetensi Inti Kluster

Layanan Teknis Kompetensi Khusus

(pilihan sesuai jenis perpustakaan atau kebutuhan)

KLUSTER LAYANAN PEMBACA

Kompetensi Umum Kompetensi Inti kluster

Layanan Pembaca Kompetensi Khusus(pilihan

sesuai jenis perpustakaan atau kebutuhan)


PERHATIAN! Materi atau Slides saya ambil dari presentasi

Bapak Slamet R Gadas (BNSP), Kementrian TenagaKerja dan Transmigrasi dan Kelompok Kerja dan Team Penyusun Garis besarRancangan standar kompetensi kerja nasional indonesiaBidang Perpustakaan perpustakaan yang dipresentasikan pada tgl 12 Januari 2012 di MenaraPenninsula Hotel Jakarta

Materi tentang KOMPETENSI YANG DIUJIKAN untukserifikasi BELUM FINAL karena masih harus masuk keTim Perumus.


Documents

STANDAR KERJA KOMPETENSI NASIONAL INDONESIA (SKKNI) DAN