Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Jurnal Komunikasi Global, Volume 7, Nomor 2, 2018
205
STRATEGI GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS PUSAT PENERANGAN TNI DALAM MEMPERTAHANKAN REPUTASI
LEMBAGA TNI
Rifqi Muflih, Dany Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur
Email: [email protected]
Abstrak Humas Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) harus bekerja dengan strategi Government Public Relations untuk mempertahankan reputasi dengan menjaga kredibilitas, terpercaya, keterandalan, serta tanggung jawab dalam menyampaikan berita positif kepada publik internal maupun eksternal. Penelitian ini ingin melihat bagaimana strategi Government Public Relations Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Puspen TNI) dalam mempertahankan reputasi lembaga TNI. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan mewawancarai Kepala Puspen TNI, observasi non partisipan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puspen TNI dalam menjaga reputasi TNI, pertama, menjaga kredibilitas dengan cara mengukur objektivitas dan kualitas berita. Strategi kedua dengan memberitakan informasi mengenai internal TNI serta kiprah TNI untuk bangsa dan negara kepada masyarakat melalui media massa dan media sosial. Strategi ketiga, Puspen TNI dalam menyebarkan berita sesuai fakta. Strategi keempat, Puspen TNI memberitakan kinerja TNI kepada publik eksternal dan internal mengenai tanggung jawab kepada negara dan bangsa secara profesional dan proporsional dengan memberikan informasi yang disampaikan langsung melalui website TNI, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan TV humas TNI Streaming yang diproduksi oleh internal humas/Puspen TNI serta menjaga hubungan baik media eksternal dengan pemimpin redaksi dan wartawan media massa cetak, elektronik maupun online. Kata Kunci: Strategi Humas Pemerintah, Puspen TNI, Reputasi
Abstract Public Relations of Headquarters of the Indonesian Armed Forces (TNI Headquarters) must work with the Government Public Relations strategy to maintain a reputation by maintaining credibility, trustworthiness, reliability, and responsibility in delivering positive news to the internal and external public. This study aims to see how the government public relations strategy of the Indonesian National Armed Forces Information Center (Puspen TNI) maintained the reputation of the TNI institution. The method used in this study is a qualitative descriptive method by interviewing the Head of Puspen TNI, non-participant observation, and documentation. The results showed that Puspen TNI in maintaining the reputation of the TNI, first, maintained credibility by measuring the objectivity and quality of the news. Second, it proclaimed information about TNI and the contribution of the TNI to the nation-state to the public through mass media and social media. Third, it disseminated the news according to the facts. Forth, it reported the performance of the TNI to the external and internal public regarding responsibility to the state and nation professionally and proportionally by providing information delivered directly through the TNI website, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and TV public relations TNI Streaming produced by Puspen TNI. It also maintained good relations between external media and editor in chief and journalists of print, electronic and online media. Keywords: Government Public Relation Strategy, Puspen TNI, Reputation
Jurnal Komunikasi Global, Volume 7, Nomor 2, 2018
206
Pendahuluan
Geostrategi Indonesia menjadi sangat penting karena setiap bangsa yang telah
menjelma menjadi negara membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara
sebagai ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan, sarana dan sasaran
perwujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui pembangunan sehingga bangsa itu
tetap eksis dalam arti ideologis, politis, ekonomis, sosial budaya dan pertahanan-
keamanan.
Dalam hal ini dibutuhkan strategi untuk mengatasi masalah atau memperbesar
peluang, dalam bentuk perencanaan dan pemograman dan membuat keputusan strategis
mendasar tentang apa yang akan dilakukan, dan dengan langkah apa, dalam rangka
mengantisipasi masalah atau peluang (Cutlip, Center, & Broom, 2011: 351-352)
Humas pemerintah maupun TNI di tahun 2015-2020 harus membawa perubahan,
dari tata cara Pemerintahan, Kementerian Lembaga maupun Pemerintahan Daerah harus
dapat berkomunikasi dengan stakeholder-nya. Lembaga TNI sampai saat ini masih terus
melaksanakan reformasi internalnya sesuai dengan tuntutan reformasi nasional. TNI tetap
pada komitmennya menjaga agar reformasi internal dapat mencapai sasaran yang
diinginkan dalam mewujudkan Indonesia baru yang lebih baik di masa yang akan datang
dalam bingkai tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Reformasi di tubuh
TNI secara terus-menerus untuk tidak berpolitik menjadi faktor kuat agar dipercaya
publik.
Menurut Octavianto (2014), “titik permasalahan saat ini, khususnya publik
eksternal tidak lagi dihadapkan pada persoalan mencari informasi, tetapi lebih disibukkan
untuk memilih informasi. Deteminasi teknologi dan determinasi sosial memiliki efek
terhadap perubahan sosial-budaya dalam masyarakat”. Sekarang beragam informasi ada
di mana-mana (ubiquitous), hampir semuanya dengan kemasan yang menarik seiring
dengan berkembangnya informasi yang lebih kreatif. Sehingga dengan informasi yang
sampai ke publik dengan baik, diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan publik
untuk menjaga reputasi lembaga TNI supaya persepsi tetap baik dalam opini publik.
Efektifitas komunikasi diukur dengan konsensus yang dicapai. Pelaksanaan debat “kritis-
rasional” merupakan sebuah tindakan pembentukan “opini publik” yang kuat bagi
masyarakat luas. Ruang publik merupakan sebuah dunia dari kehidupan sosial dimana
suatu opini publik terbentuk (Ratmanto, 2012).
Jurnal Komunikasi Global, Volume 7, Nomor 2, 2018
207
Humas pemerintah atau sering disebut dengan Government PR (GPR) dirasa
penting perannya saat ini. Humas pemerintah berbeda dengan humas perusahaan yang
tujuannya untuk promosi produk dan jasa seperti promosi tempat wisata (Solihah,
Musiasa, & Shihab, 2018). Humas pemerintah berusaha untuk memaksimalkan cara
berfikir, bersikap, dan berkarya untuk meraih kepercayaan dari seluruh pemangku
kepentingan supaya tercipta reputasi yang positif. Humas di Markas Besar Tentara
Nasional Indonesia disebut Pusat Penerangan TNI (Puspen TNI).
Definisi Humas adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke
dalam (internal) maupun ke luar (eksternal), antara suatu organisasi dengan semua
khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada
saling pengertian (Jefkins, 2018: 9). Sedangkan Institute of Public Relations (IPR)
menyatakan bahwa humas merupakan keseluruhan upaya yang dilakukan secara
terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik
(goodwill) dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayak
(Jefkins, 2018:9). Fungsi dasar dari humas adalah membentuk dan membina hubungan
baik, dengan terciptanya hubungan yang baik maka, akan terciptalah kinerja dan kualitas
kerja yang baik guna mencapai keuntungan bagi institusi tersebut (Soemirat & Ardianto,
2018: 87).
Menurut Charles J. Fombrum (1996, dalam Soemirat & Ardianto, 2018: 102-
103), ada empat sisi reputasi dalam perspektif humas pemerintah, yaitu:
1. Kredibilitas (Credibility). Kredibilitas ini mempunyai 3 karakteristik yaitu,
memperlihatkan profitabilitas, dapat mempertahankan stabilitas dan adanya prospek
pertumbuhan yang baik.
2. Terpercaya (Trusworthiness). Citra ini di mata karyawan, dimana organisasi
mendapat kepercayaan dari karyawan (karyawan percaya pada organisasi), organisasi
dapat memberdayakan karyawan dengan optimal dan organisasi dapat menimbulkan
rasa memiliki dan kebanggaan bagi karyawan.
3. Keterandalan (Reliability). Citra ini dibangun untuk publik, melalui selalu menjaga
mutu produk atau jasa, menjamin terlaksananya pelayanan prima yang diterima
publik.
Jurnal Komunikasi Global, Volume 7, Nomor 2, 2018
208
4. Tanggung Jawab (Responsibility). Citra untuk masyarakat sekitar, seberapa banyak
atau berarti organisasi membantu pengembangan masyarakat sekitar, seberapa peduli
organisasi terhadap masyarakat.
Good Corporate Governace (GCG) dengan perencanaan yang baik, kinerja yang
terukur dan kemampuan humas pemerintah khususnya di Korps Tentara Nasional
Indonesia dalam memahami persoalan reputasi lembaga Tentara Nasional Indonesia
(TNI), baik internal maupun internal lembaga TNI. Humas TNI dalam melakukan
komunikasi publik yang efektif menjadi persoalan yang tidak mudah. Puspen TNI harus
bekerja dengan langkah strategis agar tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud.
Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
strategi government public relations Puspen TNI dalam mempertahankan reputasi
lembaga TNI.
Metode Penelitian
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.
Subjek dalam penelitian ini adalah Puspen TNI karena penelitian ini bertujuan
mengetahui strategi humas pemerintah yang digunakan oleh Puspen TNI dalam
mempertahankan reputasi lembaga TNI.
Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data.
Berkaitan dengan materi wawancara, menurut Bungin (2016: 108), materi wawancara
adalah tema yang ditanyakan kepada narasumber, berkisar antara masalah atau tujuan
penelitian. Wawancara tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa pedoman
wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat tanya jawab yang relatif lama
ataupun berkali-kali di lokasi penelitian, hingga diperoleh keterangan lengkap, serta
dapat membantu pemenuhan jawaban dari rumusan masalah penelitian.
Pada penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa kriteria untuk peneliti
jadikan sebagai narasumber yag kompeten, antara lain:
1. Narasumber sebagai perwakilan dari Puspen TNI serta memiliki kapasitas untuk
dapat menjelaskan secara terperinci tentang strategi humas pemerintah Puspen
TNI.
2. Narasumber memiliki kredibilitas untuk memberikan informasi tentang strategi
Jurnal Komunikasi Global, Volume 7, Nomor 2, 2018
209
humas pemerintah yang digunakan oleh Puspen TNI dalam mempertahankan
reputasi TNI.
Berdasarkan kriteria di atas, maka narasumber yang diwawancarai oleh
peneliti adalah Mayor Jenderal TNI, Mohamad Sabrar Fadillah selaku Kepala Pusat
Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Kapuspen TNI).
Data yang diperoleh dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, antara
lain, data primer dan sekunder (Kountur, 2015: 177). Pada penelitian ini, untuk menguji
validitas data akan menggunakan teknik triangulasi dengan sumber-sumber yang
berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang
diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi
adalah metode untuk mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan riset
(Moloeng, 2004: 33). Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan
Triangulasi metode (Sugiyono, 2013), yaitu dengan menggunakan tiga jenis metode
pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi non partisipan, dan studi
dokumentasi guna mencapai kebenaran hasil penelitian tentang strategi humas
pemerintah yang digunakan oleh Puspen TNI untuk mempertahankan reputasi.
Hasil dan Pembahasan
Kapuspen TNI dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab
kepada Panglima TNI. Kewajibannya adalah mempertahankan reputasi lembaga TNI
dan implementasinya dalam tataran teknik tiap bidang Puspen TNI sehingga tercipta
reputasi lembaga TNI yang baik melalui opini eksternal maupun opini internal publik.
Reputasi lembaga Mabes TNI yang diteliti ada 4 bagian, yaitu kredibitas (credibility),
kepercayaan (trusworthiness), keterhandalan (reability), dan tanggung jawab
(responsibility).
Kapupsen dalam hal ini menerapkan beberapa strategi. Pertama, secara
individual maupun institusional pihak TNI tidak mudah menyampaikan berita dengan
bebas kepada media. Bahkan dalam beberapa hal yang dianggap sensitif dan rahasia
dari sudut pandang pertahanan dan keamanan, pihak TNI akan bersikap sangat
protektif. Sedangkan media memiliki kepentingan untuk memperoleh informasi yang
akurat, cepat, tepat dan kredibel.
Jurnal Komunikasi Global, Volume 7, Nomor 2, 2018
210
Puspen TNI dalam menjaga reputasi TNI, pertama menjaga kredibilitas dengan
mengukur objektifitas dan kualitas. Kapuspen TNI menyatakan bahwa:
“Parameter atau kendalinya kredibilitas suatu berita adalah undang-undang, kode
etik dan konsensus yang ada. Hukum, kode etik, Undang-undang atau peraturan juga
merupakan dasar dalam upaya mengkonter sebuah berita. Maka Puspen TNI dalam
konter berita TNI senantiasa menjadikan ‘konstitusi atau norma’ yang ada sebagai
landasan utama” (Kapuspen TNI, wawancara, 2018).
Strategi untuk menjaga hubungan media dan TNI biasanya dengan kegiatan
media gathering. Salah satunya kegiatan Outbond yang dilakukan oleh Puspen TNI.
Kapuspen TNI menyatakan bahwa:
“Bila ada berita berita yang kurang baik, kami terbuka kepada wartawan 1x24 Jam
untuk bisa berdiskusi menanyakakannya langsung dari nara sumber yang kredibel
untuk menjawab, supaya berita kedepannya tidak bias”. Jangan sampai media massa
mengabaikan aspek hankam” (Kapuspen TNI, wawancara, 2018).
Secara dinamis, media pers telah berkembang sebagai salah satu agen
pembangunan (agent of development). Bahkan telah berkembang sebagai kelompok
penekan (pressure group) yang sangat mampu mempengaruhi opini umum (public
opinion) serta menentukan kebijakan umum (public policy). Dalam keadaan khusus
media pers menjadi “kontrol sosial” sehingga mampu menjadi “kekuatan keempat”
dalam pilar kekuasaan negara setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Hubungan media massa (Media Relations) sangat penting dalam humas
pemerintah khususnya di Puspen TNI selaku humas di lembaga TNI. Kekuatan media
pers dalam membentuk opini dan pengaruh pikiran, sikap dan perilaku masyarakat,
membentuk media pers sebagai kekuatan politik yang strategis dalam konteks
hubungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan masyarakat Indonesia.
Pers tidak lagi menuliskan peristiwa, tetapi menciptakan peristiwa. Sejarah
menunjukan media pers telah dimanfaatkan sebagai kekuatan, baik dalam keadaan
damai maupun dalam keaadaan perang. Kapuspen menyatakan bahwa :
"ada adagium yang menyatakan ‘untuk menguasai suatu bangsa, tidak perlu lagi
menggunakan senjata namun cukup menguasai ide, pikiran dan gagasan’.” (Kapuspen
TNI, wawancara, 2018).
Kapuspen TNI bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan penerangan
umum melalui media dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka membangun opini
dan citra positif TNI.
Jurnal Komunikasi Global, Volume 7, Nomor 2, 2018
211
Tugas kewajiban, antara lain, merencanakan dan melakukan program kegiatan
penerangan umum melalui media massa dalam negeri dalam rangka membangun dan
memelihara opini publik, membina hubungan kerja dengan media massa cetak,
elektronik dan online dalam negeri termasuk wartawan, menjalin hubungan kerja sama
dengan lembaga kehumasan instansi pemerintah dan non-pemerintah, melaksanakan
liputan kegiatan pimpinan Mabes TNI, Bakpus TNI, dan Press Tour sesuai dengan
kebijakan dan kepentingan TNI, serta menyusun dan menyebarluaskan siaran pers dan
materi penerangan umum melalui media cetak, elektronik, dan online.
Gambar 1. Subbid Liputan Publikasi (Liputan Pembekalan Calon Perwira Muda)
Bidang Penerangan Umum, Puspen TNI
TNI terus menjalin komunikasi kultural dengan insan media pers untuk terus-
menerus mencermati perkembangan yang ada sekaligus sharing pemikiran. Hal ini
menjadi aktualisasi dari fungsi laten kebersamaan idealisme guna menatap masa depan
bangsa yang lebih baik.
Strategi kedua, Kapuspen TNI melalui kerja sama dengan media massa
memberitakan informasi mengenai reformasi internal dalam “tubuh” TNI yang belum
banyak diketahui oleh masyarakat luas. Puspen TNI bersama media massa mampu
mensosialisasikan berita mengenai reformasi internal TNI secara meluas kepada
masyarakat untuk membangun kepercayaan kepada TNI.
Reaksi Puspen TNI dalam menyikapi persoalan yang tumbuh dari media massa
adalah adanya ketegasan feedback yang merupakan cerminan kadar objektivitas
pemberitaan. Reaksi atau action yang TNI tempuh melalui Puspen TNI bersifat
langsung maupun tidak langsung.
Kepala Puspen TNI juga mengedepankan pentingnya Persuasive
Communication:
“melakukan pendekatan, baik langsung maupun tidak langsung yang lebih bersifat
kultural dengan harapan timbul kesamaan visi dan persepsi terhadap tugas dan
Jurnal Komunikasi Global, Volume 7, Nomor 2, 2018
212
tanggung jawab masing-masing. Pendekatan tersebut bisa langsung maupun melalui
perantara” (Kapuspen TNI, wawancara, 2018).
Pendekatan melalui perantara atau medium yang sering digunakan TNI/ Puspen
TNI dalam melawan isu senantiasa mengacu pada profesionalisme, rasionalitas dan
proporsional, antara lain pendekatan hukum, membangun hubungan baik dengan media
serta aktif mengadakan konferensi pers, memberikan informasi melalui berita
Internet/online melalui website maupun media sosial TNI, membangun relasi dengan
para akademisi, mengundang para pakar di bidang profesi masing-masing, serta
kerjasama dengan lembaga kajian/riset.
Gambar 2. Subbid Analisa Berita Media Cetak, Elektronik dan Online
Bidang Media Analisis, Puspen TNI
Upaya-upaya Puspen TNI sebagai humas TNI harus dilandasi dengan aspek
faktual, rasional, dan proporsional. Berdasarkan upaya-upaya tersebut, TNI merasakan
adanya hasil yang signifikan dalam upaya menjaga reputasi TNI. Reliabilitas atau
keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur
TNI dan media dapat terlihat dalam penyelesaian isu konflik di Ambon dan Aceh.
Strategi ketiga Puspen TNI menurut Puspen TNI adalah:
“Puspen TNI melakukan pengukuran yang konsisten mengacu pada profesionalisme,
rasionalitas dan proporsional dalam menjaga reputasi TNI. Pusat Penerangan TNI
dalam menyebarkan berita yang terjamin reliabilitas data sesuai fakta dengan bekerja
sama dengan para akademisi dalam melakukan riset/kajian aspek hankam dan kajian
media terkait permasalahan isu yang berkembang terkini dengan bercermin kepada
kesalahan masa lalu bangsa dan negeri ini” (Kapuspen TNI, wawancara, 2018).
Reputasi TNI sempat terpuruk di era reformasi karena banyak informasi kurang
berpihak kepada TNI, berita-berita mengenai image/citra TNI yang negatif berada di
titik nadir. Seiring terbukanya peluang kebebasan pers maka banyak sorotan kepada
TNI. TNI menyadari situasi yang ada dalam dunia informasi di tanah air, maka humas
Jurnal Komunikasi Global, Volume 7, Nomor 2, 2018
213
TNI dalam hal ini Puspen TNI dalam proses learning by doing menjalankan tugas
menjaga hubungan baik TNI dengan para akademisi dan para wartawan saat hadirnya
fenomena perang informasi dan kebebasan pers.
Hubungan dengan akademisi maupun tim riset terkait data yang reliabel sangat
diperlukan dalam menyebarkan informasi melalui media, baik itu media cetak,
elektronik maupun internet dengan menjalin hubungan baik dengan media pers.
Gambar 3. Subbid Hubungan Media (Media Gathering)
Bidang Penerangan Internasional, Puspen TNI
Melalui UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, peluang kebebasan pers,
membuka kemudahan-kemudahan bagi penerbitan pers sehingga masyarakat (sipil)
dapat menikmati informasi yang cepat dan terbuka di era reformasi hingga sekarang.
Peluang ini telah dimanfaatkan secara antusias oleh insan pers dan juga masyarakat
luas memanfaatkan peluang era reformasi dan kebebasan pers tersebut untuk
mengekspresikan berbagai aspirasinya yang terpendam lama pada era sebelumnya.
Reformasi TNI sebagai bagian dari integral dari reformasi nasional, TNI
membuat formulasi untuk menjaga hubungan sipil dan militer di Indonesia. Menurut
penjelasan Kepala Puspen TNI mengatakan bahwa:
“untuk menciptakan hubungan baik antara sipil dan militer, pembahasan terpenting
bukan mengenai Civilian Supremacy atau Non-Civilian Supremacy, tetapi
substansinya adalah apa yang terbaik bagi negara dan bangsa, yang keputusannya
melalui proses bersama. Maka semua pihak merasa berkepentingan untuk memberikan
kontribusi yang maksimal dalam membangun negara dan bangsa di samping tetap
dapat menjaga dan mempertahankan keutuhan, kedaulatan, dan integritas Negara
Kesatuan Republik Indonesia” (Kapuspen TNI, wawancara, 2018).
Cara mewujudkan tatanan formulasi hubungan sipil dan militer yang harmonis,
maka perlu diciptakan suatu kondisi, pertama dengan adanya proporsionalitas dan
keseimbangan antara profesi miiter dengan profesi lainnya sebagai implementasi hak
dan kewajiban sebagai warga negara, serta perlu dicegah kecenderungan tindakan
Jurnal Komunikasi Global, Volume 7, Nomor 2, 2018
214
ekstrim yang dapat menimbulkan akar konflik permanen antar sipil dan TNI, baik sikap
superioritas maupun sikap isolasi dan intervensi antar komponen sipil dan TNI.
Hubungan sipil-militer ditata dengan mengedepankan prinsip-prinsip
demokrasi (civil society atau masyarakat madani) dalam membangun tatanan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Supremasi sipil atas militer bukan berarti
menempatkan golongan militer di bawah golongan masyarakat sipil atau dominasi
masyarakat sipil terhadap golongan militer sebagaimana yang dilakukan oleh negara
liberal. Namun lebih ditekankan pada penataan fungsi dan profesi (core bussines)
masing-masing secara proporsional dan seimbang dalam sistem nasional yang
demokratis.
Puspen TNI dalam hubungan sipil dan militer perlu diletakkan dalam kerangka
supremasi hukum. Sebuah proses pendewasaan demokrasi terpola, secara konsisten,
konsekuen, dan menyeluruh, dilaksanakannya wajib militer sesuai ketentuan
perundang-undangan secara berkelanjutan, pendidikan bersama (Lemhannas dan
setingkatnya), akreditasi kurikulum pendidikan militer serta pemahaman yang
mendalam tentang makna militer bagi warga sipil.
Gambar 4 Sub Bidang Strategi Komunikasi Internet
(Website, TV Humas TNI dan Media Sosial)
Bidang Informasi Internet, Puspen TNI
Puspen TNI dalam menjaga reputasi dengan memberitakan kinerja TNI kepada
publik eksternal dan internal mengenai tanggung jawab kepada negara dan bangsa secara
profesional dan proporsional, yang pertama melalui sosialisasi informasi langsung
melalui website tni.mil.id di dalamnya terdapat media sosial seperti Facebook, Twitter,
Instagram, dan Youtube. Website tni.mil.id juga terdapat TV Humas TNI Streaming
Jurnal Komunikasi Global, Volume 7, Nomor 2, 2018
215
yang dikelola langsung oleh Puspen TNI, baik teknis kamera (audio/visual) maupun
konten informasi mengenai sosialisasi Mabes TNI.
Kedua Puspen TNI memberikan informasi kepada negara dan bangsa secara
profesisonal dan proporsional melalui hubungan humas/Puspen TNI dengan pimpinan
dan wartawan media massa, seperti berita seputar Mabes TNI oleh wartawan media massa
cetak, dan online.
Penutup
Good Corporate Governace (GCG) dengan perencanaan yang baik, serta kinerja
yang terukur dalam kemampuan Government PR (GPR) khususnya di Korps Tentara
Nasional Indonesia sehingga bisa memahami persoalan reputasi lembaga TNI, baik
internal maupun eksternal lembaga TNI. Humas pemerintah dalam melakukan
komunikasi publik yang efektif menjadi persoalan yang tidak mudah. Humas pemerintah
harus bekerja dengan langkah strategis agar tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud.
Langkah-langkah mulai dari mengetahui situasi, organisasi hingga publiknya.
Puspen TNI selalu mensosialisasi kegiatan-kegiatan khususnya di Mabes TNI
dan kegiatan lainnya melalui berita mengenai sikap proporsional dan profesional TNI.
Bentuk sikap proporsional dan profesional TNI antara lai tunduk kepada hukum,
menghargai kewenangan sipil, bersikap non.partisan, tidak memihak partai, serta tidak
melibatkan diri dalam politik.
Reformasi TNI sebagai bagian yang integral dari reformasi nasional. TNI
membuat formulasi untuk menjaga hubungan sipil dan militer di Indonesia. Hubungan
baik antara sipil dan TNI, pembahasan terpenting substansinya adalah apa yang terbaik
bagi negara dan bangsa, maka keputusannya melalui proses bersama. Maka semua
pihak merasa berkepentingan untuk memberikan kontribusi yang maksimal dalam
membangun negara dan bangsa di samping tetap dapat menjaga dan mempertahankan
keutuhan, kedaulatan, dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya
dalam masyarakat virtual saat ini. Media sosial menjadi ruang publik yang bebas dalam
menyampaikan pendapat dalam era keterbukaan, namun apabila tidak terkontrol maka
menjadi masalah integrasi bangsa. Puspen TNI dalam bidang informasi internet
memberikan informasi penting melalui website maupun media sosial TNI dalam
menjaga dan mempertahankan keutuhan, kedaulatan, dan integritas NKRI.
Jurnal Komunikasi Global, Volume 7, Nomor 2, 2018
216
Penelitian ini bisa dikembangkan lebih lanjut mengenai pembahasan
Government Public Relations Puspen TNI. Untuk para praktisi humas, khususnya di
lembaga Puspen TNI supaya terus mengikuti, mengamati serta mengawasi
perkembangan isu-isu di media sosial yang terkadang tidak terkontrol, bisa menjadi
ancaman integritas bangsa Indonesia, menjadi tantangan baru di era masyarakat virtual
saat ini, khususnya Indonesia.
Daftar Pustaka
Bungin, B. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2011). Effective Public Relations. Jakarta:
Kencana.
Jefkins, F. (2018). Public Relations. Jakarta: Erlangga.
Kountur, R. (2015). Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta: PPM.
Moleong, L. J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Octavianto, A. W. (2014). Strukturasi Giddens dan Sosial Construction of Technology (SCoT)
sebagai Pisau Analisis Alternatif Sosial atas Teknologi Baru. Ultima Comm, 42.
Ratmanto, T. (2012). Membangun Ketahanan Bangsa Melalui Komunikasi Kebangsaan.
Komunikasi Militer dan Ketahanan Nasional, 134.
Soemirat, S., & Ardianto, E. (2018). Dasar-dasar Public Relations. Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya.
Solihah, A., Musiasa, I., & Shihab, M. (2018). Aktivitas Public Relations Pengelola Situs
Pariwisata Tanjung Lesung Untuk Meningkatkan Jumlah Wisatawan. Jurnal
Komunikasi Global, 7(1), 42-52. doi:https://doi.org/10.24815/jkg.v7i1.10528
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.