Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
“STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)”
(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur,
Nusa Tenggara Timur)
Disusun Oleh :
EMANUEL YOSEPH IKE SILI LEWOREREN
15520179
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG PROGRAM S1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA”APMD”
YOGYAKARTA
2019
ii
ii
iii
MOTTO
“JANGAN TAKUT UNTUK MEMBUAT KESALAHAN. TAPI PASTIKAN ANDA
TIDAK MELAKUKAN KESALAHAN YANG SAMA DUA KALI”
(Akio Morita)
“SERAHKANLAH PERBUATANMU KEPADA TUHAN, MAKA TERLAKSANALAH
SEGALA RENCANAMU”
(Amsal 16:3)
“DIBERKATILAH ORANG YANG MENGANDALKAN TUHAN, YANG MENARUH
HARAPANNYA KEPADA TUHAN”
(Yeremia 17:7)
“SEGALA PERKARA DAPAT KUTANGGUNG DI DALAM DIA YANG MEMBERI
KEKUATAN KEPADAKU”
(Filipi 4:13)
“HAI ANAKKU, DENGARKANLAH DIDIKAN AYAHMU, DAN JANGAN MENYIA-
NYIAKAN AJARAN IBUMU”
(Amsal 1:8)
iv
HALAMAN PERSEMBAHAN
Karya dalam hasil penelitian ini saya persembahkan untuk :
1. Alllah Bapa di dalam Surga, Bunda Maria, dan Tuhan Yesus Kristus yang telah
mencurahkan Roh Kudus-Nya serta selalu membimbing dan memberkati setiap langkah
dalam perjalanan hidup saya.
2. Terimah kasih untuk kedua orang tua saya Bapak (Alm. Martinus Sugi Duli) dan Mama
(Margaretha Peni Maran). Terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya selama ini yang telah
membesarkan saya, mendoakan saya setiap hari dan membiayai semua kebutuhan hidup
saya. Mungkin ini adalah salah satu karya persembahan dari saya untuk membalas semua
keringat dan jeri payah Bapak dan Mama selama ini.
3. Terimah kasih untuk kakak Fitry, kakak Astin Blue, kakak Yondas, kakak Yana, Nona
Reren,dan No Arjun yang telah menjadi sumber semangat untuk saya. Terima kasih karena
selalu membantu pada saat saya mengalami kesulitan.
4. Keluarga besar di Adonara (Lewoduli) dan keluarga besar di Waiklibang, terima kasih atas
dukungan dan motivasinya.
5. Saudara dan saudari saya di Jogja; kakak Ratna, kakak Thomas Yoman, Jhonter, Oman,
Remon, dan Rany, Dedy, terima kasih karena selalu membantu kebutuhan saya.
6. Teman-teman saya di Jogja; Richard , Vino, Viktor, Forlan Luis, Nuel, Ardyka, om Ediz,
Ama Dony, Marsel kribo, Owen, Yogi, Udho Rhinto Tanggela, Rhinto Kaka, Orin, Rind
Ngobe, kak Udis, Pa Yan, Noker, om Ton, om Adi Pono, Korry dan adik kesayangannya
Ryan, Jerry, Indri, Elyn Huller, Ancy Tokan, Dude, Vara, serta teman-teman yang tidak bisa
saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungannnya.
7. My Loveli Nova Octaviani yang sebentar lagi juga akan mendapat gelar S.IP. terima kasih
karena selalu membantu, selalu ada untuk saya dalam suka maupun duka, selalu menjadi
v
tempat untuk mencurahkan isi hati dan selalu menyayangi saya apa adanya. Terima kasih
banyak sayang. Semangat terus untuk gelar S.IP nya. Ich Liebe Dich.
8. Teman-teman alumni SMAK Freateran Podor Larantuka di Jogja. Terima kasih atas
dukungannya.
9. Bapak dan Ibu kost yang sudah menyediakan tempat tinggal yang nyaman bagi saya selama
hampir 4 tahun, serta untuk Mas Edi dan Mba Ayu yang selalu membagi makanan untu saya.
10. Teman-teman praktikum; Yani, Siska, Daniel, Hamas dan Almahrum Iva Maniar. Terima
kasih banyak atas kerja samanya.
11. Teman-teman KKN, khususnya kelompok 15 Dayakan Tengah; Jeffhorizon, Ningrum, Luvi,
Ari, Noker, Fey dan Pak Daniel. Terima kasih atas kerja sama dan kebersamaannya selama
50+1 harinya.
12. Mae, Pae, Mbah, Erna, Gian, Safa, Mae Anggi, Pae Anggi, Pak Dukuh Dayakan Tengah,
Bayu, Faizal, Bang Heri, dan semua warga Padukuhan Dayakan Tengah yang tidak bisa saya
sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menerima saya dan teman-teman kelompok
selama KKN.
13. Teman-teman Angkatan 2015 yang sudah memberi banyak warna selama masa kuliah.
Terima kasih banyak, semangat terus buat yang masih menepuh kuliah. Jika kita tidak
dipersatukan dalam periode wisuda yang sama, setidaknya kita pernah bertemu dengan
dosen yang sama.
vi
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan
rahmat dan berkatnya, sehingga dengan kasih-Nya yang Agung penulis dapat
menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Strategi Pemerintah Daerah dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Suatu Penelitian Deskriptif
Kualitatif Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara
Timur)”. Tugas akhir skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk
menempuh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan
Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak
kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun susunan
bahasa. Sehingga dapat menjadi bahan pelajaran bagi penulis untuk terus meningkatkan
pemahaman dan pengetahuan agar menjadi lebih baik dikemudian hari.
Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini, tanpa bantuan
dari pihak lain maka tidak akan berjalan dengan baik. bantuan dan dukungan yang telah
diberikan oleh banyak pihak berupa bimbingan, saran, nasihat, serta dukungan moril
maupun materil sangat membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. oleh
karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Dr.Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan
Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
vii
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Yogyakarta.
3. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah
meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan pengarahan dan
bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si selaku Dosen Penguji Samping I yang telah
banyak memberi masukan terhadap isi skripsi ini.
5. Bapak Ir. Muhammad Barori, M.Si selaku Dosen Penguji Samping II yang telah
banyak memberi masukan terhadap isi skripsi ini.
6. Bapak Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing
Akademik. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan motivasinya
selama 3 tahun lebih.
7. Bapak/ibu dosen yang telah banyak memberikan materi kuliah khususnya dosen
Jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
“APMD” Yogyakarta.
8. Seluruh staf dan karyawan-karyawati Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat
Desa “APMD” Yogyakarta.
9. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik DIY.
10. Gubernur Nusa Tenggara Timur Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
viii
11. Bupati Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Badan Kesbang Linmas Kabupaten
Flores Timur.
12. Kepala serta seluruh pegawai Badan Keuangan daerah Kabupaten Flores Timur
yang telah memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian.
13. Masyarakat yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara
14. Teman-teman mahasiswa STPMD “APMD” Yogyakarta angkatan 2015 yang telah
banyak membantu.
15. Semua pihak yang telah banyak membantu dan menyelesaikan skripsi ini.
Dengan hati yang tulus dan ikhlas semoga Tuhan membalas semua amal
kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sehingga terselesainya penulisan skripsi
ini. Amin.
Akhir kata, besar harapan penulis agar karya yang tak seberapa ini dapat berguna
bagi semua orang, serta dapat memberikan sedikit sumbangan ilmu dalam hasil
penelitian ini.
Yogyakarta, 20 Februari 2019
Penyusun
Emanuel Yoseph Ike Sili Leworeren
ix
DAFTAR ISI
Halaman Judul ........................................................................................... i
Halaman Pengesahan .................................................................................... ii
Halaman Motto .......................................................................................... iii
Halaman Persembahan .................................................................................. iv
Kata Pengantar .............................................................................................. vi
Daftar Isi ..................................................................................................... ix
Daftar Tabel .................................................................................................. xii
Daftar Bagan ................................................................................................. xiv
Sinopsis ..................................................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG ............................................................................. 1
B. RUMUSAN MASALAH ........................................................................ 7
C. TUJUAN PENELITIAN ......................................................................... 8
D. MANFAAT PENELITIAN ..................................................................... 8
E. KERANGKA KONSEPTUAL ................................................................ 8
1. Pengertian Strategi ............................................................................ 8
2. Pemerintah Daerah ............................................................................ 11
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ......................................................... 15
F. RUANG LINGKUP PENELITIAN ......................................................... 19
G. METODE PENELITIAN ........................................................................ 19
1. Jenis Penelitian .................................................................................. 19
2. Lokasi Penelitian ............................................................................... 20
x
3. Unit Analisis .................................................................................... 20
4. Teknik Pengumpulan Data................................................................. 28
5. Teknik Analisis Data ......................................................................... 30
BAB II PROFIL BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
A. Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah .......................................... 35
B. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah ................................................... 37
1. Sumber Daya Manusia....................................................................... 37
2. Sarana dan Prasarana ......................................................................... 43
C. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah ............................................ 47
D. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan
Pelayanan Badan Keuangan Daerah ........................................................ 47
1.Kekuatan ............................................................................................. 47
2.Kelemahan ........................................................................................... 48
3.Peluang ............................................................................................. 49
4.Tantangan ............................................................................................ 49
E. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah .......................................... 50
F. Sumber-sumber PAD yang dipungut oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Flores Timur ......................................................................... 51
BAB III STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pajak Daerah ............. 53
2.Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Retribusi Daerah ....... 64
3.Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ...................................................... 69
xi
4.Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Lain-lain PAD
yang Sah .............................................................................................. 73
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................................. 77
B. Saran ....................................................................................................... 79
DAFTAR PUSTAKA
INTERVIEW GUIDE
LAMPIRAN-LAMPIRAN
xii
DAFTAR TABEL
Tabel. I.1. Data PAD Kabupaten Flores Timur Tahun 2014-2017 ..................... ..6
Tabel I.2 Distribusi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin ................................. 21
Tabel I.3 Distribusi Informan Berdasarkan Usia .............................................. 22
Tabel I.4 Distribusi Informan Berdasarkan Agama ............................................ 24
Tabel I.5 Distribusi informan berdasarkan tingkat pendidikan .......................... 25
Tabel I.6 Distribusi Informan Berdasarkan Pekerjaan ........................................ 26
Tabel I.7 Ditribusi Informan Berdasarkan Jabatan ........................................... 27
Tabel II.1 Jumlah Dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan ................... 38
Tabel II.2 Jumlah Dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon ....................... 39
Tabel II.3 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Penjenjangan .................................................................................................... 40
Tabel 11.4 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang
Pendidikan ....................................................................................................... 41
Tabel II.5 Jumlah Dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Sub Unit ................... 42
Tabel 11.6 Daftar Sarana dan Prasarana Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Flores Timur ....................................................................... 43
Tabel III.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2014-2018....................... 57
Tabel III.2 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2014-2018 ................. 65
xiii
Tabel III.3 Target dan Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2014-2018 ...................................... 70
Tabel III.4 Target dan Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang
Sah Tahun 2014-2018 ....................................................................................... 74
xiv
DAFTAR BAGAN
Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur ............ 50
xv
SINOPSIS
Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam
bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan
mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya Pemerintah daerah dalam
membiayai pembangunan di daerah yang bersangkutan dan mengurangi ketergantungan
terhadap pemerintah pusat. Meskipun pelaksanaan otonomi daerah sudah lama
dicanangkan, namun baru sedikit pemerintah daerah yang mengalami peningkatan
kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Salah satu faktor penyebab hal ini adalah
bisa jadi daerah belum mampu menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sendiri
guna untuk memperoleh pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan
sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan suatu
pemerintah daerah. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan
pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Berdasarkan permasalahan
tersebut, penulis tertarik untuk memfokus penelitian ini dengan judul Strategi Pemerintah
Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun rumusan
masalahnya adalah Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)?. Tujuannya adalah untuk menggambarkan strategi yang
dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif,
di mana metode ini bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami subyek
penelitian misalnya perilaku dan tindakan secara holistik dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan berbagai metode
alamiah. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pegawai pada instansi
pemerintahan yakni pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur dan
masyarakat Kabupaten Flores Timur.
Hasil penelitian dapat diketahui bahwa, startegi Pemerintah Daerah dalam
meningkatkan PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah adalah dengan pemberian
reward atau penghargaan kepada masyarakat yang selalu tepat waktu dalam membayar
pajak, menjalin hubungan kerjasama dengan pihak bank, melakukan sosialisasi dan
penyebaran Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD), menambah atau menaikan jumlah modal yang disertakan pada BUMD ,
mengelola penyertaan modal secara efektif, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah
yang dapat menghasilkan peningkatan penerimaan PAD. Selain itu, membangun sebuah
komitmen untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik lagi.
Kata kunci: Otonomi Daerah, Strategi, Pendapatan Asli Daerah (PAD).
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan
pengaturan untuk lebih mengharmonisasikan dan menyelaraskan pembangunan, baik
pembangunan nasional, pembangunan daerah, maupun pembangunan antar daerah. Di
dalam Pasal 1 Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai pangkal permulaan dalam UU pembentukan suatu daerah ditetapkan
urusan-urusan yang termasuk rumah-tangganya, alat perlengkapan dan pembiayaan serta
sumber-sumber pendapatn yang pertama dari daerah itu. Dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya berarti bahwa memperluas otonomi dari suatu daerah adalah merupakan tujuan
dan kewajiban bagi pemerintah untuk selalu menambah urusan-urusan yang harus
diserahkan kepada otonomi daerah. Konsekwensi lain adalah bahwa sejauh mungkin
harus diberikan otonomi kepada setiap bagaian dari wilayah negara. Dengan prinsip
otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, pemberian otonomi kepada suatu daerah
tidak senantiasa harus diperluas. Jika dipandang perlu otonomi dari suatu daerah memang
dapat diperluas akan tetapi dapat pula dipersempit atau bahkan dapat dihapuskan sama
sekali. Oleh karena otonomi daerah itu selalu tumbuh dan berkembang sejalan dengan
2
pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan negara pada umumnya, maka haruslah
diikuti secara terus menerus apakah otonomi yang diberikan kepada daerah-daerah itu
masih sesuai dengan perkembangan keadaan.
Dengan pemberlakuan otonomi bagi daerah-daerah dapat membuat daerah dapat
mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Otonomi daerah dianggap
sebagai opsi yang tepat untuk meningkatkan derajat keadilan sosial serta distribusi
kewenangan secara proporsional antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan
pemerintah kabupaten dan kota dalam hal penentuan kebijakan publik, penguasaan aset
ekonomi dan politik serta pengaturan sumber daya. Format kebijakan otonomi daerah
yang ada pada saat ini menandai dari suatu perubahan fundamental dalam paradigma
penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini. Sistem administratif pemerintahan daerah di
Indonesia ditandai oleh dua pendekatan: dekonsentrasi dan desentralisasi. Asas
desentralisasi dan otonomi daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. (Christine Kansil,
2001:34)
Abdul Halim (2008:36) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu
melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus
memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan,
mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan pada bantuan pusat harus
meminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi sumber bagian
keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.
3
Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam
bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan
mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan
lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan
pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan daerah.
Refleksi dari perubahan tersebut, salah satunya adalah upaya melakukan pengelolaan
keuangan daerah yang di wilayah kabupaten/kota. Oleh karena itu setiap kabupaten/kota
harus mampu membentuk organisasi-organisasi yang dapat melaksanakan wewenang
dalam mengelola keuangan daerah yang dimiliki. (Ahmad Yani, 2009:47).
Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan
kekayan daerah yang dipisahkan. Dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan
daerah kepala daerah melimpahkan sebagian wewenang kepada sekretaris daerah untuk
bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Yang
dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah
membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah dan
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya Kepala Daerah. ( Peraturan Menteri Dalam
Negeri No.21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 5
dan Pasal 6).
4
Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah
membutuhkan sumber keuangan yang cukup. Salah satu kriteria penting untuk
mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah
tangganya adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan. Dengan perkataan
lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan
daerah dalam melaksanakan otonominya. (Halim Abdul 2008:42). Ini berarti, dalam
penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang. Dengan
demikian pemerintah daerah otonom dapat merencanakan anggaran pendapatan dan
belanja daerah sendiri sesuai dengan kebijaksanaan dan inisiatifnya sendiri dalam
menyelenggarakan urusan rumah tangganya. Untuk dapat memperoleh dana atau uang,
daerah dapat mendapatkannya melalui beberapa cara, yakni pertama, ia dapat
mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah direstui oleh pemerintah pusat. Kedua,
pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank
atau melalui pemerintah pusat. Ketiga, ikut ambil bagian dalam mendapat pajak sentral
yang dipungut daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut. Keempat,
pemerintah daerah dapat menambah tariff pajak sentral tertentu, misalnya pajak kekayaan
atau pajak pendapatan. Kelima, pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi
dari pemerintah pusat (Josef Riwu Kaho, 2004:125).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana yang harus digali secara
optimal untuk menunjang pembangunan suatu pemerintah daerah. Pemerintah daerah
dalam membiayai pembangunan di daerah yang bersangkutan dan mengurangi
ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat diukur dari besarnya kemampuan
pendapatan asli daerah. (Nick Devas,dkk 1989:49). Meskipun pelaksanaan otonomi
5
daerah sudah lama dicanangkan, namun baru sedikit pemerintah daerah yang mengalami
peningkatan kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Salah satu faktor penyebab
hal ini adalah bisa jadi daerah belum mampu menggali potensi-potensi yang dimiliki
daerahnya sendiri guna untuk memperoleh pendapatan daerah yang nantinya dapat
digunakan untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Salah satu problema yang
dihadapi oleh sebagian daerah di Indonesia dewasa ini adalah berkisar pada upaya
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masalah ini muncul karena adanya
kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan birokrat di Daerah yang menganggap
bahwa parameter utama yang menentukan kemandirian suatu Daerah di era Otonomi
adalah terletak pada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realitas mengenai
rendahnya PAD di sejumlah Daerah pada masa lalu, akhirnya mengkondisikan Daerah
untuk tidak berdaya dan selalu bergantung pada bantuan pembiayaan atau subsidi dana
dari Pemerintah Pusat.
Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli
daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah
dalam rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan
kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan
pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli
daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang Iebih luas tidak hanya ditinjau dan segi
daerah masing-masing tetapi daham kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia.
Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh
tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang
ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan
6
pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mardiasmo,
2004:57).
Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal
ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan
daerah. Pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan
daerah. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan
pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.
Berdasarkan data laporan realisasi APBD Kabupaten Flores Timur dari tahun
2014-2017 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur,
menunjukkan bahwa jumlah pendapatn asli daerah Kabupaten Flores Timur selalu belum
mencapai angka yang ditargetkan. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pendapatan asli
daerah Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ( tahun 2014-2017)
dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini:
Tabel. 1.1.
Data PAD Kabupaten Flores Timur
Th. 2014-2017
No Tahun Target
(Rp)
Realisasi
(Rp)
1 2014 42.194.313.000,00 44.528.326.885,99
2 2015 52.031.820.000,00 47.561.063.030,01
3 2016 53.825.738.100,00 50.183.797.225,36
4 2017 62.272.911.300,00. 47.313.288.969,60
Sumber: data sekunder DPPAD Kabupaten Flores Timur.
Dari data di atas dapat dilihat bahwa, besarnya pendapatan asli daerah di
Kabupaten Flores Timur hanya pada tahun 2014 pendapatan asli daerah telah mencapai
7
target yang sudah ditentukan. Sedangkan pada tahun-tahun selanjutnya, yakni tahun 2015
sampai dengan tahun 2016 total ralisasi penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten
Flores Timur belum mencapai target yang ditentukan. belum mencapai jumlah yang
ditargetkan. Pada tahun 2017, jumlah pendapatan asli daerah yang dianggarkan
Kabupaten Flores Timur adalah sebesar Rp.62.272.911.300,00. Namun hingga periode
tahun 2017 berakhir, jumlah anggaran pendapatan asli daerah Kabupaten Flores Timur
hanya bernilai Rp.47.313.288.969,60. Pada tahun 2018 jumlah anggaran pendapatan asli
daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebesar Rp.57,823.968.885,00. Namun hingga
periode tahun 2018 berakhir, jumlah anggaran pendapatan asli daerah Kabupaten Flores
Timur hanya bernilai Rp.32.056.688.399,00. Untuk itu dalam mengatasi masalah ini
pemerintah daerah harus berbenah diri dan harus keluar dari zona ketertinggalan dalam
hal pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus kreatif dalam meningkatkan
pendapatan daerah dengan menggali potensi-potensi daerah yang dimilik. Berdasarkan
uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian ini
dengan judul “Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah”
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang
diambil adalah: Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD)?
8
C. TUJUAN PENELITIAN
1. Untuk menggambarkan strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam
meningkatkan pendapatan daerah.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam peningkatan PAD.
D. MANFAAT PENELITIAN
1. Secara akademik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih
lanjut untuk menghasilkan berbagai konsep ilmiah yang akan memberikan
sumbangan dalam inovasi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD).
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan masukan
bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan inovasi untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
E. KRANGKA KONSEPTUAL
1. Strategi
Banyak arti-arti yang mendefeniskikan pengertian dari kata strategi, yang
mana banyak dikemukakan oleh pakar-pakar yang mempunyai pendapat atau
pandangan serta persepsi yang berbeda mengenai defenisi dari kata strategi sesuai
dengan penggunaannya terhadap sesuatu, yang dapat dilihat sebagai berikut:
Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan
pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu
tertentu. (Junianton Damanik & Helmut F. Weber, 2006: 86). Strategi adalah sebuah
9
taktik, rencana langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis dalam perang atau
ilmu pengetahuan menggunakan sumberdaya manusia untuk melaksanakan
kebijaksanaan tertentu dalam berperang. (Tim prima pena, kamus besar bahasa
Indonesia, edisi terbaru:720).
Dari pengertian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa strategi
merupakan pelaksanaan dari sebuah gagasan, perencanaan dan eksekusi yang
dilakukan secara terencana dan sistematis dalam kurun waktu tertentu.
Secara khusus strategi adalah penetapan misi perusahaan, penetapan sasaran
organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan
dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya
secara tetap sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai (Steiner &
Miller, 1997:127).
Strategi adalah serangkaian putusan dan tindakan mendasar yang dibuat
menejemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam
rangka mencapai tujuan organisasi (Sondang P. Siagian, 2000:77).
Menurut Freddy Rangkuti (2002:31) sebagaimana mengutip pendapat
Chandler, strategi merupakan suatu alat mencapai tujuan dalam kaitannya dengan
tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.
Kata “strategi” adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, strategos yang
dapat diterjemahkan „komandan militer‟ pada zaman demokrasi Athena. (Oka
Yoeti,2001:26).
10
Strategi adalah suatu usaha yang menggunakan berbagai metode penelitian
dan argument untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relavan dan
kebijaksanaan sehingga dapat dimanfaatkan dalam rangka memecahkan masalah-
masalah. (Muhadjir Darwin, 1995:45).
Pengertian strategi adalah rencana yang disatukan luas dan berintegrasi yang
menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan,
yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat
dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck dan Jauch, 1989:9).
Tahapan dalam penyusunan strategi menurut Amstrong (Triton PB, 201:18)
terdiri dari enam tahapan yaitu, (1) Seleksi yang mendasar dan kritis terhadap
permasalahan. Merupakan sebuah proses pemilihan yang tepat dalam menghadapi
sebuah permasalahan yang dihadapi baik faktor internal maupun eksternal yang
menjadi penyebab permasalahan individu atau organisasi. (2) Menetapkan tujuan
dasar dan sasaran strategis. Merupakan suatu proses untuk menentukan tujuan yang
menjadi landasan yang kuat dalam menentukan sasaran yang ingin dicapai. (3)
Menyusun perencanaan tindakan (action plan). Merupakan suatu bentuk proses
pengambilan tindakan yang tepat dalam menyusun perencanaan yang strategis dalam
mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) secara efektif dan efisien. (4)
Menyusun rencana penyumberdayaan. Merupakan proses yang strategis untuk
merekrut dan memberikan suatu perencanaan yang tepat bagi tenaga kerja agar lebih
menjadi tenaga kerja ahli (SDM) yang bisa diandalkan melalui sosialisasi yang baik.
(5) Mempertimbangkan keunggulan. Merupakan tindakan untuk mengamati proses
perencanaan yang dapat memberikan kontribusi dan mengutamakan kualitas antara
11
lain, pelayanan jasa dan daya tarik. (6) Mempertimbangkan berkelanjutan.
Merupakan suatu proses yang di mana dipertimbangkan tentang suatu perubahan
yang bisa dijadikan sebagai perencanaan yang strategis yang dapat memberikan
kontribusi yang besar bagi organisasi dan perusahaan .
Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan
sebuah penetapan misi dan tindakan dasar yang dilakukan oleh sebuah organisasi
yang berintegrasi untuk mencapai tujuan jangka panjang agar dapat memecahkan
masalah-masalah.
2. Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana di maksud dalam UUD 1945.
Menurut Wikipedia, Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau
Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
Dengan demikian peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan
dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai
suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengartur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan
susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18
12
ayat (1) berbunyi :“ Negara Kesatuan Repulik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur
Undang-Undang”. Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa:
pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan
pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur
kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang
ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.
Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-
Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan
peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah.
Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan
pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di
Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.
13
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah pada Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah
adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Negara Tahun 1945.
Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah
menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi
pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 285 adalah :
1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi
urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki
hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan
tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya
alam, dan sumber daya lainnya
Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu
14
peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk
otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan
daerah, sangat bertalian erat dengan beberpa asas dalam pemerintahan suatu negara,
menurut Iwan Setriawan, dkk, dalam buku Hukum Pemerintahan Daerah, 2017 yakni
sebagai berikut:
a. Asas sentralisasi
Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan di
mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.
b. Asas desentralisasi.
Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem
Negara Kesatuan RepubliK Indonesia.
c. Asas dekonsentrasi
Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertical wilayah
tertentu.
d. Asas tugas pembantuan
Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daera dan/atau
desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa;
serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.
15
Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah
merupakan sebuah daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan
dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangannya sendiri
yang dikepalai oleh seorang kepala daerah yang meliputi gubernur, bupati, atau
walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan daerah sendiri merupakan semua penerimaan uang melalui
rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancer, yang merupakan
hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan
dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan yang diterima oleh
daerah, yang diperoleh dari sumber-sumber yang terdapat pada daerah tersebut.,
mungkin. (Pranomo Hariadi, 2010:44).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu dari tiga kesatuan dari
struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tergolong dalam
pendapatan Daerah. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Surplus
anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari
16
anggaran belanja daerah. Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan
daerah lebih kecil dari anggaran belanja daerah. (Nurlan Darise, 2008:32)
Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli
daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan / sangat diperhatikan dalam
menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor
Pendapatan Asli Daerah.
Dari berbagai pendapat para ahli di atas, dapat dibuat suatu kesimpulan
bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang sangat diperhatikan
dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dipungut berdasarkan Peraturan
Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk
keperluam daerah.
Menurut Guritno Mangkosubroto, (1998:54) menyatakan bahwa pada
umumnya penerimaan pemerintah diperlukan untuk membiayai pengeluaran
pemerintah. Pada umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara
penerimaan pajak dan bukan pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintah yang
berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman yang berasal dari dalam negeri
maupun pinjaman pemerintah yang berasal dari luar negeri.
Sedangkan berdasarkan pendapat yang dikemukakan Mardiasmo (2002:132)
“PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil
perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.
17
Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah
Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil
distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan
otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh
daerah dari sumber-sumber dalam wilahnya sendiri yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor
pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor
ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan
pembangunan daerah. (Abdul Halim, 2004:96).
Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, Pendapatan Asli
Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pajak
daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-
lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan
otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Negeri No.21 Tahun
2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PAD dipisahkan
menjadi empat jenis pendapatan, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil
perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah.
18
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber
pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 285 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah., yang mengatakan bahwa
sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerh (PAD), pendapatan
transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada Pasal 285 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber-
sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi, pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah.
Di dalam Pasal 286 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, pajak daerah dan retribusi daerah
ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjud
dengan perda. Dan Pasal 286 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli
Daerah adalah suatu pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah
yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang diberikan
oleh masyarakat dan dapat diukur dengan uang.
19
Sehingga yang dimaksud dengan strategi pemerintah daerah dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah dalam penelitian ini adalah segala upaya atau
cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan yang
berasal dari daerahnya sendiri yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
F. RUANG LINGKUP PENELITIAN
Pengertian dari Ruang lingkup adalah Batasan. Ruang lingkup dalam penelitian
ini berisi hal-hal yang akan diteliti oleh peneliti yang mengacu pada kerangka konsep.
Adapun ruang lingkup di dalam penelitian ini adalah:
1. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pajak daerah.
2. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan retribusi daerah.
3. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan
4. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan lain-lain pad yang sah
G. METODE PENELITIAN
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif . Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian
yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2006:6)
mendefenisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk
20
memahami fenomena yang dialami subyek penelitian misalnya perilaku dan
tindakan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu
konteks khusus yang alamiah dengan berbagai metode alamiah. Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, actual, dan
akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu .
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintah daerah kabupaten tepatnya
pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara
Timur.
3. Unit analisis
Unit analisis dalam penelitian ini adalah strategi pemerintah daerah dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun informan dalam penelitian ini
adalah pegawai pada instansi pemerintahan yakni pada Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Flores Timur dan masyarakat Kabupaten Flores Timur.
Informan merupakan orang yang dapat memberikan suatu informasi ataupun
data di dalam sebuah penelitian. Di dalam penelitisn ini yang menjadi sasaran atau
obyek penelitian adalah pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur.
Banyaknya jumlah informan yang diambil dalam penelitian ini adalah berjumlah 8
(delapan) orang. Jumlah informan ini dipilih secara acak dan dianggap orang yang
dapat memberikan informasi secara jelas.
21
Dari kedelapan informan tersebut masing-masing berasal dari pegawai
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Flores Timur sebanyak 6 (enam) orang
dan masyarkat biasa sebagai informan tambahan yang berprofesi sebagai pedagang
sebanyak 2 (dua) orang. Kedua orang masyarakat tersebut diwawancarai penyusun
untuk membuktikan apa yang telah dijawab dan dijelaskan oleh pegawai pada BKD
Kabupaten Flores Timur. Kedua masyarakat tersebut berprofesi sebagai pedagang
yang masing-masing mempunyai lapak dan dikenai biaya pajak dan retribusi.
Untuk menggambarkan secara lebih rinci identitas informan, penyusun akan
menyajikan data umum mengenai identitas informan:
a) Berdsarkan Jenis Kelamin
Kedelapan informan ini diwawancarai sebagai narasumber, bila ditinjau dari
jenis kelamin akan tampak seperti tabel berikut:
Tabel I.2
Distribusi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Presentase (%)
1.
2.
2
Laki-laki
Perempuan
3
5
37,5
62,5
Total 8 100
Sumber: Data primer yang sudah diolah,2019
22
Tabel I.2 di atas memperlihatkan atau menggambarkan bahwa informan
yang ditemui peneliti didominasi oleh perempuan dengan presentase 62,5 %
kemudian sisanya adalah laki-laki dengan presentase 37,5 %.
Dari data tersebut dapat dianalisa bahwa pada instansi BKD Kabupaten
Flores Timur, memang kebanyakan berjenis kelamin laki-laki. Akan tetapi peran
perempuan di dalam instansi tersebut dapat dikatakan cukup besar. Hal ini
berdasarkan pada hasil pengamatan penyusun pada bagan struktur organisasi BKD
Kabupaten Flores Timur, di mana beberapa pegawai yang berjenis kelamin
perempuan ada yang menjadi Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang.
b) Berdasarkan Usia
Bila ditinjau dari segi usia, maka distribusi informan akan tampak sebagai berikut:
Tabel I.3
Distribusi Informan Berdasarkan Usia
No Usia Jumlah (Orang) Presentase (%)
1
2
≤ 40 tahun
> 40 tahun
2
6
25
75
Total 8 100
Sumber: Data primer yang sudah diolah,2019
Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah informan yang
berusia sama dengan atau kurang dari 40 tahun sebanyak 2 orang dengan presentase
25 % dan jumlah informan yang berusia lebih dari 40 tahun sebanyak 6 orang
23
dengan presentase 75 %. Usia para informan memang berkisar antara 33-54 tahun.
Di mana pada usia tersebut seorang dapat dikatakan sudah matang serta banyak
pengetahuan dalam dinamika kehidupan.
Berdasarkan hasil pengamatan penyusun pada instansi BKD Kabupaten
Flores Timur bahwa ada cukup banyak pegawai muda yamg kebanyakan masih
berstatus sebagai pegawai honor yang bekerja pada instansi BKD Kabupaten Flores
Timur. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi kualitas dalam melaksanakan suatu
pekerjaan. Di mana, para pegawai muda tentunya memiliki pengalaman bekerja
yang lebih sedikit dari pada para pegawai yang sudah berusia di atas 40 tahun. oleh
karena itu, dalam pelaksanaan penelitian penyusun juga mengamati bahwa dalam
melaksanakan suatu pekerjaan, para pegawai muda selalu mendapat arahan dan
bimbingan dari pegawai yang sudah berumur lebih dari 40 tahun.
c) Berdasarkan Agama
Kemudian jika dilihat dari agama dan kepercayaan dari informan bisa
dilihat dari tabel I.4 berikut:
24
Tabel I.4
Distribusi Informan Berdasarkan Agama
No Agama Jumlah Presentase (%)
1
2
3
4
5
Islam
Kristen
Katolik
Hindu
Budah
4
1
3
-
-
50,0
12,5
37,5
-
-
Total 8 100
Sumber: Data primer yang sudah diolah,2019
Dari data yang dijeaskan pada tabel di atas, dapat peneliti simpulkan
kebanyakan informan yang ditemui peneliti adalah yang beragama Islam sebanyak
4 orang (50,0 %), kemudian yang beragama Katolik sebanyak 3 orang (37,5 %), dan
disusul agama Kristen sebanyak 1 orang (12,5 %).
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada instansi BKD Kabupaten Flores
Timur, walaupun terdapat beda agama atau keyakinan para pegawai tetap bekerja
secara professional tanpa membeda-bedakan agama atau keyakinan dari pegawai
lain. Tidak ada juga diskriminasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Para
pegawai menjunjung tinggi nilai toleransi kehidupan atar umat beragama. Hal ini
dapat dibuktikan dengan pada saat selesai libur hari raya Natal dan Tahun Baru.
Ketika hari pertama masuk kantor setelah hari libur Natal dan Tahun Baru para
25
pegawai yang beragama islam menjabat tangan sambil mengucapkan selamat hari
raya Natal kepada para pegawai yang beragama kristiani.
d) Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Distribusi informan berdasarkan tingkat pendidikannya diperlihatkan pada
tabel berikut:
Tabel I.5
Distribusi informan berdasarkan tingkat pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Presentase (%)
1
2
3
4
5
6
SD
SLTP
SLTA
D3
S1
S2
-
2
1
3
1
1
-
25,0
12,5
37,5
12,5
12,5
Total 8 100
Sumber: Data primer yang sudah diolah,2019
Dari tabel I.5 di atas memperlihatkan bahwa mayoritas informan
berpendidikan D3 (Diploma 3) sebanyak 3 orang (37,5 %), disusul tingkat
pendidikan SLTP 2 orang (25 %) yaitu kedua informan tambahan yang berprofesi
sebagai pedagang, dan sisanya SLTA, S1 dan S2 masing-masing 1 orang (12,5 %).
Hal ini menunjukan bahwa informan yang dimintai keterangan mempunyai
wawasan yang cukup baik dan pendapat atau jawaban yang dikeluarkan cukup
akademis dan masuk akal. Selain itu dapat peneliti analisis bahwa tingkat
26
pendidikan tidak selamanya dapat menjadi suatu tolak ukur dalam menentukan
kualitas seseorang dalam bekerja. Hal ini berdasarkan hasil pengamatan peneliti
pada lokasi penelitian di mana pegawai yang mempunyai tingkat pendidikan yang
tinggi terkadang selalu meminta bantuan atau masukan kepada pegawai yang
mempunyai tingkat pendidikan yang lebih rendah, namun mempunyai pengalaman
bekerja yang lebih banyak.
e) Berdasarkan Pekerjaan
Distribusi informan yang dimintai keterangan oleh peneliti berdasarkan jenis
pekerjaan akan tampak pada tabel I.6 berikut ini:
Tabel I.6
Distribusi Informan Berdasarkan Pekerjaan
No Pekerjaan Jumlah (Orang) Presentase (%)
1
2
3
PNS
Pegawai Honor
Pedagang
5
1
2
62,5
12,5
25,0
Total 8 100
Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2019
Mengacu pada tabel di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa informan
yang diwawancarai oleh peneliti kebanyakan bekerja sebagai PNS sebanyak 5 orang
(62,5 %), disusul pedagang 2 orang (25,5%) yang merupakan informan tambahan,
dan pegawai honor sebanyak 1 orang (12,5 %). Dari tabel III.5 tersebut dapat
27
peneliti analisa bahwa dari pekerjaan mereka tersebut tentunya mereka mempunyai
status sosial yang cukup.
Dari jenis pekerjaan yang dimiliki oleh informan tersebut juga dapat
dianalisa bahwa pekerjaan yang mereka jalani selam ini membuat mereka ikut
ambil bagian dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di mana, para
PNS atau pegawai honor pada BKD Kabupaten Flores Timur mempunyai andil
melalui proses pendaftaran, pendataan hingga penetapan pajak dan retribusi daerah.
Sedangkan masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang mempunyai andil dalam
proses pembayaran pajak atau retribusi daerah.
f) Berdasarkan Jabatan
Semua informan yang ditemui oleh peneliti, jika dilihat dari jabatan yang
dimiliki, maka akan tampek pada tabel I.7 berikut:
Tabel I.7
Distribusi Informan Berdasarkan Jabatan
No Jabatan Jumlah (Orang) Presentase (%)
1
2
3
4
Kepala Bidang
Kepala Sub Bidang
Staf
Masyarakat
2
1
3
2
25,0
12,5
37,5
25,0
Total 8 100
Sumber: Data primer yang sudah diolah,2019
28
Dari tabel III.6 di atas memperlihatkan bahwa sumber informan yang
diwawancarai oleh peneliti berdasarkan jabatan untuk kepala bidang sebanyak 2
orang (25,0 %). Jumlah ini sama dengan jumlah informan yang mempunyai jabatan
sebagai masyarakat biasa. Kemudian kepala sub bidang 1 orang (12,5 %), staf
sebanyak 3 orang (37,5 %).
Dari tabel distribusi informan berdasarkan jabatan di atas juga dapat di tarik
sebuah kesimpulan bahwa informan yang ditemui dalam penelitian ini adalah
informan yang tentunya dapat memberikan pendapat atau jawaban yang rasional.
Karena informan yang diwawancarai mempunyai jabatan yang memiliki keterkaitan
dengan topik penelitian yang diangkat. Yang pertama, 2 (dua) orang kepala bidang
yang berhasil diwawancarai oleh peneliti terdiri atas kepala bidang penagihan dan
kepala bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah.
Yang kedua, Kepala Sub Bidang yang berhasil diwawancarai adalah kepala sub
bidang pengolahan data yang merupakan bagian dari bidang Pendaftaran, Pendataan
dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah. Dan yang ketiga adalah staf yang terdiri
dari 2 orang staf pada bidang penagihan, dan 1 orang staf pada bidang Pendaftaran,
Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data bertujuan untuk mendukung proses penelitian. Dalam
penelitian ini, digunakan beberapa teknik yang saling melengkapi demi tercapainya
hasil akhir yang maksimal dalam penelitian ini.
29
a. Teknik Observasi
Observasi digunakan untuk mendapatkan data dari hasil pengamatan.
Pengamatan bisa dilakukan terhadap sesuatu benda, keadaan, kondisi, situasi,
kegiatan, proses, atau penampilan tingkah laku seseorang. Membuat pedoman
observasi yang demikian itu jelas cukup mudah. Dalam pada itu, banyak
masalah penelitian, banyak konsep dan variabel penelitian yang mengukurnya
cukup sulit. Misalnya yang berkenaan dengan kepribadian, motivasi, sikap,
jenis dan pola tingkah laku. (Sanapiah Faisal, 1992:135-136).
Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan
mengenai strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur.
b. Teknik interview/wawancara
Menyusun pedoman wawancara pada dasarnya sama dengan meyusun
pernyataan angket. Sebab, antara angket dan wawancara perbedaannya hanya
terletak pada cara atau media yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data
yang diperlukan dari subyek/responden penelitian. Pada pedoman tersebut,
berisi sejumlah pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada responden. Seperti
halnya pada angket, bentuk pertanyaannya bisa tertutup (bersturktur), dan bisa
juga terbuka atau tidak berstruktur. (Sanapiah Faisal , 1992:133).
Interview mendalam (probing) dilakukan untuk mendapat informasi yang lebih
khusus dan tepat. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati dan
diwawancarai merupakan sumber data utama, yang dicatat melalui catatan
tertulis ataupun keterangan video/audio tape, pengambilan foto dan film (Lexi
30
J. Moleong, 2001:122).
Proses wawancara/interview dilakukan oleh peneliti dengan cara mengajukan
berbagai pertanyaan kepada pihak terkait mengenai strategi dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Keuangan dan Daerah
Kabupaten Flores Timur.
c. Teknik Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen
sebagai data yang dapat diperinci dengan jalan melihat, mencatat, dan
mengabadikan dalam gambar. Pendokumentasian ini dapat meliputi
pengumpulan sumber tertulis, pengambilan foto, dan pengambilan data statistik
(Lexi J. Moleong, 2001:124).
Penyusunan form dokumentasi perlu dilakukan, supaya data dari suatu
sumber/dokumen bisa dikumpulkan secara terseleksi. Data relevan tersebut
lazimnya telah demikian konkrit dan spesifik, (Sanapiah Faisal , 1992:138).
Proses dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan
pengambilan foto/gambar, meminta laporan terkait penerimaan pendapatan asli
daerah, serta data-data lainnya yang dapat mendukung keberhasilan penelitian
ini.
5. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data
dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat
kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2007: 333-345). Teknik analisis
31
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan
peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007:
204) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir
adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagi berikut:
a. Reduksi data
Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi,
pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna,
sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.
b. Penyajian data
Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk
naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun
secara sistematis dan mudah dipahami.
c. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang
dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah
secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan
antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari
permasalahan yang ada.
32
BAB II
PROFIL BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
Badan Keuangan Daerah (BKD) adalah unit kerja pada suatu pemerintahan
kabapten/kota yang bertugas antara lain menyusun dan melaksanakan kebijakan
pengelolaan keuangan daerah (APBD) dan berfungsi sebagai bendahara umum daerah.
BKD bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Mengacu pada sasaran pembangunan jangka panjang daerah serta memperhatikan
kondisi riil, permasalahan dan isu-isu strategis yang ada maka dirumuskan Visi, Misi
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 sebagai
berikut: “Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata”.
Visi pembangunan daerah sebagaimana diuraikan akan diwujudkan melalui
pelaksanaan Misi Pembangunan Kabupaten Flores Timur 2017-2022 sebagai berikut:
1. Selamatkan orang muda Flores Timur;
2. Selamatkan Infrastruktur Flores Timur;
3. Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur;
4. Selamatkan Laut Flores Timur; dan
5. Reformasi Birokrasi.
33
Misi Kesatu Selamatkan Orang Muda Flores Timur dimaksudkan agar
pembangunanFlores Timur lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi
kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri
pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.
Misi Kedua Selamatkan Infratsruktur Flores Timur dimaksudkan agar
pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrstruktur Flores
Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja
trasportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.
Misi Ketiga Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur dimaksudkan agar
tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan
produktivitas dan nilai ekonominya.
Misi Keempat Selamatkan Laut Flores Timur dimaksudkan agar wilayah laut
sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan
potensinya agar mampu memberi jaminan kehidupan yang layak bagi nelayan dan
masyarakat pesisir Flores Timur.
Misi Kelima Reformasi Birokrasi dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan
yang berdasarkan pada prinsip Good Gavernance dan Clean Government.
Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang keuangan daerah maka pelaksanaan tugas dan
fungsi BKD memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan Misi Kelima yakni Reformasi
Birokrasi. Tujuan dari Misi Reformasi Birokrasi adalah mengembangkan Birokrasi yang
semakin professional dan akuntabel. Sasaran Pertama dari tujuan dimaksud adalah
34
Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Pada sasaran pertama telah ditetapkan indicator
daerah dimana terdapat 2 indikator yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi Badan Keuangan Daerah, yakni:
1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur
meningkat dari WDP menjadi WTP;
2. Persentase porsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 7% pada
akhir periode RPJMD Tahun 2017-2022.
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur penunjang
urusan pemerintahan yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.
Berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 96 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan
Daerah diamanatkan bahwa Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu
Bupati dalam memfasilitasi perumusan kebijakan dan koordinasi program unsur
penunjang pemerintahan yang meliputi: pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak,
penagihan dan keberatan, perbendaharaan, akuntansi, perencanaan anggaran dan
pengelolaan asset.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Keuangan
Daerah mempunyai fungsi:
35
a. Pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan Bidang Keuangan Daerah
yang meliputi pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan asset
daerah;
b. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan daerah;
c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan daerah;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan
daerah bidang keuangan daerah;
e. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD/DPPA- SKPD);
f. Pelaksanaan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
g. Pengelolaan administrasi Badan Keuangan Daerah;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya.
A. SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, Badan
Keuangan Daerah terdiri atas :
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, yang membawahi :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Keuangan
3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
36
3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi
Daerah, yang membawahi :
1) Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak;
2) Sub Bidang Validasi, Penilaian NJOP dan Pelayanan Pengaduan Pajak;
3) Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian Keberatan;
4. Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan, yang membawahi :
1) Sub Bidang Penagihan;
2) Sub Bidang Pelayanan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan,
Penghapusan dan Pengurangan Sanksi;
3) Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian Keberatan.
5. Bidang Perbendaharaan, yang membawahi :
1) Sub Bidang Perbendaharaan Gaji;
2) Sub Bidang Perbendaharaan Non Gaji;
3) Sub Bidang Penatausahaan Pertanggungjawaban;
6. Bidang Akuntansi, yang membawahi:
1) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Akuntansi Dinas Daerah;
2) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Akuntansi Inspektorat, Badan,
RSUD Hendrikus Fernandez dan Satuan Polisi Pamong Praja;
3) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Akuntansi Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
7. Bidang Perencanaan Anggaran, yang membawahi:
1) Sub Bidang Perencanaan Dinas Daerah;
37
2) Sub Bidang Perencanaan Inspektorat, Badan, RSUD Hendrikus Fernandez
dan Satuan Polisi Pamong Praja;
3) Sub Bidang Perencanaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan
Kecamatan;
8. Bidang Pengelolaan Aset, yang membawahi :
1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah;
2) Sub Bidang Pengamanan Aset Daerah;
3) Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset.
B. SUMBER DAYA BADAN KEUANGAN DAERAH
a) Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Flores Timur yang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 160
orang yang terdiri dari PNS sebanyak 89 orang dan tenaga honorer sebanyak 71
orang, yang dirinci sebagai berikut:
38
Tabel II.1
Jumlah dan komposisi pegawai berdasarkan golongan
NO GOLONGAN
JUMLAH Orang)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
IV/C
IV/B
IV/A
III/D
III/C
III/B
III/A
II/C
II/B
II/A
I/C
I/B
Tenaga honorer
1
16
19
23
13
5
3
11
2
4
1
1
71
JUMLAH 160
Sumber : Profil Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur, 2017
39
Berdasarkan tabel II.1 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pegawai
berdasarkan golongan yang paling banyak adalah pegawai dengan golongan III/D
yaitu berjumlah 23 orang. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan golongan yang
paling sedikit adalah pegawai dengan golongan IV/C, I/C, dan I/B yaitu berjumlah
masing-masing 1 orang. Dari tabel di atas juga dapat dianalisis bahwa hampir
sebagian dari jumlah pegawai pada Badan Keuangan Daerah merupakan pegawai
honorer. Jumlah pegawai berdasarkan golongan tertinggi adalah golongan IV/C di
mana bertindak sebagai Pembina utama muda dan mempunyai jabatan Guru Madya.
Sedangkan pegawai dengan golongan terendah adalah golongan I/B yang bertindak
sebagai juru muda tingkat satu dan tidak mempunyai jabatan
Selanjutnya jumlah dan komposisi pegawai berdasarkan eselon dapat dilihat
pada tabel II.2 berikut ini.
Tabel II.2
Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon
NO ESELON JUMLAH (Orang)
1
2
3
4
II/B
III/A
III/B
IV/A
1
1
5
40
JUMLAH 47
Sumber : Profil Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur, 2017
40
Berdasarkan tabel II.2 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pegawai yang
paling banyak adalah pegawai dengan pangkat eselon IV/A yaitu sebanyak 40 orang.
Sedangkan pegawai yang paling sedikit adalah pegawai dengan pangkat eselon II/B
dan III/A, yaitu masing-masing berjumlah 1 orang. Dari tabel di atas dapat dianalisis
bahwa tingkatan eselon tertinggi pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Flores Timur adalah, eselon II/B. Pegawai dengan tingkatan Eselon II/B sama
dengan pegawai dengan golongan IV/C, dan itu hanya berjumlah satu orang
(pegawai) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur. Sedangkan
tingkatan eselon terendah pada pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores
Timur adalah IV/A. Pegawai dengan eselon IV/A sama dengan pegawai yang
mempunyai golongan III/D. Pegawai ini dapat memiliki jabatan di dalam
pemerintahan yaitu menjadi Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala
Seksi.
Selanjutnya jumlah dan komposisi pegawai berdasarkan pendidikan
penjenjangan dapat dilihat pada tabel II.3 berikut ini.
Tabel II.3
Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan
NO DIKLAT STRUKTURAL JUMLAH (Orang)
1
2
3
PIM II
PIM III
PIM IV
1
3
12
JUMLAH 16
Sumber : Profil Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur, 2017
41
Berdasarkan tabel 2.3 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah dan komposisi
pegawai berdasarkan pendidikan penjenjangan yang terbanyak adalah PIM IV
dengan jumlah 12 orang. Sedangkan jumlah dan komposisi pegawai berdasarkan
pendidikan penjenjangan yang paling sedikit adalah PIM II dengan jumlah 1 orang.
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai yang mengikuti diklatpim
tingkat II merupakan pegawai untuk jabatan struktural eselon IV. Pegawai yang
mengikuti diklatpim tingkat III adalah pegawai dengan jabatan struktural eselon III.
Dan pegawai yang mengikuti diklatpim tingkat IV adalah pegawai dengan jabatan
struktural eselon II.
Selanjutnya jumlah dan komposisi seluruh pegawai Badan Keuangan
Kabupaten Flores Timur berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel II.4
berikut ini.
Tabel 11.4
Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
NO Jenjang Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%)
1
2
3
4
5
6
S2
S1
DIPLOMA III
SLTA
SLTP
SD
3
40
18
88
7
4
1,87
25,00
11,25
55,00
4,38
2,50
JUMLAH 160 100
Sumber : Profil Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur, 2017
42
Berdasarkan tabel II.4 di atas, dapat dilihat bahwa, jumlah pegawai terbanyak
adalah pegawai dengan jenjang pendidikan SLTA yaitu sebanyak 88 orang dengan
persentase 55,00%. Sedangkan jumlah pegawai yang paling terendah adalah
pegawai dengan jenjang pendidikan S2, yaitu hanya sebanyak 3 orang dengan
persentase 1,87%.. dari tabel tersebut dapat dianalisis bahwa dari keseluruhan
pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur, yang memiliki
tingkat pendidikan tertinggi hanya berjumlah 3 orang. Jumlah ini tentunya sangat
sedikit dan akan berpengaruh pada sumber daya aparatur yang dimilki oleh Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur.
Selanjutnya adalah jumlah dan komposisi pegawai berdasarkan sub unit dapat
dilihat pada tabel II.5 berikut ini:
Tabel II.5
Jumlah Dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Sub Unit
NO SUB UNIT JUMLAH (Orang)
1 Sekretariat 28
2 Bidang Perencanaan Anggaran 8
3 Bidang Perbendaharaan 20
4 Bidang Akuntansi 12
5 Bidang Aset 10
6 Bidang Penagihan Dan Keberatan 10
7 Bidang Pendataan, Pendaftaran Dan Penetapan Pajak
Dan Retribusi Daerah 20
8 Upt Badan Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah 51
TOTAL 158
Sumber : Profil Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur, 2017
43
Berdasarkan tabel tersebut dapat dianalisis bahwa, penempatan pegawai pada
bagian sub unit kerja sudah sangat baik. Jumlah pegawai paling sedikit berdasarkan
sub unit adalah 8 orang yang menempati sub unit Bidang Perencanaan Anggaran.
Sedangkan jumlah pegawai yang paling banyak yang ditempatkan pada sub unit
UPT Badan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yaitu sebanyak 51 orang.
b) Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana kantor merupakan penunjang kinerja pegawai yang
sangat penting untuk dipenuhi karena berkaitan dengan aktifitas dan mobilitas kerja
kantor. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah dapat
dilihat pada tabel II.6 berikut ini.
Tabel 11.6
Daftar Sarana dan Prasarana Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Flores Timur
NO JENIS SARANA/PRASARANA JUMLAH BARANG SATUAN
I
1
2
3
PERALATAN DAN MESIN
Kendaraan Roda 6 (Enam)
Mobil tangki air
Kendaraan Roda 4 (Empat)
Inova/minibus
Kendaraan Roda 2 (Dua)
Sepeda motor
1
2
83
Unit
Unit
Unit
44
4
5
Kendaraan Tak Bermotor
Gerobak tarik
Alat Kantor dan RumahTangga
Mesin ketik
Calculator
Rak besi (Rak TV)
Rak arsip besi
Rak kayu
Lemari kayu
Filling cabinet
Meja kerja
Meja rapat
Kursi kerja kayu
Kursi kerja (spon/putar)
Kursi rapat
Kursi tamu (sofa)
Bangku tunggu
Brankas
Genset
Jam dinding
20
5
60
2
1
38
57
8
169
5
156
4
141
3
5
3
1
5
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Unit
Buah
45
6
AC ruangan
Televise
Sound system
Lambang Garuda Pancasila
Gambar Presiden dan Wakil
Presiden
Kaca rias
Dispenser
Infocus
Layar proyektor
Radio HT
Disto meter
Roll meter
Pesawat telepon
Gordyn
Computer/PC/Laptop
Computer/PC
Laptop
Monitor
Printer
33
2
1
1
2
2
12
3
2
4
5
30
2
5
14
80
8
68
25
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Set
Unit
Unit
Buah
Buah
Buah
46
II.
1
2
UPS
RAM
Peralatan jaringan
GEDUNG DAN BANGUNAN
Bangunan gedung kantor
Bangunan gedung kantor UPT
8
5
50
3
3
Buah
Buah
Buah
Unit
Unit
Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2017
Berdasarkan tabel daftar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur di atas, dapat diketahui bahwa jumlah
tersebut sudah termasuk sangat cukup dalam mendukung pelaksanaan kegiatan atau
program yang dijalankan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur.
C. KINERJA PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur sesuai tugas pokok dan
fungsinya dalam pelaksanaan unsur pemerintahan fungsi penunjang di bidang
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai sasaran/target capaian kinerja yang
didasarkan pada indikotor kinerja Renstra 2012-2016 adalah sebagai berikut: