Upload
dinhque
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
STRATEGI PEMERINTAH UNTUK
MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN PROGRAM JKN
PURWANTODirektur Anggaran Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
Jakarta, 12 Desember 2017
Diskusi Panel Stakeholder Jaminan Kesehatan Nasional
KEMENTERIAN KEUANGAN
PELAKSANAAN PROGRAM JKN DAN
CAPAIANNYA
TANTANGAN APBN TAHUN 2018
Pendahuluan
2
POKOK BAHASAN
STRATEGI MENJAGA
KEBERLANGSUNGAN JKN
KEMENTERIAN KEUANGAN
Pendahuluan
3
FOKUS APBN 2018
OPTIMALISASI DAN
REFORMASI
PENERIMAAN
NEGARA
EFISIENSI DAN
KUALITAS BELANJA
PRIORITAS
JAGA MOMENTUM
EKONOMI DAN
KEPERCAYAAN
RAKYAT
Pengurangan Kemiskinan
Pengurangan Kesenjangan
Penciptaan Kesempatan Kerja
Pajak
Kepabeanan dan Cukai
PNBP
Keberlanjutan Pembiayaan
Utang terkendali
Pertumbuhan lebih baik
4
9,5-10,0% 5,0-5,3% 0,38
APBN Tahun 2018 Ditujukan Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi
Yang Berkeadilan
5
Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Gini Ratio
5,4%
5
2017Outlook: 5,1%
2017Realisasi s.d Maret:
10,64%
2017Realisasi s.d Agustus:
5,5%
2017Realisasi s.d Maret :
0,393
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
6
Teknokrat Politis Tata Kelola
Harmonisasi Antara Proses Teknokratis dan Politis Perlu Dijaga Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
• Analisa data dan kondisi
ekonomi
• Prioritas Pembangunan
• Desain penerimaan,
belanja, dan pembiayaan
Tantangan
• Janji politik• proses kabinet• proses DPR dan DPD• proses daerah
• Kecepatan vs
governance
• Transparansi &
akuntabilitas• Kepatuhan vs Pragmatis
Tantangan
FUNGSI ALOKASI, DISTRIBUSI, DAN STABILISASI
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEMENTERIAN KEUANGAN
TANTANGAN APBN TAHUN 2018
7
POKOK BAHASAN
Tantangan Perencanaan APBN : Menjaga Kredibilitas
8
Ruang Fiskal Masih Dibatasi Oleh Pendapatan
(perpajakan dan non Pajak)Tingkat Pendapatan dan Belanja Indonesia relatif lebih rendah dibanding negara lain
32
,6
27
,7
44
,6
21
,4
14
,1
33
,7
20
,8
53
,1
19
,3
22
,0
22
,3
36
,3
31
,4
22
,9
43
,0
30
,7
44
,5
28
,1
16
,6
38
,9
24
,2
50
,1
19
,7
19
,6
22
,7
39
,6
35
,5
29
,5
-10,4-3,0 0,1
-6,7-2,5 -5,2 -3,4
3,0-0,4 2,4 -0,4 -3,3 -4,1 -6,5
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
Bra
zil
Ch
ina
Ge
rman
y
Ind
ia
Ind
on
esi
a
Jap
an
Mal
aysi
a
No
rway
Ph
ilip
pin
es
Sin
gap
ore
Thai
lan
d
Un
ite
d K
ingd
om
Un
ite
d S
tate
s
Vie
tnam
Revenue Expenditure Surplus/Deficit
Posisi Fiskal Negara – Negara 2016 (general government, % of GDP)
Sumber: IMF, diolah
Pendapatan Belanja
9
Menjadi tantangan sekaligus prestasi
Porsi Belanja Pemerintah dalam Nilai Total Perekonomian relatif kecil, sekitar 15-16 % thd PDB, termasuk untuk pembiayaan investasi
APBN
15%
Non
APBN
85%
PDB Tahun 2017: Rp13.716 Triliun
Pemerinta
h
9%Perbanka
n
8%
Pasar
Modal
17%
Capex
BUMN
9%PMA
PMDN
15%
Internal
Funds
Korporasi
dan
lainnya
42%
Sumber Pembiayaan Investasi
2017: + Rp4.517 Triliun
Di tengah kondisi tersebut, APBN juga:
▪ Berdinamika tinggi sumber dananya tergantung pada berbagai faktor eksternal dan internal
▪ Menghadapi “public goods problem” semua merasa memiliki tetapi sedikit yang memelihara sustainabilitasnya
10
KEMENTERIAN KEUANGAN
Indikator Kesehatan
Stunting 28,8%29,6%
Persalinan di fasilitas kesehatan
82%81%
Ketersediaan obat danvaksin di puskesmas
86%83%
2017 2018
Arah kebijakan
1.Meningkatkan dan memperbaiki distribusi faskes dan tenagakesehatan.
2.Penguatan program promotif dan preventif yang diarahkan untukpenyakit tidak menular dan program untuk ibu hamil & menyusui.
3.Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program JKN.
4.Meningkatkan peran Pemda untuk supply side dan peningkatanmutu layanan.
Anggaran Kesehatan Meningkat (5 persen dari APBN)
• meningkatkan supply side dan layanan, upaya kesehatan promotif preventif, serta menjagakeberlanjutan JKN
11
74,0 ribu
Program Indonesia Sehat 92,4 juta jiwa
Kesertaan ber-KB melalui
peningkatan akses dan kualitas
pelayanan KBKR1,8 juta orang
Imunisasi untuk anak
usia 0-11 bulan92,5%
Penyediaan sarana fasilitas
kesehatan yang berkualitas
Sasaran Target (sementara)
Sertifikasi obat dan makanan
Pusat
81,5
Transfer ke daerah
29,5
111,0
Alokasi 2018 (triliun rupiah)
Pertumbuhan (%)
2015:
65,9
2016:
92,3
40,1 40,1
2017:
104,9
8,6
29,629,6 10,310,3 5,813,7
2014:
59,7
2018:
111,0
0 00
00
0
49 RS/Balkes
74,0 ribu
Mensinergikan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah
Belanja Pemerintah
Pusat
Transfer ke Daerah dan
Dan Desa
masih cukup tingginya belanja barang aparatur/operasional (perjalanan dinas, paket pertemuan, dan honorarium)
rendahnya kemampuan penyerapan belanja kementerian/lembagadengan rata-rata hanya sebesar 88,3 persen dalam 7 tahun terakhir
rendahnya efektivitas belanja barang bantuan pemerintah dan bantuan sosial dalam mengentaskan kemiskinan
Belum optimalnya sistem monitoring pada K/L
alokasi belanja pegawai lebih besar dibandingkan dengan belanja modal
penyerapan anggaran belum optimal khususnya pada awal tahun anggaran
Ketimpangan layanan publik antar daerah
kesalahan tata kelola keuangan daerah
Sinkronisasi K/L dan
Pemda
12
KEMENTERIAN KEUANGAN
PELAKSANAAN PROGRAM JKN DAN
CAPAIANNYA
13
POKOK BAHASAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
Penyelenggaran Jaminan Sosial di Indonesia
1
4
Program berdasarkan jenis
pekerjaan
Program Kesehatan
Miskin dan tidakmampu
PNS & TNI/PolriPekerja formal
lainnya
Program Ketenagakerjaan
Pekerja formal dan informal
PNS TNI/Polri
Sistem Jaminan SosialNasional (SJSN)
Program Kesehatan
dikelola olehBPJS Kesehatan
Seluruh warga
Program Ketenagakerjaan
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua(JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan
Seluruhpekerja
Sebelum UU 40/2004 (UU SJSN)
Setelah UU SJSN dan UU 24/2011 (UU BPJS)
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
15
Alat untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) in 2019
Program asuransi kesehatansosial dengan skema kontributoriSemua orang membayar iuran
Iuran orang miskin dan tidak mampu dibayaroleh Pemerintah
Dimulai pada 1 Januari 2014
Bersifat wajib bagi seluruh Warga Negara Indonesia (secara bertahap)
Paket manfaat yang komprehensif, sepanjangterindikasi medisUntuk kebutuhan dasar kesehatan: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. No limits
Menerapkan layanan berjenjang
Metode pembayaran:
Kapitasi (pada primary care) dan case payment Diagnostic Related Group (DRG) (INA CBGs) (secondary and tertiary care)
Model bisnis: dana wali amanat
Aset penyelenggara dipisahkan dari aset program
KEMENTERIAN KEUANGAN RI 16
PendudukLayanan
kesehatanBiaya yang terjangkau
Apa itu UHC?
“…menjamin seluruh penduduk mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan dengan kualitas yang memadai dan efektif, tanpa menimbulkan kesulitan keuangan(WHO)
Ada 3 dimensi dari UHC
Jenis layanan kesehatan yang dijamin adalah komprehensif
Biaya yang terjangkau untuk mendapatkan layanan kesehatan
Seluruh pendudukdiharapkan memilikijaminan atas layanankesehatan
KEMENTERIAN KEUANGAN
Pencapaian Program JKN
17
JKN meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminankesehatan (dimensi kepesertaan dari UHC)
• Per 1 Des 2017, total peserta JKN 186,6 juta jiwa• Jumlah orang miskin dan tidak mampu yang disubsidi: Jamkesmas
76,4 juta (2013), Penerima Bantuan Iuran JKN 92,4 juta (2017)• Sektor informal JKN (PBPU)I: 24,7 juta jiwa. Sebagian besar
mereka, sebelum JKN, tidak memiliki jaminan kesehatan
JKN meningkatkan perlindungan atas seluruh penyakit, khususnya atas penyakit katastropik (dimensi jenis layanan dari UHC)
• Paket manfaat komprehensif, sepanjang terindikasi medis
JKN meningkatkan akses ke fasillitas kesehatan pada tingkatbiaya yang relatif sangat terjangkau (dimensi biaya, lebih terjangkau)
• Iuran terendah Rp25.500 (seharga rata-rata 2 bungkus rokok di Jakarta)
• Untuk menjadi peserta tidak diperlukan screening
KEMENTERIAN KEUANGAN18
POKOK BAHASAN
STRATEGI MENJAGA
KEBERLANGSUNGAN JKN
KEMENTERIAN KEUANGAN
Defisit Program JKN (1)
Dari PengalihanAset PT Askes
2014 PMN Rp5T2015PMN
Rp6.8 T2016
APBNP: Cad Belanja Rp3,6 T
2017
Defisit Financial Program JKN disebabkan oleh, a.l :
1. insurance effect dan adverse selection
2. Sebagian masyarakat (yang sehat) cenderung menunda atau menghindar
untuk menjadi peserta.
Karena hal-hal tersebut, biaya per orang per bulan (popb)
yang terjadi saat ini adalah biaya di atas yang semestinya(apabila seluruh warga menjadi peserta)
Karena itu, selama 4 tahun pertama, Pemerintah
Pusat menetapkan besaran iuran pada tingkat
yang dinilai terjangkau (affordable) oleh wargayang non-miskin
2014 2015 2016
-3,3 T -9,1 T -8,6 T
Defisit(Kumulatif)
Konsekuensi
Dukungan
Pemerintah
20
Dukungan Pemerintah terhadap Pelaksanaan JKN
triliun rupiah
4,5 4,8 5,2 5,6
19,9 19,9
24,8 25,5
-
5,06,8
3,6
24,4
29,7
36,834,7
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
2014 2015 2016 APBNP 2017
PPU Pemerintah (PNS/TNI/Polri) Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Penyertaan Modal Negara (PMN) Total
Dukungan Pemerintah tersebut berupa:
1. Pemerintah sebagai pemberi kerjamelakukan kewajibannya denganmembayar 3% dari gaji per bulanuntuk iuran kepesertaan BPJS Kesehatan bagi PNS/TNI dan Polri
2. Pemerintah secara konsistenmendukung pelaksanaan Program JKN dengan terus mengalokasikan bantuanpremi bagi 92,4 juta jiwa pada segmenPBI dengan premi Rp23.000,-per jiwaper bulan.
3. Pemerintah juga berupaya menjagasustainability program JKN denganmemberikan suntikan dana untukmengatasi defisit financial DJS Kesehatan baik melalui PenyertaanModal maupun melalui BantuanPemerintah.
KEMENTERIAN KEUANGAN
Beberapa hal yang telah dan sedang dilaksanakan terkaitpengendalian Defisit BPJS Kesehatan Tahun 2017 dan 2018
1. Pencairan iuran PBI dimuka untuk Bulan November dan Desember 2017 (Rp4,2 T) telah dilaksanakan pada tanggal 6 Nov 2017
2. Pencairan dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp3,6 T telah cair ke Rekening BPJS Kesehatan pada tanggal 30 Nov 2017
3. PMK tentang Tata Cara Pemotongan DAU/DBH atas Tunggakan Iuran JaminanKesehatan Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut UU APBN 2018 (selesaitanggal 30 Nov 2017)
4. Proses penyusunan Permenkeu tentang Biaya Operasional BPJS Kesehatan
a. Rakor Menkeu,Menkes, Ketua DJSN membahas kelayakan besaran biayaOperasional BPJS Kesehatan tahun 2018 (undangan Kemenkeu c.q DJA PIC Dit HPP)
b. Penetapan Permenkeu tentang Biaya Operasional BPJS Kesehatan paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran berjalan
c. Sudah dilakukan rapat teknis internal DJA pada tanggal 29 November 2017, dandiusulkan batas maksimal 4,8% sebagaimana hasil RTM di Kemenko PMK
21
Upaya Pemerintah (1)
KEMENTERIAN KEUANGAN
5. Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dalammendukung program JKNa. Dukungan tidak secara langsung menutup defisit BPJS Kesehatan, melainkan melalui
perbaikan supply side JKN (kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan)b. Besaran dukungan adalah 50% dari DBH CHTc. PMK mengenai penggunaan DBH CHT ini ditargetkan selesai pada akhir Desember
2017
6. Proses revisi Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatana. Revisi substansi yang akan diatur, antara lain:
i. Perbaikan manajemen klaim faskes (mitigasi fraud)ii. Penyesuaian batas atas pengenaan iuraniii. Perbaikan sistem rujukan dan rujuk balik (optimalisasi Dana kapitasi)iv. Cost sharing penyakit dengan potensi moral hazard (10%)v. Strategic purchasingvi. Dukungan Pemda melalui dana hasil Pajak Rokok
b. Dukungan Pemda pada poin vi tersebut, dilakukan melalui pemotongan di depansebesar 75% dari 50% (35%) dari penerimaan Pajak Rokok setiap Daerah sebagaibantuan untuk mendukung keberlangsungan program JKN. PMK tentang Tata Cara Pemotongan-nya dilakukan setelah diterbitkan Revisi Perpres tersebut.
22
Upaya Pemerintah (2)
KEMENTERIAN KEUANGAN
c. Substansi lebih detail akan dibahas bersama antara Kemenkeu denganDJSN, Kemenkes, dan BPJS Kesehatan
d. Unit Eselon I Kemenkeu yang terkait DJA (Dit HPP), DJPB (Dit. SP), BKF (PKSK dan PKAPBN), DJPPR (Dit PRKN), DJPK (Dit PKKD), DJBC (Dit. TF Cukai), Setjen (Biro Hukum) dan akan dikoordinasi oleh Staf Ahli KRJKPM
7. Proses penyelesaian Revisi PP Perubahan kedua atas PP 87/2013 tentangpengelolaan aset jaminan sosial kesehatan
a. Menkeu telah menyampaikan izin prakarsa kepada Presiden pada tanggal 19 September 2017
b. Substansi telah dibahas antar Kementerian(Kemenkes,Kemenkumham,Setneg, dan Kemenkeu.
c. Tindak Lanjut hasil pembahasan akan dilakukan oleh Staf Ahli KRJKPM dengan dibantu Dirjen KN (izin prakarsa dari Presiden telah diterima)
23
Upaya Pemerintah (3)
KEMENTERIAN KEUANGAN 24
TANTANGAN DAN UPAYA PERBAIKAN PROGRAM JKN
1. Belum terbentuknya
risk pool yang ideal
2. Tingkat kolektibilitas
iuran yang belum
optimal
3. Peran Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
sebagai gatekeeper
belum optimal
4. Kualitas layanan
perlu ditingkatkan
5. Keterbatasan jumlah
serta tidak
meratanya distribusi
faskes dan tenaga
kesehatan
1. Mendorong percepatan kepesertaan khususnya pada sektor formal dan
PBPU & BP (informal) dan peningkatan kepatuhan peserta dalam
membayar iuran antara lain dengan mengkaitkan kewajiban
kepesertaan dengan layanan publik• Enforcement kepada seluruh Badan Usaha untuk mendaftarkan seluruh
pegawainya sebagai peserta JKN• Bekerja sama dengan PLN sehingga kelompok pelanggan golongan rumah
tangga dengan daya 1300-2.200 watt didorong untuk menjadi peserta JKN
2. Meningkatkan supply side, ketersediaan dan pemerataan distribusi faskes
serta tenaga kesehatan dengan mendorong partisipasi faskes swasta
3. Memperkuat peran FKTP sebagai gat keeper untuk memastikan sistem
rujukan berjenjang berjalan optimal dengan memperbaiki sistem kapitasi
4. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan untuk meningkatkan kepuasan
peserta atas layanan kesehatan, mengurangi antrian panjang dan waktu
tunggu yang lama
5. Meningkatkan akses ke faskes khususnya bagi PBI JKN melalui edukasi
masyarakat dan mendirikan faskes yang mudah dijangkau oleh
masyarakat
6. Penerapan waiting period secara wajar, khususnya bagi peserta
reinstatement (yang pernah menunggak dan ingin aktif kembali)
7. Peningkatan kualitas verifikasi melalui penerapan IT based verification
system dan peningkatan kualitas verifikator BPJS Kesehatan
8. Penerapan strategic purchasing dengan memperkuat peran BPJS
Kesehaan dalam bernegosiasi dengan penyedia jasa layanan terkait
layanan yang diberikan
9. Penerapan co-payment atau deductible cost
10. Peningkatan efisiensi dana operasional
TANTANGAN UPAYA PERBAIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN 25
PENUTUP
Pemerintah mempunyai komitmen untuk menjaga
kelangsungan JKN, melalui supply-demand side, dan upaya
kesehatan promotif-preventif
Dukungan pemerintah dengan tetap menjaga keseimbangan
antara kesinambungan program JKN, kesinambungan
pelaksaan program, dan kesinambungan fiskal
Pemerintah mempunyai keterbatasan anggaran, sehingga
perlu sinergitas antara pemerintah pusat - pemerintah
daerah – BPJSK - fasilitas kesehatan
KEMENTERIAN KEUANGAN
TERIMA KASIH
26