Struktur Politik, Sistem Pemerintahan dan Demokrasi

BAB I

STRUKTUR SOSIAL

1.1. Struktur Politik

Struktur politik berasal dari dua kata yaitu, struktur dan politik. Struktur berarti badan atau organisasi, sedangkan politik berarti urusan ketatanegaraan. Jadi secara harfiah struktur politik berarti badan atau organisasi yang berkenaan dengan urusan kenegaraan. Untuk itu struktur politik selalu berkaitan dengan alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif (perintah) yaitu suatu cara untuk mempengaruhi oranglain dengan penggunaan kekuasaan dan distribusi. Sebagaimana yang Bertrand Russel katakan mengenai kekuasaan, bahwa kekuasaan adalah konsep yang mendasar dalam ilmu sosial, seperti halnya energy dalam konsep ilmu alam, dan juga pendapat menurut Muchtar Affandi kekuasaan adalah kapasitas, kapabilitas, atau kemampuan untuk mempengaruhi, menyakinkan, mengendalikan, menguasai dan memerintah orang lain. Jadi dari pendapat diatas bisa disimpulkan bahwa struktur politik adalah suatu badan atau organisasi yang didalamnya terdapat unsur-unsur atau komponen pembentuk politik yang saling berhubungan serta mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi ‘oranglain’. Yang dimaksud oranglain disini adalah masyarakat luas. Dan dalam struktur politik kita dapat melihat bagaimana kehidupan masyarakat suatu Negara dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor fisik (geografi dan demografi) dan faktor sosial (teknologi, lembaga, kebudayaan). Berikut lebih detailnya mengenai faktor fisik dan faktor sosial :

A. Struktur Fisik

Struktur fisik membahas adanya kumpulan manusia yang menduduki suatu wilayah dan berinteraksi kepada sesamanya yang biasa disebut penduduk atau suatu komunitas sosial yang terikat pada lingkungan geografisnya.

1. Struktur Geografis

Wilayah atau territorial sangat mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan berpolitik yaitu perebutan wilayah, kekayaan alam/bahan mentah, rute transportasi dan jaringan komunikasi sering kali menjadi penyebab terjadinya konflik antar para pelaku politik/penguasa. Terdapat tiga factor yang mempengaruhi kehidupan berpolitik jika dilihat dari sisi geografisnya, yaitu:

a) IklimMenurut Aristoteles dan Montesque masyarakat yang tinggal di daerah beriklim dingin lebih mempunyai sisi keberanian dan bebas dibanding dengan masyarakat yang tinggal di daerah beriklim panas. Udara dingin dapat memacu semangat seseorang untuk menampilkan sosok dirinya yang lebih berani serta adanya tambahan dorongan untuk melakukan sesuatu yang tidak terduga. Walaupun pengaruh iklim terhadap

Struktur Politik, Sistem Pemerintahan & Demokrasi 1

kehidupan berpolitik tidak dapat disangkal, tapi pengaruhnya bersifat tidak mutlak (tidak selalu). Misalnya, di suatu negara yang beriklim sangat dingin tidak memungkinkan terjadinya interaksi politik dan kehidupan berpolitik bahkan tidak akan ada perkembangan social maupun politik di dalamnya. Karena untuk bertahan hidup saja manusia sangat sulit apalagi untuk mengurusi hal-hal yang bersifat kenegaraan.

b) Sumber Daya AlamMelimpahnya sumber daya alam pada suatu negara merupakan sumber kekuasan namun kelimpahan sumber daya alam juga dapat menjadi kelemahan bagi negara tersebut, yakni mendorong terjadinya perbudakan dan timbulnya perang antar bangsa dalam memperebutkan bahkan menguasai daerah-daerah yang sumber daya alamnya (bahan mentah industry) melimpah. Negara-negara industry maju sangat membutuhkan banyak pasokan bahan mentah untuk dapat tetap menjalankan pertumbuhan industry di negaranya. Beberapa abad lalu, Indonesia pernah menjadi korban jajahan bangsa barat dikarenakan oleh Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan kekayaan alamnya (hutani, hewani, laut) serta bahan tambang yang berlimpah ruah. Ini merupakan suatu anugerah dari yang Maha Kuasa yang harus dijaga dan dilestarikan eksistensinya berikut juga harus dikhawatirkan mengenai ke-iri-an bangsa lain atas betapa kayanya Indonesia. Bangsa lain sangat mengincar kekayaan alam Indonesia (contohnya: belanda, jepang, inggris, perancis, spanyol, dan portugis) yang pernah menduduki Indonesia dan mengambil alih pemerintahan. Mereka datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah sebagai pasokan bahan mentah di negaranya. Politik kolonialisme dijalankan oleh bangsa-bangsa ini demi memenuhi kebutuhan mereka. Kini bangsa Indonesia telah terbebas dari penjajahan bangsa lain namun tetap saja bangsa kita belum dapat mengoptimalkan kinerja SDM (Sumber Daya Manusia) dalam rangka mengolah dan mengelola SDA (Sumber Daya Alam) secara maksimal. Minimnya kemampuan, tingkat pendidikan, serta belum ‘melek’ teknologi bagi mayoritas masyarakat Indonesia merupakan ‘wish-list’ yang harus dibenahi jika ingin melipatgandakan kualitas dan kuantitas produksi dalam negri. Terlebih untuk sector ekspor yang dapat menigkatkan devisa negara.

c) Territorial atau RuangTerritorial atau ruang merupakan tempat manusia melaksanakan berbagai aktivitas di kehidupannya. Struktur ruang alami (non-buatan) sebagai contoh: Mesir kuno, lembah nil yang tanahnya subur karena endapan fluvial tapi tertutup oleh gurun-gurun pasir. Oleh karena itu Mesir harus mengembangkan sebuah system penampungan air dan mempertahankan saluran-saluran juga pompa. Dalam hal ini dibutuhkan suatu konsep yang nyata, organisasi social yang sangat maju serta ke-solid-an pemerintahan negara tsb dalam menangani masalah ini. Lalu territorial atau wilayah tempat bermukimnya penduduk harus dilindungi dengan batas-batas yang menyatakan wilayah kekuasaan. Negara harus melindungi kawasannya, bahkan untuk pulau terluar juga harus dipastikan jaminan keamanan yang didapatkan oleh penduduk di wilayah tersebut.


2. Struktur Demografis (Kependudukan)

Struktur kependudukan suatu negara sangat memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan politik di negara tersebut. Jumlah penduduk mempengaruhi kebijakan politik. Kehidupan politik di negara dengan jumlah penduduk sedikit tentu beda dengan kehidupan politik di negara padat penduduk. Begitupun dengan kebijakan dan system politiknya. Masalah atau konflik pada negara berpenduduk sedikit jauh lebih sederhana dibanding dengan masalah yang terjadi pada negara padat penduduk. Masalah yang dihadapi negara padat penduduk jelas lebih rumit dan lebih kompleks karena untuk menyatukan pikiran dari begitu banyak kepala tentu sangat sulit. Ini adalah tugas pemerintah mengenai kemampuannya dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata sebagaimana janji manisnya saat sedang kampanye pemilihan umum.

B. Struktur Sosial

Dalam kehidupan berpolitik suatu negara, tak lepas dari pengaruh faktor-faktor sosial yang bersifat buatan manusia (ciptaan manusia). Faktor sosial termasuk didalamnya:

1) Keterampilan Teknologis

Keterampilan teknologis merupakan kemampuan manusia dalam mengembangkan teknologi modern yang berdasarkan pada kemampuan penguasaan dalam bidang ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam kurun waktu satu setengah abad terakhir ini melaju sangat cepat. Ditambah pula dengan adanya fenomena globalisasi yang mengharuskan semua orang melek akan teknologi. Perkembangan teknologi tak pelak mempengaruhi kehidupan berpolitik. Manusia menciptakan alat-alat elektronik canggih dengan teknologi terbaru bertujuan untuk membantu mengefisienkan waktu serta mengefektifkan kinerja dalam hal melakukan sesuatu. Dengan teknologi manusia dapat menciptakan kemakmuran bagi masyarakat bangsanya. Namun, kongkritnya pada masa sekarang penciptaan teknologi serta alat-alat elektronik (gadget) dalam rangka menciptakan kemakmuran, kesejahteraan serta memberantas kemiskinan dan kemelaratan hanya terjadi di negara industri maju, bukan di negara terbelakang maupun negara berkembang. Karena jika kita melihat ke negara terbelakang, dimana masyarakatnya ‘gagap teknologi’ terlebih tidak menguasai dan tidak mengikuti perkembangan teknologi akan tetap terjerat kemiskinan. Kemajuan teknologi berarti memajukan kebudayaan. Karena saat manusia sedang melakukan suatu pekerjaan, hal itu dapat lebih mudah dikerjakan dengan bantuan alat-alat tertentu yang dapat menggantikan manusia sebagai si pelaku. Contoh: dengan adanya mesin cuci para ibu rumah tangga tidak lagi kesulitan untuk mencuci baju saat sedang dikejar waktu. Jelas saja hal ini dapat mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas dalam kehidupannya, begitupun fungsi teknologi dalam hal berkomunikasi. Kini jarak dan waktu tidak lagi menjadi alasan sulitnya berkomunikasi dengan kerabat atau rekan-rekan. Adanya fasilitas telpon genggam (handphone, smartphone) yang memungkinkan kita untuk dapat tetap menjalin hubungan dengan kerabat yang jauh.


Terlebih lagi dengan kemajuan internet. Dunia kini memasuki era digitalisasi. Suatu keadaan dimana semua interaksi dapat dilakukan secara digital (cyber world). Contohnya: dengan banyaknya aplikasi pada smartphone memungkinkan kita untuk selalu ‘stay in connected’ dengan kerabat. Mudahnya berkirim pesan singkat (SMS, chat, line, whatsapp, bbm dll) maupun surat elektronik (e-mail) secara perlahan tapi pasti menyingkirkan eksistensi kantor pos sebagai media berkirim surat. Dan perbedaan jarak juga tidak terlalu bermasalah karena dengan bantuan video call kita tetap dapat bertatap muka dengan orang tanpa harus bertemu langsung. Sangat jelas sekali bahwa kemudahan berinteraksi sangat membantu manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta mengefisienkan waktu, tenaga dan uang. Dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih seperti sekarng ini manusia dapat memperluas jangkauannya ke berbagai belahan dunia serta mempermudah kontak antar budaya. Namun, disisi lain pola pikir manusia modern menjadi berubah dan ingin semuanya serba instan dan praktis. Bahkan saat ini kita sudah jarang melihat anak kecil (berumur rata-rata 3-7 tahun) lebih mengerti bermain dengan gadget (ipad, tablet, bb, dll) dibanding bermain permainan sewaktu kita kecil dahulu. Sungguh memang ironis, tapi itulah dampak kemajuan teknologi disamping manfaat dan kemudahannya jika tidak diimbangi dengan rasa nasionalisme tinggi.

2) Lembaga-Lembaga Sosial

Dalam kehidupan bermasyarakat, didalamnya terdapat struktur masyarakat. Struktur masyarakat membentuk wadah penampung aspirasi masyarakat yang kita sebut sebagai lembaga. Adanya lembaga membuat kehidupan sosial masyarakat menjadi teratur dan terpimpin. Begitupun dengan perealisasian cita-cita individu maupun kelompok sosial akan lebih mudah terwujud jika ada lembaga sebagai penampungnya. Kembali kepada hakikat manusia sebagai mahkluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan aktivitas-aktivitas bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup dan cita-citanya. Untuk itu manusia membutuhkan lembaga sebagai penggerak yang mengacu pada terwujudnya impian atau tujuan bersama.

3) Kebudayaan

Kebudayaan dalam arti luas mengacu kepada kumpulan atau gabungan semua unsur kehidupan antar lain: alam, zaman, pola hidup, pola perilaku, pola pikir, interaksi sosial, agama, adat istiadat, aturan-aturan, norma serta seluruh hasil cipta manusia yang menghasilkan suatu peradaban. Kebudayaan merupakan ciri khas atau jati diri suatu negara sebagai identitas bangsa. Dan dalam arti sempit, kebudayaan mengacu pada keyakinan. Keyakinan yang dimaksud disini adalah sebagai pandangan, ide, dan gagasan. Ide yang bersifat subjektif terbagi dua yaitu ideologi dan mitos. Lalu pengaruh keyakinan terhadap kehidupan politk terkait pada masalah legitimasi kekuasaan yang terkait dengan perbedaan keyakinan di masyarakat. Faktor kultural menentukan gaya suatu rezim dalam kehidupan politiknya. Sebagai contoh : demokrasi Inggris tergantung dari gaya tertentu dari kehidupan parlementer, hubungan antara pemerintah dan wakil rakyat.


BAB II

SISTEM PEMERINTAHAN

A. Definisi Sistem Pemerintahan

Pemerintah berasal dari kata perintah, dimana didalam pelaksanaannya terdapat dua pihak yang saling berkaitan. Pihak yang memerintah memiliki kekuasaan dan wewenang untuk memerintah, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan dalam melaksanakan perintah.

Sistem pemerintahan dibuat bertujuan untuk menjaga kestabilan negara, baik itu secara internal maupun eksternal. Secara luas sistem pemerintahan itu berarti menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku dan sikap masyarakat, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan dan kesejahteraan sehingga menjadi sistem yang berlangsung terus menerus. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dengan kata dasar perintah yang dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti:

a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu.b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, dan negara.c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah.

Sistem pemerintahan dapat disebut sebagai cara menyuruh melakukan sesuatu atau tatanan kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, provinsi atau negara. Dalam arti sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah, membawa dan mengayomi yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dan dalam arti luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

Kekuasaan Eksekutif, yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan.

Kekuasaan Legislatif, yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan Yudikatif, yang berarti kekuasaan untuk mengadili terhadap pelanggaran

atas undang-undang.

Lembaga-lembaga yang terdapat dalam suatu sistem pemerintahan bertugas dan berkerja sama untuk saling mendukung kinerja pemerintah demi terwujudnya cita-cita dan tujuan pemerintahan Indonesia.

Tujuan pemerintahan dalam suatu negara biasanya berisikan visi, misi pembentukan negara dan cita-cita bagaimana kelangsungan hidup negara tersebut. Dan khususnya untuk


Indonesia. Cita-cita negara ini terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa tujuan pemerintahan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. System pemerintahan suatu negara harus dapat melindungi segenap bangsa dan menjamin keamanan rakyatnya.

Menurut C.F. Strong dalam bukunya Modern Political Constitution mengatakan: “Government in the broader sense, is changed with the maintenance of the peace and security of state with in and with out. It must therefore, have first military power or the control of armed forces, secondly legislative power or the means of making law, thirdly financial power or the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending of state and of enforcing the law it makes on the state behalf.”

C.F. Strong mengatakan bahwa pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam maupun ke luar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang (mempunyai sistem pertahanan jika sewaktu-waktu negara diserang, kita mempunyai angkatan bersenjata), yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang maupun aturan serta kebijakan, dan yang ketiga harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan negara dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Pemerintahan adalah bagian dari suatu negara. Pemerintahan juga merupakan fondasi terbentuknya suatu negara. Jadi jika pemerintahan dijalankan dengan jujur, terbuka, adil dan demokratis maka tentu saja akan mendapatkan respons positif dari masyarakat dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Sehingga rakyat tidak akan segan untuk berjuang membela negaranya.

B. Bentuk Pemerintahan

Bentuk-bentuk pemerintahan dunia terbagi dua, yaitu:

1) Bentuk Kerajaan (Monarki)

Monarki, berasal dari bahasa Yunani “monos” yang berarti satu, dan “archein” yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan dimana Raja menjadi Kepala Negara. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem pemerintahan tertua di dunia.

Garner menyatakan bahwa setiap pemerintahan yang didalamnya menerapkan kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada personel atau seseorang, tanpa melihat pada sumber sifat-sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya maka itulah monarki. Kemudian Jellinek menegaskan monarki adalah pemerintahan kehendak satu fisik dan menekankan bahwa karakteristik sifat-sifat dasar monarki adalah kompetensi,


untuk memperlihatkan kekuasaan tertinggi negara. Jadi bentuk sistem pemerintahan monarki adalah kekuasaan dipegang oleh Raja.

2) Bentuk Republik (Republic)

Berdasar kepada isi UUD 1945 pasal 1 ayat (1) yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan Yang Berbentuk Republik.” Dari kalimat tersebut kita telah mengetahui bahwa bentuk sistem pemerintahan Indonesia adalah republik dimana sangat ditekankan pentingnya konsepsi negara kesatuan sebagai definisi hakiki negara Indonesia. Sistem pemerintahan bentuk monarki pernah ditolak oleh para anggota BPUPKI mengenai kemungkinan penerapannya untuk Indonesia di zaman modern atau di zaman yang akan datang.

C. Jenis-Jenis Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan negara dunia dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu:

1. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana hubungan antara badan eksekutif dan legislatif sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggung jawaban para Menteri terhadap Parlemen. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Dan yang disebut eksekutif adalah kabinet beserta jajarannya yang bertanggung jawab sendiri atau bersama-sama kepada parlemen.

a. Sistem parlementer dua partai

Ketua partai politik yang memenangkan pemilu langsung ditunjuk menjadi perdana menteri. Dan seluruh menteri dalam kabinet adalah mereka yang terpilih sebagai anggota parlemen. Namun dengan konsekuensi setelah diangkat menjadi menteri harus non-aktif dalam parlemen. Karena partai politik yang menguasai kabinet adalah sama dengan partai politik yang memenangkan pemilu. Misalnya, sistem parlementer di Inggris.

b. Sistem parlementer multi partai

Dalam sistem pemerintahan multi partai, kabinet terdiri atas perwakilan dari beberapa partai. Karena koalisi sistem ini didasarkan pada kompromi, kadang-kadang terjadi setelah kabinet berjalan. Dukungan yang diberikan oleh salah satu partai politik ditarik kembali dengan cara menarik menterinya. Sehingga dalam sistem parlemen multi partai sering terjadi ketidakstabilan pemerintahan (sering penggantian kabinet). Misal, Republik Indonesia tahun 1950-1959, dimana terjadi 7 kali pergantian kabinet.


Sistem ini mengisyaratkan bahwa lembaga legislative dan eksekutif hampir tidak pernah terlibat konflik serius, mungkin pada akhirnya eksekutif tidak hanya mewakili kehendak lembaga legislatif yang permanen, tetapi juga pemikiran dan keinginannya yang tidak tetap, juga pemikiran dan keinginan para pemiliknya, sehingga eksekutif ini bahkan dapat dikatakan labil.

Adapun ciri-ciri umum dari sistem pemerintahan parlementer yaitu : a. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh atau atas dasar

kekuatan dan atau kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen; b. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau Para anggota kabinet mungkin

seluruh anggota parlemen, atau tidak seluruhnya dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota parlemen;

c. Kabinet dengan ketuanya (eksekutif) bertanggungjawabkepada parlemen (legislatif). Apabila kabinet atau seseorang atau beberapa anggotanya mendapat mosi tidak percaya kepada parlemen, maka kabinet atau seseorang atau beberapa orang dari padanya harus mengundurkan diri;

d. Sebagai imbangan dapat dijatuhkannya kabinet, maka Kepala Negara (Presiden; raja atau ratu) dengan saran atau nasehat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen;

e. Kekuasaan Kehakiman secara prinsipil tidak digantungkan kepada lembaga eksekutif dan legislatif, hal ini untuk mencegah intimidasi dan intervensi lembaga lain.

2. Sistem pemerintahan presidensial

Sistem pemerintahan presidensial ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi dipegang oleh presiden. Presiden memiliki kekuasaan yang kuat karena selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan yang memimpin kabinet (segenap menteri). Oleh karena itu agar tidak menjurus kepada diktatorisme, maka diperlukan checks and balances, antara lembaga tinggi negara inilah yang disebut checking power with power.

Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensial terdiri dari tiga unsur yaitu:

a. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.

b. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.

c. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

Walaupun di dalam sistem presidensial seorang presiden memiliki posisi yang kuat,namun terdapat mekanisme untuk mengontrol presiden yang nantinya dapat diterapkan apabila presiden melakukan pelanggaran konstitusi,pengkhianatan terhadap negara,dan terlibat masalah kriminal maka presiden dapat di lengserkan dan posisi nya di gantikan oleh wakil presiden yang menjabat saat itu.


Dengan demikian, pertama, sebagai kekuasaan tertinggi, tindakan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial seringkali menuntut adanya kekuasaan tak terbatas, demi kebaikan negara, setidak-tidaknya selama periode tertentu; kedua, orang yang berada diposisi ini menjadi suatu keseluruhan yang tak lebih baik dari anggotanya yang paling rendah, dan semua menjadi buruk daripada anggota terendahnya.

Adapun ciri-ciri dari sistem presidensial adalah: a) Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya yang semuanya

diangkat olehnya dan bertanggungjawab kepadanya. Ia sekaligus sebagai kepala negara (lambang negara) dengan masa jabatan yang telah ditentukan dengan pasti oleh UUD;

b) Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih. Oleh karena itu, ia bukan bagian dari badan legislatif seperti dalam sistem pemerintahan parlementer;

c) Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislative;

d) Sebagai imbangannya, Presiden tidak dapat membubarkan badan legislative

3. Komparasi Sistem Pemerintahan Parlementer dengan Sistem Pemerintahan Presidensial

TABEL

Sistem Pemerintahan Parlementer Sistem Pemerintahan Presidensiala. Latar belakang timbulnya

Timbul dari bentuk negara Monarki yang kemudian mendapat pengaruh dari pertanggungjawaban menteri. Sehingga fungsi Raja merupakan faktor stabilisasi jika terjadi perselisihan antara eksekutif dan legislatif. Misalnya, Kerajaan Inggris, Perancis dan Belanda.

b. Keuntungan

Penyesuaian antara pihak eksekutif dan legislatif mudah dapat dicapai

c. Kelemahan

1. Pertentangan antara eksekutif dan legislatif bisa sewaktu-waktu terjadi menyebabkan cabinet harus mengundurkan diri, dan akibatnya pemerintahan tidak stabil;

2. Sebaliknya, seorang Presiden dapat pula membubarkan leguslatif;

3. Pada sistem parlemen dengan multi partai (kabinet koalisi) apabila terjadi mosi tidak percaya dari beberapa partai politik, sering terjadi pertukaran (pergantian) kabinet

a. Latar belakang timbulnya Timbul dari keinginan untuk melepaskan diri dari dominasi Kekuasaan Raja, dengan mengikuti ajaran Montesquieu dengan ajaran Trias Politica.Misalnya, Negara USA timbul sebagai kebencian atas Raja George III (Inggris).

b. Keuntungan

Pemerintah untuk jangka waktu yang ditentukan itu stabil.

c. Kelemahan

1. Kemungkinan terjadi bahwa apa yang ditetapkan sebagai tujuan Negara menurut eksekutif bisa berbeda dari pendapat legislatif;

2. Untuk memilih Presiden dilakukan untuk masa jabatan yang tidak sama, sehingga perbedaan yang timbul pada para pemilih dapat mempengaruhi sikap dan pandangan lembaga itu berlainan.

KELEMAHAN DAN KELEBIHAN SISTEM PEMERINTAHAN


Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sistem komparatif adalah perpaduaan antara kedua sistem diatas yang mengambil beberapa keuntungan dan kelemahan dari kedua sistem tersebut yang sesuai dengan latar belakang sejarah politik suatu negara. Jadi, sistem pemerintahan ini, selain memiliki presiden sebagai kepala negara, juga memiliki perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, untuk memimpin kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen.

Adapun ciri-ciri dari sistem ini adalah: a. Dalam sistem ini eksekutif terdiri dari presiden dan perdana menteri. b. Presiden tidak memiliki posisi yang dominan, artinya presiden hanya sebagai lambang

dalam suatu pemerintahan. c. Kabinet tidak dipimpin oleh presiden melainkan oleh perdana menteri yang

bertanggung jawab kepada parlemen. d. Presiden dapat membubarkan parlemen

4. Sistem Quasi

Sistem Pemerintahan Quasi pada hakekatnya merupakan bentuk variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semuanya. Apabila dilihat dari kedua sistem pemerintahan diatas, sistem pemerintahan quasi bukan merupakan bentuk sebenarnya. Dalam sistem ini dikenal bentuk quasi parlementer dan quasi presidensial.

Pada pemerintahan sistem quasi presidensial, Presiden merupakan kepala pemerintahan dengan dibantu oleh kabinet (ciri presidensial). Tetapi dia bertanggung jawab kepada lembaga dimana dia bertanggung jawab, sehingga lembaga ini (legislatif) dapat menjatuhkan presiden/eksekutif (cirri sistem parlementer). Misal, sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Menurut penulis, pada sistem pemerintahan quasi parlementer, presiden, raja dan ratu adalah kepala negara yang tidak lebih hanya sebagai simbol saja. Kekuasaan eksekutif adalah kabinet yang terdiri dari perdana menteri dan menteri-menteri yang bertanggungjawab secara sendiri-sendiri atau bersama kepada parlemen (ciri parlementer) sedangkan lembaga legislatifnya dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat (ciri presidensial). Misalnya, sistem pemerintahan Philipina. Atau system pemerintahan yang dipraktekkan di Perancis yang biasa dikenal oleh para sarjana dengan sebutan hybrid system. Kedudukan sebagai kepala Negara dipegang oleh presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, tetapi juga ada kepala pemerintahan yang dipimpin oleh seorang perdana menteri yang didukung oleh parlemen seperti sistem pemerintahan parlementer yang biasa.

Pada sistem quasi ini penulis tidak menspesifikasikan ciri-cirinya karena tergantung dari quasi apa yang digunakan dalam suatu Negara ditambah lagi bahwa tidak ada suatu negara yang menganut system pemerintahan yang sama persis karena akan sangat


dipengaruhi oleh kondisisosial politik suatu negara. Misalnya jika yang digunakan adalah system quasi presidensial maka menggunakan ciri-ciri sistem presidensial yang kemudian dimasukkan sebagian ciri sistem pemerintahan parlementer yang sesuai dengan kondisi sosial politik negara tersebut. Begitu juga sebaliknya jika yang digunakan adalah sistem pemerintahan quasi parlementer.

5. Sistem referendum

Sistem referendum merupakan bentuk variasi dari sistem quasi (quasi presidensial) dan sistem presidensial murni. Tugas pembuat undang-undang berada dibawah pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk referendum. Dalam sistem ini pertentangan antara eksekutif (bundersrat) dan legislatif (keputusan dari pada rakyat) jarang terjadi. Anggota-anggota dari eksekutif ini dipilih oleh bundersversammlung untuk tiga tahun lamanya dan bisa dipilih kembali.

Berkenaan dengan pengawasan rakyat dalam bentuk referendum, maka dikenal dua sistem referendum yaitu :

a. Referendum Obligator, yaitu jika persetujuan dari rakyat mutlak harus diberikan dalam pembuatan suatu peraturan UU yang mengikat rakyat seluruhnya, karena sangat penting. Contoh, persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan UUD.

b. Referendum Fakultatif, yaitu jika persetujuan dari rakyat dilakukan terhadap UU biasa, karena kurang pentingnya, setelah UU itu diumumkan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Keuntungan dari sistem pemerintahan referendum, adalah bahwa setiap masalah negara, rakyat langsung ikut serta menanggulanginya dan kedudukan pemerintah stabil yang membawa akibat pemerintahan akan memperoleh pengalaman yang baik dalam menyelenggarakan kepentingan rakyatnya.

Adapun kelemahannya, tidak setiap masalah rakyat mampu menyelesaikannya karena untuk mengatasinya perlu pengetahuan yang cukup bagi rakyat dan sistem ini tidak dapat dilaksanakan jika banyak terdapat perbedaan faham antara rakyat dan eksekutif yang menyangkut kebijaksanaan politik. Contoh sistem pemerintahan referendum adalah Swiss.

Adapun ciri-ciri dari sistem referendum sebagai berikut:

a. Tugas pembuat undang-undang (legislatif) berada dibawah pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih.

b. Legislatif adalah representasi dari rakyat. c. Eksekutif dipilih oleh legislatif untuk waktu tiga tahun lamanya dan dapat dipilih

kembali.


SistemPemerintahan

Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem Pemerintahan Campuran

Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem Pemerintahan Poletariat

Republik

Kerajaan

Desentralisasi

Sentralisasi

Serikat

Kesatuan

Multipartai

Monopartai

d. Kestabilan dari sistem ini dipengaruhi oleh adanya kesepahaman antara eksekutif selaku pemegang kebijakan politik dengan rakyat.

Gambar 2

Bentuk Pemerintahan


BAB III

DEMOKRASI

A. Pengertian Demokrasi

Pengertian umum demokrasi ialah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “demos” dan “kratos”. Demos berarti rakyat, sedangkan kratos atau kratein berarti pemerintahan. Jadi pengertian atau definisi demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat atau pemerintahan untuk mereka yang diperintah. Demokrasi secara etimologis adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi secara langsung dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi sendiri mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Pengertian Demokrasi menurut para ahli:

Abraham LincolnDemokrasi adalah pemerintahan dari rakyat,oleh rakyat,dan untuk rakyat.

Charles Costello Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.

Pada awal perkembangannya, paham demokrasi telah meliputi beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepada masyarakat dari masa yang lampau. Nilai-nilai tersebut berupa gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi yang berkembang di negara-negara barat. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan yang mengatur tentang kebebasan masyarakat dalam mengeluarkan pendapat, bebas berekspresi, bebas pemilih calon legislatif maupun tokoh masyarakat dan masyarakat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan. Pelaku demokrasi adalah kita semua Semua orang yang selama ini selalu diatas namakan, namun tidak pernah ikut menentukan. Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak yang kita miliki, menjaga hak tersebut agar dihormati dan melawan siapapun yang melanggar hak tersebut.

Gus Dur menyatakan bahwa landasan demokrasi di Indonesia adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang dan berarti juga setiap orang diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya masing-masing. Sebagai pelaku demokrasi individual, kita harus menjunjung hak kita. Jangan biarkan orang lain mengambil alih bahkan terlalu ikut campur dalam kehidupan kita. Tunjukkan kepada oranglain bahwa hak kita harus dihargai sebagai implementasi demokrasi pada masa sekarang.


Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat 2 (dua) asas pokok demokrasi, yaitu:

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.

2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

B. Ciri-Ciri Pemerintahan Demokratis

Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan banyak orang (rakyat). Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut.

Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).

Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga

perwakilan rakyat.

C. Jenis – Jenis Demokrasi

Ada beberapa jenis demokrasi tetapi hanya dua bentuk dasar, yaitu:

1) Demokrasi langsung

Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan sebuah keputusan. Di dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri untuk memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.

Kelebihan Demokrasi langsung :

a) Rakyat memiliki kontrol terhadap kekuasaan politik.

b) Demokrasi ini mampu meningkatkan kesadaran politik rakyatnya, serta merangsang mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadinya.

c) Menurunkan ketergantungan rakyat kepada elit politik.

d) Mudah di terapkan pada komunitas dengan jumlah kecil.


Kekurangan Demokrasi langsung :

a) Sulit untuk diterapkan pada sebuah komunitas yang besar.

b) Menguras banyak waktu untuk setiap kebijakan yang butuh di selesaikan secara bersama.

c) Sulit untuk menghindari kelompok mayoritas atau dominan.

2) Demokrasi perwakilan (tak langsung)

Demokrasi perwakilan merupakan suatu bentuk demokrasi dimana seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.

Kelebihan Demokrasi Perwakilan :

a. Lebih mudah digunakan untuk masyarakat yang plural.

b. Meringankan beban masyarakat dari tugas yang berhubungan dengan kebijakan bersama(perumusan dan pelaksanaan).

c. Kekuasaan dan fungsi-fungsi kenegaraan di pegang oleh orang yang lebih mempunyai kapasitas.

Kekurangan Demokrasi Perwakilan :

a. Dapat terjadi perbedaan kepentingan antara rakyat yang mendukung dan wakil rakyat yang mewakili.

b. Rakyat mudah kecewa karena wakil rakyat tidak membawa amanah ketika mereka berkampanye sebelum terpilih.

D. Ciri – Ciri Pemerintahan Demokrasi

Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut :

1. Adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung.

2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).

3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.

4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum.


5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.

6. Adanya media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.

7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk memilih pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.

9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamanan suku, agama, golongan dan sebagainya.

E. Prinsip-Prinsip Demokrasi dan Demokrasi Pancasila

Setiap prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam suatu konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi."

Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:

1. Kedaulatan rakyat.

2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah.

3. Kekuasaan mayoritas.

4. Hak-hak minoritas.

5. Jaminan hak asasi manusia.

6. Pemilihan yang bebas dan jujur.

7. Persamaan di depan hukum.

8. Proses hukum yang wajar.

9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional.

10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik.

11. Nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.


BAB IV

KESIMPULAN

Struktur politik adalah suatu badan atau organisasi yang didalamnya terdapat unsur-unsur atau komponen pembentuk politik yang saling berhubungan serta mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi ‘oranglain’. Yang dimaksud oranglain disini adalah masyarakat luas.struktur politik dalam kehidupan masyarakat suatu Negara dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor fisik (geografi dan demografi) dan faktor sosial (teknologi, lembaga, kebudayaan).Sistem pemerintahan dapat disebut sebagai cara menyuruh melakukan sesuatu atau tatanan kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, provinsi atau negara. Dalam arti sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah, membawa dan mengayomi yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dan dalam arti luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif disuatu negara dalam rangka mencapai tujuan bersama.Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: Kekuasaan Eksekutif, yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau

kekuasaan menjalankan pemerintahan. Kekuasaan Legislatif, yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan Yudikatif, yang berarti kekuasaan untuk mengadili terhadap pelanggaran

atas undang-undang.Bentuk pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu :

1. Bentuk Kerajaan (Monarki)2. Bentuk Republik (Republic)

Jenis – Jenis Sistem Pemerintahan yaitu Sistem Pemerintahan Parlementer, Sistem Pemerintahan Presidensial, Komparasi Sistem Pemerintahan Parlementer & Presidensial, Sistem Quasi,Sistem Referendum.Pengertian Demokrasi menurut para ahli: Abraham Lincoln

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat,oleh rakyat,dan untuk rakyat. Charles Costello

Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.

2 (dua) asas pokok demokrasi, yaitu: Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil

rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.

Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.


DAFTAR PUSTAKA

http://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/02/bab-10-struktur-politik-sistem pemerintahan-dan-demokrasi.pdf

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia

http://www.jambiekspres.co.id/berita-6818-demokrasi-politik-demokrasi-ekonomi.html

http://demokrasiindonesia.wordpress.com/2012/07/20/demokrasi-di-indonesia-dan-sejarahnya/

http://asefts63.wordpress.com/materi-pelajaran/pkn-kls-8/pelaksanaan-demokrasi-dalam-berbagai-aspek-kehidupan/

http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy

http://makalahcyber.blogspot.com/2012/09/makalah-demokrasi-di-indonesia.html


http://makalahcyber.blogspot.com/2012/09/makalah-demokrasi-di-indonesia.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy





http://www.jambiekspres.co.id/berita-6818-demokrasi-politik-demokrasi-ekonomi.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia

http://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/02/bab-10-struktur-politik-sistem%20pemerintahan-dan-demokrasi.pdf

http://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/02/bab-10-struktur-politik-sistem%20pemerintahan-dan-demokrasi.pdf

Documents

Struktur Politik, Sistem Pemerintahan dan Demokrasi