STUDI KEBIJAKAN PANGAN HALAL Oleh: Rikza Saifullah · Disamping itu, dalam Al Quran yang merupakan pedoman utama umat islam, Allah telah memberikan rambu-rambu yang jelas tentang

STUDI KEBIJAKAN PANGAN HALAL

DI INDONESIA

Oleh:

Rikza Saifullah

F24102078

2008

DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Rikza Saifullah. F24102078. Studi Kebijakan Pangan Halal di Indonesia. Di bawah bimbingan Dede R. Adawiyah dan Darwin Kadarisman. (2008).

RINGKASAN

Perkembangan pembangunan di Indonesia telah membawa dampak yang cukup berarti bagi masyarakat. Salah satunya adalah perubahan pola hidup dan cara pandang masyarakat terutama dalam hal konsumsi makanan dan minuman. Sebagai negeri dengan penduduk muslim terbesar, sangat wajar jika pangan halal menjadi isu yang cukup menarik untuk dikaji dan diperbincangkan. Berbagai usaha penanganan telah dilakukan oleh beberapa instansi terkait. Namun perlu diakui bahwa proses penanganan halal ini masih menemukan beberapa kendala dan tantangan kedepan. Untuk itu perlu adanya penyikapan oleh semua pihak yang berkepentingan baik dari kalangan dunia usaha pangan maupun mereka yang bergerak dalam tataran pengambilan kebijakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi potensi dan efektivitas kebijakan pangan halal nasional, mengidentifikasi dan menginventarisasi jenis-jenis faktor pendukung kebijakan pangan halal nasional berikut tingkat kepentingannya, dan menetukan prioritas kebijakan penanganan kehalalan pangan di Indonesia. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan masukan oleh stakeholder kebijakan pangan dalam menyusun prioritas dan menunjang implementasi kebijakan pangan halal nasional. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai Juli 2008 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya kota Bogor dan Jakarta tempat domisili responden yaitu YLKI, Jakarta; LPPOM MUI, Bogor; Badan POM, Jakarta; Departemen Perdagangan RI, Jakarta; Departemen Pertanian RI, Jakarta; DPR RI, Jakarta; Departemen Agama RI, Jakarta dan Institut Pertanian Bogor, Bogor. Metode penelitian ini adalah survei. Data diambil melalui interview kepada responden ahli yang dianggap pakar kebijakan pangan halal. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis pengambilan keputusan metode AHP menurut Saaty (1986). Kondisi kebijakan penanganan kehalalan pangan nasional diidentifikasi berdasarkan isu strategis dan efektivitas penerapan kebijakan sertifikasi halal terhadap produk pangan. Setelah berjalan lebih dari 10 tahun, efektivitas kebijakan masih tergolong rendah yaitu 0.07 % perusahaan tersetifikasi halal dari jumlah total perusahaan yang ada. Berdasarkan isu strategis dan efektivitas kebijakan yang ada, disusun hierarki yaitu fokus utama, tujuan penerapan kebijakan, aktor dan subaktor kebijakan, dan alternatif kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa munculnya kesadaran produsen (industri pangan) untuk memberikan jamiman halal terhadap produknya adalah prioritas utama tujuan diterapkannya kebijakan pangan halal, pemerintah adalah aktor utama, dan penerapan kebijakan pangan halal (sertifikasi) yang difasilitasi oleh pemerintah sehingga menyentuh semua level industri pangan (terutama UMKM).


DI INDONESIA

Oleh:

Rikza Saifullah

F24102078

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN

Pada departemen Ilmu dan Teknologi Pangan

Fakultas Teknologi Pertanian

Institut Pertanian Bogor

2008

DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN



BOGOR




DI INDONESIA

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperolah gelar

SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN

Pada Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan

Fakultas Teknologi Pertanian

Institut Pertanian Bogor

Oleh :

RIKZA SAIFULLAH

F 24102078

Dilahirkan di Jombang pada tanggal 4 Januari 1983

Tanggal lulus : September 2008

Menyetujui,

Bogor, September 2008

Dr. Ir. Dede R. Adawiyah, MSi. Ir. Darwin Kadarisman, MS

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Mengetahui,

Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc

Ketua Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan

RIWAYAT HIDUP

A. DATA DIRI

Nama : Rikza Saifullah

Tempat, Tanggal lahir : Jombang, 4 Januari 1983

B. PENDIDIKAN

1990, I SDN Pulorejo II, di Jombang

1996, I SLTPN I Ngoro, di Jombang

1999, I SMUN I Jombang, di Jombang

C. ORGANISASI EKSTRAKURIKULER

No ORGANISASI TEMPAT TAHUN JABATAN

1

Lembaga Dakwah Kampus

Badan Kerohanian Islam

Mahasiswa IPB

IPB, Bogor 2004

Kepala Biro

Lembaga

Dakwah

Kampus

2



Mahasiswa IPB

IPB, Bogor 2004-2005 Ketua Harian

Eksternal

3



Mahasiswa IPB

IPB, Bogor 2005-2006 Ketua Umum

4

Pusat Komunikasi Daerah

Forum Silaturrahim


Priangan

Barat 2004-2006 Ketua

5 Badan Koordinasi Lembaga

Dakwah Kampus Nasional 2006-2008

Koordinator

Nasional

6

Gerakan Pemuda Anti

Narkoba Kementrian

Pemuda dan Olahraga RI

Jakarta 2006 Anggota

Presidium

7 Gerakan Mahasiswa

Pembebasan Jakarta 2005-2008 Anggota

D. KEPANITIAAN

No ORGANISASI JABATAN SKALA

1 Masa Penerimaan Anggota

Baru LDK BKIM 2004 Ketua Panitia IPB

2 Simposium Nasional

Lembaga Dakwah Kampus Panitia Pengarah Nasional

3 Simposium Nasional

Pendidikan Indonesia Panitia Pengarah Nasional

4 Muhibah Nusantara Pesantren

Sukses Ketua Panitia Nasional

5

Bedah Buku dan Diskusi

”Selamatkan Indonesia dari

Cengkeraman Kapitalisme:

Saatnya Dunia Berubah”

Panitia Pengarah IPB

6

Diskusi Nasional ”IPB:

Towards World Class

University”

Sie. Acara Nasional

E. KURSUS, PELATIHAN, SEMINAR

No ORGANISASI JABATAN SKALA

1 Motivation Achievement

Leadership Training Bogor, 2002 IPB

2

Seminar Nasional

Bioteknologi dalam Tinjauan

Islam

Bogor, 2002 Nasional

3 Manajemen and Leadership

Training I Bogor, 2003 IPB

4

Training Standarisasi

Pembinaan Manajerial

Nasional Badan Koordinasi

Lembaga dakwah Kampus

Gresik, 2004 Nasional

5 Pelatihan: Good Laboratory

Practices Bogor, 2005 Jurusan

6 Forum Silaturahim Lembaga Samarinda Nasional

Dakwah Kampus Nasional

XII

7 Lokakarya Pemuda Bersih

Narkoba “Pantas Juara” Jakarta, 2006 Nasional

8

Seminar: World Class

Education for Best

Generation

Bogor, 2007 Nasional

9 Bedah Buku ” Saatnya Dunia

Berubah” Bogor, 2008 IPB

10 Training Inspiring Love Bogor, 2008 IPB

11

Forum Kajian Manajemen

PPM ”The Leadership of

Excellence”

Jakarta, 2008 Nasional

12

Forum Kajian Manajemen

PPM ”Public Relation

Genius”

Jakarta, 2008 Nasional

KATA PENGANTAR

Lantunan puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan bagi Allah SWT, atas

segala kenikmatan, kasih sayang dan pertolongan yang di berikanNya sehingga

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap

tertuju kepada kekasih dan teladan kita Rasulullah Muhammad SAW., juga kepada

keluarganya yang beriman, para sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa

istiqomah di jalan-Nya hingga hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Studi Kebijakan Pangan Halal di Indonesia”

merupakan tugas akhir yang dibuat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut

Pertanian Bogor.

Tidak lupa pula pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih

kepada :

1. Ibu Dede R. Adawiyah, Ir, MSi, Dr. selaku Dosen Pembimbing Akademik

yang telah dengan sabar meluangkan waktu dan perhatian untuk

memberikan bimbingan dan arahannya selama penulis melakukan studi,

2. Bapak Ir. Darwin Kadarisman, MS, selaku Dosen Pembimbing II yang

telah memberikan bimbingan dan arahannya yang berguna selama penulis

melaksanakan tugas akhir,

3. Ayah, Ummi, mba Ida, mas Anang, adik Adi, adik Imas yang selalu

memberikan doa dan semangat kepada penulis,

4. Mas Basith, Ustadz Epi Taufik, Ustadz Abu Faqih, Ustadz Al Khaththat,

Ustadz Agung Wisnu, Ustadz Ismail Yusanto, Mas Amir M., Mas Elvin,

Mas Fibri Aris, Kang Asep yang telah memberikan banyak ilmu kepada

penulis,

5. Rekan-rekan seperjuangan di LDK BKIM IPB, BKLDK, FSLDK, HTI,

Formasi 39, ex Markaz Jundullah, Wisma Al Quds atas inspirasinya,

6. Teman-teman ITP Angkatan 39 yang telah membantu dan memberikan

pengalaman yang mengesankan selama ini.

7. Rekan-rekan di SEM Institute Jakarta dan tim beSMART (+) Plus Training

(Frida, Indah, Pipit, Rahmawati),

8. Semua pihak yang telah membantu penulis selama melaksanakan tugas

akhir dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak

kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik

yang membangun. Dengan senantiasa memohon ampunan kepada Allah SWT, dari

segala kesalahan dan kelalaian. Semoga hasil penelitian dalam bentuk skripsi ini dapat

bermanfaat bagi yang semua pihak yang memerlukan dikemudian hari.

Bogor, September 2008

Penulis

DAFTAR ISI

RIWAYAT HIDUP ...................................................................................i

KATA PENGANTAR ............................................................................. iv

DAFTAR ISI ...........................................................................................vi

DAFTAR TABEL ....................................................................................viii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................... ix

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................ x

PENDAHULUAN

Latar Belakang ................................................................................. 1

Tujuan Penelitian ............................................................................. 3

Kegunaan Penelitian ......................................................................... 3

TINJAUAN PUSTAKA

Pangan.............................................................................................. 4

Halal................................................................................................. 4

Produk Hukum Tentang Pangan Halal.............................................. 6

Sistem Jaminan Halal....................................................................... 10

Proses dan Kerangka dalam Analilsis Kebijakan................................11

Proses Hierarki Analisis......................................................................12

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian ........................................................... 15

Desain Penelitian ............................................................................ 15

Tahapan Penelitian .......................................................................... 17

Pengumpulan Data........................................................................... 17

Analisis Data .................................................................................. 20

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kebijakan Pangan Halal Saat Ini................................... 24

Perumusan Prioritas Kebijakan Penanganan Kehalalan

Pangan ………………………………………...............................…….. 27 Tujuan Penerapan Kebijakan Penanganan Kehalalan

Pangan....................................................................................................... 27

Aktor Penerapan Kebijakan Penanganan Kehalalan Pangan............. 30

Alternatif Kebijakan Penanganan Kehalalan Pangan.......................... 32

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan .............................................................................. 38

Saran ........................................................................................ 39

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………..……….…….. 40

LAMPIRAN ……………………………………………..……….………. 42

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Skala komparasi berpasangan……………………………...... 23

Tabel 2. Isu strategis tentang kondisi penanganan kehalalan pangan 24

Tabel 3. Jumlah industri pangan tahun 2004-2006.......................……. 25

Tabel 4. Faktor berpengaruh dan isu strategis tentang penanganan

kehalalan pangan di Indonesia.................................................. 26

Tabel 5. Nilai prioritas elemen tujuan penerapan kebijakan…...…… 27

Tabel 6. Nilai prioritas elemen aktor kebijakan penanganan

kehalalan pangan.……………………………................. 31

Tabel 7. Nilai prioritas elemen alternatif kebijakan penanganan

kehalalan pangan ………………………………………....… 32

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Bagan pendekatan penentuan alternatif dan prioritas kebijakan

penanganan kehalalan pangan dengan teknik

AHP .....……….…………........................................................ 16

Gambar 2. Bagan tahapan penelitian........................…………….………. 17

Gambar 3. Struktur Hierarki Pemilihan Kebijakan Penanganan

Kehalalan Pangan. …….....................................................…... 21

Gambar 4. Rangkuman prioritas pemilihan kebijakan penanganan

Kehalalan pangan…………………………………………… 37

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Nilai Prioritas Kombinasi Seluruh Responden (Treeview) 42

Lampiran 2. Nilai Prioritas Kombinasi Seluruh Responden................. 43

Lampiran 3. Nilai Prioritas Strategi Reponden………......................... 45

Lampiran 4. Rekapitulasi Hasil Isu Strategis…………………................... 49

Lampiran 5. Rekapitulasi Hasil Open question Kebijakan Pangan

Halal......................................................................... 51

Lampiran 6. Daftar Responden……….......................................………...... 57

Lampiran 7. Discussion Guide Penggalian Isu Startegis……………....... 58

Lampiran 8. Kuesioner AHP.............................................................…....... 60

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan pembangunan di Indonesia telah membawa dampak yang

berarti bagi masyarakat. Seiring dengan itu, adanya perubahan dalam hal

kesejahteraan masyarakat baik yang mengalami peningkatan maupun penurunan

telah memberikan dampak juga terhadap perubahan gaya hidup dan cara pandang

masyarakat terutama dalam hal konsumsi makanan dan minuman. Perubahan gaya

hidup dan cara pandang masyarakat terutama dalam hal konsumsi makanan dan

minuman ini mau tidak mau harus disikapi oleh semua pihak yang berkepentingan

baik dari kalangan dunia usaha pangan maupun mereka yang bergerak dalam

tataran pengambilan kebijakan.

Sebagai negeri dengan penduduk muslim terbesar yaitu 193.600.000 dari total

jumlah penduduk 220 juta jiwa atau 88 % (BPS,2007) sangatlah wajar jika pangan

halal menjadi isu yang cukup menarik untuk dikaji dan diperbincangkan. Hal ini

dikarenakan semakin pesatnya perkembangan teknologi pangan terutama

agroindustri pangan olahan yang mengakibatkan penggunaan ingredient dalam

pengolahan pangan menjadi sangat bervariasi. Perkembangan penggunaan

ingredient ini didorong oleh kebutuhan akan ingredient dengan sifat-sifat tertentu

yang diinginkan dengan harga yang murah. Masalah yang kemudian timbul adalah

banyaknya ingredient pangan baik bahan baku utama maupun bahan aditifnya

yang sulit ditentukan kehalalan asal bahan pembuatnya. Padahal, kejelasan suatu

informasi suatu produk pangan sangat penting agar konsumen mengetahui produk

yang dikonsumsi tersebut adalah produk yang halal atau tidak jelas ketentuan

hukumnya (Apriyantono, 2005).

Disamping itu, dalam Al Quran yang merupakan pedoman utama umat islam,

Allah telah memberikan rambu-rambu yang jelas tentang perintah makanan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah 168, “Hai manusia, makanlah

segala sesuatu yang ada di bumi ini yang halal dan baik dan jangan kamu

mengikuti jejak setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu”.

Serta di dalam Surat Al-Maidah ayat 88 Allah SWT menyatakan bahwa ”Dan

makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan

kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. Hal

ini mengungkapkan bahwa seseorang hendaknya mengkonsumsi makanan yang

halal serta baik kandungan gizinya.

Dalam konteks pangan halal ini, tentu kita tidak dapat melepaskan diri dari

peranan beberapa lembaga dan instansi yang secara khusus bergerak di bidang

pengawasan pangan seperti Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (Badan

POM) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis

Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Badan POM maupun LPPOM MUI sejak awal

berdiri hingga sekarang telah banyak melakukan kegiatan sosialisasi berupa

seminar dan studi lapang. Mulai dari Seminar Perlindungan dan Keamanan Pangan

(1 Desember 1989), Seminar Pemanfaatan Produk Bioteknologi untuk menunjang

Produksi Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (12 September 1991), Seminar

Makanan dan Labelisasi Halal serta Mudzakarah Alkohol dalam Produk Minuman.

Audit halal dan pengawasan terhadap produk-produk pangan serta penerapan

Sistem Jaminan Halal pada industri pangan. Bahkan hingga Maret 2007 LP POM

MUI telah mengeluarkan dan menerbitkan lebih dari 3742 sertifikasi halal untuk

10000 produk yang beredar di pasaran (Girindra, 2008).

Namun perlu diakui bahwa proses penanganan halal ini masih menemukan

beberapa kendala dan tantangan kedepan seperti kejelasan arah kebijakan halal

yang ditetapkan, ketersediaan akses terhadap kebijakan yang diterapkan bagi

kalangan dunia usaha, tugas dan wewenang setiap stakeholder yang terlibat serta

sistem baku penanganan kehalalan produk pangan. Penyelesaian kendala dan

tantangan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan manfaat untuk

menjaga ketenangan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu,

dirasakan perlu adanya suatu kajian untuk melihat kondisi kebijakan saat ini dan

harapan kebijakan penanganan kehalalan pangan di Indonesia.

B. TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi potensi dan efektivitas kebijakan pangan halal nasional.

2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi faktor-faktor berpengaruh kebijakan

pangan halal nasional berikut tingkat kepentingannya.

3. Menentukan prioritas kebijakan penanganan kehalalan pangan di Indonesia.

C. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam penyusunan prioritas kebijakan

pangan halal nasional.

2. Sebagai informasi bagi stakeholder dalam rangka menunjang/mendukung

implementasi kebijakan pangan.

3. Sebagai bahan informasi bagi yang ingin mempelajari kebijakan penanganan

kehalalan nasional di Indonesia, sekaligus sebagai bahan perbandingan untuk

penelitian selanjutnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. PANGAN

Pangan di dalam UU No 7 Tahun 1996 pasal 1 didefinisikan sebagai segala

sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak

diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen

manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain

yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan

makanan atau minuman.

Sedangkan makanan didefinisikan sebagai semua jenis makanan dan minuman

yang beredar/dijual kepada masyarakat, termasuk bahan tambahan makanan dan

bahan penolong sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI (Keputusan

bersama Menkes dan Menag No. 427/men.kes/ksb/VIII/1985 dan No 68 tahun

1985 pasal 1). Dalam peraturan Menkes No 280/Men.Kes/Per/XI/76 pasal 1,

makanan adalah tiap bahan yang diedarkan sebagai makanan manusia, termasuk

bahan-bahan yang digunakan sebagai tambahan dalam makanan. Sedangkan Tim

Penerbit Buku Pedoman Pangan halal menyatakan bahwa makanan adalah barang

yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia serta bahan yang

digunakan dalam produksi makanan dan minuman.

B. HALAL

Dalam khasanah ilmu (tsaqafah) Islam, hukum asal segala sesuatu (benda)

yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satu pun yang haram,

kecuali ada keterangan yang sah dan tegas tentang keharaman bahan tersebut. Hal

ini berbeda dengan kaidah perbuatan yang menuntut setiap apapun yang dilakukan

manusia dalam hal ini seorang muslim harus terikat dengan hukum syara’ (wajib,

sunah, mubah/boleh, makruh, haram). Sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan

“Hukum asal bagi setiap benda/barang adalah mubah, selama tidak ada dalil

yang mengharamkannya” dan “Hukum asal bagi perbuatan manusia/muslim

adalah terikat dengan hukum syara’/Islam” (An-nabani,2001). Kedua kaidah

tersebut menyatakan bahwa hukum asal dari benda adalah halal jika tidak ada dalil

yang dengan tegas mengharamkannya dan hukum asal dari perbuatan adalah

terikat dengan aturan Islam.

Halal berarti boleh, sedangkan haram berarti tidak boleh (Qardhawi, 2000).

Selain masalah halal dalam perilaku yang menjadi standar minimal perilaku

seorang muslim, Allah SWT juga mengatur halal dalam masalah makanan maupun

minuman. Di dalam Qur’an Surat Al-Maidah ayat 3, Allah SWT berfirman bahwa

”Telah diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, binatang yang

disembelih bukan karena Allah, yang (mati) karena dicekik, yang (mati) karena

dipukul, yang (mati) karena jatuh dari atas, yang (mati) karena ditanduk, yang

(mati) karena dimakan oleh binatang buas, kecuali yang dapat kamu sembelih dan

yang disembelih untuk berhala”.

Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan memakannya menurut Syariat

Islam. Minuman halal adalah minuman yang dibolehkan meminumnya menurut

Syariat Islam. Begitu sebaliknya untuk makanan dan minuman haram. Syariat

Islam adalah tata aturan agama Islam yang berdasarkan Al Quran dan Al Hadist

yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan tuhannya, manusia dengan

dirinya sendiri dan manusia dengan sesamanya. Disamping Al Quran dan Al

Hadist, sumber Syariat Islam yang lainnya adalah Ijma’ Sahabat dan Qiyas.

Termasuk makanan dan minuman halal adalah (1) bukan terdiri dari atau

mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh syariat Islam

untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut Syariat Islam, (2) tidak

mengandung sesuatu yang dihukumi sebagai najis menurut Syariat Islam, (3) tidak

mengandung bahan penolong dan atau bahan tambahan yang diharamkan menurut

syariat Islam, (4) dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan

atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

di atas atau benda yang dihukumkan sebagai najis menurut syariat Islam (Tim

Penerbit Buku Pedoman Pangan Halal, 2001).

Menurut Girindra (2002) yang dimaksud produk halal adalah produk yang

memenuhi persyaratan halal sesuai dengan syariat Islam yaitu: (1) tidak

mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi, (2) tidak mengandung bahan-

bahan yang diharamkan seperti: bahan-bahan yang berasal dari organ manusia,

darah, kotoran-kotoran dan sebagainya, (3) semua bahan yang berasal dari hewan

halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam, (4) semua tempat

penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan

transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi, jika digunakan untuk babi atau

barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tatacara

yang diatur sesuai syariat Islam, (5) semua makanan dan minuman yang tidak

mengandung khamar.

C. PRODUK HUKUM TENTANG PANGAN HALAL

Dalam PP No. 69 tahun 1999 pasal 1, pangan halal adalah pangan yang tidak

mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat

Islam, baik menyangkut bahan baku pangan, bahan bantu dan bahan penolong

lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan

irradiasi pangan dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum

agama Islam. Makanan yang halal adalah semua jenis makanan yang tidak

mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau diolah/diproses

menurut agama Islam (Keputusan bersama Menkes dan Menag No.

427/me.kes/VIII/1985 dan No. 68 tahun 1985 pasal 1).

Perkembangan peraturan perundang-undangan terkait pangan halal di

Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/XI/1976 tentang

Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang mengandung Bahan

berasal dari Babi.

Pasal 2 :

1) Pada wadah atau bungkus makanan yang diproduksi di dalam negeri

maupun yang berasal dari impor yang mengandung bahan yang berasal dari

babi harus dicantumkan tanda peringatan.

2) Tanda peringatan tersebut yang dimaksud pada ayat (1) harus berupa

gambar babi dan tulisan yang berbunyi : “MENGANDUNG BABI” dan

harus ditulis dengan huruf besar berwarna merah dengan ukuran sekurang-

kurangnya Universe Medium Corps 12, di dalam garis kotak persegi yang

juga berwarna merah.

2. Permenkes RI No. 76/Menkes/Per/III/78 tentang label dan Periklanan

Makanan, pasal 2 menyatakan bahwa :

Kalimat, kata-kata, tanda lambang, logo, gambar dan sebagainya yang terdapat

pada label atau iklan harus sesuai dengan asal, sifat, komposisi, mutu dan

kegunaan makanan.

3. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No.

427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No. 68/1985 tentang Pencantuman Tulisan

“Halal” pada Label Makanan.

Pasal 1 : Tulisan “halal” adalah tulisan yang dicantumkan pada

label/penandaan yang memberikan jaminan tentang halalnya

makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam

Pasal 2 :Produsen yang mencantumkan tulisan “halal” pada label atau

penandaan makanan produknya bertanggungjawab terhadap

halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam.

Pasal 4 :

1) Pengawasan preventif terhadap ketentuan pasal 2 Keputusan

Bersama ini dilakukan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan

Departemen Kesehatan RI, cq. Direktorat Jenderal Pengawasan

Obat dan Makanan.

2) Dalam tim penilaian pendaftaran makanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) pasal ini, diikutsertakan unsur Departemen Agama RI.

3) Pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan ketentuan pasal 2

Keputusan Bersama ini dilakukan oleh aparat Departemen

Kesehatan RI.

4. UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 214 ayat (2) penjelasan butir

(d) : Ketentuan lainnya misalnya pencantuman kata atau tanda halal yang

menjamin bahwa makanan dan minuman yang dimaksud diproduksi dan

diproses sesuai dengan persyaratan makanan.

5. UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, pasal (34) ayat (1) :

Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang

diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan

tertentu bertanggung jawab atas kebenaran peryataan berdasarkan persyaratan

agama atau kepercayaan tersebut.

Penjelasan pasal 34 ayat (1) :

Dalam ketentuan ini benar tidaknya suatu pernyataan halal dalam label atau

iklan pangan tidak hanya dapat dari segi bahan baku pangan, bahan tambahan

pangan, atau bahan bantu lainnya yang digunakan dalam memproduksi

pangan, tetapi mencakup pula proses pembuatannya

6. Keputusan Menkes RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman

Tulisan Halal pada Label Makanan dan perubahannya berupa Keputusan

Menteri Kesehatan RI No. 924/Menkes/SK/VII/1996, beserta peraturan

pelaksanaannya berupa Keputusan Dirjen POM No. HK. 00.06.3.00568

tentang Tata Cara Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, yang

antara lain menjelaskan :

a. Persetujuan pencantuman tulisan “halal” pada label makanan diberikan

oleh Dirjen POM

b. Produk makanan harus terdaftar pada Departemen Kesehatan RI

c. Persetujuan Pencantuman label “halal” diberikan setelah dilakukan

pemeriksaan dan penilaian oleh Tim yang terdiri dari Departemen

Kesehatan, Departemen Agama dan MUI

d. Hasil Penilaian Tim Penilai disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI untuk

dikeluarkan fatwanya, dan akhirnya diberikan Sertifikat Halal

e. Persetujuan Pencantuman “halal” diberikan oleh Dirjen POM berdasarkan

sertifikat Halal yang berdasarkan MUI

f. Persetujuan berlaku selama 2 tahun sesuai dengan sertifikatnya

7. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

Pasal 7 butir (b) :

Pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pasal 8 ayat 1 butir (h) :

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang

dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.

Sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

8. PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

a. Pasal 10

i. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang

dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan

menyatakan bahwa pangan tersebut “halal” bagi umat manusia,

bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib

mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label

ii. Pernyataan tentang “halal” sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label

b. Pasal 11

i. Untuk mendukung kebenaran pernyataan “Halal” sebagaimana

dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau

memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk

diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut

pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ii. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

berdasarkan Pedoman dan Tata Cara yang ditetapkan oleh Menteri

Agama, dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga

keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

c. Pasal 59

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang label dan iklan

dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan

d. Pasal 60

i. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59,

Menteri Kesehatan menunjuk pejabat untuk diserahi tugas

pemeriksaan.

ii. Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dan

ditunjuk oleh Menteri Kesehatan berdasarkan keahlian tertentu yang

dimiliki.

iii. Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan

diberhentikan oleh Menteri Kesehatan.

9. Penjelasan PP No. 69 tahun 1999 pasal 11 ayat 1 menyatakan Pencantuman

tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela.

Menurut Sampurno (2001), sanksi terhadap pelanggaran ketentuan

pancantuman label dapat dikenakan :

1. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak

Rp. 360.000.000,- untuk pelanggaran terhadap UU No. 7 tahun 1996 pasal

34 ayat (1).

2. Tindak pidana penjara sampai 5 (lima) tahun atau denda sampai dua milyar

rupiah untuk pelanggaran terhadap UU No. 8 tahun 1999 pasal 8 ayat (1)

butir h.

3. Tindakan administratif terhadap pelanggaran PP No. 69 tahun 1999 yang

meliputi :

• Peringatan secara tertulis

• Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah

untuk menarik produk pangan dari peredaran.

D. SISTEM JAMINAN HALAL

Secara umum Sistem Jaminan Halal didefinisikan sebagai sebuah sistem

manajemen jaminan proses poduksi halal produk-produk bersertifikat halal.

Sedangkan secara spesifik bagi perusahaan, Sistem Jaminan Halal adalah sebuah

sistem yang disusun dan dilaksanakan perusahan pemegang sertifikat halal dengan

tujuan untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sehingga produk yang

dihasilkan dapat dijamin kehalalannya.

Pengembangan sistem jaminan halal didasarkan pada konsep total quality

management yang terdiri atas empat unsur utama yaitu komitmen, kebutuhan

konsumen, peningkatan tanpa penambahan biaya, dan menghasilkan barang setiap

waktu tanpa rework, tanpa reject, dan tanpa inspection. Karena itu dalam

prakteknya, penerapan sistem jaminan halal dapat dirumuskan untuk menghasilkan

suatu sistem yang ideal, yaitu zero limit, zero defect dan zero risk (three zero

concept). Artinya material haram tidak boleh ada pada level apapun (zero limit),

tidak memproduksi produk haram (zero defect), dan tidak ada resiko merugikan

yang diambil bila mengimplementasikan sistem ini (zero risk). Total Quality

Management didefinisikan sebagai sebuah sistem dimana setiap orang didalam

setiap posisi dalam organisasi harus mempraktekkan dan berpartisipasi dalam

manajemen halal dan aktivitas peningkatan produktivitas. Manajemen halal

bermula dan berakhir dengan pendidikan yang kontinyu (Apriyantono, 2001).

E. PROSES DAN KERANGKA DALAM ANALISIS KEBIJAKAN

Analisis kebijakan merupakan sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang

menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan

dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat

dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka pemecahan masalah (Dunn, 2000).

Suatu kebijakan dirumuskan dengan menyaring dan memilih tuntutan yang harus

dipenuhi dalam waktu bersamaan, terutama disebabkan jumlah dan kualitas

sumberdaya yang terbatas dibanding tuntutan dan kebutuhan itu sendiri.

Sekalipun tindakan kebijakan dirancang sedemikian rupa untuk mencapai

tujuan-tujuannya, kebijakan tersebut tidak selalu dapat mewujudkan semua

kehendak kebijakan, kecuali disebabkan lemahnya daya antisipasi para pembuat

kebijakan maupun pendesain program dan proyek. Terganggunya implementasi

yang menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan dimungkinkan juga karena

berbagai kondisi lingkungan yang tidak teramalkan sebelumnya. Oleh sebab itu,

agar tujuan kebijakan tercapai, perlu diketahui penyebab kegagalan tersebut.

Evaluasi kebijakan dilakukan dalam suatu kerangka analitis sangat diperlukan

untuk kepentingan ini (Patria, 1999).

Masalah kebijakan merupakan nilai, kebutuhan, dan kesempatan yang belum

terpenuhi, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik.

Informasi mengenai sifat masalah dan pemecahannya dihasilkan melalui prosedur

analisis kebijakan. Demikian dapat dipahami bahwa analisi yang dilakukan

terhadap suatu kebijakan pada hakikatnya adalah merumuskan, mengevaluasi dan

menciptakan alternatif perbaikan terhadap masalah yang timbul dalam suatu

kebijakan. Analisis yang dilakukan tidak harus mencakup seluruh aspek kebijakan,

namun tergantung pada permasalahan yang berhasil dirumuskan. Selanjutnya

setelah masalah-masalah kebijakan dirumuskan, dilakukan langkah evaluasi untuk

mendapatkan informasi mengenai nilai atau harga kebijakan masa lalu dan dimasa

yang akan datang. Oleh sebab itu, dapat dilakukan evaluasi dengan berbagai

metode penelitian sosial yang tersedia (Patria, 1999). Model proses hierarki

analisis merupakan suatu alat analisis untuk memilih suatu alternatif kebijakan

yang dapat digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan. Peralatan utamanya

adalah Analytical Hierachy Process (AHP).

F. PROSES HIERARKI ANALISIS

Metode Proses Hierarki Analitik (Analytical Hierarchy Process) yang

selanjutnya disebut AHP pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, ahli

matematika dari University of Pitsburg, Amerika Serikat pada awal tahun 1970-an.

Pengamatan mendasar tentang sifat manusia, pemikiran analitik, dan pengukuran

membawa pada pengembangan suatu model yang berguna untuk memecahkan

persoalan secara kuantitatif. Proses Hierarki Analitik adalah suatu model yang luas

yang memberikan kesempatan pada perorangan atau kelompok untuk membangun

gagasan-gagasan dan mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi

mereka masing-masing dan memperoleh pemecahan yang diinginkan darinya.

Dirancang untuk lebih menampung sifat alamiah manusia ketimbang memaksa

kita ke cara berpikir yang mungkin justru berlawanan dengan hati nurani, AHP

merupakan cara yang ampuh untuk menanggulangi berbagai persoalan yang

kompleks.

Menurut Saaty (1986), AHP baik digunakan untuk menyusun model problem

dan pendapat sehingga permasalahan yang ada dapat dinyatakan secara jelas,

dievaluasi, diperbincangkan, dan diprioritaskan untuk dikaji. Proses AHP

memberikan suatu kerangka pengambilan keputusan yang efektif terhadap

persoalan kompleks dengan jalan menyederhanakan dan mempercepat proses

pengambilan suatu keputusan. Pada dasarnya, metode AHP ini memilah-milah

suatu situasi yang kompleks, tidak terstruktur ke dalam bagian-bagian tertentu;

menata bagian atau variabel ini dalam suatu susunan hierarki. Melalui serangkaian

kegiatan sistematis, AHP mensintesis penilaian-penilaian menjadi suatu taksiran

menyeluruh dari prioritas-prioritas relatif dari berbagai alternatif tindakan dengan

memberikan nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang relatif pentingnya

setiap variabel dan mensintesis berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan

variabel mana yang memiliki tingkat prioritas paling tinggi dan bertindak untuk

mempengaruhi hasil pada situasi tersebut.

Metode AHP ditujukan untuk memodelkan perihal tak terstruktur, baik dalam

bidang ekonomi, sosial, maupun manajemen. Penerapan AHP sedapat mungkin

menghindari adanya penyederhanaan dengan membuat asumsi-asumsi agar

diperoleh model yang representatif. Penerapan AHP membuka kesempatan adanya

perbedaan pendapat dan konflik sebagaimana yang ada dalam kenyataan sehari-

hari, dalam usaha mencapai konsensus (Eryatno, 1996). Sebagaimana penelitian

Oktorio (2004) tentang pemberian insentif untuk pemanfaatan limbah

menunjukkan bahwa perbedaan prioritas insentif disebabkan oleh perbedaan

kepentingan yang dibawa oleh masing-masing stakeholder.

Proses Hierarki Analitik dapat digunakan untuk merangsang timbulnya

gagasan untuk melakukan tindakan kreatif dan mengevaluasi keefektifan setiap

keputusan. Selain itu, untuk membantu para pemimpin meletakkan informasi apa

yang patut dikumpulkan guna mengevaluasi faktor-faktor yang relevan dalam

situasi yang kompleks. Proses Hierarki Analitik juga dapat digunakan untuk

melacak ketidak konsistenan pertimbangan dan preferensi peserta sehingga

pemimpin mampu menilai mutu pengetahuan para pembantu mereka dan

kemantapan pemecahan itu (Saaty, 1986).

Metode AHP mengenal tiga prinsip dalam memecahkan persoalan dengan

analisis logis eksplisit, yaitu:

1. Prinsip penyusunan hierarki

Melakukan identifikasi dari yang diamati, mempersepsikan gagasan dengan

menggunakan seperangkat pengetahuan dan metode tertentu yang kemudian

menjadi elemen-elemen pokok dari setiap persoalan sampai pada sub-bagian yang

terkecil (tersusun secara hierarki) yang berkaitan dengan realitas yang diamati

(menjadi pokok permasalahan). Metode ini memiliki bagian-bagian (hierarki) yang

terdiri dari lima sampai sembilan level. Prinsipnya bahwa realitas yang heterogen

tersebut dipecahkan dalam bagian-bagian yang sama sifat homogenitasnya

sehingga informasi dapat dipadukan ke dalam struktur suatu masalah yang

membentuk gambaran lengkap dari keseluruhan sistem.

2. Prinsip penetapan prioritas

Penetapan prioritas yang dimaksud adalah menentukan peringkat elemen-

elemen menurut tingkat kepentingannya. Tahap terpenting dari AHP ini adalah

menggunakan penilaian dengan teknik komparasi berpasangan (pairwise

comparison) terhadap elemen-elemen keputusan pada suatu tingkat hierarki

keputusan. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan nilai skala pengukuran

yang dapat membedakan setiap pendapat yang mempunyai keteraturan sehingga

memudahkan proses transformasi dalam perhitungan matematis dari bentuk

pendapat (kualitatif) ke bentuk nilai angka (kuantitatif).

3. Prinsip konsistensi logis

Konsistensi logis menjamin bahwa semua elemen dikelompokkan secara logis

dan diperingatkan secara konsisten sesuai dengan kriteria yang logis. Proses

Hierarki Analitik dapat digunakan dengan tingkat keandalan tinggi dalam bidang

perencanaan, penentuan prioritas, dan alokasi sumberdaya. Proses Hierarki

Analitik menghasilkan pemodelan tunggal yang sederhana, mudah dimengerti,

luwes, dan dinamis (Saaty, 1986).

III. METODE PENELITIAN

A. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

khususnya di kota Bogor dan Jakarta sebagai tempat domisili responden yaitu

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta; Lembaga Pengkajian Pangan,

Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, Bogor; Badan Pengawas

Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, Jakarta; Direktorat Pengawasan dan

Pengendalian Mutu Barang Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Departemen Perdagangan RI, Jakarta; Departemen Pertanian RI, Jakarta; Dewan

Perwakilan Rakyat RI, Jakarta; Departemen Agama RI, Jakarta dan Institut

Pertanian Bogor, Bogor.

Penelitian ini dilaksanakan selama lima bulan, Maret sampai dengan Juli

2008.

B. DESAIN PENELITIAN

Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif sesuai

dengan tujuan penelitian untuk menguraikan sifat-sifat suatu keadaan. Penelitian

ini dilakukan dengan menggunakan metode survei pada sejumlah responden yang

merupakan stakeholder kebijakan terutama konsumen dengan tingkat pendidikan

minimal sarjana yang berada di Bogor dan Jakarta. Wawancara pada penelitian ini

dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang isu strategis penanganan

kehalalan pangan yang akan digunakan sebagai acuan identifikasi atribut hierarki

pada proses AHP.

Atribut hierarki selanjutnya digunakan dalam wawancara pada proses AHP

terhadap beberapa responden ahli yang dianggap sebagai pakar dalam kebijakan

pangan halal nasional. Proses ini diperlukan untuk mendapatkan informasi tentang

aspirasi dan persepsi stakeholder terhadap kebijakan penanganan kehalalan di

Indonesia.

Gambar 1. Bagan pendekatan penentuan alternatif dan prioritas kebijakan penanganan kehalalan pangan dengan teknik AHP

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan responden dan studi

pustaka. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat pernyataan secara

sistematis dan akurat mengenai data yang diperoleh selama penelitian.

Alternatif Prioritas Kebijakan Penanganan Kehalalan Pangan

Nasional

Acuan Identifikasi Atribut Hierarki

Analitycal Hierarchy Process (AHP)

Identifikasi Isu strategis Penanganan Kehalalan Pangan

Nasional

Studi Pustaka

Pengumpulan Data

Analisis Data

Penyesuaian Alternatif Kebijakan

Penentuan Judul dan Tujuan Penelitian

Kesimpulan

C. TAHAPAN PENELITIAN

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahapan sesuai gambar 2.

Gambar 2. Bagan tahapan penelitian.

D. PENGUMPULAN DATA

1. Data Sekunder.

Data sekunder pada penelitian ini didapatkan dengan menggunakan metode

studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan

mengutip pendapat dari berbagai sumber untuk mendapatkan data yang

mendukung data penelitian. Data sekunder diperlukan untuk mengetahui kondisi

saat ini tentang implementasi kebijakan pangan halal nasional di Indonesia. Data

sekunder antara lain mengenai:

• Jumlah perusahaan industri pangan berdasarkan klasifikasi lapangan usaha

Indonesia dan skala usaha (besar, sedang, kecil, dan rumahtangga).

• Jumlah perusahaan yang telah memperoleh sertifikat halal.

Sumber data sekunder adalan Biro Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga

Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia

(LPPOM MUI).

2. Data Primer

Data primer didapatkan melalui beberapa tahapan penelitian. Tahapan

pertama pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang

isu strategis penanganan kehalalan pangan yang akan dijadikan sebagai bahan

acuan identifikasi atribut hierarki pada proses selanjutnya. Metode yang

digunakan pada tahapan ini adalah survei pada sejumlah responden yang

merupakan stakeholder kebijakan pangan halal terutama konsumen.

Beberapa poin yang digali pada tahapan ini adalah persepsi tentang kondisi

kebijakan penanganan kehalalan pangan nasional, pihak-pihak yang

bertanggung jawab dan memiliki kepentingan terhadap kebijakan, tujuan yang

ingin dicapai dari penerapan sebuah kebijakan, dan saran kebijakan

penanganan kehalalan pangan yang harus ditetapkan ke depan. Poin-poin ini

dirumuskan dalam sebuah discussion guide yang digunakan pada wawancara

mendalam (indepht interview). Adapun rincian discussion guide dapat dilihat

pada lampiran 7.

Responden pada tahapan ini adalah stakeholder kebijakan terutama

konsumen dengan tingkat pendidikan minimal sarjana yang berada di Bogor

dan Jakarta yang berjumlah 16 orang yang mewakili elemen pengamat,

akademisi, dunia usaha, dan konsumen (mahasiswa dan ibu rumah tangga)

sebagaimana terlihat pada lampiran 6. Penentuan responden ini menggunakan

teknik purposive sampling sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu untuk

menggambarkan penanganan kehalalan pangan sebagaimana adanya,

memperoleh pemahaman, dan menggembangkan suatu penjelasan teoritis

tentangnya. Tujuan ini menjadikan dalam pemilihan responden, pemilihan

tidak mengutamakan patokan keterwakilan populasi, melainkan keterwakilan

aspek permasalahan. Sebagai implikasinya, responden harus dipilih secara

sengaja (purposif) dan lazimnya dalam jumlah kecil (Sitorus, 1998).

Tahapan selanjutnya digunakan metode survei dengan Proses Hierarki

Analisis atau Analytical Hierarchy Process (AHP). Tahapan ini dilakukan

untuk mendapatkan informasi tentang aspirasi dan persepsi pakar dalam

kebijakan pangan halal yang dijadikan responden ahli terhadap kebijakan

penanganan kehalalan pangan di Indonesia.

Kuesioner pada tahapan ini berisi pernyataan tertulis mengenai prioritas

kebijakan yang dirasa penting oleh responden dengan membandingkan tingkat

kepentingan secara berpasangan antara faktor-faktor yang tersedia. Pertanyaan

yang terdapat dalam kuesioner diajukan secara langsung kepada responden

melalui wawancara. Adapun rincian kuesioner dapat dilihat pada lampiran 8.

Wawancara pada tahapan ini dilakukan dengan beberapa orang pakar

kebijakan pangan halal yang dijadikan responden ahli dengan kriteria yaitu

pemerintahan/eksekutif, legislatif, konsumen, dan akademisi. Secara umum

pihak yang dijadikan responden dalam tahapan ini adalah ahli dari Yayasan

Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta; Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-

obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, Bogor; Badan Pengawas

Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, Jakarta; Departemen Perdagangan RI,

Jakarta; Departemen Pertanian RI, Jakarta; Dewan Perwakilan Rakyat RI,

Jakarta; Departemen Agama RI, Jakarta dan Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Ahli yang diwawancarai sebanyak delapan orang, yaitu:

1. Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta

2. Kepala Sub Bidang Pangan Halal Badan Pengawas Pangan, Obat-obatan

dan Kosmetika, Jakarta

3. Pengurus dan Auditor Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan

Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, Bogor.

4. Kepala Laboratorium Uji Kehalalan Produk Direktorat Pengawasan dan

Pengendalian Mutu Barang Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Departemen Perdagangan RI, Jakarta

5. Kepala Sub Bidang Keamanan Pangan Departemen Pertanian RI, Jakarta.

6. Kepala Sub Bidang Produk Halal Departemen Agama RI, Jakarta.

7. Anggota Komisi XIII DPR RI, Jakarta.

8. Dosen/Staf Pengajar Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas

Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor, Bogor.

E. ANALISIS DATA

Analisis Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk menggambarkan kondisi umum penanganan

kehalalan pangan di Indonesia saat ini, berupa faktor-faktor yang mempengaruhi

kebijakan yang mendukung analisis data selanjutnya. Analisis data pada penelitian

ini dilakukan dengan reduksi data yaitu pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari wawancara

mendalam yang dilakukan untuk mendapatkan acuan identifikasi atribut hierarki.

Sebagaimana menurut Sitorus, reduksi data dilakukan dengan meringkas data,

mengkode, dan menyajikan dalam tabel.

Analisis dengan AHP

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode AHP. Analisis ini

dilakukan secara bertahap dan sistematis dengan mengurutkan prioritas berbagai

faktor berpengaruh terhadap penanganan kehalalan pangan nasional yang

didapatkan dari penggalian isu strategis yang menjadi acuan atribut hierarki.

Perhitungan dalam analisis ini berasal dari hasil isian kuesioner responden ahli.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan program komputer Expert choice

2000 for Windows. Diagram alir AHP dapat di lihat pada gambar 3.

Adapun langkah-langkah penggunaan AHP dalam penelitian ini adalah:

1) Membuat Struktur Hierarki

Masalah yang akan diselesaikan diuraikan menjadi unsur-unsur yang pada

penelitian ini disesuaikan dengan hasil penggalian isu strategis berupa acuan

atribut hierarki, yaitu level 0 untuk fokus, level 1 untuk tujuan , level 3 untuk

aktor, level 4 untuk subaktor, dan level 5 untuk alternatif. Struktur hierarki

ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3. Struktur hierarki pemilihan kebijakan penanganan kehalalan

pangan

Tujuan yang perlu ditetapkan pada pembuatan kebijakan pangan halal nasional

ditunjukkan dengan T1, T2, T3, T4, T5, dan T6. Mengacu pada penggalian isu

strategis yang dilakukan untuk menggali isu strategis tentang tujuan

diterapkannya kebijakan pangan halal nasional yaitu:

T1 = Adanya jaminan halal bagi konsumen (muslim) terhadap produk

pangan yang beredar.

T2 = Adanya kepastian/jaminan halal terhadap produk pangan yang

memiliki label halal

T3 = Adanya jaminan ketersediaan pangan halal di tengah-tengah

masyarakat

T4 = Peningkatan perkembangan dunia usaha (industri pangan) dengan

meningkatnya nilai jual (pemasaran) produk

T5 = Munculnya kesadaran halal (terutama untuk makanan) di tengah-

tengah masyarakat

T6 = Munculnya kesadaran produsen (industri pangan) untuk memberikan

jamiman halal terhadap produknya

Studi Kebijakan Penanganan Kehalalan Pangan di Indonesia

T1 T2 T3 T4 T5 T6

A1 A2 A3 A4 A5

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

Fokus

Tujuan

Aktor

Alternatif

Aktor yang terlibat dan bertanggungjawab pada kebijakan pangan halal

ditunjukkan dengan A1, A2, A3, A4, dan A5 dimana masing-masing mewakili

stakeholder yaitu:

A1 = Pemerintah

A2 = Legislatif

A3 = Dunia Usaha

A4 = Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)

A5 = Konsumen

Bagian akhir struktur merupakan Alternatif Strategi. Strategi penanganan

kehalalan pangan ditunjukkan dengan S1, S2, S3, S4, S5, S6, dan S7 yaitu:

S1 = Penerapan kebijakan pangan halal (sertifikasi dan labelisasi) yang

difasilitasi oleh pemerintah sehingga menyentuh semua level industri

pangan (khususnya UMKM)

S2 = Peningkatan sosialisasi dan edukasi hidup halal kepada semua lapisan

masyarakat melalui sarana-sarana komunikasi (jurnal, website, sms)

dan pembentukan pilot project halal (zona halal dan komunitas peduli

halal)

S3 = Peningkatan konsultasi dan pembinaan yang kontinyu terhadap

produsen/industri pangan terhadap produknya

S4 = Penerapan kebijakan label haram (untuk produk haram)

S5 = Peningkatan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal di tengah-tengah

industri pangan

S6 = Penerapan sanksi hukum yang tegas kepada terhadap pihak yang

melanggar kebijakan halal

S7 = Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan halal

2) Komparasi Berpasangan

Langkah kedua adalah komparasi berpasangan, yakni membandingkan setiap

elemen dengan elemen lainnya pada setiap tingkat skala komparasi yang

berdasarkan penilaian Saaty (1986). Tingkat validitas pendapat tergantung

pada konsistensi dan akurasi pendapat. Skala komparasi Saaty dapat dilihat

pada Tabel 1.

Tabel 1. Skala komparasi berpasangan

Tingkat Kepentingan

Definisi

1 Sama penting 3 Sedikit lebih penting 5 Jelas lebih penting 7 Sangat jelas lebih penting 9 Pasti/mutlak lebih penting(kepentingan yang ekstrim)

2,4,6,8 Jika ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan 1/(1-9) Kebalikan nilai tingkat kepentingan dari skala 1-9

Sumber: Saaty (1986)

3) Pengukuran Konsistensi

Pengukuran konsistensi dilakukan sebagai syarat apakah prioritas yang didapat

dari strategi dan alternatif merupakan penilaian yang logis. Nilai rasio

konsistensi yang lebih kecil atau sama dengan 0,1 merupakan nilai yang

mempunyai tingkat konsistensi baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian nilai rasio konsistensi merupakan tolak ukur bagi konsisten

atau tidaknya suatu hasil komparasi berpasangan dalam suatu matriks pendapat

(Saaty, 1986).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KONDISI KEBIJAKAN PANGAN HALAL SAAT INI

Hasil penggalian isu strategis kebijakan pangan halal yang dilakukan dengan

wawancara mendalam (indepht interview) untuk melihat kondisi saat ini tentang

kebijakan penanganan kehalalan pangan di Indonesia menunjukkan masih terdapat

banyak persepsi ditengah-tengah masyarakat mengenai eksistensi dan efektivitas

kebijakan. Melalui analisis deskriptif yang dilakukan terhadap data yang ada,

didapatkan lima isu strategis yang menjadi persepsi mayoritas responden seperti

terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Isu strategis tentang kondisi kebijakan penanganan kehalalan pangan No Isu Strategis 1 Masih menimbulkan hambatan aksesibilitas (terutama dari sisi biaya) bagi industri pangan

terutama industri menengah, kecil dan rumah tangga.

2 Implementasi kebijakan penanganan kehalalan pangan masih kurang efektif disebabkan

gerak tim gabungan (instansi terkait yang menjadi pelaksana) belum terpadu.

3 Karena upaya pemerintah belum maksimal untuk memfasilitasi aksesibilitas dunia usaha

pangan untuk memperoleh sertifikasi halal maka kebijakan yang ada saat ini masih

relevan untuk diterapkan.

4 Belum memiliki kekuatan hukum yang jelas dan mengikat.

5 Kebijakan yang diterapkan saat ini masih belum tersosialisasikan dengan baik ke

masyarakat terutama kepada industri pangan sebagai pelaku utama (produsen).

Kebijakan pangan halal saat ini secara aplikasi ditangani oleh tim gabungan

yang terdiri dari tiga unsure instansi yaitu LPPOM MUI, Badan POM, dan

Departemen Agama. Adanya tim gabungan dalam penanganan kehalalan pangan

terutama pada proses audit produk untuk sertifikasi halal ini sering menimbulkan

permasalahan tersendiri di lapangan. Hasil penelitian Marina (2003) tentang sistem

sertifikasi dan labelisasi halal di Indonesia mengungkapkan bahwa adanya tim

gabungan dari tiga instansi dalam proses ini telah menimbulkan kesulitan

tersendiri terutama dalam hal pengerahan tenaga dan pengaturan waktu, misalnya

untuk audit ke daerah. Adanya tim gabungan ini dirasakan telah memperpanjang

birokrasi dan meningkatkan biaya produksi.

Kebijakan penanganan kehalalan pangan yang belum sepenuhnya difasilitasi

pemerintah menjadikan kebijakan yang ada saat ini masih relevan meskipun

mengakibatkan biaya produksi yang dikeluarkan industri pangan meningkat. Di

sisi lain, pihak industri pangan baru bisa mendapatkan sertifikat halal setelah

melunasi seluruh biaya sertifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Hal inilah

yang menjadi salah satu faktor penyebab masih belum efektifnya kebijakan

penanganan kehalalan pangan disamping proses sosialisasi tentang pentingnya

kehalalan pangan pada masyarakat terutama industri.

Marina (2003) menyatakan dalam laporan penelitiannya bahwa kebijakan

penanganan kehalalan pangan yang menyangkut sertifikasi dan labelisasi sampai

saat ini masih belum efektif. Hingga tahun 2001, baru 315 perusahaan atau sekitar

0.36% yang telah memiliki sertifikat halal. Tahun 2002, dengan asumsi jumlah

industri tidak bertambah, efektivitas baru mencapai 0.71% (624 perusahaan).

Efektivitas ini akan semakin rendah jika sasaran sertifikasi juga mencakup

industri rumah tangga, restoran, rumah makan dan jasa boga, dimana efektivitas

baru mencapai 0.07%. Setelah berjalan kurang lebih 10 tahun (2006), efektivitas

kebijakan ini tidak mengalami perkembangan signifikan. Jumlah industri pangan

yang merupakan gabungan industri besar, sedang, kecil, dan industri rumah tangga

sebanyak 1.209.172 perusahaan dan yang sudah tersertifikasi sebanyak 847

perusahaan maka efektivitas kebijakan mencapai 0.07 %.

Tabel 3. Jumlah industri pangan tahun 2004-2006

Tahun Besar dan

sedang Kecil Rumahtangga Total

Tersertifikasi halal*

(%)

2004 4.638 67.822 802.555 875.015 723 0.080

2005 4.722 69.134 959.122 1.032.978 776 0.075

2006 5.478 67.144 1.136.550 1.209.172 847 0.070

BPS, *LPPOM MUI 2008

Berdasarkan data pertumbuhan industri pangan dan implemetasi kebijakan

penanganan kehalalan pangan terutama sertifikasi dan labelisasi pada industri yang

terdapat pada Tabel 3, terlihat bahwa kebijakan penanganan halal di Indonesia saat

ini memerlukan perbaikan agar efektivitas penerapan kebijakan sesuai dengan

harapan. Perbaikan tersebut meliputi beberapa hal, yaitu kejelasan instansi

a

a

pemegang otoritas serta peranannya dalam penetapan dan penerapan kebijakan

penanganan kehalalan pangan, kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dihasilkan dari

sebuah kebijakan yang diterapkan, dan alternatif strategi kebijakan yang harus

ditetapkan dalam penanganan kehalalan pangan.

Hasil penelitian juga memunculkan beberapa isu strategis dan faktor yang

berpengaruh terhadap penetapan dan penerapan kebijakan yang bisa dilihat pada

Tabel 4. Hasil ini kemudian dijadikan sebagai acuan identifikasi atribut hierarki

pada proses AHP untuk mengetahui persepsi pakar kebijakan tentang penetapan

dan penerapan kebijakan penanganan kehalalan pangan.

Tabel 4. Faktor berpengaruh dan isu strategis tentang penanganan kehalalan pangan nasional.

No Faktor/ Isu Strategis Goal/tujuan yang ingin dihasilkan dari sebuah kebijakan yang diterapkan

1 Adanya jaminan halal bagi konsumen (muslim) terhadap produk pangan yang beredar. 2 Adanya kepastian/jaminan halal terhadap produk pangan yang memiliki label halal 3 Adanya jaminan ketersediaan pangan halal pada masyarakat 4 Peningkatan perkembangan dunia usaha (industri pangan) dengan meningkatnya nilai

jual (pemasaran) produk 5 Munculnya kesadaran halal (terutama untuk makanan) di tengah-tengah masyarakat 6 Munculnya kesadaran produsen (industri pangan) untuk memberikan jamiman halal

terhadap produknya Aktor pemegang otoritas dalam penetapan dan penerapan kebijakan penanganan kehalalan pangan

1 Pemerintah 2 Legislatif 3 Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) 4 Konsumen 5 Dunia Usaha

Alternatif strategi kebijakan yang harus di tetapkan dalam penanganan kehalalan pangan

1 Penerapan kebijakan pangan halal (sertifikasi) yang difasilitasi oleh pemerintah sehingga menyentuh semua level industri pangan (khususnya UMKM)

2 Peningkatan sosialisasi dan edukasi hidup halal kepada semua lapisan masyarakat melalui sarana-sarana komunikasi (jurnal, website, sms) dan pembentukan pilot project halal (zona halal dan komunitas peduli halal)

3 Peningkatan konsultasi dan pembinaan yang kontinyu terhadap produsen/industri pangan terhadap produknya

4 Penerapan kebijakan label haram (untuk produk haram) 5 Peningkatan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal di kalangan industri pangan 6 Penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap terhadap pihak yang melanggar

kebijakan halal 7 Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan halal

B. PERUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PENANGANAN KEHALALAN

PANGAN

Tujuan Penerapan Kebijakan Penanganan Kehalalan Pangan

Analisis kebijakan pangan halal, dalam hal ini tujuan penerapan kebijakan

dilakukan berdasarkan hasil penetapan bobot dan prioritas untuk setiap elemen

dari struktur hierarki yang telah dikonstruksi. Penetapan nilai prioritas untuk setiap

elemen tersebut diperoleh dari hasil perhitungan terhadap pendapat yang diberikan

responden yang dianggap memahami permasalahan yang akan dipecahkan.

Tujuan penerapan kebijakan penanganan kehalalan pangan di Indonesia

dikelompokkan dalam enam capaian besar yaitu (1) adanya jaminan halal bagi

konsumen (muslim) terhadap produk pangan yang beredar, (2) adanya

kepastian/jaminan halal terhadap produk pangan yang memiliki label halal,

(3) adanya jaminan ketersediaan pangan halal pada masyarakat, (4)

peningkatan perkembangan dunia usaha (industri pangan) dengan

meningkatnya nilai jual (pemasaran) produk, (5) munculnya kesadaran halal

(terutama untuk makanan) di tengah-tengah masyarakat, (6) munculnya

kesadaran produsen (industri pangan) untuk memberikan jamiman halal

terhadap produknya. Hasil perhitungan nilai prioritas elemen tujuan penerapan

kebijakan dengan menggunakan program komputer untuk Analisis AHP Expert

Choice 2000 for Windows secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Nilai prioritas elemen tujuan penerapan kebijakan.

Urutan Tujuan Nilai Prioritas

1 (T6) Munculnya kesadaran produsen (industri pangan) untuk memberikan jamiman halal terhadap produknya

0.236

2 (T1) Adanya jaminan halal bagi konsumen (muslim) terhadap produk pangan yang beredar.

0.196

3 (T2) Adanya kepastian/jaminan halal terhadap produk pangan yang memiliki label halal

0.196

4 (T3) Adanya jaminan ketersediaan pangan halal pada masyarakat

0.165

5 (T5) Munculnya kesadaran halal (terutama untuk makanan) di tengah-tengah masyarakat

0.156

6 (T4) Peningkatan perkembangan dunia usaha (industri pangan) dengan meningkatnya nilai jual (pemasaran) produk

0.051

Rasio Inkonsistensi 0.01

Tabel 5. menunjukkan bahwa prioritas tertinggi penentuan tujuan penerapan

kebijakan penanganan kehalalan pangan adalah munculnya kesadaran produsen

(industri pangan) untuk memberikan jaminan halal terhadap produknya (nilai

0.236). Kesadaran produsen untuk menjamin kehalalan produk yang dihasilkan

sangat penting karena produsen adalah pihak yang memegang peranan kunci

dalam produksi pangan. Tanpa adanya kesadaran atau minimal keinginan dari

produsen untuk menjaga atribut mutu (halal) produk pangan yang dihasilkan,

maka setiap kebijakan yang diterapkan tetap tidak akan berjalan secara efektif

meskipun mengandung konsekuensi tertentu terhadap pelanggarnya.

Sampai saat ini, pangan merupakan sektor usaha yang dianggap sangat

menjanjikan oleh kalangan dunia usaha. Hal ini terbukti dari data BPS yang

menunjukkan bahwa jumlah total industri pangan baik makanan dan minuman

berdasarkan klasifikasi lapangan usaha Indonesia mengalami peningkatan setiap

tahunnya. Tabel 3 menunjukkan perkembangan industri pangan berdasarkan skala

industrinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2004-2006). Meskipun pada

tahun 2005 mengalami penurunan rata-rata 2.88% untuk industri kecil, namun

secara keseluruhan industri pangan mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun

sebesar 17.56 % (BPS,2007).

Prospek dan peningkatan pertumbuhan industri pangan ini sudah selayaknya

diimbangi dengan dengan kesadaran para pelaku dunia usaha untuk memberikan

perlindungan terhadap konsumen (khususnya halal) sebagai salah satu bentuk

palayanan disamping motif utama untuk mencari keuntungan. Adanya kesadaran

pelaku dunia usaha, diharapkan tidak akan ditemukan lagi kasus kecurangan dalam

industri pangan khususnya tentang kehalalan produk, untuk mendapatkan

keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kepentingan konsumen.

Berdasarkan itulah mengapa para responden yang merupakan pakar kebijakan

pangan nasional menempatkan kesadaran produsen ini sebagai prioritas utama.

Prioritas kedua yaitu adanya jaminan halal bagi konsumen (muslim) terhadap

produk pangan yang beredar dan adanya kepastian/jaminan halal terhadap produk

pangan yang memiliki label halal. Kedua prioritas ini memiliki nilai yang sama

yaitu 0.196. Jaminan halal bagi konsumen muslim terhadap produk pangan yang

beredar merupakan sebuah konsekuensi logis diterapkannya kebijakan penanganan

kehalalan pangan. Diterapkannya kebijakan penanganan kehalalan pangan secara

konsisten diharapkan mampu untuk menciptakan ketenangan

beraktivitas/konsumsi masyarakat muslim sebagai salahsatu wujud perlindungan

konsumen. Jaminan halal ini tidak hanya berlaku pada produk yang beredar di

tengah-tengah masyarakat, namun juga ditekankan pada produk pangan yang telah

mencantumkan label halal. Marina (2003) menyatakan bahwa terdapat produk

pangan dipasaran yang mencantumkan label halal namun tidak memiliki sertifikat

halal.

Prioritas selanjutnya berturut-turut adalah adanya jaminan ketersediaan

pangan halal di tengah-tengah masyarakat (nilai 0.165) dan munculnya kesadaran

halal (terutama untuk makanan) di tengah-tengah masyarakat (nilai 0.156).

Jaminan ketersediaan pangan halal erat hubungannya dengan kebijakan ditetapkan

dan merupakan tindaklanjut dari penetapan prioritas utama tujuan penetapan

kebijakan. Kesadaran produsen untuk menjamin kehalalan produk pangan yang

dihasilkan diharapkan bisa menjawab tuntutan ketersediaan pangan halal di

tengah-tengah masyarakat disamping penetapan kebijakan yang menyangkut

ketahanan pangan dan penanganan kehalalan pangan. Selain itu, kesadaran halal

pada masyarakat merupakan faktor pendukung ketersediaan pangan halal.

Penelitian Nurul (2007) menyebutkan bahwa sebagian besar konsumen (54%)

tidak menjadikan halal sebagai pertimbangan utama. Lemahnya kesadaran

masyarakat menjadi hambatan tersendiri bagi upaya penyediaan pangan halal.

Oleh karenanya alternatif kebijakan pananganan kehalalan pangan kedepan juga

harus mempertimbangkan aspek sosialisasi dan edukasi.

Peningkatan perkembangan dunia usaha terutama dengan meningkatnya nilai

penjualan dan pemasaran produk pangan menempati prioritas terakhir dalam

penentuan tujuan penerapan kebijakan pangan yaitu 0.051. Penilaian ini sangat

wajar dikarenakan posisi para pengusaha pangan khususnya usaha besar

(Multinational Company) sangat kuat ditengah mulai tumbuhnya kesadaran halal

di tengah-tengah konsumen muslim. Tumbuhnya kesadaran ini berakibat pada

permintaan akan produk-produk halal baik dalam negeri maupun global terus

mengalami peningkatan. Peningkatan pasar produk halal dalam negeri akan terus

meningkat karena mayoritas penduduk Indonesia beraga Islam (88%).

Sementara itu, besarnya penduduk muslim dunia yang tersebar di beberapa

negeri muslim dan negara besar di Eropa dan Amerika menjadi pasar yang sangat

potensial bagi produk halal. Volume perdagangan di pasar Asia Tenggara

menunjukkan bahwa pada tahun 2006 ekspor produk halal mencapai 100 juta

dollar. Jumlah ini mengalami peningkatan 100% dibandingkan tahun sebelumnya,

yang hanya mencapai 50 juta dollar. Sementara volume perdagangan produk halal

dunia mencapai angka 200 milyar dollar. Data lain menyebutkan bahwa industri

produk halal mencapai 547 milyar dollar dan dalam waktu dekat mencapai 1

trilyun dollar (www.isei.or.id) bahkan untuk Uni Eropa potensi pasar yang dimiliki

produk halal nilainya mencapai 15 milyar euro.

Aktor Penerapan Kebijakan Penanganan Kehalalan Pangan

Pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam penetapan dan

pelaksanaan kebijakan penanganan kehalalan pangan di Indonesia. Bersadarkan

hasil penilain prioritas aktor kebijakan pangan halal, pemerintah memiliki nilai

tertinggi (0.236) disusul legislatif dengan nilai (0.199). Hal ini sesuai dengan isu

strategis kebijakan pangan halal yang ditemukan pada tahap awal. Kebijakan

pangan yang diterapkan saat ini seringkali mendapatkan permasalahan dalam

tataran aplikasi. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum adanya payung

hukum yang jelas mengenai penanganan kehalalan pangan.

Saat ini, penanganan kehalalan masih berlindung pada Undang-undang No. 7

tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen dan No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta beberapa

peraturan pelaksanaan lainnya seperti Menteri Kesehatan RI No.

924/Menkes/SK/VII/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label

Makanan dan nota kesepahaman beberapa instansi terkait. Kondisi ini

mengakibatkan munculnya pertanyaan pada beberapa kalangan mengenai

kerangka penjaminan kehalalan pangan yang menyangkut standar baku

penanganan kehalalan pangan (hulu-hilir), instansi yang terlibat berikut ruang

lingkup kewenangannya, dan konsekuensi terhadap pelanggaran pangan halal.

Diperlukan sebuah payung hukum yang jelas dan tegas mengenai penanganan

kehalalan pangan oleh lembaga yang memiliki wewenang yaitu pemerintah dan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.

Pemunculan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jaminan Produk

Halal yang diinisiasi oleh pemerintah merupakan kebijakan yang ditempuh oleh

negara (melalui lembaga atau pejabatnya untuk menetapkan hukum, mana yang

perlu diganti atau perlu diubah, atau hukum mana yang perlu dipertahankan, atau

hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu

penyelenggaraan negara atau pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan

tertib sehingga tujuan negara (seperti mensejahterahkan rakyat) secara bertahap

dan terencana dapat terwujud.

Tabel 6. Nilai prioritas elemen aktor kebijakan penanganan kehalalan pangan. Urutan Aktor Nilai

Prioritas 1 (A1) Pemerintah 0.236

2 (A2) Legislatif 0.199

3 (A4) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) 0.182

4 (A5) Konsumen 0.164

5 (A3) Dunia Usaha 0.129


Pada tataran penerapan kebijakan, instrumen pelaksana kebijakan penanganan

kehalalan pangan saat ini masih cukup relevan untuk dipertahankan dengan

beberapa perbaikan agar lebih efektif dan efisien. Sebagaimana diungkapkan oleh

responden konsumen (pengurus harian YLKI) bahwa implementasi kebijakan

publik sangat terkait dengan kepercayaan masyarakat. Apalagi untuk isu sensitif

seperti halal, maka masyarakat tentunya ingin melihat konsistensi, wibawa,

integritas para pengambil keputusan, baik dalam implementasi maupun

pengawasan kebijakan tersebut.

Badan POM bersama dengan dengan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)

dan Departemen Agama RI, telah melakukan beberapa aktivitas implementasi

kebijakan pangan yang ada dalam sebuah tim gabungan. Tim ini melakukan audit

sebagai bagian dari proses sertifikasi halal meskipun masih perlu dilakukan

perbaikan seperti penyempurnaan tata cara sertifikasi halal dengan memperpendek

mata rantai proses persetujuan. Selain melakukan audit halal, Badan POM bersama

instansi lainnya harus melakukan proses untuk memastikan pelaksanaan sistem

jaminan halal pada industri pangan dan melakukan sosialisasi serta edukasi hidup

halal baik kepada masyarakat maupun dunia usaha.

Alternatif Kebijakan Penanganan Kehalalan Pangan

Pilihan alternatif strategi kebijakan penanganan kehalalan pangan mengerucut

pada usaha penerapan kebijakan pangan halal (misalnya sertifikasi) yang

difasilitasi oleh pemerintah sehingga menyentuh semua level industri pangan

seperti usaha menengah, kecil dan rumahtangga sebagai prioritas utama dengan

nilai 0.230.

Tabel 8. Nilai prioritas elemen alternatif kebijakan penanganan kehalalan pangan.

Urutan Alternatif Kebijakan Nilai Prioritas

1 (S1) Penerapan kebijakan pangan halal (sertifikasi) yang difasilitasi oleh pemerintah sehingga menyentuh semua level industri pangan (khususnya UMKM)

0.230

2 (S5) Peningkatan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal di kalangan industri pangan

0.200

3 (S6) Penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap terhadap pihak yang melanggar kebijakan halal

0.188

4 (S3) Peningkatan konsultasi dan pembinaan yang kontinyu terhadap produsen/industri pangan terhadap produknya

0.125

5 (S2) Peningkatan sosialisasi dan edukasi hidup halal kepada semua lapisan masyarakat melalui sarana-sarana komunikasi (jurnal, website, sms) dan pembentukan pilot project halal (zona halal dan komunitas peduli halal)

0.105

6 (S7) Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan halal

0.103

7 (S4) Penerapan kebijakan label haram (untuk produk haram)

0.048


Harus diakui bahwa pembiayaan adalah aspek yang selama ini menghambat

dan menjadikan kebijakan penanganan kehalalan pangan di Indonesia

efektivitasnya masih belum optimal. Belum optimalnya efektivitas ini dapat dilihat

dari jumlah industri pangan yang ada dengan jumlah industri pangan yang sudah

disertifikasi yang sebagian besar merupakan industri pangan dengan skala

menengah besar. Data LPPOM MUI menunjukkan bahwa jumlah industri dengan

skala menengah besar mencapai lebih dari 70 % dari total industri pangan yang

ada. Padahal, jumlah industri pangan yang tergolong industri kecil atau rumah

tangga mencapai 99.55 % dari total industri pangan yang ada (BPS, 2007).

Kalangan dunia usaha pangan terutama industri kecil dan rumahtangga

melihat, adanya kebijakan yang membebankan pembiayaan dalam proses

penjaminan (legislasi) kehalalan produk yang dihasilkan adalah sebuah

permasalahan tersendiri. Dengan permodalan yang terbatas, industri kecil dan

rumahtangga tidak akan mampu untuk melakukan proses legislasi (sertifikasi)

kehalalan produknya. Sebagaimana diungkapkan oleh ketua Gabungan Pengusaha

Makanan dan Minuman Indonesia (GPMMI) Thomas Darmawan bahwa biaya

proses seritifikasi halal masih tergolong mahal untuk beberapa pengusaha terutama

untuk industri kecil dan rumahtangga.

Kondisi kebijakan penanganan kehalalan pangan yang membebankan biaya

legislasi (sertifikasi) kepada industri pangan dan ketidakmampuan sebagian

industri kecil dan rumahtangga dalam mengimplementasikannya akan

menyebabkan permasalahan tersendiri. Dengan adanya proses edukasi dan

sosialisasi kepada semua pihak terutama masyarakat sebagai konsumen tentang

pentingnya kehalalan pangan berikut produk pangan yang berlabelisasi halal, akan

mengakibatkan munculnya kecenderungan masyarakat untuk melakukan konsumsi

hanya pada produk-produk pangan yang bersertifikasi dan meninggalkan produk-

produk pangan yang tidak bersertifikasi. Hal ini dikarenakan masyarakat telah

memiliki sebuah persepsi bahwa produk pangan yang tidak bersertifikasi

diragukan kehalalannya. Sebagaimana menurut Setiadi (2003) yang menyatakan

bahwa perilaku konsumen dalam memutuskan untuk bertransaksi dipengaruhi

persepsinya terhadap fakta yang dihadapi. Fakta ini dikhawatirkan akan

berdampak buruk bagi industri kecil dan rumahtangga dan tentunya akan memukul

sektor ekonomi mikro.

Sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan di atas, maka

sebagaimana hasil penilaian prioritas strategi kebijakan penanganan kehalalan

pangan, harus diterapkan sebuah kebijakan dimana pemerintah memfasilitasi

proses penanganan kehalalan pangan. Pada tataran aplikatif, pemerintah dapat

menerapkan beberapa program aksi agar kebijakan penanganan kehalalan pangan

dapat berjalan secara efektif dan efisien serta dapat diakses oleh seluruh dunia

usaha pangan terutama industri kecil dan rumahtangga seperti pemberian fasilitas

kemudahan bahwan subsidi bagi industri kecil dan rumahtangga untuk

mendapatkan sertifikasi halal, pembuatan mekanisme/standar baku penanganan

kehalalan pangan, dan edukasi kepada dunia usaha tentang pentingnya dan

mekanisme penanganan kehalalan pangan.

Pembuatan mekanisme/standar baku penanganan kehalalan pangan oleh

pemerintah dapat mengacu pada sistem jaminan mutu pangan yang ada atau pada

sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Dalam penanganan

kehalalan pangan ini, LPPOM MUI telah menetapkan mekanisme pengendalian

kehalalan pangan bagi produk yang telah mendapatkan sertifikasi pangan. Sistem

ini biasa disebut Sistem Jaminan Halal. Sebagaimana penilaian prioritas strategi

kebijakan yang dilakukan, Sistem Jaminan Halal untuk mengendalikan kehalalan

pangan menempati urutan kedua dengan nilai 0.200.

Menurut para responden, pelaksanaan Sistem Jaminan Halal ini diperlukan

untuk menjaga kualitas kehalalan produk yang sudah mendapatkan sertifikasi halal

dan sebagai sebuah komitmen kepedulian dan kesadaran konsumen dalam

melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen. Namun, responden

akademisi (dosen IPB) memberikan catatan bahwa Sistem Jaminan Halal ini

semestinya juga memuat petunjuk/pedoman yang tegas tentang jenis produk/bahan

yang perlu disertifikasi dan yang tidak perlu seperti semua makanan halal, kecuali

yang jelas keharamannya sehingga lebih efisien.

Sistem jaminan halal juga seharusnya diterapkan dalam tataran pemerintah

sebagai pihak utama pelaksana kebijakan penanganan kehalalan pangan. Sistem ini

menyangkut beberapa poin yaitu 1. Standarisasi terhadap produk pangan, sistem

manajerial, dan lembaga sertifikasi; 2. Akreditasi dan sertifikasi lembaga; 3.

Pembangunan antarstruktur terutama dari sisi kelembagaan dan organisasi; 4.

pendidikan dan pelatihan;dan 5. Sosialisasi yang dapat dilakukan dengan cara

seminar, pameran, advokasi.

Salah satu hal terpenting yang dapat dijadikan sebagai program aksi dalam

pengendalian kehalalan pangan oleh pemerintah adalah pengendalian bahan baku.

Pengendalian ini menyangkut pengadaan bahan baku industri pangan. Baik bahan

penolong maupun bahan tambahan industri harus direncanakan dan dikendalikan

dengan baik aspek kehalalannya. Sebagaimana dalam sistem jaminan mutu

pangan (Kadarisman, 1995), aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam

pengendalian bahan baku ini adalah 1) Persyaratan-persyaratan dan kontrak

pembelian, 2) Pemilihan pemasok mampu, 3) Kesepakatan tentang jaminan mutu,

4) Kesepakatan tentang metode-metode verifikasi, 5) Penyelesaian perselisihan

mutu, 6) Perencanaan dan pengendalian pemeriksaan, dan 7) Catatan-catatan mutu

penerimaan bahan. Pengendalian bahan baku industri pangan, diharapkan dapat

mempermudah proses penanganan kehalalan pangan dan mempersingkat proses

sertifikasi sehingga fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan secara

optimal.

Alternatif kebijakan selanjutnya adalah penerapan sanksi hukum yang tegas

terhadap pihak yang melanggar kebijakan halal. Alternatif ini memiliki nilai

prioritas 0.188. Hal ini membutuhkan sebuah kebijakan dan payung hukum yang

lebih jelas untuk mempermudah aplikasi di lapangan dan sesuai dengan prioritas

pelaku kebijakan penanganan kehalalan pangan.

Prioritas alternatif kebijakan selanjutnya berturut-turut adalah peningkatan

konsultasi dan pembinaan yang kontinyu terhadap produsen/industri pangan

terhadap produknya (0.125), peningkatan sosialisasi dan edukasi hidup halal

kepada semua lapisan masyarakat melalui sarana-sarana komunikasi (jurnal,

website, sms) dan pembentukan pilot project halal (zona halal dan komunitas

peduli halal) (0.105), dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan

halal (0.103). Ketiga altenatif strategi kebijakan penanganan kehalalan pangan ini

tentu tidak dapat dilepaskan dari alternatif utama yang dihasilkan dimana

pemerintah adalah fasilitator pelaksanaan setiap alternatif kebijakan penanganan

kehalalan pangan tersebut.

Kebijakan penerapan label haram menempati prioritas terakhir (0.048) dengan

pertimbangan sebagian besar responden yang menganggap bahwa kebijakan ini

untuk kondisi sekarang memiliki dampak psikologis sangat besar sehingga harus

dipertimbangkan secara matang ketika dijadikan sebagai sebuah program aksi

penanganan kehalalan pangan.

Berdasarkan kondisi dan harapan dari stakeholder kebijakan pangan halal yang

dapat dilihat pada Gambar 4., kedepan diharapkan kebijakan penanganan

kehalalan pangan memiliki orientasi tujuan untuk memunculkan kesadaran

produsen (industri pangan) untuk memberikan jaminan halal terhadap produknya.

Adanya kesadaran produsen ini akan mampu menjawab pertanyaan mengenai

ketersediaan pangan halal maupun jaminan kehalalan pangan dari produk yang

beredar di tengah-tengah masyarakat.

Kesadaran produsen akan terwujud ketika pemerintah sebagai aktor dan pihak

yang paling utama dalam penangananan kehalalan pangan menetapkan suatu

kebijakan yang tegas dan memiliki aksesibilitas tinggi bagi semua kalangan

industry pangan. Kebijakan tersebut harus menjadikan pemerintah sebagai pihak

yang memfasilitasi semua level industri pangan seperti usaha menengah, kecil dan

rumahtangga untuk mendapatkan akses dari kebijakan yang diterapkan (misal

sertifikasi). Adanya aksesibilitas ini dapat menghilangkan kendala yang dimiliki

oleh usaha menengah, kecil dan rumahtangga yang selama ini menyebabkan

efektivitas kebijakan penanganan kehalalan pangan belum optimal.

Gambar 4. Rangkuman prioritas pemilihan kebijakan penanganan kehalalan pangan

Fokus

Tujuan

Aktor

Alternatif

Studi Kebijakan Penanganan Kehalalan Pangan di Indonesia

Adanya jaminan halal bagi konsumen (muslim)

terhadap produk pangan yang beredar

(0.196)

Adanya jaminan ketersediaan pangan halal

ditengah-tengah masyarakat (0.165)

Peningkatan perkembangan dunia usaha (industri

pangan) dengan meningkatnya nilai jual

(pemasaran) produk (0.051)

Munculnya kesadaran halal (terutama untuk makanan)

ditengah-tengah masyarakat

(0.156)

Munculnya kesadaran produsen (industri

pangan) untuk memberikan jamiman

halal terhadap produknya (0.236)

Adanya kepastian/jaminan halal terhadap produk

pangan yang memiliki label halal

(0.196)

Pemberdayaan masyarakat dalam

pelaksanaan kebijakan halal

(0.103)

Penerapan anksi hukum yang tegas terhadap terhadap

pihak yang melanggar kebijakan halal

(0.188)

Penerapan kebijakan pangan halal

(sertifikasi dan labelisasi) yang difasilitasi oleh

pemerintah sehingga menyentuh semua

level industri pangan (UMKM)

(0.230)

Peningkatan sosialisasi dan edukasi hidup halal kepada semua lapisan masyarakat

melalui sarana-sarana komunikasi (jurnal, website, sms) dan pembentukan pilot project halal (zona halal dan komunitas

peduli halal) (0.105)

Peningkatan konsultasi dan pembinaan yang kontinyu terhadap produsen/industri

pangan (0.125)

Peningakatan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal di

tengah-tengah industri pangan (0.200)

Penerapan kebijakan label haram (untuk

produk haram) (0.048)

Pemerintah (0.236)

Dunia Usaha (0.182)

Konsumen (0.164)

LPPOM MUI (0.129)

Legislatif (0.199)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang ada, dapat diambil beberapa kesimpulan

sebagai berikut:

1. Jumlah perusahaan yang mempunyai sertifikat halal di Indonesia tahun 2006

masih rendah yaitu baru 847 perusahaan. Data ini menunjukkan bahwa

efektivitas penerapan kebijakan sertifikasi secara menyeluruh baru mencapai

0.07% jika di bandingkan dengan jumlah industri pangan skala besar, sedang,

kecil, dan rumahtangga yang berjumlah 1.209.172 perusahaan.

2. Prioritas utama penetapan tujuan kebijakan penanganan kehalalan pangan

nasional yang harus diambil adalah untuk memunculkan kesadaran produsen

(industri pangan) untuk memberikan jamiman halal terhadap produk yang

dihasilkan.

3. Pemerintah bersama DPR RI adalah instansi (aktor) terpenting dalam

penetapan kebijakan pangan halal yang berkaitan dengan payung hukum yang

dibutuhkan. Berdasarkan penilaian responden ahli yang ada, keduanya

menempati peringkat pertama dengan nilai masing-masing 0.236 dan 0.199.

4. Prioritas utama strategi kebijakan penanganan kehalalan pangan nasional di

Indonesia adalah bahwa pemerintah harus menerapkan sebuah kebijakan

dimana aksesibilitas dari kebijakan itu dapat dirasakan oleh semua pihak

terutama industri kecil dan rumahtangga, peningkatan pelaksanaan Sistem

Jaminan Halal di kalangan industri pangan, dan penerapan sanksi hukum yang

tegas terhadap terhadap pihak yang melanggar kebijakan halal.

5. Kedepan diharapkan kebijakan penanganan kehalalan memiliki orientasi

tujuan untuk memunculkan kesadaran produsen dalam menjamin kehalalan

produknya. Kebijakan ini harus difasilitasi penuh oleh pemerintah sebagai

pihak yang paling berwenang agar dapat menyentuh semua level industri

pangan seperti usaha menengah, kecil dan rumahtangga.

A. SARAN

Dari penelitian ini dapat disarankan beberapa hal yaitu:

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan aksesibilitas kebijakan pangan halalnya

terutama bagi industri kecil dan rumahtangga

2. Perlu adanya payung hukum yang jelas tentang pangan halal yang meliputi

standar penanganan kehalalan pangan, instansi yang terkait beserta

wewenangnya, dan konsekuensi pelanggaran terhadap kebijakan.

3. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan dan menitikberatkan pada program

aksi dari kebijakan penanganan kehalalan pangan sebagai perangkat

operasional kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA _________, 1996. Undang-Undang No 7: tentang pangan An-nabani, T. 2001. Peraturan Hidup Dalam Islam. Pustaka Tariqul Izzah, Jakarta Apriyantono, A. 2005. Masalah Halal : Kaitan antara Syar’i, Teknologi dan

Sertifikasi. Penerbit PT Kiblat Buku Utama. Bandung Dunn, N.W. 2001. Public Policy Analysis: An Introduction 2nd edition. Terjemahan

Wibawa, S. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Editor : Darwin, M. New Jersey: University of Pittsburgh

Eryatno. 1996. Sistem Ekonomi Kerakyatan: Suatu Tinjauan dari Ilmu Sistem.

Majalah Perencanaan Pembangunan. Nomer 04 Maret 1996. Hal 33-39 Girindra. 2002. Kebijakan LPPOM MUI dalam Sertifikasi Halal, Produk Impor Serta

Lembaga Sertifikasi Internasional. Makalah pada Pelatihan Auditor Halal Internal Perusahaan, 16 Oktober 2002, Jakarta.

Kadarisman, D dan M.A. Wirakartakusumah. 1995. “Standarisasi dan Perkembangan Jaminan Mutu Pangan”. Buletin Teknologi dan Industri Pangan. Vol. VI (1). Fakultas Teknologi Pertanian, IPB Bogor.

LPPOM MUI. 2008. Daftar Produk Bersertifikat Halal. Nomer 73 Agustus-September 2008 Th. XI. hal 44-72

M.A. Mannan. 1980. Islamic Economics, Theory and Practice. Idarah-I Adabiyat-I Delli. Delhi

Marina, Syarifah Jihan. 2003. Survei implementasi sistem sertifikasi dan labelisasi

halal di Indonesia. Skripsi. Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor, Bogor

Nurul, R. 2007. Survei pengaruh label halal terhadap konsumsi ibu-ibu di kota

Tangerang. Skripsi. Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor, Bogor

Patria, A. 1999. Analisa Kebijakan Pengembangan Wilayah Pesisir dengan

Pendekatan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir yang Berkelanjutan. Tesis. Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor, Bogor

Qardhawi, Y. 2000. Halal dan Haram dalam Islam. Robbani Press, Jakarta Oktorio, R. 2004. Analisis kebijakan pemberian insentif bagi penanganan limbah

pemanenan. Skripsi. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor, Bogor

Saaty, T. L. 1986. Decision Making for Leaders, The Analytical Hierarchy Process for Decision in Complex World. Terjemahan. Setiono, L., dan K. Peniwati 1993. Pengambilan Keputusan bagi Para Pemimpin. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta

Sampurno. 2001. Label Pangan dan Label Peran: Dalam Prespektif Peran, Tugas dan

Tanggung Jawab BPOM. Badan POM, Jakarta Setiadi, N J. 2003. Perilaku Konsumen : Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan

Penelitian Pemasaran. Kencana Media. Jakarta Sitorus, F. 1998. Penelitian Kualitatif: Sebuah Perkenalan. 1998…Kelompok

Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial. Pertanian Institut Pertanian Bogor, Bogor Tim Penerbit Buku Pedoman Halal. 2001. Pedoman Halal bagi Produsen, Importir dan

Konsumen di Indonesia, Jakarta. Tim Survei. 2007. Statistik Indonesia Tahun 2007. BPS. Jakarta

Goal: Kebijakan Pangan Halal Nasional Dalam Rangka Pemilihan StrategiPenanganan Kehalalan Pangan di Indonesia

Peningkatan perkembangan dunia usaha (industri pangan) denganmeningkatnya nilai jual (pamasaran) produk (L: .051)

Adanya jaminan ketersediaan pangan halal di tengah-tengah masyarakat(L: .165)

Adanya jaminan halal bagi konsumen (muslim) terhadap produk panganyang beredar (L: .196)

Adanya kepastian/jaminan halal terhadap produk pangan yang memilikilabel halal (L: .196)

Munculnya kesadaran halal (terutama untuk makanan) di tengah-tengahmasyarakat (L: .156)

Munculnya kesadaran produsen (industri pangan) untuk memberikanjaminan halal terhadap produknya (L: .236)

Pemerintah (L: .326)

Departemen Agama (L: .204)

Departemen Pertanian (L: .213)

Departemen Kesehatan (L: .399)

Penerapan kebijakan pangan halal (sertifikasi dan labelisasi) yangdifasilitasi oleh pemerintah sehingga menyentuh semua levelindustri pangan (UMKM) (L: .230)

Peningkatan sosialisasi dan edukasi hidup halal kepada semualapisan masyarakat melalui sarana-sarana komunikasi (jurnal,website, sms) dan pembentukan pilot project halal (zona halaldan komunitas peduli halal) (L: .105)

Peningkatan konsultasi dan pembinaan yang kontinyu terhadapprodusen/industri pangan terhadap produknya (L: .125)

Penerapan kebijakan label haram (untuk produk haram) (L: .048)

Peningkatan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal di tengah-tengahindustri pangan (L: .200)

Penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap terhadap pihakyang melanggar kebijakan halal (L: .188)

Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan halal (L:.103)

Departemen Perdagangan (L: .184)

Legislatif (L: .199)

Pelaku Dunia Usaha (L: .129)

MUI/lppom (L: .182)

Konsumen (L: .164)

Lampiran 1. Nilai prioritas kombinasi seluruh responden

Model Name: Kebijakan Penanganan Kehalalan Pangan di Indonesia

Treeview

Keterangan: = Nilai prioritas tertinggi

Model Name: Hasil AHP Fix combined1

Synthesis: Summary

Synthesis with respect to: Goal: Kebijakan Pangan Halal Nasional Dalam Rangka Pemilihan Strategi Penanganan Kehalalan Pangan di

Indonesia Overall Inconsistency = .01

Penerapan kebijakan pangan halal (sertifikasi dan labelisasi) yang difasilitasi oleh pemerintah sehingga menyentuh semua level industri pangan (UMKM)

.230

Peningkatan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal di tengah-tengah industri pangan

.200

Penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap terhadap pihak yang melanggar kebijakan halal

.188

Peningkatan konsultasi dan pembinaan yang kontinyu terhadap produsen/industri pangan terhadap produknya

.125

Peningkatan sosialisasi dan edukasi hidup halal kepada semua lapisan masyarakat melalui sarana-sarana komunikasi (jurnal, website, sms) dan pem...

.105

Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan halal .103

Penerapan kebijakan label haram (untuk produk haram) .048


Priorities with respect to: Combined

Goal: Kebijakan Pangan Halal Nasional...

Munculnya kesadaran produsen ( .236

Adanya jaminan halal bagi kons .196

Adanya kepastian/jaminan halal .196

Adanya jaminan ketersediaan pa .165

Munculnya kesadaran halal (ter .156

Peningkatan perkembangan dunia .051

Inconsistency = 0.01

with 0 missing judgments.

Lampiran 2. Nilai prioritas kombinasi seluruh responden

a. Alternatif Kebijakan

b. Tujuan Ditetapkannya Kebijakan



Goal: Kebijakan Pangan Halal Nasional Dalam Rangka Pemilihan Strategi Penanganan Kehalalan Pangan di Indonesia >Munculnya kesadaran prod...

Pemerintah .326

Legislatif .199

MUI/lppom .182

Konsumen .164

Pelaku Dunia Usaha .129





Goal: Kebijakan Pangan Halal Nasional Dalam Rangka Pemilihan Strategi Penanganan Kehalalan Pangan di Indonesia >Munculnya kesadaran produsen (industri pangan) untuk memberikan jaminan halal terhadap produknya >Pemerintah

Departemen Kesehatan .399

Departemen Pertanian .213

Departemen Agama .204

Departemen Perdagangan .184



c. Aktor Kebijakan

d. Sub Aktor Pemerintah


Synthesis: Summary




.265


.253


.228


.111



.060


Lampiran 3. Nilai prioritas strategi reponden a. Pridy Soekarto (Pengurus Harian YLKI)

e. Ir. Sumuar Jati (Pengurus dan Auditor LPPOM MUI)


Synthesis: Summary




.267


.221


.195


.117


.091



f. Ibu Dini (Kepala Subid Pangan Halal Badan POM)


Synthesis: Summary




.337


.286



.098


.091



.037

g. Ir. Novianti Wulandari, MEc. (Kepala Lab. Uji Kehalalan Produk Dept. Perdagangan RI)


Synthesis: Summary




.195


.195


.157



.140


.137


h. Ir. Rahadi Pratoyo, MSi. (Kepala Subid. Keamanan Pangan Departemen Pertanian)


Synthesis: Summary




.424


.176


.166


.090



.049


i. Drs. H. Muchtar Ali, M.Hum. ( Kasubdit. Produk Halal Departemen Agama RI)


Synthesis: Summary




.223


.148


.148


.148



.137


j. Hanief Ismail (Anggota Komisi XIII DPR RI)


Synthesis: Summary




.346


.211


.152


.107


.077



k. Ir. Tjahja Muhandri, MSi. (Staf/Dosen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB)


Synthesis: Summary





.257


.116


.105



.049


.048

Lampiran 4.

Rekapitulasi Penggalian Isu Strategis No Isu Strategis

Kondisi Eksisting Kebijakan

Belum terosialisasikan dengan baik ditengah-tengah masyarakat atau bahkan

industri pangan selaku produsen

Masih menimbulkan barier (terutama dari sisi biaya) bagi industri pangan kecil

Masih relevan untuk diterapkan

Belum memiliki kekuatan hukum yang jelas

Implementasi yang masih kurang efektif dikarenakan gerak pelaksana yang

belum terpadu

Tujuan Penerapan Kebijakan Pangan Halal

1 Adanya jaminan halal bagi konsumen (muslim) terhadap produk pangan

yang beredar

2 Adanya kepastian/jaminan halal terhadap produk pangan yang memiliki label halal

3 Adanya jaminan ketersediaan pangan halal ditengah-tengah masyarakat

4 Peningkatan perkembangan dunia usaha (industri pangan) dengan meningkatnya nilai jual (pemasaran) produk

5 Munculnya kesadaran halal (terutama untuk makanan) ditengah-tengah

masyarakat

6 Munculnya kesadaran produsen (industri pangan) untuk memberikan jamiman halal terhadap produknya

Stakeholder Kebijakan Pangan Halal

1 masyarakat/konsumen

2 produsen/industri

3 pemerintah

4 lembaga pengkajian pangan/BPPOM

5 MUI/LPPOM

6 Departemen agama

7 Departemen pertanian

8 Legislatif

9 Departemen perdagangan

Program Aksi/Skenario Kebijakan Pangan Halal

1 Penerapan kebijakan pangan halal (sertifikasi dan labelisasi) yang difasilitasi

oleh pemerintah sehingga menyentuh semua level industri pangan

(khususnya UMKM)

2 Diterapkannya kebijakan label haram (untuk produk haram)

4 Meningkatkan sosialisasi dan edukasi hidup halal kepada semua lapisan

masyarakat melalui sarana-sarana komunikasi (jurnal, website, sms) dan pembentukan pilot project halal (zona hala dan komunitas peduli halal)

5 Sanksi hukum yang tegas terhadap terhadap pihak yang melanggar

kebijakan halal

6 Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan halal

7 Konsultasi dan pembinaan yang kontinyu terhadap produsen/industri pangan

8 Meningkatkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal di tengah-tengah industri

pangan

Lampiran 5.

Rekapitulasi Hasil

Open question Kebijakan Pangan Halal

1. Dalam struktur hierarki penyusunan kebijakan pangan halal nasional digambarkan

terdapat enam tujuan/goal yang harus ditetapkan sebagai bahan pertimbangan

penyusunan kebijakan pangan halal nasional, yakni (1) peningkatan perkembangan

dunia usaha(industri pangan) dengan meningkatnya nilai jual (pemasaran) produk,

(2) adanya jaminan ketersediaan pangan halal ditengah-tengah masyarakat, (3)

adanya jaminan halal bagi konsumen (muslim) terhadap produk-produk pangan

yang beredar (4) Adanya kepastian/jaminan halal terhadap produk pangan yang

memiliki label halal (5) munculnya kesadaran halal (terutama untuk makanan)

ditengah-tengah masyarakat, dan (6) munculnya kesadaran produsen (industri

pangan) untuk memberikan jaminan halal terhadap produknya. Menurut Anda,

bagaimana relevansi beberapa tujuan/goal tersebut melihat kondisi eksisting

kebijakan halal saat ini dan harapan kedepan?

Nama Relevansi

Relevan Tidak relevan

Pridy Soekarto (Pengurus Harian YLKI)

Cukup komprehensif, sudah merepresentasikan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Sebuah kebijakan sejatinya tidak akan berjalan tanpa kesadaran konsumen untuk mendukung kebijakan dan kesiapan sektor swasta dan para birokrat untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Ibu Dini

(Kepala Subid

Pangan Halal

Badan POM)

Relevansi tujuan dengan kondisi saat ini adalah adanya jaminan halal bagi konsumen (muslim) terhadap produk-produk pangan yang beredar. Karena penentuan halal dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan oleh tim gabungan (MUI, Badan POM, Departemen Agama). Disamping hal tersebut diatas, Badan POM secara rutin melakukan pengawasan produk pangan yang mencantumkan tulisan halal pada label untuk dilihat kualitasnya.

Ir. Sumuar Jati (Pengurus dan Auditor LPPOM MUI)

Sangat Relevan

Ir. Novianti Wulandari, MEc. (Kepala Lab. Uji Kehalalan Produk Dept. Perdagangan RI)

Keenam tujuan tersebut cukup relevan dengan kondisi yang ada pada kebijakan halal sekarang. Harapan kedepan, selain menjamin kepastian halal di tingkat nasional juga terdapat tujuan agar label halal Indonesia dapat diakui ditingkat internasional misalnya dengan mengembangkan ke scientific evidence-nya.

Ir. Rahadi Pratoyo, MSi. (Kepala Subid. Keamanan Pangan Departemen Pertanian)

Relevan

Drs. H. Muchtar Ali, M.Hum. ( Kasubdit. Produk Halal Departemen Agama RI)

Relevan karena sudah sesuai dengan RUU halal, semua sangat diperlukan. Disamping itu perlu juga dibuat standarisasi kehalalan di Indonesia agar seragam.

Hanief Ismail (Anggota Komisi XIII DPR RI)

Sangat relevan

Ir. Tjahja Muhandri, MSi. (Staff/Dosen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB)

Keenam tujuan tersebut masih relevan, hanya pelaksanaan/penyusunan kebijakan untuk mencapai goal tersebut harus diusahakan lebih efisien.


terdapat lima aktor yang paling pertanggung jawab untuk membuat/melaksanakan

kebijakan, yakni (1) pemerintah dengan subaktor: departemen kesehatan/badan

POM; departemen pertanian/badan karantina; departemen agama; departemen

perindustrian dan perdagangan (2) kalangan legislatife/DPR (3) pelaku dunia

usaha dengan subaktor: pengusaha ekspor impor produk pangan; industri pangan;

pengusaha distribusi dan perdagangan pangan dalam negeri (4) LPPOM MUI, dan

(5) konsumen dengan subaktor: masyarakat umum dan lembaga swadaya

masyarakat/YLKI. Menurut Anda, bagaimana relevansi aktor-aktor tersebut

melihat kondisi eksisting kebijakan halal saat ini dan harapan kedepan?

Nama Relevansi



Implementasi kebijakan publik sangat terkait dengan kepercayaan masyarakat. Apalagi untuk isu sensitife seperti isu halal, maka masyarakat masyarakat ingin melihat konsistensi, wibawa, integritas para pengambil keputusan, baik dalam implementasi maupun pengawasan kebijakan tersebut.

Jadi, siapapun aktor dan sub aktor yang terlibat, mereka harus bersinergi dan saling berkoordinasi secara efektif untuk mencapai sasaran dari kebijakan halal tersebut.

Ibu Dini (Kepala Subid Pangan Halal Badan POM)

Relevansi aktor-aktor tersebut dengan kondisi kebijakan halal saat ini sudah ada. Harapannya aktor-aktor tersebut dapat melakukan koordinasi dengan memperhatikan konsumen dan produsen. Dan setiap aktor mempunyai peran yang jelas.

Ir. Sumur Jati (Pengurus dan Auditor LPPOM MUI)

Perlu peningkatan sinergi antar aktor dalam bentuk kerjasama yang kongkrit dan pembagian tugas. Penguatan fungsi dan kedudukan LPPOM dalam

Undang-Undang Pangan. Ir. Novianti Wulandari, MEc. (Kepala Lab. Uji Kehalalan Produk Dept. Perdagangan RI)

Semuanya relevan, harapan kedepan tidak ada tumpang tindih tanggungjawab antar aktor-aktor tersebut.


Sangat Relevan


Sangat relevan. Namun harus

ada kebijakan tegas mengenai

wewenang dan tanggungjawab

masing-masing aktor.


Semua yang ada adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap kehalalan produk yang beredar. Akan tetapi peran pemerintah sangat ditekankan disini


Masih relevan. Akan tetapi aktor yang seharusnya ada dan lebih berperan adalah Departemen Kehakiman dan yang terkait, untuk menangani masalah hukum dan sanksi, masalah ini sangat penting.


terdapat tujuh sekenario kebijakan pangan halal nasional yang direkomendasikan,

yakni (1) Penerapan kebijakan pangan halal (sertifikasi dan labelisasi) yang

difasilitasi oleh pemerintah sehingga menyentuh semua level industri pangan

(khususnya UMKM) (2) Meningkatkan sosialisasi dan edukasi hidup halal kepada

semua lapisan masyarakat melalui sarana-sarana komunikasi (jurnal, website, sms)

dan pembentukan pilot project halal (zona halal dan komunitas peduli halal) (3)

Konsultasi dan pembinaan yang kontinyu terhadap produsen/industri pangan

terhadap produknya (4) Diterapkannya kebijakan label haram (untuk produk

haram) (5) Meningkatkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal di tengah-tengah

industri pangan (6) Sanksi hukum yang tegas terhadap terhadap pihak yang

melanggar kebijakan halal, dan (7) Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan

kebijakan halal. Menurut Anda, bagaimana relevansi sekenario kebijakan pangan

halal tersebut melihat kondisi eksisting kebijakan halal saat ini dan harapan

kedepan?

Nama Relevansi



Tujuan kebijakan pangan halal nasional harus mempertimbangkan dan mengakomodir keragaman yang ada di tanah air ini, baik dari sisi konsumen maupun produsen. Dari sisi konsumen misalnya, pemberdayaan konsumen hanya akan efektif pada kelompok masyarakayt tertentu. Dan dengan kondisi sosial ekonomi kosumen serta market power yang lebih berada di tangan produsen (bargaining position konsumen lebih lemah) seperti saat ini, langkah yang paling strategis adalah membenahi dari sisi suplai (perilaku usaha), mewajibkan mereka untuk berperilaku dan berproduksi secara halal.

Dari sisi produsen, ada UMKM, dan industri besar yang karakteristik dan kebutuhannya berbeda, kebijakan harus dapat menampung kebutuhan yang ada.

Kebijakan pemberian label haram harus dikaji lebih dalam hal

penerimaan masyarakat, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip pluralisme.

Ibu Dini

(Kepala Subid

Pangan Halal

Badan POM)

Kebijakan pangan halal yang difasilitasi oleh pemerintah relevan dan sudah ada pada kondisi saat ini, namun harus ditingkatkan dengan mempertimbangkan kewenangan/peran setiap instansi yang terlibat.

Ir. Sumuar Jati (Pengurus dan Auditor LPPOM MUI)

Sudah Baik

Ir. Novianti Wulandari, MEc. (Kepala Lab. Uji Kehalalan Produk Dept. Perdagangan RI)

Sudah cukup relevan, harapan kedepan sanksi hukum harus dipertegas.


Sangat Relevan


Relevan. Sangat kuat dan perlu

adanya standarisasi kehalalan dan

penting adanya regulasi

komprehensif (Undang-undang) yang

menjamin kehalalan produk yang

dikonsumsi masyarakat.


Itulah yang kita butuhkan saat ini


Untuk UMKM masih terlalu berat. Mestinya ada petunjuk/pedoman yang tegas tentang: Jenis produk/bahan yang perlu sertifikasi dan yang tidak perlu seperti semua makanan halal, kecuali yang jelas keharamannya sehingga lebih efisien jika menggunakan label haram saja.

Lampiran 6. Daftar Responden

A. Daftar Responden wawancara mendalam (Indepht Interview)

No Nama Pekerjaan 1 Ir. Sumuar Jati Pengurus dan auditor LPPOM MUI 2 Dr.Ir.Budiatman, MSc. Staf/dosen ITP IPB 3 Pridi Soekarto Pengurus Harian YLKI

4 Ir.Mohammad Arif Yunus Praktisi Ekonomi Syariah/ Direktur PT. SEM Institute Jakarta

5 Kanyaka Waraapsari Pengusaha resto dan café 6 Daniarti R. Karyawan swasta 7 M. Thamrin Karyawan swasta 9 Eko Febrianto Karyawan swasta 10 Molid Nurman Hadi Karyawan swasta 11 Lia Kamelia Karyawan swasta 12 Nizar Kamal Karyawan swasta 13 Evrin Lutfika Sari Karyawan swasta 14 Devi Hermawan Karyawan swasta 15 Fanani Mahasiswa 16 Hoerunnisa Ibu rumah tangga

B. Responden AHP

No Nama Instansi/jabatan Kategori responden 1 Pridy Soekarto YLKI /Pengurus Harian Konsumen

2 Ir. Sumuar Jati

LPPOM MUI/ Pengurus dan Auditor

LPPOM MUI

3 Ir. Novianti Wulandari, MEc.

Dept. Perdagangan RI/ Kepala Lab. Uji Kehalalan Produk

Pemerintah

4 Ir. Rahadi Pratoyo, MSi.

Departemen Pertanian/ Kepala Subid. Keamanan Pangan

Pemerintah

5 Drs. H. Muchtar Ali, M.Hum.

Departemen Agama RI/ Kasubdit. Produk Halal

Pemerintah

6 Ibu Dini Badan POM/ Kepala Subid Pangan Halal

Pemerintah

7 Hanief Ismail Anggota Komisi XIII DPR RI Legislatif 8 Ir. Tjahja Muhandri, MSi. Dosen ITP IPB Akademisi

Lampiran 7.

DISCUSSION GUIDE

IDENTIFIKASI FAKTOR DAN ISU STRATEGIS YANG MEMPENGA RUHI PENYUSUNAN KEBIJAKAN PANGAN HALAL NASIONAL

Kuesioner ini diedarkan untuk mengetahui faktor dan isu strategis yang mempengaruhi penyusunan kebijakan pangan halal nasional. Penelitian ini diperlukan untuk penulisan tugas akhir di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, oleh Rikza Saifullah (F24102078). Metode pengisian yang gunakan untuk kuesioner ini adalan indepth interview. Cara pengisian :

Pilihlah jawaban yang paling sesuai menurut

Anda dengan memberi tanda checklist (√)

pada kolom yang tersedia dan atau

menuliskan jawaban apabila tidak terdapat

alternatif jawaban yang disediakan.

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :

2. Jenis kelamin : € Laki-laki

€ Perempuan

3. Umur : € 15-24 tahun

€ 25-34 tahun

€ 35-44 tahun

€ 45-54 tahun

€ > 55 tahun

4. Alamat rumah :

5. Telp. / Fax. :

6. Pendidikan terakhir :

€ SD € Diploma

€ SMP € Sarjana

€ SMU € Pasca Sarjana

7. Agama :

€ Islam € Budha

€ Kristen € Lainnya .............

€ Hindu

8. Pekerjaan :

€ Akademisi/dosen

€ Pegawai negeri, Jabatan.................

€ Mahasiswa/Pelajar

€ Pengusaha, Jabatan.......................

€ Pengamat, Pekerjaan.....................

€ Profesional mandiri

€ Lainnya .......................................

II. INFORMASI TENTANG HALAL

1. Apakah yang dimaksud dengan halal?

...........................................................

...........................................................

....................................................... 4. Bagaimanakah proporsi bahan pangan

.......................................................

.......................................................

2. Perlukah jaminan halal diterapkan

atas setiap produk pangan yang

beredar di masyarakat?

........................ Alasan :

.......................................................

.......................................................

.......................................................

3. Bagi pihak mana sajakah jaminan

halal atas produk pangan yang

beredar di masyarakat menjadi perlu

dan penting?

.......................................................

.......................................................

.......................................................

halal yang tersedia di lingkungan

dibandingkan dengan bahan pangan

yang tidak halal?

.......................................................

.......................................................

.............................................

5. Pada bagian manakah jaminan halal itu

harus diterapkan ?

.......................................................

.......................................................

..............................................

III. INFORMASI TENTANG KEBIJAKAN

HALAL

1. Bagaimana menurut Anda kondisi

eksisting kebijakan pangan halal

nasional saat ini?

........................................................

........................................................

2. Tujuan utama apa yang telah

ditetapkan dan diharapkan tercapai

dengan diterapkannya kebijakan

pangan halal?

........................................................

........................................................

3. Bagaimana implementasi kebijakan/

strategi pangan halal agar tujuan

yang ditetapkan dapat tercapai?

........................................................

........................................................

…………………………………………………….

4. Siapa sajakah pihak yang harus

memegang wewenang dan

bertanggung jawab dalam

pembuatan dan penerapan kebijakan

pangan halal ini?

......................................................

5. Bagaimanakah peran yang harus

diberikan oleh setiap pihak agar

tujuan utama penerapan kebijakan

pangan halal dapat tercapai?

......................................................

......................................................

6. Apa saran Anda tentang kebijakan

yang harus diterapkan agar

masyarakat mendapat kepastian

tentang aspek halal dalam produk

pangan yang beredar?

......................................................

....................................................

Lampiran 8.

Kuesioner

STUDI KEBIJAKAN

PANGAN HALAL NASIONAL

DALAM PEMILIHAN STRATEGI PENANGANAN

KEHALALAN PANGAN DI INDONESIA

Data Responden

Nama

Jabatan

Kantor/Lembaga

No Telepon

Tanggal

Pengisian

PROGRAM SARJANA


2008

Ttd Responden

Berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 168, Allah SWT berfirman bahwa ”Hai

manusia, makanlah segala sesuatu yang ada dibumi ini yang halal dan baik dan

jangan kamu mengikuti jejak syaitan karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang

nyata bagimu”. Hal ini mengungkapkan bahwa seseorang hendaknya mengkonsumsi

makanan yang halal serta baik kandungan gizinya.

Kegiatan makan dan minum merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi

setiap makhluk hidup. Kebiasaan mengkonsumsi makanan seseorang didasarkan pada

kepercayaan yang dianutnya, kesukaan, pantangan serta larangan terdapat makanan

atau minuman tertentu (Suhardjo, 1989). Bagi penganut agama Islam, makanan

menjadi hal yang harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan adanya sebuah tuntutan

untuk mengkonsumsi makanan yang halal sekaligus baik. Oleh karena itulah,

pengetahuan tentang halal menjadi penting bagi konsumen muslim sebelum

memutuskan akan mengkonsumsi suatu produk pangan.

Ketika teknologi pangan belum berkembang seperti saat ini dan ketika tidak

ada atau tidak banyak makanan dan minuman olahan yang beredar, masalah halal dan

haram pada makanan dan minuman relatif tidak serumit saat ini. Walaupun dari segi

syari’at permasalahan ini selalu ada, terutama karena adanya perbedaan pendapat di

antara pada ulama Islam, namun perbedaan tersebut relatif mudah dipecahkan.

Sedangkan dengan adanya teknologi maka permasalahan halal dalam panganpun bisa

menjadi semakin komplek dikarenakan semakin banyaknya faktor yang bermain di

dalamnya seperti bahan baku, bahan tambahan, metode pengolahan sampai dengan

teknologi yang di gunakan.

Dalam konteks pangan halal ini, beberapa pihak telah berupaya semaksimal

mungkin untuk memberikan perlindungan kepada konsumen muslim tentang makanan

dan minuman yang mereka konsumsi. Diantara aktivitas perlindungan yang dilakukan

adalah adanya upaya LPOM MUI dengan beberapa pihak yang terkait seperti

Departemen Pertanian dan Departemen Kesehatan untuk memperkuat peranan dengan

sebuah kebijakan pangan halal nasional. Beberapa permasalahan yang masih menjadi

catatan dan agenda bagi bersama instansi terkait diatas yang berhubungan dengan

pangan halal antara lain:

1. Arah kebijakan pangan halal yang masih terlihat mengambang

2. Penggunaan logo halal standar

3. Tindakan terhadap pelanggaran

4. Pengawasan peredaran produk daging

5. Pembelaan terhadap industri kecil

6.Sinergisitas dan kejelasan actor pelaksana dan pengawas kebijakan halal.

Pengantar

• Bandingkanlah tingkat kepentingannya pernyataan “A” (di kolom kiri) dengan

pernyataan “B” (di kolom kanan) dan lingkari pada nilai yang sesuai dengan

jawaban anda. Jika menurut Anda ternyata “A” jelas lebih penting dari “B” maka lingkari pada angka 5 di bagian A.

• Berdasarkan skala Saaty, semakin tinggi nilai, maka derajat kepentingannya

akan semakin tinggi.

Semakin penting Semakin penting

A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 B

Tingkat

Kepentingan

Definisi

1 Sama penting

3 Sedikit lebih penting

5 Jelas lebih penting

7 Sangat jelas lebih Penting

9 Pasti/mutlak lebih penting (kepentingan yang ekstrim)

2,4,6,8 Jika ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan

*Saaty (1986)

Petunjuk Pengisian

Tabel Isian Komparasi Berpasangan

1. KOMPARASI BERPASANGAN ANTAR FAKTOR TUJUAN/GOAL KEBIJAKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN FOKUS UTAMA : PENYUSUNAN KEBIJAKAN PANGAN HALAL NASIONAL Dalam Rangka Pemilihan Strategi Penanganan Kehalalan Pangan di Indonesia

TUJUAN/GOAL KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN

� Semakin Penting Semakin Penting �



(pemasaran) produk

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Adanya jaminan ketersediaan pangan halal ditengah-tengah masyarakat



(pemasaran) produk

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Adanya jaminan halal bagi konsumen (muslim) terhadap produk pangan yang beredar



(pemasaran) produk

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Adanya kepastian/jaminan halal terhadap produk pangan yang memiliki label halal



(pemasaran) produk

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Munculnya kesadaran halal (terutama untuk makanan) ditengah-tengah masyarakat



(pemasaran) produk

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Munculnya kesadaran produsen (industri pangan) untuk memberikan jamiman halal terhadap produknya

Adanya jaminan ketersediaan pangan halal ditengah-tengah

masyarakat 9 7 5 3 1 3 5 7 9

Adanya jaminan halal bagi konsumen (muslim) terhadap produk pangan yang

beredar


masyarakat 9 7 5 3 1 3 5 7 9



masyarakat 9 7 5 3 1 3 5 7 9



masyarakat 9 7 5 3 1 3 5 7 9



9 7 5 3 1 3 5 7 9



9 7 5 3 1 3 5 7 9



9 7 5 3 1 3 5 7 9




9 7 5 3 1 3 5 7 9




9 7 5 3 1 3 5 7 9

Munculnya kesadaran produsen (industri pangan) untuk memberikan jamiman

halal terhadap produknya

Munculnya kesadaran halal (terutama untuk makanan)

ditengah-tengah masyarakat

9 7 5 3 1 3 5 7 9


2. KOMPARASI BERPASANGAN ANTAR AKTOR DENGAN MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR : TUJUAN/GOAL KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN

AKTOR


Pemerintah 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Legislatif

Pemerintah 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Pelaku

Dunia Usaha

Pemerintah 9 7 5 3 1 3 5 7 9 LPPOM MUI

Pemerintah 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Konsumen

Legislatif 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Pelaku

Dunia Usaha

Legislatif 9 7 5 3 1 3 5 7 9 LPPOM MUI

Legislatif 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Konsumen

Pelaku

Dunia Usaha 9 7 5 3 1 3 5 7 9 LPPOM MUI

Pelaku

Dunia Usaha 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Konsumen

LPPOM MUI 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Konsumen

2a. KOMPARASI BERPASANGAN ANTAR SUBAKTOR DENGAN MEMPERTIMBANGKAN AKTOR PEMERINTAH

SUBAKTOR


Departemen Agama

9 7 5 3 1 3 5 7 9 Departemen Pertanian/

Badan Karantina

Departemen Agama

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Departemen

Kesehatan/

Badan POM

Departemen Agama

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Departemen

Perindustrian dan

Perdagangan

Departemen Pertanian/ Badan Karantina

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Departemen

Kesehatan/

Badan POM

Departemen Pertanian/ Badan Karantina

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Departemen

Perindustrian dan

Perdagangan

Departemen Kesehatan/ Badan POM

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Departemen

Perindustrian dan

Perdagangan

2b. KOMPARASI BERPASANGAN ANTAR SUBAKTOR DENGAN MEMPERTIMBANGKAN AKTOR PELAKU DUNIA USAHA

SUBAKTOR


Pengusaha Perdagangan

Ekspor Impor Produk

pangan 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Industri Pangan

Pengusaha Perdagangan

Ekspor Impor Produk

pangan 9 7 5 3 1 3 5 7 9

Pengusaha distribusi dan perdagangan pangan dalam negeri

Industri Pangan 9 7 5 3 1 3 5 7 9

Pengusaha distribusi dan perdagangan pangan dalam negeri

2C. KOMPARASI BERPASANGAN ANTAR SUBAKTOR DENGAN MEMPERTIMBANGKAN AKTOR KONSUMEN

SUBAKTOR


Masyarakat Umum 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Lembaga Swadaya Masyarakat/ NGO/ YLKI

3. KOMPARASI BERPASANGAN ANTAR SEKENARIO KEBIJAKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN AKTOR dan TUJUAN/GOAL

KEBIJAKAN

SEKENARIO KEBIJAKAN


Penerapan kebijakan pangan halal (sertifikasi

dan labelisasi) yang difasilitasi oleh

pemerintah sehingga menyentuh semua level

industri pangan (khususnya UMKM)

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Peningkatan sosialisasi

dan edukasi hidup halal

kepada semua lapisan

masyarakat melalui

sarana-sarana

komunikasi (jurnal,

website, sms) dan

pembentukan pilot

project halal (zona halal

dan komunitas peduli

halal)





9 7 5 3 1 3 5 7 9

Peningkatan Konsultasi

dan pembinaan yang

kontinyu terhadap

produsen/industri

pangan terhadap

produknya




industri pangan

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Penerapan kebijakan

label haram (untuk

produk haram)

(khususnya UMKM)





9 7 5 3 1 3 5 7 9

Peningkatan

pelaksanaan Sistem

Jaminan Halal di

tengah-tengah industri

pangan





9 7 5 3 1 3 5 7 9

Penerapan sanksi hukum

yang tegas terhadap

terhadap pihak yang

melanggar kebijakan

halal





9 7 5 3 1 3 5 7 9

Pemberdayaan

masyarakat dalam

pelaksanaan kebijakan

halal

Peningkatan sosialisasi dan edukasi hidup halal

kepada semua lapisan masyarakat melalui

sarana-sarana komunikasi (jurnal, website, sms) dan pembentukan pilot project

halal (zona halal dan komunitas peduli halal)

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Peningkatan Konsultasi

dan pembinaan yang

kontinyu terhadap

produsen/industri

pangan terhadap

produknya


kepada semua lapisan masyarakat melalui sarana

komunikasi (jurnal, website, sms) dan

pembentukan pilot project halal (zona halal dan

komunitas peduli halal)

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Penerapan kebijakan

label haram (untuk

produk haram)

Peningkatan sosialisasi 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Peningkatan

dan edukasi hidup halal kepada semua lapisan

masyarakat melalui sarana komunikasi (jurnal,

website, sms) dan pembentukan pilot project

halal (zona halal dan komunitas peduli halal)

pelaksanaan Sistem

Jaminan Halal di


pangan






9 7 5 3 1 3 5 7 9


yang tegas terhadap

terhadap pihak yang

melanggar kebijakan

halal






9 7 5 3 1 3 5 7 9

Pemberdayaan

masyarakat dalam


halal

Peningkatan Konsultasi dan pembinaan yang

kontinyu terhadap produsen/industri pangan

terhadap produknya

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Penerapan kebijakan

label haram (untuk

produk haram)



terhadap produknya

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Peningkatan

pelaksanaan Sistem

Jaminan Halal di


pangan



terhadap produknya

9 7 5 3 1 3 5 7 9


yang tegas terhadap

terhadap pihak yang

melanggar kebijakan

halal


kontinyu terhadap 9 7 5 3 1 3 5 7 9

Pemberdayaan

masyarakat dalam

produsen/industri pangan terhadap produknya


halal

Penerapan kebijakan label

haram (untuk produk

haram) 9 7 5 3 1 3 5 7 9

Peningkatan

pelaksanaan Sistem

Jaminan Halal di


pangan


haram (untuk produk

haram) 9 7 5 3 1 3 5 7 9


yang tegas terhadap

terhadap pihak yang

melanggar kebijakan

halal


haram (untuk produk

haram) 9 7 5 3 1 3 5 7 9

Pemberdayaan

masyarakat dalam


halal

Peningkatan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal di

tengah 9 7 5 3 1 3 5 7 9


yang tegas terhadap

terhadap pihak yang

melanggar kebijakan

halal

Peningkatan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal di

tengah 9 7 5 3 1 3 5 7 9

Pemberdayaan

masyarakat dalam


halal

Penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap terhadap pihak yang

melanggar kebijakan halal

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan halal

Berikut adalah pertanyaan tambahan tentang persepsi/pendapat Responden. 4. Dalam struktur hierarki penyusunan kebijakan pangan halal nasional

digambarkan terdapat enam tujuan/goal yang harus ditetapkan sebagai bahan

pertimbangan penyusunan kebijakan pangan halal nasional, yakni (1)

peningkatan perkembangan dunia usaha(industri pangan) dengan meningkatnya

nilai jual (pemasaran) produk, (2) adanya jaminan ketersediaan pangan halal

ditengah-tengah masyarakat, (3) adanya jaminan halal bagi konsumen (muslim)

terhadap produk-produk pangan yang beredar (4) Adanya kepastian/jaminan

halal terhadap produk pangan yang memiliki label halal (5) munculnya

kesadaran halal (terutama untuk makanan) ditengah-tengah masyarakat, dan (6)

munculnya kesadaran produsen (industri pangn) untuk memberikan jaminan

halal terhadap produknya. Menurut Anda, bagaimana relevansi beberapa

tujuan/goal tersebut melihat kondisi eksisting kebijakan halal saat ini dan

harapan kedepan?

5. Dalam struktur hierarki penyusunan kebijakan pangan halal nasional

digambarkan terdapat lima aktor yang paling pertanggung jawab untuk

membuat/melaksanakan kebijakan, yakni (1) pemerintah dengan subaktor:

departemen kesehatan/badan POM; departemen pertanian/badan karantina;

departemen agama; departemen perindustrian dan perdagangan (2) kalangan

legislative/DPR (3) pelaku dunia usaha dengan subaktor: pengusaha ekspor

impor produk pangan; industri pangan; pengusaha distribusi dan perdagangan

pangan dalam negeri (4) LPPOM MUI, dan (5) konsumen dengan subaktor:

masyarakat umum dan lembaga swadaya masyarakat/YLKI. Menurut Anda,

bagaimana relevansi aktor-aktor tersebut melihat kondisi eksisting kebijakan

halal saat ini dan harapan kedepan?

6. Dalam struktur hierarki penyusunan kebijakan pangan halal nasional

digambarkan terdapat tujuh sekenario kebijakan pangan halal nasional yang

direkomendasikan, yakni (1) Penerapan kebijakan pangan halal (sertifikasi dan

labelisasi) yang difasilitasi oleh pemerintah sehingga menyentuh semua level

industri pangan (khususnya UMKM) (2) Meningkatkan sosialisasi dan edukasi

hidup halal kepada semua lapisan masyarakat melalui sarana-sarana komunikasi

(jurnal, website, sms) dan pembentukan pilot project halal (zona halal dan

komunitas peduli halal) (3) Konsultasi dan pembinaan yang kontinyu terhadap

produsen/industri pangan terhadap produknya (4) Diterapkannya kebijakan label

haram (untuk produk haram) (5) Meningkatkan pelaksanaan Sistem Jaminan

Halal di tengah-tengah industri pangan (6) Sanksi hukum yang tegas terhadap

terhadap pihak yang melanggar kebijakan halal, dan (7) Pemberdayaan

masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan halal. Menurut Anda, bagaimana

relevansi sekenario kebijakan pangan halal tersebut melihat kondisi eksisting

kebijakan halal saat ini dan harapan kedepan?

Alhamdulillah. Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi responden. Semoga Allah Swt mencatatnya sebagai amal sholeh. Amin

Documents

STUDI KEBIJAKAN PANGAN HALAL Oleh: Rikza Saifullah · Disamping itu, dalam Al Quran yang merupakan pedoman utama umat islam, Allah telah memberikan rambu-rambu yang jelas tentang