4
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali Edisi Hal : auvrnh,lv foeruoli )- Anggota yl BPK Rl Beri Pengarahan peningli6tan Tata Kelola Keuangan Daerah di Badung * Bahrullah Akbar: Kepala Daerah Harus Punya Komitmen Kuat Dorong Taa Kelola Keuangan lti'IANGUPURA, NusaBali Anggoh Vl BPK Rl BahrullahAkbar memberikan pengarahan terkait peningkatan tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Badung, Kahis (2314). kemarin. Kehadiran Anggota Vl BPK Rl bersama Auditor Utama Keuangan Negara Vl BPK Rl Sjaft.rdin Mosii serta didampinoi dua orano Tenaga Ahli Vl BPK RI lakniAcfrmad Djazuli dan Aditya Wicaksana ini, disambut.Bupati Badung A.A. Gde Agung, Kefua DPRDBadung INy,ornan Giri Prasta, Wabup I Made Srdianadan Sekda Badung Kompyang R. Swan. dika di Puspem Badung. Hadir pula Kepala Auditor Vl BPK Rl. Keoala Perwakilan BPK Rl Provinsi BaliArman Syfa, Pimpinan DPRD Badung, Ketua Komisi, Ketua-Ketua Fraksi, Ketua Badan'Legislasi dan Badan Kehor- matan DPRD Badung serta SKPD di lingkungan Pemkab Badung. Dalam pengarahannya, Anggots M BPK Rl Bahrull-an ArOarhemdfarkan tentarg pentingnya akrual basis dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik sehingga arah dan manfaat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah itu betuLbetuldapat dirasakan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel membutuhkan sebuah komitmen kuat dari kepala daerah/ bupati untuk dapat merubah pola pikir dan mendorong jajaran SKPD khus- usnya pengelola keuangan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik. 'Tujuan kami turun ke kabupaten ini untuk menyamakan persepsi mengenai akrual basis. Untuk mewu- judkan hal tersebut diperlukan pen- yamaan pecepsi antara pemerintah bersama Dewan dan yang terpenting adalah komitmen kulat dari keoalS daerah unfuk mendorong pelaksanaan BUPATI Gde Agung bersama Wabup Sudiana, Ketua DpRD Nu";jt; Giri Prasta, Wakil Ketua DPRD I Ketut Suiasa dan I Made Sunarta dan Sekkab Kompyang R. Swandika disaat menerima Anggota Vl BpK Rl Bahrullah Akbar bersama Kepala Auditor Vl BpK Rl dan Keoala Perwakilan BPK Rl Prov. Bali, Kamis (2314) kemarin di puspem Badung Mangupraja Mandala. tab kelola keuangan daerah yang baik. HaEpan kami mampu nerubah pola pikirterutama di level petrgas pengelola keuangan agar dapat melaksanakan tata kelola keuargan yang transparan dan akuntabel," temnqnva. . Dibagian lainnya,-Auditor Utama Keuangan Negara Vl BPK Rl Sjafrudin Mosii memaparkan terkaitAkunhbilitas Desa. Hal ini terkait alokasi dana dari pusat untuk desa mulai 2015. Untuk ifu, kepala desa diminta agar berhati- hati memanfaatkan dana tersebut, karena masih banyak kepala desa yang belum memahami tentiang dana desa tersebut. Guna rnemberi pema- haman kepada Kepala Desa, pihaknya telah menerbitkan buku khusus mengenai tata kelola keuangan desa yang memuat secara teknis pengel. olaan keuanoan desa. Sementaia itu. Bupati Gde Agung menyambut baik kehadiran anggota Vl BPK Rl untuk rnemberikan pengarahan terkait tata kelola keuanqan daerah. Bupati mengakui, di Baiung mulai tahun 2015 ini telah menggunakan sistem.akrual basis, sehingga dapat menyajil€n laporan kzuangan daerah yang lebih baik dari sebelumnya. "Di Pemerintahan Kabupaten Badung baik eksekutif maupun lejgislatif, sejak-awal sudah berkomitrnen untuk melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan- penyimpangan antara lain: proses perencanaan APBD sudah tepat waktu dalam penetapanAPBD, dalam penyusunan anggaran sudah ber- dasarkan standar satuan harga dan Analisis Stan.ler Belanja (ASB), dari aspek pengadaan barang dan jasa, kami telah rnenerapkan +procurement yang ditunjang dengan keberadaan ULP dan LPSE," jelas Bupati. @

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan …Bahrullah Akbar bersama Kepala Auditor Vl BpK Rl dan Keoala Perwakilan BPK Rl Prov. Bali, Kamis (2314) kemarin di puspem Badung

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan …Bahrullah Akbar bersama Kepala Auditor Vl BpK Rl dan Keoala Perwakilan BPK Rl Prov. Bali, Kamis (2314) kemarin di puspem Badung

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

: auvrnh,lv foeruoli)-

Anggota yl BPK Rl Beri Pengarahan peningli6tanTata Kelola Keuangan Daerah di Badung

* Bahrullah Akbar: Kepala Daerah Harus Punya Komitmen Kuat Dorong Taa Kelola Keuangan

lti'IANGUPURA, NusaBaliAnggoh Vl BPK Rl BahrullahAkbar

memberikan pengarahan terkaitpeningkatan tata kelola keuangandaerah di Kabupaten Badung, Kahis(2314). kemarin. Kehadiran AnggotaVl BPK Rl bersama Auditor UtamaKeuangan Negara Vl BPK Rl Sjaft.rdinMosii serta didampinoi dua oranoTenaga Ahli Vl BPK RI lakniAcfrmadDjazuli dan Aditya Wicaksana ini,disambut.Bupati Badung A.A. GdeAgung, Kefua DPRDBadung INy,ornanGiri Prasta, Wabup I Made SrdianadanSekda Badung Kompyang R. Swan.dika di Puspem Badung. Hadir pulaKepala Auditor Vl BPK Rl. KeoalaPerwakilan BPK Rl Provinsi BaliArmanSyfa, Pimpinan DPRD Badung, KetuaKomisi, Ketua-Ketua Fraksi, KetuaBadan'Legislasi dan Badan Kehor-matan DPRD Badung serta SKPD dilingkungan Pemkab Badung.

Dalam pengarahannya, Anggots MBPK Rl Bahrull-an ArOarhemdfarkantentarg pentingnya akrual basis dalammewujudkan tata kelola keuangandaerah yang baik sehingga arah danmanfaat dari anggaran pendapatandan belanja daerah itu betuLbetuldapatdirasakan oleh masyarakat danmampu meningkatkan kesejahteraanmasyarakat. Terwujudnya tata kelolakeuangan yang transparan danakuntabel membutuhkan sebuahkomitmen kuat dari kepala daerah/bupati untuk dapat merubah pola pikirdan mendorong jajaran SKPD khus-usnya pengelola keuangan untukmewujudkan tata kelola keuanganyang lebih baik.

'Tujuan kami turun ke kabupatenini untuk menyamakan persepsimengenai akrual basis. Untuk mewu-judkan hal tersebut diperlukan pen-yamaan pecepsi antara pemerintahbersama Dewan dan yang terpentingadalah komitmen kulat dari keoalSdaerah unfuk mendorong pelaksanaan

BUPATI Gde Agung bersama Wabup Sudiana, Ketua DpRD Nu";jt;Giri Prasta, Wakil Ketua DPRD I Ketut Suiasa dan I Made Sunarta danSekkab Kompyang R. Swandika disaat menerima Anggota Vl BpK RlBahrullah Akbar bersama Kepala Auditor Vl BpK Rl dan KeoalaPerwakilan BPK Rl Prov. Bali, Kamis (2314) kemarin di puspem BadungMangupraja Mandala.

tab kelola keuangan daerah yang baik.HaEpan kami mampu nerubah polapikirterutama di level petrgas pengelolakeuangan agar dapat melaksanakantata kelola keuargan yang transparandan akuntabel," temnqnva.. Dibagian lainnya,-Auditor UtamaKeuangan Negara Vl BPK Rl SjafrudinMosii memaparkan terkaitAkunhbilitasDesa. Hal ini terkait alokasi dana daripusat untuk desa mulai 2015. Untukifu, kepala desa diminta agar berhati-hati memanfaatkan dana tersebut,karena masih banyak kepala desayang belum memahami tentiang danadesa tersebut. Guna rnemberi pema-haman kepada Kepala Desa, pihaknyatelah menerbitkan buku khususmengenai tata kelola keuangan desayang memuat secara teknis pengel.olaan keuanoan desa.

Sementaia itu. Bupati Gde Agungmenyambut baik kehadiran anggota Vl

BPK Rl untuk rnemberikan pengarahanterkait tata kelola keuanqan daerah.Bupati mengakui, di Baiung mulaitahun 2015 ini telah menggunakansistem.akrual basis, sehingga dapatmenyajil€n laporan kzuangan daerahyang lebih baik dari sebelumnya. "DiPemerintahan Kabupaten Badung baikeksekutif maupun lejgislatif, sejak-awalsudah berkomitrnen untuk melakukanberbagai upaya peningkatan kualitastata kelola keuangan yang dapatmencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan antara lain: prosesperencanaan APBD sudah tepatwaktu dalam penetapanAPBD, dalampenyusunan anggaran sudah ber-dasarkan standar satuan harga danAnalisis Stan.ler Belanja (ASB), dariaspek pengadaan barang dan jasa,kami telah rnenerapkan +procurementyang ditunjang dengan keberadaanULP dan LPSE," jelas Bupati. @

Page 2: Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan …Bahrullah Akbar bersama Kepala Auditor Vl BpK Rl dan Keoala Perwakilan BPK Rl Prov. Bali, Kamis (2314) kemarin di puspem Badung

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

: fr,mdf APPrt rctf

Ir

Pusat Sep akati TerminalB4rangGilimanuk

NEGARA, NusaBaliPembangunan terminal barang

menggunakan tanah seluas 3,5 hektaredi selatan Gelung Kori Gilimanuk,Kelurahan Gilimanuk, KecamatanMelaya, fembrana, tinggal menunggurealiasasi. Pasalnya, Pemerintah Pusatmelalui Kementerian Perhubungan,telah menyetuiui Pembangunanterminal senilai RP 45 miliar itu.

Kepala Dinas Hubkominfo Jem-brana, Gusti Ngurah Bagus PutraRiyadi, mengakui iika pembangunanterminal barang di Gilimanuk tinggalmenunggu realisasi. Rencana Pem-bangunan itu terungkap dari hasil PraMusrembang Nasional Yang diiku-tinya di kantor Bapenas, fakarta, Rabu(22 /4). "Pembangunan terminalbarang itu sudah dipastikan terea-lisasi. Anggarannya sesuai denganRAB dari DED yang telah kita buatyakni Rp 45 miliar," terang PutraRiyadi, Kamis (23/4).

liy"t-i, pembangunan terminalbarang itu akan dimulai awal tahun2016 nanti. MenurutnYa, kePastianrealiasasi, karena sudah tidak adakendala permasalahan syarat "Sepertistudy kelayakan dan DED sudah kitapersiapkan diawal. Kemarin iugasudah kita serahkan itu semua, se-kaligus sertifikat tanah seluas 3,5hekatare milik kia ke pusat," ujarnya.

Diakui sebelumnYa sempat ter-bentur mengenai rencana Pemban-gunan jalan langsung Yang akanmenyambung antara Jembatan Tim-bang (fT) dengan teriminal barangtersebut Sebab untuk membangunialan itu dibutuhkq.n lahan dari TamanNasional Bali Barat (TNBB), sehinggaharus dikoordinasikan ke Kemen-terian Kehutanan. Dimana pengusulanpembuatan terminal barang itu sem-pat ditolak.

"setelah kita koordinasikan lagi,hanya miss saja. fadi kita bukan mau

menqekplore tanahnya itu buat mem-perhias terminalnya, hanya ialan saja.kemudian masalah ialan itu, akanmasuk dengan Penataan Yang dila-kukan melalui Pariwisaa. fadi kalauditata membuat ialan untuk Pariwisata,diperbolehkan, dan sekarang sudahtidak ada masalah lagii' ielasnYa.

Rencana Pembangunan terminalbarang untuk menunjang aktivitas- diiembatan timbang [JT) Yang sudahiaa ai utaranva. Selama ini, JT tidakmemiliki tempat khusus untuk menu-runkan barang-barang dari lrukkelebihan muatan Yang biasa masukdari Jawa. "Satu lagi sebenarnya kitalihat, Pusat memang juga ingin segeramembangun terminal barang itu,karena JT di awal tahun 2017 nanti,iusa akan diambil alih langsung dariirulat Makanya sekarang Pusat, fok-us melakukan pembangunan untukkesiapan pengambilalihan itu," tukasBagui Putra Riyadi. 6 od

Page 3: Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan …Bahrullah Akbar bersama Kepala Auditor Vl BpK Rl dan Keoala Perwakilan BPK Rl Prov. Bali, Kamis (2314) kemarin di puspem Badung

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

SatuKdusDoMepDisitaqari ' /

* Dari Sekwan Denpasat Terkait Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas

Dokumen yang disitatim penyidik Kejari ini

terkait hasil auditWilayah Bali dandokumen lainnyaterkait perjalanan

dinas.DENPASAR, NusaBali

Setelah getol mengobok-obokPemkab Badung dalam dugaankorupsi Tirta Yatra ke India danGunung Salak, kini penyidik KejariDenpasar mulai fokus menanganikasus dugaan korupsi Perjalanandinas di Pemkot DenPasar.Bahkan pada, Kamis (23 /4)sekitar pukul 09.00 Wita,penyidik kembali menYita satukardus dokumen dari SeketariatDPRD Kota Denpasar.

Kasi Intel Kejari DenPasar,Syahrir Sagir yang ditemui Pada,Kamis (23 / 4) mengatakan saat inipihaknya masih fokus melakukanoemeriksaan terhadaP dokumenterkait dugaan korupsi perjalanandinas di Pemkot DenPasar."sekarang kami fokus dulu dikasus di Pemkot DenPasar. Untukdi Pemkab Badung kami kamilanjutkan setelah yang di Den-pasar selesai," ujar Syahrir.

Setelah sebelumnya menYitaempat kardus dokumen dari Ba-gian Hukum Pemkot DenPasar,penyidik kembali menYita satukardus dokumen perjalanan dinasdari Sekretariat DPRD Kota

Denpasar. Dokumen ini sondiriterkait hasil audit BPKP (BadanPemeriksa Keuangan dan Pem-bangunap) Wilayah Bali dandokumen lainnya terkait per-jalanan dinas. "Hasil audit BPKPini yang berisi temuan di per-jalanan dinas tahun 20L3," ie-lasnya.

Dijelaskannya, dalam kasus inipihaknya masih meneliti berkas-berkas soal perjalanan dinas yangdilakukan SKPD Pemkot Denpasardan perjalanan dinas anggotaDPRD Kota Denpaqar pada 2013lalu: Pemeriksaan ini berdasarkantemuan BPKP terkait Perjalanandinas tidak wajar yang mencaPaiRp 500 juta.

"Masih ada dua kardus dokumenperjalanan dinas yang belumdiserahkan Sekwan. Kami masilrmenunggu itu/ jelasnya. Nah, daritemual BPKP sebesar Rp 500 juta-terltait perjalanan dinas yang tidakwajar ini memang sudah dikem-balikan semuanya. Yang palingbanyak mengemtaf ikan, yaitu

o Penyitaan dokumen: 4 kardus dari Bagian Hukum Pemkot dan 1

kardus dari Sekr€tariat DPRD Denpasar'a Dokurnen yang disita terkait soal perjalanan dinas yang dilakukan

SKPD Pemkot Denpasar dan perjalanan dinas anggota DPRD KotaDenpasar pada 2013 lalu. Pemeriksaan dokumen ini berdasarkantemuan BPKP terkait perjalanan dinas tidak walar yang mencapai

Rp 500 juta.o Keiari akan fokus di perjalanan dinas Anggota DPFD Kota Denpasar

pada 2013, sebab ada beberapa perjalanan dinas yang didugamenyimpang. Bahkan ada perjalanan dinas yang menghabiskananggaran hingga Rp 500 juta.

Sekretariat DPRD Kota Denpasaryang mencapai Rp 250 juta.

"Sisanya dikembalikan SKPDlainnya di Pemkot Denpasar.Makanya sekarang kami fokuskandulu di Sekwan Denpasa4" beberSyahrir. Ia mengatakan pihaknyaakan fokus di perjalanan dinasAnggoa DPRD Koa Denpasar pada2013 lalu. Pasalnya ada beberapaperjalanan dinas yang diduga me-nyimpang. Bahkan ada perjalanandinas yang menghabiskananggaran hingga Rp 500 juta.' "Contohnya ada perjalanan

Bintek ke fakarta yang diikuti 45anggota dewan dan 8 staf Sekwanyang menghabiskan anggaran Rp500 juta," jelasnya. Sementara saatdikonfirmasi terkait penyitaandokumen di Sekretariat DPRDDenpasar, Sekretaris DPRD Den-pasar IGN Rai Sirta mengaku tidakmengetahui adanya penyitaandokumen tersebut. "Tidak ada,tidak ada penyitaan," ujarnyasingkat saat dihubungi via teleponsemalam. 6h rez

Edisi

Hal

: aca^qf , eu APul aoti

9

DATA FAKTA DUGAAN KORUPSI PERJALANAN DINAS

Page 4: Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan …Bahrullah Akbar bersama Kepala Auditor Vl BpK Rl dan Keoala Perwakilan BPK Rl Prov. Bali, Kamis (2314) kemarin di puspem Badung

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali

Edisi :

Hal :

aoruF eq epar I Jqi

3

Tak Ingin Simantri

Iadi Bulan-bulanan'lSaya minta pada

Kadis Pertanian danjajarannya agar

benar:benarSimantri dievaluasi

dengan jujunjangan juga maudibohongin oleh

kelompok penerimaSimantri"

DENPASAR, NusaBaliGubernur Bali Ma& Mangku

Pastika mengabkan tidak inginiika Drosram Sistem Pertanianierintesiasi [Simantril meniadibuhn-bibnai dan dibohongi obhoknum pendampingnya.

"langan&ngar 100 persen aPayang dikatakan pendamPingSimanBi. Pecat sata Para Pen-damping yang menya mPaikanlaporan bohong-bohong," kataPastika saat memimPin raPatevaluasi program PembangunanPemDrov Bali b'iwuhn l/2015' diruaneWiswa Sabha UEma l(antorGubelnur Bali, Kamis (23l4).

Menurut dia, bagi Simanhiyang keberadaannya masih kur-ang dari harapan, harus secePa'bly; dihkukan bngkah Perbaikan."Sava minb Dada Kadis Perbniand"n ;"|"ranny" "ga.

benar-benarSimantri dievaluasi &ngan jujurianean iuqa mau dibohongin obhi<el6mpok penerima Simantri,"ucap Pastika.

Dia mencontohkan, moduskebohongan yang kerap dila-kukan kelompok SimanFi sepertiketika dilakukan pengqgpkan,semua sapi dan ,.Pillatanpengolahan pupuk le$kap.Namun, ketika pemeriksd Pergi,semua sapinya iuga menghihngdari unit Simanu'i i[L "Seharusnyakita bisa tahu bohong ahu tidakkarena di situ aiia pendampingSimantri. Tetapi InasalahnYa,pendamping Simantri juta adayang bohong' kaa Pastika, ..

lJntuk saat ini, uiar dia,Simanu-i masih meniadi alternatifupaya untuk meningkatkan nihitambah petani yang harusditeruskan. Tetapi dia mintadivahnkan asar 50 unit Simantriva'ne akan me"ndapatkan banban-tahui

ini tidak bobh gagalSebelumnya anggota DPRD

Provinsi Bali Nyoman AdnYanamengemukakan beberaPa Pen'vimDangan Pelaksanaan'sim;nsi:saat uruir ke beibagai

daerah di Kabupaten Bangli,setidaknF dia menemukan empatgabungan kelompok tani (cap-okbn) yang tebh menerima danaprogram Simantri pada tahun-tahun sebelumnya, ternyata sapibantuan dari Provinsi Bali sudahtidak ada lagi di tempat unitSimantri tersebut

Rahkan legislator dari Ka-bupaten Bangii itu berani menSra-Ekan untuk di kabupaten asalnyasaja sekitar 70 persen unit\.

Simantri nielaksanakan ope-rasionalnya tidak sesuai &nganpe&man dan pebnjuk pehksa-naan yangada, "Program simanb-ilebih efektif kalau diberikankepada kelompok yang ting-galnya dalam satu dusun ber-dekatan. Memang Simantri ituprogram ideal unuk menyeiah-terakan Detani, tetaDi kenva-taannnya'begitu masih banyakpenyimpangan. Ohh karena ihrharus dilakukan evaluasi Yang

serius agar tidak meremb€t Padakblompok ta ni Yang hrnnya'ucao Adnyana

Prosram Simant-i tebh dilun-curkan"PemProv Bali seiak 2009dan hinssa saat ini sudah ter-benuk 5-02 unit Simanbi Setiapgabungan kelomPok t"Itiqapokbn) Penerima Program sr-

manu'i mendaPatkan dana hibah

awalnYa RP200 iuta dan-muEl201-4 meningkat meniadl KPZI5juh dari Pemprov Bali ft ant

Mlde Mar!g8* Psstika