Upload
trinhdat
View
230
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Subject 2
Income Tax Article 21
Presented By :
Nyoman Darmayasa
Bali State Polytechnic
2013
http://elearning.pnb.ac.id
www.nyomandarmayasa.com
Subjects
1. Pemotong dan Bukan Pemotong PPh
Pasal 21
2. Objek PPh Pasal 21
3. Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
5. Tarif PPh Pasal 21
6. Tarif Uang Pesangon, THT atau JHT
7. Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21
(Pegawai Tetap, Upah Harian, dan
Mingguan)
Objective
Memberikan Pemahaman Atas :
Pemotong dan Bukan Pemotong
PPh Pasal 21
Objek PPh Pasal 21
Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun
PTKP
Tarif PPh Pasal 21
Tarif Uang Pesangon dan THT/JHT
Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21
(Pegawai Tetap, Upah Harian, dan
Mingguan)
Pemotong dan BukanPemotong PPh Pasal 21
Pemotong Pajak PPh Pasal 21
(Pasal 21 ayat 1)
a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh
pegawai atau bukan pegawai
b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan
uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa
pun dalam rangka pensiun
d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran
lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa
termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan
bebas
e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran
sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan
Pemotong Pajak PPh Pasal 21
(Pasal 21 ayat 2)
Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib
melakukan pemotongan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor
perwakilan negara asing dan organisasi-
organisasi internasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3
Pasal 3 UU PPh Pasal 1
a. Kantor perwakilan negara asing
b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan
konsulat
c. Organisasi-organisasi internasional
d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi
internasional
Objek PPh Pasal 21
Objek PPh Pasal 21
Pasal 21 (3)
Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan
yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah
jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi
dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang
besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak
Kena Pajak.
Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun :
PMK 250/PMK.03/2008
PTKP :
PMK137/PMK.03/2005
UU PPh Pasal 7 (1)
PMK 162/PMK.011/2012 (1-1-2013)
Biaya Jabatan & Biaya
Pensiun
PMK 250/PMK.03/2008
1. Biaya Jabatan
Bagi pegawai tetap, ditetapkan sebesar 5%
dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya
Rp. 6.000.000,00 setahun atau
Rp. 500.000,00 sebulan.
2. Biaya Pensiun
Bagi pensiunan, ditetapkan sebesar 5% dari
penghasilan bruto, setinggi-tingginya
Rp. 2.400.000,00 setahun atau
Rp. 200.000,00 sebulan.
PTKP UU PPh Pasal 7 (1)
No Keterangan PTKP
1Untuk diri Wajib Pajak orang
pribadiRp15.840.000,00
2Untuk Wajib Pajak yang
kawinRp1.320.000,00
3
Untuk seorang isteri yang
penghasilannya digabung
dengan penghasilan suami
Rp15.840.000,00
4
Tambahan untuk setiap
anggota keluarga sedarah
dan keluarga semenda
dalam garis keturunan lurus
serta anak angkat, yang
menjadi tanggungan
sepenuhnya
Rp1.320.000,00
Paling banyak 3 (tiga)
orang untuk setiap
keluarga
PMK 162/PMK.011/2012
No Keterangan PTKP
1Untuk diri Wajib Pajak orang
pribadiRp24.300.000,00
2Untuk Wajib Pajak yang
kawinRp2.025.000,00
3
Untuk seorang isteri yang
penghasilannya digabung
dengan penghasilan suamiRp24.300.000,00
4
Tambahan untuk setiap
anggota keluarga sedarah
dan keluarga semenda
dalam garis keturunan lurus
serta anak angkat, yang
menjadi tanggungan
sepenuhnya
Rp2.025.000,00
Paling banyak 3 (tiga)
orang untuk setiap
keluarga
Objek PPh Pasal 21
Pasal 21 (4)
Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta
pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong
pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah
dikurangi bagian penghasilan yang tidak
dikenakan pemotongan yang besarnya
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
PTKP :
PMK 206/PMK.011/2012 (Rp. 200.000), dan tidak
berlaku bila:
1. Penghasilan bruto dimaksud jumlahnya
melebihi Rp. 2.025.000,00/bulan
2. Atau dibayar secara bulanan
Tarif PPh Pasal 21
Tarif PPh Pasal 21
Pasal 21 (5)
Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan
Pemerintah.
PP No. 68 Tahun 2009 Uang Pesangon, THT,
dan JHT
Pasal 21 (6)
Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang
tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% (dua puluh
persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap
Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.
Tarif PPh Pasal 17 (1a)
Taxable income brackets Tax Rate
Article 17 (1a) – Personal Tax
Payer
Rp50.000.000,00 or less 5 %
Over Rp50.000.000,00 –
Rp250.000.000,0015 %
Over Rp250.000.000,00 –
Rp500.000.000,0025 %
Over Rp500.000.000,00 30 %
Tarif Uang Pesangon
Lapisan Uang Pesangon Tarif
Penghasilan bruto sampai dengan
Rp50.000.000,00 0 %
Penghasilan bruto di atas
Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp
100.000.000,00
5 %
Penghasilan bruto di atas Rp
100.000.000,00 sampai dengan
Rp500.000.000,00
15 %
Penghasilan bruto di atas
Rp500.000.000,00
25 %
Tarif Uang Manfaat Pensiun,
THT atau JHT
PP No. 68 Tahun 2009
Tarif PPh atas Uang Manfaat Pensiun
Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua
1. O% (nol persen) atas penghasilan bruto
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah);
2. 5% (lima persen) atas penghasilan bruto
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
Tata Cara Perhitungan PPhPasal 21
Tata Cara Perhitungan PPh
Pasal 21Pasal 21 (8)
Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan
pemotongan pajak atas penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau
kegiatan diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.
Per 31/PJ.03/2009 (dicabut)
Per 57/PJ.03/2009 (dicabut)
Per 31/PJ/2012
Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran
dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan
Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
Summary & Questions
Summary
1. Pemberi Kerja, Penyelenggara Kegiatan
merupakan contoh pemotong PPh Pasal
21.
2. Kantor perwakilan negara asing dan
pejabatnya bukan merupakan pemotong
PPh Pasal 21
3. Biaya Jabatan, Biaya Pensiun, dan PTKP
merupakan pengurang penghasilan bruto.
4. Tarif PPh Pasal 21 sesuai dengan pasal
17 (1a) dan PP No. 68 Tahun 2009.
5. Tarif PPh Pasal 21 diterapkan lebih tinggi
20 % bagi WP yang tidak bisa
menunjukkan NPWP
Questions
1. Sebutkan Pemotong dan bukan
Pemotong PPh Pasal 21?
2. Sebutkan Objek PPh Pasal 21?
3. Sebutkan Tarif PPh Pasal 21?
4. Sebutkan Besaran PTKP?
5. Sebutkan Tarif Uang Pesangon, THT
atau JHT?
6. Jelaskan Tata Cara Perhitungan PPh
Pasal 21 Pegawai Tetap dan Upah
Harian!
References
• IKPI, 2012, Kumpulan Soal & Jawab
Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak "A, B,
& C", PT Cipta Bina Parama, Jakarta
• IKPI, 2011, Rangkuman Undang-
Undang Perpajakan, PT Cipta Bina
Parama, Jakarta
• Mardiasmo, 2011 , Perpajakan , Edisi
Revisi, Andi Yogyakarta
• Taf Consulting, 2008, Executive Tax
Program Pendidikan Pajak Terapan
Komprehensif Brevet A-B-C, PT. Taf
Consulting, Jakarta
Thank You
International Registered Tax Consultant
www.nyomandarmayasa.com
As long as we still keep our exciting
goal in mind, we should not stop half
way.
In reality, there is no real success
achieved without any failure.