BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta 27 Januari 2015

Kepada

Yth Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah IUnit Kerja Perangkat Daerah (SKPDUKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

di Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 05SE2015

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2015

Sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil dengan ini saya sampaikan bahwa

1 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil diwajibkan kepada

1 Gubernur 2 Wakil Gubernur 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya 4 Pejabat Pin1pinan Tinggi Pratan1a 5 Pejabat Administrator 6 Pejabat Pengawas 7 Kepala Sekolah Negeri pada Pemerintah Daerah 8 Auditor 9 Pemegang KasBendahara

10 PNS yang ditempatkan pada Dinas Pelayanan Pajak Badan PelayananTerpadu Satu Pintu dan Badan Pelayanan Pengadaan BarangJasa dan

11 Pejabat tertentu atas permintaan KPK

2 Formulir LHKPN bagi Penyelenggara Negara dan PNS dan Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2014 tentang laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil telah kami siapkan dan dapat diunduh melalui website wwwbkddkijakartagoid

3 Formulir LHKPN bagi Penyelenggara Negara dan PNS disampaikan melalui Sekretariat Tim Pengelola LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditetapkan atau dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi atau Administrasi atau Fungsional atau pada saat mengakhiri masa jabatan danatau Pensiun sebagai Penyelenggara Negara dan PNS

4 Sekretariat Tim Pengelola LHKPN berkedudukan pada Badan Kepegawaian Oaerah Provinsi OKI Jakarta (mekanisme penyampaian LHKPN terlampir)

5 Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Pengendalian Kepegawaian BKO Provinsi OKI Jakarta Gd Balaikota BlokG Lt20 JI Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat telpfax 021-382-24-34

Oemikian surat edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

~rmm~J egawaian Oaerah KI Jakarta

Tembusan

1 Gubernur Provinsi OKI Jakarta 2 Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta 3 Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta

Lampiran Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 05SE20 15 T anggal 2 7 Jan u a r i 2 0 1 5

MEKANISME PENYAMPAIAN LHKPN

KPK

1 SKPDUKPD

1 Gubernur dan Wakil Gubernur 2 Sekretariat Daerah lt-- shy3 Inspektorat --shy~ 4 Badan 5 Dinas

SEKRETARIAT TIM PENGELOLA LHKPN PROVINSI ~ Kantor Kepegawaian Kota OKI JAKARTA (BKO PROVINSI IKabupaten Administrasi

OKI JAKARTA)

6 Satuan Polisi Pamong Praja 7 Sekretariat DPRD 8 Sekretariat KORPRI 9 RSUDRSKD

10 Kantor Pengelola Kawasan Monas

11 Kantor Pengelola Taman Marga Satwa Rangunan

12 Sekretariat PPIJJIC 13 Sekretariat KPUD dan 14 BKSP Jabodetabekjur

Keterangan

---l) Garis Subordinasi

~- Garis Koordinasi

1 KotaKabupaten Administrasi

2 Kecamatan dan 3 Kelurahan

Catatan

1 Penyelenggara Negara dan PNS pad a SKPDUKPD yang bersangkutan wajib menyampaikan formulir LHKPN kepada Pengadministrasi kepegawaian pad a masing-masing SKPDUKPD untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat Tim pengelola LHKPN Provinsi DKI Jakarta (BKD Provinsi DKI Jakarta)

2 Penyelenggara Negara dan PNS pada SKPDUKPD yang bersangkutan wajib menyampaikan formulir LHKPN kepada Pengadministrasi kepegawaian pad a masing-masing SKPDUKPD untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat Tim pengelola LHKPN Provinsi DKI Jakarta (SKD Provinsi DKI Jakarta) melalui Kantor Kepegawaian KotaKabupaten Administrasi masing-masing

bull

Lampiran Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 05SE20 15 T anggal 2 7 Jan u a r i 2 0 1 5

MEKANISME PENYAMPAIAN LHKPN

KPK

1 SKPDUKPD

1 Gubernur dan Wakil Gubernur 2 Sekretariat Daerah lt-- shy3 Inspektorat --shy~ 4 Badan 5 Dinas

SEKRETARIAT TIM PENGELOLA LHKPN PROVINSI ~ Kantor Kepegawaian Kota OKI JAKARTA (BKO PROVINSI IKabupaten Administrasi

OKI JAKARTA)

6 Satuan Polisi Pamong Praja 7 Sekretariat DPRD 8 Sekretariat KORPRI 9 RSUDRSKD

10 Kantor Pengelola Kawasan Monas

11 Kantor Pengelola Taman Marga Satwa Rangunan

12 Sekretariat PPIJJIC 13 Sekretariat KPUD dan 14 BKSP Jabodetabekjur

Keterangan

---l) Garis Subordinasi

~- Garis Koordinasi

1 KotaKabupaten Administrasi

2 Kecamatan dan 3 Kelurahan

Catatan

1 Penyelenggara Negara dan PNS pad a SKPDUKPD yang bersangkutan wajib menyampaikan formulir LHKPN kepada Pengadministrasi kepegawaian pad a masing-masing SKPDUKPD untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat Tim pengelola LHKPN Provinsi DKI Jakarta (BKD Provinsi DKI Jakarta)

2 Penyelenggara Negara dan PNS pada SKPDUKPD yang bersangkutan wajib menyampaikan formulir LHKPN kepada Pengadministrasi kepegawaian pad a masing-masing SKPDUKPD untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat Tim pengelola LHKPN Provinsi DKI Jakarta (SKD Provinsi DKI Jakarta) melalui Kantor Kepegawaian KotaKabupaten Administrasi masing-masing

bull