HAL : Gugatan Perselisihan PHKLampiran :

1. Surat Kuasa Khusus.2. Asli Risalah Mediasi Tertanggal 8 September 2009.3. S.E Menakertrans RI No: 13/MEN/SJ-HK/I/2005.

Kepada:YTH. Ketua Pengadilan Hubungan IndustrialYOGYAKARTAPada Pengadilan Negeri Yogyakarta

Dengan hormat,

bertandatangan di bawah ini, Dony Hendrocahyono, S.H dan Zahru Arqom, S.H. , Para Advokat, berkantor di Jl. Nyi Condro Lukito 149 A Yogyakarta; berdasarkan surat kuasa khusus yang aslinya tersimpan pada berkas perkara ini, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, bapak Taufik Mansur, selaku Direktur PT. Hotel Juwara Warga, badan hukum Indonesia (Perseroan), pemilik sah atas Perusahaan The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa, berkedudukan di Sleman Jl. Laksda Adisucipto Km. 8 Jogyakarta, dan oleh karena itu sah untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Hotel Juwara Warga c.q The Jayakarta Yogyakarta Hotel&Spa;

-------- Selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat -------

Dengan ini mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap persona tersebut di bawah ini :

I. Nama : Wijayanti Pekerjaan Terakhir: Chief Linent & Unf , House Keeping The Jayakarta

Yogyakarta Hotel & Spa

Alamat : Tugurejo, RT 09, RW 03, Kokosan, Prambanan, Klaten

II. Nama : Maksum Basuki

Pekerjaan Terakhir : Cashier, Accounting, The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa

Alamat : Basin RT o1, RW, 05, Kebonarum, Klaten.

1

-------- selanjutnya mohon disebut sebagai Para Tergugat; --------

Adapun Gugatan ini diajukan berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah karyawan PKWTT di Perusahaan Penggugat, Tergugat I bekerja di perusahaan Penggugat selama 14 tahun, terakhir bekerja sebagai Chief Linen & Uniform pada Departement House Keeping, sedangkan Tergugat II bekerja di perusahaan Penggugat selama 12 tahun dengan jabatan terakhir sebagai Cashier pada Departement accounting.

2. Bahwa Para Tergugat pada tanggal 17 Juli 2008 telah bertindak melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang termasuk kualifikasi Pelanggaran Berat dalam Pasal 31 C Ayat 11, hal mana, pelanggaran tersebut juga termasuk dalam kualifikasi Kesalahan berat yang diatur dalam Ex-Pasal 158 ayat (1) huruf (i) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, yaitu melakukan tindakan Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 322 KUHP berupa PEMBOCORAN RAHASIA PERUSAHAAN yang seharusnya sebagai karyawan Para Tergugat wajib menjaganya.

3. Bahwa terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, General Manager The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa (Penggugat), yang pada saat peristiwa terjadi masih dijabat oleh Sdr. Ronald Hendrajaya, Melaporkan kesalahan Tersebut ke pihak Berwajib sebagaimana tertuang dalam Laporan Kepolisian No.Pol. : LP/110/VII/2008 Sektor Depok Timur pada Tanggal 28 Juli 2008.

4. Bahwa selama proses pemeriksan di Kepolisian sedang berlangsung, Penggugat melalui pihak manajemen memutuskan untuk memberikan tindakan schorsing terlebih dahulu kepada Para Tergugat selama 14 (empat belas) Hari sejak tanggal 30 Juli 2008 sampai dengan 15 Agustus 2008, dan telah telah melakukan musyawarah secara bipartit.

5. Bahwa musyawarah bipartit yang dilakukan antara Penggugat dengan Para Tergugat belum menemui kesepakatan kemudian pihak Penggugat memperpanjang masa Skorsing Para Tergugat sejak tanggal 15 Agustus sampai dengan 15 Februari 2008.

6. Bahwa meskipun telah dilakukan perpanjangan masa skorsing, Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk memulihkan iklim hubungan industrial yang baik di perusahaan, oleh karenanya pengusaha memandang telah timbul keadaan mendesak untuk

2

melakukan PHK kepada Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menaker&Trans RI No. SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005, khususnya angka 4.

7. Bahwa sampai dengan masa schorsing berakhir musyawarah bipartit diluar maupu di dalam perusahaan belum juga menemukan titik temu dengan demikian musyawarah bipartit dianggap gagal, maka dan oleh karenanya Penggugat membawa permasalahan Perselisihan PHK a quo ke Dinas Tenaga Kerja Sleman pada tanggal 04 September 2008 untuk dilakukan mediasi.

8. Bahwa telah pula dilakukan proses Mediasi pertama melalui surat Panggilan Ke-1, No.005/261 tertanggal 08 Oktober 2008.

9. Bahwa mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf i UU No.13 tahun 2003 ; Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Perkara Nomor :012/PUU-I/2003 ; Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE.13/Men/SJ-HK/I/2005. Pihak mediator melalui surat tertanggal 20 Oktober 2008 memutuskan untuk menunda mediasi karena menunggu putusan Pengadilan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu.

10. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2009 telah terbit putusan Pengadilan Negeri Sleman No.615/PID.B/2008/PN.SLMN yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa (Para Tergugat a quo) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya”.

11. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tersebut, Para Terdakwa (Tergugat dalam Gugatan a quo) mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

12. Atas Permohonan Banding diatas, Pengadilan Tinggi telah pula menerbitkan Putusan, melalui putusan Banding Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta No:47/PID/2009/PTY yang diputus dan dibacakan pada tanggal 30 Juni 2009.

13. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Tidak didapat suatu keterangan dan laporan bahwa Pemohon Banding (Tergugat dalam gugatan a quo) mengajukan upaya hukum selanjutnya, sedemikian sehingga Putusan Pengadilan Banding tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (inchracht).

3

14. Behawa selain fakta tersebut, kekuatan hukum tetap (inchracht) dan nilai pembuktian Putusan tersebut telah secara sah dan jelas pula berdasarkan Undang-undang, karena telah tertutup upaya hukum kasasi yang dapat dilakukan oleh terpidana (Para Tergugat A quo) . Hal ini didasarkan pada :

a. Perbuatan yang didakwakan kepada Para Tergugat yaitu Pasal 322 KUHP adalah tindakan Pidana yang diancam hukuman kurang dari satu tahun atau hukuman denda1.

b. Dan terhadap perbuatan yang diancam hukuman penjara paling lama satu tahun atau pidana denda, dikecualikan untuk dapat melakukan kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Selengkapnya sebagai berikut ;

Pasal 45 A

1. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan Kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-undang ini dibatasi pengajuannya.

2. Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Putusan tentang Prapradilan;b. Perkara Pidana yang diancam dengan pidana penjara

paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau diancam pidana denda;

c. Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

15. Dengan demikian secara mutatis mutandis putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.: 47/PID/2009/PTY diatas telah mempunyai kekuatan hukum Tetap sejak diputus dan dibacakan pada tanggal 30 Juni 2009, karena telah tertutup upaya untuk melakukan Kasasi berdasarkan pengecualian oleh Undang-undang.

1 Pasal 322 KUHP “ Barang siapa dengan sengaja membuka Rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diacam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

4

16. Bahwa selanjutnya Penggugat juga mendasarkan Gugatannya pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI No: 13/MEN/SJ-HK/I/2005, khususnya pada angka 4, yakni Penghentian Hubungan kerja pada saat terdapat Alasan Mendesak. Selengkapnya sebagai berikut;

4. Dalam hal terdapat “alasan mendesak” yang mengakibatkan tidak memungkinakan hubungan kerja dilanjutkan, maka oengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

(Vide S.E MENAKERTRANS RI No: 13/MEN/SJ-HK/I/2005)

17. Bahwa terhadap terbitnya putusan pengadilan Pidana tersebut diatas telah Penggugat sampaikan pemberitahuan kepada mediator. Sedemikian kemudian Pihak mediator telah pula menerbitkan surat Risalah Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial pada tanggal 8 September 2009 sebagaimana surat tersebut telah kami lampirkan sebagai syarat formil dalam mengajukan gugatan a quo.

18. Bahwa dengan demikian telah cukup bukti bahwa Para Tergugat telah melakukan pelanggaran berat yang diatur dalam Pasal 31 C angka 11 PKB The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa jo Kesalahan Berat Pasal 158 ayat (1) huruf I Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang penegakan hukumnya secara formil melalui peradilan pidana.

19. Bahwa selama proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial ini, pihak Penggugat tetap berpegang pada aturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memberikan hak-hak perkerja (Para Tergugat a quo) berupa upah (gaji) dari bulan September sampai dengan bulan Juni 2009 sesuai dengan tanggal Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana disebut dalam posita ini. Pemberian upah sebagaimana disebutyang diberikan pada tanggal 10 Juli 2009, dengan perincian sebagai berikut :

No Bulan Tergugat I a quo Tergugat II a quo

1. September 2008 645.000 878.5002. Oktober 2008 645.000 878.5003. November 2008 645.000 878.5004. Desember 2008 645.000 878.500

5

5. Januari 2009 733.500 878.5006. Februari 2009 733.500 878.5007. Maret 2009 733.500 878.5008. April 2009 733.500 878.5009. Mei 2009 733.500 878.50010. Juni 2009 733.500 878.500Total 6.981.000 8.785.000

20. Bahwa demi hukum, Pengusaha selanjutnya mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ini untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak para pihak.

21. Bahwa atas dasar alasan-alasan diatas menjadi adil dan sah apabila Penggugat pada petitumnya nanti memohon agar majelis hakim menerima/ mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya karena telah memenuhi syarat formil dan materiil;

22. Bahwa atas dasar alasan-alasan diatas pula, menjadi adil dan wajar apabila Penggugat pada petitumnya nanti memohon agar Tergugat ditetapkan telah melakukan pelanggaran berat menurut Pasal 31 C ayat 11 PKB jo Pasal 158 ayat (1) huruf I Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan layak serta sah untuk dilakukan Pemutusan Hubungan kerja (PHK);

23. Bahwa mengingat Penggugat (Pengusaha) dan Serikat Pekerja telah pernah membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah pula di sah-kan oleh Disnaker Kabupaten Sleman, maka adalah wajar pula Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada diktumnya nanti menghukum Para Tergugat menerima hak-hak Pekerja yang di-PHK karena Pelanggaran Berat dan kesalahan Berat sebagaimana sesuai PKB dimaksud, yakni sesuai Lampiran III No.9 PKB The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa jo Pasal 158 ayat (3) yaitu hanya mendapatkan uang pengantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4).

24. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti otentik yang kuat yaitu didasarkan pada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Yogyakarta agar putusan perkara ini in casu dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun Tergugat melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun.

6

Bahwa berdasarkan segala hal di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial untuk sudi menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Pasal 31 huruf C angka 11 PKB The Jayakarta Yogyakarta Hotel&Spa jo melakukan Kesalahan Berat menurut Pasal 158 ayat (1) huruf I Undang-undang Nomor 13 tahun 2003;

3. Menyatakan menetapkan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus karena PHK karena alasan Pelanggaran Berat berdasarkan Pasal 31 huruf C angka 11 PKB The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa jo Pasal 158 ayat (1) huruf I Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, terhitung sejak putusan pengadilan pidana diucapkan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan Hak Tergugat atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena melakukan pelanggaran berat yaitu Uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III No.9 PKB The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa jo Pasal 158 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003;

5. Menyatakan putusan perkara ini in casu dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum kasasi atau upaya hukum lainnya.

6. Membebankan biaya perkara kepada negara.

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya.

Yogyakarta,20 Oktober 2009.Hormat takzim Penggugat berikut kuasanya,

7

Dony Hendrocahyono, S.H Zahru Arqom, S.H

8