Urgensi Perbaikan Iklim Usaha

Laporan World Economic Forum (WEF) tentang Kemampuan Bersaing di Tingkat Global Tahun 2008-2009, menunjukkan bahwa Indonesia beradapada peringkat ke-55 dari 134 negara yang disurvey.

Survey Bank Dunia Tahun 2008 melalui Doing Business Tahun 2009, Indonesia berada pada rangking 129 dari 181 negara yang disurvey terkait dengan kemudahan dalam berusaha..

BEBERAPA FAKTOR PENYEBABBEBERAPA FAKTOR PENYEBAB

1.1.Akses dan Kepastian LahanAkses dan Kepastian Lahan

2.2.Perizinan UsahaPerizinan Usaha

3.3.Interaksi Pemerintah Daerah dengan Pelaku UsahaInteraksi Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha

4.4.Program Pengembangan UsahaProgram Pengembangan Usaha

5.5.Kapasitas dan Integritas Kepala DaerahKapasitas dan Integritas Kepala Daerah

6.6.Pajak, Retribusi Daerah dan Pungutan LainnyaPajak, Retribusi Daerah dan Pungutan Lainnya

7.7.Infrastruktur Fisik DaerahInfrastruktur Fisik Daerah

8.8.Keamanan dan Penyelesaian SengketaKeamanan dan Penyelesaian Sengketa

9.9.Peraturan DaerahPeraturan Daerah

PTSP DALAM KONTEKS PTSP DALAM KONTEKS PEREKONOMIAN DAERAHPEREKONOMIAN DAERAH

Dalam Peningkatan Kinerja Tata Kelola Ekonomi Dalam Peningkatan Kinerja Tata Kelola Ekonomi Daerah, Perizinan merupakan salah satu faktor Daerah, Perizinan merupakan salah satu faktor penentu kinerja TKED, dimana Kinerja Pelayanan penentu kinerja TKED, dimana Kinerja Pelayanan perizinan ditentukan oleh penyelenggaraan perizinan ditentukan oleh penyelenggaraan PTSP.PTSP.Birokrasi Perizinan yang lebih efisien diharapkan Birokrasi Perizinan yang lebih efisien diharapkan mampu menjadi daya tarik investormampu menjadi daya tarik investor.Pelayanan perizinan yang lebih baik merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat termasuk dunia usaha

MANFAAT KEBERADAAN PTSPMANFAAT KEBERADAAN PTSP

BAGI MASYARAKAT :BAGI MASYARAKAT :1.1.Pelayanan publik yang lebih baik;Pelayanan publik yang lebih baik;2.2.Kepastian dan jaminan hukum serta formalitas yang dimilikiKepastian dan jaminan hukum serta formalitas yang dimiliki

BAGI DUNIA USAHA :BAGI DUNIA USAHA :1.1.Memberikian Kemudahan Perizinan Usaha;Memberikian Kemudahan Perizinan Usaha;2.2.Memudahkan dalam melakukan investasi dan penembangan Memudahkan dalam melakukan investasi dan penembangan usaha;usaha;3.3.Pengurangan waktu dan biaya yang tidak produktifPengurangan waktu dan biaya yang tidak produktifBAGI PEMERINTAH :BAGI PEMERINTAH :1.1.Mengurangi beban administratifMengurangi beban administratif2.2.Meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;Meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;3.3.Terbangunnya citra yang lebih baik;Terbangunnya citra yang lebih baik;4.4.Mencegah terjadinya KKN dan Pungli sejak dini;Mencegah terjadinya KKN dan Pungli sejak dini;5.5.Sebagai alat dalam pengendalian RTRW dan RDTRSebagai alat dalam pengendalian RTRW dan RDTR

KONSEP PTSPKONSEP PTSPPTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, yang proses

pengelolaannya dari mulai tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen dilakukan

secara terpadu dalam satu tempat

PEMOHON

RUANG PEMROSESAN

RUANG PEMROSESAN

FRONT OFFICEFRONT OFFICE

BANKTIM TEKNIS

TUJUAN PENYELENGGARAAN, TUGAS POKOK TUJUAN PENYELENGGARAAN, TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN PTSPDAN KEWENANGAN PTSP

Tujuan Penyelenggaraan PTSPTujuan Penyelenggaraan PTSP1.1. Mempercepat waktu pelayanan dan mengurangi tahapan pelayanan yang Mempercepat waktu pelayanan dan mengurangi tahapan pelayanan yang

tidak penting;tidak penting;2.2. Menekan biaya pelayanan;Menekan biaya pelayanan;3.3. Menyederhanakan persyaratan,dengan mengembangkan pelayanan Menyederhanakan persyaratan,dengan mengembangkan pelayanan

paralelparalel..Tugas Pokok Penyelenggaraan PTSP:Tugas Pokok Penyelenggaraan PTSP:1.1. Memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi Memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi

kewenangan Pemdakewenangan Pemda2.2. Mengelola administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu Mengelola administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu

pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas.pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas.

Kewenangan PTSP :Kewenangan PTSP :• Melakukan penyederhanaan prosedur perizinan;Melakukan penyederhanaan prosedur perizinan;• Melakukan penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis perizinan Melakukan penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis perizinan

bersama dsengan unsur-unsur lainnya dalam Pemda;bersama dsengan unsur-unsur lainnya dalam Pemda;• Melakukan koordinasi dengan SKPD yang terkait;Melakukan koordinasi dengan SKPD yang terkait;• Menandatangani perizinanMenandatangani perizinan

TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PTSPPENYELENGGARAAN PTSP

Surat Edaran Nomor 500/1191/V/BANGDATanggal 8 Juni 2009

1.1. Penyamaan Persepsi dan Pembentukan Penyamaan Persepsi dan Pembentukan Komitmen.Komitmen.

2.2. Pembentukan Tim Pembentuk PTSPPembentukan Tim Pembentuk PTSP3.3. Penyiapan Dana Melalui APBD.Penyiapan Dana Melalui APBD.4.4. Penyusunan Desain Penyelenggaraan PTSPPenyusunan Desain Penyelenggaraan PTSP5.5. Penyusunan Kebijakan terkait dengan Penyusunan Kebijakan terkait dengan

Pembentukan Penyelenggara PTSP.Pembentukan Penyelenggara PTSP.6.6. Penyiapan Sumber Daya Manusia;Penyiapan Sumber Daya Manusia;7.7. Penyebarluasan Informasi Penyelenggara Penyebarluasan Informasi Penyelenggara

PTSP kepada Masyarakat;PTSP kepada Masyarakat;8.8. Monitoring dan EvaluasiMonitoring dan Evaluasi

PENYAMAAN PERSEPSIPENYAMAAN PERSEPSIPeranan Kepala Daerah pada tahap awal yang sangat menentukan keberadaan PTSP adalah melakukan Penyamaan persepsi secara internal di jajaran pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan mengubah cara pandang para pengambil keputusan dan mengumpulkan dukungan terhadap penyelenggaraan PTSP secara berkesinambungan. Berbagai kegiatan dalam rangka penyamaan persepsi, antara lain :Arahan Kepala Daerah kepada seluruh pimpinan SKPD melalui rapat koordinasi; Rangkaian rapat kerja eksekutif dengan DPRD; Focused Group Discussion (FGD); Seminar/lokakarya, dll.

1

PEMBENTUKAN KOMITMENPEMBENTUKAN KOMITMENPeranan Kepala Daerah sangat dibutuhkan sebagai inisiator dalam merealisasikan kesamaan persepsi menjadi komitmen. Langkah membangun komitmen di Kota Cimahi adalah sebagai berikut :1.Upaya peningkatan pelayanan perizinan sudah diinisiasi sejak tahun 2002 melalui Keputusan Walikota Cimahi No. 27 A Tahun 2002 tentang Pembentukan Sekretariat Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;2.Dengan terbitnya Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP, Walikota Cimahi mengumpulkan seluruh Kepala SKPD untuk mensosialisasikannya dan meminta komitmennya;3.Walikota Cimahi menyelenggarakan Workshop Action Plan untuk menyusun rencana dan langkah kerja pengembangan PTSP. Dalam acara ini diundang The Asia Foundation sebagai Narasumber sekaligus menjadi fasilitator;4.Walikota kemudian membentuk tim pengembang PTSP melalui SK Walikota Cimahi No. 503/Kep.297-Dispenmo/2006. Anggota tim terdiri dari berbagai unsur SKPD yang terkait dengan perizinan.

PEMBENTUKAN KOMITMEN (lanjutan)

Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir resistensi dari SKPD serta untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap PTSP.5.Tim kemudian melakukan rapat kerja dengan DPRD untuk membahas rencana pengembangan PTSP. Wujud komitmen DPRD adalah dialokasikannya anggaran untuk pengembangan PTSP.6.Pembentukan komitmen diwujudkan pula melalui pernyataan bersama yang melibatkan pemerintah, DPRD, pelaku usaha, komponen masyarakat dan Perguruan Tinggi yang disebarluaskan melelui mas media.7.Semua kegiatan tersebut di atas senantiasa diikuti oleh Walikota Cimahi.

Pembentukan Komitmen oleh Walikota Cimahi

Walikota CimahiWalikota CimahiKetua DPRDKetua DPRDWakil The Asia FoundationWakil The Asia Foundation

KESEPAKATAN WALIKOTA CIMAHI DENGAN KESEPAKATAN WALIKOTA CIMAHI DENGAN WAKIL THE ASIA FOUNDATIONWAKIL THE ASIA FOUNDATION

KESEPAKATAN WALIKOTA CIMAHI DENGAN KESEPAKATAN WALIKOTA CIMAHI DENGAN WAKIL THE ASIA FOUNDATIONWAKIL THE ASIA FOUNDATION

KESEPAKATAN WALIKOTA CIMAHI DENGAN THE ASIA FOUNDATION

PEMBENTUKAN TIM PEMBENTUK PTSP2

PENYIAPAN DANA MELALUI APBDPENYIAPAN DANA MELALUI APBD

KEBUTUHAN ANGGARAN YANG KEBUTUHAN ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN DALAM APBD :DIALOKASIKAN DALAM APBD :

TAHUN 2006 Rp. 710.000.000,-TAHUN 2006 Rp. 710.000.000,-TAHUN 2007 Rp. 2.008.750.000,-TAHUN 2007 Rp. 2.008.750.000,-TAHUN 2008 Rp. 730.150.000,-TAHUN 2008 Rp. 730.150.000,-TAHUN 2009 Rp. 1.489.330.000,-TAHUN 2009 Rp. 1.489.330.000,-TAHUN 2010 Rp. 3.740.581.600,-TAHUN 2010 Rp. 3.740.581.600,-

3

PENYUSUNAN DESAIN PENYUSUNAN DESAIN PENYELENGGARAAN PTSPPENYELENGGARAAN PTSP

4PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU KOTA CIMAHI

A

PENENTUAN MEKANISME PELAYANANPEMOHON

LOKETINFORMASI

LOKETPENDAFTARAN PEMROSESAN

LOKETPENYERAHAN

SKRD & SURATIZIN

M encariIn form asi

M em berikanInform asi dan

Form ulir

M engis iForm ulir &

M elengkapiPersyaratan

M enerim a danM em eriksa

BerkasBerm ohonan

Lengkap

M em buatT anda T erim a

BerkasPerm ohonan

R es iP enerim aan

B erkas

Pem bahasandan

Pem eriksaanLapangan

D iizinkan

C etak SuratIzin dan

Pengadm inis tras ian Surat Izin

R es iP enerim aan

B erkas

C etak SKR DM em berikan

SKR DM enerim aSKR D danM em bayarR etribus i

S ura t Iiz in

M enerim a Buk tiPem bayaran &M enyerahkan

Surat Izin

Tidak

YA

Tidak

YA

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU DI KOTA CIMAHI

B

PENYUSUNAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANANSTANDAR PELAYANAN

C

Meliputi :Prosedur Pelayanan Waktu Penyelesaian Biaya Pelayanan Sarana dan Prasarana Kompetensi Petugas Persyaratan

Meliputi :Prosedur Pelayanan Waktu Penyelesaian Biaya Pelayanan Sarana dan Prasarana Kompetensi Petugas Persyaratan

LANGKAH-LANGKAH :Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) :Identifikasi urutan langkah pekerjaan;Identifikasi tugas dan fungsi unit kerja terkait; Menetapkan waktu dan

persyaratan

DPenataan Sistem dan Prosedur PTSPPenataan Sistem dan Prosedur PTSP

PENYUSUNAN SISTEM BASIS DATAE

PENETAPAN MEKANISME PENGADUAN Mekanisme Pengaduan Di KPPT Kota Cimahi

F

Tampak Depan LoketTampak Depan Loket(Ruang Tunggu)(Ruang Tunggu)

Tampak Depan LoketTampak Depan Loket(Ruang Tunggu)(Ruang Tunggu)

PENYIAPAN SARANA PENYIAPAN SARANA DAN PRASARANADAN PRASARANA

G

Information DeskInformation Desk

Loket Pelayanan(Front Office)

Loket Pelayanan(Front Office)

PENYUSUNAN KEBIJAKAN TERKAIT PPTSP

SK Pelimpahan KewenanganSK Mekanisme Pelayanan PerizinanSK Tupoksi Lembaga PPTSPSK Pembentukan Tim Teknis & Pembina PPTSP

5

PENYIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA6

Pegawai PPTSP Hasil Rekrutmen

A

PELATIHAN/OUTBOUND SDM PELATIHAN/OUTBOUND SDM PPTSPPPTSP

PELATIHAN/OUTBOUND SDM PELATIHAN/OUTBOUND SDM PPTSPPPTSP

Pelatihan SDMPelatihan SDM

B

STUDI BANDING PASURUANSTUDI BANDING PASURUAN

STUDI BANDING PAREPARESTUDI BANDING PAREPARE

C

PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PTSP

KEPADA MASYARAKATHal-hal Yang Perlu Disebarluaskan :1. Keberadaan PTSP2. Lokasi, Nomor telpon, faksimili yang dapat diakses

masyarakat3. Jenis dan jumlah izin yang dikelola4. Biaya, persyaratan, dllMetode Penyebarluasan Informasi :1. Brosur , leaflet, spanduk, brosur dll.2. Papan informasi, Media masa3. Website4. Penyuluhan kepada masyarakat/sosialisasi5. Desk informasi

7

Peresmian PPTSPPeresmian PPTSP Kota Cimahi dilaksanakan pada Kota Cimahi dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2007 tanggal 7 Maret 2007

oleh Gubernur Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Drs. H. Danny Setiawan, M SiBapak Drs. H. Danny Setiawan, M Si..

Peresmian PPTSPPeresmian PPTSP Kota Cimahi dilaksanakan pada Kota Cimahi dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2007 tanggal 7 Maret 2007

oleh Gubernur Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Drs. H. Danny Setiawan, M SiBapak Drs. H. Danny Setiawan, M Si..

Peresmian (Launching) PTSPPeresmian (Launching) PTSPA

SOSIALISASI PTSPSOSIALISASI PTSPSOSIALISASI PTSPSOSIALISASI PTSPB

MONITORING DAN EVALUASIPengertian Monitroring Dan Evaluasi

Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dan atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan;Evaluasi adalah suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan;Monitoring dan Evaluasi PPTSP adalah tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi pembentukan, penyelenggaraan dan pengembangan PPTSP

8

MAKSUD DAN TUJUAN MONEV

Maksud monev PPTSP adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan PPTSP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara berdayaguna dan berhasil guna;

Tujuan Monev PPTSP :1. Dasar Pengukuran Kinerja PPTSP;2. Alat Pengendali Pelaksanaan PPTSP;3. Bahan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan

PPTSP;4. Bahan Pembinaan dan Fasilitasi terhadap

Perbaikan kinerja PPTSP

RUANG LINGKUP MONEV

1. Monev pembentukan PPTSP, meliputi :a. Penyamaan persepsi dan Komitmen Kepala Daerah,

DPRD SKPD;

b. Penyiapan Grand Design dan Anggaran penyelenggaraan PPTSP;

c. Penataan Kebijakan terkait PPTSP;d. Penataan Kelembagaan;e. Penataan Sistem dan Prosedur PPTSP;f. Penataan Sumber Daya Manusia;g. Penataan Sarana dan Prasarana;h. Sosialisasi kepada Masyarakat;

2. Monev penyelenggaraan dan pengembangan PPTSP, meliputi komponen :a. Operasional;b. Teknologi Informasi dan Komunikasi;c. Kepuasan Masyarakat.

PENINGKATAN SISTEM INFORMASI

- Pengembangan Software SIM PPTSP dari 20 Modul menjadi 60 Modul perizinan.- Pengembangan jaringan LAN- Updating Website perizinan :

- http://pptsp.cimahikota.go.id- http://dispenmo.cimahikota.go.id

- Pengadaan sarana & prasarana : komputer, server, CCTV, touchscreen, GIS, Digital Signage, SMS gateway, dll.- Billing system Kerjasama dengan Bank Jabar.

1. Pengukuran IKM sudah dirintis sejak tahun 2005, dilakukan terhadap 150 responden yang mengajukan permohonan untuk 11 jenis izin dengan Hasil : IKM Kota Cimahi : 76,69 (Baik)

2. Unsur-unsur penilaian meliputi 14 unsur yaitu :Prosedur ,persyaratan, kejelasan petugas, kedisiplinan, tanggung

jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya, kepastian biaya kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan.

3. Pengukuran IKM tahun 2008, dilakukan terhadap 150 responden yang mengajukan permohonan untuk 60 jenis izin dengan Hasil : IKM Kota Cimahi : 96,39 (Amat Baik)

Pengukuran Indeks Kepuasan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Masyarakat (IKM)

BEBERAPA INOVASIBEBERAPA INOVASI

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

Pemetaan Perizinan Usaha dan Perdagangan

Dalam Rangka Pembangunan Sistem Informasi Geografis Perizinan

Definisi Sistem Informasi Geografis

Geografis adalah ilmu mengenai tempat-tempat (Places)yang sangat mengkonsentrasikan diri pada kualitas-kualitas dan potensi-potensi suatu wilayah. SIG (Sistem Informasi Geografis) adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan manipulasi informasi geografis. SIG atau GIS (Geographic Information System) adalah suatu bentuk sistem informasi yang menyajikan informasi dalam bentuk grafis dengan menggunakan peta sebagai antar muka.

Komponen Utama Sebagai Prasyarat Penerapan SIG

Sumber Daya Manusia Perangkat Keras Perangkat Lunak1. Word Processor2. Spread Sheet3. Database Management System (DBMS)4. Presentation System5. Computer Aided Design (CAD/CAM)6. Group Ware7. Geographic Information System8. Browser9. Utility

Umumnya, dasar dari semua perizinan adalah izin yang terkait keruangan (penggunaan tata ruang) : - PPR, Izin Lokasi, IPPT, IMBInstitusi Perizinan memerlukan “tool” yang berhubungan dengan analisa spatial (keruangan) - Fungsi analisa keruangan sangat diperlukan untuk melakukan pencarian lokasi/zona area yang dapat memenuhi sesuai kriteria-kriteria yang ditentukan, (hasilnya menjadi dasar untuk evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cimahi, menganalisa perubahan-perubahan pada peta digital yang sebelumnya telah terbangun).

Mengapa Perizinan Perlu SIG ?

Aplikasi SIG

Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang berkaitan dengan wilayah geografis. Contoh :a) Pengolahan dan penentuan Sumber Daya Alam (SDA)b) Penyebaran data penduduk (berdasarkan kriteria tertentu, seperti umur, pendidikan, kesehatan, dll.)c) Penyebaran fasilitas umum, pemerintah, perkantoran dan lainnyad) Perencanaan umum tata ruange) Perencanaan dan pengolahan tata guna lahanf) Pengaturan infastruktur seperti: jaringan listrik, telepon, jalan kereta api, saluran pipa air minum dan sebagainya.

IMPLEMENTASI SIG PERIZINAN

Sistem Informasi Geografis Perizinan yang telah dibangun oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam implementasinya saat ini digunakan untuk :

Pencarian lokasi perusahaan tertentu dengan berdasarkan nama perusahaan atau dengan kriteria tertentu.

Melihat sebaran perusahaan yang telah memiliki izin usaha (HO, SIUP, TDP).

Analisa-analisa tertentu, seperti analisa bersyarat, analisa perubahan, analisa jarak dan jangkauan, dll.

Menampilkan Peta Digital Perusahaan Yang Telah Memiliki Izin Gangguan (IG) Atau HO

Contoh Tampilan Foto Perusahaan

Analisa Dalam GISAnalisa Dalam GIS

• Analisa spasial pada peta digital dalam bentuk vektor maupun raster seperti :

Reklasifikasi Peta Proses Overlay * Analisa Perubahan * Analisa Bersyarat * Korelasi Peta * Penampilan 2 peta• Hitung Luas, Jarak dan Jangkauan area• Filtering

• Analisa spasial pada peta digital dalam bentuk vektor maupun raster seperti :

Reklasifikasi Peta Proses Overlay * Analisa Perubahan * Analisa Bersyarat * Korelasi Peta * Penampilan 2 peta• Hitung Luas, Jarak dan Jangkauan area• Filtering

Contoh Hasil Analisa PerubahanContoh Hasil Analisa Perubahan

2002 2005 2008

Contoh Hasil Analisa Perubahan

Sebaran HO 2008 Sebaran HO 2009

Analisa Bersyarat

Melakukan seleksi atas beberapa tema peta dan kelas-kelas yang ada di dalam tema peta tersebut

Contoh :Mencari kesesuaian lahan berdasarkan kriteria tertentu seperti Curah hujan : 2000 mm , Jenis tanah : latosol , Lereng :0-8 % dan Penggunaan tanah : kosong

Analisa Mencari Tanah Yang Memenuhi Syarat Tertentu

Analisa Mencari Tanah Yang Memenuhi Syarat Tertentu

CURAH HUJAN2000 mm

JENIS TANAHLatosol

LERENG0 – 8 %

PENGGUNAAN TANAHLain – Lain

LOKASIYANG MEMENUHI SYARAT

Hitung Jarak,luas dan Jangkauan

Membantu perencana dalam menentukan perkiraan luas lahan, jarak ke ibukota, pelabuhan, Bandara dan Jangkauan pelayanan dengan fasilitas yang ada ; Sekolah, Rumah Sakit, Hotel, tempat Rekreasi dan saranan lainnya.

DIGITASIAdalah proses konversi dari peta analog menjadi peta digital dengan mempergunakan meja digitasi. Cara kerjanya adalah dengan mengkonversi fitur-fitur spasial yang ada pada peta menjadi kumpulan koordinat x,y.

MEJA DIGITASI

No.No. UnsurUnsur JumlahJumlah11 Jumlah Izin yang terbit Jumlah Izin yang terbit 3.101 Izin3.101 Izin

44 Retribusi Retribusi IIzin s/d zin s/d bulan bulan iniini Rp. Rp. 2.345.368.382,-2.345.368.382,-

55 Target retribusi Target retribusi IIzin tahun 20zin tahun 201100 Rp. Rp. 2.866.2822.866.282..500500,-,-

66 Prosentase pencapaianProsentase pencapaian 81,8381,83%%

Jumlah Izin yang terbit tahunJumlah Izin yang terbit tahun 2005 = 1839 Izin

Jumlah Izin yang terbit tahunJumlah Izin yang terbit tahun 2006 = 1194 Izin

Jumlah Izin yang terbit tahunJumlah Izin yang terbit tahun 2007 = 2275 Izin ( 221,16 % dari target)

Jumlah Izin yang terbit tahunJumlah Izin yang terbit tahun 2008 = 4012 Izin ( 137,87 % dari target)

Jumlah Izin yang terbit tahunJumlah Izin yang terbit tahun 2009 = 3945 Izin ( 127,44 % dari target)

REALISASI PELAYANAN IZIN REALISASI PELAYANAN IZIN KPPT KOTA CIMAHI TAHUN 2010KPPT KOTA CIMAHI TAHUN 2010

Grafik Realisasi Penerbitan Izin Grafik Realisasi Penerbitan Izin Tahun 2005-2010Tahun 2005-2010

Grafik Realisasi Penerimaan PADGrafik Realisasi Penerimaan PADTahun 2005-2010Tahun 2005-2010

Grafik Realisasi InvestasiGrafik Realisasi InvestasiTahun 2005-2010Tahun 2005-2010

1.1. Persetujuan Pemanfaatan Ruang (PPR)Persetujuan Pemanfaatan Ruang (PPR)2.2. Izin Lokasi (IL)Izin Lokasi (IL)

3.3. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)

4.4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

5.5. Izin Pemakaian TanahIzin Pemakaian Tanah

6.6. Tanda Daftar Industri (TDI)Tanda Daftar Industri (TDI)

7.7. Izin Usaha Industri (IUI)Izin Usaha Industri (IUI)

8.8. Izin Perluasan Industri (IPI)Izin Perluasan Industri (IPI)

9.9. Izin Undang – undang Gangguan (IUUG/HO)Izin Undang – undang Gangguan (IUUG/HO)10.10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)11.11. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

12.12. Surat Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (SIUKP)Surat Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (SIUKP)

13.13. Surat Izin Usaha Pasar Modern (SIUPM)Surat Izin Usaha Pasar Modern (SIUPM)

14.14. Surat Izin Usaha Perdagangan Sewa Beli (SIUP-SB)Surat Izin Usaha Perdagangan Sewa Beli (SIUP-SB)

15.15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Jenis Izin yang DikelolaJenis Izin yang Dikelola

16.16. Tanda Daftar Gudang (TDG)Tanda Daftar Gudang (TDG)

17.17. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

18.18. Izin Penyimpanan Bahan Bakar Untuk IndustriIzin Penyimpanan Bahan Bakar Untuk Industri

19.19. Izin Pemasangan Jaringan Instalasi di bawah TanahIzin Pemasangan Jaringan Instalasi di bawah Tanah

20.20. Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri (TDK-PDN)Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri (TDK-PDN)

2121 Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal (TDU-WL) Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal (TDU-WL)

22.22. Tanda Daftar Usaha Organisasi Niaga/Asosiasi (TDO-UN/A)Tanda Daftar Usaha Organisasi Niaga/Asosiasi (TDO-UN/A)

23.23. Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional/Lokal Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional/Lokal (PPPDN/L) (PPPDN/L)

24.24. Angka Pengenal Eksportir (APE)Angka Pengenal Eksportir (APE)

25.25. Angka Pengenal Importir (API)Angka Pengenal Importir (API)

26.26. Izin Pemakaian Kios/Lapak (IPK/IPL)Izin Pemakaian Kios/Lapak (IPK/IPL)

27.27. Izin Penggunaan dan Pengawasan Bejana TekanIzin Penggunaan dan Pengawasan Bejana Tekan

28.28. Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat UapIzin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Uap

29.29. Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Angkat/AngkutIzin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Angkat/Angkut

30.30. Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat PendinginIzin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Pendingin

31.31. Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Pembangkit ListrikIzin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Pembangkit Listrik

32.32. Izin Pemakaian LiftIzin Pemakaian Lift

33.33. Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa TKIIzin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa TKI

34.34. Izin Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja oleh Lembaga Latihan Izin Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja oleh Lembaga Latihan SwastaSwasta

35.35. Izin Penyelenggaraan Latihan Balai Latihan Kerja Luar Negeri Izin Penyelenggaraan Latihan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN)(BLKLN)

36.36. Izin TrayekIzin Trayek

37.37. Izin ReklameIzin Reklame

38.38. Izin Pendirian BP. Swasta PeroranganIzin Pendirian BP. Swasta Perorangan

39.39. Izin Pendirian Balai Pengobatan Perusahaan / InstansiIzin Pendirian Balai Pengobatan Perusahaan / Instansi

40.40. Izin Penyelenggaraan Rumah BersalinIzin Penyelenggaraan Rumah Bersalin

41.41. Izin Penyelenggaraan ApotikIzin Penyelenggaraan Apotik

42.42. Izin Penyelenggaraan Toko ObatIzin Penyelenggaraan Toko Obat

43.43. Izin Penyelenggaraan OptikIzin Penyelenggaraan Optik

44.44. Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran JasmaniIzin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani

45.45. Izin Penyelenggaraan Pengobatan TradisionalIzin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

46.46. Izin Balai Asuhan KeperawatanIzin Balai Asuhan Keperawatan

47.47. Izin Balai Konsultasi GiziIzin Balai Konsultasi Gizi

48.48. Izin LaboratoriumIzin Laboratorium

49.49. Izin Rontgen / Pelayanan RadiologiIzin Rontgen / Pelayanan Radiologi

50.50. Izin Penyelenggaraan CT ScanIzin Penyelenggaraan CT Scan

51.51. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan RehabilitasiIzin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Napza.Penyalahgunaan dan Ketergantungan Napza.

52.52. Izin Penyelenggaraan JPKM Izin Penyelenggaraan JPKM

53.53. Rekomendasi Rumah SakitRekomendasi Rumah Sakit

54.54. Izin Penurapan dan Eksplorasi (SIPE)Izin Penurapan dan Eksplorasi (SIPE)

55.55. Izin Pengeboran Izin Pengeboran Air Bawah Tanah Air Bawah Tanah

56.56. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)

57.57. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

58.58. Izin Pendirian Sanggar/Kursus SeniIzin Pendirian Sanggar/Kursus Seni

59.59. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non FormalIzin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal

60.60. Izin Pendirian Sekolah SwastaIzin Pendirian Sekolah Swasta

61.61. Izin Izin Penyelengaraan Usaha ParkirPenyelengaraan Usaha Parkir

62.62. Izin Izin Penyelenggaraan Derek Kendaraan BermotorPenyelenggaraan Derek Kendaraan Bermotor

63.63. Izin Izin Penyelenggaraan Derek Kendaraan BermotorPenyelenggaraan Derek Kendaraan Bermotor

64.64. Izin Izin Penyelenggaraan Penjualan Tiket/AgenPenyelenggaraan Penjualan Tiket/Agen

65.65. Izin Izin Usaha Angkutan/Petikan SIPAUsaha Angkutan/Petikan SIPA

66.66. Izin Izin Penggunaan Jalan selain untuk Lalu LintasPenggunaan Jalan selain untuk Lalu Lintas

KUNJUNGAN KE PTSP KOTA CIMAHI

No. Tahun Jumlah Kunjungan

1. 2007 915 Kunjungan

2. 2008 680 Kunjungan

3. 2009 804 Kunjungan

4. 2010 1478 Kunjungan

Penghargaan yang Diterima

Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Walikota Cimahi sebagai Kepala Daerah yang telah mewujudkan Komitmen Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2007;

Investment Award dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Nominasi Kota Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terbaik Tahun 2007;

Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kota Cimahi sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) berprestasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008;

1

2

3

1

2 3

Piala Walikota Cimahi sebagai Juara I Kompetisi Antar Unit Pelayanan Publik

Tingkat Kota Cimahi Tahun 2007;

Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden Republik Indonesia, sebagai Unit Pelayanan Publik Berkinerja Sangat Baik Tahun 2008.

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memberikan penghargaan Invesment Award Nominasi Kota Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terbaik Tahun 2007 kepada Walikota Cimahi di Istana Negara, Desember 2007

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memberikan Penganugrahan Piala Citra Pelayanan Prima Tahun 2008 kepada Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal Kota Cimahi di Istana Negara tanggal 31 Oktober 2008

Kota Cimahi kembali meraih peringkat pertama piala penghargaan atas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal kategori kota terbaik 2010. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan kepada Walikota Cimahi Ir. H.M. Itoc Tochija, MM di Ruang Nusantara, Gedung Suhartoyo Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jalan Jenderal Gatot Subroto 44 Jakarta, Kamis (4/11).

TERIMA KASIH ATAS SEGALA TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYAPERHATIANNYA

TERIMA KASIH ATAS SEGALA TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYAPERHATIANNYA

TERIMA KASIH TERIMA KASIH