SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA A K R E D I T A S I MANDIRI

PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:

0264/LAM-PTKes/Akr/Spe/V/2018

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI SPESIALIS ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK BEDAH KEPALA DAN LEHER

UNIVERSITAS AIRLANGGA, SURABAYA

Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan; Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Eebruari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015; Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes; Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.

Menimbang : 1.

2.

3.

4.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi; 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan

Kedokteran; 7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan; 8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang

Keperawatan; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan, jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

I

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tmggi;

15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan

Menetapkan Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 005/LAM-PTKes/BA Akr/V/2018 tanggal 05 Mei 2018.

MEMUTUSKAN

Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan. AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS ILMU KESEHATAN TEUNGA HIDUNG TENGGOROK BEDAH KEPALA DAN LEHER UNIVERSITAS AIRLANGGA, SURABAYA

STATUS NILAI PERINGKAT

TERAKREDITASI 377 (TIGA RATUS TUJUH PULUH TUJUH)

A (SANGAT BAIK)

Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perimdang-undangan yang berlaku. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 05 Mei 2018 Ketua,

rof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth: 1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta 6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

2