Click here to load reader
Upload
phamngoc
View
217
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
SURAT KEPUTUSAN DIREKSIPT. PERTANI (PERSERO)
NOMOR : SK 547/ADM/01.50TANGGAL : 22 MEI 2007
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA NON DAGANGANPT. PERTANI (PERSERO)
PT. PERTANI (PERSERO)
2007
SURAT KEPUTUSANDIREKSI PT.PERTANI (PERSERO)
Nomor : SK.547/ADM/01.50
Tentang
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA NON DAGANGAN
DIREKSI PT.PERTANI (PERSERO)
Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa non dagangan
agar efektif dan efisien , persaingan sehat , transparan , terbuka dan
adil bagi semua pihak , sehingga dapat dipertanggungjawaban baik
dari segi pisik , keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas
perusahaan ;
2. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan meningkatkan
produktivitas/kinerja perusahaan , maka dipandang perlu untuk
menetapkan pedoman pengadaan barang/jasa non dagangan ;
3. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan surat keputusan Direksi PT.Pertani
(Persero) yang mengatur hal tersebut.
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 21 Tahun 1973;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 12 Tahun 1998;
3. Keputusan presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 dan perubahan-
perubahannya
4. Akte Pendirian PT.Pertani (Persero) dan Akte-akte perubahannya;
5. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor : KEP-
210/M.MBU/2003 tanggal 05 Juni 2003;
6. Peraturan Direksi PT.Pertani (Persero) Nomor : Pert.02/Adm/05.13
Tanggal 31 Desember 2004;
7. Peraturan direksi PT.Pertani (Persero) Nomor : Pert.001/ORG/01.
tanggal 01 maret 2006
8. Peraturan PT.Pertani (Persero) Nomor.002/ADM/05.11 tanggal 03 Juli
2006.
M e m u t u s k a n
Menetapkan :
PERTAMA : “ PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA NON DAGANGAN
PT.PERTANI (PERSERO) “.
KEDUA : PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA NON DAGANGAN, Pada
Ketetapan Pertama meliputi :
LAMPIRAN I : Ketentuan Umum
LAMPIRAN II : Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Non Dagangan
LAMPIRAN III : Batasan Kewenangan Pengadaan Barang / Jasa
Non Dagangan
KETIGA : Dengan ditetapkannya Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Non Dagangan
maka ketentuan-ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan surat
keputusan ini di nyatakan tidak berlaku lagi.
KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali apabila
ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.
Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 22 Mei 2017
PT.PERTANI (PERSERO)
Direksi,
DR..Ir..H. UDJIANTODirektur utama
Tembusan :
1. Dewan Komisaris PT.Pertani (Persero) ;2. Direksi PT.Pertani (Persero) ;3. Para Kadiv, Ka. SPI dan Sekr. Korporasi PT.Pertani (Persero) ;4. Para Kabag., Pengawas, Peneliti dan Penagih Piutang PT.Pertani (Persero) ;5. Para Area Manager/Ka. SBU/Ka. Cabang/Ka. Unit PT.Pertani (Persero) ;6. A r s i p.
LAMPIRAN I : Surat Keputusan DireksiNomor : 547/Adm/01.50Tanggal : 22 Mei 2007Tentang : PEDOMAN PENGADAAN BARANG / JASA NON DAGANGAN
KETENTUAN UMUM
I. Pengertian Istilah
Dalam Keputusan Direksi ini, yang dimaksud dengan :
1. Direksi : Adalah Direksi PT.Pertani (Persero)
2. Pusat : Adalah Kantor Pusat PT.Pertani (Persero)
3.Unit Kerja : Adalah satuan Organisasi PT.Pertani (Persero) seperti Area
Manager, Strategic Business Unit , Cabang dan unit yang
berada dibawah kantor Pusat.
4. Penyedia/Supplier : Adalah badan usaha atau perseorangan yang kegiatan
usahanya menyediakan barang/jasa.
5.Panitia : Adalah penyelenggara pengadaan yang dibentuk untuk
pelaksanaan pengadaan barang/jasa non dagangang di atas
Rp 50.000.000,00 yang ditetapkan dengan surat direksi.
6. Tim Kerja : Adalah sekelompok personil terdiri dari dua orang atau
lebih , yang ditetapkan dengan surat direksi atau kepala unit
kerja, yang bertugas untuk mengadakan barang/jasa.
7. Barang : Adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang
meliputi bahan baku, barang setengah jadi , barang
jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh
pengguna barang.
8. Jasa : Adalah layanan pekerjaan , keahlian professional dalam
rangka mencapai sasaran tertentu dalam kerangka acuan
kerja yang ditetapkan pengguna jasa
9. Sertifikat Keahlian : Adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan
kemampuan profesi dibidang penyedia barang/jasa yang
diterbitkan oleh lembaga/asosiasi terkait yang merupakan
persyaratan seseorang sebagai pelaksana penyedia
barang/jasa
10. Dokumen Pengadaan: Adalah Dokumen yang disiapkan oleh panitia dan atau tim
kerja pengadaan sebagai pedoman dalam proses
penyampaian penawaran dan pelaksanaan pengadaan
barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia
dan atau tim kerja.
11.Kontrak : Adalah Perikatan antara pengguna barang/jasa dengan
penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.
12. Pengadaan Barang : Pengadaan barang yang dilakukan oleh perusahaan untuk
Non Dagangan yaitu kepentingan intern perusahaan, bukan untuk
diperdagangkan misalnya : kendaraan , rumah , peralatan
mesin produksi , bahan bangunan , perlengkapan kantor,
alat tulis kantor dan lain-lain.
13. Pengadaan Jasa : Pengadaan yang di lakukan oleh perusahan dalam rangka
Non Dagangan yaitu peningkatan mutu perusahaan/untuk memenuhi persyaratan
dengan maksdud dan tujuan tertentu misalnya : Jasa
konsultasi tenaga teknologi informasi, jasa konsultan
penaksir asset (appraisal),jasa kantor akuntan public untuk
audit perusahaan dan jasa konsultan lain-lainnya
14. Swakelola : Pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan , dikerjakan dan
diawasi sendiri , dengan tetap memperhatikan anggaran
yang telah ditetapkan dalam rencana kerja perusahaan dan
atau anggaran lain yang telah ditetapkan direksi
II. Maksud dan Tujuan :
1. Maksud diberlakukan surat keputusan direksi ini adalah untuk mengatur
pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang di biayai anggaran perusahaan.
2. tujuan diberlakukan surat keputusan direksi ini adalah agar pelaksanaan secara
efisien , efektif , terbuka dan bersaing , transparan , adil/tidak diskriminatif dan
akuntabel.
III. Prinsip-Prinsip dasar pengadaan barang/jasa non dagangan
Pengadaan barang/jasa non dagangan wajib menerapkan prinsip-prinsip :
1. Efisien , berarti pengadaan barang/jasa dapat diusahakan dengan menggunakan
dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat
dipertanggung jawaban.
2. Efektif , berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan
peruntukannya yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya untuk kebutuhan perusahaan.
3. Terbuka dan bersaing , berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia
barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang
sehat diantara penyedia barang jasa dan memenuhi syarat/criteria tertentu
berdasakan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan , berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan
barang/jasa , termasuk syarat teknis administrasi pengadaan , penetapan calon
penyedia barang/jasa , sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang
berminat.
5. Adil/Tidak diskriminatif , berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua
calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan
kepada pihak tertentu , dengan cara dan atau alasannya apapun.
6. Akuntabel , berarti harus mencapai sasaran baik fisik , keuangan maupun manfaat
dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Pada prinsipnya pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh seluruh satuan
organisasi perusahaan.
PT.PERTANI (PERSERO)Direksi ,
DR. Ir. H. UDJIANTODirektur Utama
LAMPIRAN II : Surat keputusan direksi
Nomor : 547/Adm/01.50Tanggal : 22 Mei 2007Tentang : PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA NON DAGANGAN
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA NON DAGANGAN
I. Prosedu Pengajuan dan Persetujuan Pengadaan Barang/Jasa Non Dagangan
Pengajuan Pengadaan Barang/Jasa Non Dagangan dapat dimulai dari unit kerja yang
membutuhkan , kemudian diusulkan kepada unit kerja di atasnya, selanjutnya
dilakukan evaluasi/koreksi untuk mendapat persetujuan.
Pengadaan Barang/Jasa Non Dagangan Yang Melampaui Batas Kewenangan Area
Manager/Kepala SBU harus mendapat persetujuan kantor pusat.
Batasan kewenangan pengadaan barang/Jasa Non Dagangan masing-masing unit
kerja diatur sesuai lampiran III.
II. Tata Cara Pelaksanan pengadaan barang/jasa non dagangan dapat dilakukan dengan :
A. Menggunakan Pihak Penyedia Barang/Jasa
B. Cara Swakelola
A. Menggunakan Pihak Penyedia Barang/Jasa
Merupakan pengadaan barang/jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan
cara lelang pekerjaan pengadaan kepada pihak penyedia/supplier yang memenuhi
persyaratan dan kualifikasi yang telah ditetapkan.
Tahapan Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
a. Pembentukan Panitia Dan Atau Tim Kerja:
Panitia di kantor pusat ditetapkan oleh direksi yang anggotanya kepala Divisi,
Kepala bagian dan staff yang bersangkutan; sebagai ketua panitia adalah
kepala divisi sumber daya Manusia/Umum yang bertanggung jawab kepada
Direksi.
Tim Kerja ditingkat Pusat ditetapkan oleh direksi yang anggotanya kepala
divisi, kepala bagian dan staff yang bersangkutan ; sebagai
Ketua Tim kerja adalah kepala divisi terkait yang bertanggung jawab kepada
direksi.
Panitia di unit kerja ditetapkan oleh direksi yang anggotanya dapat teridiri dari
unsur kantor Pusat/Area Manager/Kepala Strategic Business Unit/Kepala
Cabang/Kepala Unit terkait dan staf yang diusulkan pimpinan unit kerja di
masing-masing lingkup Organisasi. Sebagai ketua panitia adalah Area
Manager/Kepala Strategic Business Unit/Kepala Cabang/Kepala Unit yang
bertanggung jawab kepada direksi.
Tim kerja ditingkat unit kerja ditetapkan oleh Area Manager/Kepala Strategic
Business Unit/Kepala Cabang/Kepala unit yang anggotanya dari unsur terkait,
sebagari penanggungjawab kegiatan adalah area manager/kepala strategic
yang bertanggung jawab kepada direksi.
B. Persyaratan penyedia barang/jasa
Penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
i) Persyaratan Penyedia :
1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan
usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa.
2. Memiliki keahlian , pengalaman , kemampuan teknis dan manajerial
untuk penyediaan barang/jasa
3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya
tidak sedang dihentikan , dan atau pimpinan yang bertindak untuk dan
atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
4. Secara hokum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak
5. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun
terakhir, dubuktikan dengan melampirkan fotocopy bukti tanda terima
penyampaian surat pajak tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) tahun
terakhir , dan fotocopy surat setoran pajak (SSP) pph Pasal 29.
6. Berpengalaman dibidang penyediaan barang/jasa dan dalam kurun waktu
(empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan
barang/jasa , baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk
pengalaman sub kontrak , kecuali penyedia barang/jasa yang baru
berdiri kurang dari 3(tiga) tahun.
7. Memiliki sumber daya manusia , model , peralatan , dan fasilitas lain
yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa
8. Tidak masuk dalam daftar hitam.
9. Memiliki alamat tetap dan jelas , dibuktikan dengan surat keterangan
domisil serta dapat dijangkau dengan pos.
ii. Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa
konsultan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian
kewajiban pajak
2. Lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang
telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian
Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah
disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang dibidang
tinggi.
3. mempunyai pengalaman dibidangnya.
4. harus mempunyai sertifikat profesi dari lembaga/asosiasi dibidangnya
iii. Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan
kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa.
iv. Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa dinilai melalui persyaratan
prakualifikasi atau pascakualifikasi oleh panitia atau tim kerja.
C. Proses Penawaran Pekerjaan dan lelang pengadaan kepada
penyedia/supplier.
i. Panitia pengadaan barang/jasa wajib mengumumkan pekerjaan dan
spesifikasi barang/jasa yang di perlukan
ii. Setiap penyedia/supplier terlebih dahulu mengajukan penawaran.
iii. Panitia melakukan proses prakualifikasi dan pascakualifikasi dengan
berpedoman kepada anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya , sesuai
dengan harga patokan sendiri (HPS).
D. Proses pemilihan penyedia/supplier.
i. Metode pemilihan penyedia/supplier.
1. Metode pelelangan umum , yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang
dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media
massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga
masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi
dapat mengikutinya
2. Metode pelelangan terbatas , yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang
diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman
resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa
3. Metode pelelangan terbatas , aitu pemilihan penyedia barang/jasa yang
diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman
resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini
mamu , guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya
yang memenuhi kualifikasi. Metode ini dilakukan apabila penyedia
barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas/pekerjaan yang
kompleks. Untuk pelelangan umum dan pelelangan terbatas ditetapkan
pekerjaan yang nilai nominalnya lebih dari Rp. 100 Juta.
4. Metode pemilihan langsung , yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang
dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran ,
sekurang-kurangnya 3(tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang
telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun
biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman biaya
serta untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalaui internet.
Meotda ini dilakukan apabila metode pelanggan umum atau pelelangan
terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan,hanya dapat
dilaksanakan dengan nilai lebih besar dari Rp. 50 juta sampai dengan ,
kurang dari Rp. 100 Juta
5. Metode penunjukkan langsung , yaitu pemilihan penyedia barang/jasa
dengan cara penunjuk langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa
dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga
diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat
dipertanggungjawabkan. Metoda ini dilakukan dalam keadaan tertentu
dan keadaan khusus , hanya pekerjaan yang nilainya kurang dari Rp. 50
juta.
ii. Penetapan Pemenang :
Terhadap penawaran yang masuk, panitia mengadakan evaluasi dan
selanjutnya melakukan negosiasi baik teknis maupun harga.
Penyedia/supplier terbaik pertama sampai dengan ketiga menurut
persyaratan yang telah ditetapkan oleh panitia pengadaan direkomendasikan
kepada direksi untuk mendapatkan persetujuan.
iii. Penetapan Kontrak Kerja
Panitia pengadaan menyiapkan kontrak kerja dengan penyedia/supplier yang
ditunjuk/pemenang, yang akan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan
melengkapi dokumen pendukung yang disyaratkan secara hokum pidana
dan perdata.
E. Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan
i. Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan
dalam pelaksanaan pekerjaan tetap dilakukan pengawasan dari panitia
pemberi kerja.
Pekerjaan yang telah dilaksanaan oleh penyedia/supplier dan dinilai sesuai
dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh panitia, dibuktikan dengan
berita acara pemeriksaan pekerjaan akhir.
Pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan direkomendasikan untuk dilakukan
serah terima.
ii. Penyerahan Hasil Pekerjaan
pekerjaan yang telah direkomendasikan oleh panitia pengadaan barang/jasa
non dagangan, dibuatkan berita acara serah terima dari penyedia/supplier
kepada panitia pengadaan dan melaporkan kepada penanggung jawab.
B. Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola
Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan , dikerjakan dan diawasi
sendiri, dengan tetap memperhatikan anggaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Kerja Perusahaan atau anggaran lain yang telah ditetapkan Direksi.
a. Syarat Swakelola
Pekerjaan yang dilakukan dengan swakelola adalah pekerjaan
spesifik/khusus, yang apabila dilakukan sendiri akan memberikan nilai lebih
secara ekonomis. Ditujukan untuk meningkatkan mutu pekerjaan serta
pemanfaatan dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia yang
ada, namun tetap mengedepankan factor effisien dan efektif dari kegiatan
tersebut.
Pekerjaan yang diakibatkan situasi force majeure/situasi mendesak, secara
rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentuka terlebih dahulu.
Pekerjaan yang dapat dilaksanakan secara bertahap akibat keterbatasan
anggaran/ sumber dana
b. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola
i. Pembentukan Tim Kerja
Tim kerja ditingkat Pusat ditetapkan oleh Direksi yang anggotanya Kepala
Divisi, Kepala Bagian, dan Staff yang bersangkutan ; sebagai ketua pelaksana
pekerjaan adalah Kepala Divisi Sumber Daya Manusia/Umum dan
bertanggung jawab pada Direksi.
Tim kerja ditingkat daerah ditetapkan oleh Kepala satuan unit organisasi
perusahaan yang anggotanya dari unsur terkait, sebagai penanggung jawab
kegiatan adalah Area Manager/Kepala Strategic Business Unit/Kepala
Cabang/Kepala Unit Kerja.
ii. Tugas Tim Kerja Melakukan tahapan pekerjaan sebagai berikut :
1. Perencanaan adalah Tim membuat rencana kegiatan yang akan
dilaksanakan baik secara administrative, keuangan, fisik dan
pertanggung jawaban.
2. Pengajuan Biaya adalah biaya yang telah direncanakan, diajukan
secara bertahap dan atau sekaligus sesuai kondisi keuangan atau
kegiatan, kepada penanggung jawab kegiatan/Direksi
3. Pelaksanaan adalah realilsasi kegiatan secara fisik yang telah
direncanakan sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan.
4. Laporan perkembangan pekerjaan dalam proses adalah laporan
perkembangan pelaksaan pekerjaan yang disampaikan kepada
penanggung jawab/Direksi secara berkala sesuai dengan tahapan
pekerjaan
5. Laporan pertanggung jawaban adalah laporan akhir realisasi
penyelesaian pekerjaan baik administrative, keuangan, fisik secara
menyeluruh kepada penanggung jawab/Direksi.
iii. Pengawasan
Pengawasan pekerjaan swakelola dilaksanakan oleh Kepala Unit Kerja
Pelaksana dan atau petugas yang ditunjuk.