Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmatNya,
sehingga pelaksanaan Survei Eksternal terhadap pengguna layanan/stakeholders terkait
pelaksanaan pelayanan di LAN dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) LAN dapat diselesaikan
dengan baik. Semoga hasil karya ini dapat dipergunakan untuk menambah wawasan
dalam rangka pengambilan kebijakan di Lembaga Administrasi Negara terkait dengan
optimalisasi pelaksanaan pelayanan kepada pengguna layanan/stakeholders LAN serta
mampu memberikan sumbangsih dalam upaya perbaikan reformasi birokrasi di Lembaga
Administrasi Negara.
Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam melakukan survei ekternal terkait
persepsi pengguna layanan/stakeholders terhadap pelaksanaan pelayanan di LAN. Untuk
itu saran dan masukan sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan layanan yang bebas
dari KKN dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LAN.
Jakarta, Desember 2016
Inspektur LAN
Etty Kurniasih
ii DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................ i
DAFTAR ISI ................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ........................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1
A. LATAR BELAKANG ....................................................................................1
B. DASAR HUKUM DAN PEDOMAN .................................................................2
C. TUJUAN ...................................................................................................2
BAB II HASIL PELAKSANAAN ...................................................................... 4
A. TAHAPAN PELAKSANAAN SURVEI .............................................................4
B. RESPONDEN ............................................................................................4
C. BENTUK KUESIONER ................................................................................4
D. PENILAIAN BOBOT (SCORING) .................................................................5
E. HASIL SURVEI EKSTERNAL .......................................................................8
BAB III PENUTUP ...................................................................................... 13
iii DAFTAR TABEL
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Asumsi Pembobotan Setiap Variabel ........................................................7
Tabel 2. Klasifikasi Penilaian Indeks Perseps LAN ..................................................7
Tabel 3. Nilai Rata-Rata Kepuasan Pengguna Layanan ..........................................8
Tabel 4. Nilai Rata-Rata Integritas .......................................................................9
Tabel 5. Nilai Rata-rata Hasil Sosial .................................................................... 10
Tabel 6. Nilai Rata-Rata Hasil Kinerja ................................................................. 10
Tabel 7. Tabel Perhitungan Total ....................................................................... 11
01 BAB I PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pada tahun 1999, Pemerintah mengeluarkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN. Undang-undang tersebut
secara umum mengatur tentang penyelenggara negara dalam mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Sejalan dengan semangat birokrasi
yang bersih, salah satu program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah
pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan dengan
diterbitkan dan diimplementasikannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi yang terkait dengan Reformasi Birokrasi (Peraturan
Menteri PAN Nomor 15 Tahun 2008, Peraturan Menteri PAN Nomor 20 Tahun 2010,
Peraturan Menteri PAN Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Menteri PANRB Nomor 1
Tahun 2012, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 31 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri
PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014) serta sejalan dengan Road Map Reformasi Birokrasi
yang telah disusun oleh Tim Reformasi Birokrasi LAN.
Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat sebagai unit pengawas internal
mempunyai peran untuk mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi agar dapat berjalan
dengan baik di Lembaga Administrasi Negara.
Pada tahun 2015, Inspektorat LAN telah melakukan survei eksternal layanan bebas
korupsi yaitu terkait kepuasan pengguna layanan dan integritas pelayanan di LAN. Dari
hasil survei tersebut diperoleh bahwa kepuasan pengguna layanan terhadap layanan di
LAN serta keyakinan pengguna layanan bahwa layanan di LAN memiliki integritas dan
bebas dari korupsi cukup tinggi. Hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) LAN mencapai
sebesar 3,47 dari rentang skala 4 mengindikasikan bahwa unit pelayanan LAN tergolong
dalam kriteria tingkat integritas tinggi.
Selain hasil survei berupa indeks, LAN juga mendapatkan berbagai masukan dari
responden mengenai layanan baik dari sisi kualitas maupun integritas yang dijadikan
dasar perbaikan pelaksanaan kegiatan layanan di LAN. Dari tindak lanjut tersebut, pada
tahun 2016, dirasa perlu untuk melakukan survei kembali dalam rangka mengetahui
tingkat kualitas dan integritas layanan LAN setelah adanya perbaikan.
02 BAB I PENDAHULUAN
B. DASAR HUKUM DAN PEDOMAN
1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2010-2014;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 s/d 15 Tahun 2011 tentang :
a. Pedoman Pengajuan dokumen Usulan Reformasi Birokrasi
Kementerian/Lembaga;
b. Pedoman Penilaian dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan RB
Kementerian/Lembaga;
c. Pedoman Penyusunan Road Map RB K/L dan Pemerintah Daerah;
d. Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
e. Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
f. Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process);
g. Pedoman Pelaksanaan Quick Wins;
h. Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge
Management);
i. Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan RB dan Tunjangan Kinerja bagi K/L;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian
Mandiri Pelaksanaan RB (PMPRB);
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan RB pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB (PMPRB) secara Online.
10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi
Reformasi Birokrasi Pemerintahan.
C. TUJUAN
Jika pada tahun 2015 survei eksternal ditujukan kepada pemangku kepentingan
(instansi pengguna layanan/masyarakat), yang dilakukan untuk mengukur kualitas
layanan serta integritas, tahun 2016 ini survei juga mencakup capaian pada Komponen
hasil baik baik hasil pada masyarakat/pengguna layanan secara sosial maupun hasil
kinerja secara nasional.
03 BAB I PENDAHULUAN
Sehingga secara garis besar survei eksternal ini dilakukan dengan tujuan untuk:
1. Mengukur persepsi pengguna layanan/stakeholder LAN terhadap Kualitas layanan
LAN;
2. Mengukur persepsi pengguna layanan/stakeholder LAN terhadap Pengalaman
integritas dan potensi integritas dalam memberikan layanan bersih bebas korupsi;
3. Mengukur persepsi pengguna layanan/stakeholder LAN terhadap hasil/kemanfaatan
instansi baik dari sisi kinerja maupun sosial kemasyarakatan yang dirasakan oleh
stakeholder dan masyarakat.
04 BAB II HASIL PELAKSANAAN
BAB II HASIL PELAKSANAAN
A. TAHAPAN PELAKSANAAN SURVEI
Persiapan pelaksanaan survei eksternal telah dimulai sejak awal bulan Maret 2016
yang diawali dengan penyusunan TOR kegiatan termasuk metode pelaksanaan survei.
Selanjutnya ditetapkan responden dari unit layanan yang akan disurvei.
Periode penyebaran kuesioner survei eksternal dilaksanakan mulai tanggal 3 Juni
2016 dan ditutup pada tanggal 2 Desember 2016. Hingga tanggal 17 November 2016
jumlah kuesioner yang dikembalikan sejumlah 149 kuesioner.
B. RESPONDEN
Responden merupakan pengguna layanan yang memanfaatkan layanan unit-unit
dan satker di LAN secara langsung. Penyelenggara Layanan yang berhubungan
langsung dengan responden survei, diantaranya :
1. Pusat Kajian dan Pelatihan Pendidikan Aparatur (PKP2A) LAN;
2. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN;
3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional (Pusdiklat KAN);
4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional (Pusdiklat TF);
5. Pusat Pembinaan Pengembangan Widyaiswara (Pusbin WI);
6. Pusat Pembinaaan Analis Kebijakan LAN.
Dalam pelaksanaan survei eksternal ini, target responden dikelompokkan menjadi
2 (dua), yaitu:
1. Penyelenggara/peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dari
Kementerian/Lembaga (K/L) atau Pemerintah Daerah;
2. Mahasiswa di STIA LAN Jakarta, Bandung dan Makassar.
C. BENTUK KUESIONER
Kuesioner disusun berdasarkan kuesioner survei eskternal tahun sebelumnya
dengan beberapa perubahan dan penambahan. Kuesioner yang dikirimkan ke
responden LAN mencakup 3 bagian, yaitu:
Bagian 1 : Mengukur tingkat kepuasan para mitra kerja terhadap layanan yang
diberikan Lembaga Administrasi Negara;
Bagian 2 : Mengukur tingkat integritas dan potensi integritas;
Bagian 3 : Mengukur tingkat hasil sosial dan hasil pekerjaan.
05 BAB II HASIL PELAKSANAAN
Poin-poin kuesioner mencakup:
Poin 1 : Mengukur tingkat kepuasan mitra kerja/pengguna layanan terhadap
layanan yang diberikan oleh LAN. Hal-hal yang akan dievaluasi adalah
tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap:
a) kualitas layanan yang diberikan;
b) perbaikan layanan yang deberikan;
c) kemudahan dalam mendapatkan layanan;
d) keramahan pegawai dalam memberikan layanan;
e) keterlibatan dan partisipasi pengguna layanan dalam memberikan
masukan atau saran perbaikan.
Poin 2-17 : Mengukur tingkat integritas LAN. Hal-hal yang akan dievaluasi adalah
pengalaman integritas dan potensi Integritas.
Poin 18-19 : Mengukur tingkat hasil di lingkungan LAN. Hasil yang diukur meliputi
hasil sosial maupun hasil kinerja.
D. PENILAIAN BOBOT (SCORING)
Pembobotan untuk setiap pertanyaan dalam kuesioner survei terbagi menjadi 2 bagian:
1. Pengukuran tingkat kepuasan (berdasarkan skala likert)
Sangat Setuju : 4
Setuju : 3
Tidak Setuju : 2
Sangat Tidak Setuju : 1
2. Pengukuran tingkat Integritas (berdasarkan pendekatan skala Guttman)
a. Pernyataan positif
Ya : 4
Mungkin/tidak yakin : 3
Tidak Tahu : 2
Tidak : 1
Nb. Skor kebalikannya untuk pernyataan negatif
b. Pernyataan intensitas/kebiasaan (positif)
Sering : 4
Kadang kadang : 3
Jarang : 2
Tidak pernah : 1
Nb. Skor kebalikannya untuk pernyataan negatif
06 BAB II HASIL PELAKSANAAN
c. Pernyataan penggunaan (positif)
Selalu : 4
Pernah : 3
Tidak perlu : 2
Tidak berfungsi : 1
d. Pernyataan lain disesuaikan untuk bobot masing-masing pernyataan
3. Pengukuran hasil baik kinerja maupun sosial (berdasarkan skala likert)
Sangat Setuju : 4
Setuju : 3
Tidak Setuju : 2
Sangat Tidak Setuju : 1
4. Pengukuran Indeks Persepsi Korupsi LAN (IPK LAN)
Sebelum dilakukan penilaian terhadap nilai IPK LAN, maka setiap variabel
dihitung nilai rata-ratanya dengan formula sebagai berikut :
�̅� = ∑ 𝑋𝑖
𝑛𝑖=1
𝑛 Dimana:
�̅� = rata –rata hitung
𝑥𝑖 = nilai sampel ke i
n = Bobot
Setelah melakukan analisis rata-rata setiap variabel yang berpengaruh
terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK), kemudian dilakukan perhitungan IPK
dengan menggunakan asumsi pembobotan untuk menganalisis indikator dari
masing-masing variabel yang mempengaruhi IPK tersebut. Adapun asumsi
pembobotan yang digunakan untuk membantu menganalisis nilai Total IPK
terlihat dalam tabel dibawah ini:
07 BAB II HASIL PELAKSANAAN
Tabel 1. Asumsi Pembobotan Setiap Variabel
IPK BOBOT SETIAP VARIABEL
Indeks Persepsi Korupsi
total (1,00)
Kepuasan Layanan (bobot 0,20)
Integritas (bobot 0,60)
Hasil (bobot 0,20)
Total IPK LAN dihitung dengan memakai formulasi sebagai berikut:
IPK = {(�̅�kepuasan x bobot kepuasan)+( �̅�integritas x bobot integritas)
+( �̅�hasil x bobot hasil)}
Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Permenpan Nomor 14 Tahun 2014,
interval Indeks Persepsi Korupsi berkisar antara 1 sampai dengan 4 (dimana nilai
1 berarti korup dan nilai 4 menyatakan bersih) seperti dibawah ini:
Klasifikasi penilaian indeks persepsi korupsi dihitung dengan formulasi sebagai
berikut:
𝐶 = 𝐽
(1 + 3,3 𝐿𝑜𝑔 𝑛)
Dimana:
C = Panjang interval kelas
J = Jangkauan (datum terbesar – datum terkecil)
n = Banyak data
Dengan persamaan tersebut didapatkan klasifikasi penilaian Indeks Persepsi
Korupsi LAN seperti dalam tabel dibawah ini:
Tabel 2. Klasifikasi Penilaian IPK LAN
INTERVAL KLASIFIKASI
1,00 – 2,00 Korup
2,00 – 3,00 Sedang
3,00 – 4,00 Bersih
(Sumber: Olah Data)
1 4
Korup Bersih
08 BAB II HASIL PELAKSANAAN
E. HASIL SURVEI EKSTERNAL
Responden survei eksternal didapatkan sebanyak 149 responden yang berasal dari
berbagai instansi baik pusat maupun daerah dengan persebaran responden pada
setiap instansi.
1. Nilai Rata-Rata Kepuasan Pengguna Layanan
Nilai rata-rata dari setiap pertanyaan dalam kuesioner untuk pengukuran
kepuasan pengguna layanan terlihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel 3. Nilai Rata-Rata Kepuasan Pengguna Layanan
NO URAIAN INDEKS
PERSEPSI
1a Lembaga Administrasi Negara memiliki standar
kualitas layanan yang baik dan dapat diterima 3,52
1b Lembaga Administrasi Negara telah meningkatkan
kualitas layanan yang diberikan 3,42
1c
Lembaga Administrasi Negara memberikan
kemudahan dalam mendapatkan layanan : Jam
operasi layanan dan memperkecil lama waktu
tunggu pelayanan
3,42
1d
Lembaga Administrasi Negara memiliki pegawai
yang sangat sopan dan menyenangkan dalam
memberikan layanan 3,52
1e
Lembaga Administrasi Negara telah meningkatkan
keterlibatan dan partisipasi pengguna
layanan/stakeholder dalam pemberian masukan
atau saran perbaikan
3,30
(Sumber: Pengolahan Data )
09 BAB II HASIL PELAKSANAAN
2. Nilai Rata-Rata Kepuasan Pengguna Layanan
Nilai rata-rata dari setiap pertanyaan dalam kuesioner untuk pengukuran
integritas terlihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel 4. Nilai Rata-Rata Integritas
NO URAIAN INDEKS
PERSEPSI
2 Apakah ada komponen biaya tambahan (diluar
biaya/tarif resmi) yang Anda harus bayarkan? 3,93
4
Apakah Anda pernah memberikan sejumlah
uang/barang (gratifikasi) kepada petugas di lingkungan Lembaga Administrasi Negara agara
proses layanan dipermudah/dipercepat? 3,96
6 Jika pernah, Berapa kali dalam satu tahun anggaran anda memberikan gratifikasi?
7 Apa pendapat Anda tentang Gratifikasi ? 3,58
9
Apakah Anda pernah melakukan pertemuan dengan pegawai Lembaga Administrasi Negara di
luar prosedur untuk mendapatkan layanan? 3,87
10
Apakah dalam menerima layanan, Anda mempergunakan pihak lain sebagai
penghubung/perantara? 3,87
12
Apakah Anda mengetahui prosedur dalam
pemberian produk dan jasa pelayanan Lembaga Adminisrasi Negara?
2,96
13
Apakah Anda pernah mengalami dan/atau melihat
adanya praktik ketidakadilan pemberian
pelayanan (dikriminasi/pembedaan pelayanan pelayanan atas dasar sosial, ekonomi, agama,
suku, golongan) yang dilakukan oleh petugas?
3,93
14
Apakah Anda pernah menyampaikan pengaduan/keluhan atau saran yang berkaitan
dengan perbaikan pelayanan ? 3,66
15 Apakah Anda mengetahui jenis pelayanan melalui
halaman website www.lan.go.id? 2,71
16 Jika Ya, apakah Anda pernah memanfaatkan fasilitas website tersebut ?
17 Menurut Anda, apakah Lembaga Administrasi
Negara merupakan lembaga yang Anti Korupsi ? 3,49
(Sumber: Pengolahan Data)
10 BAB II HASIL PELAKSANAAN
3. Nilai Rata-Rata Hasil Sosial dan Kinerja
Nilai rata-rata dari setiap pertanyaan dalam kuesioner untuk pengukuran hasil
sosial maupun kinerja dalam tabel di bawah ini:
Tabel 5. Nilai Rata-rata Hasil Sosial
NO URAIAN INDEKS
PERSEPSI
18a Lembaga Administrasi Negara memiliki
reputasi yang baik di masyarakat 3,40
18b Lembaga Administrasi Negara memberikan
dampak terhadap stabil itas keamanan nasional 3,21
18c
Lembaga Administrasi Negara menerapkan
nilai - nilai kesadaran atas lingkungan hidup
dalam melaksanakan pekerjaan 3,35
18d Lembaga Administrasi Negara menerapkan prinsip
tata kelola pemerintahan yang baik 3,39
18e Lembaga Administrasi Negara, menurut Anda
sebagai masyarakat berkinerja baik 3,33
(Sumber: Pengolahan Data)
Tabel 6. Nilai Rata-Rata Hasil Kinerja
NO URAIAN INDEKS
PERSEPSI
19a
Lembaga Administrasi Negara membina
hubungan dengan perwakilan dari masyarakat
(Ikatan Widyaiswara Indonesia, Institusi
Pendidikan , Pers )
3,26
19b
Lembaga Administrasi Negara membina
hubungan keterlibatan sosial antara
pengunjung/pengguna layanan dan pegawai.
3,29
19c
Lembaga Administrasi Negara melakukan
transfer pengetahuan dan informasi dengan
pihak lain.
23,34
(Sumber: Pengolahan Data)
11 BAB II HASIL PELAKSANAAN
4. Indeks Persepsi Korupsi LAN
Indeks persepsi korupsi di LAN adalah :
IPK = {(�̅�kepuasan x bobot kepuasan)+( �̅�integritas x bobot integritas)
+( �̅�hasil x bobot hasil)}
= {(3,43 x 0,20) + (3,60 x 0,60) + (3,31 x 0,20)}
= (0,69+2,16+0,66)
= 3,51 (Klasifikasi Bersih)
Adapun indeks persepsi korupsi LAN dalam tabel terlihat seperti dibawah ini :
Tabel 7. Tabel Perhitungan Total
INDEKS
PERSEPSI
VARIABEL SUB VARIABEL
Indeks Persepsi
(1,0 x
3,51 = 3,51)
Kepuasan Layanan
(0,20 x 3,43
= 0,69)
Lembaga Administrasi Negara memiliki standar kualitas layanan yang baik dan dapat diterima
Lembaga Administrasi Negara telah meningkatkan kualitas
layanan yang diberikan
Lembaga Administrasi Negara memberikan kemudahan
dalam mendapatkan layanan : Jam operasi layanan dan memperkecil lama waktu tunggu pelayanan
Lembaga Administrasi Negara memiliki pegawai yang
sangat sopan dan menyenangkan dalam memberikan layanan
Lembaga Administrasi Negara telah meningkatkan keterlibatan dan partisipasi pengguna layanan/stakeholder
dalam pemberian masukan atau saran perbaikan
Integritas
(0,60 x 3,60
= 2,16)
Apakah ada komponen biaya tambahan (diluar biaya/tarif
resmi) yang Anda harus bayarkan?
Apakah Anda pernah memberikan sejumlah uang/barang (gratifikasi) kepada petugas di lingkungan Lembaga
Administrasi Negara agara proses layanan dipermudah/dipercepat?
Jika pernah, Berapa kali dalam satu tahun anggaran anda
memberikan gratifikasi?
Apa pendapat Anda tentang Gratifikasi ?
Apakah Anda pernah melakukan pertemuan dengan pegawai Lembaga Administrasi Negara di luar prosedur
12 BAB II HASIL PELAKSANAAN
INDEKS
PERSEPSI
VARIABEL SUB VARIABEL
untuk mendapatkan layanan?
Apakah dalam menerima layanan, Anda mempergunakan
pihak lain sebagai penghubung/perantara?
Apakah Anda mengetahui prosedur dalam pemberian
produk dan jasa pelayanan Lembaga Adminisrasi Negara?
Apakah Anda pernah mengalami dan/atau melihat adanya
praktik ketidakadilan pemberian pelayanan
(dikriminasi/pembedaan pelayanan pelayanan atas dasar sosial, ekonomi, agama, suku, golongan) yang dilakukan
oleh petugas?
Apakah Anda pernah menyampaikan pengaduan/keluhan
atau saran yang berkaitan dengan perbaikan pelayanan ?
Apakah Anda mengetahui jenis pelayanan melalui halaman
website www.lan.go.id?
Jika Ya, apakah Anda pernah memanfaatkan fasilitas
website tersebut ?
Menurut Anda, apakah Lembaga Administrasi Negara
merupakan lembaga yang Anti Korupsi ?
Hasil
(0,20 x 3,31
= 0,66)
Lembaga Administrasi Negara memiliki reputasi yang baik
di masyarakat
Lembaga Administrasi Negara memberikan dampak terhadap stabilitas keamanan nasional
Lembaga Administrasi Negara menerapkan nilai - nilai kesadaran atas lingkungan hidup dalam melaksanakan
pekerjaan
Lembaga Administrasi Negara menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
Lembaga Administrasi Negara, menurut Anda sebagai masyarakat berkinerja baik
Lembaga Administrasi Negara membina hubungan dengan perwakilan dari masyarakat (Ikatan Widyaiswara
Indonesia, Institusi Pendidikan , Pers )
Lembaga Administrasi Negara membina hubungan keterlibatan sosial antara pengunjung/pengguna layanan
dan pegawai.
Lembaga Administrasi Negara melakukan transfer
pengetahuan dan informasi dengan pihak lain.
13 BAB III PENUTUP
BAB III PENUTUP
Hasil survei ekternal layanan bebas korupsi ini menunjukkan hasil yang memuaskan
dari segi kualitas layanan, peningkatan kualitas layanan, kemudahan mendapatkan
layanan, keramahan SDM LAN dalam memberikan pelayanan, maupun kualitas dalam
merespon keluhan dari pengguna layanan/stakeholder dan keterlibatan serta partisipasi
pengguna layanan/stakeholder, begitu juga dalam hal pengalaman integritas dan potensi
integritas LAN mendapat penilaian memuaskan dari pengguna layanan/stakeholder. Selain
itu untuk kriteria pencapaian hasil kinerja dan sosial, LAN juga mendapatkan hasil yang
memuaskan. Dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) LAN sebesar 3,51 dari rentang skala 4
sudah menggambarkan bahwa LAN merupakan organisasi yang tergolong klasifikasi bersih
dari korupsi. Apalagi nilai IPK ini mengalami kenaikan dari survei tahun sebelumnya (IPK
tahun 2015 adalah 3,47). Ini tentu akan menambah kepercayaan publik (public trust)
kepada Lembaga Administrasi Negara dimasa yang akan datang.
Disamping itu hasil survei ini dapat menjadi pendorong semangat LAN untuk lebih
meningkatkan lagi kualitas pelayanannya yang didasari dengan nilai-nilai organisasi yang
berlaku di LAN dan berkelanjutan sehingga mampu untuk memberikan pelayanan yang
terbaik dan sangat memuaskan bagi pengguna layanan/stakeholder.