PENGUMUMAN TENTANG PENDAFTARAN LISENSILEMBAGA PENILAI HARGA TANAH UNTUK PENGADAAN TANAH BAGI

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Nomor: 01/PENG/SPT/VIII/2007Tanggal: 30 Agustus 2007

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang berkenaan denganpelaksanaan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 36 tahun 2005 tentangPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,dengan ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) membukakesempatan kepada Badan Usaha yang bergerak di bidang Jasa Penilai untukmendaftar guna mendapatkan lisensi sebagai Lembaga Penilai Harga Tanah,dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

A. PROSEDUR PENDAFTARAN1. Bagi Badan Usaha Jasa Penilai yang berkantor di wilayah DKI Jakarta

mendaftar langsung ke Deputi Bidang Survei, Pengukuran danPemetaan BPN-RI c.q. Direktur Survei Potensi Tanah, denganmenyampaikan surat tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;

2. Bagi Badan Usaha Jasa Penilai yang berada di luar wilayah DKI Jakartadan tidak mempunyai kantor di Jakarta, mendaftar ke Deputi BidangSurvei, Pengukuran dan Pemetaan BPN-RI c.q. Direktur Survei PotensiTanah melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi yang bersangkutan;

3. Bagi Badan Usaha Jasa Penilai yang berada di luar wilayah DKI Jakartadan tidak mempunyai kantor di Jakarta maupun di ibukota provinsi yangbersangkutan, mendaftar ke Deputi Bidang Survei, Pengukuran danPemetaan BPN-RI c.q. Direktur Survei Potensi Tanah melalui KepalaKantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang akanditeruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi yang bersangkutan untuk disampaikan ke BPN-RI di Jakarta.

B. PERSYARATAN PENDAFTARAN1. Surat pendaftaran lisensi ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia dengan mencantumkan daerah kerja yangdiminati setingkat provinsi;

2. Badan Usaha berbentuk Badan Hukum yang bergerak di bidang jasapenilaian atau yang salah satu usahanya bergerak di bidang jasapenilaian;

3. Badan Hukum yang didirikan dan berkantor di Indonesia dengankepemilikan modal mayoritas dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atauBadan Hukum Indonesia;

4. Memiliki ijin usaha di bidang penilaian dari instansi yang berwenang;

2

5. Memiliki sekurang-kurangnya:a. Seorang tenaga ahli tetap penilai spesialis (Pasca Sarjana); danb. Beberapa orang penilai bersertifikat yang diterbitkan oleh

lembaga/instansi/asosiasi profesi yang berwenang;6. Dalam hal persyaratan dalam angka 4 huruf a belum dapat dipenuhi,

maka diperlukan surat pernyataan sanggup memiliki sekurang-kurangnyaseorang tenaga ahli tetap penilai spesialis (Pasca Sarjana) dalam waktusatu tahun;

7. Menjadi anggota asosiasi/organisasi profesi badan usaha penilaian;8. Memiliki pengalaman di bidang penilaian tanah;9. Memiliki NPWP;

10. Pas foto berwarna pimpinan badan usaha ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2lembar.

C. LAIN-LAIN1. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud di atas dilampirkan pada saat

pendaftaran;2. Pendaftar akan diberitahukan secara tertulis untuk melakukan audensi.

Hal-hal yang belum termasuk di dalam pengumuman ini akan ditentukankemudian.

A.N. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIADEPUTI BIDANG SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN

U.B.DIREKTUR SURVEI POTENSI TANAH

TTD

DR. J.P. TAMTOMONIP. 010082492