Syarat Rukun Talak Dan Implementasinya Dalam Persidangan Ikrar Talak

1 Erfani, Konstruksi Otoritas PA atas Talak. 2011

KONSTRUKSI OTORITAS PENGADILAN AGAMA ATAS TALAK

oleh E r f a n i, S.HI.

(Calon Hakim pada Pengadilan Agama Tangerang)

I. PENDAHULUAN

Perkawinan pada dasarnya adalah seperangkat ujian. Ujian yang sepasang

suami isteri dituntut mampu menghadirkan sakinah, mawaddah, dan rahmah

dalam rumah tangga yang mereka bina. Apa yang disebut banyak orang bahwa

perkawinan adalah sebuah kenikmatan, mungkin ada benarnya. Namun perlu

disadari, memahami perkawinan sebagai kenikmatan, akan membentuk asumsi

bahwa ketika rumah tangga (perkawinan) itu sudah kehilangan kenikmatan, maka

berakhirlah masa jodoh dan perpisahan menjadi jalan berikutnya. Asumsi

demikian ini tentu teramat naif kaitannya dengan perkawinan sebagai ikatan suci

lahir batin. Oleh karena itu, harus jujur dikatakan bahwa persentase muatan

kenikmatan perkawinan, akan berbanding amat jauh dengan persentase muatan

ujian, dan keharusan suami isteri mengupayakan keutuhan, dan pengendalian

situasi harmonis dalam rumah tangga.

Adalah kesepakatan umumnya masyarakat, meletakkan standarisasi

tentang keharmonisan, atau kesuksesan sepasang suami isteri dalam mahligai

rumah tangga, berupa keutuhan (kebersamaan) rumah tangga itu sampai akhir

hayat, baik keduanya atau salah satunya. Sehingga, saat mereka mampu

mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai hanya maut yang memisahkan,

masyarakat akan menilai sukses rumah tangga tersebut. Hal ini tentu menjadi

dambaan siapa pun yang sedang menjalin hubungan suami isteri dalam ikatan

suci pernikahan dan balutan keluarga (rumah tangga). Namun dalam

kenyataannya, tidak sedikit pasangan suami isteri yang gagal melawati ujian

perkawinan tersebut, situasi mana ikatan sakral perkawinan itu harus putus bukan

oleh maut, tetapi ombak besar yang menelingkupkan bahtera, hingga terpecah

belah antar satu dan bagian lainnya.

Agama teramat sigap mengantisipasi kemunculan kenyataan itu. Karena

selain lembaga pernikahan, Agama juga menyediakan wadah perceraian sebagai

(setidaknya) jalur darurat yang dapat dibuka guna menampung kegagalan rumah


tangga. Islam khususnya, menyebut lembaga itu sebagai thalaq atau firaq.

Kendati istilah thalaq (selanjutnya ditulis talak) sendiri bukanlah produk original

hukum Islam, namun Islam memandung perlu melakukan adaptasi dengan

kondisi yang hidup saat itu, dengan merekrut beberapa istilah yang telah ada.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa terma talak, adalah istilah yang

memang sudah dikenal sangat akrab di masa jahiliyah. Situasi dimana kaum

suami bebas tanpa batas kapan dan dimana saja boleh (sering) melakukan

(menjatuhkan) talak terhadap istri dan/atau istri-istri mereka1. Islam selanjutnya

merekonstruksi kenyataan itu (tanpa mengubah istilahnya) dengan memberikan

batasan jumlah talak yang hanya sampai pada tiga kali saja berikut ketentuan-

ketentuan tersendiri yang lebih humanis yang tentunya bermaksud menjunjung

tinggi martabat manusia, khususnya kaum perempuan.

Dalam perjalanannya, kodifikasi fikih menggiring lembaga talak dalam

konteks yang tidak saja melibatkan muatan hukum asalnya, tetapi juga dengan

menghadirkan upaya proteksi sakralitas talak dengan membubuhkan konten

teknis dan prosedur-prosedur tertentu. Islam tidak sekadar menentukan hukum

talak secara materiil, melainkan juga hal-hal formil yang menentukan bagaimana

semestinya lembaga talak digunakan.

Pengadilan Agama sebagai institusi yang menangani lembaga talak,

melalui berbagai regulasi hukum, telah berupaya melakukan upaya

menyinergikan (internalisasi) kententuan materiil talak dan formilnya dalam

wadah hukum Islam keindonesiaan atas dasar asas legalitas. Ketentuan hukum,

yang memposisikan Pengadilan Agama sebagai satu-satunya institusi yang bisa

memberikan pengakuan secara resmi tentang keterjadian sebuah tindakan talak di

tengah masyarakat muslim Indonesia2. Untuk tujuan ini, maka Kompilasi Hukum

Islam secara progressif memberi arti talak sebagai ikrar suami di hadapan sidang

Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan

tata cara tertentu3.

Berbagai penafsiran (kajian) hukum diupayakan sebisa mungkin

mendukung ketentuan tersebut. Sebuah upaya yang memang belumlah tuntas

1 Tentang istilah Thalaq, lihat misalnya Abu Bakar Muhammad Syatha, Ianah al Thalibin, Juz IV hal. 2.

2 Dimaksudkan menunjuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) jo. Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 Pasal 65 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

belah pihak 3 Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 117, 129, 130, dan 131.


menjawab berbagai ketimpangan yang masih tersisa seputar pemaknaan dan

pelaksanaan talak di muka persidangan. Hal ini semakin krusial, ketika otoritas

talak yang telah paten berada di tangan suami secara independen, lantas diambil

alih oleh negara dengan menunjuk Pengadilan Agama sebagai institusinya. Untuk

tujuan penyempurnaan, tulisan ini berupaya menyuguhkan aspek-aspek hukum

dalam talak yang telah mengalami peleburan (pembaharuan) sebagai konsekuensi

dari karakteristik hukum yang selalu ingin berjalan seirama dengan dimensi ruang

dan waktu yang hukum itu bergulir di dalamnya, dalam hal ini di Indonesia.

Luasnya cakupan tema tulisan ini sementara telah cukup banyak

pembahasan sebelumnya dengan tema yang hampir sama, mengharuskan adanya

spesifikasi pembahasan dalam rumusan-rumusan bahasan tertentu. Beberapa

rumusan itu adalah sebagai berikut;

1. Apa dasar konstruksi legitimasi keharusan talak di muka persidangan

Pengadilan Agama?

2. Bagaimana konstruksi pemahaman pengambilalihan otoritas talak dari suami

ke otoritas Pengadilan Agama?

3. Bagaimana idealnya penyelesaian perkara talak oleh hakim Pengadilan

Agama?

Dengan dikhususkannya pembahasan ini pada rumusan-rumusan tersebut,

diharapkan mampu memberikan sudut pandang baru tentang eksistensi hukum

talak di Indonesia, dan upaya penyelesaiannya secara utuh.

II. PEMBAHASAN

A. Unifikasi Hukum Talak dan Relevansinya dengan Otoritas Negara

Secara etimologi, thalaq () artinya melepas ikatan baik secara inderawi

maupun hakiki4. Pengertian yang sama juga diambil dari kata firaq () dan

sarah (). Dalam konteks terminologi (syara), thalaq diartikan sebagai

pelepasan ikatan nikah atau mengurangi ikatannya dengan lafaz tertentu.

Pelepasan ikatan nikah secara mutlak misalnya dalam talak bain, yang

mengharuskan pernikahan baru untuk kembali. Sementara talak dalam arti

4 Lihat misalnya Abdurrahman al Jaziry, Al fiqh ala al Madzahib al Arbaah, Juz IV. Hal. 138


pengurangan ikatan nikah misalnya dalam talak raji yang belum melepaskan

ikatan nikah seutuhnya sehingga masih mungkin kembali sejauh masih dalam

masa iddah5. Lafaz tertentu yang menjadi bagian pengertian talak menghendaki

dua bentuk lafaz, yaitu jelas () dan konotasi ().

Dalam konteks fikih, fuqaha` cenderung memberikan rincian-rincian

tertentu tentang hukum asalnya. Sebagai perbandingan tentang hukum asal talak

dan rincian-rinciannya, dapat digambarkan sebagai berikut6:

1. Golongan Hanafiyah

Menurut Hanafiyah (sebagai pandangan mazdhab mereka), mengatakan

bahwa hukum asal talak adalah mubah/ibahah7. Hal ini dipahami dari

beberapa hal:

- Kemutlakan ayat-ayat tentang talak, seperti ayat 1 surah al Thalaq8 dan

ayat 236 surah al Baqarah.9

- Praktik Talak Nabi terhadap Hafshah yang terjadi bukan karena sebab

suatu tindakan tercela atau bukan pula sebab sikap angkuh (tidak taat)

yang dilakukan Hafshah.10

- Kemutlakan praktik talak beberapa Shahabah, termasuk juga Hasan bin

Ali.

2. Kalangan Jumhur Fuqaha (Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah)

Menurut jumhur, talak hukum asalnya jaiz11

, namun yang utama adalah

sebisa mungkin tidak dilakukan karena talak sarat muatan negatif terhadap

hubungan kasih sayang yang telah/sedang dibina, kecuali adanya sebab-

sebab yang menghendakinya. Oleh sebab itu, maka talak sesungguhnya akan

5 Lihat Ibid

6 Tentang Perbandingan Hukum talak ini, lihat misalnya, Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al Islamiy wa Adillatuhu,

Juz. XI. hal. 340-341 7 stressing hukum mubah adalah bahwa pelaksanaannya tidak menimbulkan sanksi/haraj. Lihat Al Amudiy, al

Ihkam fi Ushul al Ahkam, juz I. hal. 170 8 QS. Al Thalaq (65):2

9 QS. Al Baqarah (2): 236

10 HR. Abu Dawud, al Nasai`, dan Ibu Majah, dari Umar ra. Versi HR. Ahmad dari Jalur Ashim bin Umar:

: 11

stressing hukum jaiz adalah bahwa meninggalkannya tidak menimbulkan sanki/haraj. Lihat Al Amudiy,

op.cit. Secara khusus, Malikiyah menyandangkan status Khilaful Aula, yang juga dapat dimaknai jaiz, yaitu

cenderung dekat kepada Makruh. Al Jaziriy condong kepada hukum Makruhlah yang lebih mengena kepada

hakikat/substansi talak itu sendiri. Abdurrahman Al Jaziriy, Op.Cit.


mengalami perubahan status hukum menyesuaikan latar belakang situasi dan

sebab-sebab tersebut. Rincian dari perubahan status hukum talak tersebut

sebagai berikut12

:

- Haram, misalnya dengan talak yang dijatuhkannya itu seorang suami

justru akan terjerumus dalam perbuatan zina karena ketergantungannya

kepada kebutuhan biologis dengan isterinya, atau dengan sengaja menalak

isterinya agar dapat berhubungan intim dengan perempuan lain. Atau ia

tahu kondisinya tidak mampu menikah lagi, sementara hasrat biologisnya

tinggi, maka talak yang dilakukannya dapat menjadi haram. Talak haram

juga terjadi ketika dijatuhkan kepada isteri yang sedang haid, atau masa

suci namun pernah digauli.

- Makruh, talak hukumnya makruh dalam hal-hal seperti, 1) seorang suami

masih memiliki keinginan yang teramat dalam terhadap perkawinannya

itu, namun justru menjatuhkan talak terhadap isterinya, 2) Seorang suami

masih mendambakan mendapat keturunan dari isterinya, sementara

perkawinannya tidak membuatnya lalai dalam kewajiban beribadah, ia

pun tidak khawatir akan terjerumus ke dalam zina seandainya berpisah

dengan isterinya, maka talak yang dijatuhkannya dapat dihukumi makruh,

3) talak seorang suami yang sesungguhnya ia tidak memiliki cukup alasan

untuk melakukannya sesuai hadis Nabi dari Ibn Umar tentang talak13.

- Wajib, talak dapat dihukumi wajib seperti dalam hal seorang suami yang

sangat meyakini bahwa mempertahankan kehidupan bersama isterinya

justru menjerumuskannya dalam hal-hal yang haram dalam agama,

misalnya demi memenuhi nafkah isteri ia harus menempuh cara mencuri,

atau menipu, dll., dan segala kemudaratan yang jauh lebih besar dari

kemudaratan talak. Talak juga wajib dalam kasus ila` dimana suami

bersumpah tidak akan menggauli isterinya lagi.

12

Perincian hukum seperti ini merupakan tradisi biasa dalam fikih. Permasalahan yang muncul selanjutnya

adalah apakah hukum-hukum yang variatif itu berpengaruh terhadap keabsahan talak itu sendiri. Faktor

perselisihan itu muaranya adalah perbedaan fuqaha` dalam memahami larangan-larangan tentang suatu hal

apakah merupakan bagian daripada hal itu secara integral ataukah berdiri sendiri sebagai ketentuan hukum lain.

Misalnya ada larangan tentang penjatuhan talak dalam masa haid, apakah larangan itu berarti bahwa talaknya itu

lantas tidak sah. Dalam hal ini, Imam Syafii cenderung melihatnya sebagai ketentuan hukum lain, yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya sebuah talak, karena larangan talak saat haid itu, kaitannya dengan masa

iddah yang tentu akan semakin lama. (lihat Al Amudiy, al Ihkam fi Ushul al Ahkam, juz I, hal. 162). Bertolak

dari hal ini, maka standar sahnya talak adalah keterpenuhan rukun-syaratnya. 13

HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan Isnad Shahih, juga HR. Hakim yang olehnya dinyatakan shahih.

Dari Ibnu Umar ra.:


- Sunah/Nadb/Mandub, talak dapat dihukumi sunah dengan standar alasan

talak yang disebabkan oleh kondisi negatif dari isteri, misalnya isteri

memiliki sikap yang berlebihan dalam cara bicara dan selalu merongrong

suami, sehingga sikapnya itu berpotensi menjerumuskan suami dalam

perbuatan tidak terpuji pula. Secara umum, kategori hukum sunah adalah

pada situasi dimana isteri melalaikan kewajibannya, atau berkelakuan

tercela, sementara suami tidak mungkin memaksanya dalam hal itu.

Beberapa ketentuan hukum talak tersebut menunjukkan bahwa talak

bersifat sangat kondisional, sehingga talak seseorang dengan talak orang lain,

akan sangat mungkin berbeda dalam segi hukumnya. Tentu yang paling harus

diberikan tindakan preventif adalah terhadap talak yang haram dan makruh. Hal

ini karena talak tersebut tidak lantas menjadi solusi masalah rumah tangga,

melainkan justru akan menghadirkan malapetaka yang jauh lebih besar.

Mafsadah yang akan muncul dari adanya praktik talak haram dan makruh,

dapat diklasifikasikan dalam dua aspek:

1. Aspek humanisme, halmana talak haram dan makruh jelas akan sangat

bernilai diskriminatif terhadap kaum isteri dan anak-anak yang telah lahir

dalam pernikahan itu. Isteri yang sebelumnya menggantungkan sebagian

hidupnya kepada suami, jelas akan mengalami masalah besar, saat jalinan itu

diputus secara zalim. Masa depan anak mereka akan dilalui tanpa asupan

psikologis yang optimal, belum lagi di belakang sana, sanksi sosial seolah

penjara yang mengurung tiap gerak dan langkah. Pembiaran terhadap hal ini,

berarti kerelaan untuk kembali ke masa jahiliyah yang talak berlaku secara

bebas tanpa batas, dan manusia kehilangan bargaining position.

2. Aspek sakralitas agama, situasi yang talak akan sangat bernilai destruktif

terhadap konstruksi sakral pernikahan. Destruksi itu dapat digambarkan,

dalam situasi di mana talak seolah memperolok (istihza`) aturan agama, yang

telah membingkai talak sebagai ritual darurat yang aktifasinya terbatas. Talak

yang otoritasnya diamprahkan kepada suami secara independen itu, adalah

senjata yang diamanatkan agama guna mewujudkan kemaslahatan bagi

kehidupan suami isteri, jika saja dimensi ruang dan waktunya sesuai syariat.

Sebaliknya aktifasi talak yang bukan pada dimensinya, maka pelaksana talak

justru disanksi (berdosa) oleh agama lantaran telah secara salah


menggunakan haknya. Pembiaran terhadap praktik talak haram, berarti

kesediaan menyaksikan menyebarluasnya prilaku haram di tengah kehidupan

masyarakat muslim atas nama hak individual-keberagamaan kaum suami.

Terhadap mafsadah tersebut, negara memiliki kewajiban untuk

mencegahnya. Kewajiban negara mencegah hal itu, artinya negara bertanggung

jawab dalam hal pelaksanaan/penggunaan lembaga talak dalam masyarakat.

Ketika lembaga talak merupakan domain agama, maka konstitusi sangat jelas

mengamanatkan negara untuk menjamin pelaksanaan aktifitas agama itu, dan

harus memberikan dukungan secara proporsional. Dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia pasal 29 ayat (2) disebutkan, Negara menjamin

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan

untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Pemahaman terhadap

jaminan kemerdekaan dalam hal agama itu, tidak sekadar dipahami dalam

konteks memilih agama, namun jaminan pula dalam hal pelaksanaan agama,

meliputi fasilitas, sarana-prasarana ibadat, dan pelaksanaan ajaran-ajaran agama.

Artinya ketika ternyata pelaksanaan ajaran agama justru menimbulkan

kemudaratan, maka negara harus berfungsi menjalankan peranannya mencegah

kemudaratan itu.

Selain legitimasi di atas, terhadap mafsadah dan kemudaratan yang

bernuansa diskriminatif terhadap kemanusiaan, maka konstitusi pun

mengamanatkan negara untuk turut serta melindungi. Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28I ayat (2), menyebut, Setiap

orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun

dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat

diskriminatif itu. Penyebutan hak dalam pasal ini, tentu bermaksud menyebutkan

kewajiban di sisi yang lain. Maka pada negaralah amanat kewajiban atas

perlindungan dan pembebasan dari bentuk-bentuk diskriminatif itu diembankan.

Menyadari kewajiban itu, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama, serta Kompilasi Hukum Islam, berupaya mengakomodir pengendalian

lembaga talak agar sedianya negara mengambil peran strategis dalam

pelaksanaannya. Beberapa pasal pun dihadirkan dalam Undang-Undang tersebut.

Dan dari sekian pasal, terdapat satu rumusan hukum penting dan sangat

fundamental kaitannya dengan pelaksanaan talak yaitu Undang-Undang Nomor 1


Tahun 4791 Pasal 39 ayat (1) jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal

65, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, Perceraian hanya dapat dilakukan

di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha

dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kata hanya dalam

rumusan ini berfungsi untuk hashr, yaitu kemutlakan pelaksanaan perceraian di

muka persidangan, sekaligus limitasi wewenang pemberian pengakuan resmi

berkepastian hukum atas peristiwa perceraian hanya pada institusi Pengadilan

saja. Secara khusus bagi peradilan agama, pembatasan itupun dikukuhkan pula

dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 yang memberi definisi talak sebagai

ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab

putusnya perkawinan, dengan tata cara tertentu.

Kehadiran ketentuan tersebut dengan demikian harus dimaknai secara

runut, yang muaranya adalah amanat konstitusi, dan sikap negara untuk

menjalankan perannya sebagai pengendali sendi-sendi kehidupan beragama,

bermasyarakat, dan bernegara. Negara selanjutnya mengamperahkan otoritas

(delegation of authority) penanganan perkara talak kepada Pengadilan Agama.

B. Memahami Sakralitas Talak dalam Otoritas Pengadilan Agama

Agar talak dapat berada pada posisi yang sebenarnya dan berperan

sebagaimana fungsinya maka talak harus melewati beberapa fase untuk

selanjutnya menentukan talaklah jalur yang harus ditempuh.

Menurut Wahbah Al Zuhaili, talak adalah lembaga/proses syariat (bentukan

hukum) yang sifatnya pengecualian (tersendiri sebagai bentuk final) karena

situasi darurah. Oleh karena itu, ia mengurutkan 7 (tujuh) fase, baru selanjutnya

lambaga talak dapat diperankan. Ketujuh fase itu adalah, 1) muasyarah

bilmaruf, adanya upaya sungguh-sungguh kedua belah pihak menciptakan

hubungan yang baik dan patut, 2) al Shabr, yaitu upaya bertahan/tabah

menghadapi ujian yang timbul sebagai akibat perkawinan termasuk perubahan

sikap pasangan hidup, 3) tahammululadza, adalah situasi seorang suami secara

gigih memikul tanggung jawab keluarga dengan segala resikonya, termasuk

situasi yang membuat sakit batinnya, 4) al wazhu, upaya suami memberikan

nasihat kepada isterinya tentang apa yang semestinya secara intens namun

proporsional, 5) al hajr, upaya (nasihat) suami mengambil sikap (pembelajaran)


dengan cara membatasi komunikasi terhadap isteri, 6) al dharb al yasir, upaya

tegas suami terhadap isteri, dapat pula berupa sikap fisik yang wajar (tidak

mencelakai), 7) irsalulhakamain, upaya membangun konsolidasi keluarga dua

belah pihak dengan media delegasi hakam.14

Tujuh fase tersebut, sesungguhnya ingin memberikan pesan penting tentang

betapa talak bukan sesuatu yang remeh. Nikah yang sarat muatan sakralitas,

mulai dari adanya aspek penghalalan yang haram, pemaduan dua keluarga, juga

media suci pembentukan manusia-manusia baru lewat produktifitas rahim, maka

proses mengakhiri jalinan itu haruslah dalam rangkaian yang sakral pula, bukan

sekadar karena adanya alasan hukum semata.

Sayyid Sabiq menandaskan hal yang sama tentang sakralitas talak, saat

memulai pembahasan bab Talak dalam Fiqh al Sunnah_nya. Menurutnya,

keutuhan kehidupan rumah tangga merupakan cita-cita luhur yang didambakan

Islam. Karenanya, akad nikah harus dipahami sebagai jalinan yang kekal seumur

hidup, dimana suami dan istri harus berupaya menjadikannya sebagai ladang

kehidupan, naungan kenikmatan, yang di dalamnya mereka mencetak generasi

yang saleh. Pesan inilah yang ingin disampaikan Tuhan sehingga menyimbolkan

ikatan nikah sebagai mitsaqan ghalizhan. Maka tindakan yang secara

sembarangan menodai ikatan suci itu menjadi sesuatu yang dibenci dalam

Islam15

.

Islam lewat pemikiran para fuqaha telah sangat konsen mengupayakan

regulasi ketentuan talak dengan mengakomodir maksud proteksi sakralitas talak

itu. Bahwa talak tak sesederhana bagaimana lafaz talak itu terucap oleh seorang

suami, melainkan diatur pula situasi batin suami yang bersangkutan. Selain itu,

istri sebagai pihak yang kepadanya talak dijatuhkan, juga tidak luput menjadi

perhatian dalam tata aturan pelaksanaan talak. Bahkan, sakralitas talak itu tidak

sekadar melibatkan hanya kedua belah pihak saja, melainkan dikehendaki pula

adanya proses persaksian yang seksama terhadap keterjadian talak tersebut.

Dalam praktiknya, majelis hakim yang menangani ikrar talak, diperankan sebagai

media persaksian dimaksud. Kendati persaksian majelis hakim ini menyisakan

beberapa masalah, misalnya kesaksian hakim perempuan dan jumlah saksi,

14

Wahbah al Zuhaili, Op Cit, hal. 337 15

Sayyid Sabiq, Fiqh al Sunnah, Jilid II. Hal. 421


namun setidaknya nilai sakral talak itu harus didudukkan dalam porsi yang

semestinya.

C. Implementasi Rukun-Syarat Talak di Persidangan

Untuk maksud tersebut sebelumnya, dipandang perlu menguraikan

materiil talak, yakni mengenai rukun-syaratnya. Di kalangan fuqaha memang

berbeda pandangan tentang jumlah/pengangkaan rukun-syarat talak. Namun dari

sekian pengangkaan jumlah syarat rukun talak itu, seluruhnya dapat

dikelompokkan dalam hal-hal sebagai berikut;

1. Muthalliq

Yaitu suami yang terikat dalam jalinan pernikahan yang sah, yang pada

dirinya terdapat otoritas talak secara independen. Muthalliq (suami yang

mengucapkan talak) harus memenuhi syarat sebagai berikut;

- Berada dalam kondisi sadar dan sehat pikirannya. Aspek kesehatan

pikiran ini artinya keterbebasan dari tiga hal, 1) mengalami gangguan

kejiwaan (junun), 2) pengaruh zat-zat yang memabukkan, alkohol,

narkoba, dll (sakar/sakran). Dalam sebab yang kedua, diperselisihkan

fuqaha` tentang mabuk yang disengaja dan yang tidak disengaja., 3)

kehilangan kesadaran akibat pengaruh penyakit (mughma alaih).16

- Berada dalam situasi batin yang stabil, tidak sedang mengalami intervensi

mental. Aspek stabilitas batin dan mental ini, dapat diklasifikasikan dalam

tiga hal, 1) tidak dalam keadaan marah (ghadhab) yang menyebabkannya

kehilangan kendali secara total (ighlaq) sehingga ia sendiri tidak

mengetahui apa yang diucapkannya., 2) tidak dalam paksaan orang atau

sebuah situasi dimana kehendak hati dan bicaranya dikendalikan oleh

orang dan atau situasi itu (mukrah/ikrah)., 3) tidak sedang bergurau,

bercanda, dan atau tidak sedang salah ucap/tidak sengaja (hazl/khatha`).17

2. Muthallaqah

Yaitu istri, pihak yang menjadi tujuan/objek yang kepadanya talak

dijatuhkan. Kalangan Syafiiyah menamakan rukun ini sebagai Mahall al

Thalaq. Beberapa syarat dalam rukun ini antara lain:18

16

Lihat Abdurrahman Al Jaziriy, Op.cit. Hal 142 17

Lihat Sayyid Sabiq, Op.Cit. Hal. 249-250 18

Lihat Wahbah Al Zuhailiy, Op.Cit. Hal. 347


- Terikat dalam jalinan nikah yang sah (bukan jalinan yang bathil/dilarang)

dengan muthalliq.

- Muthallaqah adalah muthallaqah talak raji yang masih dalam ikatan

nikah, dan dalam masa iddah.

- Muthallaqah dalam masa nikahnya sudah pernah melakukan hubungan

suami-isteri (al madkhulah biha/al mauthuàh), karena jika belum terjadi

hal tersebut, maka tidak akan ada masa iddah. Syarat ini artinya, talak itu

tetap terjadi, namun bukan rajì, melainkan bain shugra.

- Muthallaqah dalam keadaan suci yang dalam masa suci itu tidak terjadi

hubungan suami-isteri (wathù), bukan dalam kondisi haid atau nifas.

Karena talak saat haid atau suci yang dicampuri, merupakan talak bidi

yang haram hukumnya dan berdosa pelakunya, kendati tidak berpengaruh

kepada keabsahan talak menurut pandangan mayoritas fuqaha`.19

3. Shighat

Yaitu lafaz yang digunakan untuk menyatakan talak. Shighat ini hanya

bersifat sepihak, atau dapat dikatakan hanya mengandung unsur Ijab saja,

tanpa diperlukan adanya kerelaan atau penerimaan (qabul) dari isteri. Hal ini

karena talak adalah hak suami secara mutlak. Adapun syarat yang diharuskan

dalam shighat talak adalah :

- Harus menggunakan redaksi kata/kalimat yang menunjukkan pemutusan

pernikahan, tidak harus dalam bahasa arab. Adanya rukun shighat

menghendaki bahwa talak tidak dapat dilakukan dengan filiy, tetapi harus

dengan kalimat atau komunikasi verbal, baik secara sharih maupun

kinayah, sindiran.20

- Harus jelas penunjukan objek talak kepada muthallaqah/mahall al thalaq.

Hal ini dapat dilakukan dengan menyebut nama secara jelas, atau alias,

ciri-ciri/sifat tertentu dan khusus, dll.21

4. Qashd

Adalah adanya unsur kesengajaan dalam pelafalan talak (shighat talak) yaitu

secara sadar dan sungguh sungguh mengetahui apa maksud dan konsekuensi

19

Lihat Sayyid Sabiq, Op.Cit. Hal. 265 20

Lihat Abdurrahman Al Jaziriy, Op.Cit. Hal. 142 21

Lihat Wahbah Al Zuhailiy, Op.Cit. Hal. 357


dari yang diucapkannya.22

Dengan kata lain rukun ini menghendaki unsur

keseriusan yang sifatnya memang abstrak. Penjelasan tentang hal ini telah

diwakili dalam penjelasan syarat muthalliq yang menghendaki keutuhan

situasi suami.

Jika dicermati, maka rukun-syarat talak tersebut tidak sekadar

merumuskan hal-hal fisik (zhawahir) melainkan diikutsertakan pula hal-hal non

lahiriyah. Hal-hal non lahiriyah itu meliputi situasi batin Muthalliq, stabilitas

emosional (ghadhab), intervensi mental (mukrah), kesehatan jiwa dan normalitas

fikir (junun/sakar), dan ada tidaknya kehendak sungguh-sungguh. Ketika

lembaga talak berada dalam otoritas Pengadilan Agama, maka hakim diembankan

tugas penting tentang upaya menilai hal-hal batiniyah itu. Jika dipertanyakan

tentang posibilitas hakim dalam kapasitasnya sebagai manusia untuk menilai hal-

hal tersebut, sementara wilayah sarair adalah otoritas Tuhan, maka dapat dijawab

dengan bahwa di situlah peran penting hakim dalam kapasitasnya sebagai wakil

tuhan yang bertugas membahasakan sesuatu atas nama tuhan. Dan adalah

merupakan konsekuensi logis dari pemeriksaan perkara hukum keluarga jika

dominasi masalahnya adalah urusan rasa dan hati. Untuk tujuan ini, maka adalah

keniscayaan pula bahwa hakim tidak sekadar berkutat masalah yuridis formil,

melainkan harus pula melakukan pendekatan psikologis yang memadai.

Dalam praktiknya, tentu pertimbangan tentang hal-hal non lahiriyah ini

tidak bisa seutuhnya diwujudkan dalam pembuktian secara formil dan dituangkan

dalam pertimbangan hukum, melainkan dilakukan inventarisasi fakta-fakta

persidangan yang terkait dengan indikasi keterpenuhan syarat-syarat yang abstrak

itu, secara tersendiri. Hal ini karena hukum acara belum memberikan proteksi dan

guaranty atas pertimbangan-pertimbangan tersebut secara memadai, sehingga

penerapannya akan menyalahi ketentuan hukum acara yang berlaku. Oleh karena

itu, penerapan gagasan ini hanya merupakan tuntutan dan motifasi relijiusitas

hakim yang bersangkutan.

Di sisi yang lain, prosesi keterjadian talak dalam hukum Islam, selain

terkait erat dengan keterpenuhan rukun-syarat talak sebagaimana tersebut di atas,

juga sering dikaitkan dengan adanya keharusan persaksian saat pelafalan/ikrar

22

Lihat Ibid. 346


talak itu diucapkan. Hal ini karena dalam surah al Thalaq ayat 2, terdapat perintah

isyhad (persaksian), yang secara paralel disebutkan setelah perintah

imsakulmuthallaqah (rujuk) dan perintah mufaraqatulmuthallaqah (talak).

Keberadaan perintah isyhad itu mendapat berbagai komentar dari kalangan

Mufassirin dan Fuqaha`. Di antara mereka ada yang menilai perintah itu merujuk

ke perintah rujuk saja, namun umumnya mufassirin menilai perintah isyhad itu

kaitannya dengan rujuk dan talak, misalnya Al Baghawiy23

, Ibnu Katsir24

, Al

Fakhr Al Raziy25

, dan Al Alusiy26

.

Selain berbeda dalam memahami hal tersebut, mereka juga berbeda

dalam menentukan hukum persaksian dalam rujuk, dan khususnya dalam talak.

Komentar dan pandangan mereka itu jika dipetakan segi hukumnya, maka

persaksian talak dikelompokkan dalam dua klasifikasi, 1) yang menghukumi

(maksimal) nadb/mandub, 2) yang menghukumi wajib.

Klasifikasi yang pertama, adalah pandangan umumnya Fuqaha dan

Mufassirin, antara lain dipromotori oleh kalangan Hanafiyah, Syafiiyah,

Hanabilah, dan Malikiyah. Konstruksi hukum sunnah/nadb dalam persaksian

talak menurut mereka antara lain:

- perintah isyhad dalam ayat 2 surah al Thalaq dihubungkan/dikiaskan dengan

perintah isyhad dalam ayat 282 surah al Baqarah27

, yang menghukumi

persaksian dalam bai sebagai mandub.28

- Perintah persaksian talak dalam surah al Thalaq ayat 2 berada setelah terlebih

dahulu ada perintah imsak al muthallaqat (amsikuuhunna) dan mufaraqatul

muthallaqat yang menghendaki maksud otoritas rujuk dan talak ada pada

suami (tidak diperlukan qabul, hanya ucapan sepihak saja (ijab)), maka

perintah persaksian talak tidak bisa dinyatakan berfungsi sebagai petunjuk

hukum wajib, sehingga hanya sekadar bersifat pelengkap yang status

hukumnya hanya sunat saja (mustahabb/nadb).29

- Praktik talak di zaman Nabi dan shahabah tidak mengikutsertakan persaksian

sebagai hal yang diperlukan untuk keterjadian sebuah talak, sehingga

23

Lihat Tafsir Al Baghawiy, Juz VIII. Hal. 150 24

Lihat Tafsir Ibnu Katsir, Juz. VIII. Hal. 145 25

Lihat Tafsir Al Fakhr Al Raziy. Hal. 4483 26

Lihat Tafsir Al Alusi, Juz 21 Hal. 66 27

QS. Al Baqarah (2):282, .. 28

Lihat Tafsir Ayat al Ahkam, Hal. 597 29

Lihat Ibid. Hal. 598


persaksian dalam talak tidak bisa dikatakan wajib30

. Persaksian talak dengan

demikian dihukumi sunnah, dalam kaitannya menghindari

perselisihan/pengingkaran atas talak (tajahud), misalnya ketika salah seorang

di antara mereka meninggal, lantas menuntut hak waris, sementara

pernikahannya telah putus31

.

Kalangan yang menghukumi persaksian talak wajib antara lain, golongan

Syiah Imamiyah, Zhahiriyah, kalangan Ahl al Bait/Shahabat seperti Ali bin Abi

Thalib dan Imran bin Hushain, dan kalangan tabiin di antaranya Muhammad al

Baqir dan Jafar Shadiq, hal yang sama juga disampaikan oleh Ibn Jurayj menganut

pendapat Atha. Argumentasi yang digunakan antara lain:

- Perintah persaksian ikrar talak yang ada dalam surah al Thalaq ayat 2,

merupakan redaksi yang sifatnya mutlak, sementara prinsip dasar dari perintah

adalah penunjukan hukum wajib (dalalah al wujub), maka persaksian talak

hukumnya wajib. Terhadap adanya pemalingan petunjuk wajib menjadi sunah

(nadb/mustahabb) dalam hal isyhad ini sementara tidak ada dalil yang akurat,

dianggap keluar dan menyalahi tradisi syara.32

- Pandangan yang menyatakan tidak ditemui praktik nabi dan shahabah tentang

keharusan isyhad dalam talak, tidak dapat dibenarkan secara mutlak lantaran

Ali bin Abi Thalib dan Imran bin Hushain pernah menyatakan talak dan rujuk

seseorang tidak sah (tidak dianggap sebagai talak), karena ternyata tidak atau

belum mempersaksikan dua orang saksi yang adil, dan dinyatakan talak

tersebut menyalahi sunnah.33

Hal ini berarti, persaksian dalam dalam

merupakan sebuah kemutlakan, yang jika tidak dilakukan maka talak tersebut

dinyatakan tidak terjadi, dan pelakunya dinyatakan berdosa. Hal yang sama

disampaikan pula oleh kalangan tabiin, di antaranya Muhammad al Baqir dan

Jafar Shadiq.

- Sayyid Sabiq menyimpulkan bahwa adanya pernyataan fuqaha` tentang Ijma

hukum sunnah (nadb) dalam persaksian talak, dengan demikian hanyalah Ijma

30

Lihat Sayyid Sabiq, Fiqh Al Sunnah, Jilid II. Hal. 257 31

Al Qurthubiy, Al Jami li Ahkam Al Quran, Jilid 18 Hal. 159 32

Lihat Sayyid Sabiq, Op Cit. Jilid II, Hal. 259 33

Ali ra : " : " : Imran bin Hushain ra:

" :


dalam pengertian Ijma Madzhabiy (Ijma Kolektif suatu madzhab saja bukan

ulama secara menyeluruh) dan tidak termasuk di dalamnya Shahabat dan

Tabiin. Dan kewajiban persaksian talak dengan demikian adalah madzhab

Shahabat dan Tabiin, serta merupakan madzhab Atha. Ibnu Sirin, dan Ibnu

Jurayj.34

- Keberadaan hukum wajib dalam persaksian talak merupakan perintah yang

dipahami sebagai bagian dari substansi talak yang berkonsekuensi dosa jika

ditinggalkan, sekaligus menjadi syarat (hukum wadhi) yang jika tidak

terpenuhi, talaknya menjadi tidak sah. Hal ini sebagaimana disampaikan

Thabrasiy.35

Yang harus dipahami dari perbedaan pendapat di atas, adalah bahwa

fuqaha` berupaya mencari tahu tentang hukum asal dari persaksian talak. Artinya,

status hukum apa (hukum taklify) sebetulnya yang dikendaki oleh Syari dengan

menghadirkan lembaga persaksian talak itu. Untuk tujuan ini, maka jalur yang

ditempuh adalah Ushul Fiqh, dengan fasilitas kaidah-kaidah yang telah ada untuk

itu. Dari penerapan kaidah Ushul itu, Ulama telah memperoleh hasil akurat, bahwa

hukum persaksian talak adalah wajib karena redaksi perintah menghendaki dalalah

al wujub. Penolakan terhadap hasil terapan kaidah ushul ini, oleh Jumhur dilandasi

oleh adanya qarinah berupa perintah talak dan rujuk yang mendahului perintah

persaksian. Sementara rujuk dan talak sendiri hukumnya (hukum asal) tidak

merupakan hukum wajib, karena hak atas keduanya itu ada pada suami secara

individual. Dalam kaidahnya, segala bentuk hak pribadi, tidak mengharuskan

persaksian saat penggunaannya.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa hukum talak akan secara

relatif mengalami unifikasi. Hukum persaksian talak, jika argumentasi

penolakannya adalah hak individual, maka dapat dijawab dengan bahwa eksistensi

individualitas hak talak itu tidak lagi dapat dipertahankan saat mana hal itu

diperhadapkan dengan kenyataan adanya otoritas negara dalam pelaksanaan ajaran

agama. Sifat individualitas suami dalam talak, akan terkikis seiring dengan adanya

pertalian yang kuat antara pernikahan dengan tatanan sosial-kemasyarakatan, dan

hukum-hukum kependudukan yang hidup di dalam negara. Dengan terkikisnya hak

34

Lihat Ibid. Hal. 260 35

Lihat Al Alusiy, Op.Cit. Juz 21. Hal. 66


individual talak bagi suami, maka kaidah yang menafikan keharusan persaksian

dalam talak dengan alasan hak individual, akan menjadi gugur pula sehingga

memerlukam penyesuaian. Penyesuaian dimaksud jelas adalah mengembalikan

ketentuan hukum asal persaksian talak yaitu wajib dengan konsekuensi dosa bagi

pelanggarnya.

Restorasi hukum wajib, tentu belumlah cukup untuk menjawab tujuan

keterkendalian lembaga talak di masyarakat. Oleh karena itu, Negara patut

mengambil peran dalam pelaksanaan talak dan persaksian atasnya. Pengadilan

Agama, selanjutnya menjadi institusi yang diamanahkan untuk pencapaian tujuan

tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan tentang konstruksi pembaruan hukum talak di Indonesia ini

mengantarkan pada butir-butir akhir sebagai jawaban dari beberapa hal yang ingin

dicapai dalam rumusan pembahasan sebelumnya. Beberapa kesimpulan tersebut

adalah:

1. Islam pada prinsipnya melestarikan lembaga (pranata) talak sebagai salah satu

fasilitas hukum individual dengan dominasi muatan sosial (implikasi kehidupan

bermasyarakat), dari yang sebelumnya hanya berupa aktifitas individual kaum

suami secara sepihak. Untuk itu, maka rumusan tentang status hukum sebuah talak

sangat relatif bergulir seputar hukum taklifi yang lima, sehingga penentuan status

hukum talak akan bersifat kasuistis. Unifikasi status hukum talak menghendaki

adanya delegasi otoritas (pengamprahan wewenang) guna menentukan status

hukum dimaksud, untuk selanjutnya menyatakan sebuah talak dapat diterima atau

tidak. Di Indonesia, otoritas itu diberikan kepada Pengadilan Agama berdasarkan

Undang-Undang Perkawinan dan juga Undang-Undang Peradilan Agama, serta

ditandaskan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebuah ketentuan yang

merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam

menjamin pelaksanaan Agama dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

2. Talak memang merupakan perbuatan individual seorang suami sebagai pemilik

otoritas talak terhadap isterinya yang dalam pelaksanaannya tidak perlu


melibatkan pihak manapun. Hal ini mendapat legitimasi menurut mafhum

muwafaqah atas kaidah hukum bahwa semua urusan yang diperbuat seseorang

untuk dirinya sendiri (yang merupakan haknya secara mutlak), maka tidak ada

urgensinya melibatkan pihak lain untuk mempersaksikannya, apalagi jika sampai

melibatkan institusi besar seperti negara. Kendati demikian, sudut pandang

terhadap talak akan sangat timpang jika ditujukan hanya kepada lembaga talak itu

sendiri secara parsial. Karena seharusnya, lembaga talak dipahami sebagai satu

kesatuan yang utuh dengan jalinan pernikahan yang melandasinya. Atas dasar ini,

maka talak hanya bisa dilakukan oleh seorang pria terhadap perempuan yang

keduanya terikat dalam pernikahan yang sah. Dengan demikian, talak

sesungguhnya memiliki hubungan hukum yang teramat erat dengan lingkungan,

masyarakat, dan negara. Karena eksistensi jalinan pernikahan sepasang manusia,

menimbulkan hak dan kewajiban baik terhadap masyarakat maupun negara,

sebagaimana masyarakat dan negara memiliki hak dan kewajiban pula secara

timbal balik terhadap mereka. Oleh karena itu, putusnya jalinan pernikahan

tersebut sementara tidak diketahui akurasinya, akan menimbulkan pengaruh

sangat besar bagi sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3. Penggunaan otoritas penanganan talak oleh Pengadilan Agama dengan demikian

harus dipahami sebagai bentuk perhatian negara terhadap pelaksanaan agama yang

oleh konstitusi dijamin eksistensinya. Sehingga penyelesaian talak harus

dilakukan dengan cara seksama, meliputi konteks lahiriyah (zhawahir) kasusnya

sekaligus melibatkan aspek batiniyah subjeknya. Urgensi keterlibatan aspek

batiniyah sebagai sasaran pertimbangan, harus dinyatakan sebagai keniscayaan

karena talak didominasi oleh muatan perasaan dan urusan hati. Terhadap

posibilitas (mungkin atau tidak) hakim menilai aspek batiniyah yang notabene

otoritas Tuhan, maka harus dijawab dengan bahwa kapasitas hakim sebagai

wakil memang dimaksudkan untuk menerjemahkan bahasa Tuhan (bertindak

dengan nama Tuhan) tentang keadilan. Oleh karena itu, rukun dan syarat talak

tidak sekadar menformulasikan unsur-unsurnya secara fisik, namun

dipersyaratkan pula aspek-aspek batin, emosionalitas, mentalitas, dan kesucian

muthallaqah yang menaungi unsur-unsur fisik itu. Hal ini untuk mengakomodir

maksud proteksi terhadap sakralitas nikah, yang mengharuskan sakralitas pula saat

mengakhirinya.


B. Saran

1. Terhadap adanya unifikasi hukum talak, dipandang harus mewaspadai

kemungkinan adanya praktik perkara talak yang tergolong hukum haram dan

makruh. Untuk itu, diperlukan standarisasi khusus, antara lain, pertimbangan

tentang latar belakang perkara talak yang diajukan, letak kesalahan dan

penyebab keretakan, dan kemudaratan yang bakal muncul pasca talak

dijatuhkan, baru selanjutnya mempertimbangkan kemaslahatan individual

pihak dan jika mungkin dapat pula melibatkan kemaslahatan sosial secara

proporsional.

2. Membangun sudut pandang yang utuh, sinergis, dan integral, antara jalinan

nikah dan talak, adalah cara yang relevan menjiwai konstruksi legitimasi

peralihan otoritas talak ke dalam kompetensi negara, sehingga pekerjaan

memutus perkara talak dapat diupayakan/dijiwai secara optimal dengan tetap

menjunjung tinggi nilai-nilai sakral yang hidup di dalamnya.

3. Pertimbangan hal-hal non lahiriyah, jelas cukup berat dan rumit bagi hakim.

Namun tidak tertutup kemungkinan ia dapat dilakukan secara baik. Untuk

tujuan ini, maka pendekatan psikologis dipandang urgen (dharuriy), guna

menemukan titik rasa dan komunikasi lintas batin antar hakim dan pihak

berperkara, selain juga power spiritual yang tak dapat dipungkiri

keniscayaannya, guna memperkuat signal vertikal, sebagai satu-satunya

kekuatan sejati.

C. Referensi

- Al Quran Al Kariim

- Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- Kompilasi Hukum Islam

- Abdurrahman al Jaziry, Al fiqh ala al Madzahib al Arbaah, tt.

- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al Qurthubiy, Al Jami li Ahkam Al

Quran, Dar Alam al Kutub ; Riyadh, 2003

- Abu al Fida` Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir Al Quran Al Azhim, Cet ke

III. Dar Tayyibah; 1999


- Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syatha Dimyathi, Ianah al Thalibin, tt.

Dar al Fikr ; Beirut

- Abu Muhammad Husain bin Masud, Maalim al Tanzil/Tafsir Al Baghawiy,

cet ke IV, Dar Tayyibah; 1997

- Ali bin Muhammad Al Amudiy Abu al Hasan, Al Ihkam fi Ushul Al Ahkam,

Cet. I.,Dar al Kitab al Arabiy ; Beirut, 1404

- Muhammad Bin Umar bin Husain al Raziy, Tafsir Al Fakhr Al Raziy., Dar

Ihya Turats Al Arabiy; tt

- Sayyid Sabiq, Fiqh al Sunnah

- Syihabuddin Mahmud bin Abdillah al Husaini Al Alusiy, Ruh Al Maaniy fi

Tafsir Al Quran al Azhim wa Sabi al Matsaniy

- Tafsir Ayat al Ahkam

- Wahbah al Zuhaili, Al Fiqh Al Islamiy wa Adillatuhu, tt. Dar al Fikr :

Damaskus

Documents

Syarat Rukun Talak Dan Implementasinya Dalam Persidangan Ikrar Talak