Upload
duonglien
View
229
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) SEBAGAI HUKUM TERAPAN DI PENGADILAN AGAMA
T E S I S
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Dalam Studi Magister Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Narotama
Oleh :
M. SHOHIH
NIM : 12108012
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA2009
ii
HALAMAN PERSETUJUAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI
Tanggal, 1 Oktober 2009
Oleh :Pembimbing
SOEMALI, SH., MH.
Mengetahui,Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Narotama
Dr. MAARTEN L. SOUHOKA, SH., MS.
iii
HALAMAN PANITIA PENGUJI
Telah Diuji Pada
Tanggal 31 Oktober 2009
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua : Prof. Dr. Muhadar, SH., MH.
Anggota : 1. Soemali, SH., MH.
2. Tutik Retnowati, SH., MH.
iv
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, dalam penulisan tesis ini sehingga
dapat terselesaikan dengan baik, dalam rangka memenuhi persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Narotama di Surabaya.
Pada kesempatan yang baik ini pula, Penulis menyadari bahwa
penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna dan tidak terlepas dari
adanya suatu kesalahan, oleh sebab itu Penulis mengharapkan saran dan
masukan yang berupa nasehat dari semua pihak yang bersifat
membangun demi kesempurnaan tesis ini.
Dengan tersusunnya tesis ini, Penulis mengucapkan banyak terima
kasih kepada :
1. R. Djoko Soemadijo, SH, selaku Rektor Universitas Narotama di
Surabaya.
2. Dr. Maarten L. Souhoka, SH., MS., selaku Ketua Program Studi
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya.
3. Soemali, SH., MH., selaku Pembimbing Tesis yang telah memberikan
arahan dan bimbingan selama menempuh perkuliahan hingga
terselesaikannya tesis ini.
4. Ketua dan Para Anggota Panitia Penguji Tesis Universitas Narotama
Surabaya.
v
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Narotama
Surabaya, yang selama ini memberikan ilmu pengetahuan, dinamika
pemikiran dan analisis teori pada Program Pascasarjana Magister Ilmu
Hukum.
6. Rekan-rekan di Lingkungan Pengadilan Agama Sumenep dan Ketua
Pengadilan Agama Sumenep, yang telah memberikan dorongan moril
dan kebijaksanaan dalam proses studi Program Pascasarjana sampai
dengan penyelesaian penulisan tesis ini.
7. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana Universitas
Narotama Surabaya yang membantu penulis dalam urusan
administrasi yang berhubungan dengan penulisan tesis.
8. Rekan-rekan satu angkatan Program Pascasarjana Magister Ilmu
Hukum Universitas Narotama Surabaya, yang telah mencurahkan
tenaga tanpa pamrih demi kelancaran penulisan tesis ini.
9. Untuk yang terhormat kedua orang tua kami atas do’a dan dorongan
moril yang diberikan selama penulisan tesis ini hingga selesai.
10.Buat istri dan anak-anakku tercinta, yang telah memberikan bantuan
moril dan motivasi yang tidak dapat dinilai dengan apapun, hingga
tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya.
Sumenep, Oktober 2009
Penulis
vi
RINGKASAN
Pengadilan Agama telah ada sejak masuknya Agama Islam serta terbentuknya masyarakat muslim di Indonesia pada abad 7 Masehi, yang waktu itu pelaksanaan peradilan dilaksanakan dengan cara yang sederhana, dikarenakan institusi atau lembaga peradilan Agama belum terbentuk, permasalahan yang terjadipun masih sangat terbatas.
Pelaksanaannya dapat melalui takhim, yakni menyerahkan perkara kepada hukum Islam (Qodli/Hakim), Tauliyah, melimpahkan wewenang dari Penguasa kepada Raja atau Sultan, dan ahlu hilli wal aqdi, yakni peradilan dilaksanakan dengan menyerahkan Ketua Adat, atau Ketua Masyarakat Negeri.
Secara yuridis, Pengadilan Agama sejak penjajahan Belanda dengan terbitnya :
a. Staatblad 1882 No. 152 tentang pembentukan Presterraad jo Staatsblad 1937 No. 116-610 tentang Peraturan Peradilan Agama Jawa-Madura.
b. Staatblad 1937 No. 638-639 tentang Ordonasi tentang Peradilan Agama untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Kerapatan Qodli-Qodli Besar).
c. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa-Madura.
d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.Sejak keberadaan hingga saat ini, Peradilan Agama belum
mempunyai Hukum Materiel yang terkodifikasi sebagai hukum tertulis; yang ada baru bersifat “abstraksi hukum” yang terdapat di berbagai Kitab Fiqih (Hukum Islam) dan beberapa Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan teori Receptio in Complexu, walaupun hukum materiel semacam itu, yaitu masih abstraksi, namun pelayanan hukum kepada pencari keadilan tetap dapat berjalan dengan baik, dan telah banyak putusan Pengadilan Agama yang dijadikan yurisprudensi.
Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah buku hukum, yang dihimpun dari berbagai kitab, pendapat ahli hukum serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan hukum Islam, disusun dengan metode format perundang-undangan dengan menggunakan bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat.
Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya memformulasikan kembali atas hukum Islam yang termuat dalam kitab, peraturan perundang-undangan yang selama ini telah dijadikan landasan hukum dalam penyelesaian perkara oleh Hakim di Pengadilan Agama, sehingga Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama tidak ada masalah dan telah berjalan dengan baik.
vii
Dipilihnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai landasan berlakunya Kompilasi Hukum Islam untuk dipedomani bagi instansi dan masyarakat yang membutuhkannya; merupakan terobosan dalam mengisi kekosongan hukum dan sekaligus kewenangan Presiden secara Atribufit sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dapat diterima dan sah adanya.
Tidak mustahil suatu saat Kompilasi Hukum Islam dapat menjadi Hukum Tertulis sesuai dengan tekad Pemerintah untuk mengadakan Reformasi dibidang hukum sesuai TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tanggal 19 Oktober 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara di dalam Bab IV huruf A (Hukum) angka (2).
Untuk menuju kepada Hukum Tertulis masih memerlukan waktu cukup panjang, dan harus melalui mekanisme kerja sesuai aturan yang berlaku serta membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit; sehingga perlu diciptakan suasana dan aktifitas penunjang, seperti sosialisasi, seminar, penelitian tentang pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam yang telah dilaksanakan selama ini. Demikian pula perlu adanya peningkatan kerjasama antar lembaga yang berwenang, seperti Departemen Agama, Departemen Kehakiman. Mahkamah Agung serta Badan Pembinaan Hukum Nasional disatu fihak dan dengan organisasi kemasyarakatan dan peduli penegakan hukum dipihak lainnya.
viii
ABSTRACT
Religious Court has been existed since Islam came and Islam society existed in Indonesia. In the seventh century, when at that time judicature was done in the simple way. It is because institutional or religious judicature institusional has not been formed yet, and the problem was still limited.
The implementation can be done by “tahkim” that is to hand the case to the Islamic law (qodli / judge), “Tauliyah”, that is, to give authority to the king or sultan, and “ahlu hilli wal aqdi” that is judicature is done by giving the case to the custom head or society head.
Juridically, Religious Court since Netherlands colonization by the issue of :
a. Staatblad 1882 No. 152 about the formation of Pristerraad Jo Staadblad 1937 No. 116-610 about religious judicature law; Java –Madura.
b. Staadblad 1937 No. 638 – 639 about ordinance about religious judicature for the part of South and East Kalimantan resident (the close of the big Qodli)
c. Government law No. 45, 1957 about the formation of religious court / Syari’iyah court outside Java – Madura.
d. Law No. 7, 1989 about religious judicature.Until now, religious judicature has not had Material law which is
codified as a written law; which has “law abstract” charasteristic which is in many Fiqih book (Islamic law) and many law and regulation which are stiil in the present.
According to the receptio in complexe theory, although it is such a Material law, but the law service to the law seekers is still in the right way and many religious court injections can be said as juridistion.
Islamic law compilation as a book of law, which is collected from many books, according to many law experts as well as law and regulations which are stiil in present, is arranged by law and format method by using chapters, and nerses.
The choice of “inpres” No. I, 1991 as a base of the present of Islamic law compilation is guided by in situation and society who need it; is a good way in filling the law emptiness and president authority atribufitly according to section 4 verse I constitution 1945 (UUD 1945), so that it can be received and legal.
It is not impossible that someday Islamic law compilation can became written law suitable whith the government’s will to make reformation in the law field based on people’s consultative decision TAP MPR No. IV/MPR/1999 about broad outlines of the nations direction (GBHN) chapter IV, better Al law number (2).
To reach to the written law, it still need a long time and it must pass work mechanisme suitable with the present regulation and it need much
ix
time and money; so that it is necessary to make atmosphere and activity which can support it, such as socialization, seminar, research, about the implementation of Islamic law compilation which has been done so far. It also need god cooperation among instituion which have authority, such as deportment of religious affairs, deportment of justice, supreme court, as well as “Badan Pembinaan Hukum Nasional” (National Law Establishment Institution) with society organizations and those who care about law on the other hand.
Keyword : Religious Court, Islamic Law Compilation
x
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR TANDA PERSETUJUAN................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI TESIS ...................... iii
KATA PENGANTAR ........................................................................ iv
RINGKASAN..................................................................................... vi
ABSTRAKSI ..................................................................................... viii
DAFTAR ISI ..................................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .............................................................. 1
B. Rumusan Masalah ........................................................ 5
C. Tujuan Penelitian .......................................................... 5
D. Manfaat Penelitian ........................................................ 6
E. Tinjauan Pustaka .......................................................... 6
F. Metode Penelitian ......................................................... 38
G. Sistematika Penulisan ................................................... 41
BAB II KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBAGAI HUKUM TERAPAN
DI PENGADILAN AGAMA
A. Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam. 43
B. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam ................ 46
C. Sistematika Penyusunan Kompilasi Hukum Islam......... 49
D. Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan ....... 51
xi
BAB III INSTRUKSI PRESIDEN SEBAGAI DASAR BERLAKUNYA
SUATU HUKUM
A. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 ....................... 62
B. Kedudukan Instruksi Presiden Dalam Tata Hukum
Indonesia ....................................................................... 64
C. Kompilasi Hukum Islam Menuju Hukum Tertulis ........... 67
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................... 73
B. Saran-Saran .................................................................. 74
DAFTAR BACAAN
xii
T E S I S
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) SEBAGAI HUKUM TERAPAN DI PENGADILAN AGAMA
Oleh :
M. SHOHIH
NIM : 12108012
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA2009
xiii
TESIS INI DISETUJUIPADA TANGGAL 2009
JUDUL
PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASIDALAM HAL KERUGIAN YANG DITIMBULKAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992TENTANG PERKOPERASIAN
OLEH :PEMBIMBING
SOEMALI, SH., MH.
MENGETAHUI,KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
Dr. MAARTEN L. SOUHOKA, SH., MS.
xiv
DAFTAR BACAAN
A. LITERATUR
Bagir Manan, Kutana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara
Indonesia, Alumni, Bandung, 1997
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 1998.
Dirbinbaperais, Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum
Islam, Al-Hikmah, Jakarta, 1993.
Gani Abdullah, Abd, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata
Hukum Indonesia, Gema Insani Press, Jakarta, 1994.
Harapap, Yahya, M, Kedaulatan, Kewenangan dan Acara Pengadilan
Agama, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
Hasil Simposium, Sejarah Peradilan Agama, Proyek Pembinaan
Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, Jakarta, 1982.
Ismail Suni, Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Perkembangan
Hukum Nasional di Indonesia, PP-IKHA, Jakarta, 1994.
Maria Farida Indrati Suprapto, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius,
Yogyakarta, 1998.
Padmo Wahyono, Pembangunan Hukum di Indonesia, IN-HILL. Co,
Jakarta, 1989.
Rahman, Abd., Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademi
Persindo, Jakarta, 1992.
xv
Soepomo, Sejarah Politik Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta,
1982.
Soemaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional,
Alumni, Bandung, 1991.
Soetandyo Wignyosoebroto, Sosiologi Hukum, Univeristas Airlangga,
Surabaya, 1991.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
Wojowasito, WJS. Poerwodarminto, Kamus Inggris-Indonesia.
Zaini Ahmad Noeh, H., Peradilan Agama Islam di Indonesia,
Intermasa, Jakarta, 1980.
Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Talib Sajuti, Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam, Cet. III, Bina
Aksara, Jakarta, 1982.
Djalil Ahmad Basiq, Peradilan Agama di Indonesia, Cet. I, Jakarta,
Kencana Persada Media, 2006.
Marzuki Pieter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Persada Media,
Jakarta, 2006.
Laporan Hasil-Hasil Monitoring dan Evaluasi (Penelitian) Pelaksanaan
Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam,
DEPAG, Jakarta, 2001
xvi
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Ketetapan MPR RI Nomor XX/TAP MPR RI/1996
Ketetapan MPR RI Nomor III/TAP MPR RI/2000
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah,
Talak dan Rujuk.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang
Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan
Peradilan Agama, Al-Hikmah, Jakarta, 2000