TAHUN : 2012 NOMOR : 6 TENTANG dan pengendalian atas ...dprd-cilegonkota.go.id/images/pdf_file/perda/2012/6.pdf · Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan ... pengendalian

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON

TAHUN : 2012 NOMOR : 6

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengawasandan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan bangunandi Kota Cilegon perlu diatur tentang Izin MendirikanBangunan;

b. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Cilegontelah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipandangperlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerahtentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentangPembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok danKotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangunanGedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4247);

4. Undang …

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);


Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5145);

10. Peraturan …

- 3 -


Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);


Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik




Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara republik

Indonesia Nomor 4737);


Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik



14. Peraturan Daerah Kota Cilegon tentang Bangunan Gedung

Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun

2012 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZINMENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB …

- 4 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Cilegon.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Cilegon.

5. Dinas adalah Dinas yang berwenang di bidang pengendalian

bangunan gedung di Lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan

usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan

konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,

sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam

tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia

melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat

tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan

sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

8. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi

bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat

persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.

9. Izin …

- 5 -

9. Izin Mendirikan Bangunan Gedung selanjutnya disingkat

IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah

Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk

membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,

dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan

persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang

berlaku.

10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya

disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian Izin Mendirikan

Bangunan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

Badan.

11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi

atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,

pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,

barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang

menurut peraturan perundang-undangan retribusi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,

termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang

merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah

Daerah yang bersangkutan.

14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat

SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau

telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang

terutang.

16. Surat …

- 6 -

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat

STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau

denda.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang

selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan

retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada

retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan retribusi daerah;

19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang

terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut

retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan

Bangunan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan

Bangunan dari Pemerintah Daerah, yaitu meliputi:

a. Pembangunan baru;

b. Rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan,

perubahan, perluasan/pengurangan; dan

c. Pelestarian/pemugaran.

(2) Izin …

- 7 -

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakankegiatan pemerintah daerah dalam rangka pembinaanpenyelenggaraan bangunan gedung melalui pemberian izinuntuk:

a. Bangunan gedung; dan

b. Prasarana gedung.

(3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunanuntuk bangunan milik Pemerintah, bangunan milikPemerintah Provinsi, bangunan milik PemerintahKabupaten/Kota dan bangunan fungsi keagamaan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yangmemperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari PemerintahDaerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagaiRetribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian Izin MendirikanBangunan menggunakan indeks terintegrasi berdasarkanhasil perkalian dari indeks-indeks parameter fungsi,klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan sebagaitingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinandengan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (1).

(2) Indeks-indeks parameter fungsi, klasifikasi, dan waktupenggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini.

BAB ...

- 8 -

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusididasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atauseluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin MendirikanBangunan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian Izin MendirikanBangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputipenerbitan dokumen izin, pengecekan, pengukuran lokasi,pemetaan, pemeriksaan, pengawasan di lapangan,penegakan hukum, penatausahaan, pengawasan dilapangan dan biaya dampak negatif dari pemberian IMBtersebut.

BAB VI

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan meliputi hargasatuan retribusi untuk bangunan gedung dan hargasatuan retribusi untuk prasarana bangunan gedung, tabelsatuan retribusi sebagaimana tercantum dalam LampiranII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.

(2) Harga satuan retribusi bangunan gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dinyatakan per-satuan luas lantaibangunan bangunan gedung (meter persegi).

(3) Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedungsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan per-satuan volume prasarana.

Pasal 9

(1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkanperkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarifretribusi, dengan menggunakan rumus sebagaimanatercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan contohcara penghitungan besarnya retribusi sebagaimanatercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Besarnya …

- 9 -

(2) Besarnya retribusi untuk bangunan gedung dan prasarana

bangunan gedung yang konstruksinya tidak dapat

dihitung dengan satuan, sebesar 1,75 % (satu koma tujuh

puluh lima persen) dari harga Rencana Anggaran Biaya.

(3) Besarnya retribusi untuk penggantian IMB yang hilang

ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari besarnya

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun

sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga

dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut di wilayah

daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD

atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan

retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB ...

- 10 -

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada

waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap

bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang

dibayar.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi

sekaligus dimuka.

(2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah

atau di Dinas.

(3) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di Dinas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil

penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah

selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

(4) Atas pembayaran retribusi, diberikan tanda bukti

pembayaran berupa SSRD.

(5) Retribusi yang terhutang harus dilunasi atau jatuh tempo

pembayarannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari)

hari sejak diterbitkannya SKRD.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran,

angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur

dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang

bayar ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan …

- 11 -

(2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang

sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan

retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh

tempo pembayaran.

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat

teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib

Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan

termasuk bentuk dan isi STRD serta penerbitan surat

teguran diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi

dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada

Walikota.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan,

sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu

keputusan, permohonan pengembalian pembayaran

retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus

diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)

bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi

lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk

melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian …

- 12 -

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak

diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota

memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

pembayaran retribusi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian

kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun

terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika

Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang

Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tertangguh jika:

a. Diterbitkan Surat Teguran; atau

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi,

baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan

dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi

dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai

utang Retribusi dan belum melunasinya kepada

Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan …

- 13 -

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh

Wajib Retribusi

Pasal 18

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena

hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa

dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang

Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan

piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan

Peraturan Walikota.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan

pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain

untuk mengangsur.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa

bencana alam dan/atau musibah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengurangan,

keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan

Peraturan Walikota.

BAB …

- 14 -

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 20

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan

kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama

3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika

Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa

jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di

luar kekuasaannya.

(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar

retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan

sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi

keputusan atas keberatan yang diajukan dengan

menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi,

bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan

oleh Walikota.

(3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa

menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau

menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan,

keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau

seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan

diterbitkannya SKRDLB.

BAB …

- 15 -

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat

diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerima Pembayaran

Insentif dan Besaran Insentif ditetapkan dengan

Keputusan Walikota.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai

Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak

pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau

laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti …

- 16 -

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan

mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran

perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana di bidang retribusi daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang

pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana

di bidang retribusi daerah;

d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana di bidang retribusidaerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan

bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang

retribusi daerah;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang

dibawa;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak

pidana di bidang retribusi daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan; dan/atau

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB …

- 17 -

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannyasehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidanakurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau dendasebanyak- banyaknya 3 (tiga) kali jumlah retribusiterutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanpenerimaan Negara.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

(1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, peraturanpelaksana dari Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 10Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunantetap berlaku sepanjang tidak bertentangan denganPeraturan Daerah ini.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yangmasih terutang berdasarkan Peraturan Daerah KotaCilegon Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi IzinMendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota CilegonTahun 2003 Nomor 166 Seri B), sepanjang tidak diaturdalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selamajangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, PeraturanDaerah Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2003 tentang RetribusiIzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota CilegonTahun 2003 Nomor 166 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

Pasal …

- 18 -

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 2 April 2012

WALIKOTA CILEGON

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 2 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON

ttd

ABDUL HAKIM LUBIS

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2012 NOMOR 6

- 19 -

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) adalah perizinan yang diberikanoleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung merupakansalah satu alat pengendali agar bangunan gedung sesuai denganpersyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku untukmenjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraanbangunan gedung. Untuk menyelenggarakan pemberian IMB tersebut,Pemerintah Daerah berhak melakukan pungutan retribusi kepada pemilikbangunan gedung.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjutpelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah dalam pemenuhan ketentuan pemungutanretribusi IMB dan untuk penyempurnaan Peraturan Daerah Kota CilegonNomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pemungutan retribusi IMB yang dilakukan oleh Pemerintah Daerahkepada pemilik bangunan gedung didasarkan pada tujuan untukmenutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMBmeliputi penerbitan dokumen IMB, pengawasan di lapangan, penegakanhukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian IMBtersebut.

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatifmengenai retribusi IMB sedangkan ketentuan pelaksanaannya akandiatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan tetapmempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undanganlain yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal …

- 20 -

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

IMB yang hilang dapat diganti dengan IMB yang baru dengan

ketentuan pada saat proses penerbitan IMB, pemohon harus

melampirkan surat keterangan kehilangan dari instansi kepolisian

pada berkas permohonan IMB.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat …

- 21 -

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwaseluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapatdiserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian inibukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasamadengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam prosespemungutan Retribusi, Pemerintah Daerahdapat mengajakbekerjasama badan-badan tertentu yang karenaprofesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakansebagai tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efesien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakandengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnyaretribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi danpenagihan retribusi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran. kedaluwarsa penagihandihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Huruf b

Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah WajibRetribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyaiutang retribusi dan belum melunasinya kepada PemerintahDaerah.

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung dapatdiketahui dari pengajuan permohonan angsuran ataupenundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh WajibRetribusi.

Pasal …

- 22 -

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah

keadaan kahar (force majeure) yaitu keadaan yang terjadi diluar

kehendak Wajib Retribusi sehingga kewajiban retribusi tidak dapat

dipenuhi. Termasuk dalam keadaan kahar adalah peperangan,

kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran,

dan/atau gangguan industri lainnya.

Ayat (4)

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan”

adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya

melaksanakan pemungutan retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal …

- 23 -

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 69

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

Nomor : 6 Tahun 2012

Tanggal : 2 April 2012

Tentang : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

TABEL INDEKS TERINTEGRASI

PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

1. INDEKS FUNGSI

NO PARAMETER INDEKS KETERANGAN

1. Hunian 0,50 Rumah tinggal tunggal, rumah deret, rumah susun, asrama, dan sejenisnya.

2. Keagamaan 0,00 Masjid termasuk mushola, gereja termasuk kapel, pura, vihara, kelenteng dan sejenisnya.

3. Usaha 3,00 Bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal,

bangunan gedung tempat penyimpanan dan sejenisnya, termasuk bangunan Anjungan Tunai Mandiri

(ATM), SPBU, SPBG, SPBE dan bangunan gedung untuk penangkaran/budidaya.

4. Sosial dan

Budaya

1,00 Bangunan gedung pelayanan pendidikan pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, bangunan

gedung pelayanan umum, dan sejenisnya.

5. Ganda/Campuran Bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama gabungan dari fungsi-fungsi hunian, keagamaan, usaha,

sosial dan budaya, antara lain bangunan gedung rumah-toko (ruko), atau bangunan gedung rumah-kantor

(rukan), atau bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran, bangunan gedung mal-perhotelan, dan

sejenisnya.

Indeks menggunakan indeks kombinasi dari fungsi-fungsi bangunan.

2. INDEKS …

- 2 -

2. INDEKS KLASIFIKASI

NO PARAMETER BOBOT PARAMETER INDEKS KETERANGAN

1. Kompleksitas 0,25 Sederhana 0,40 Bangunan gedung dengan karakter sederhana dan memiliki kompleksitas dan

teknologi sederhana, antara lain:

Bangunan gedung yang sudah ada disain prototipnya dan/atau yang jumlah

lantainya s.d. 2 (dua) lantai dengan luas s.d. 500 m2;

Bangunan rumah tidak bertingkat, dengan luas s.d. 70 m2.

Tidak sederhana 0,70 Bangunan gedung dengan karakter sederhana dan memiliki kompleksitas dan

teknologi tidak sederhana, antara lain:

Bangunan gedung yang belum ada disain prototipnya dan/atau yang jumlah

lantainya di atas 2 (dua) lantai dengan luas di atas 500 m2;

Bangunan rumah tidak bertingkat, dengan luas di atas 70 m2.

Khusus 1,00 Bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang

dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi

khusus, antara lain: gedung laboratorium, terminal udara/laut/darat, stasiun

kereta api, stadion olah raga, rumah tahanan dan lembaga pemasarakatan

(lapas), dan gudang penyimpan bahan berbahaya;

2. Permanensi …

- 3 -


2. Permanensi 0,20 Darurat 0,40 Bangunan gedung yang mempunyai umur layanan sampai dengan 5 (lima)

tahun.

Semi permanen 0,70 Bangunan gedung yang mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) s.d.10

(sepuluh)tahun.

Permanen 1,00 Bangunan gedung yang mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh)

tahun.

3. Resiko

kebakaran

0,15 Rendah 0,40 Bangunan gedung dengan disain penggunaan bahan dan komponen unsur

pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya

tingkat mudah terbakarnya rendah.

Sedang 0,70 Bangunan gedung dengan disain penggunaan bahan dan komponen unsur


tingkat mudah terbakarnya sedang.

Tinggi 1,00 Bangunan gedung dengan disain penggunaan bahan dan komponen unsur


tingkat mudah terbakarnya sangat tinggi dan/atau tinggi.

4. Zonasi gempa 0,15 Zona IV/Sedang 0,50 Kota Cilegon berada dalam wilayah gempa Zona IV.

5. Lokasi …

- 4 -


5. Lokasi

(kepadatan

bangunan)

0,10 Rendah 0,40 Pada umumnya terletak pada daerah pinggiran/luar kota atau daerah yang

berfungsi sebagai resapan.

Sedang 0,70 Lokasi sedang pada umumnya terletak di daerah permukiman

Padat 1,00 Lokasi padat pada umumnya lokasi yang terletak di daerah

perdagangan/pusat kota

6. Ketinggian

bangunan

0,10 Rendah 0,40 Jumlah lantai sampai dengan 4 (empat) lantai

Sedang 0,70 Jumlah lantai 5 (lima) s/d 8 (delapan) lantai

Tinggi 1,00 Jumlah lantai lebih dari 8 (delapan) lantai

7. Kepemilikan 0,05 Yayasan 0,40

Perorangan 0,70

Badan usaha 1,00

3. WAKTU …

- 5 -

3. WAKTU PENGGUNAAN

NO PARAMETER INDEKS KETERANGAN

1. Sementara jangka pendek 0,40 Masa pemanfaatan maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran

dan mock up

2. Sementara jangka

menengah

0,70 Masa pemanfaatan maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek

3. Permanen 1,00 Masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun

CATATAN : Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air,

prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON




TABEL HARGA SATUAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KODE JENIS BANGUNAN SATUANHARGA

SATUAN (Rp.)KETERANGAN

1000 Bangunan Gedung m2 7.500

2200 Prasarana Bangunan Gedung

2210 KonstruksiPembatas/Penahan/Pengaman

2211 Pagar m’ 3.000

2212 Tanggul/retaining wall m’ 5.000

2213 Turap batas kavling/persil m’ 4.000

2220 Konstruksi Penanda Masuk

2221 Gapura unit 75.000 Setiap luas 2 m2

2221 Gerbang m’ 5.500

2230 Konstruksi Perkerasan

2231 Jalan m2 2.000

2232 Lapangan parker m2 1.500

2233 Lapangan upacara/perkerasanhalaman

m2 1.000

2234 Lapangan olah raga terbuka m2 1.500 Di luar bangunangedung

2235 Pelataran peti kemas/penimbunanbarang

m2 3.000

2236 Landasan mesin/tanki/menara m2 8.000

2240 Konstruksi Penghubung

2241 Jembatan m2 13.500

2242 Box culvert unit 4.500

2250 Konstruksi Kolam/Reservoir BawahTanah

2251 Kolam renang m2 8.500

2252 Kolam pengolahan m2 5.000

2253 Reservoir air bawah tanah m3 3.000

Konstruksi …

- 2 -

KODE JENIS BANGUNAN SATUANHARGA

SATUAN (Rp.)KETERANGAN

2260 Konstruksi Menara

2261 Menara telekomunikasi unit 500.000 Setiap tinggi 6 m’

2262 Menara antenna unit 100.000 Setiap tinggi 6 m’

2263 Menara reservoir/tanki/silo m3 4.000

2264 Menara SUTET/SUTT/SUTM Unit 300.000 Setiap tinggi 6 m’

2265 Menara bakar, cerobong asap Unit 500.000 Setiap tinggi 6 m’

2270 Konstruksi Monumen

2271 Tugu unit 150.000 Setiap 3 m’

2272 Patung unit 225.000 Setiap 3 m’

2280 Konstruksi Instalasi

2281 Instalasi pipa

air/listrik/telekomunikasi bawah

tanah

m' 2.000

2282 Instalasi bahan bakar/gas bawah

tanah

m' 6.000

2283 Gardu listrik/telepon, BTStelekomunikasi

m2 10.500

2290 Konstruksi Reklame/Papan Nama

2291 Billboard/papan iklan m2 35.000 Luas bidang reklamemin 20 m2

2292 Bando/Jembatan Penyebrangan m2 70.000 Luas bidang reklame

2300 Konstruksi Prasarana lainnya

2301 Stasiun/Pompa Pengisian BahanBakar

unit 750.000

2302 Jetty/dermaga m2 22.500

2303 Rangka penyangga m2 4.000

2304 Septictank unit 15.000

CATATAN: - Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.

- Luas teras, balkon, selasar luar, canopy, pergola dan overstek/luifel dihitung

setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.

- Harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif.

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

- 3 -

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON




TABEL RUMUS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

NO JENIS BANGUNAN PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1. Bangunan gedung

a. Pembangunan baru Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS

retribusi

b. Rehabilitasi/renovasi

meliputi

perbaikan/perawatan,

perubahan,

perluasan/pengurangan:

1)Rusak sedang Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS

retribusi

2)Rusak berat Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS

retribusi

c. Pelestarian/pemugaran

1) Pratama Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS

retribusi

2) Madya Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS

retribusi

3) Utama Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x HS

retribusi

2. Prasarana …

- 4 -

NO JENIS BANGUNAN PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

2. Prasarana bangunan gedung

a. Pembangunan baru Volume x 1,00 x HS retribusi

b. Renovasi/rehabilitasi

1) Rusak sedang Volume x 0,45 x HS retribusi

2) Rusak berat Volume x 0,65 x HS retribusi

CATATAN :

*) Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter

HS : harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-

m2 dan/atau rupiah per-satuan volume

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

- 5 -

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON




CONTOH PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

Nama/Jenis Bangunan Gedung : Rumah Tinggal

Lokasi Bangunan Gedung : Jl. ABC, Kota Cilegon

Nama Pemilik : Bapak Amir

Alamat Pemilik : Jl. ABC, Kota Cilegon

1. Penetapan Indeks

1.1. Indeks Lingkup Pembangunan

Parameter : pembangunan baru

Indeks lingkup pembangunan : 1.00

1.2. Indeks Terintegrasi

1.2.1. Indeks Fungsi Bangunan Gedung

Parameter : hunian

Indeks fungsi : 0.50

1.2.2. Indeks Klasifikasi Bangunan Gedung

KLASIFIKASI BOBOT PARAMETER INDEKS BOBOT XINDEKS

Kompleksitas 0.25 Tidak

sederhana

0.70 0.18

Permanensi 0.20 Permanen 1.00 0.20

Resiko kebakaran 0.15 Rendah 0.40 0.60

Zonasi gempa 0.15 Zona

IV/sedang

0.50 0.08

Lokasi (kepadatan

bangunan)

0.10 Sedang 0.70 0.07

Ketinggian bangunan 0.10 Rendah 0.40 0.04

Kepemilikan 0.05 Perorangan 0.40 0.02

Jumlah(indeks

klasifikasi)

0.64

1.2.3. Indeks …

- 6 -

1.2.3. Indeks Waktu Penggunaan Bangunan Gedung

Parameter : tetap

Indeks waktu penggunaan : 1.00

1.2.4. Penghitungan Indeks Terintegrasi

Indeks terintegrasi = indeks fungsi x indeks klasifikasi x

indeks waktu penggunaan

= 0.50 x 0.64 x 1.00 = 0.32

2. Penghitungan Besarnya Retribusi

Retribusi bangunan gedung = luas x indeks terintegrasi x indeks lingkup

pembangunan x harga satuan retribusi

Retribusi prasarana bangunan gedung = luas x indeks lingkup

pembangunan x harga satuan

retribusi

a. Bangunan Gedung

1000 Rumah lt. 1 = 251.95m2 x 0.32 x 1.00 x Rp.15,000 = Rp. 1,209,360

1000 Rumah lt. 2 = 218.34 m2 x 0.32 x 1.00 x Rp.15,000 = Rp. 1,048,032

1000 Teras = 5.85 m2 x 0.32 x 1.00 x Rp.15,000 = Rp. 28,080

1000 Balkon = 2.70 m2 x 0.32 x 1.00 x Rp.15,000 = Rp. 12.960

b. Prasarana Bangunan Gedung

2211 Pagar = 66.20 m' x 1.00 x Rp. 3,000 = Rp. 198,600

2233 Carport = 32.45 m2 x 1.00 x Rp. 1,000 = Rp. 32,450

2304 Septictank = 1 unit x 1.00 x Rp. 15,00 = Rp. 15,000

Jumlah = Rp. 2,538,482

Dibulatkan = Rp. 2,538,500

Terbilang : dua juta lima ratus tiga pulu delapan ribu lima ratus rupiah

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Documents

TAHUN : 2012 NOMOR : 6 TENTANG dan pengendalian atas ...dprd-cilegonkota.go.id/images/pdf_file/perda/2012/6.pdf · Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan ... pengendalian