• Home

  • Documents

  • birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/32 Tahun 2013.pdf · melaksanakan...
7

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/32 Tahun 2013.pdf · melaksanakan evaluasl atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan

  • Upload
    vandan

  • View
    229

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/32 Tahun 2013.pdf · melaksanakan evaluasl atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan
Page 2: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/32 Tahun 2013.pdf · melaksanakan evaluasl atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan
Page 3: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/32 Tahun 2013.pdf · melaksanakan evaluasl atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan
Page 4: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/32 Tahun 2013.pdf · melaksanakan evaluasl atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan
Page 5: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/32 Tahun 2013.pdf · melaksanakan evaluasl atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan
Page 6: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/32 Tahun 2013.pdf · melaksanakan evaluasl atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan
Page 7: birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/32 Tahun 2013.pdf · melaksanakan evaluasl atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 101 Tahun 2015.pdf · Created Date: 7/2/2015 11:39:34 AM

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN no 101 Tahun 2015.pdf · Created Date: 7/2/2015 11:39:34 AM

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 10 Tahun 2014.pdfSekretariat Tim Penilai Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 10 Tahun 2014.pdfSekretariat Tim Penilai Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 85 Tahun 2011.pdf · Keputusan Presiden No. 42 Tahuy. 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 85 Tahun 2011.pdf · Keputusan Presiden No. 42 Tahuy. 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/27 Tahun 2013.pdf · Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/27 Tahun 2013.pdf · Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/54 Tahun 2013.pdf · bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diažtgggp mamptl

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/54 Tahun 2013.pdf · bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diažtgggp mamptl

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 39 Tahun 2015.pdf · Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi RI-Unicef

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 39 Tahun 2015.pdf · Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi RI-Unicef

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 30 Tahun 2015.pdfIndra Wisaksono, SE, MPP; Prakosa Grahayudiandono, SE, ... Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 30 Tahun 2015.pdfIndra Wisaksono, SE, MPP; Prakosa Grahayudiandono, SE, ... Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen 99 PPN tahun 2014.pdf · pelaporan serta pelaksanaan surveillans dan monitoring kasus HIV dan AIDS dalam upaya

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen 99 PPN tahun 2014.pdf · pelaporan serta pelaksanaan surveillans dan monitoring kasus HIV dan AIDS dalam upaya

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 14...KEENAM KETUJUH KEDELAPAN g. menyusun dan melaporkan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Perkotaan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 14...KEENAM KETUJUH KEDELAPAN g. menyusun dan melaporkan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Perkotaan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 23 tahun 2014.pdf · Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ... (DAK);

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 23 tahun 2014.pdf · Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ... (DAK);

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/62 Tahun 2013.pdf · permasalahan pelaksanaan kegiatan dan bertan ung jawab terhadap seluruh ... menyusun kebijakan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/62 Tahun 2013.pdf · permasalahan pelaksanaan kegiatan dan bertan ung jawab terhadap seluruh ... menyusun kebijakan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen... · (korgis) PUG. Tim Teknis bertugas: a. b. c. d. f. g. menjabarkan arah kebijaksanaan yang ditetapkan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen... · (korgis) PUG. Tim Teknis bertugas: a. b. c. d. f. g. menjabarkan arah kebijaksanaan yang ditetapkan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/61 Tahun 2013.pdf · bahwa berdasarkan Risalah Lelang nomor 233/2012 tanggal 18 Juni 2012, telah dilaksanakan lelang

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/61 Tahun 2013.pdf · bahwa berdasarkan Risalah Lelang nomor 233/2012 tanggal 18 Juni 2012, telah dilaksanakan lelang

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 3 Tahun 2014.pdf · d. melaksanakan reviu atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai ... pembangunan perkotaan,

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 3 Tahun 2014.pdf · d. melaksanakan reviu atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai ... pembangunan perkotaan,

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 20 Tahun 2015.pdf · huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pendanaan Penanggulangan Bencana

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 20 Tahun 2015.pdf · huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pendanaan Penanggulangan Bencana

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 31 tahun 2014.pdfDONOR FUND FACILITYFOR DISASTER RECOVERY. Membentuk Tim Koordinasi The Indonesian Multi

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 31 tahun 2014.pdfDONOR FUND FACILITYFOR DISASTER RECOVERY. Membentuk Tim Koordinasi The Indonesian Multi

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan Menteri PPN 99A... · Created Date: 11/20/2017 12:46:25 PM

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan Menteri PPN 99A... · Created Date: 11/20/2017 12:46:25 PM

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 10 Tahun … · KELIMA KEENAM KETUJUH KEDELAPAN KESEMBILAN KESEPULUH KESEBELAS KEDUABELAS KETIGABELAS

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 10 Tahun … · KELIMA KEENAM KETUJUH KEDELAPAN KESEMBILAN KESEPULUH KESEBELAS KEDUABELAS KETIGABELAS

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen... · Menetapkan PERTAMA KEDUA Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen... · Menetapkan PERTAMA KEDUA Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan Menteri PPN 9... · Created Date: 3/20/2018 4:18:28 PM

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan Menteri PPN 9... · Created Date: 3/20/2018 4:18:28 PM

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 31 Tahun 2015.pdfIndra Wisaksono, SE, MPP; Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA; ... Yudhie Hatmadji Sudjarwo,

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 31 Tahun 2015.pdfIndra Wisaksono, SE, MPP; Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA; ... Yudhie Hatmadji Sudjarwo,

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 3 Tahun 2015.pdf · KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH Tim Pengarah bertugas memberikan arah n kebijakan,

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 3 Tahun 2015.pdf · KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH Tim Pengarah bertugas memberikan arah n kebijakan,

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 64... · 2014-07-10 · mengkoordinasikan format Kerangka Acuan Kerja dan Rencana ... ttd ARMIDA S. ALISJAHBANA

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 64... · 2014-07-10 · mengkoordinasikan format Kerangka Acuan Kerja dan Rencana ... ttd ARMIDA S. ALISJAHBANA

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 50 tahun 2014... · Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan ... Politik dan Komunikasi, termasuk

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 50 tahun 2014... · Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan ... Politik dan Komunikasi, termasuk

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen 98 Tahun 2014.pdf · Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran; Subsidary Arrangement (SA)

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen 98 Tahun 2014.pdf · Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran; Subsidary Arrangement (SA)

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 62 tahun 2014.pdf · Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 62 tahun 2014.pdf · Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan Menteri PPN 25... · Created Date: 3/22/2018 2:17:21 PM

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Keputusan Menteri PPN 25... · Created Date: 3/22/2018 2:17:21 PM

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 75 tahun 2014.pdf · dan huruf b, perlu dibentuk Tim Kerja Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 75 tahun 2014.pdf · dan huruf b, perlu dibentuk Tim Kerja Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 15 Tahun 2015.pdf · Mengingat 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/Kepmen PPN 15 Tahun 2015.pdf · Mengingat 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

Documents
birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/5 Tahun 2013.pdfdan evaluasi pelaksanaan bantuan donor secara, intensif agar meningkatkan kemampuan penterintah Indonesia

birohukum.bappenas.go.idbirohukum.bappenas.go.id/data/data_kepmen/5 Tahun 2013.pdfdan evaluasi pelaksanaan bantuan donor secara, intensif agar meningkatkan kemampuan penterintah Indonesia

Documents