TAHUN ANGGARAN 2017 - banjarnegarakab.go.id ILPPD 2017.pdf · secara terukur dan berkesinambungan. ... masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas ... Meningkatnya

Ringkasan Informasi LPPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 1


RINGKASAN INFORMASI

LAPORAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN BANJARNEGARA

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN 2018


KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim. Atas berkat Rahmat Allah

Subahanahu Wa Ta’ala, Alhamdulillah penyusunan Ringkasan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan

tepat waktu. Dengan demikian, kewajiban menyampaikan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai amanah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah yang merupakan amanah Kepala Daerah sudah kami

laksanakan dengan optimal.

Penyampaian Ringkasan Informasi LPPD kepada

Pemerintah merupakan bukti akuntabilitas dan keseriusan

Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan wajib,

urusan pilihan maupun funsi penunjang urusan pemerintahan

secara terukur dan berkesinambungan. Semoga LPPD ini

menjadi ukuran capaian kegiatan pembangunan di Kabupaten

Banjarnegara pada Tahun 2017, dan berguna bagi Pemerintah

Pusat dalam melakukan sinkronisasi, pembinaan, pengawasan

dan pengendalian terhadap Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Akhirnya, kami mohon kiranya Masyarakat Banjarnegara

pada umumnya untuk berkenan memberikan masukan dan

saran terhadap Penyelnggaraan Pemerintahan Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2017 sehingga dapat bermanfaat bagi

peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan upaya

mewujudkan Kabupaten Banjarnegara yang Bermartabat dan

Sejahtera. Aamiin.

Banjarnegara, 12 Maret 2018

BUPATI BANJARNEGARA

BUDHI SARWONO


BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

(LKPJ) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD), Ringkasan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (RILPPD) dan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) merupakan amanah Undang-Undang, yakni

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

Sekalipun telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun sampai dengan saat

ini Peraturan Pemerintah terbaru yang mengatur tentang LPPD

belum ditetapkan, sehingga untuk pengaturan LPPD Tahun 2017

masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun

2007 tentang LKPJ, LPPD dan ILPPD.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(ILPPD) kepada Masyarakat, bahwa Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun

Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan

setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Tahun Anggaran 2017 disusun berdasarkan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017.


BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD)

Visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2017-2022. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan

tiap-tiap pokok visi yang ada di dalamnya, dimana terdapat 2 (dua)

pokok visi, yaitu:

Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang bermartabat

Kata bermartabat menurut kamus besar bahasa indonesia

berarti mempunyai martabat, dimana kata martabat berarti tingkat

harkat kemanusiaan atau harga diri. Kata bermartabat merujuk

pada kondisi terpenuhinya harkat kemanusiaan yang tercermin

oleh terpenuhinya hak asasi setiap individu di Kabupaten

Banjarnegara. Kata ini juga menunjukkan adanya persamaan hak

dan kewajiban yang sama bagi seluruh masyarakat Banjarnegara.

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui pemenuhan

kewajiban negara terhadap hak dasar warganya maka setiap warga

Banjarnegara dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia dan

dapat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level

regional maupun nasional secara terhormat. Pencapaian pokok visi

ini ditandai dengan meningkatnya kondusivitas daerah untuk

menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Banjarnegara.

Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang sejahtera

Menurut kamus besar bahasa indonesia kata sejahtera dapat

diartikan aman sentosa dan makmur. Aman sentosa mengandung

makna bebas dari segala kesukaran sedang makmur dapat

diartikan serba kecukupan. Secara lebih luas, sejahtera memiliki

makna terpenuhinya aspek-aspek fisik, spiritual, emosional,

intelektual, ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis, sehingga

sejahtera merupakan suatu keadaan hidup yang berkualitas.

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui peningkatan

pembangunan secara berkelanjutan maka dapat terwujud hasil-

hasil pembangunan yang berkualitas dan merata. Untuk mencapai

hal tersebut, maka peningkatan pelayanan pemerintah pada

masyarakat yang tercermin melalui reformasi birokrasi harus terus

dilakukan. Hal tersebut memiliki arti penting, karena

pemerintahan yang berwibawa bukan hanya menghasilkan produk

pemerintahan yang baik, namun juga akan meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pencapaian pokok

visi ini ditandai dengan terwujudnya pembangunan daerah yang


berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi

kerakyatan serta meningkatnya tata kelola pemerintahan.

Melalui pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya

roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan

serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala

kebutuhan dapat terpenuhi utamanya pada kebutuhan dasar.

Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan

pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian

masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas

lingkungan hidup.

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus

dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan

dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Tabel berikut memberikan gambaran lengkap perumusan pokok

visi dan misi.

Tabel 2.1.

Perumusan Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara

NO POKOK VISI MISI

1

Kabupaten

Banjarnegara menjadi Kabupaten

yang bermartabat

Pemenuhan hak dasar

Mewujudkan tata kehidupan

masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis

Mewujudkan kemartabatan

dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan

pemenuhan hak dasar

2

Kabupaten Banjarnegara

menjadi Kabupaten yang

sejahtera

Peningkatan

kualitas pelayanan pemerintahan

Mewujudkan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik

Mewujudkan tata kelola

keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel

dengan tenaga profesional

Peningkatan perekonomian

masyarakat berbasis sektor unggulan dengan

tetap menjaga kualitas lingkungan

hidup

Mewujudkan pembangunan

daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada

pengembangan ekonomi kerakyatan


Misi-misi yang ditetapkan tersebut mengandung makna sebagai

berikut:

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai

dan demokratis

Tanpa kondusifitas wilayah yang kuat, mustahil

pembangunan dapat berjalan lancar. Penciptaan kondisi tersebut

menjadi prasayarat mutlak agar seluruh perencanaan dapat

diimplementasikan dengan baik selama 5 (lima) tahun ke-depan.

Merujuk pada fakta bahwa Kabupaten Banjarnegara

merupakan daerah rawan bencana, maka persiapan mitigasi

bencana benar-benar dipersiapkan dengan baik. Dengan persiapan

yang baik diharapkan masyarakat dapat lebih merasa aman meski

tinggal di daerah yang rawan bencana.

Salah satu modal kuat bagi pembangunan adalah modal

sosial yang tinggi. Pemerintah Kabupaten mendorong penguatan

modal sosial melalui penghargaan terhadap nilai-nilai budaya

lokal. Selain itu Pemerintah Kabupaten juga mendorong partisipasi

dalam pembangunan melalui proses berdemokrasi.

Perumusan tujuan dan sasaran sebagai turunan dari misi ini

mempertimbangkan sasaran pokok misi-misi yang terdapat dalam

RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 sebagai

berikut:

Misi1 :

Mantapnya kearifan lokal yang tercermin dalam

meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat

manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian

masyarakat.

Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia

dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

dalam berbagai bidang.

Meningkatnya karakter masyarakat yang berbudaya

yang mendasarkan pada kearifan lokal dan jati diri.

Meningkatnya kesadaran dan pengamalan agama dalam

kehidupan sehari-hari sehingga membentuk karakter

masyarakat bermoral dan berakhlak mulia.

Misi 2

Meningkatnya upaya perlindungan HAM dan

meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat

dalam melaksanakan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku.

Meningkatnya kestabilan situasi dan kondisi

perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh

penegakan HAM dan terwujudnya kesetaraan gender.

Meningkatnya keamanan dan ketertiban di lingkungan

masyarakat Kabupaten Banjarnegara;


Meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk

menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta

kerukunan masyarakat Kabupaten Banjarnegara;

Meningkatnya perlindungan dan pengayoman terhadap

masyarakat Kabupaten Banjarnegara dari segala tindak

kejahatan.

Misi 3

Meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik

masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban

warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam

kegiatan politik.

Meningkatnya perkembangan sistem dan iklim

demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang

dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang

berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan

netral, dan masyarakat yang mandiri.

2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan

konsep tata kelola yang baik

Dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada

masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memperkuat

komitmen untuk menciptakan good and clean government. Fokus

peningkatan dilakukan pada peningkatan kualitas layanan publik

dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangkan

melalui fokus kedua, diharapkan masyarakat akan lebih bangga

dengan jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang

profesional.




berikut:

Misi 3

Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk

mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih,

berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta

mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas

dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan

standar mutu pelayanan yang berorientasi pada

terciptanya kepuasan masyarakat.

Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu

mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif

dalam pembangunan daerah.


Meningkatnya hubungan kerja sama yang saling

menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat

lokal, nasional, dan internasional.

3. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan

berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan

Laju perekonomian yang baik membutuhkan dukungan

infrastruktur yang baik. Pada pembangunan ekonomi, Kabupaten

Banjarnegara bertopang pada penguatan ekonomi kerakyatan di

bidang Pertanian dan Pariwisata. Pengembangan sektor pertanian

difokuskan terhadap pengembangan agroindustri dan agropolitan.

Sedangkan pengembangan pariwisata difokuskan terhadap

fasilitasi pengembangan objek wisata baru serta pengembangan

paket dan event wisata agar terjadi penambahan lama tinggal

wisatawan di Banjarnegara.

Meski mendorong pertumbuhan ekonomi Pemerintah

Kabupaten tidak melewatkan sisi pemerataan pembangunan

mengingat kondisi geografis Kabupaten Banjarnegara yang luas.

Pembangunan yang dilakukan juga memperhatikan daya dukung

dan daya tampung lingkungan agar nantinya lingkungan yang kita

miliki dapat dinikmati oleh generasi penerus.




berikut:

Misi1 :

Meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan

berusaha.

Misi 2

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita

pada akhir periode pembangunan jangka panjang

mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan

kabupaten-kabupaten yang maju di Indonesia.

Meningkatnya struktur perekonomian yang kokoh

berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian,

perdagangan, perindustrian, dan pariwisata, didukung

dengan sektor lain yang berdaya saing tinggi menjadi

basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien

sehingga menghasilkan komoditi pertanian yang

berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor

penggerak perekonomian sekaligus mendorong

peningkatan sumber-sumber pembiayaan

pembangunan, disertai dengan peningkatan kualitas

pelayanan lebih bermutu.

Meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok dan dapat

dipertahankan pada tingkat aman melalui swasembada


pangan dan disertai dengan tersedianya instrumen

jaminan pangan di masyarakat melalui revitalisasi

pertanian dalam arti luas.

Meningkatnya sektor pertanian kearah agribisnis dan

agroindustri serta agrowisata yang didukung dengan

meningkatnya perdagangan dalam usaha untuk

meningkatkan pendapatan masyarakat.

Meningkatnya pemanfaatan aset dan produk daerah

yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan

daerah.

Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang

berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang

dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung,

dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung

kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi

dan seimbang.

Meningkatnya keterpeliharaan kekayaan keragaman

jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk

mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal

pembangunan daerah.

Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan

tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan

masyarakat dari dampak akibat pencemaran.

Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku

masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam.

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah

penduduk miskin.

Misi 4

Meningkatnya infrastruktur wilayah dan yang andal

sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan

mobilitas faktor-faktor yang mendukung

berkembangnya aktivitas produksi dan mampu

membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-

kawasan pertumbuhan baru.

Meningkatnya jaringan irigasi, bendung dalam rangka

menciptakan ketahanan pangan.

4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien,

produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional

Tata kelola keuangan merupakan salah satu aspek dalam

good and clean government. Meski demikian, banyaknya

permasalahan di bidang keuangan, menyebabkan Pemerintah

Kabupaten Banjarnegara merasa perlu mengangkat menjadi

sebuah misi tersendiri. Diharapkan melalui reformasi tata kelola

keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dapat lebih

efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan. Selain itu


Pemerintah diharapkan menjadi lebih mandiri dalam segi

pembiayaan pembangunan.




berikut:

Misi 3

Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah

dalam mendukung pembangunan daerah.

5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar

Kebutuhan dasar yang terpenuhi selain dikatakan menjadi

sejahtera dapat juga meningkatkan kemartabatan masyarakat.

Dengan semakin luasnya cakupan pemenuhan hak dasar

masyarakat dapat lebih sejahtera dan bermartabat.




berikut:

Misi1 :

Meningkatnya kualitas SDM, yang ditandai dengan

meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan

indeks pembangunan gender (GDI).

Meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan

memperoleh pendidikan yang layak.

Meningkatnya akses, pemerataan, dan mutu pelayanan

kesehatan.

Meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar bagi

penduduk miskin.

Misi 2

Meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok dan dapat

dipertahankan pada tingkat aman melalui swasembada

pangan dan disertai dengan tersedianya instrumen

jaminan pangan di masyarakat melalui revitalisasi

pertanian dalam arti luas.

Menurunnya jumlah penyandang masalah

kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh

seimbang, serta berkurangnya tindak kekerasan

berbasis gender dan anak tanpa diskriminasi.

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah

penduduk miskin.

Misi 4

Meningkatnya perumahan rakyat layak huni yang

dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya

untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh.


Meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan

kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di

seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka

peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan

masyarakat.

Meningkatnya jaringan irigasi, bendung dalam rangka

menciptakan ketahanan pangan.

Selain visi dan misi, terdapat juga tujuan dan sasaran yang

merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang

diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan

dan sasaran bertindak sebagai jembatan bagi visi dan misi menuju

program prioritas. Tanpa tujuan dan sasaran maka visi dan misi akan

sulit diterjemahkan ke hal yang lebih operasional.

A. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Perumusan strategi dan arah kebijakan merupakan pendekatan

komprehensif untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan

perencanaan strategi dan arah kebijakan dapat menjadikan acuan

unntuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja

birokrasi. Suatu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu

sasaran namun juga beberapa sasaran yang inheren. Strategi harus

dapat menunjukkan keinginan yang kuat, dari Pemerintah Daerah,

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Strategi wajib dijadikan

acuan dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi selanjutnya

diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah

pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih

terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki

fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Rancangan kerangka ekonomi daerah tahun 2017 disusun guna

melihat gambaran perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten

Banjarnegara tahun 2017 dimana kondisi tersebut sangat dipengaruhi

oleh faktor-faktor internal dan eksternal perekonomian baik yang

berskala regional, nasional maupun global. Dalam rangka mencapai

target kinerja daerah tahun 2017, tentunya sangat dibutuhkan

gambaran kerangka pendanaan/ kemampuan keuangan daerah yang

akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan prioritas program

yang perlu ditangani dan didanai dengan melihat perkiraan

penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah yang ada

berdasarkan sektor-sektor potensial yang dapat digali oleh pemerintah

daerah. Disamping hal tersebut, pencapaian target kinerja daerah juga

dipengaruhi oleh ketepatan di dalam pengalokasian perkiraan

pembelanjaan daerah secara efisien dan efektif serta perkiraan

pembiayaan daerah yang telah diprogramkan pada tahun 2017.

Dengan mendasarkan pada kondisi ekonomi daerah yang terjadi dan


dari hasil analisa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, maka

perencanaan dan penganggaran memiliki fungsi yang strategis di

dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan yang

diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan

daerah dan isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan hasil

analisa dan kajian terhadap faktor-faktor eksternal dan internal yang

mempengaruhi perkembangan ekonomi di daerah dimana penyusunan

arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Banjarnegara

tahun 2017, berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah

yang tertuang di dalam dokumen RPJPD Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2005-2025 dan pembangunan Provinsi tahun 2017 yang telah

tertuang di dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013-2018 serta untuk melanjutkan program-program prioritas

daerah tahun sebelumnya yang masih perlu untuk dituntaskan. Arah

kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Banjarnegara

tahun 2017 masih bertumpu pada sektor pertanian yang memberikan

kontribusi terbesar pada PDRB dan sektor-sektor lainnya yang

tumbuh cepat serta memiliki prospek untuk dikembangkan ke depan

guna mendorong pertumbuhan dan meningkatkan ketahanan ekonomi

daerah dalam menghadapi perubahan ekonomi baik yang berskala

regional seperti Asean Economic Community (Masyarakat Ekonomi

Asean/MEA) maupun ekonomi global.

Dalam memproyeksikan struktur keuangan daerah,

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menganut sistem

struktur keuangan yang berimbang/seimbang. Struktur

keuangan ini artinya defisit yang terjadi karena belanja yang

lebih besar dari pada pendapatan ditutup melalui penerimaan

pembiayaan netto tanpa pemerintah daerah melakukan

pinjaman daerah atau sering disebut defisit anggaran.

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten

Banjarnegara tahun 2017 meliputi beberapa hal, antara lain :

a. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada :

Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi PAD,

Optimalisasi pemanfaatan pemberdayaan aset daerah,

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya guna

meningkatkan PAD, Peningkatan kerjasama dengan

instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan

DBH pajak/bukan pajak dan Peningkatan pelayanan

pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan

komponen dari Pendapatan Asli Daerah menjadi salah

satu pos yang mendapat perhatian bagi Pemerintah

Kabupaten Banjarnegara dimana Sub sektor pajak

restoran, tempat hiburan, reklame, PBB Perdesaan dan

Perkotaan serta BPHTB dimana pos tersebut masih sangat

potensial jika melihat perkembangan sektor tersebut di

Kabupaten Banjarnegara pada saat ini.


b. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target,

antara lain: (1) Inventarisasi dan optimalisasi serta

pemetaan potensi pendapatan melalui pendataan wajib

pajak, penilaian kembali NJOP, pemeriksaan pajak dan

Pendataan Potensi pajak lainya seperti PPJ dan Terminal;

(2) Peningkatan & Perluasan layanan perpajakan melalui

pemanfaatan payment point di wilayah Kecamatan, pajak

online, pembayaran pajak non tunai; (3) Penajaman

potensi riil sumber-sumber pendapatan Daerah; (4)

Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemungutan

potensi pendapatan asli daerah; (5) Inventarisasi dan

optimalisasi pendayagunaan aset daerah; (6) Perbaikan

Sistem dan Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran

Pendapatan Daerah; dan (7) Pemenuhuan/ ketercukupan

modal dasar BUMD.

Belanja daerah menurut pengelolaannya terbagi menjadi

belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dengan

perbedaan pengelolaan tersebut tentunya akan membutuhkan

perbedaan dalam penerapan kebijakan belanjanya.

Kebijakan belanja daerah tahun 2017 disusun untuk

mencapai target-target pembangunan daerah melalui

pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan

wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang, dengan

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan

menekankan pada efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan

anggaran. Belanja penyelenggaraan urusan wajib

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban

pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk

peningkatan 6 (enam) urusan pemerintahan wajib pelayanan

dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan

penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman,

ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta

sosial. Disamping itu, belanja pemerintah daerah digunakan

untuk memenuhi 18 (delapanbelas) urusan wajib non

pelayanan dasar dan 6 (enam) urusan pilihan. Untuk 5 (lima)

fungsi urusan penunjang pemerintahan antara lain:

perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lainnya.

B. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2017 memperhatikan prioritas dan arah

kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dan RKP Nasional

tahun 2017 disamping melanjutkan proses perencanaan

pembangunan yang masih harus diselesaikan pada tahun-tahun


sebelumnya dan mendasarkan pada RPJPD Kabupaten

Banjarnegara yang pada periode disusunnya RKPD Tahun 2017

sudah masuk pada tahapan ketiga RPJPD Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2005-2025 yang mengarah Banjarnegara

pada Daerah Agro Industri. Selain itu, hal lain yang juga

diperhatikan dan adalah Dokumen RPJMD Kabupetan

Banjarnegara Tahun 2017-2022. Dengan memperhatikan

permasalahan dan isu strategis serta sinkronisasi prioritas dan

arah kebijakan antara pusat dan daerah, maka Tema RKPD

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 adalah “Meningkatkan

Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Masyarakat Guna Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan

Antar Wilayah”. Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan

tahun 2017, maka arah dan prioritas pembangunan Kabupaten

Banjarnegara tahun 2017, meliputi:

1) Peningkatan sinkronisasi antara prioritas nasional, provinsi,

dan kabupaten.

2) Pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, dengan

arah:

a. Peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenjang

b. Perluasan cakupan infrastruktur dan akses pendidikan

dasar dan menengah

c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik dan

kependidikan

d. Perbaikan sistem tenaga pendidik dan kependidikan dalam

rangka peningkatan profesionalisme pelayanan pendidikan

e. Peningkatan penanganan buta aksara dan minat baca

masyarakat

f. Pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

g. Peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga dalam

berbagai event olahraga skala lokal maupun regional

h. Fasilitasi penyelenggaraan gelar karya kreativitas seni dan

budaya lokal

3) Pembangunan bidang kesehatan, dengan arah:

a. Perluasan akses dan cakupan pelayanan kesehatan yang

berkualitas

b. Peningkatan akses dan cakupan layanan air minum dan

sanitasi

c. Penurunan AKI dan AKB melalui deteksi dan

penatalaksanaan risiko tinggi pada ibu dan anak

d. Peningkatan layanan rujukan secara bertahap khususnya

bagi penduduk miskin melalui jaminan perlindungan

kesehatan masyarakat.

e. Peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan,

pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta

peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.


f. Peningkatan akses dan pelayanan keluarga berencana

khusunya masyarakat miskin

g. Peningkatan kesadaran masyarakat akan gizi dan kesehatan

lingkungan

4) Pembangunan bidang pertanian, dengan arah:

a. Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian secara

luas

b. Peningkatan kesejahteraan petani

c. Pengembangan diversifikasi pangan dan peningkatan Pola

Pangan Harapan

d. Peningkatan stock pangan dan keanekaragaman bahan

pangan pada sentra-sentra produksi

e. Pengendalian tingkat kerawanan pangan dan kecukupan gizi

masyarakat

f. Pengembangan industri yang bergerak disektor pertanian

dan jaringan pemasaran hasil pertanian.

g. Dukungan pembangunan infrastruktur dibidang pertanian

5) Pembangunan bidang pariwisata, dengan arah:

a. Pembenahan obyek wisata dan infrastruktur destinasi wisata

b. Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata

c. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan

pariwisata berbasis potensi lokal.

d. Peningkatan sarana prasarana transportasi menuju kawasan

sentra produksi dan kawasan wisata

e. Terintegrasinya sistem pengembangan kepariwisataan daerah

dalam menunjang kesiapan pariwisata di daerah

6) Pembangunan bidang infrastruktur, dengan arah:

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan

b. kabupaten dalam kondisi baik

c. Peningkatan sarana dan prasarana irigasi dalam kondisi baik

d. Peningkatan efektivitas pergerakan orang, barang dan jasa di

e. pusat-pusat kegiatan ekonomi

f. Peningkatan kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan

g. untuk membuka akses ekonomi antar kecamatan/kabupaten.

h. Peningkatan rasio elektrifikasi melalui pembangunan listrik

pedesaan

7) Pembangunan bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial,

dengan arah:

a. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pemerintahan untuk

mewujudkan good governance

b. Fasilitasi pengembangan sarana prasarana komunikasi dan

informasi berbasis IT

c. Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, antara lain

melalui peningkatan pelayanan dan penanganan PMKS,


pengurangan beban masyarakat miskin, dan perluasan lapangan

kerja

d. Peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap anak dan

perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga serta penguatan

program pengarusutamaan gender

e. Peningkatan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat

miskin

f. Fasilitasi daerah dalam pengerahan dan penempatan

transmigrasi

g. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik dan

pembangunan

h. Peningkatan program pemugaran rumah tidak layak huni

i. Peningkatan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat

a. Penataan aset daerah melalui tertib administrasi aset daerah dan

optimalisasi pemanfaatan aset daerah

b. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan

akuntabilitas dalam pembangunan

j. Penyelarasan perencanaan pembangunan desa dengan

kabupaten dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat

8) Pengembangan iklim usaha, pemanfaatan sumber daya alam, dan

pelestarian lingkungan hidup, dengan arah:

a. Peningkatan kondusivitas iklim investasi didaerah untuk

meningkatkan investasi dalam rangka mendorong lapangan kerja

dan kesempatan berusaha

b. Peningkatan sistem investasi daerah yang efektif dan efisien

c. Peningkatan Industri Kecil dan UMKM mendorong penguatan

ekonomi kerakyatan

d. Peningkatan dan penguatan pasar tradisional sebagai sentra

pelayanan dan distribusi hasil produksi masyarakat.

e. Peningkatan mitigasi dan penanganan daerah rawan bencana

f. Penguatan kapasitas dan kelembagaan pengelola

penanggulangan bencana alam

g. Peningkatan luas dan fungsi kawasan lindung serta penanganan

lahan kritis

h. Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

i. Peningkatan kualitas lingkungan udara dan air

j. Peningkatan kesiapan daerah dalam mengantisipasi perubahan

iklim.

Rencana pengembangan ekonomi wilayah kecamatan di

Kabupaten Banjarnegara dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah

pengembangan yang meliputi:

I. Wilayah pengembangan I dengan pusat pengembangan

Kawasan Perkotaan Banjarnegara, meliputi: Kecamatan

Madukara, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan


Punggelan, Kecamatan Wanadadi, Kecamatan

Banjarnegara, Kecamatan Bawang, Kecamatan Pagedongan,

dan Kecamatan Sigaluh. Diarahkan sebagai Pusat Kegiatan

Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan

Kawasan (PPK). Dengan fungsi wilayah sebagai pusat

perdagangan dan jasa, industri, pendidikan, pariwisata,

pertanian, sumberdaya energi, dan sumberdaya mineral.

a. Kecamatan Banjarnegara, sebagai Pusat Kegiatan Lokal

(PKL) dan Kawasan Agropolitan dengan pengembangan

komoditas unggulan salak dan durian.

b. Kecamatan Madukara, sebagai Pusat Pelayanan

Kawasan (PPK) dan Kawasan Agropolitan dengan

pengembangan komoditas unggulan salak dan durian.

c. Kecamatan Banjarmangu sebagai Pusat Pelayanan



d. Kecamatan Punggelan sebagai Pusat Pelayanan


pengembangan komoditas unggulan durian.

e. Kecamatan Wanadadi sebagai Pusat Pelayanan

Kawasan (PPK) dan Kawasan Minapolitan.

f. Kecamatan Bawang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan

(PPK), Kawasan Agropolitan dengan pengembangan

komoditas unggulan durian, dan Kawasan Minapolitan.

g. Kecamatan Pagedongan sebagai Pusat Pelayanan



h. Kecamatan Sigaluh sebagai Pusat Pelayanan Kawasan

(PPK) dan Kawasan Agropolitan dengan pengembangan

komoditas unggulan salak dan durian

II. Wilayah pengembangan II dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Purwareja Klampok, meliputi:

Kecamatan Rakit; Kecamatan Purwonegoro; Kecamatan Mandiraja; Kecamatan Purwareja Klampok; dan Kecamatan

Susukan. Diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Dengan fungsi

wilayah sebagai Pusat perdagangan dan jasa, hasil kerajinan, pertanian, sumberdaya energi,industri, perikanan darat; dan sumberdaya mineral.

a. Kecamatan Purwareja Klampok sebagai Pusat Kegiatan

Lokal (PKL). b. Kecamatan Rakit sebagai Pusat Pelayanan Kawasan

(PPK), dan Kawasan Minapolitan. c. Kecamatan Purwonegoro sebagai Pusat Pelayanan

Kawasan (PPK), dan Kawasan Minapolitan.


d. Kecamatan Mandiraja sebagai Pusat Pelayanan

Kawasan (PPK), dan Kawasan Minapolitan. e. Kecamatan Susukan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan

(PPK).

III. Wilayah pengembangan III dengan pusat pengembangan

Kawasan Perkotaan Karangkobar, meliputi Kecamatan Batur, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Pejawaran,

Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Pandanarum, dan Kecamatan Karangkobar. Diarahkan

sebagai Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLP), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Dengan fungsi wilayah sebagai Pusat pertanian, pariwisata, agropolitan, konservasi

lingkungan, sumberdaya energi, dan sumberdaya mineral.


BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan

Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan

Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas

Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan

dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib

yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Oleh karena itu, pada tahun 2017 pemerintah Kabupaten

Banjarnegara sesuai dengan kewenangannya telah

melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

yang meliputi: 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18

(delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan)

urusan pilihan dan 6 (enam) fungsi penunjang urusan

pemerintahan, sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan

Pelayanan Dasar meliputi:

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan

masyarakat; dan

f. sosial.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar meliputi:

a. tenaga kerja;

b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

c. pangan;

d. pertanahan;

e. lingkungan hidup;

f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;

h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

i. perhubungan;

j. komunikasi dan informatika;


k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

l. penanaman modal;

m. kepemudaan dan olah raga;

n. statistik;

o. persandian;

p. kebudayaan;

q. perpustakaan; dan

r. kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

a. pertanian;

b. kelautan dan perikanan;

c. pariwisata;

d. perdagangan;

e. perindustrian; dan

f. transmigrasi.

4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi:

a. Perencanaan;

b. Keuangan;

c. Pengawasan;

d. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

e. Administrasi Pemerintahan; dan

f. Kewilayahan.

Berikut akan diuraikan semua urusan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017 berupa program, kegiatan, anggaran, realisasi anggaran,

realisasi fisik, hasil, permasalah dan solusi serta Capaiannya.

Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2017 dapat kami sajikan sebagai berikut ini.

1. Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten

Banjarnegara pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat

pada Tabel III – 1 berikut ini:


Tabel III-1

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

NO

URUT

URAIAN

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

REALISASI (Rp) (%)

2 3 4 5 6

1

PENDAPATAN

2.172.223.792.000,00

2.167.782.044.463,00

(4.441.747.537,00)

99,80

1 . 1 PENDAPATAN

ASLI DAERAH

277.400.917.500,00

297.433.283.836,00

20.065.347.476,00 107,23

1 . 1 . 1 Pendapatan

Pajak Daerah

44.928.000.000,00 48.468.199.275,00 3.540.199.275,00 107,88

1 . 1 . 2 Hasil Retribusi

Daerah

31.122.219.500,00 29.696.773.430,00 (1.425.446.070)

95,42

1 . 1 . 3 Hasil

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah yang

Dipisahkan

11.186.477.000,00 11.231.741.849,00 45.264.849,00

100,40

1 . 1 . 4 Lain-lain

Pendapatan

Asli Daerah

yang Sah

190.164.221.000,00 208.069.550.422,00 17.905.329.422,00

109,42

1 . 2 DANA

PERIMBANGAN

1.456.323.738.000,00 1.421.498.445.787,00 (34.825.292.213,00)

97,61

1 . 2 . 1 Bagi Hasil

Pajak/Bagi

Hasil Bukan

Pajak

36.420.493.000,00 38.076.694.444,00 1.656.201.444,00

104,55

1 . 2 . 2 Dana Alokasi

Umum

959.486.489.000,00 959.486.489.000,00 0,00

100,00

1 . 2 . 3 Dana Alokasi

Khusus

460.416.756.000,00 423.935.262.343,00 (36.481.493.657,00)

92,08

1 . 3 LAIN-LAIN

PENDAPATAN

DAERAH YANG

SAH

438.499.136.500,00

448.817.333.700,00

10.318.197.200,00

102,35

1 . 3 . 1 Pendapatan

Hibah

904.453.500,00 811.202.700,00 (93.250.800,00)

89,69

1 . 3 . 3 Dana Bagi

Hasil Pajak

dari Provinsi

dan

Pemerintah

Daerah

Lainnya

87.787.855.000,00 100.371.692.000,00 12.583.837.000,00

114,33

1 . 3 . 4 Dana

Penyesuaian

dan Otonomi

Khusus

53.721.498.000,00 53.721.498.000,00 0,00

100,00

1 . 3 . 5 Bantuan

Keuangan dari

Provinsi atau

Pemerintah

Daerah

Lainnya

81.614.390.000,00 79.442.001.000,00 (2.172.389.000,00)

97,34

1 . 3 . 8 Dana Desa 214.470.940.000,00 214.470.940.000,00 0,00

100,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017


Grafik III-1

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah


Grafik III-2 Target dan Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan


- 200.000.000.000

Pendapatan PajakDaerah

Hasil Retribusi Daerah

Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang

Dipisahkan

Lain-lain PendapatanAsli Daerah yang Sah

REALISASI

ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN

- 2.000.000.000.000,00

Bagi Hasil Pajak/BagiHasil Bukan Pajak

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

REALISASI



Grafik III-3

Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah


2. Permasalahan dan Solusi

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan daerah

dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak

daerah. Faktor eksternal dan internal tidak hanya

mempengaruhi kondisi umum pendapatan daerah, tetapi juga

dapat menjadi permasalahan terhadap pendapatan daerah.

Permasalahan yang berkaitan dengan pendapatan daerah

Kabupaten Banjarnegara meliputi:

1) Tingginya tingkat kebutuhan fiskal (fiscal need) daerah yang

tidak diimbangi dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity) yang

dimiliki daerah, sehingga timbul kesenjangan fiscal (fiscal

gap);

2) Kualitas layanan publik yang belum dapat menjamin

terciptanya produk layanan publik yang dapat dijual kepada

masyarakat. Pelayanan publik masih direspon secara negatif,

sehingga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat

membayar pajak dan retribusi daerah sebagai kompensasi

dari pelayanan publik;

3) Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum;

4) Belum diketahuinya potensi PAD yang mendekati kondisi riil.

Dalam konteks PAD, perlu dipahami bersama bahwa otonomi

daerah tidak berarti harus dapat membiayai sendiri seluruh

pengeluaran rutin dan modalnya dari pendapatan asli daerah,

karena dalam penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada

asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

- 200.000.000.000,00

Pendapatan Hibah

Dana Bagi Hasil Pajakdari Provinsi dan…

Dana Penyesuaiandan Otonomi Khusus

Bantuan Keuangandari Provinsi atau…

Dana Desa

REALISASI



Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka kebijakan

pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada:

1) Meningkatkan pendapatan melalui penjualan jasa publik;

2) Memperbaiki administrasi pendapatan daerah untuk

menjamin agar semua pendapatan terkumpul dengan baik;

3) Mengoptimalkan penerimaan pajak pusat yang dapat

dibagihasilkan dengan daerah (PPh Perseorangan) guna

meningkatkan bagi hasil pajak;

4) Mengkaji belanja dan biaya-biaya pengeluaran yang

dimungkinkan untuk dapat dihilangkan atau dikurangi;

5) Membangun sistem pengelolaan kas yang baik sehingga

dapat menghasilkan pendapatan yaitu dengan:

a. Mengatur anggaran kas menurut kebutuhan riil bulanan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD), sehingga sisa kas

yang harus dipertanggungjawabkan (UUDP) tidak

mengendap di pemegang kas Satuan Kerja Perangkat

Daerah;

b. Menyimpan saldo kas yang belum digunakan dalam

bentuk deposito.

6) Penetapan target pendapatan dengan mempertimbangkan

potensi;

7) Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD melalui

pengembangan BUMD yang ada;

8) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk

meningkatkan pendapatan daerah;

9) Memobilisasi potensi sumber dana masyarakat secara

berkelanjutan, adil dan merata, terutama dengan

menertibkan pungutan kepada masyarakat atas jasa

pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

10) Meningkatkan efektivitas penyadaran hukum;

11) Meningkatkan efektivitas pelayanan dan penyuluhan;

12) Mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang

ada;

13) Melakukan pinjaman daerah guna menambah pendapatan

daerah dapat dilakukan jika DSCR (Debt Service Coverage

Ratio) minimal sama dengan 2,5;

Penerbitan obligasi pemerintah daerah hanya dapat dilakukan

setelah diadakan perhitungan nilai dan komposisi obligasi dengan didasarkan atas persyaratan dan prosedur yang telah diamanatkan

oleh peraturan perundangan yang berlaku.


1. Target dan Realisasi Belanja

Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten

Banjarnegara Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel

III – 3 berikut ini:

TABEL III – 3

Target dan Realisasi Belanja Daerah


JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

NO

URUT

URAIAN

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

REALISASI (Rp) (%)

2 3 4 5 6

2 . 1 BELANJA TIDAK

LANGSUNG

1.262.679.880.000

1.191.749.031.903

(70.930.848.097) 94,38

2 . 1 . 1 Belanja Pegawai

872.243.918.000,00

811.108.361.182,00 (61.135.556.818,00) 92,99

2 . 1 . 4 Belanja Hibah

36.024.563.000,00

30.180.481.291,00

(5.844.081.709,00) 83,78

2 . 1 . 5 Belanja

Bantuan Sosial

23.354.953.000,00

21.856.153.000,00

(1.498.800.000,00) 93,58

2 . 1 . 6 Belanja Bagi

Hasil kepada

Provinsi/Kabup

aten/Kota dan

Pemerintah

Desa

5.263.375.000,00

5.262.859.000,00

(516.000,00) 99,99

2 . 1 . 7 Belanja

Bantuan

Keuangan

kepada

Provinsi/Kabup

aten/Kota dan

Pemerintahan

Desa

322.231.304.000,00

321.751.673.430,00

(479.630.570,00) 99,85

2 . 1 . 8 Belanja Tidak

Terduga

2.500.000.000,00

527.738.000,00

(1.972.262.000,00) 21,11

2 . 1 . 9 Belanja

Bantuan

Keuangan

Kepada Partai

Politik

1.061.767.000,00

1.061.766.000,00

(1.000,00) 100,00

2 . 2 BELANJA

LANGSUNG

1.092.408.511.000, 987.074.311.002, (105.334.199.998,) 90,36

2 . 2 . 1 Belanja Pegawai

63.128.799.000,00

58.756.487.168,00

(4.372.311.832,00) 93,07

2 . 2 . 2 Belanja Barang

dan Jasa

416.353.918.000,00

365.474.438.276,00

(50.879.479.724,00) 87,78

2 . 2 . 3 Belanja Modal

612.925.794.000,00

562.843.385.558,00

(50.082.408.442,00) 91,83

TOTAL BELANJA

2.355.088.391.000

2.178.823.342.905

(176.265.048.095)

92,52



Grafik III-4

Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung


Grafik III-4

Target dan Realisasi Belanja Langsung


- 1.000.000.000.000,00

Belanja Pegawai

Belanja Hibah

Belanja BantuanSosial

Belanja Bagi Hasilkepada Pemdes

Belanja BantuanKeuangan kepada…

Belanja TidakTerduga

Belanja BantuanKeuangan Kepada…

REALISASI


- 1.000.000.000.000,00

Belanja Pegawai

Belanja Barang danJasa

Belanja Modal

REALISASI



2. Target dan Realisasi Belanja

Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten

Banjarnegara Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada

tabel III – 3 berikut ini:

Tabel III-4

Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung


KODE

URUSAN

PEMERINTAH

DAERAH/ OPD

REALISASI BELANJA

TIDAK LANGSUNG

REALISASI

BELANJA

LANGSUNG

TOTAL REALISASI

BELANJA

1

2

3

4

5

01.01 Urusan Wajib

Pelayanan Dasar -

Pendidikan

559.752.603.585,00

195.794.636.793,00

755.547.240.378,00

1.01.01 Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

559.752.603.585,00

195.794.636.793,00

755.547.240.378,00

01.02 Urusan Wajib

Pelayanan Dasar -

Kesehatan

81.577.747.197,00

189.057.022.148,00

270.634.769.345,00

1.02.01 Dinas Kesehatan

65.271.027.342,00

95.915.225.932,00

161.186.253.274,00

1.02.02 RSUD Hj. ANNA

LASMANAH

BANJARNEGARA

16.306.719.855,00

93.141.796.216,00

109.448.516.071,00

01.03 Urusan Wajib

Pelayanan Dasar -

Pekerjaan Umum

dan Penataan

Ruang

10.080.482.380,00

397.555.501.222,00

407.635.983.602,00

1.03.01 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

10.080.482.380,00

397.555.501.222,00

407.635.983.602,00

01.04 Urusan Wajib

Pelayanan Dasar -

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

2.299.939.053,00

8.170.832.206,00

10.470.771.259,00

1.04.01 Dinas Perumahan

dan Kawasan

Pemukiman

2.299.939.053,00

8.170.832.206,00

10.470.771.259,00

01.05 Urusan Wajib

Pelayanan Dasar -

Ketentraman

Ketertiban Umum

serta Linmas

5.519.748.768,00

8.071.531.330,00

13.591.280.098,00

1.05.01 Kantor Kesatuan

Bangsa, Politik dan

Perlindungan

Masyarakat

890.706.702,00

1.208.030.462,00

2.098.737.164,00


01.05.02

Satuan Polisi

Pamong Praja

3.419.925.418,00

4.002.443.787,00

7.422.369.205,00

1.05.03

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

1.209.116.648,00

2.861.057.081,00

4.070.173.729,00

01.06 Urusan Wajib

Pelayanan

Dasar - Sosial

3.066.076.731,00

4.116.077.917,00

7.182.154.648,00

1.06.01 Dinas Sosial

3.066.076.731,00

4.116.077.917,00

7.182.154.648,00

02.01 Urusan Wajib

Bukan Pelayanan

Dasar -

Ketenagakerjaan

2.203.704.850,00

2.956.983.659,00

5.160.688.509,00

2.01.01

DinasTenaga Kerja

2.203.704.850,00

2.956.983.659,00

5.160.688.509,00

02.03 Urusan Wajib

Bukan Pelayanan

Dasar - Pangan

1.620.576.072,00

3.245.479.339,00

4.866.055.411,00

2.03.01

Dinas Ketahanan

Pangan

1.620.576.072,00

3.245.479.339,00

4.866.055.411,00

02.05 Urusan Wajib

Bukan Pelayann

Dasar -

Lingkungan Hidup

6.127.189.306,00

4.912.722.049,00

11.039.911.355,00

2.05.01

Dinas Lingkungan

Hidup

6.127.189.306,00

4.912.722.049,00

11.039.911.355,00

02.06

Urusan Wajib

Bukan Pelayanan

Dasar -

Administrasi

Kependudukan

dan Capil

2.696.276.193,00

3.043.336.138,00

5.739.612.331,00

2.06.01

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

2.696.276.193,00

3.043.336.138,00

5.739.612.331,00

02.07

Urusan Wajib

Bukan Pelayanan

Dasar -

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

3.231.701.627,00

3.080.339.102,00

6.312.040.729,00

2.07.01

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

3.231.701.627,00

3.080.339.102,00

6.312.040.729,00

02.08

Urusan Wajib

Bukan Pelayanan

Dasar -

Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga

Berencana

8.518.674.796,00

5.068.340.020,00

13.587.014.816,00

2.08.01

Dinas Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan

8.518.674.796,00

5.068.340.020,00

13.587.014.816,00


Perlindungan Anak

02.09

Urusan Wajib

Bukan Pelayanan

Dasar -

Perhubungan

4.414.103.621,00

7.043.628.586,00

11.457.732.207,00

2.09.01

Dinas Perhubungan

4.414.103.621,00

7.043.628.586,00

11.457.732.207,00

02.10 Urusan Wajib

Bukan Pelayanan

Dasar -

Komunikasi dan

Informatika

2.770.815.771,00

5.745.070.679,00

8.515.886.450,00

2.10.01 Dinas Komunikasi

dan Informatika

2.770.815.771,00

5.745.070.679,00

8.515.886.450,00

02.12 Urusan Wajib

Bukan Pelayanan

Dasar -

Penanaman Modal

2.009.241.364,00

2.057.711.227,00

4.066.952.591,00

2.12.01

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

2.009.241.364,00

2.057.711.227,00

4.066.952.591,00

02.18

Urusan Wajib

Bukan Pelayanan

Dasar -Kearsipan

2.470.885.818,00

1.555.855.710,00

4.026.741.528,00

2.18.01

Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan

2.470.885.818,00

1.555.855.710,00

4.026.741.528,00

03.02

Urusan Pilihan -

Pariwisata

6.427.436.369,00

12.404.205.562,00

18.831.641.931,00

3.02.01

Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan

6.427.436.369,00

12.404.205.562,00

18.831.641.931,00

03.03

Urusan Pilihan -

Pertanian

14.120.921.256,00

18.698.146.442,00

32.819.067.698,00

3.03.01

Dinas Pertanian

dan Perikanan

14.120.921.256,00

18.698.146.442,00

32.819.067.698,00

03.07

Urusab Pilihan -

Industri

8.611.827.302,00

12.414.241.697,00

21.026.068.999,00

3.07.01

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi, Usaha

Kecil dan

Menengah

8.611.827.302,00

12.414.241.697,00

21.026.068.999,00

04.01

Urusan

Pemerintahan

Fungsi Penunjang

_ Administrasi

Pemerintahan

27.122.241.625,00

36.629.844.306,00

63.752.085.931,00

4.01.01

Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah

11.908.135.059,00

11.908.135.059,00

4.01.02

Kepala Daerah dan

Wakil Kepala

Daerah

625.407.087,00

625.407.087,00

4.01.03

Sekretariat Daerah

11.114.167.550,00

20.043.966.104,00

31.158.133.654,00

4.01.04

Sekretariat DPRD

3.474.531.929,00

16.585.878.202,00

20.060.410.131,00

04.02 Urusan

Pemerintahan

Fungsi Penunjang

3.632.524.148,00

2.877.323.754,00

6.509.847.902,00


- Pengawasan

4.02.01 Inspektorat

3.632.524.148,00

2.877.323.754,00

6.509.847.902,00

04.03 Urusan

Pemerintahan

Fungsi Penunjang

- Perencanaan

3.283.589.932,00

5.161.854.907,00

8.445.444.839,00

4.03.01 Badan

Perencanaan,

Penelitian dan

Pengembangan

3.283.589.932,00

5.161.854.907,00

8.445.444.839,00

04.04 Urusan

Pemerintahan

Fungsi Penunjang

- Keuangan

388.001.479.791,00

39.283.661.474,00

427.285.141.265,00

4.04.05 Badan Pengelolaan

Pendapatan,

Keuangan dan Aset

Daerah

388.001.479.791,00

39.283.661.474,00

427.285.141.265,00

04.05 Urusan

Pemerintahan

Fungsi Penunjang

- Kepegawaian

2.776.048.390,00

4.286.176.841,00

7.062.225.231,00

4.05.06 Badan

Kepegawaian

Daerah

2.776.048.390,00

4.286.176.841,00

7.062.225.231,00

04.06

Urusan

Pemerintahan

Fungsi Penunjang

- Kewilayahan

39.413.195.958,00

13.843.787.894,00

53.256.983.852,00

4.06.01 Kecamatan

Banjarnegara

7.556.107.145,00

3.359.837.272,00

10.915.944.417,00

4.06.02 Kecamatan Bawang 1.554.292.935,00 474.606.558,00 2.028.899.493,00

4.06.03 Kecamatan

Madukara

2.940.054.056,00

954.625.206,00

3.894.679.262,00

4.06.04 Kecamatan Sigaluh 1.935.082.854,00 749.651.971,00 2.684.734.825,00

4.06.05 Kecamatan

Purworejo/Klampok

1.584.943.313,00

453.471.420,00

2.038.414.733,00

4.06.06 Kecamatan

Susukan

1.798.362.239,00

697.726.000,00

2.496.088.239,00

4.06.07 Kecamatan

Mandiraja

1.860.082.040,00

504.285.493,00

2.364.367.533,00

4.06.08 Kecamatan

Purwanegara

1.713.131.693,00

497.249.889,00

2.210.381.582,00

4.06.09 Kecamatan

Wanadadi

1.748.587.159,00

509.216.405,00

2.257.803.564,00

4.06.10 Kecamatan

Banjarmangu

1.852.068.621,00

605.580.644,00

2.457.649.265,00

4.06.11 Kecamatan Rakit 1.802.879.519,00 466.401.194,00 2.269.280.713,00

4.06.12 Kecamatan

Punggelan

2.048.079.316,00

657.712.004,00

2.705.791.320,00

4.06.13 Kecamatan

Karangkobar

1.446.654.222,00

472.597.269,00

1.919.251.491,00

4.06.14 Kecamatan

Wanayasa

1.441.073.098,00

500.740.365,00

1.941.813.463,00

4.06.15 Kecamatan

Kalibening

1.283.165.893,00

467.043.650,00

1.750.209.543,00


4.06.16 Kecamatan Batur

1.307.166.318,00

611.322.940,00

1.918.489.258,00

4.06.17 Kecamatan

Pagentan

1.559.047.272,00

452.465.995,00

2.011.513.267,00

4.06.18 Kecamatan

Pejawaran

1.472.414.469,00

495.953.608,00

1.968.368.077,00

4.06.19 Kecamatan

Pagedongan

1.289.468.521,00

475.667.321,00

1.765.135.842,00

4.06.20 Kecamatan

Pandanarum

1.220.535.275,00

437.632.690,00

1.658.167.965,00

TOTAL 1.191.749.031.903,00 987.074.311.002,00 2.178.823.342.905,00



Beberapa permasalahan yang menjadi kendala

pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran antara lain:

1. Penyusunan RKA-OPD dan DPA-OPD disebagian besar

OPD belum dapat dilaksanakan secara tepat waktu

sehingga tim anggaran tidak dapat melaksanakan fungsi

kontrol dan verifikasi data yang berakibat sering

terjadinya kesalahan pada kode rekening belanja.

2. Penentuan kode rekening belanja yang tidak tepat

berakibat pada lambatnya proses pencairan dana, karena

untuk pencairan dana harus diadakan pergeseran kode

rekening apabila memenuhi persyaratan pergeseran

rekening, apabila tidak memenuhi persyaratan maka

harus menunggu pada proses perubahan APBD.

3. Penyusunan anggaran kas yang dijadikan dasar penarikan

dana dan disusun berdasarkan prediksi yang tidak valid

sehingga berakibat terlambatnya pencairan dana karena

untuk mengajukan pencairan dana terlebih dahulu harus

mengajukan pergeseran anggaran kas.

4. Sebagian besar OPD belum dapat menyelesaikan

kewajibannya dalam membuat laporan

pertanggungjawaban baik atas penggunaan uang

persediaan maupun penggunaan tambahan uang

persediaan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, hal ini berakibat pada terlambatnya proses

pencairan dana.

Sedangkan untuk menyelesaikan berbagai

permasalahan diharapkan Kepala OPD selaku pengguna

anggaran agar selalu melakukan pembinaan secara

internal baik rutin maupun berkala kepada pengelola

kegiatan (PPTK dan Pembantu PPTK) sehingga proses

perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana

tidak mengalami keterlambatan.


Dengan ini juga akan informasikan secara ringkas program,

kegiatan dan hasil kinerja tiap urusan di Kabupaten

Banjarnegara tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang terdiri dari 6 urusan

yakni:

Pertama, Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu Urusan Wajib Pelayanan

Dasar yang mendapatkan perhatian cukup besar dalam

kebijakan pembangunan. Selain amanah konstitusi,

sebagaimana diujudkan dalam penganggaran maksimal,

pendidikan memiliki peran penting dan strategis dalam

meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Untuk mencapai hal tersebut diatas, dalam APBD 2017

telah dialokasikan pada Belanja Langsung sebesar Rp

197.466.234.000,00 guna melaksanakan rancangan program

utama dan kegiatan dalam RKPD tahun 2017 maupun program

pendukung di Bidang pendidikan sebagai berikut :

1. Program Utama sebesar Rp. 185.781.044.000,00 atau

sebesar 94,08 % dari belanja langsung sebagai berikut :

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

b. Program Wajar Dikdas 9 Tahun,

c. Program Pendidikan Menengah,

d. Proram Pendidikan Non Formal,

e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan, serta

f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

g. Program Penyelenggaraan BOS

2. Program Pendukung sebesar Rp. 10.549.190.000,00 atau

sebesar 5,34% dari belanja langsung yang terdiri dari :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Program PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan,

Capaian Kinerja dan Keuangan

d. Program Kesehatan Masyarakat

e. Program Penataan, Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan

dan Pemanfaatan Tanah

Pada Jenjang Pendidikan Usia Dini, kami menyadari masa

usia anak pada rentang 0-6 tahun merupakan periode emas

(golden age) bagi perkembangan anak untuk memperoleh bekal

pendidikan yang berkalitas. Untuk itu Kegiatan=kegiatan pada

Program PAUD didorong agar dapat meningkatkan sarana dan

prasarana pembelajaran, meningkatkan mutu kurikulum dan

http://www.anneahira.com/kesehatan-anak/index.htm


pengajar, serta memberikan ruang kreativitas dan kesempatan

ekspresi bagi anak-anak. Oleh karena itu pada tahun 2017

diselenggarakan berbagai kegiatan, antara lain peningkatan

sarana gedung belajar, rehab ruang kelas, fasilitasi Ajang

Kreativitas Semarak Anak Usia Dini, Lomba PAUD dan lomba

KB/TK Berprestasi, Pembinaan PAUD yang holistik dan

integratif.

Pembangunan Pendidikan Dasar dan Non Formal

diharapkan dapat meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing

keluaran pendidikannya. Beberapa masalah klasik yang masih

dihadapi dunia pendidikan kita adalah kondisi fasilitas

prasarana terutama ruang kelas yang dondisinya belum

kesemuanya baik. Pada Tahun 2017 keseluruhan jumlah ruang

kelas pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs sebanyak 5.412

unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 5,12 % atau 277 ruang

kelas dalam kondisi rusak ringan adapun 4,55 % atau sebanyak

246 ruang kelas dalam kondisi rusak sedang. Rincian lebih

lanjut kondisi Ruang Kelas pada masing-masing jenjang tahun

2017 bagai berikut :

Jenjang SD/MI sejumlah 4.225 unit dengan kondisi baik

3.764 unit, rusak ringan 254 unit, dan rusak sedang/berat 207

unit. Jenjang SMP/MTs sejumlah 1.187 unit dengan kondisi baik

1.125 unit, rusak ringan 23 unit, Rusak sedang/berat 39 unit.

Disamping kondisi ruang tersebut di atas, sarana

prasarana peningkatan mutu sekolah juga masih perlu mendapat

perhatian, seperti gedung perpustakaan, gedung laboratorium,

peralatan laboratorium untuk penelitian, alat praktek/peraga,

ruang Kepala Sekolah/Guru, Ruang tenaga administrasi, rumah

dinas dan lain sebagainya.

Tingkat apresiasi masyarakat terhadap pendidikan

mengalami peningkatan hal ini dapat kita lihat dari capaian

Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2017 yaitu

sebesar 95,52% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun

2016 sebesar 92,10%. Sedangkan angka melanjutkan dari

SMP/MTs ke SMA/SMK/MA tidak dapat kami sajikan karena

jenjang sekolah menengah sudah menjadi kewenangan

Pemerintah Provinsi. Namun demikian, Pemerintah Daerah

masih tetap memberikan perhatian yang serius dalam rangka

memacu peningkatan angka melanjutkan ke jenjang sekolah

menengah yaitu melalui pembangunan unit sekolah baru

terutama SMK di Kecamatan Pagentan.

Permasalahan yang tak kalah penting adalah jumlah tenaga

pendidik (guru) yang memiliki kesenjangan cukup tinggi yaitu


kebutuhan jumlah guru Guru PNS yang belum sebanding dengan

jumlah kelas maupun mata pelajaran. Hal tersebut mendorong

satuan pendidikan tetap berupaya melakukan rekuritmen guru

wiyata bhakti dalam rangka pemenuhan standar pelayanan

minimal pendidikan yang sudah ditetapkan. Dalam kondisi

tersebut, maka baik guru PNS maupun non PNS sama-sama

didorong untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya

agar kualitas pendidikan dapat diperoleh secara maksimal. Posisi

jumlah tenaga pendidik pada 2017 tampak bahwa jumlah guru

PAUD 1.279 pendidik, TK 869 pendidik, SD 4.451 pendidik, dan

SMP 1.839 pendidik.

Program dan kegiatan diatas telah berkontribusi pada

capaian kinerja bidang pendidikan di Kabupaten Banjarnegara,

sebagai berikut:

NO INDIKATOR BIDANG

PENDIDIKAN

TAHUN

2016 TAHUN 2017

Realisasi Target Realisasi

1 APK PAUD 69,85 70,00 67,04

2 Angka Partisipasi Kasar

(APK) SD/MI/Paket A

104,22

100,00 104,59

3 Angka Partisipasi Murni

(APM) SD/MI/Paket A

84,66 -- 92,72


(APK) SMP/MTs/Paket B

97,97 94,00 91,56


(APM) SMP/MTs/Paket B

64,10 -- 69,52


(APK)

SMA/SMK/MA/Paket C

66,10 -- --


(APM)

SMA/SMK/MA/Paket C

40,30 -- --

8 Angka Putus Sekolah

(APS) SD

0,11 0,10 0,12


(APS) SMP

0,38 0,35 0,68


(APS) SMA/SMK

0,55 --

11 Angka Kelulusan (AL) SD 99,99 100,00 100

12 Angka Kelulusan (AL) SMP 100 100,00 100

13 Angka Kelulusan (AL)

SMA/SMK

100 --


14 Angka Melanjutkan (AM)

dari SD/MI ke SMP/MTs

92,10 95,52

15 Angka Melanjutkan (AM)

dari SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA

77,27 78,34 --

16 Guru yang memenuhi

kualifikasi S1/D-IV

TK

SD

SMP

79

92

97

83,02

92,02

98,41

17 Penduduk yang

berusia>15 tahun melek

huruf

90,11 99 99,76

Prestasi siswa dan guru di kabupaten Banjarnegara

diberbagai ajang berhasil meraih banyak prestasi. Dibawah ini

hasil Juara berbagai tingkat pada tahun 2017, antara lain :

a. Kejuaraan Tingkat Nasional

1) Jenjang SD yaitu Cilya Hassya Areta, SDN 2 Kecepit, Kec.

Punggelan, Juara II Lomba Apresiasi Sastra Tingkat

Nasional

2) Jenjang SMP

a) Didi Kamalin, SMP N 2 Satap Sigaluh, Juara 1 Lomba

Cabang Pencak Silat Tanding Putra Yogyakarta 2

Championship.

b) Nur Hasanah, SMP N 2 Satap Sigaluh, Juara 1 Lomba

Cabang Pencak Silat Tanding Putri Yogyakarta 2

Championship.

c) Sandy Nur Huda, SMP N 2 Satap Sigaluh, Juara II

Lomba Cabang Pencak Silat Kelas Tanding Putra

Yogyakarta 2 Championship.

d) Okti Wan Romadhoni, SMPN 2 Satap Sigaluh, Juara II

Lomba Cabang Pencak Silat Kelas Tanding Putri


e) Novita Tri Indah R, SMPN 1 Karangkobar, Juara II



f) Kholifatun Nisaroh, SMPN 1 Karangkobar, Juara II



g) Tunggul Ali Mukti, SMPN 1 Pejawaran, Juara II Lomba

Cabang Pencak Silat Kelas Tanding Putra Yogyakarta 2

Championship.


h) Ma’arif Abi Hilmansyah, SMPN 1 Pejawaran, Juara II



i) Tri Kordianingrum, SMPN 1 Karangkobar, Juara III



j) Rizki Arda Prasetyobudi, SMPN 1 Karangkobar, Juara

III Lomba Cabang Pencak Silat Kelas Tanding Putra


k) Dian Saktiawan, SMPN 1 Karangkobar, Juara III


Yogyakarta 2 Champioship.

l) Saeful Nur Bakti, SMPN 1 Pejawaran, Juara III Lomba


Campionship.

m) Ghozi Kurnia Azmi, SMPN1 Pejawan, Juara III Lomba

Cacang Pencak Silat Putra Yogyakarta 2

Championship.

n) Angga Muadz, SMP N 1 Pejawaran, Juara III Lomba


Championship.

o) Andi, SMPN 1 Pejawaran, Lomba Cabang Pencak Silat

Kelas Tanding Puta Yogyakarta 2 Championship.

p) Miftahul Huda, SMPN 3 Pagedongan, Juara III Lomba

PSHT Cup Jakarta Tahun 2017.

3) Jenjang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

a) Wahyudi, S.Pd.I, SMP N 1 Rakit, Juara I Lomba

Seminar Nasional Guru Pendidikan Dasar

Berprestasi.

b) Subiarto, S.Pd, MM, SDN 1 Banjarmangu, Juara III

LombaPenulisan Artikel Ilmiah di Sekolah Dasar.

4) Penghargaan dari Kementiran Pendidikan dan

Kebudayaan RI sebagai Kabupaten Literasi.

Pembangunan Bidang Kesehatan diarahkan untuk

menyediakan akses pelayanan kesehatan berkualitas yang

bermutu, merata dan terjangkau dan mencapai derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dalam rangka

Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar.

Pada tahun 2017 telah dialokasikan APBD Kabupaten

Banjarnegara sebesar 115.091.356.000,- dengan Realisasi

Keuangan sebesar Rp. 102.483.919.000 (89%) melalui beberapa


program dan kegiatan pembangunan kesehatan, meliputi:

Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi

Masyarakat, Program Promosi Kesehatan Masyarakat, Program

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program

Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Pengadaan

Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas,

Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan program Pengadaan Obat

dan Perbekalan Masyarakat yang menyediakan obat esensial

untuk puskesmas dan jaringannya, Program Pengawasan Obat

dan Makanan, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan,

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak,

Program pengembangan SDM dan data base, dan Program

peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Capaian kinerja pembangunan kesehatan lingkungan pada

tahun 2017 menunjukan hasil yang baik dan meningkat dari

tahun 2016. Angka persentase penduduk yang menggunakan

jamban sehat sebesar 53,5% meningkat apabila dibandingkan

tahun 2016 yang hanya 48,56%.

Penyakit menular HIV/AIDS pada tahun 2017 terus

meluas. Jumlah kasus baru HIV-AIDS Tahun 2017 sebanyak 88

pasien dan yang melakukan pengobatan sebanyak 44 pasien

sehingga persentase yang diobati tahun 2017 sebanyak 50%.

Berdasarkan capaian tersebut maka kinerja untuk indikator

utama ini sebesar 100%. Untuk tahun 2016 penemuan kasus

HIV 34 kasus HIV dan AIDS, hal ini menunjukkan peningkatan

lebih dari dua kali lipatnya. Kegiatan sosialisasi bahaya

HIV/AIDS dilakukan terus didukung oleh penyediaan klinik VCT

di Kabupaten Banjarnegara. VCT mobile di lokasi sasaran

berisiko HIV AIDS sebesar 77,78% (target 2017 sebesar 50%),

sehingga capaian persentase kinerja untuk indikator ini sebesar

155,56%. Kegiatan VCT mobil ini Pada akhir kegiatan dapat

direalisasikan VCT mobile di 6 (enam) tempat karaoke dan Rutan

Sementara upaya guna menekan masalah kematian ibu

dan bayi dilakukan melalui optimalisasi upaya keselamatan ibu

dan anak.Upaya penurunan AKI-AKB di Kabupaten Banjarnegara

merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mencapai

Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah meningkatnya status

kesehatan dan gizi ibu dan anak, yang secara bersama - sama

dan bersinergi dilakukan baik ditingkat pelayanan dasar di

puskesmas maupun pelayanan rujukan di Rumah Sakit di

Kabupaten Banjarnegara. Program kemitraan, diutamakan pada


pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin, dengan

capaian pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin dan

rujukan sebesar 100% baik di PPK I, II dan III

Dalam rangka peningkatan akses dan kualitas pelayanan

kesehatan melalui survei akreditasi baik di tingkat Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat

Rujukan . Pada Tahun 2017 sebanyak 13 UPTD puskesmas

yang terakreditasi sehingga total 23 UPTD puskesmas yang telah

terakreditasi sejak Tahun 2015 sampai dengan 2017,

berdasarkan Roadmap yang telah disusun sebanyak 35 UPTD

Puskesmas telah terakreditasi di tahun 2018. Jumlah Kecamatan

yang telah memiliki minimal 1 UPT Puskesmas Terakreditasi

sebanyak 17 kecamatan dari 20 kecamatan (85%).

Pada tahun 2017, Bidang kesehatan di Kabupaten

Banjarnegara mendapat prestasi yang sangat membanggakan

yakni:

1. Juara I Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kategori

Kesehatan masyarakat

2. Terbaik I Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Nasional

Kategori Perawat

3. Juara I Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Kategori

Kesehatan Lingkungan

4. Peringkat II Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi

Kategori Dokter

5. Peringkat III Tenaga Teladan di Tingkat Provinsi Jawa Tengah

Kategori Kefarmasian.

Tabel 4-2 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

No Indikator

Kinerja

Capaian Target

Pengukuran

Kinerja Status

2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

1 angka kematian ibu

120,3/

100.000 KH

137,6/ 100.000 KH

118

/100.000 KH

83,80%

2 angka

kematian bayi

13.17/

1.000 KH

13.36/1.00

0 KH

14,55 per

1000 KH 108,20%

3

Presentase Ibu

Hamil mendapatkan

pelayanan ibu hamil sesuai

standar (SPM)

87,40% 87% 85% 102,30%

4 Presentase penanganan

komplikasi

99,90% 99,80% 100% 99,80%


No Indikator

Kinerja

Capaian Target

Pengukuran

Kinerja Status

2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

maternal

5 Cakupan pelayanan

Nifas

96,43% 97,40% 92% 105,90%

6 Cakupan KB aktif

83,97% 84,60% 80% 105,80%

7

Cakupan

Kunjungan Bayi

97,20% 99% 88% 112,50%

8

Cakupan

kunjungan

neonatus

97% 99% 80% 123,80%

9 Cakupan Kunjungan

Balita

90,10% 85,50% 80% 106,90%

10

Presentase Kunjungan

Kesehatan

Remaja

NA 81,59 70% 116,50%

11

Presentase lansia

mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai standar

NA 13,90% 20% 69,50%

12

Persentase

Deteksi Dini

Bumil Resti oleh NAlkes

24% 24% 20% 120%

13

Persentase

kelas ibu di seluruh

puskesmas

100% 100% 100% 100%

14

Persentase persalinan di

fasilitas

pelayanan kesehatan (PF)

93% 99% 97% 102,10%

15

Prosentase

Puskesmas yang

melaksanakan program

perencanaan

kehamilan dan pencegahan

komplikasi

100% 100% 100% 100%

16

Prosentase bayi baru lahir


kesehatan

sesuai standar

97% 99% 95% 104,20%


No Indikator

Kinerja

Capaian Target

Pengukuran

Kinerja Status

2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

(SPM)

17

Cakupan Neonatal

Komplikasi yang ditangani

99,40% 98,40% 100% 98,40%

18

Prosentase

Balita mendapatkan

pelayanan kesehatan

sesuai standar

(SPM)

90,10% 85,50% 80% 106,90%

19 Prevalensi Balita Gizi

Buruk

0,05% 0,03% 0,09% 166,00%

20 Presentase Bumil KEK

11,46% 11,97% 21,20% 143,50%

21

Cakupan

desa/

kelurahan dengan

konsumsi garam

beryodium baik

90,85% 90,82% 82,00% 110,70%

22

Prevalensi

balita gizi

kurang

3,54% 3,33% 3,80% 112,30%

23 Cakupan ASI Eksklusif

59,50% 56,30% 55,00% 102,00%

24

Persentase

bayi lahir yang diberi IMD

78,12% 77,37% 50,00% 154,70%

25

Persentase

kecamatan

bebas rawan gizi

100,00% 100,00% 80,00% 125,00%

26

Persentase ibu

hamil KEK yang

mendapat makanan

tambahan (%)

100,00% 100,00% 70,00% 142,00%

27

Persentase

balita kurus mendapat PMT

20,38% 67,21% 85,00% 78,80%

28

Prosentase

Balita Gizi buruk

tertangani

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

29 Presentase

bayi dengan 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


No Indikator

Kinerja

Capaian Target

Pengukuran

Kinerja Status

2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

BBLR yang

ditangani

30

Persentase remaja putri

yang

mendapat Tablet Tambah

Darah (TTD) (%)

NA 73,00% 20,00% 365,00%

31

Cakupan

Balita Gizi Buruk yang

mendapat

perawatan

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

32

Cakupan Desa Siaga Aktif

strata Mandiri (%)

1,70% 2% 2% 100%

33

Presentase

Posyandu Strata

purnama dan

Mandiri

66,58% 66% 66,2% 100%

34

Persentase capaian CNR

(penemuan kasus TB)

90,60% 78,20% 75% 104,27%

35

Persentase

angka kasus

HIV yang diobati

50% 50% 100%

36

angka

keberhasilan pengobatan TB

paru BTA positif

84,20% 87,60% ≥85% 100%

37

Persentase

Orang dengan

TB mendapatkan

pelayanan TB sesuai standar

(SPM)

100% 100% 100% 100%

38

Persentase orang berisiko

terinfeksi HIV

mendapatkan pemeriksaan

HIV sesuai standar (SPM)

NA 13,90% 100% 13,90%

39

proporsi

penderita kusta yang

diobati

100% 100% 100% 100%


No Indikator

Kinerja

Capaian Target

Pengukuran

Kinerja Status

2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

46

Proporsi kasus

pnemoniaa yang ditangani

100% 100% 100% 100%

47

Proporsi Kasus

diare yang

ditangani

100% 100% 100% 100%

48

Proporsi kasus hipertensi di

Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

NA 17,80% < 30% 59,33%

49

Proporsi kasus Diabetes

Melitus di

Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

NA 17,60% < 55% 32%

50

presentase orang dengan

penyakit Hipertensi

yang


kesehatan sesuai

standar: (SPM).

NA 41% 100% 41%

51

presentase

orang dengan

penyakit Diabetes

Millitus yang mendapatkan

pelayanan kesehatan

sesuai standar (SPM).

NA 51% 100% 51%

52

Persentase warga negara

usia 15–59 tahun

mendapatkan skrining

kesehatan sesuai standar

(SPM).

NA 1% 1% 100%

53

presentase

orang dengan gangguan jiwa

berat yang mendapat

Pelayanan kesehatan

NA 100% 100% 100%


No Indikator

Kinerja

Capaian Target

Pengukuran

Kinerja Status

2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

sesuai standar

(SPM).

54

Cakupan rumah yang

memenuhi syarat

Kesehatan

49% 51% 48% 106%

55

Desa / Kelurahan

yang melaksanakan

STBM

2% 2,50% 5% 50%

56

Persentase

penduduk yang

menggunakan jamban sehat

48,56% 53,5 50 102%

57

Persentase

cakupan TTU

yang memenuhi

syarat kesehatan

70% 23,50% 30% 78%

58

Persentase

cakupan tempat

pengolahan

makanan (TPM) yang

memenuhi syarat

kesehatan

43% 11,00% 14% 79%

59

Cakupan Desa/Kelurah

an Universal Child

Immunization

(UCI)

100% 100% 98% (270)

102,04%

60

Acute Flacid Paralysis (AFP)

rate per 100.000

penduduk < 15 tahun

5 kasus 11 kasus 4 kasus (100%)

275%

61

Prosentase bayi yang

memperoleh imunisasi

dasar lengkap sebesar

91,30% 100% (278) 98% (270)

102,04%

64

Cakupan

desa/keluraha

n mengalami

100% 100% 100% 100%


No Indikator

Kinerja

Capaian Target

Pengukuran

Kinerja Status

2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

KLB yang

dilakukan penyelidikan

Epidemilogi kurang dari 24

jam

65

Angka

Penderita Malaria Baru

API <1 per 1.000

penduduk

0,09/100.0

00 penduduk

0,089 per

1.000 penduduk

<1/1.000

pddk 100%

66

IR DBD < 49

per 100.000 penduduk

58,28 Per

100.000 penduduk

4,73 per

100.000 penduduk

< 49 per

100.000 pendudu

k

100%

67

proporsi penderita

malaria yang diobati

100% 100% 100% 100%

68

Angka

Kematian DBD

(%)

13% 0 <1% 100%

69 Persentase rumah tangga

ber-PHBS

73,5% 72% 55% 100%

70

Persentase Pelayanan

Kesehatan

pada Usia Pendidikan

Dasar dan Lanjutan

NA 85,40% 85,00% 100%

71

Cakupan

Pelayanan Kesehatan

Dasar Pasien Masyarakat

Miskin

100% 27,50% <30% 100%

72

Cakupan

Pelayanan Kesehatan

Rujukan Pasien

Masyarakat Miskin

100% 8,30% <10% 100%

73 Persentase Puskesmas

Terakreditasi

13 puskesmas

23 Pusk (65,7 %)

23 Pusk (65,7 %)

100%

74 Persentase RS yang

Terakreditasi

3 RS 3 RS (100

%)

3 RS

(100 %) 100%

75 Nilai Indeks 73,6 74 75 98%


No Indikator

Kinerja

Capaian Target

Pengukuran

Kinerja Status

2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

Kepuasan

Masyarakat

Keterangan

: Sesuai target

: belum sesuai target

: tidak tercapai Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

NO JENIS

YAN

UNIT

KERJA

INDIKATOR

BATAS

WKT

PEN- TARGET

PENCA

PAIAN

2017

CAPAIAN

RATA-

RATA

1 Gawat

Darurat

IGD 1 Kemampuan menangani

life saving anak dan

dewasa

3 tahun 100% 100%

2 Jam buka pelayanan

gawat darurat 24 Jam

1 bulan 24jam 24%

3 Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang

bersertifikat

4 tahun 100% dokter

100%

100%

Perawat

100%

100% Bidan

100%

4 Ketersediaan Tim BSB 1 tahun 1 Tim 1 Tim

5 Kecepatan pelayanan

dokter di IGD (respon

time)

1 tahun <5 mnit 100%

6 Kematian pasien < 24 jam 1 tahun 0,0020‰ 0.0022‰

7 Kepuasan pelanggan 3 tahun >70% 69.75%

8 Ketersediaan pelayanan penunjang ≤ 24jam

1 tahun 100% 100%

9 Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar

uang muka

1 tahun 100% 100%

2 Rawat

Jalan

IRJA 1 Pemberi pelayanan di

Poliklinik spesialis

5 tahun 100% 100%

2 Ketersediaan pelayanan 2 tahun 100% 96%

a. P Anak 100% 100%

b. Penyakit Dalam 100% 100%

c. Obsgyn 100% 100%

d. Bedah 100% 100%

e. Syaraf 92% 88%

f. Mata 100% 78%

g. Kulit dan Kelamin 96% 87%

h. THT 100% 100%

i. Gigi 100% 100%

j. Rehab Medik 100% 100%

k. Psikologi 100% 100%


NO JENIS YAN

UNIT

KERJA

INDIKATOR

BATAS

WKT PEN-

TARGET

PENCA

PAIAN 2017

CAPAIAN

RATA-RATA

3 Jam buka pelayanan

(loket pendaftaran dan pemeriksaan dokter)

2 tahun 100% 100%

a. Senin sd Kamis 07.30 s/d 11.30

2 tahun 100% 100%

b. Jum'at dan Sabtu

07.30 s/d 11.00

2 tahun 100% 100%

c. Pemeriksaan dokter

09.00 s/d selesai di PK

2 tahun 100% 100%

4 Waktu tunggu di rawat

jalan

1 tahun 30 menit 40 mnt

5 Kepuasan pelanggan 3 tahun 80% 67.76%

6 a. Penegakan diagnosa TB

dengan pemriksaan

mikroskopik

3 tahun 90% 100%

b. Terlaksananya kegiatan

pencatatan dan

pelaporannTB

70% 100%

3 Rawat

Inap

IRNA 1 Pemberi pelayanan rawat

inap (ketersediaan dr.spesialis, perawat)

1 tahun 100% 100%

Dokter spesialis 100% 100%

Tenaga minimal D3 100% 100%

2 Dokter penanggung jawab

pasien rawat inap (DPJP)

1 tahun 100% 100%

3 Ketersediaan pelayanan

rawat inap

1 tahun 100% 100%

a. P Anak 100% 100%

b. Penyakit Dalam 100% 100%

c. Obsgyn 100% 100%

d. Bedah 100% 100%

e. Syaraf 100% 100%

f. Mata 100% 100%

g. THT 100% 100%

h. Gigi 100% 100%

i. Rehabilitasi Medik 100% 100%

j. Psikologi 100% 100%

4 Jam visite dokter spesialis

( < jam 12.00 WIB)

1 tahun 100% 100%

5 Kejadian infeksi pasca

operasi (ILO)

5 tahun ≤1,5% 0%

6 Kejadian infeksi

nosokomial (plebitis,

dekubitus)

5 tahun ≤1,5% 0%

7 Tidak adanya kejadian

pasien jatuh yang

berakibat cacat/kematian

5 tahun 100% 100%

8 Kematian > 48 jam 3 tahun 15‰ 10.87

‰

9 Kejadian pulang paksa 3 tahun ≤5% 2.45%

1

0

Kepuasan pelanggan 3 tahun 80 69.75%

1

1

Penegakan diagnosa TB

dengan pemriksaan

mikroskopik

3 tahun ≥60% 69%

1 Terlaksananya kegiatan 3 tahun ≥60% 79%


NO JENIS YAN

UNIT

KERJA

INDIKATOR

BATAS

WKT PEN-

TARGET

PENCA

PAIAN 2017

CAPAIAN

RATA-RATA

2 pencatatan dan

pelaporannTB

4 Bedah

Sentral

IBS 1 Waktu tunggu operasi Bulanan ≤ 2hari ≤ 2hari

2 Kejadian kematian di

meja operasi

Bulanan 0% 0%

3 Tidak adanya operasi salah sisi

Bulanan 100% 100%


operasi salah orang

Bulanan 100% 100%


salah tindakan pada

operasi

Bulanan 100% 100%


tertinggalnya benda

asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi

Bulanan 100% 100%

7 Komplikasi anestesi karena overdosis,reaksi

anestesi dan salah

penempatan ET

Bulanan 0% 0%

5 Persalin

an,

perinatologi dan

KB

IRNA (

Ruang

Bersalin,

Perinato

logi,Tera

tai

1 Kejadian kematian ibu

karena persalinan

(perdarahan, pre-eklamsi)

1 tahun 4 tahun

Perdarahan 1 tahun ≤1% 0,03%

Pre Eklamsi 1 tahun ≤30% 0,06%

Sepsis 1 tahun ≤0,2% 0,03%

2 Pemberi pelayanan

persalinan normal

(Sp.OG, Dr. Umum

APN,Bidan D3)

Dokter spesialis 1 tahun 100% 100%

Dokter Umum 5 tahun

Bidan 1 tahun

3 Pemberi pelayanan

persalinan dengan penyulit (Tim PONEK

terlatih)

1 tahun 100% 100%

4 Pemberi pelayanan

persalinan dg tindakan

OP (Sp.OG,)

3 tahun 100% 100%

5 Kemampuan menangani

BBLR (1500-2500 gr)

4 tahun 100% 100%

6 Pertolongan persalinan melalui SC

1 tahun ≤20% 13%

7 Keluarga Berencana

(vasektomi,tubektomi,konseling KB mantap)

KB post partum 1 tahun 100% 25.44%

8 Kepuasan pasien 3 tahun ≥80% 69.75%

6 Rawat Intensif

ICU 1 Rata-rata pasien yang kembali ke ICU dengan

kasus yang sama <72 j

1 tahun ≤3% 0.00%

2 Pemberi pelayanan unit

intensif (Sp.An dan Spes

3 tahun 100% 100.00%


NO JENIS YAN

UNIT

KERJA

INDIKATOR

BATAS

WKT PEN-

TARGET

PENCA

PAIAN 2017

CAPAIAN

RATA-RATA

sesuai kasus)

3 Pemberi pelayanan

keperawatan unit intensif

( DIII dg sertifikat ICU)

100% 56.00%

7 Radiologi

Instalasi Radiolog

i

1 Waktu tunggu hasil pelayanan thoraks foto

Bulanan 3Jam 16.67%

2 Pelaksana ekspertise (Dr. Sp Rad)

Tahunan 100% 100.00%

3 Kejadian kegagalan

pelayanan Rontgent

Bulanan ≤2% 1.49%

4 Kepuasan pelanggan Semestera

n

80% 68.49%

8 Laboratorium

Instalasi Laborat

orium

1 Waktu tunggu pelayanan laboratorium

1 tahun ≤140 mnt 72.40

2 Pelaksana ekspertisi (Sp. PK)

4 tahun 100% 100%

3 Tidak adanya kesalahan pemberian

hasil pemeriksaan

laboratorium

1 tahun 100%

100%

4 Kepuasan pelanggan 3 tahun ≥80% 68.49

%

9 Rehabili

tasi

Medis

Rehabili

tasi

Medis

1 Kejadian DO pasien

terhadap pelayanan

Rebilitasi Medis

1 tahun ≤50 % 6.88%

2 Tidak adanya kesalahan

tindakan rehabilitasi

medis

1 tahun 100%

100%

3 Kepuasan pelanggan. 3 tahun ≥80% 68.49

%

10 Farmasi Instalasi Farmasi

1 Waktu tunggu pelayanan obat jadi

1 tahun ≤30 menit 28.70 mnt

2 Waktu tunggu pelayanan

obat racikan

1 tahun ≤60 menit 57.49

mnt


kesalahan pemberian

obat

1 tahun 100% 99.98

%


%

5 Penulisan resep sesuai

formularium

5 tahun 100% 99.94

%

11 Gizi Instalasi

Gizi

1 Ketepatan waktu

pemberian makanan pada

pasien

1 tahun ≥85% 75.55

%

2 Sisa makanan yang tidak

termakan oleh pasien

4 tahun ≤20% 19.59

%


kesalahan pemberian diet

1 tahun 100% 99.48

%


%


NO JENIS YAN

UNIT

KERJA

INDIKATOR

BATAS

WKT PEN-

TARGET

PENCA

PAIAN 2017

CAPAIAN

RATA-RATA

12 Transfu

si darah

IRNA,

IGD

1 Kebutuhan darah bagi

setiap pelayanan tranfusi

100%

tpnh

100% 100%

2 Kejadian Reaksi tranfusi ≤0,01% 0.01

%

13 Keluarga Miskin

Bidang Pelayan

an

Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang

datang ke RS pada setiap

unit pelayanan ( juml

kunjungan gakin

jamkesmas,dan non

kuota)

1 tahun 100% terlyni

100%

14 Rekam

Medis

Instalasi

Rekam

Medis

1 Kelengkapan pengisian

rekam medis 24 jam

setelah selesai pelayanan

5 tahun 100% 51.663

%

2 Kelengkapan Inform

Consent setelah

mendapatkan informasi

yang jelas

4 tahun 100% 55%

3 Waktu penyediaan

dokumen rekam medis

pelayanan rawat jalan

5 tahun ≤10 menit 13

mnt

4 Waktu penyediaan

dokumen rekam medis

pelayanan rawat inap

1 tahun ≤15 menit belum

dilaku

kan

penghitungan

5 Kepuasan pelanggan 3 tahun ≥80% 68%

15 Pengelolaan

Limbah

Instalasi Sanitasi

1 Baku mutu limbah cair : 3 tahun 100% 69%

BOD ( <30 mg/l) 17%

COD ( <80 mg/l) 15%

TSS (<30 mg/l) 17%

Ph (6-9) 21%

5 Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan

aturan

2 tahun 100% 91%

16 Adminis

trasi

Manaje

men

Bagian

Tata

Usaha

1 Tindak lanjut

penyelesaian hasil

pertemuan tingkat Direksi

(4 hari)

1 tahun 100% 80%

2 Ketepatan waktu

pengusulan kenaikan

pangkat

1 tahun 100% 100%

3 Ketepatan waktu

pengusulan kenaikan gaji berkala

1 tahun 100% 99.62

%

Instalasi Diklat

4 Karyawan yang mendapatkan pelatihan

minimal 20 jam/tahun

1 tahun ≥60% 68%

Penguru

s

Barang

5 Kecepatan waktu

menanggapi permintaan

barang yang sudah tersedia max 15 mnt

1 tahun ≥80% 80%


NO JENIS YAN

UNIT

KERJA

INDIKATOR

BATAS

WKT PEN-

TARGET

PENCA

PAIAN 2017

CAPAIAN

RATA-RATA

Keuanga

n

6 Cost Recovery ( > 40 %) 1 tahun ≥40% 108%

7 Ketepatan waktu

penyusunan laporan

keuangan

1 bulan 100% 100%

8 Ketepatan waktu

pemberian informasi

tentang tagihan pasien

ranap

1 tahun ≤2 jam < 1

jam

9 Ketepatan waktu

pembagian jasa

pelayanan (< tanggal 20 )

2 tahun 100% 100%

17 Ambula

nce

Bagian

Tata Usaha

1 Jam pelayanan

ambulance (transportasi ,jenazah)

1 tahun 24 jam 100%

2 Kecepatan waktu

pemberian pelayanan ambulance dalam kota

1 tahun ≤2 jam 95%

19 Pemelih

araan

sarpras

Elmed 1 Kecepatan waktu

menanggapi kerusakan

alat (15 menit)

2 tahun ≥80% 97%

2 Ketepatan waktu

pemeliharaan alat.

5 tahun 100% 92%

3 Peralatan Laboratorium

yang terkalibrasi sesuai

ketentuan

5 tahun ≥80% 100%

20 Laundry Instalasi

Sanitasi

1 Tidak ada kejadian linen

yang hilang.

3 tahun 100% 100%

2 Ketepatan waktu

penyediaan linen bersih

(maksimal 30 menit)

3 tahun 100% 100%

21 Pencega

han dan pengend

alian

infeksi

Panitia

INOS

1 Ada panitia PPI yang

terlatih

3 tahun 75% 100%

2 Tersedia APD di setiap

Instalasi/ ruang

3 tahun 60% 85%

3 kelancaran kegiatan

surveilance infeksi

nosokomial

3 tahun 75% 90%

9

8

Keterangan :

: Tidak sesuai target

Permasalahan dan Solusi

NO UNIT

KERJA INDIKATOR TARGET

PENCAPA

IAN 2017 ANALSIS DAN RTL

RATA-

RATA


NO UNIT


PENCAPA


RATA-

RATA

1 IGD 1 Kematian

pasien < 24

jam

0,0020

‰

0.0022‰ Angka kematian melebihi

target, sebagian besar

dikarenakan pasien yang

datang sudah meninggal atau

pasien datang sudah kritiss

2 Kepuasan

pelanggan

>70% 69.75% - target hal ini disebabkan

beberapa pasien BPJS

yang datang di IGD, biaya tidak tercover oleh BPJS

karena secara indikasi

medis tidak termasuk

kasus kegawat daruratan

sehingga cukup dilayani

di PPK I - perlu adanya sosialisasi

kepada peserta BPJS

tentang penyakit yang

ditanggung BPJS

2 IRJA 3 Ketersediaan

pelayanan

100% 96% Dokter Spesialis tertentu

hanya ada 1 dokter, akan

menjadi kosong di Poli klinik

manakala ada kegiatan lain atau pelayanan lain di OK,

DL dsb, sehingga

ketersediaan pelayanan

menjadi tidak 100% ,

sebetulnya bukan suatu

masalah akan tetapi dikarenakan hanya ada 1

dokter spesialis dimana

sesuai ketentuan sudah

memenuhi standar .

4 Waktu tunggu

di rawat jalan

30

menit

40 mnt waktu tunggu sedikit agak

lama dikarenakan satu

dokter harus melayanani RI

dan RJ sehingga , ada kasus2 tertentu yang harus

dilakukan supervisi segera

sehingga waktu untuk di

Poliklinik dilaksanakan

setelah melakukan supervisi

terlebih dahulu di RI, atau juga harus

melakukan operasi terlebih

dahulu

5 Kepuasan

pelanggan

80% 67.76% Kepuasan pasien masih

dibawah standar hal ini

disebabkan pasien BPJS

tidak bisa melakukan

pemeriksaan penunjang

secara lengkap (LAB, Radiologi) apabila pasien

menghendaki pemeriksaan

secara lengkap pasien

dikenai iur biaya, hal ini

disebabkan karena pemeriksaan untuk rawat

jalan dibatasi oleh BPJS.

3 IRNA 6 Kepuasan pelanggan

69.75% - belum mencapai target disebabkan informasi

persyaratan pelayanan

kurang, dan biaya

pelayanan yang dianggap

belum wajar

- RTL : Sosilaisasi tentang persyaratan pelayanan


NO UNIT


PENCAPA


RATA-

RATA

dan sosialisasi tentang

tarif.

5 IRNA ( Ruang

Bersalin

,

Perinato

logi,Teratai

7 Keluarga Berencana

(vasektomi,tub

ektomi,konseli

ng KB

mantap)

- KB post

partum

100%

25.44%

Masih usia produktif

sehingga pasien belum mau

KB

- Sosialisasi tentang KB

5 ICU 8 Pemberi

pelayanan

keperawatan

unit intensif ( DIII dg

sertifikat ICU)

100% 56.00% - Belum semua perawat

ICU memiliki sertifikat

ICU

- Mengusulkan ke Bagian Diklat untuk

mengirimkan pelatihan bagi perawat ICU

6 Instalasi

Radiologi

9 Kepuasan

pelanggan

80% 68.49% - Belum mencapai target

disebabkan pelayanan belum standar, pasien

merasa belum mendapat

keadilan dalam

pelayanan.- Masih adanya petugas yang kurang ramah, cepat dan tanggap terhadap keluhan pasien

- RTL : kepatuhan dan ketaatan petugas

terhadap SPO

ditingkatkan,

memberikan pelayanan

tanpa memandang status

sosial

7 Instalasi

Laborat

orium

10 Kepuasan

pelanggan

≥80% 68.49% - Belum mencapai target

disebabkan pelayanan

belum standar, pasien merasa belum mendapat

keadilan dalam

pelayanan.

- RTL : kepatuhan dan

ketaatan petugas terhadap SPO

ditingkatkan,



sosial

8 Rehabili

tasi

Medis

11 Kepuasan

pelanggan.

≥80% 68.49% - Belum mencapai target

disebabkan pelayanan

belum standar, pasien

merasa belum mendapat keadilan dalam

pelayanan.

- RTL : kepatuhan dan

ketaatan petugas

terhadap SPO ditingkatkan,



sosial

9 Instalasi

Farmasi

12 Tidak adanya

kejadian

kesalahan

pemberian

obat

100%

99.98% - Masih ada kekeliruan

pemberian obat

dikarenakan tulisan

dokter kurang jelas,

petugas farmasi kurang teliti dan adanya

penumpukan resep pada

jam2 tertentu

13 Kepuasan

pelanggan

≥80%

68.49% - Kepuasan pelanggan

masih dibawah stadart


NO UNIT


PENCAPA


RATA-

RATA

karena waktu tunggu

obat masih lama pada

waktu-waktu tertentu hal

ini disebabkan mulai

pemeriksaan dokter

dilaksanakan secara bersama-sama sehingga

terjadi penumpukan

resep di farmasi.

- RTL : ada kebijakan dari

manajemen tentang jadwal mulai

pemeriksaan dokter.

14 Penulisan

resep sesuai

formularium

100% 99.94% - Masih ada resep di luar

formularium obat

terutama untuk beberapa

pasien rujuk balik dari

PPK III dan pasien tidak

mau diganti dengan merk lain

10 Instalasi

Gizi

15 Ketepatan

waktu

pemberian

makanan

pada pasien

≥85% 75.55% - Waktu untuk

mempersipkan makanan

khsusnya pagi sangat

pendek, jadwal dinas

pagi jam 6 sedangkan

pemberian makanan jam 7 sehingga terjadi

keterlambatan.

- Evaluasi terhadap jam

dinas khususnya

instalasi Gizi

16 Tidak adanya

kejadian

kesalahan pemberian

diet

100% 99.48% - Masih ada kejadian

kesalahan pemberian

diet karena disebabkan kurang adanya

koordinasi antara

perawat dengan petugas

gizi

- RTL : kepatuhan petugas

terhadap SPO utuk ditingkatkan

17 Kepuasan pelanggan

≥80% 68.49% - Masih adanya petugas yang kurang ramah, dan

senyum pada saat

masuk mengantar

makanan ke ruang

pasien.

- RTL : pelatihan custemer exelen secara

berkesinambungan

18 Kelengkapan

Inform

Consent

setelah

mendapatkan

informasi yang jelas

100% 55% - Tingkat kepatuhan

petugas terhadap

pengisian dokumen

belum optimal

- RTL : Sosialisasi SPO

19 Waktu

penyediaan dokumen

rekam medis

pelayanan

rawat jalan

≤10

menit

13 mnt

Beberapa dokumen RM yang

belum kembali ke RM dikarenakan masih tertinggal

di ruang rawat inap atau

dokumen RM masih dalam

proses pengisian oleh DPJP


NO UNIT


PENCAPA


RATA-

RATA

20 Waktu

penyediaan

dokumen

rekam medis

pelayanan

rawat inap

≤15

menit

0

Belum dilakukan

penghitungan

21 Kepuasan

pelanggan

≥80% 68% - Ada beberapa status yang tidak bisa temukan,

sehingga pasien

menunggu lama.

12 Instalasi

Sanitasi

22 Baku mutu

limbah cair :

100% 69% - Baku mutu limbah belum

mencapai target

disebabkan banyak terjadi endapan lumpur,

limbah yang dihasilkan

melebihi kapasitas mesin

IPAL.

- RTL : mengusulkan pengadaan IPAL dengan

kapasitas lebih besar.

23 Pengelolaan

limbah padat

infeksius sesuai dengan

aturan

100% 91% - Pengelolaan limbah medis kerjasama dengan pihak

ketiga, penganmbilan

sampah terkadang

dilaksanan sesuai jadwal

- RTL : dipertegas dalam MoU apabila pihak ketiga

menyalahi/ melanggar ketentuan untuk diberi

sanksi

13 Bagian Tata

Usaha

24 Tindak lanjut penyelesaian

hasil

pertemuan

tingkat

Direksi (4 hari)

100% 80% - Ada beberapa kegiatan yang memerlukan

koordinasi lintas bidang atau lintas unit.

- Kegiatan variatif ada yang

lama ada yang cepat dapat di tindaklanjuti

25 Ketepatan waktu

pengusulan

kenaikan gaji

berkala

100% 99.62% - Pengurusan kenaikan gaji berkala tidak memeuhi

target dikarenakan data

yang bersangkutan belum

ada atau lengkap

- surat pemberitahuan kepada pegawai yang

akan naik gaji berkala

untuk mempersiapkan dokumen

14 Elmed 26 Ketepatan

waktu pemeliharaan

alat.

100% 92% Banyaknya laporan

kerusakan alat insidentil dibandingkan dengan jumlah

alat yang sudah terjadwal

untuk dilakukan

pemeliharaan secara rutin,

sehingga dibutuhkan

evaluasi terhadap penyusunan jadwal

pemeliharaan alat.


INDIKATOR KINERJA KUNCI

NO IKK/IKU RSUD

TAHU

N 2016

TAHUN 2017 TREN

D TREN

D

Data Awal

Target Realisas

i ANGK

A MUTU

1 2 3 4 5 6 5

1 Tigkatan Akreditasi RSUD Hj. Anna Lasmanah

Utama Paripurna

Paripurna

↑ ↑

2

Indikator Rawat Inap

1). BOR ( Bed occupancy rate/Tingkat pemanfaatan

tempat tidur)

71,6% 60-75% 72,06% ↑ ↑

2). AvLOS (Average length of

stay/Rata-rata lama perawatan pasien

4,3 3-6 hari 3,6 hari ↘ ↑

3). TOI (Turn over interval/Rata-

rata hari tempat tidur tidak digunakan)

1,38 1-3 hari 1,4 hari ↑ ↘

4). BTO (Bed turn

over/Frekuensi pemakaian

tempat tidur)

75,41 50-70

kali

73,08

kali ↘ ↑

5). NDR (Net death rate/ Angka kematian pasien setelah

perawatan 48 jam per 1000 pas

15 ≤15 ‰ 10,87‰ ↘ ↑

6). GDR (Gross ate rate/Angka

keseluruhan per 1000 pasien)

25,6 ≤25‰ 18,24‰ ↘ ↑

3 Kelengkapan jenis pelayanan spesialis

14 jenis

14 jenis 14 Jenis = =

4 Persentase peningkatan kunjungan

15,09%

5% 8,92% ↘ ↘

5 CRR( Cost Recovery

Ratio/Kemampuan pendapatan untuk

membiayai operasional)

103,25

%

100 100,33% ↘ ↘

6 Survey kepuasan

masyarakat

78,28 80 68,47 ↘ =

: Tidak mencapai target ↑ Trend naik dibanding tahun 2016

(nilai dan kualitas mutu )

: Target tercapai ↘ Trend turun dibanding tahun 2016 (nilai dan kualitas mutu)

= Sesuai target 2017/tetap (nilai dan

kualitas mutu)


Ketiga, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada tahun 2017, total alokasi APBD mencapai 436

Milyard Rupiah, dengan anggaran 202 milyard untuk program

peningkatan jalan dan jembatan, 94 milyard untuk program

pembangunan jalan dan jembatan, 20 milyar untuk program

pembangunan talud/bronjong serta 13 milyard untuk program

pemeliharaaan jalan. Dengan anggaran tersebut telah berhasil

memperbaiki jalan di berbagai ruas jalan di wilayah Kabupaten

Banjarnegara, berupa rigid beton sepanjang 7,25 km, Aspal

Hotmix 491,702 km, aspal Lapis Penetraasi (Lapen) 373,76 km,

Konstruksi jalan batu 86,674 km, sedangkan kondisi jalan tanah

masih 4 km. Kemudian pembangunan/rehabilitasi jembatan

sebanyak 15 unit jembatan.

Dengan berbagai upaya pembangunan diatas, indikator

kinerja bidang pekerjaan umum menunjukan bahwa pada tahun

2017 panjang jalan dalam kondisi baik mengalami kenaikan

10,04% dari 542,942 km pada tahun 2016 menjadi 663,465 km

pada tahun 2017. Kenaikan prosentase ini termasuk capaian

yang baik mengingat pada tahun 2017 adanya penambahan

panjang ruas jalan kabupaten dari 922,861 km menjadi 963,386

km. Disamping itu banyaknya kegiatan yang dilaksanakan

dengan menggunakan konstruksi rigid beton, baik untuk

pelebaran jalan maupun rigid beton secara total dimana

konstruksi rigid beton tersebut membutuhkan biaya yang besar

tetapi volume penanganan relatif pendek. Sedangkan untuk jalan

dalam kondisi sedang mengalami penurunan sebesar 6,92%

dikarenakan adanya penanganan jalan kondisi sedang yang

ditangani sehingga menjadi kondisi baik. Sedangkan untuk jalan

kondisi rusak ringan mengalami kenaikan prosentase sebesar

1,37% dari 129,25 km di tahun 2016 menjadi 148,15 km di

tahun 2017. Hal ini dikarenakan adanya jalan kondisi rusak

berat yang ditangani ditambahn adanya kerusakan yang dialami

dari jalan kondisi sedang menjadi menjadi rusak ringan yang

belum bisa tertangani. Sedangkan kondisi rusak berat

mengalami penurunan sebesar 10,10% dari panjang 134,66 km

tinggal menyisakan 97,35 km. Kondisi jalan yang baik (dalam arti

bisa dilalui pengendara dengan kecepatan > 40 km/jam) pada

tahun 2017 tercatat mencapai 68,87% atau jauh lebih baik

dibandingkan tahun 2016 yang hanya 58,83 %.

Hal tersebut menggambarkan bahwa pencapaian indikator

dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, khususnya

jalan perlu mendapat apresiasi yang positif. Pada tahun 2017,


capaian panjang jalan kabupaten Banjarnegara dalam kondisi

baik sudah mencapai target yakni 68,87% dari yang ditargetkan

sebesar 68,2% dari target RKPD Tahun 2017. Hal tersebut

mempunyai arti bahwa realisasi capaiannya 100,98%. Sehingga

apabila diakumulasikan menggunakan kondisi jalan dengan

kriteria baru maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2017,

jalan Kabupaten Banjarnegara dengan kondisi mantap (baik dan

sedang) telah mencapai 75% dan kondisi belum mantap (rusak

ringan dan rusak berat) tinggal 25%.

Namun demikian, pembangunan jalan dan pelebaran ruas

jalan tahun 2017 juga terdapat kendala yakni ada satu kegiatan

yang mengalami putus kontrak yakni peningkatan jalan ruas

jalan Watubelah-Pesangkalan-Sadang kecamatan Pagedongan

dengan progress fisik 79,35% dengan nilai kontrak 4,48 milyar.

Selain itu juga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat

dilaksanakan dikarenakan gagal lelang dan juga kendala

pembebasan lahan yang belum terselesaikan sehingga fisik

pekerjaan tidak bisa dilaksanakan.

Pembangunan jalan untuk memperluas kota Banjarnegara

ke arah utara serta mempercepat akses dan pertumbuhan

ekonomi wilayah utara-selatan Sungai Serayu terus

dikembangkan. Pada tahun 2017 melanjutkan kegiatan

pembangunan jalan yang menghubungkan wilayah Pucang –

Jenggawur.

Selain itu Kabupaten Banjarnegara juga mempersiapkan

prasarana jalan untuk menghadapi pembangunan Bandar udara

di Wirasaba Kecamatan Bukateja Purbalingga dengan

peningkatkan jalan ruas jalan wanadadi-Rakit-Batas Purbalingga

dengan konstruksi rigid Beton.

Bidang bangunan gedung pada tahun 2017 melaksanakan

program pembangunan gedung inspektorat, Kuliner

Banjarnegara, Gedung BPPKAD, Rehabilitasi Masjid An Nur dan

Masjid Al Fitrah, membangun rumah dinas kecamatan

karangkobar, dan pembangunan Kantor Kecamatan

Banjarnegara untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat. Sedangkan sebagai gerbang penanda memasuki

Kabupaten Banjarnegara dibangun tugu Batas di desa Piasa

Wetan kecamatan Susukan berbatasan dengan Kabupaten

Banyumas.

Untuk Bidang Pengelolaan Sumber daya Air luas areal

irigasi yang ada di Kabupaten Banjarnegara mencapai 544.367

Ha. Selanjutnya, pada tahun 2017 pembangunan sektor bidang

sumber daya air telah dilakukan dengan pemeliharaan,


pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi,

pengaman tebing sungai dan bendung. Dengan upaya itu, pada

tahun 2017 rasio jaringan irigasi mencapai 15,28% dari yang

ditargetkan 12,26%. Ini berarti target RKPD tahun 2017 realisasi

capaiannya sebesar 124,63%. Pada saat yang sama,

perkembangan kondisi jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi

baik pada tahun 2017 tercatat 338.868 Ha (62,25%). Capaian

Indikator jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik dari

target dalam RKPD 2017 sebesar 14.507 M2 telah terealisasi

sebesar 15.144 atau realisasi capaiannya sebesar 104,39%.

Kondisi infrastruktur irigasi yang baik akan membantu

peningkatan produksi pertanian secara luas dan ketahanan

pangan.

Program pembangunan tata ruang tahun 2017 diarahkan

untuk memperoleh perencanaan tata ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang. Pelaksanaan program tahun ini difokuskan

pada kegiatan Kajian Review RTRW, Pembangunan Sistem

Informasi Geografis dan Evaluasi Pemanfaatan ruang. Selaian itu

juga kegiatan sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan

ruang kepada kasi tramtib 20 kecamatan di Kabupaten

Banjarnegara dan optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang.

Pembangunan yang berlanjut memerlukan penataan ruang yang

terarah dan produktif. Pada tahun 2017 hasil indikator

tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR)

wilayah Kabupaten beserta rencana rincian melalui peta analog

dan peta digital pada tahun telah mencapai target yakni 100%.

Sedangkan indikator tersedianya luasan RTH publik

sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan baru

tercapai 17,16% atau realisasi capainnya sebesar 85,80%.


Tabel 3.4.

Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 dan Tahun 2017

Indikator Satuan

Capaian Target

Tahun 2017

Realisasi

capaian (%)

Pol Status 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Panjang jalan kabupaten

dalam kondisi baik

% 58,83 68,87 68,2 100,98 Maks

Rasio jaringan

irigasi % 15,58 15,28 12,26 124,63 Maks

Jaringan irigasi

Kabupaten dalam kondisi

baik

M2 15.154 15.144 14.507 104,39 Maks

Tersedianya informasi

mengenai rencana tata

ruang (RTR) wilayah

Kabupaten beserta rencana

rincian melalui peta analog dan peta digital

% 100 100 100 100,00 Maks

Tersedianya luasan (RTH)

publik sebesar 20% dari luas

wilayah kota/ kawasan perkotaan

% 17,16 17,16 20 85,80 Maks

Keterangan

: Sesuai target

: belum sesuai target : tidak tercapai


Keempat, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

Bidang Perumahan sesuai RKPD 2017 memberi arah

pembangunan perumahan melalui program untuk peningkatan

rumah tangga pengguna air bersih, rasio rumah tidak layak huni

dan berkurangnya luasan pemukiman kumuh di Kawasan

perkotaan.

Pada tahun 2017 di Kabupaten Banjarnegara terdapat

235.380 bangunan rumah tempat tinggal atau ada penambahan

jumlah bangunan rumah tempat tinggal sebanyak 5.001 atau

sebanyak 2,17% dari tahun 2016 yang hanya berjumlah

230.379. Kecamatan Punggelan menjadi yang terbanyak dengan

jumlah 18.793 Bangunan Rumah Tempat Tinggal, disusul

Kecamatan Purwanegara dengan 18.591 bangunan rumah

tempat tinggal. Sedangkan Kecamatan Pandanarum menjadi

yang tersedikit dengan 6.515 bangunan rumah tempat tinggal.

Pada tahun 2017 Jumlah Bangunan Rumah Tempat Tinggal

Layak Huni di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 190.342 atau

mengalami peningkatan sebanyak 9.629 rumah tinggal layak

huni dari tahun 2016 yang hanya berjumlah 180.713 rumah

tinggal layak huni. Sedangkan jumlah Bangunan Rumah Tinggal

Tidak Layak Huni pada tahun 2017 hanya berjumlah 45.038

atau mengalami penurunan sebanyak 4.628 rumah tinggal tidak

layak huni dari tahun 2016 yang sejumlah 49.666 rumah tinggal

tidak layak huni.

Pada tahun 2017, kecamatan dengan jumlah rumah tinggal

tidak layak huni terbesar ada di Kecamatan Wanayasa dengan

jumlah mencapai 5.574 rumah tidak layak huni, disusul

kecamatan Pejawaran dengan jumlah mencapai 5.233 rumah

tidak layak huni dan Kecamatan Punggelan dengan jumlah 4.097

rumah tidak layak huni. Sedangkan kecamatan dengan jumlah

rumah tinggal tidak layak huni terkecil adalah Kecamatan

Sigaluh sebanyak 554 rumah tidak layak huni, disusul

kecamatan Banjarnegara dengan jumlah 680 rumah tidak layak

huni dan kecamatan Bawang dengan jumlah 721 rumah tidak

layak huni.

Dapat disimpulkan bahwa jumlah bangunan rumah tempat

tinggal layak huni pada tahun 2017 meningkat dibandingkan

tahun 2016 dikarenakan adanya dana yang alokasinya untuk

penanganan RTLH sehingga secara otomatis bangunan Rumah

tidak layak huni pada tahun 2017 menurun.

Capaian indikator rumah tangga pengguna air bersih tahun

2017 sebesar 88,38% dari target 85,00% yang berarti realisasi


capaiannya 103,98%. Sedangkan capaian indikator rasio rumah

tidak layak huni pada tahun 2017 sebesar 86% dari target 51%

yang berarti realisasi capaiannya 168,63%. Dan untuk capaian

indikator berkurangnya luasan pemukiman kumuh di Kawasan

perkotaan di tahun 2017 mencapai 30 dari target 10% yang

berarti realisasi capainnya 300%.

Tabel 4-4

Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator Satuan Capaian Target

Tahun

2017

Realisasi capaian

(%)


1 2 3 4 5 6 7 8

Rumah tangga pengguna air

bersih

% 88,38 88,38 85,00 103,98 Maks

Rasio rumah

layak huni

% 77,49 86 51,00 168,63 Maks

Berkurangnya luasan pemukiman kumuh di

kawasan perkotaan

% 10 30 10 300,00 Maks

Keterangan : Sesuai target : belum sesuai target : tidak tercapai


Kelima, Urusan Kententraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan kewenangan

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah.

Pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam

negeri ditujukan untuk mencapai sasaran: (1). meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan, (2). menurunnya jumlah korban bencana, (3). meningkatnya kualitas penyelenggaraan

demokrasi; dan (4). meningkatnya pemahaman kebangsaan, ajaran agama, serta norma-norma lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum, capaian kinerja pada urusan ini

sudah cukup baik. Beberapa hal yang harus ditingkatkan adalah layanan pada pemadaman kebakaran yang ditunjukan oleh indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran dan tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran.

Pada Tahun 2017 Urusan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat difokuskan untuk Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga, Ketertiban

dan Keamanan, Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat), Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, Program Penegakan Perda, Program Pendidikan Politik Masyarakat, Program Pencegahan

Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, Program Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat, Mitigasi Bencana Geologi.

Untuk meningkatkan rasa keamanan dan kenyamanan

lingkungan telah dilakukan Operasi Perda K3 telah menjaring

PGOT, penjaja seks komersial (PSK), dan penataan PKL. Kegiatan

lain berupa Operasi rokok Cukai ilegal. Miras, KTP-Elelktronik

dan operasi disiplin bagi karyawan dan PNS Daerah kemudian

Kegiatan Operasi Non Yustisi dilakukan di tempat usaha yang

belum berijin Pengawasan dan berpotensi mengurangi PAD dan

ketertiban.

Selanjutnya, untuk mengurangi korban jiwa dan kerugian

material akibat bencana alam, pemerintah daerah telah

mengembangkan program mitigasi bencana geologi, program

pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam,

program kesiapsiagaan dan program tanggap darurat sebagai


upaya untuk mengurangi kerugian baik jiwa maupun kerugian

material.

Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat berupa Prosentase berkurangnya angka potensi konflik Suku, Agama, Ras (SARA), ideologi dan

Sosial Budaya di masyarakat (data awal 6 konflik di tahun 2016) dengan realisasi di tahun 2017 hanya 5 konflik dari target 5 konflik atau realisasi capaiannya 100%. Indikator Prosentase

meningkatnya jumlah Ormas/LSM yang ber SKT (jumlah Ormas/LSM yang mengajukan SKT/yang melapor) realisasi sebanyak 11 lembaga dari target sebanyak 5 lembaga atau capaian realisasinya 220%. Indikator prosentase berkurangnya

gangguan keamanan dan kenyamanan (data awal 19 kejadian) dengan realisasi 18 kejadian dari target 18 kejadian atau capaian realisasinya 100%. Indikator Prosentase meningkatnya

partisipasi pemilih dalam Pemilukada dengan realisasi tahun 2017 sebesar 70% dari target 77% atau capaian realisasinya 90,90%. Indikator ini belum memenuhi target Nasional 77% dan

capaiannya hanya 70% (dari jumlah pemilih yang hadir 548.019 : Jumlah pemilih yang terdaftar 782.808 orang), tetapi apabila dibandingkan dengan PILBUP Kabupaten Tahun 2011 maka capaian di tahun 2017 meningkat 0,94% dari 69,06% atau (dari

jumlah pemilih yang hadir 514.417 orang : Jumlah pemilih yang terdaftar 744.477 orang). Peningkatan partisipasi ini disebabkan adanya peningkatan pemahaman tentang Politik dan Demokrasi

di masyarakat melalui pendidikan politik yang diprioritaskan untuk pemilih pemula. Selain itu,adanya Bantuan keuangan kepada Partai Politik (9 parpol) yang digunakan untuk

pendidikan politik dan Banjarnegara mencapai 70%, padahal ketentuannya 60% sehingga sangat optimal dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban dan

Perlindungan Masyarakat berupa Penegakan Perda dari yang ditargetkan 17 tercapai 14 atau realisasi capaiannya 82,35%. Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban,

ketentraman, dan keindahan) di Kabupaten Banjarnegara tercapai 100% dari yang ditargetkan 100%. Indikator Cakupan Petugas Linmas tercapai 74,5% dari target sesesar 60 atau realiasasi capainnya sebesar 124%. Indikator Angka Kriminalitas

dari yang ditargetkan sebanyak 280 terealisasi sebanyak 78 kejadian atau capaian realisasinya mencapai 358,97%.

Capaian kinerja indikator pembangunan urusan

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada tahun 2017 berupa Persentase Bencana yang tertangani dengan baik telah tercapai 100% dari target 100%.


Tabel 4.3. Capaian Indikator

Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat


Tahun 2017

Realisasi capaian

(%) Pol Status

2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Penegakan Perda

% 17 14 17 82,35 Maks

Tingkat Penyelesaian

Pelanggaran K3 (ketertiban,

ketentraman, dan keindahan)

di Kabupaten Banjarnegara

% 100 100 100 100 Maks

Cakupan Petugas Linmas

% 60 74,5 60 124 Maks

Angka

kriminalitas

kejadian 280 78 280 358,97. Min

Keterangan : Sesuai target : belum sesuai target

Tabel 4.4. Capaian Indikator Urusan Ketenteraman,

ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Indikator Satuan

Capaian Targe

t Tahu

n 2017

Realisasi

capaian

(%)

Pola Status 2016

2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Bencana

yang tertangani dengan

baik

% 100 100 100 100 Maks

Keterangan

: Sesuai target



Keenam, Urusan Sosial

Pada tahun 2017 total anggaran APBD untuk program

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya,

Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Anak

Terlantar, Program pembinaan para penyandang cacat dan

trauma, Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks

narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) dan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

sebesar 3,2 milyar Rupiah. Pada tahun 2017, telah dilaksanakan

kegiatan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

kepada 505 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pelatihan

keluarga miskin juga disertai dengan pemberian bantuan usaha

ekonomi produktif. Selain itu juga dilaksanakan fasilitasi

manajemen usaha bagi keluarga miskin kepada 39 Kelompok

Usaha Bersama (KUBE). Adapun capaian kinerja Bidang Sosial

yakni PMKS skala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial

untuk pemenuhan kebutuhan dasar tercapai sebesar 90,17 %

dengan realisasi capaian sebesar 112,71 %. Sedangkan capaian

PMKS skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan

sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok

sosial ekonomi sejenis lainnya tercapai sebesar 87,47 % dengan

realisasi capaian 109,34 %. Penanganan PMKS dilaksanakan

melalui program peningkatan kesejahteraan sosial baik melalui

program Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi maupun

Pemerintah Kabupaten.

Tabel 4-6 Capaian Indikator Urusan Sosial

Indikator

Sa

tu

an

Capaian Target

Tahun

2017

Realisas

i capaian

(%)

Pol Sta tus 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase PMKS skala

Kabupaten yang

memperoleh Bantuan sosial untuk pemenuhan

kebutuhan dasar

% 77,49 90,17 80 112,71 Maks

Persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima

program pemberdayaan sosial melalui Kelompok

Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial

ekonomi sejenis lainnya

% 76,93 87,47 80 109,34 Maks

Keterangan : Sesuai target



Sedangkan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang

dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegar pada tahun 2017

terdiri atas:

Kesatu, Urusan Tenaga Kerja,

Pada tahun 2017 pembangunan Bidang Ketenagakerjaan

diarahkan untuk peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga

kerja, peningkatan kesempatan kerja serta perlindungan dan

pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Program Peningkatan

kesempatan kerja dilaksanakan melalui Kegiatan

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja berupa sosialisasi

lowongan kerja dan prosedur kerja yang baik dan benar bagi

800 orang peserta pencari kerja di 20 Desa pada 16 Kecamatan;

Kegiatan Pameran bursa kerja (Job Fair) yang menyediakan

4.500 lowongan kerja. Kegiatan Padat Karya menyerap

penganggur/setengah penganggur sejumlah 264 orang berupa

pembangunan jalan desa di 3 desa yaitu Desa Petir Kecamatan

Purwonegoro, Desa Berta Kecamatan Susukan dan Desa

Pasegeran Kecamatan Pandanarum. Selain itu, evaluasi

terhadap keberadaan 100 perusahaan di Banjarnegara dan

memonitor 180 pekerja anak yang dikembalikan kebangku

sekolah dalam rangka mendukung program Keluarga harapan

juga telah dilakukan. Pencapaian beberapa indikator

ketenagakerjaan antara lain: rasio pencari kerja yang

ditempatkan (3.218 orang) terhadap jumlah pekerja yang

mendaftar (7.373 orang) adalah sebesar 43,65%. Sementara

jumlah pekerja yang telah mengikuti jaminan sosial tenaga kerja

aktif sebanyak 11.809 orang atau 76,09% dari sebanyak 15.519

pekerja/buruh.

Tabel 4-10 Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja

Indikator

Sa

tu an

Capaian Tar get Ta

hun

2017

Realisasi

capaian

(%)


1 2 3 4 5 6 7 8

Pencari kerja

terdaftar yang ditempatkan

% 62,13 43,65 46,93 93,01 Maks

Tingkat pengangguran

terbuka

% 5,05 4,72 4,65 95,35 Min

Besaran pekerja/ buruh yang menjadi

peserta program Jamsostek

% 67,88 76,09 67 113,37 Maks



: tidak tercapai


Kedua, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak,

Pada tahun 2017 dianggarkan Rp. 754.963.000,-

dilaksanakan untuk program keserasian kebijakan peningkatan

kualitas anak dan perempuan, Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak dan Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan perempuan. Pencapaian indikator

bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada

tahun 2017 antara lain angka melek huruf perempuan usia 15

tahun ke atas sebesar 99,81% atau sebanyak 335.231 orang

masih bisa dipertahankan mengingat jumlah penduduk usia

produktif yang semakin meningkat. Sedangkan penanganan

korban kekerasan berbasis gender dan anak (KKBGA) pada

tahun 2017 meningkat sebanyak 98 kasus dengan korban

sebanyak 100 orang dari tahun sebelumnya sebanyak 71 kasus,

untuk itu Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sangat intens

terhadap permasalahan KKBGA dalam hal ini diwujudkan

dengan telah terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu di 20

Kecamatan dan P2TP2A Kabupaten Banjarnegara serta telah

disusunnya Perda Nomor 10 tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan

Berbasis Gender Dan Anak , sehingga masyarakat tidak takut

lagi untuk melaporkan pengaduan KKBGA. Selain itu adanya

peningkatan jumlah OPD yang menyusun anggaran yang

responsif gender yang semula dari 6 OPD menjadi 22 OPD.

Tabel IV-12 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Tahun 2017

Indikator Sa tu

an

Capaian Target Tahun

2017

Rea

lisa si

capai an (%)


Persentase partisipasi

perempuan di lembaga pemerintah

% 2,31 NA 66,37 NA Maks Data

pembanding belum

tersedia

Cakupan perempuan dan anak korban

kekerasan yang

mendapat layanan kesehatan oleh tenaga

kesehatan terlatih di puskesmas mampu

terlaksana KIP/A dan PPT/PKT di Rumah

Sakit

% 100 100 100 100 Maks Sesuai target

(Sangat

Tinggi)


Ketiga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana

Alokasi APBD 2017 sebesar 5,4 milyar yang terbagi dalam

10 program dan 28 kegiatan dengan hasil pelaksanaan kegiatan

antara lain berupa, terlayaninya pelayanan KB Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang (IUD sebanyak 793 akseptor, Implan

sebanyak 308 akseptor, MOW sebanyak 382 akseptor, MOP

sebanyak 50 akseptor), penyediaan sepeda motor trail sebanyak

6 unit, penyediaan honororarium bagi PPKBD sebanyak 278

orang. Sedangkan untuk menggiatkan program KB dan

Pembangunan Berwawasan Kependudukan dilaksanakan upaya

edukasi dan komunikasi yang intensif kepada seluruh lapisan

masyarakat melalui beragam media. Kegiatan faslitasi

kelembagaan kampung KB yang meghasilkan terbentuknya 7

kampung KB, Kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat di 20

Kecamatan serta Kegiatan Peningkatan pemahaman Tokoh

Agama dan Tokoh Masyarakat kepada 320 Tokoh Agama dan

Tokoh Masyarakat. Hasil kinerja yang telah dicapai antara lain

angka prevalensi pelayanan KB sebesar 79,41% bagi peserta KB

aktif yakni sebanyak 169.861 orang (tahun 2016 = 167.120).

Rata-rata jumlah anak per keluarga sebanyak 2,23 orang. Rasio

petugas lapangan KB/penyuluh KB dan wilayah desa atau

kelurahan sebesar 1:6, namun per 1 Januari 2018 seluruh

petugas lapangan KB/penyuluh KB sudah beralih status menjadi

PNS Pusat (BKKBN RI).

Tabel IV-13 Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator

Sa

tu

an

Capaian Target

Tahun

2017

Realisas

icapaian

(%)

Pol Statu

s 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

CakupanPasanganUsiaS

ubur (PUS) yang istrinya di bawahusia 20 tahun

% 3,77 3,63 3,46 95,32 Min Belum

sesuai target

(sangat tinggi)

Cakupan PUS yang

inginber-KB tidakterpenuhi

(unmetneed)

% 7,46 7,02 5 71,23 Min Belum

sesuai

target (sedang)

Jumlah peserta KB aktif Org 167.120 169.861 153.000 111,02 Mak Sesuai

target (Sangat

Tinggi)

Cakupan peserta KB aktif

% 78,93 79,41 74,20 107,02 Mak Sesuai target

(Sangat

Tinggi)


Keempat, Urusan Pertanahan

Berdasarkan hasil kegiatan Sensus Barang Daerah Tahun

2017 termasuk didalamnya terhadap aset tanah diperoleh data

tanah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara keseluruhan adalah

1.315 Bidang. Tanah Pemkab yang bersertifikat sejumlah 388

bidang. Jumlah ini termasuk didalamnya 9 bidang tanah yang

diproses sertifikatnya di tahun 2017. Sehingga tanah Pemkab

yang bersertifikat sampai dengan akhir Tahun 2017 baru

mencapai 29,51%. Adapun hasil kinerja urusan pertanahan pada

Tahun 2017 :

1. 2 bidang untuk perluasan Stadion Pemkab Banjarnegara dg

luas 998 m2 dan 1.440 m.

2. 1 bidang Jalan Jagapati-Pasar Salak luas 413 m2

3. 3 bidang lahan parkir & obyek wisata Giritirta luas 307 m2,

484 m2 dan 1.280 m2.

4. 2 bidang lahan parkir candi arjuna : 720 m2 dan 909 m2

5. Perluasan pasar kota sebelah timur luas 2.375 m2.

Kelima, Urusan Lingkungan Hidup

Prioritas pembangunan pada Tahun 2017 diselenggarakan

oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan alokasi APBD sebesar 5,4

milyard. Hasil Kegiatannya, antara lain : Pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan menghasilkan penyediaan prasarana

dan sarana pengelolaan persampahan, pengembangan teknologi

pengolahan sampah menghasilkan demplot pemilahan sampah

dan TPS, sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah, peningkatan

peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan,

pengadaan alat untuk membuat kompos (Komposter) dan alat

bor biopori, dan pembuatan instalasi pengolah sampah organik

menjadi biogas yang sangat bermanfaat dalam pengurangan

sampah yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

(TPA) sehingga umur TPA menjadi lebih lama.

Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup menghasilkan Pelayanan kepada pemohon izin

lingkungan, pemantauan kualitas air sungai dengan hasil masih

memenuhi baku mutu, pemantauan udara emisi dan ambient,

Penanaman tanaman tahunan di daerah rawan bencana. Semua

hasil ini sangat bermanfaat dalam pengendalian pencemaran air,

udara dan tanah sehingga diharapkan lingkungan hidup di

Kabupaten Banjarnegara dalam kategori baik.

Sedangkan peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup menghasilkan

Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah


(IKPLHD) dan Dokumen Informasi Status Kerusakan Tanah

untuk Produksi Biomassa. Data ini sangat membantu dalam

pengambilan keputusan dalam kegiatan di bidang lingkungan

hidup. Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam yang

dikemas dalam Banjarnegara Hijau seperti penanaman tanaman

turus jalan dan festival jerami.

Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

menghasilkan kajian lingkungan hidup strategis untuk RPJMD

2017-2022 dan penyusunan DED sarana dan prasarana

lingkungan menghasilkan DED pembangunan IPLT. Semua

kegiatan tersebut mendukung tercapainya Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 67.92 dengan kategori cukup.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan lingkungan

hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4-16

Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup


Tahun

2017

Realisasi

capaian

(%)


Persentase

penanganan

sampah

% 71,83 83 85 97,65 Maks

Pencemaran

status mutu

air

% 100 100 100 100 Maks



: tidak tercapai


Keenam, Urusan Administrasi Kependudukan dan

Catatan Sipil

Jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara per 31

Desember 2017 menurut data yang diterbitkan Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara hasil

rekonsiliasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik

Indonesia adalah sejumlah 1.003.984 jiwa, terdiri atas 512.082

jiwa laki-laki dan 491.902 jiwa perempuan (meningkat

dibandingkan tahun 2016 yang hanya 1.001.856 jiwa).

Sedangkan Tingkat kepadatan penduduk tahun 2016 adalah

sebesar 938,55 jiwa per Km² (meningkat dibandingkan tahun

2016 sebesar 936,57 jiwa per Km²).

Capian Indikator pembangunan Bidang Kependudukan dan

Catatan Sipil pada tahun 2017 ditunjukkan dengan rasio

kepemilikan KTP sebanyak 94,21% atau meningkat

dibandingkan tahun 2016 yang hanya 88,61%. Hal tersebut juga

menggbarkan bahwa realisasi capaiannya sebear 105,85% dari

target RKPD tahun 2017 yang ditetapkan 89%. Sedangkan

capaian indikator Cakupan pelayanan penerbitan Akta Kelahiran

pada tahun 2017 sebesar 97% dari target 97%, yang ini berarti

realisasi capaiannya sebesar 100% dari target RKPD tahun 2017.

Tabel 4-9 Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil


Tahun 2017

Realisasi capaian

(%) Pol Status

2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Kepemilikan

KTP % 88,61 94,21 89 105,85% Maks

Cakupan Pelayanan

Penerbitan Akta Kelahiran

% 102,43 97 97 100,00% Maks




Ketujuh, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Dalam APBD 2017 untuk Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa telah dialokasikan sebanyak 3 milyard

lebih yang difokuskan pada kegiatan pengembangan kreasi dan

inovasi teknologi tepat guna, program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan dan program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Perdesaan serta Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun Desa dan Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan Pilkades

Bergelombang secara serentak di 57 Desa di 20 Kecamatan se-

Kabupaten Banjarnegara. Direncanakan pelantikan Kades

terpilih akan diselenggarakan pada akhir bulan april 2018 tahun

ini. untuk mengawal Implementasi Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam Pengelolaan

Keuangan Desa, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga sudah

bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terkait

dengan Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDESA) yang

diharapkan akan mempermudah Pemerintah Desa dalam

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk membimbing

dan mengawal hal tersebut, telah dibentuk Satuan Tugas

Operator SISKEUDESA di 20 Kecamatan untuk membantu dan

memfasilitasi Operator Siskeudesa di 266 Desa se-Kabupaten

Banjarnegara. Direncanakan pada tahun 2018 ini sudah

menerapkan SISKEUDESA online untuk mempermudah

Pengelolaan Keuangan di Desa. Sedangkan Untuk meningkatkan

usaha ekonomi desa dilaksanakan kegiatan pelatihan

Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Secara rinci

kinerja pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan

desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4-17 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan

Masyarakat&Desa

Indikator

Sa

tu an

Capaian Tar

get

Ta hun

2017

Realisasi

capaian (%)

Pol Sta

tus 2016 2017

Swadaya Masyarakat terhadap Program

pemberdayaan masyarakat

% 20 25 20 125 Maks

Meningkatnya strata Desa (Presentase peningkatan

Desa berkembang)

% 2,9 3 3 100 Maks




Kedelapan, Urusan Pangan

Pada tahun 2017 pembangunan Bidang Ketahanan Pangan

dianggarakan 3,2 Milyard yang fokus pada: penanganan daerah

rawan pangan, pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan

pangan, pemantauan dan analisis harga pangan pokok,

penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian,

pengembangan desa mandiri pangan, pengembangan lumbung

pangan desa, peningkatan mutu dan keamanan pangan,

penyuluhan sumber pangan alternatif, Koordinasi Perumusan

Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan

Perdesaan, Hari Pangan Sedunia, Padat Karya Pangan dan

Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Petani Tembakau

Melalui Pengembangan Pertanian..

Dengan berbagai upaya diatas, capaian urusan ketahanan

pangan dapat digambarkan sebagai berikut : Regulasi

ketahanan pangan telah tercapai 100%, ketersediaan pangan

utama naik menjadi 202.248 ton/tahun atau melampaui target

RKPD sebesar 122,56% (110.848 ton/tahun) atau 182.46%.

Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) tercapai sebesar

85.7%. Ketersediaan energi dan protein per kapita tahun 2017

tercapai sebesar 118% atau melampaui target RKPD sebesar 90%

atau 131,11 %.. Penguatan cadangan pangan 16,8% dari target

sebesar 15 % Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses

pangan tercapai 90% atau sesuai dengan target RKPD sebesar 90

%. Stabilisasi harga dan pasokan pangan telah tercapai sebesar

100% dimana fluktuasi harga masih dibawah 10% yaitu 5,2%.

Begitu juga dengan penanganan daerah rawan pangan tercapai

55%.

Tabel 4-11 Capaian Indikator Urusan Pangan


Tahun

2017

Realisasi capaian

(%)


1 2 3 4 5 6 7 8

Ketersediaan

pangan utama

Ton/

tahun

184.580 202.248 110.848 182,46 Maks

Pencapaian

Skor Pola Pangan

Harapan (PPH)

% 90 85,7 90 95,22 Maks

Ketersediaan Energi dan

protein per kapita

% 96 118 90 131,11 Maks




Kesembilan, Urusan Perhubungan

Ketersediaan sarana dan prasarana dasar perhubungan

seperti terminal ataupun pelabuhan menjadi hal yang sangat

penting bagi penyelenggaran perhubungan. Terminal menjadi

prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan

menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan

dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah

satu wujud simpul jaringan transportasi (Kepmenhub 35/2003).

Pembangunan urusan perhubungan diarahkan untuk mencapai

sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan

prasarana perhubungan.

Pada tahun 2017, urusan perhubungan diarahkan pada

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ; Program peningkatan pelayanan angkutan; Program

pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; Program

pengendalian dan pengamanan lalu lintas; Program peningkatan

kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor bermotor; Program

Penataan Transportasi Perkotaan; Program Peningkatan

Pelayanan Perparkiran; dan Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Indikator jumlah arus penumpang angkutan umum meski

data pada tahun 2017 belum dapat disajikan, namun capaiannya

cenderung menurun. Hal ini antara lain disebabkan oleh

beralihnya kecenderungan melakukan perjalanan dari moda

transportasi umum menjadi transportasi pribadi. Hal ini

mungkin terjadi karena permasalahan kelangkaan trayek dan

angkutan umum yang belum cukup nyaman. Pemasangan

rambu-rambu keselamatan di jalan raya sudah sesuai target

dengan terpasangnya 51 rambu-rambu di Kabupaten

Banjarnegara . Secara rinci kinerja urusan perhubungan dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4-14 Capaian Indikator Urusan Perhubungan


Tahun 2017

Realisasi

capaian (%)


Jumlah arus

penumpang angkutan

umum

Orang 816.300 NA 756.680 NA Maks

Pemasangan

Rambu-rambu

% 100 100 100 100 Maks


: tidak tercapai


Kesepuluh, Urusan Komunikasi dan Informasi

Untuk memperluas jaringan pemanfaatan akses teknologi

informasi dilakukan peningkatan sistem informatika melalui

penyediaan bandwidth yang cukup untuk akses internet (17/40

untuk Data Center, MBPS + 1 mbps per VPN = 28 MBPS (28

VPN), sehingga berbagai sistem informasi layanan publik dapat

diakses melalui media online (LPSE, Perijinan, Simwas, PJU,

Simpatda, TNDE, Simtaru, Open Data, E-Sakip, Lapor Bupati,

Sms Center, RTLH, e-Audit BPK, Simkeu, SIM Perencanaan,

SIMPUS, SMS Gateway, Monitoring jaringan, domain, email

resmi, presensi online, Simpad).

Juga tersambungnya 130 client/titik jaringan SKPD/unit

kerja dengan jaringan banjarnegara online. Terintegrasinya 34

SKPD dengan presensi online. Pembangunan jaringan dilakukan

pula di 33 titik koneksi Fiber Optic. Kemudian penyebarluasan

informasi pembangunan daerah melalui 7.000 eksemplar (1.000

x 7 kali cetakan), Majalah bulanan Derap Serayu dengan

pembaca di tiap desa, pelaksanaan road show ke wilayah

Kecamatan dengan atau mengikutsertakan unsur masyarakat di

wilayah Kecamatan yang dituju (sebanyak 5 kali), acara coffe

morning disiarkan langsung melalui Radio Suara Banjarnegara

FM, dan siaran mobil keliling untuk publikasi peristiwa

insidental, jumpa pers Bupati dengan wartawan media cetak dan

elektronik, serta pemasangan baliho pembangunan.

Informasi ringkas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (iLPPD) yang merangkum gambaran umum dan potensi

daerah, penyelenggaraan semua urusan pemerintahan baik wajib

dan pilihan Tahun 2017 dapat pula diakses masyarakat melalui

web resmi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara di

www.banjarnegarakab.go.id.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan elektronik

government (e-gov) Pemerintah Daerah telah membangun 21

sistem informasi (SIM) Tahun 2017= 21 SIM). Yakni Perijinan,

Simwas, PJU, Simpatda, Presensi OnlineSiak untuk kemudahan

eKTP, Simpeg untuk kepegawaian, Simdakeu untuk keuangan,

SimRS (rumah sakit), Simbang (barang daerah), Simpatu

(pelayanan terpadu KP2T), SIG Kemiskinan, Simdalbang

(pengendalian pembangunan) dan Simpus (integrasi Puskesmas),

LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) dan SMS Center.

Pelayanan administrasi persuratan antar SKPD yang

berbasis elektronik melalui TNDE (tata naskah dinas elektronik)

terus dikembangkan. Kalau pada tahun 2014 baru dilingkup

Setda, Setwan, Dinas, Lemtekda, Kecamatan dan kelurahan serta


BUMD, maka sejak 2015 pemanfaatannya meluas hingga UPTD

Dindikpora dan UPTD Puskesmas serta SLTP Negeri se

Kabupaten Banjarnegara dan sampai akhir tahun 2016 telah

memperluas jangkauan penerapan TNDE ke Badan Pusat

Statistik dan UPTD BKBPP serta unit kerja lainnya PMI, BAZDA,

KONI, KORPRI, DHARMAWANITA, PKK, UPT Dinkes- Gudang

Farmasi dan Labkesda, untuk tahun 2017 ada pengembangan

yaitu pemanfaatan TNDE untuk Desa Gemuruh, Kecamatan

Bawang, seluruh desa di Kecamatan Banjarmangu, Wanadadi

dan Kecamatan Banjarnegara, meliputi Desa Ampelsari,

Tlagawera, Cendana dan Sokayasa. Sedangkan dalam rangka

untuk meningkatkan disiplin pegawai di lingkungan pemerintah

Kabupaten Banjarnegara telah menerapkan sistem presensi

secara elektronik dan online.

Tabel IV-15

Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator Satua

n

Capaian Targe

t Tahu

n 2017

Realisasi

capaian

(%)

Pola Statu

s 2016

2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Web site milik pemerintah daerah

Buah 19 22 22 100 Maks

Sistim Informasi

Manajemen Pemerintah

Daerah

Buah 1 3 3 100 Maks



Kesebelas, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki

potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak. Peran UMKM yang besar ditunjukkan oleh kontribusinya

terhadap produksi nasional, jumlah unit usaha dan pengusaha,

serta penyerapan tenaga kerja.

Program bidang Koperasi dan UMKM pada tahun 2017

dibiayai dengan alokasi APBD sebanyak 1,01 milyard guna

program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif,

pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha

kecil menengah, pengembangan sistem pendukung usaha bagi

usaha mikro kecil menengah, dan peningkatan kualitas

kelembagaan koperasi. Jumlah UMKM mengalami peningkatan

dari Tahun 2016 26.892 unit menjadi 27.142 unit pada Tahun

2017 dari yang ditargetkan 24.519 unit.

Pada tahun 2017, jumlah koperasi di Kabupaten

Banjarnegara sebanyak 388 unit dengan koperasi sehat 135

Koperasi atau mencapai 34,79%.

Tabel 4-8

Capaian Indikator Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah


Tahun 2017

Realisasi capaian

(%) Pol Status

2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase

koperasi aktif

% 83,99 85,05 82,02 103,69 Maks

Jumlah

UKM

Unit 26.892 27.142 24.519 110,70 Maks



Keduabelas, Penanaman Modal,

Urusan Penanaman Modal Realisasi Belanja APBD 2017

digunakan untuk mendongkrak urusan penanaman Modal

sebesar 4,1 milyard. Hal ini mengakibatkan pada tahun 2017

dibukukan nilai investasi positif sebesar 293,89 milyard dengan

jumlah investor skala nasional sebanyak 846. Angka capaian

investasi melebihi nilai yang ditarget RKPD tahun 2017 yakni

sebesar 105% dari target 800 investor. Seiring peningkatan nilai

investasi tersebut memiliki arti bahwa iklim pro investasi di

Kabupaten Banjarnegara makin kondusif, persepsi pasar positif

serta pelayanan perizinan dan daya saing membaik.

Perlu dijelaskan bahwa pada tahun 2017, investor yang

masuk ke Banjarnegara sebagian besar adalah investor yang

pada modal, dimana menyerap tenaga kerja relatif sedikit.

Diantaranya investor PLTMH dari PT Tara Tujuh Tujuh Jakarta

yang beroperasi di Desa Gumiwang dan investor

perumahan/property serta investor di bidang jasa

konstruksi/kontraktor dimana nilai aset investasinya besar.

Tabel 4.7

Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal


Tahun 2017

Realisasi

capaian (%)


1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah

investor berskala

nasional

Persh 457 846 800 105,75 Maks

Jumlah nilai investasi

berskala nasional

Milyar rupiah

261,40 293,89 262 112,17 Maks




Ketigabelas, Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang

Kepemudaan mendefinisikan pemuda sebagai WNI yang

memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan

yang berusia 16-30 tahun. Pada tahun 2014, penduduk

Kabupaten Banjarnegara usia pemuda mendekati 200 ribu jiwa

atau seperlima jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara.

Generasi potensial ini perlu disiapkan agar menjadi

generasi yang berkualitas dan berdaya saing. Bukan sebaliknya,

pemuda menjadi ancaman penyebaran narkoba dan beban

bangsa karena tidak memiliki prestasi dan produktivitas.

Dalam RKPD tahun 2017 yang dilaksanakan dengan

alokasi APBD sebesar Rp 1.145.000.000 berupaya menciptakan

prestasi pemuda dan olah raga melalui program pembinaan dan

pemasyarakatan olah raga dengan fokus kegiatan

penyelenggaraan kompetisi olah raga, pembinaan olahraga yang

berkembang di masyarakat, penyediaan perlengkapan alat-alat

olahraga, dan pengembangan olah raga kreasi.

Wujud kegiatannya adalah, penyelenggaraan kompetisi olah

raga dan kegiatan pekan olah raga dan seni (POPDA SENI) bagi

pelajar ditingkat kabupaten dan partisipasi di tingkat provinsi.

Kemudian kegiatan pemeliharaan sarpras olah raga, serta

kegiatan olah raga rekreatif lari 28 K serta upacara dan gerak

jalan gayeng untuk mereaktualisasi Peringatan Hari Sumpah

Pemuda dikalangan pemuda, pelajar dan kalangan masyarakat

umum.

Untuk menyelenggarakan kegiatan olah raga di tingkat

kabupaten dipakai GOR Pemuda, Stadion Kolopking, Lapangan

indoor Tenis dan GOR Surya Yudha. Sementara untuk kegiatan

olah raga indoor di wilayah ada 118 tempat lapangan olahraga

yang umumnya berupa gedung pemerintah, sekolah, dan balai

pertemuan. Sementara, lapangan untuk olah raga umum

memanfaatkan lapangan sepak bola dimasing-masing wilayah

desa atau kelurahan.


Secara rinci kinerja pembangunan urusan kepemudaan

dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4-18

Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olah Raga


Tahun 2017

Realisasi

capaian (%)


1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah

organisasi pemuda

Unit 25 24 24 100 Maks

Jumlah

organisasi olahraga

Unit 28 32 27 118,52 Maks

Jumlah kegiatan

kepemudaan

Buah 12 4 7 57,14 Maks

Jumlah kegiatan

olahraga

Buah 8 4 5 80 Maks

Lapangan olahraga

Unit 515 515 46 1.119 Maks


: tidak tercapai


Keempatbelas, Urusan Statistik

Pembangunan Bidang Statistik tahun ini diarahkan untuk

program Pengembangan data/Informasi dengan fokus kegiatan

pada penyusunan profile daerah 2017, buku Kabupaten

Banjarnegara Dalam Angka (BDA) Tahun 2016, buku saku

Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka Tahun 2016, buku

Kecamatan Dalam Angka Tahun 2016, dokumen Pertumbuhan

Ekonomi /Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2016, dokumen Statistik Pemerataan

Pendapatan Kabupaten Banjarnegara, Statistik Nilai Tukar

Petani, Indek Kerja Konsumen dan Laju inflasi, dan monitoring

kegiatan sektoral dan DAK. Capaian pada urusan statistik yang

berupa penyediaan dokumen data statistik kabupaten, belum

dapat direalisasikan sesuai target, khususnya pada indikator

buku PDRB kabupaten. Meski perhitungan PDRB sudah

dilakukan, namun pencetakan dalam bentuk dokumen belum

dilaksanakan pada tahun 2017.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan statistik dapat

dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4-19

Capaian Indikator Urusan Statistik


Tahun

2017

Realisasi

capaian

(%)


Buku

”kabupaten

dalam

angka”

Dokumen 1 1 1 100 Maks

Buku

”PDRB

kabupaten”

Dokumen 1 0 1 0 Maks



: tidak tercapai


Kelimabelas, Urusan Kebudayaan,

Pada tahun 2017 di Banjarnegara diarahkan pada upaya

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya, Seni dan Tradisi yang

berkembang di masyarakat dengan di dukung tiga program.

Yakni, program pengembangan nilai budaya berupa pelestarian

nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan,

pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, serta pemberian

dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya.

Kemudian program pengelolaan kekayaan budaya yang fokus

pada kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan kekayaan budaya serta pengelolaan dan

pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala dan

museum. Selanjutnya program pengelolaan keragaman budaya

yang fokus pada kegiatan pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah, penyusunan sistem informasi database

bidang kebudayaan, fasilitasi perkembangan keragaman budaya

daerah, dan fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara tanggal 22

Agustus dijadikan salah satu momen melestarikan dan

mengaktualisasi adat budaya daerah Banjarnegara melalui acara

kirab panji-panji dan lambang daerah yang disertai jajaran

Forkompinda, serta di iringi barisan kekayaan hasil bumi dalam

bentuk gunungan. Kirab dimulai dari Desa Banjarkulon hingga

Pendopo Dipayudha. Penyelenggaraan pentas-pentas kesenian

tradisional di daerah juga merupakan bentuk pelestarian adat

Banjarnegara. Aktualisasi adat budaya juga dilaksanakan di

tingkatan Aparatur Sipil Negara mulai dari tingkatan Organisasi

Pemerintah Daerah sampai dengan Bupati melalui kewajiban

mempergunakan bahasa jawa pada setiap hari kamis.

Pemerintah Daerah pun melestarikan berbagai prosesi dan

adat seperti Nyadran Gedhe Gumelem-Susukan merupakan

event tradisi ziarah kubur menjelang bulan Romadhon; Kuduran

budaya di Wanayasa merupakan event potensi lokal daerah;

Boyong oyot genggong di Kecamatan Banjarmangu merupakan

event budaya yang merupakan simbolis kepindahan

pemerintahan kecamatan Banjarmangu; Baritan di Dieng

merupakan acara budaya akhir bulan syawal berupa acara

sedekah bumi. Salah satu momen prosesi adat yang unggulan

adalah Dieng Culture Festival merupakan event tradisi

pemotongan rambut gembel yang telah mendapatkan perhatian

internasional. Pada tahun ini DCF 8 sukses di gelar di Dieng

Kecamatan Batur yang dikemas dalam rangkaian acara besar

meliputi pentas Jazz Diatas Awan, pentas seni tradisional, bakar


jagung, pesta lampion, pameran produk unggulan, dan Festival

Film Dieng. Festival Serayu Banjarnegara sebagai main festival

yang mengandung pesan moral gotong royong, harmoni, dan

konservasi juga dilaksanakan pada tahun ini. Bentuk aktualisasi

budaya pada generasi muda dilaksanakan melalui Apresiasi

Pelajar Tingkat SLTP yang dilaksanakan di panggung terbuka

TRMS Serulingmas Banjarnegara.

Selanjutnya untuk mempromosikan potensi budaya sebagai

event wisata di Kabupaten Banjarnegara dilakukan melalui

promosi pada pentas seni dan budaya di Anjungan Jawa Tengah

TMII Jakarta, memasukan event budaya pada penyusunan

kalender wisata, serta pemilihan Duta Wisata yang juga selaku

duta budaya Kabupaten Banjarnegara. Event budaya juga

dimasukan ke dalam paket-paket wisata unggulan pariwisata.

Secara umum, indikator pada urusan kebudayaan pada tahun 2017 sudah mencapai target. Namun, capaian pada tahun-tahun ke depan perlu ditingkatkan karena kebudayaan

merupakan instrumen bagi masyarakat agar tidak melupakan jati dirinya. Dari 1.230 kelompok seni budaya yang terdaftar, hanya 30 kelompok yang aktif. Sedangkan cagar budaya yang dalam kondisi baik terdapat 35 unit dari 73 unit yang berada di

Kabupaten Banjarnegara. Secara rinci kinerja indikator urusan kebudayaan dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4-19 Capaian Indikator Urusan Kebudayaan


Tahun 2017

Realisasi

capaian (%)


1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah

kelompok seni budaya

yang aktif

% 2,44 2,44 2,44 100 Maks

Benda cagar

budaya dalam

kondisi baik

% 47,95 47,95 47,95 100 Maks


: tidak tercapai


Keenambelas, Urusan Perpustakaan ,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, urusan bidang perpustakaan

mencakup pembinaan perpustakaan, dengan kewenangan:

pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota,

pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota,

pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, pelestarian

naskah kuno milik daerah kabupaten/kota, dan pengembangan

koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah

daerah kabupaten/kota.

Dari hasil evaluasi, indikator pada urusan perpustakaan

telah mencapai target. Jumlah pengunjung perpustakaan pada

tahun 2017 sebanyak 45.225 orang dari 772.786 orang dalam

populasi yang harus dilayani. Sedangkan dari sisi koleksi buku

terdapat 49.953 eksemplar atau 24.140 judul buku.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan perpustakaan

dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4-22

Capaian Indikator Urusan Perpustakaan


Tahun

2017

Realisasi capaian

(%)


Jumlah pengunjung perpustakaan

per tahun

% 4,63 5,85 4,70 124,47 Maks

Koleksi buku yang tersedia

di perpustakaan

daerah

% 48,68 48,32 37,96 127,29 Maks




Ketujuhbelas, Urusan Kearsipan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, urusan bidang kearsipan

mencakup pembinaan perpustakaan, dengan kewenangan:

pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota,

pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota,

pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, pelestarian

naskah kuno milik daerah kabupaten/kota, dan pengembangan

koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah

daerah kabupaten/kota.

Pada urusan kearsipan, indikator capaian sudah mencapai

target. Pengelolaan arsip secara baku sudah dilaksanakan oleh 7

OPD, sehingga capaian sudah mencapai 14,58% dari

keseluruhan OPD yang ditargetkan 3,57%. Peningkatan SDM

pengelola kearsipan juga sudah dilaksanakan dengan realisasi

capaian 100% yang dilakukan sebanyak 1 kegiatan pada tahun

2017.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan kearsipan dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4-21 Capaian Indikator Urusan Kearsipan


Tahun 2017

Realisasi

capaian (%)


Pengelolaan arsip secara

baku

% 17,68 14,58 3,57 408,40 Maks

Peningkatan SDM

pengelola kearsipan

Keg 2 1 1 100 Maks


: tidak tercapai


Selain urusan Wajib juga terdapat Urusan Pilihan yang

dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2017

yakni:

Kesatu, Urusan Pertanian

Pada tahun 2017 Program dan kegiatan yang dilaksanakan

sebanyak 16 program dan 46 kegiatan dengan total anggaran

belanja langsung sebanyak 22,5 Milyard.

Di sektor peternakan capaian kinerja untuk populasi

ternak sapi adalah 94,14 % dari target populasi tahun 2017

sebanyak 31.318 ekor. Pada akhir 2017 populasi ternak sapi

tercatat sebanyak 29.484 ekor. Capaian kinerja untuk populasi

ternak kambing dan domba adalah 102,14 % dari target

populasi tahun 2017 sebanyak 261.302 ekor tercapai populasi

sebanyak 266.898 ekor. Capaian kinerja populasi ternak

domba batur mencapai 92,85% yaitu sebanyak 7.660 ekor

tahun 2017 dari target 8.250 ekor.

Pada Tahun 2017, produktivitas tanaman pangan untuk

padi jagung dan kedelai masih perlu mendapatkan perhatian.

Produktivitas padi pada tahun 2017 untuk padi sawah tercapai

98,45% atau tercapai 60,87 kw/ha dari target produktivias 61,83

kw/ha sedangkan untuk padi bukan sawah tercapai 114,45%

atau tercapai 46,33 kw/ha dari target 40,48 kw/ha. Untuk

produktivitas jagung capaian kinerja mencapai 105,71 % dari

target yang ditetapkan sebanyak 35,7 kw/ha tercapai 37,74

kw/ha pada tahun 2017. Capain produktivitas kedelai tahun

2017 sebesar 105,47 % dari target produktivitas 11,15 kw/ha

tercapai 11,76 kw/ha.

Produktivitas hortikultura buah-buahan yang telah

melampaui target kinerja yang ditetapkan adalah produktivitas

durian dan salak Capaian kinerja produktivitas durian adalah

sebesar 126,32% dari target sebesar 70,33 kg/phn tercapai 88,84

kg/phn. Untuk komoditas hortikultura salak target kinerja

sebesar 14,32 kg/phn tercapai 30,89 kg/phn atau tercapai

215,71%. Sedangkan produktivitas pisang baru mencapai 89,08

% dari target sebesar 58,17 kg/phn tercapai 51,82 kg/phn pada

tahun 2017. Produktivitas kentang tercapai 131,40 % dari target

sebesar 139,44 kw/ha tercapai 183,23 kw/ha.Produktivitas cabai

baik cabai rawit maupun cabai besar belum mencapai target

yang telah ditetapkan pada tahun 2017. Untuk produktivitas

cabai rawit capaian kinerjanya 36,93 % atau 14,51 kw/ha dari

target 39,29 kw/ha. Untuk produktivitas cabai besar tercapai

48,46 % atau 35,37 kw/ha dari target 72,99 kw/ha.


Produktivitas tanaman perkebunan rata-rata sudah

bagus, hanya capaian kinerja produktivitas kopi robusta yang

hanya mencapai 60,10% atau 4,61 kw/ha dari target 7,67 kw/ha

pada tahun 2017. Produktivitas untuk kopi arabica tercapai

77,09 % atau 5,62 kw/ha dari target 7,29 kw/ha. Hal ini

disebabkan karena faktor cuaca yaitu pada saat pembungaan

curah hujan tinggi ( september – Oktober ) sehingga bunga kopi

gugur dan terjadinya kegagalan dalam pembuahan. Salah satu

upaya yang dapat dilakukan adalah pemakian bibit unggul,

pemeliharaan tanaman yang lebih insentif. Untuk produktivitas

kelapa dalam telah mencapai 100,40 % dari target 10,02 kw/ha

tercapai 10,06 kw/ha. Sedangkan untuk kelapan deres

produktivitas baru mencapai 86,75 % atau 61,16 kw/ha dar

target 70,50 kw/ha pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena

curah hujan yang tinggi sehingga kualitas hasil menurun.

Produktivitas teh tercapai 107,34 % atau tercapai 14,92 kw/ha

dari target 13,90 kw/ha, hal ini karena interval petik tek cukup

bagus sehingga menaikan tingkat produksi. Produktivitas lada

tercapai 155,13 % atau 8,16 kw/ha dari target 5,26 kw/ha.

Produktivitas tembakau tercapai 106,52 % atau 5,23 kw/ha dari

target 4,91 kw/ha. Baik lada maupun tembakau karena adanya

penambahan luas lahan kebun. Dan untuk produktivitas tebu

tercapai 97,19 % atau 581,1 kw/ha dari target 601 kw/ha.

Secara rinci kinerja urusan pertanian dapat dilihat pada

tabel berikut ini.


Tabel 4-23

Capaian Indikator Urusan Pertanian


Tahun 2017

Realisasi

capaian (%)


1 2 3 4 5 6 7 8

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal

lainnya:

Produktivitas

padi

Kw/ha 52,42 60,87 62,47 97,44 Maks

Produktivitas

Jagung

Kw/ha 41,41 4,7 48,20 9,75 Maks

Produktivitas

Kedelai

Kw/ha 11,84 11,76 12,20 96,39 Maks

Produktivitas Tanaman

Hortikultura:

Durian kg/pohon 60,17 88,84 43,69 203,34 Maks

Salak kg/pohon 14,08 30,89 16,30 189,51 Maks

Pisang kg/pohon 47,82 51,82 48,95 105,86 Maks

Kentang Kw/ha 170,96 183,23 200,16 91,54 Maks

Cakupan bina

kelompok

petani

% 4,74 25,45 18,62 Maks

Tersedianya air

irigasi untuk pertanian

rakyat pada

sistem irigasi yang sudah ada

% NA 100 NA Maks

Nilai tukar petani:

NTP Petani

Tan. Pangan &

Hortikultura

% NA 150,71 NA Maks

NTP

Peternakan

% NA 196,87 NA Maks

NTP

Perikanan

% NA 104,79 NA Maks

Jumlah Populasi Ternak:

Sapi Ekor 31.394 29.484 36.972 79,75 Maks

Sapi Perah Ekor 1.354 NA 3.089 NA Maks

Kambing dan

domba

Ekor 260.780 266.898 261.302 102,14 Maks

Domba batur Ekor NA 7.660 8.250 92,85 Maks

Produktivitas

perkebunan

Kopi Robusta ton/ha 0,77 4,61 0,55 838,18 Maks

Kopi Arabika ton/ha 0,73 5,62 0,4 1405,14 Maks

Kelapa

Dalam

ton/ha 1,02 10,06 0,78 1289,74 Maks

Kepala Deres ton/ha 6,74 61,16 8,8 695 Maks

The ton/ha 1,38 14,92 1,4 1065,71 Maks

Karet ton/ha 0,31 Na 0,31 NA Maks

Tebu ton/ha 65,07 584,1 80 730,13 Maks



: tidak tercapai


Kedua, Urusan Kelautan dan Perikanan,

Capaian kinerja untuk produksi perikanan budidaya

terhadap target kinerja tahun 2017 belum melampaui target yang

ditetapkan. Capaian produksi perikanan budidaya sebesar

99,74% dari target tahun 2017 yaitu 27.240 ton tercapai

27.169,43 ton. Produksi perikanan tangkap belum mencapai

target capaian kinerja baru mencapai 83,24 % dari target 1.250

ton dan tercapai 1.040,44 ton tahun 2017. Hal ini disebabkan

karena penurunan kualitas sumber daya perairan umum.Upaya/

solusi yang dapat dilakukan adalah dengan sosialisasi

penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan serta kegiatan

restocking penebaran ikan di perairan umum,sungai dan waduk.

Produksi perikanan budidaya tahun 2017 dibandingkan dengan

tahun 2016 meningkat sebanyak 7,26% dimana produksi tahun

2016 adalah sebanyak 25.329,63 ton menjadi 27.169,43 ton

pada tahun 2017. Capaian kinerja untuk peningkatan konsumsi

ikan sudah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2017

yaitu 22,14 kg/kap/th dari target sebesar 17,90 kg/kap/th atau

mencapai target 123,69 %. Kenaikan produksi perikanan

berkorelasi dengan kenaikan jumlah konsumsi ikan per kapita.

Namun demikian angka konsumsi kabupaten masih dibawah

rata-rata tingkat konsumsi ikan per kapita tingkat Provinsi Jawa

Tengah sebesar 28,81 kg/kapita/th dan tingkat konsumsi ikan

Nasional pada tahun 2017 menjadi 47,12 kg/kapita/thn.

Indikator lainnya adalah Cakupan bina kelompok pembudidaya

ikan yang telah melampaui target atau tercapai 146,24% dari

target 18,10% tercapai 26,47% atau sebanyak 215 kelompok

dari 812 kelompok yang ada. Cakupan bina kelompok petani

telah mencapai target yaitu mencapai 100 % dari target 39% dari

total kelompok petani tercapai 26,47% (782 kelompok dari 2002

kelompok petani). Secara rinci kinerja pembangunan urusan

kelautan dan perikanan dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4-24 Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan


Tahun

2017

Realisasi

capaian

(%)

Pol Sta

tus 2016 2017

Produksi

perikanan

Ton 25.329,63 27.169,43 20.254,07 134,14 Maks

Konsumsi

ikan

kg/ Kpt

/th

17,74 22,14 15,77 140,39 Maks

Produksi

perikanan

tangkap

Ton 1.201,80 1.040,44 1.381,40 75,32 Maks



: tidak tercapai


Ketiga, Urusan Pariwisata

Pada tahun 2017 dilakukan dengan Pengembangan

kepariwisataan untuk mewujudkan objek destinasi pariwisata

yang mempesona, pemasaran dan travel wisata, fasilitas

penginapan, serta kuliner dan cindera mata yang khas.

Kepariwisataan secara khusus dilaksanakan untuk

meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan

dalam rangka peningkatan PAD, dan meningkatkan

kesejahteraan bagi para pelaku pariwisata serta dalam rangka

mendukung Jateng Gayeng. Obyek wisata di wilayah

Banjarnegara yang masih menjadi daerah destinasi wisata

unggulan adalah Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng dengan

daya tarik utamanya adalah Kompleks Candi Arjuna dan wisata

alam meliputi Kawah Sikidang, Kawah Sileri, Telaga Merdada,

dan Sumur Jalatunda. Destinasi kedua adalah TRMS

Serulingmas, sebagai wahana konservasi satwa dan edukasi

masyarakat. Pembahasan Raperda TRMS Serulingmas pada

tahun ini telah final, sehingga proses pembentukan TRMS

Serulingmas menjadi BUMD akan dimulai pada tahun 2018.

Wisata adventure / petualangan / minat khusus berupa

arung jeram yang dikembangkan oleh Pikes Banyuwoong, Serayu

Adventure Indonesia (SAI) dan Surya Yudha Park telah

menjangkau wisatawan luar daerah dan wisatawan asing.

Pengelolaan wisata Waduk Mrica dan Kolam Renang Anglir

Mendung sebagai objek wisata yang dikelola masyarakat pun

terus berbenah. Kemudian ODTW Curug Pitu dan Giri Tirta

secara khusus dikembangkan pengelolaan dan kelengkapan

sarprasnya. Dieng Water Park d'Qiano sebagai obyek wisata baru

sejak tahun 2014 terus berbenah dengan suguhannya berupa

kolam renang air panas alami dengan beberapa kolam seperti

kolam permainan, kolam refleksi clan terapi, serta kolam arus.

Selain itu tersedia area outbond untuk anak.

Promosi pariwisata secara gencar masih dilakukan melalui,

Pemilihan Duta Wisata, pembuatan media leaflet, web hosting,

baliho, dan dokumentasi visual objek wisata serta pemberitaan

melalui media cetak dan elektronik juga melalui tour promosi di

kota-kota besar. Tidak lupa, famtrip para penggiat pariwisata dan

bloger terus di tingkatkan. Yang paling gencar dari promosi yang

dilakukan adalah peningkatan intensitas pengelolaan teknologi

informasi dan sosial media sebagai sarana promosi pariwisata

Kabupaten Banjarnegara. Berbagai upaya dan langkah kreatif

untuk mendatangkan wisatawan baik wisatawan lokal maupun

luar daerah pada tahun 2017 telah menarik wisatawan lebih dari


sejuta wisatawan. Angka kunjungan wisatawan terus naik

karena faktor rekreasi sudah menjadi kebutuhan primer

masyarakat dan meningkatnya pesona destinasi ungulan wisata

KWDT Dieng, TRMS Serulingmas, Surya Yudha Park, wisata air

hangat d'Qiano, dan Arung Jeram Sungai Serayu.

Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2017 sebanyak

1.817.496 orang meningkat sebesar 322.591 wisatawan bila

dibandingkan dengan angka kunjungan pada tahun 2016 yang

hanya 1.494.905 orang. Padahal target kunjungan wisata di

tahun 2017 adalah 1.109.037 orang. Ini berarti realisasi capaian

kunjungan wisata pada tahun 2017 mencapai 163,88% dari

target tahun 2017. Hal ini tidak terlepas dari adanya

pembenahan obyek wisata dan infrastruktur pendukungnya

serta adanya pengelolaan event yang semakin baik.

Meningkatnya jumlah wisatawan bergerak linear dengan

meninigkatnya jumlah pendapatan dari sektor wisata dari Rp.

7.153.833.000,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 8.243.798.000,-

atau meningkat Rp. 1.089.965.000,- pada tahun 2017, realisasi

capaian pendapatan sektor wisata mencapai 103,12 % dari yang

ditargetkan yakni sebesar 7.994.450.000,-.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3 Capaian Indikator Urusan Pariwisata

Indikator Satuan

Capaian Target

Tahun

2017

Reali sasi

Ca

paian (%)


1 2 3 4 5 6 7 8

Kunjungan

wisata

O

rang 1.494.905 1.817.496 1.109.037

163,

88 Maks

Pendapatan

sektor

pariwisata

Rp. 000

7.153.833 8.243.798 7.994.450 103,12

Maks

Keterangan : Sesuai Target

: Belum Sesuai Target

: Tidak Tercapai


Keempat, Urusan Perdagangan

Pada tahun 2017, diarahkan untuk meningkatkan nilai

tambah sektor perdagangan agar mampu menggerakkan roda

perekonomian di masyarakat.

Upaya Bidang Perdagangan yang telah dilaksanakan

adalah pengelolaan jasa penyaluran dana investasi pinjaman

bergulir kepada UMKM di pasar, mengikuti pasar lelang di

Dinperindag Provinsi dan Soropadan sejumlah 15 UMKM,

memfasilitasi UMKM dalam memperluas jaringan pemasaran

dengan mengikuti pameran,

Sementara pengawasan produk pangan dilakukan di 24

pasar tradisional. Pemeliharaan bangunan juga telah dilakukan

untuk 13 Pasar. Tahun 2017 membangun Pasar Punggelan dari

dana alokasi khusus ( DAK ) dan Pasar Wanadri dari Tugas

Pembantuan.

Secara rinci capaian kinerja pembangunan urusan

perdagangan bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4-29

Capaian Indikator Urusan Perdagangan


Tahun 2017

Realisasi

capaian (%)


1 2 3 4 5 6 7 8

Ekspor

Bersih Perdagangan

Rp

000.000

62.577,00 72.319,89 28.722 251,79 Maks

Cakupan

bina

kelompok

pedagang/usaha informal

kelompok 14.025 14.125 11.753 120,18 Maks



: tidak tercapai


Kelima, Urusan Perindustrian

Pada tahun 2017 Pemerintah Daerah selalu mendorong

terciptanya iklim proinvestasi agar makin banyak investor yang

menanamkan modalnya di Banjarnegara dengan adanya investor

, diharapkan dapat mendorong kemajuan Industri dan menyerap

tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Selain itu pemerintah

Kabupaten Banjarnegara tetap memperhatikan dan mendorong

pertumbuhan industri. Terutama Industri kecil dan menengah.

Pemerintah kabupaten Banjarnegara mempunyai beberapa

program untuk mendukung pertumbuhan Industri.

Jumlah Industri di Kabupaten Banjarnegara semakin

meningkat, yakni pada tahun 2016 sejumlah 22.367 unit dan

pada Tahun 2017 bertambah menjadi 22.512 unit. Berdasarkan

tenaga kerja Industri di klasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan,

meliputi industri besar dengan tenaga kerja berjumlah 100 orang

atau lebih, Industri menengah dengan tenaga kerja berjumlah 20

sampai dengan 99 orang, Industri Kecil jumlah tenaga kerja 5

sampai dengan 19 orang, dan Industri Rumah Tangga tenaga

kerja berjumlah 1 sampai dengan 4 orang.

Secara rinci kinerja urusan pembangunan urusan

perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4-28

Capaian Indikator Urusan Perindustrian


Tahun

2017

Realisasi capaian

(%)


1 2 3 4 5 6 7 8

Pertumbuhan Industri

Unit 22.367 22.512 20.663 108,95 Maks

Cakupan

bina kelompok

pengrajin

Kelompok 13.870 14.009 13.870 101 Maks




Keenam, Urusan Transmigrasi

Pada tahun 2017 telah ditempatkan transmigran sebanyak

7 KK (28 jiwa) di UPT Parudongka Kecamatan Routa Kabupaten

Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara. Pemberangkatan

transmigran diawali dengan penandatanganan kerjasama antara

Bupati Banjarnegara dengan Bupati Konawe Propinsi Sulawesi

Selatan . Transmigran tersebut bukan termasuk transmigran

swakarsa dan mereka telah di tempatkan di UPT Parudongka

Kecamatan Routa Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi

Tenggara. Secara rinci kinerja pembangunan urusan

ketransmigrasian dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 4-30 Capaian Indikator Urusan Ketransmigrasian


Tahun 2017

Realisasi

capaian (%)


Jumlah transmigran

yang ditempatkan

KK 15 7 35 20 Maks




Selain menyelenggarakan Urusan Wajib dan Urusan

Pilihan, pada tahun 2017 juga telah diselenggarakan Fungsi

Penunjang Urusan Pemerintahan yakni:

Kesatu, Urusan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan

Perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting

dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan

daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dokumen perencanaan

pembangunan daerah yang harus disusun meliputi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun

waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun.

Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan teknokratik,

politik, partisipatif, top-down & bottom-up.

Secara rinci pencapaian indikator fungsi perencanaan bisa

dilihat dari adanya Penjabaran Program RPJMD ke RKPD sebanyak 95 Program (73,64%), Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan Perda sebanyak

1dokumen, Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA; Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA sebanyak 1 Dokumen, Pertumbuhan ekonomi 5,54%, Laju inflasi

3,67% dan Pesentase Penduduk Miskin sebesar 17,21%. Secara rinci pencapaian indikator fungsi perencanaan bisa



Tabel 4-31 Capaian Indikator Urusan Perencanaan


Tahun

2017

Realisasi capaian

(%)


Penjabaran Program

RPJMD ke RKPD

Program 100 95 129 73,64 Maks

Tersedianya dokumen

perencanaan RPJPD yg

telah ditetapkan

dgn PERDA

Dok 1 1 1 100 Maks

Tersedianya

Dokumen Perencanaan

: RPJMD yg telah

ditetapkan dgn PERDA

Dok 1 1 1 100 Maks

Tersedianya Dokumen

Perencanaan : RKPD yg

telah ditetapkan

dgn PERKADA

Dok 2 1 1 100 Maks

Pertumbuhan ekonomi

% 5,41 5,54 6,07 91,27 Maks

Laju inflasi % 2,87 3,67 7,03 191,55 Min

Persentase

penduduk miskin

% 17,46 17,21 8,28 48,11 Min


: tidak tercapai


Kedua, Urusan Keuangan

APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017 telah

disusun berdasarkan basis kinerja. Prinsipnya anggaran dikelola

secara transparan, akuntabel, Value for money, penentuan

prioritas yang sistematik dan rasional, Bottom up,serta

pendelegasian wewenang.

Adapun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Banjarnegara sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

TA 2017 yang merupakan salah satu sumber penyusunan LKPJ,

masih bersifat sementara (unaudited), dalam pengertian belum

selesai diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Dari sisi pendapatan, secara umum pendapatan daerah

Kabupaten Banjarnegara dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan. Hal ini menunjukan adanya upaya yang sungguh-

sungguh dalam menggali segenap potensi sumber-sumber

pendapatan yang ada dalam rangka peningkatan pelayanan

kepada masyarakat yang telah ikut berpartisipasi sebagai

kontributor bagi pendapatan daerah.

Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah meliputi

optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan

pajak dan retribusi serta sumber-sumber pendapatan daerah

yang lain, peningkatan fungsi dan kualitas unit-unit pengelola

pendapatan, peningkatan kualitas SDM pemungut, tertib

administrasi keuangan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah

maupun dana perimbangan terutama komponen bagi hasil pajak

dan bukan pajak, serta peningkatan pendapatan yang berasal

dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari Postur Realisasi APBD Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2017, tampak bahwa realisasi Pendapatan sebesar Rp

2.167.782.044.463,- dan realisasi Anggaran Belanja sebesar Rp

2.178.823.342.905,-. Dari Realisasi Pendapatan dan Belanja

dimaksud terealisir Defisit sebesar Rp11.041.298.442,00.

Namun dengan adanya Penerimaan Pembiayaan Daerah

sebesar Rp195.898.562.898,00, yang terdiri dari Penerimaan

Pembiayaan Daerah berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp195.491.204.317,00,00-

dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar

Rp407.358.581,00,- dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Daerah

berupa penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar

Rp12.626.605.000,00,- maka, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

(SILPA) Tahun 2017 adalah sebesar Rp172.230.659.456,00, atau

rasio SILPA terhadap total pendapatan adalah sebesar Rp7,94%.

Struktur APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun ini


masih didominasi oleh komponen dana perimbangan dengan

anggaran sebesar Rp1.456.323.738.000,00 untuk menopang

pemenuhan kebutuhan anggaran Belanja yang ditetapkan

sebesar Rp2.355.088.391.000,-. Angka sebesar itu menunjukan

bahwa masih terjadi kesenjangan fiskal (fiskal gap) antara

kapasitas keuangan daerah dan kebutuhan biaya pembangunan.

Oleh karena itu, untuk mengurangi ketergantungan daerah

kepada Pemerintah Pusat yang masih cukup tinggi, terus

dilakukan upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah.

Kemudian, realisasi pajak daerah pada tahun 2017 sebesar

Rp48.468.199.275,00 atau mengalami peningkatan sebesar

16,54% dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2016 yang sebesar

Rp41.588.878.900,00. Realisasi Retribusi Daerah pada tahun

2017 sebesar Rp29.696.773.430,- atau mengalami peningkatan

sebesar 11,82%, dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2016

yang sebesar Rp26.557.123.984,00.

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

pada tahun 2017 sebesar Rp11.231.741.849,00 atau mengalami

penurunan sebesar 59,00%. Sedangkan Realisasi lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2017 sebesar

Rp.208.069.550.422,- atau mengalami peningkatan sebesar

65,78%. Peningkatan tersebut antara lain karena dimasukannya

Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS ) SD dan SMP

dalam Lain-lain PAD Yang Sah.

Postur Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017

disokong komponen Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

sebagai penyumbang paling tinggi sebesar 69,95%, diikuti oleh

komponen pajak daerah sebesar 16,29%, komponen retribusi

daerah sebesar 9,98% dan komponen hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan sebesar 3,78%.

Sementara Realisasi total belanja sebesar Rp

2.178.823.342.905,00 yang terdiri dari realisasi Belanja Tidak

langsung sebesar Rp 1.191.749.031.903,00 dan realisasi Belanja

Langsung adalah sebesar Rp 987.074.311.002.


Secara rinci pencapaian indikator fungsi keuangan bisa


Tabel 4-32 Capaian Indikator Urusan Keuangan

No Indikator

Kinerja Satuan

Capaian Target

Tahun

2017

Realisasi Ca

paian

(%)

Pol Status

2016 2017

1 Tersedianya

laporan

asset yg mendukung

laporan

Neraca

Laporan

ada Ada ada 100 Maks. Tercapai

2 Meningkatnya jumlah

PAD

Rp

Milyar 221,048 297,466 277,400 107,23 Maks Tercapai

3 Rasio PAD terhadap

pendapatan

daerah

%

12,04

13,73

12,77

107,46

Maks Tercapai

4 Opini

Laporan Keuangan

opini

BPK WTP Proses WTP Proses

Proses

Audit

5

Jumlah dan macam

pajak dan

retribusi daerah

Bh 29 29 29 100 maks Tercapai

Ketiga, Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan

Sasarannya diarahkan pada peningkatan kualitas

layanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Langkah-langkah yang diambil

diantaranya melalui melakukan rekruitmen Calon Pegawai Negeri

Sipil yang profesional, menegakkan prinsip reward and

punishment dalam praktek pemerintahan, mewujudkan sistem

pemerintahan meritokrasi, yakni menempatkan seorang pegawai

berdasarkan kemampuan profesional yang dimiliki, menciptakan

sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( Clean

Government and Good Governance ), Serta bebas dari praktek

korupsi.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten

Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan


Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Banjarnegara tahun 2016 nomor 10 tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Banjarnegara nomor 213 ) telah diadakan

pembenahan SOTK Lembaga Perangkat Daerah untuk Badan

Kepegawaian Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang

Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.

Pengelolaan administrasi kepegawaian dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 83 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Banjarnegara telah diadakan pembenahan SOTK untuk

manajemen pengelolaan kepegawaian berbentuk Badan yaitu

Badan Kepegawaian Daerah yang struktur organisasinya terdiri

dari Sekretariat, tiga Bidang, dua Sub Bagian dan enam Sub

Bidang.

Dalam upaya peningkatan etos kerja di jajaran aparatur,

dilakukan penilaian Kerja Pegawai yang kita kenal dengan SKP (

Sasaran kerja Pegawai yang dituangkan dalam PPKP ( Penilaian

Prestasi Kerja Pegawai ), selanjutnya membuat penyusunan

laporan kegiatan SKPD, penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

(LKPJ), Laporan keuangan dan optimalisasi fungsi pengawasan

internal.

Untuk peningkatan kinerja di jajaran aparatur dan upaya

pengembangan potensi sumber daya manusia serta pembinaan

karir aparatur berbagai upaya telah dilakukan antara lain

melalui peningkatan manajemen kepemimpinan bagi pejabat

struktural dengan mengirimkan PNS pejabat eselon II untuk

mengikuti Diklatpim II sebanyak 5 orang, Pejabat Eselon III

untuk mengikuti Diklatpim III sebanyak 5 orang, dan

penyelenggaraan Diklatpim IV sebanyak 40 orang yang

dilaksanakan dalam 1 angkatan. Sedangkan untuk

meningkatkan ketrampilan bagi PNS di bidang teknis/fungsional

telah dididik 124 orang dalam Diklat Teknis Tugas dan Fungsi

serta Diklat-Diklat lain yang mendukung kelancaran tugas

sesuai kebutuhan SKPD telah dilaksanakan.

Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya

aparatur diberi kesempatan kepada pegawai yang akan

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk itu

telah dikirim 5 orang untuk tugas belajar yang terdiri D.IV /S1=

1, S.2=1, dan perpanjangan tugas belajar= 3, serta telah

diterbitkan surat ijin belajar sebanyak 47 orang yang mengikuti

pendidikan S2= 6, DIV/S1= 34, DIII= 5, dan Paket C= 2.


Bagi pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan

sesuai dengan kompetensi dan mendukung tupoksinya diberikan

ijin penggunaan gelar. Penggunaan gelar yang sudah diproses

dan disetujui untuk jenjang pendidikan sebanyak 22 orang S1=

3, S2= 19. Bagi PNS yang memenuhi syarat juga dikirim untuk

mengikuti ujian dinas jumlahnya ada 41 orang (Ujian Dinas

Tk.I=15 Lulus 7 Tidak Lulus 8, Tk.II=26 Lulus 26) dan Ujian

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UKPPI) jumlahnya 66

orang (UKPPI Tk. I=23 Lulus 2, Tidak Lulus 21, UKPPI Tk.II=3

Lulus 3, UKPPI Tk.III=40 Lulus 25 Tidak lulus=15)

Pada dasarnya mutasi bagi PNS bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan organisasi, tour of duty tour of area,

mutasi PNS bisa bersifat promosi bagi PNS yang berprestasi,

untuk penyegaran atau dimungkinkan untuk pembinaan bagi

PNS yang bermasalah dengan harapan di tempat yang baru

kinerjanya dapat lebih baik.

Dalam proses mutasi ini Pemerintah Daerah berupaya

semaksimal mungkin menempatkan PNS pada tugas/pekerjaan

sesuai dengan kompetensinya. Ukuran kompetensi ini tidak

dilihat hanya dari pendidikan formalnya melainkan juga

mempertimbangkan kemampuan yang lain, antara lain

pengalaman kerja, Diklat yang pernah diikuti, kemampuan

berkomunikasi, kemampuan teknis yang spesifik dan

pertimbangan lainnya dalam upaya menuju ke profesionalitas

PNS.

Bagi PNS yang telah memenuhi syarat juga diberi

penghargaan Kenaikan Pangkat, untuk periode April 2017

sebanyak 512 orang dan periode Oktober 2017 sebanyak 567

orang, dalam tahun yang sama juga diberikan penghargaan

terhadap PNS yang berprestasi sebanyak 100, dengan rincian 74

piagam satyalencana diberikan melalui Pemkab. Banjarnegara,

dan 26 piagam satyalencana untuk ASN di lingkungan SMA

diberikan melalui BKD Provinsi Jawa Tengah.

Selama tahun 2017 telah dilaksanakan pelantikan

pejabat struktural 759 orang, mutasi keluar daerah 7 orang,

mutasi masuk 5 orang, dan mutasi dalam daerah 171 orang

sehingga total 942 orang. Untuk mengetahui kompetensi masing-

masing PNS sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan

karier dan melatih para calon pejabat untuk mengukur potensi

dan kompetensi yang dibutuhkan di tingkat midle manajemen

telah diadakan test kompetensi bagi 10 orang.

Selanjutnya untuk meningkatkan pelayanan kepada PNS

yang memasuki masa pensiun di Kabupaten Banjarnegara telah


dilakukan kerjasama dengan PT. Taspen Persero Cabang

Purwokerto dan memfasilitasi calon penerima Tabungan hari

Tua, uang pensiun dan penerbitan KARIP. Jumlah pensiun PNS

tahun 2017 ada 335 orang terdiri dari Batas Usia Pensiun (BUP)

305 orang, pensiun dipercepat 16 orang, pensiun janda/duda 14

orang.

Tabel 4-33

Capaian Indikator Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan


Tahun 2017

Realisasi

capaian (%)

Pol Status 2017

1 2 3 4 5 6 7

Persentase data pegawai

yang valid dan akurat

% 100 100 100 Maks

Persentase

Penurunan Pelanggaran Disiplin PNS

% 23,66 2,9 169 Maks

Rasio PNS

yang mengikuti

diklat

% 35,2 23,8% 148,03 Maks

Rasio pengisian jabatan

struktural sesuai

kompetensi

% 69,65 93,26 74,68 Maks

Nilai Survey Kepuasan

Masyarakat

Angka 84,57 84 100,68 Maks




Keempat, Urusan Pengawasan,

Pada tahun 2017 Pelaksanaan program ini difokuskan

pada kegiatan pengawasan internal secara berkala, penanganan

kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, tindak

lanjut hasil temuan pengawasan, evaluasi berkala temuan hasil

pengawasan, Rencana Aksi Daerah pencegahan dan

pemberantasan korupsi, Kegiatan tersebut dilakukan untuk

mendukung target capaian penyelesaian tindak lanjut

Inspektorat Kabupaten Banjarnegara sebesar 95 %, RAD

pencegahan dan pemberantasan korupsi sebesar 90%,

penanganan pengaduan sebesar 100%, OPD yang menerapkan

SPIP secara efektif sejumlah 12 OPD dan nilai maturitas SPIP 2,0

serta nilai survei kepuasan masyarakat sebesar 75.

Pelaksanaan program ini difokuskan pada kegiatan

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian

tahun 2017 yaitu prosentase terpenuhinya unsur kapabilitas

APIP sebesar 95% dan peningkatan level kapabilitas APIP menuju

level 2. Secara rinci kinerja pembangunan urusan administrasi

pemerintahan dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4.5. Capaian Indikator Urusan Pemerintahan

Pengawasan


Tahun 2017

Realisasi

capaian (%)

Pol Sta

tus 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Prosentase

penyelesaian TLHP Reguler Inspektorat

Kab Banjarnegara

% 98,58 98,28 95 103,45 Maks

Prosentase

penyelesaian penanganan kasus

% 100 100 96 104,17 Maks

Prosentase Pelaksanaan Tindak

Lanjut Hasil

Pemeriksaan Inspektorat Propinsi

% 98 100 98 102,04 Maks

Prosentase Pelaksanaan Tindak

Lanjut Hasil

Pemeriksaan BPKP

% 92,48 92,87 90 103,19 Maks

Prosentase

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan BPK

% 97,46 90,67 78 116,24 Maks



: tidak tercapai


Kelima, Urusan Administrasi Pemerintahan:

Pada tahun 2017 diarahkan pada Program Penataan

Peraturan Perundang Undangan Pelaksanaan program ini

difokuskan pada kegiatan penyusunan peraturan daerah,

penegakan perda provinsi, pengawasan produk hukum daerah

kabupaten, penyelenggaraan bantuan hukum, penanganan

sengketa dan perkara perdata/tata usaha negara, serta

pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kegiatan tersebut

dilakukan untuk mendukung target capaian Penyusunan

Peraturan Daerah; dan persentase penindakan pelanggaran

Perda sebesar 100%.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Pelaksanaan program ini difokuskan pada kegiatan :

pengembangan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah,

peningkatan SDM analisis jabatan, koordinasi penyelenggaraan

pemerintah, pengendalian pembangunan daerah, peningkatan

dan pengembangan unit layanan pengadaan dan penyusunan

laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian

tahun 2017 yaitu pengendalian kinerja Perangkat Daerah;

Penyusunan 1 dokumen LKPJ.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan yang difokuskan pada kegiatan

antara lain penyusunan LAKIP Kabupaten, penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, monitoring

dan evaluasi pelaksanaan APBD, penyusunan IKU Kabupaten,

fasilitasi bantuan keuangan Provinsi serta pelaksanaan evaluasi

kinerja Kecamatan. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka

ketepatan waktu SKPD dalam penyampaian laporan kinerja

(LAKIP dan TAPKIN) hingga sebesar 100%.

Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan program ini difokuskan pada kegiatan Fasilitasi

percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar

daerah dan Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah

otonom, penyusunan LPPD, desk pilkada dan penyelenggaraan

otonomi daerah yang bertumpu pada kapasitas daerah. Kegiatan

tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2017

yaitu tersedianya 1 (satu) laporan LPPD K a b u p a t e n .

Program pemberdayaan jasa usaha yang difokuskan pada

kegiatan Pemberdayaan jasa usaha konstruksi, Penyelenggaraan

unit pelayanan pengadaan dan penyelenggaraan LPSE. Kegiatan



yaitu Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan

LPSE dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 100%.

Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

yang difokuskan pada kegiatan fasilitasi/pembentukan

kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung kerjasama antar

daerah dalam hal pembangunan wilayah perbatasan dan

kebijakan yang disepakati antar daerah. Prosentase penyelesaian

TLHP Reguler Inspektorat Kabupaten Banjarnegara hingga 95 %.

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat

Daerah yang difokuskan pada: pembahasan rancangan Perda,

kunjungan kerja pimpinan dan anggpta DPRD dalam dan luar

daerah, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD,

pembuatan majalah komunikatif DPRD, Kegiatan reses DPRD

dan pembuatan himpunan produk-produk DPRD. Kegiatan


yaitu tercapainya peningkatan profesionalitas dan kapasitas

Lembaga Perwakilan.

Secara rinci capaian kinerja pembangunan urusan

administrasi pemerintahan dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4-34.1 Capaian Indikator Fungsi Penunjang Urusan Administrasi

Pemerintahan

Indikator Sa

tuan

Capaian Targe

t Tahu

n 2017

Realisasi

capaian (%)

Pol Statu

s 201

6

201

7

1 2 3 4 5 6 7 8

Skoring LPPD

Kabupaten

Angk

a

3,00 3,01 3,00 100,33 Maks

Fasilitasi kegiatan

kerjasama antar daerah/pihak

ketiga

Dok 18 10 180 Maks

Penyusunan Produk Hukum

Tentang Pemerintahan Desa

Dok 0 6 3 200 Maks


: tidak tercapai


Tabel 4-34.2


Indikator

Sa

tuan

Capaian Target

Tahun

2017

Realis

asi capaian (%)

Pol Statu

s 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Cakupan pelaksanaan kebijakan Pemerintah

Daerah bidang Perundang-undangan

% 100 100 100 100 Maks

Prosentase

Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Hak

Asasi Manusia Serta Peningkatan Kesadaran Hukum

Masyarakat

% 100 100 100 100 Maks

Cakupan Pembentukan Sistem

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Serta Penyebarluasan Produk Hukum

Kepada Masyarakat

% 100 100 100 100 Maks


: tidak tercapai


Tabel 4-34.3


Indikator Satua

n

Capaian Target

Tahun

2017

Realis

asi capaian (%)

Pol Statu

s 2016

2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase pelayanan kesehatan penduduk miskin

% 64.8

1 82 100 82 Maks

Persentase fasilitasi

penyelenggaraan kegiatan keagamaan

di masyarakat

% 92.5 81,

75 100 81,75 Maks

Persentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan

kepemudaan, olahraga dan

pemberdayaan perempuan

% 85 67 100 67 Maks



Tabel 4-34.4


Indikator

Sa

tuan

Capaian Target

Tahun

2017

Realisas

i capaian

(%)

Pol Statu

s 2016

2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Peningkatan Pendapatan Usaha

BUMD

% 10 14,36

10 144

Maks

Jumlah LKM yang berizin

5 5 5 100 Maks




Tabel 4-34.5


Indikator Sa

tuan

Capaian Target

Tahun

2017

Rea

lisasi capaian (%)

Pol Statu

s 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Terpantaunya Ketersediaan dan Pendistribusian

Tabung LPG 3 Kg untuk Masyarakat

Agen 6 6 6 100 Maks

Persentase (%)

peningkatan distri-busi raskin tepat

harga, tepat waktu, tepat manfaat dan tepat sasaran

% 100 100 100 100 Maks




Pemerintahan

Indikator Satua

n

Capaian Targe

t Tahu

n

2017

Realis

asi capaia

n (%)

Pol Statu

s 2016

2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Kegiatan

2.752

2500 110 Maks

Pengadaan

barang/jasa secara elektronik

Paket 313 320 98 Maks


: tidak tercapai


Tabel 4-34.7



Tahun

2017

Realisasi capaian

(%)

Pol Status 2017

1 2 3 4 5 6 7

Indeks

Kepuasan Layanan Masyarakat

Angka 78,98 78,46 100,66 Maks

Nilai AKIP Kabupaten

Nilai B B 100 Maks

Prosentase Organisasi

yang tepat fungsi dan tepat

ukuran

% 100 100 100 Maks




Pemerintahan


Tahun 2017

Realisasi

capaian (%)

Pol Status 2017

1 2 3 4 5 6 7

Persentase penyerapan anggaran

Setda Kabupaten

% 90,34 85 106,28 Maks

Tersusunnya dokumen

keuangan yang akurat

Dokumen 2 2 100 Maks


: tidak tercapai Tabel 4-34.9


Capaian Indikator Fungsi Penunjang Urusan Administrasi

Pemerintahan

Indikator Satua

n

Capaia

n

Targe

t Tahu

n 2017

Realisasi

capaian

(%)

Pol Sta tus

2017

1 2 3 4 5 6 7

Tercukupinya sarana dan prasarana kerja

yang menunjang pelayanan administrasi

perkantoran.

% 97,6 100 97,6 Maks

Tersedianya sarana dan prasarana yang

dibutuhkan di lingkungan Setda dan rumah jabatan/dinas

% 100 100 100 Maks

Tersedianya pakaian

dinas beserta perlengkapannya bagi

Bupati, Wakil Bupati, di Kabupaten Banjarnegara

% 100 100 100 Maks



Tabel 4-35

Capaian Indikator Fungsi Penunjang Urusan Administrasi

Pemerintahan

Indikator Sa

tuan

Capaian Target

Tahun 2017

Realisasi

capaian (%)


1 2 3 4 5 6 7 8

Raperda Inisiatif DPRD

yang tersusun

Dok 6 4 6 66,66 Maks

Perda yang dibahas

Dok 27 34 27 141,46 Maks

Perda yang

ditetapkan

Dok 27 32 27 124,79 Maks

Himpunan

produk-produk DPRD

yang di cetak

Dok 130 130 130 100 Maks

Aspirasi masyarakat

yang terserap

Paket 45 45 45 100 Maks


: tidak tercapai


Keenam, Urusan Pemerintahan Kewilayahan,

Pada tahun 2017 diarahkan pada Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran berupa: Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kegiatan Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan, Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor, Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor,

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT), (Jasa

Tenaga Pendukung Operasional Kantor) dan Kegiatan

Pemberdayaan Kecamatan.

Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

berupa Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor,

Kegiatan Pengadaan Mebeleur, Kegiatan Pemeliharaan

rutin/berkala Rumah Dinas, Kegiatan Pemeliharaan

rutin/berkala Gedung Kantor, Kegiatan Pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. Program peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur berupa Kegiatan Asistensi

PATEN. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan berupa Kegiatan Penyusunan

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dan

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah berupa Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah serta Program

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan berupa Fasilitasi

Penunjang Pilkades


BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

(RKP) TAHUN 2017

A. Prioritas Pembangunan Nasional

Tahun 2017 merupakan tahapan awal pembangunan

jangka menengah Kabupaten Banjarnegara mengingat RPJMD

tahun 2011-2016 telah berakhir dan proses perencanaan

pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017

tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan sebelumnya.

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara

disusun dengan memperhatikan berbagai kebijakan

pembangunan nasional, terutama yang tertuang dalam RPJMN

Tahun 2015 – 2019 dan RKP Tahun 2017.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan

pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi

dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi

tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Rotong”

yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi

dengan mengamankan sumber daya maritim, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan

demokratis berlandaskan negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan

memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang

tinggi, maju, dan sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang

mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan

nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam

kebudayaan.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan

nasional tersebut, ditetapkan 9 (sembilan) agenda prioritas

yang disebut “Nawacita” sebagai berikut:


1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap

bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga

negara

2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis,

dan terpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan

reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas

korupsi, bermartabat, dan terpercaya

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat

Indonesia

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di

pasar internasional sehingga Bangsa Indonesia bisa maju

dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi

sosial Indonesia.

Mencermati bahwa permasalahan utama dalam

pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional yaitu

pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan,

pemerataan dan kewilayahan serta kondisi perlu yang

dibutuhkan untuk mendukung tercapainya prioritas nasional

tersebut, dalam pelaksanaannya diperlukan pendekatan

pembangunan antara lain holistik-tematik, integratif dan

spasial dengan kebijakan anggaran belanja tidak mendasarkan

lagi pada money follow function tetapi berdasarkan money follow

prioritas program serta lebih berorientasi pada manfaat untuk

rakyat dan prioritas pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dengan menggunakan pendekatan pembangunan tersebut,

maka tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2017

adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi

untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi

Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”.

Adapun agenda prioritas pembangunan nasional yang

terbagi kedalam 3 (tiga) dimensi pembangunan dirinci menjadi

beberapa prioritas, meliputi:

1) Dimensi Pembangunan Manusia, terdiri dari :

1. Revolusi Mental (Nawa Cita 8 dan 9)

2. Pembangunan Pendidikan (Nawacita 5)

3. Pembangunan Kesehatan (Nawacita 5)


4. Pembangunan Perumahan dan Permukiman (Nawacita

5)

2) Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi:

1. Kedaulatan pangan (Nawacita 6 dan 7)

2. Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan (Nawacita 6

dan 7)

3. Kemaritiman dan kelautan (Nawacita 6 dan 7)

4. Pariwisata (Nawacita 6 dan 7)

5. Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

(Nawacita 6 dan 7)

3) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, meliputi:

1. Pemerataan Antar Kelompok Pendapatan (Nawacita 3)

2. Perbatasan Negara dan Daerah tertinggal (Nawa Cita 3)

3. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan (Nawa Cita 3)

4. Pengembangan Konektivitas Nasional (Nawa Cita 3 dan

7).

Untuk melaksanakan 3 (tiga) dimensi pembangunan

tersebut, diperlukan kondisi kondusif yang mendukung, antara

lain:

1) Adanya kepastian dan penegakkan hukum (Nawacita 4)

2) Adanya keamanan dan ketertiban (Nawacita 1)

3) Situasi politik dan demokrasi yang stabil (Nawacita 9)

4) Peningkatan tata kelola dan reformasi birokrasi (Nawacita

2).

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan

untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di

tahun 2019, antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0%;

2. Laju inflasi sebesar 3,5%;

3. PDB per kapita sebesar Rp. 72.217 ribu;

4. Indeks Gini sebesar 0,36;

5. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 - 8,0%;

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,3;

7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0 – 5,0%.

Guna mewujudkan sasaran pembangunan nasional,

dengan memperhatikan pemerataan pembangunan wilayah,

maka dalam RPJMN Tahun 2015-2019 ditetapkan sasaran

pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2017 yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1%;

2. Tingkat kemiskinan sebesar 11,3%;

3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,1%.


B. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah

isi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-

2018 adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari

“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Visi tersebut dilaksanakan

melalui misi sebagai berikut:

1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno,

Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi,

dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan

2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,

menanggulangi kemiskinan dan pengangguran

3) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa

Tengah yang bersih, jujur, dan transparan, “Mboten

Korupsi, Mboten Ngapusi”

4) Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk

meningkatkan persatuan dan kesatuan

5) Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan

keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut

hajat hidup orang banyak

6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi

kebutuhan dasar masyarakat

7) Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat

pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah

lingkungan.

Tahun 2017 merupakan tahun keempat RPJMD sehingga

menjadi tahun yang strategis untuk melihat ketercapaian

pembangunan daerah jangka menengah Jawa Tengah.

Memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya,

dengan berbagai permasalahan dan isu strategis, maka upaya

pencapaian target pembangunan daerah tahun 2017 dilakukan

melalui berbagai strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk

“Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Energi Berkelanjutan

Serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan

Pengangguran Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

dan Kemandirian Wilayah”.

Untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan

daerah tahun 2017 tersebut, ditetapkan beberapa prioritas

pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2017, meliputi:

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui

pembangunan pertanian dalam arti luas serta

pengembangan dan pemanfaatan energi secara

berkelanjutan.


2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu

melalui upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat

miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan

pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat

miskin.

3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia

diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat

secara berkelanjutan.

4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas

lokal, industri kreatif dan sentra/klaster untuk

pengurangan pengangguran.

5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan

memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan

lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana.

6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan

baik.

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun

2017 diarahkan terutama untuk mendukung perwujudan

ketahanan pangan dan energi serta percepatan pengurangan

angka kemiskinan dan pengangguran. Prioritas pembangunan

daerah tahun 2017 lebih ditujukan pada upaya-upaya antara

lain:

a. peningkatan produktivitas kedelai dan garam;

b. program pembangunan 1000 embung melalui peningkatan

kuantitas dan kualitas embung/tampungan air;

c. peningkatan jaringan irigasi;

d. pengembangan energi baru terbarukan;

e. pemberian bantuan siswa miskin untuk pendidikan

menengah dan khusus;

f. pembiayaan kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN;

g. peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;

h. penanganan infrastruktur pendukung pariwisata dan

pengurangan kemiskinan;

i. penanganan lahan kritis.

Tujuan, arah kebijakan, prioritas dan fokus

pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2017

merupakan upaya guna mencapai target sasaran pembangunan

daerah tahun 2017 yaitu:

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 5,8%;

b. Laju inflasi sebesar 4,5 ± 1%;

c. PDRB per kapita sebesar Rp. 26,06 juta;

d. Indeks Gini sebesar 0,341 dan Indeks Williamson sebesar

0,6993;


e. Persentase penduduk miskin sebesar 11,30 – 10,83%;

f. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 69,40 dan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 71,49; dan

g. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,49 – 4,27%.

C. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan Kabupaten Banjarnegara

memperhatikan prioritas dan arah kebijakan Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2017 dan RKP Nasional tahun 2017 disamping

melanjutkan proses perencanaan pembangunan yang masih

harus diselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya dan

mendasarkan pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara yang pada

periode disusunnya RKPD Tahun 2017 sudah masuk pada

tahapan ketiga RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-

2025 yang mengarah Banjarnegara pada Daerah Agro Industri.

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta

sinkronisasi prioritas dan arah kebijakan antara pusat dan

daerah, maka Tema RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun

2017 adalah “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan

Peningkatan Pelayanan Dasar Masyarakat Guna Mengurangi

Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tahun

2017, maka arah dan prioritas pembangunan Kabupaten

Banjarnegara tahun 2017, meliputi:

1) Peningkatan sinkronisasi antara prioritas nasional, provinsi,

dan kabupaten.

2) Pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, dengan

arah:

a. Peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenjang

b. Perluasan cakupan infrastruktur dan akses pendidikan

dasar dan menengah

c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik

dan kependidikan

d. Perbaikan sistem tenaga pendidik dan kependidikan

dalam rangka peningkatan profesionalisme pelayanan

pendidikan

e. Peningkatan penanganan buta aksara dan minat baca

masyarakat

f. Pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

g. Peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga

dalam berbagai event olahraga skala lokal maupun

regional

h. Fasilitasi penyelenggaraan gelar karya kreativitas seni

dan budaya lokal


3) Pembangunan bidang kesehatan, dengan arah:

a. Perluasan akses dan cakupan pelayanan kesehatan

yang berkualitas

b. Peningkatan akses dan cakupan layanan air minum dan

sanitasi

c. Penurunan AKI dan AKB melalui deteksi dan

penatalaksanaan risiko tinggi pada ibu dan anak

d. Peningkatan layanan rujukan secara bertahap

khususnya bagi penduduk miskin melalui jaminan

perlindungan kesehatan masyarakat.

e. Peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan,

pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta

peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

f. Peningkatan akses dan pelayanan keluarga berencana

khusunya masyarakat miskin

g. Peningkatan kesadaran masyarakat akan gizi dan

kesehatan lingkungan

4) Pembangunan bidang pertanian, dengan arah:

a. Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian

secara luas

b. Peningkatan kesejahteraan petani

c. Pengembangan diversifikasi pangan dan peningkatan

Pola Pangan Harapan

d. Peningkatan stock pangan dan keanekaragaman bahan

pangan pada sentra-sentra produksi

e. Pengendalian tingkat kerawanan pangan dan kecukupan

gizi masyarakat

f. Pengembangan industri yang bergerak disektor

pertanian dan jaringan pemasaran hasil pertanian.

g. Dukungan pembangunan infrastruktur dibidang

pertanian

5) Pembangunan bidang pariwisata, dengan arah:

a. Pembenahan obyek wisata dan infrastruktur destinasi

wisata

b. Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata

c. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam

pengelolaan pariwisata berbasis potensi lokal.

d. Peningkatan sarana prasarana transportasi menuju

kawasan sentra produksi dan kawasan wisata

e. Terintegrasinya sistem pengembangan kepariwisataan

daerah dalam menunjang kesiapan pariwisata di daerah

6) Pembangunan bidang infrastruktur, dengan arah:


a. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan

kabupaten dalam kondisi baik

b. Peningkatan sarana dan prasarana irigasi dalam kondisi

baik

c. Peningkatan efektivitas pergerakan orang, barang dan

jasa di pusat-pusat kegiatan ekonomi

d. Peningkatan kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan

untuk membuka akses ekonomi antar

kecamatan/kabupaten.

e. Peningkatan rasio elektrifikasi melalui pembangunan

listrik pedesaan

7) Pembangunan bidang pemerintahan dan kesejahteraan

sosial, dengan arah:

a. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur

pemerintahan untuk mewujudkan good governance

b. Fasilitasi pengembangan sarana prasarana komunikasi

dan informasi berbasis IT

c. Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran,

antara lain melalui peningkatan pelayanan dan

penanganan PMKS, pengurangan beban masyarakat

miskin, dan perluasan lapangan kerja

d. Peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap anak

dan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga

serta penguatan program pengarusutamaan gender

e. Peningkatan jaminan perlindungan sosial untuk

masyarakat miskin

f. Fasilitasi daerah dalam pengerahan dan penempatan

transmigrasi

g. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik dan

pembangunan

h. Peningkatan program pemugaran rumah tidak layak

huni

i. Peningkatan pelayanan data dan informasi kepada

masyarakat

j. Penataan aset daerah melalui tertib administrasi aset

daerah dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah

k. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan

akuntabilitas dalam pembangunan

l. Penyelarasan perencanaan pembangunan desa dengan

kabupaten dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

8) Pengembangan iklim usaha, pemanfaatan sumber daya

alam, dan pelestarian lingkungan hidup, dengan arah:


a. Peningkatan kondusivitas iklim investasi didaerah

untuk meningkatkan investasi dalam rangka mendorong

lapangan kerja dan kesempatan berusaha

b. Peningkatan sistem investasi daerah yang efektif dan

efisien

c. Peningkatan Industri Kecil dan UMKM mendorong

penguatan ekonomi kerakyatan

d. Peningkatan dan penguatan pasar tradisional sebagai

sentra pelayanan dan distribusi hasil produksi

masyarakat.

e. Peningkatan mitigasi dan penanganan daerah rawan

bencana

f. Penguatan kapasitas dan kelembagaan pengelola

penanggulangan bencana alam

g. Peningkatan luas dan fungsi kawasan lindung serta

penanganan lahan kritis

h. Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

i. Peningkatan kualitas lingkungan udara dan air

j. Peningkatan kesiapan daerah dalam mengantisipasi

perubahan iklim.

Sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam

tahun 2017 antara lain:

1) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5 % - 5,5 %

2) Laju inflasi sebesar 5% ± 1%

3) Persentase penduduk miskin pada kisaran 16,7 %

4) Tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 3 % - 4 %


BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017. Pada pasal 1 angka

(4) bahwa yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah “Penugasan dari Pemerintah Kepada Daerah dan/ atau Desa, dari

Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/ Kota dan/ atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Desa untuk melaksanakan

tugas tertentu. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui Kementerian Negara/ lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur,

Bupati/ Walikota) atas beban APBN dan dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/Pemerintah atau Desa, dari Pemerintah Propinsi kepada

Kabupaten/ Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan

pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan

pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan

menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian

tugas Pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa. Sebagaimana yang diamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa

yang dimaksud dengan tugas pembantuan memiliki deskripsi sebagai berikut:

a) Merupakan belanja kementerian/ Lembaga pusat; b) Dipergunakan untuk membiayai pelimpahan tugas pembantuan

kepada Daerah dan/ atau desa;

c) Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan tugas pembantuan kepada DPRD saat

pembahasan RAPBD; d) Dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

e) SKPD yang melaksanakan melaporkan kepada Kepala Daerah dan kemudian dilaporkan ke Kementerian/lembaga;

f) Semua barang yang diperoleh dari dana tugas pembantuan

merupakan milik negara namun dapat dihibahkan kepada daerah; g) Dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan

fisik maupun non fisik; h) Tidak memerlukan dana pendamping; i) Saldo Kas dikembalikan ke kas umum negara.


A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

DISPERINDAGKOP-UMKM KABUPATEN BANJARNEGARA

1. Dasar Hukum Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan

Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA- 090.02.4.039553/2017

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

3. Rekap Program dan Kegiatan Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan

4. Realisasi Program dan Kegiatan

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan

Kapasitas Logistik Perdagangan 5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan

Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Rp. 5.715.480.000,-

6. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan Dinas Perindagkop UKM kabupaten Banjarnegara


Permasalahan a. Prototipe pembangunan pasar ditentukan oleh pusat

sehingga harus mencari lokasi sesuai dengan ketentuan b. Pelaksanaan pembangunan menunggu DED serta RAB dari

pusat dan harus dikonsultasikan lagi / diverifikasi oleh instansi teknis daerah ( DPU ) sehingga memerlukan waktu

yang lama hanya untuk merevisi gambar

c. DIPA Tugas Pembantuan terlambat serta pencairan dana juga dibatasi waktunya

d. Pelaksanaan pembangunan terlambat Solusi

a. Mencari lokasi yang sesuai dengan persyaratan dana Tugas Pembantuan sehingga lokasi pasar sesuai dengan juknis

b. Koordinasi intensif dengan dinas teknis daerah , konsulttasi dengan Kementerian Perdagangan RI terkait

prototipe pasar yang didanai tugas pembantuan sehingga

diperoleh gambar sesuai dengan juknis c. Koordinsi dengan Kementerian Perdagangan RI terkait

Nomor DIPA , sehingga nomor DIPA dapat fx karena merupakan syarat lelang di ULP , sehingga pelaksanaan

lelang dapat tepat waktu d. Koordinasi dengan konsultan, Tim PPHP pasar dan terus

menerus memantau dan memberikan masukan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat selesai sesuai

kontrak

Untuk pelaksanaan penyerapan anggaran selalu koordinasi dengan KPPN Banjarnegara dan meningkatkan sumber daya

manusia tenga administrasi sehinga berjalan lancar

DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN A. BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

A.1. DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

1. Program a. Dasar Hukum

1) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017, Nomor : DIPA-


018.08.4.039068 / 2017 dari Kementrian Pertanian RI,

tanggal 26 Februari 2017. 2) Pedoman Umum Pelaksanaan Pengembangan Prasarana

dan Sarana PertanianTahun 2017. 3) POK TA 2017 Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Nomor

Satker : 039068 Kabupaten Banjarnegara dari

Kementrian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

4) Petunjuk Teknis Kegiatan Subsektor Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2017.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementrian

Pertanian RI

c. Program dan Kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana

Pertanian 1) Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

2) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

3) Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida 4) Kegiatan Pembiayaan Pertanian

d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian - Jaringan Irigasi Tertier 400 ha (Pembangunan Jaringan

irigasi untuk 14 kelompok tani) - Irigasi Air Permukaan 2 Unit ( Pembangunan Jaringan

Perpipaan untuk 2 Kelompok Tani) Jumlah Dana : Rp. 600.000.000,-

Pelaksanaan : realisasi keuangan

Rp.600.000.000,- (100%) dan realisasi fisik (100%).

2) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Prasarana dan Sarana

Jumlah Dana : Rp. 207.080.000,- Volume : Layanan Perkantoran (Laporan

Bulanan dan Honorarium Operasional Satker selama 12

bulan).

Pelaksanaan : realisasi keuangan Rp.206.635.500,-

(99,78%) dan realisasi fisik (100%) 3) Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida

Jumlah dana : Rp. 229.200.000,- Volume : Penyaluran Pupuk Bersubsidi

(Layanan) dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida

sampai dengan bulan Desember

2017. Pelaksanaan : realisasi keuangan

Rp.229.190.000,- (100 %) dan realisasi fisik (100%)

4) Kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian Jumlah dana : Rp. 25.000.000,-

Volume : Fasilitasi pembiayaan pertanian

(asuransi jasindo), pembelian alat tulis kantor dan perjalanan dinas

Pelaksanaan : realisasi keuangan Rp.25.000.000,- (100 %) dan realisasi fisik (100%)


e. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan

Sumber Anggaran : Nomor : DIPA-018.04.4.039068 Jumlah Anggaran : Rp.1.061.280.000,-

Realisasi Keuangan : Rp.1.060.825.500,- (99,96%) Realisasi Fisik : (100%)

f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara g. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan : tidak ada

Solusi : tidak ada

A.2 DIRJEN HORTIKULTURA

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Hortikultura

a. Dasar Hukum

1) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017, Nomor : DIPA-018.04.4.039549/

2017 dari Kementrian Pertanian RI, tanggal 7 Desember 2016.

2) Pedoman Umum Pelaksanaan Pengembangan Hortikultura Tahun 2017.

3) POK TA 2017 Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Nomor Satker : 039549 Kabupaten Banjarnegara dari Kementrian

Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura.

4) Petunjuk Teknis Kegiatan Subsektor Hortikultura Tahun 2017.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementrian Pertanian RI

c. Program dan Kegiatan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

1) Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

2) Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura 3) Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan

Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura 4) Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

5) Kegiatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hortikultura d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Jumlah dana : Rp.3.972.000.000,-

Pelaksanaan :- Pengadaan pupuk organik 20.000

kg, pupuk NPK 5.000 kg, pupuk hayati 50 L, herbisida 15 kg,

insektisida 50 L dan fungisida 50 kg untuk KT Karya Usaha Desa

Kasimpar, KT Karya Mukti Desa Wanaraja dan KT Sudi Rahayu

Desa Legok Sayem Kecamatan Wanayasa.

- Pengembangan kawasan petai

seluas 50 ha, pupuk NPK sebanyak 7.500 kg, kapur

pertanian sebanyak 18.750 kg, insec regent sebanyak 3.500 kg,

pupuk organik sebanyak 75.000 kg, elektrik sprayer sebanyak 30

unit dan pompa air sebanyak 5

unit untuk 11 kelompok tani.


- Pengadaan sarana produksi cabai

keriting merah untuk 34 kelompok tani (80 ha) dan

pengadaan sarana produksi cabai rawit untuk 11 kelompok tani

(40 ha).

Realisasi : Rp.3.855.936.685,- (97,08%) 2) Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

Jumlah Dana : Rp.412.500.000,- Pelaksanaan : pengadaan bibit salak sebanyak

20.000 batang untuk lahan 10 ha dan bibit petai sebanyak 7.500

batang untuk lahan 50 ha.

Realisasi : Rp.299.000.000,- (72,48%) 3) Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan

Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura Jumlah Dana : Rp.145.000.000,-

Pelaksanaan : fasilitasi pertemuan, perjalanan dinas dan honorarium

pelaksana kegiatan.

Realisasi : Rp.129.068.000,- (89,01%)

4) Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Jumlah Dana : Rp.419.000.000,00,-

Pelaksanaan : pengelolaan kawasan salak seluas 10 ha di KT Kuwat Utomo

dan KT Ngudi Rahayu Desa Karangtengah Kecamatan

Wanayasa. Dan terlaksananya

pemeliharaan jeruk seluas 25 ha di 6 kelompok tani di

Kecamatan Wanayasa (15 ha) dan di 2 kelompok tani di

Kecamatan Karangkobar (10 ha).

Realisasi : Rp.386.356.500,- (92,21%) 5) Kegiatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Jumlah Dana : Rp.90.000.000,-

Pelaksanaan : fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan cabai sebanyak 1

unit untuk KWT Mekarwangi Desa Pucungbedug Kecamatan

Purwanegara. Realisasi : Rp.78.497.000,- (87,22%)

e. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan Sumber Anggaran : Nomor : DIPA-018.04.4.039549/2017 dari

Kementrian Pertanian RI, tanggal

7 Desember 2017. Jumlah Anggaran : Rp.5.038.500.000,00

Realisasi Keuangan : Rp.4.748.858.185,00 (94,25%) f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara g. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan : tidak ada

Solusi : tidak ada

TUGAS PEMBANTUAN YANG MELALUI PROVINSI DAN YANG LANGSUNG DARI PUSAT


1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil

Tanaman Pangan a. Dasar Hukum

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-018.03-1.039151/ 2017 dari Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, tanggal 7

Desember 2016. b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI.

c. Realisasi Program dan Kegiatan 1) Pengelolaan produksi tanaman pangan serealia

Jumlah Dana : Rp.1.567.387.500,-

Realisasi : Rp.1.316.572.500,- (83,90%) Pelaksanaan : fasilitasi perjalanan dinas,

terlaksananya sosialisasi peningkatan produksi padi,

terlaksananya bantuan sosial pengembangan padi dengan sistem

jajar legowo sejumlah Rp. 235.000.000 untuk kelompok tani

dengan total luasan 1000 ha.

2) Fasilitasi Penerapan Budidaya Jagung Jumlah Dana : Rp.149.400.000,-

Pelaksanaan : terlaksananya bantuan uang ke rekening kelompok tani benih

jagung PLTJ seluas 1660 Ha dan pupuk urea 50 kg/Ha. atau

900.000,-/Ha.

3) Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada dirjen Tanaman Pangan

Jumlah Dana : Rp.71.240.000,- Realisasi : Rp.71.240.000,- (100,00%)

Pelaksanaan : terlaksananya pembayaran honorarium tim pengelola

keuangan dan petugas statistik. 4) Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan

Jumlah Dana : Rp.207.064.000,-

Realisasi : Rp.207.064.000,- (100,00%) Pelaksanaan : terfasilitasinya tim teknis pasca

panen, bantuan alat power thresser sebanyak 6 unit, corn sheller 3 unit

dan power tresser multiguna. d. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan

Sumber Anggaran : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan DIPA-018.03-4.039151/ 2017 dari Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, tanggal 7

Desember 2016 Jumlah Anggaran : Rp.1.995.091.500,-

e. SKPD yang Melaksanakan Tugas Pembantuan (Dana Dekonsentrasi)

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara. f. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

2. Kegiatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian

Kabupaten Banjarnegara mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian dana APBN P Direktorat Jenderal Hortikultura Kementrian


Pertanian RI. Bantuan berupa pompa air sebanyak 5 unit, motor

roda tiga sebanyak 3 unit, timbangan digital sebanyak 3 unit, terpal sebanyak 21 buah dan hand sprayer sebanyak 100 unit untuk 23

kelompok tani.

3. Kegiatan Pengembangan Usaha Minapadi Tahun Anggaran 2017

Kabupaten Banjarnegara mendapatkan bantuan minapadi (BBPBAT Sukabumi) untuk 9 kelompok seluas 45 Ha senilai

Rp.1.472.850.000,-.

4. Kegiatan Bantuan Pakan (BPPBAP Jepara) Kabupaten Banjarnegara mendapatkan bantuan pakan (BBPBAT

Jepara) untuk pokdakan Serayu Mas Desa Gumiwang Kecamatan

Bawang sebanyak 1 ton senilai Rp.6.000.000,-.

5. Kegiatan Bantuan Bioflock Pesantren Kabupaten Banjarnegara mendapatkan bantuan 4 paket bioflock

senilai Rp.800.000.000,- untuk pesantren Roudlotut Tholibin Desa Purwonegoro Kecamatan Purwanegara 1 paket bioflock, pesantern

Pangleburan Desa Glempang Kecamatan Mandiraja 1 paket dan

pesantren Alhusna Desa Brengkok Kecamatan Susukan 2 paket.

6. Kegiatan Bantuan Sarana Budidaya pada Kelompok Pembudidaya Ikan

Kabupaten Banjarnegara mendapatkan bantuan sarana produksi perikanan senilai Rp.440.000.000,- untuk 8 kelompok pembudidaya

ikan di kecamatan Purwareja Klampok, Mandiraja, Purwanegara, Rakit, Pagedongan dan Sigaluh.

7. Kegiatan Bantuan Gerpari (Direktorat Pakan dan Obat Ikan) Kabupaten Banjarnegara mendapatkan bantuan langsung dari

Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa 2 paket mesin pakan untuk pesantren Pangleburan Desa Glempang Kecamatan Mandiraja

dan Kelompok Mina Barokah Desa Majalengka Kecamatan Bawang.

8. Kegiatan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting Kabupaten Banjarnegara mendapatkan bantuan operasional

identifikasi reproduksi akseptor untuk 5.254 akseptor, operasional

inseminasi buatan untuk 5.391 akseptor dan identifikasi PKb untuk 2.200 ekor.

9. Kegiatan Pengembangan Populasi Domba

Kabupaten Banjarnegara mendapatkan 45 ekor ternak domba betina dan 5 ekor ternak domba jantan untuk kelompok tani Jaya Domba

Desa Batur Kecamatan Batur.

10. Kegiatan Pengembangan Kawasan Perbibitan Ternak Sapi

Kabupaten Banjarnegara mendapatkan kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi sapi betina produktif sebanyak 1.038 akseptor

di 20 kecamatan.

11. Kegiatan Pengembangan Populasi Sapi Kabupaten Banjarnegara mendapatkan bantuan 15 ekor sapi untuk

kelompok ternak Manggala Desa Adipasir Kecamatan Rakit.

12. Kegiatan Pengarusutamaan Gender dari Ditjen PSP

Kabupaten Banjarnegara mendapatkan bantuan pengembangan populasi kelinci senilai Rp.50.000.000,- untuk kelompok wanita tani


Sumber Rejeki Desa Rejasari Kecamatan Banjarmangu dan kelompok

wanita tani Ngudi Tani Desa Randegan Kecamatan Sigaluh. Bantuan pengembangan populasi kambing senilai Rp.75.000.000,- untuk

kelompok tani Balasrawung Desa Gunung Langit Kecamatan Kalibening dan kelompok tani Anti Retak Desa Lawen Kecamatan

Pandanarum.

13. Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah (Bidang Perikanan)

Kabupaten Banjarnegara bidang perikanan mendapatkan kegiatan Restocking Perairan Umum, penebaran 1.000.400 ekor benih ikan

(ikan nila, nilem dan graskap) di waduk PB Soedirman Desa Wanakarsa Kecamatan Wanadadi.

14. Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah (Bidang Peternakan Kabupaten Banjarnegara bidang peternakan mendapatkan kegiatan :

1. Bantuan 4 ekor domba jantan dan 26 ekor domba untuk kelompok ternak Karya Linmas Desa Condongcampur kecamatan Pejawaran.

2. Bantuan 1 unit biogas untuk kelompok ternak Sri Rahayu 2 Desa Sokaraja Kecamatan Pagentan.

3. Bantuan 500 ekor ayam untuk 100 KK di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan sebagai kegiatan penanggulangan

kemiskinan.

15. Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah (Bidang Perkebunan)

Kabupaten Banjarnegara bidang perkebunan mendapatkan kegiatan :

1. Kegiatan Standarisasi Kualitas Bahan Baku Komoditas Tembakau untuk kelompok tani Sido Mulyo Desa Majasari Kecamatan

Pagentan berupa bimbingan teknis, 1 unit hand traktor, 1 unit

motor penggerak, 1 unit cultivator dan 1 unit pompa air. Untuk kelompok tani Kembangsari Desa Pegundungan Kecamatan

Pejawaran berupa bimbingan teknis dan 1 unit cultivator. 2. Kegiatan Mendorong Pembudidaya Bahan Baku Berkadar Nikotin

Rendah (Pengelolaan Agroekosistem Tanaman Tembakau Rendah Nikotin) untuk kelompok tani Rahayu Desa Pejawaran Kecamatan

Pejawaran berupa 2.500 kg NPK, 1.000 kg KNO3 dan 7.500 kg pupuk organik.

3. Kegiatan Pengelolaan Lahan Kering dan Sarana Pengairan untuk

Pengembangan Komoditas Pangan untuk kelompok tani Bangkit Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara berupa bimbingan teknis, 2

unit pompa air, 2 unit slang hisap 3’, dan 2 unit slang buang 3’. Untuk kelompok tani Mentesing Tani 5 Desa Kaliwungu

Kecamatan Mandiraja berupabimbingan teknis, 2 unit pompa air, 2 unit slang hisap 3’ dan 2 unit pompa buang 3’.

4. Kegiatan Pembinaan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sarana

Prasarana Perkebunan untuk kelompok tani Wana Maju Bilungan Desa Gunungjati Kecamatan Pagedongan berupa 6.000 kg pupuk

organik, 2 unit pompa air, 2 unit slang hisap 3’ dan 2 unit slang buang 3’.

5. Kegiatan Pelatihan Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan Kopi, Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan

untuk kelompok tani Bina Lestari Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan sebanyak 30 orang.

6. Kegiatan Pelatihan dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan

Komoditas Gula kelapa, Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan untuk kelompok tani Margo mulyo Desa Glempang

Kecamatan Mandiraja sebanyak 30 orang.


7. Sosialisasi Tahapan Sertifikasi Organik Komoditas Perkebunan

Kegiatan Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan Kopi, Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan untuk kelompok tani

Sido Makmur Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan sebanyak 30 orang.

8. Fasilitasi sertifikasi Organik Komoditas Perkebunan Kegiatan

Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan Kopi, Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan sebanyak 3 paket untuk

kelompok tani Sido Makmur Desa Pesangkalan Kecamatan Pagedongan, kelompok tani Gondoarum Desa Binangun

Kecamatan Karangkobar, dan kelompok tani Setia Ngudi Makmur Werak Desa Gumelem Kecamatan Susukan.

9. Kegiatan Pertemuan Pembinaan Petani eks Proyek PIR Lokal Teh

Jawa Tengah di kecamatan Kalibening sebanyak 40 orang dan di kecamatan Wanayasa sebanyak 80 orang.

10. Kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku (pembinaan 30 orang petani, 1 unit kendaraan roda tiga, 2 unit

timbangan digital, 20 unit terpal dan 1 unit moisture tester cengkeh) untuk kelompok tani Sumber Rejeki Kelurahan Argasoka

Kecamatan Banjarnegara. 11. Kegiatan Pembinaan Kemampuan Usaha Masyarakat dengan

Pegembangan Perkebuanan dan Peternakan (pembinaan untuk 40

orang petani, bantuan 2 unit APPO dan 2 ekor sapi) untuk kelompok tani Sari Mulyo Desa Majasari Kecamatan Pagentan.

12. Pertemuan Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau untuk kelompok tani Mulyasari Desa Tegaljeruk Kecamatan

Pagentan sebanyak 40 orang. 13. Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Petani Perkebunan dalam

Pengelolaan Kelembagaan untuk kelompok tani Mukti Barokah

Desa Kebutuh Jurang Kecamatan Pagedongan sebanyak 30 orang. 14. Kegiatan Pelatihan Gula Kelapa untuk kelompok tani Tunggal

Rasa Desa Panerusan Wetan Kecamatan Susukan sebanyak 50 orang.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kluster Kelapa untuk kelompok tani Setia Ngudi Makmur werak Desa Gumelem Wetan Kecamatan

Susukan sebanyak 50 orang.


BAB VI

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan telah diuraikan pada

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 bahwa

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi

vertikal di Daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus yang menjadi

kewenangan Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan tugas-tugas umum Pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh

Daerah.

Penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Banjarnegara Pada Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

a. Nama Kerjasama :

Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) Bidang Ketransmigrasian. b. Melakukan Rintisan Kerjasama Antar Daerah Bidang

Ketransmigrasian Dengan Kabupaten Daerah Penempatan

Transmigrasi Antara Lain : 1. Kab. Lamandau Propinsi kalimantan Tengah ;

2. Kab. Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara. c. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Undang Undang No 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Ketransmigrasian; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Kerja sama Antar Daerah. d. Bidang Kerjasama :

Penyelenggaraan Program Transmigrasi e. SKPD Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah :

1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara;

2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) pada Daerah Penempatan.

f. Sumber dan Jumlah Anggaran : APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 sebesar

Rp.56.820.000,- g. Jangka Waktu Kerjasama :

5 (lima) tahun

h. Hasil (Output) Dari Kerjasama : Terjalinnya hubungan kerja sama antara Kabupaten Banjarnegara

dengan 2 (dua) Kabupaten daerah penempatan transmigrasi tahun 2017 yaitu :

1) Kab. Lamandau Propinsi kalimantan Tengah ; 2) Kab. Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara.

i. Permasalahan Dan Solusi : Permasalahan :

1) Naskah KSAD yang telah ditandatangani oleh kedua belah

pihak kadang tidak sesuai dalam pelaksanaannya, khususnya


pada hak perolehan lahan usaha I dan lahan usaha II bagi

transmigran. Solusi :

1) Mengintensifkan koordinasi dengan Kabupaten Daerah Penempatan Transmigrasi dengan bantuan fasilitasi oleh

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2) Melakukan monitoring ke lokasi transmigrasi untuk memantau

perkembangan para peserta transmigran dan mengetahui apabila ada permasalahan/kendala guna dicarikan jalan

keluarnya. j. Hal Lain Yang Perlu Untuk Dilaporkan :

Naskah Perjanjian Kerjasama Antar Daerah (KSAD) Tahun 2017

harus ditandatangani oleh Bupati kedua belah pihak sebagai dasar penempatan transmigrasi.

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kerjasama yang dilaksanakan antar daerah pada tahun 2017 adalah kerjasama antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat yang

meliputi 19 Kabupaten / Kota, sebagai berikut : a. Nama Kerjasama :

Sinergitas Penanganan Permasalahan Pengemis, Gelandangan,

Orang Terlantar ( PGOT ), Dan Psikotik Jalanan Secara Terpadu Di Wilayah Perbatasan Jawa Barat Bagian Timur dan Jawa Tengah

Bagian Barat b. Daerah Yang Diajak Kerjasama :

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan,

Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Pemerintah Daerah

Kabupaten Cirebon, Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, Pemerintah Daerah Kabupaten

Subang, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kota Banjar, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Pangandaran,

Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal,

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, Pemerintah Daerah Kabupaten

Banyumas, Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga,

Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, Pemerintah Daerah Kota Tegal, dan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan

Plt.Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat , berkedudukan di Bandung, Jalan Banda Nomor 28, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya

disebut PIHAK KESATU Plh.Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di

Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa

Gubernur Jawa Tengah , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota

Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Subang, dan

Kabupaten Pangandaran, secara bersama – sama selanjutnya

disebut PIHAK KETIGA. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap,

Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga,


Kabupaten Pemalang, Kota Tegal dan Kota Pekalongan, secara

bersama – sama selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT. PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT,

secara bersama – sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. c. Dasar Hukum :

a) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b) Undang –undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

c) Undang-undang Nomor 18 tentang Kesehatan Jiwa;

d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah; e) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; f) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan

Polisi Pamong Praja;

g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan

bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; i) Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 300/449 Tahun 2012.

d. Bidang Kerjasama :

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat e. SKPD Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah :

Satpol PP Provinsi Jawa barat dengan Satpol PP Provinsi Jawa tengah

f. Sumber dan Jumlah Anggaran : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian

Kerjasama ini, dibebankan pada : 1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang diperuntukan bagi :

a) Biaya fasilitasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi tingkat

Provinsi dan Rapat Koordinasi Trantibum Perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah;

b) Biaya pembangunan dan pemeliharaan basis data ( database )

c) Biaya operasional penertiban PGOT dan Psikotik Jalanan; d) Biaya penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung

penyerahan PGOT dan Psikotik Jalanan; e) Biaya penyediaan sarana dan prasarana penunjang untuk

peningkatan pelayanan di Panti Sosial dan Panti / Balai

Rehabilitasi Sosial; f) Biaya perawatan dan pemberdayaan Eks Psikotik Jalanan di

Panti / Balai Rehabilitasi Sosial; g) Biaya perawatan dan pemberdayaan PGOT di Panti Sosial;

h) Biaya penyediaan lahan dan pembangunan Rumah Sakit Jiwa serta penyediaan pegawainya di daerah perbatasan

Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah;

i) Biaya penyediaan sarana dan prasarana penunjang untuk peningkatan layanan di Rumah Sakit Jiwa atau Rumah Sakit

Umum Daerah di Daerah masing – masing Pihak;


j) Biaya perawatan pasien Psikotik jalanan di Rumah Sakit

Jiwa dan Rumah Sakit Umum Daerah di Daerah masing – masing Pihak dan / atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang

berizin dan menangani PGOT dan Psikotik Jalanan, tanpa dibatasi kuota.

2) PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT, yang diperuntukan bagi :

a) Biaya operasional penjaringan dan penertiban PGOT dan Psikotik Jalanan;

b) Biaya koordinasi dengan Instansi terkait; c) Biaya operasional pendampingan PGOT dan Psikotik Jalanan

ke Panti Sosial, Panti Rehabilitasi Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Rujukan dan / atau Lembaga

Swadaya Masyarakat yang menangani PGOT dan Psikotik

Jalanan yang bekerjasama dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;

d) Biaya operasional penyelenggaraan rapat – rapat koordinasi di tingkat Kabupaten / Kota masing – masing;

e) Biaya penanganan sementara kegiatan promotif, preventive, kuratif dan rehabilitative bagi PGOT dan Psikotik Jalanan,

termasuk penanggulangan Kejadian Luar Biasa ( KLB ) di Daerah masing – masing PIHAK.

g. Jangka Waktu Kerjasama :

Perjanjian kerjasama ini berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK untuk jangka waktu selama 5 ( lima ) tahun terhitung sejak

ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

h. Hasil (output) dari Kerjasama : Memperoleh data yang akurat mengenai jumlah PGOT dan

Psikotik Jalanan dari Daerah lainnya, memperoleh informasi

mengenai lokasi dan /atau wilayah tertentu yang sering dijadikan tempat berkumpul maupun keberadaan sementara PGOT dan

Psikotik Jalanan dari Daerah lainnya, memperoleh informasi mengenai lokasi penerimaan dan/atau penampungan PGOT dan

Psikotik jalanan di Panti Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa dan/atau Lembaga Swadaya

Masyarakat/Lembaga. i. Permasalahan dan Solusi :

1. PARA PIHAK sepakat bahwa force majeure tidak berakibat pada

batalnya perjanjian Kerjasama ini, a) Force majeure sebagaimana dimaksud pada nomor 1,

meliputi keadaan – keadaan : 1) Perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar,

huru-hara, perang saudara, tindakan pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut,

gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan

kedepan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang

terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan –bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang

ingin bekerja ( lockouts ), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa luar batas kewajaran

dari pihak yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa force majeure, kecuali kekurangan dana

dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau

diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari pihak yang terkena, dan

2) Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru dan/atau terjadinya perubahan kebijakan


Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak

langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

b) Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pihak yang terkena force majeure harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis

paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya force majeure.

c) Dalam hal force majeure terjadi terus-menerus melebihi 30

(tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajiban

berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, maka Pihak yang terkena dampak force majeure tersebut dapat mengajukan

pengakhiran Perjanjian Kerjasama. d) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerjasama

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing Pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada Pihak lainnya

dengan dalih apapun juga.

j. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan 1. Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam

pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan,

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Menteri

Dalam Negeri. 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding) terhadap PARA PIHAK.

4. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

5. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terdapat

kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian

Kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

6. Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur oleh PARA PIHAK,

berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum), sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dan Perjanjian Kerjasama ini.

Sehubungan hal di atas,serta dalam rangka merealisasikan substansi dari Perjanjian Kerjasama demi terwujudnya wilayah

Perbatasan Jawa Barat Bagian Timur dan Jawa Tengah Bagian Barat bebas PGOT dan Psikotik Jalanan,kiranya perlu dilakukan

hal – hal sebagai berikut : 1. Dapat membentuk Forum Koordinasi Penanganan PGOT dan

Psikotik Jalanan tingkat Kabupaten / Kota,yang beranggotakan

SKPD terkait tingkat Kabupaten / Kota Masing – masing. 2. Mengupayakan untuk tidak saling melempar buang PGOT dan

Psikotik Jalanan tapi mengupayakan penanganannya di tingkat Kabupaten / Kota masing – masing terkoordinasi bersama

Pemda Provinsi masing – masing. Untuk Kabupaten / Kota dapat mengupayakan terbangunnya

rumah singgah di Kabupaten / Kota masing – masing untuk penanganan sementara PGOT dan Psikotik Jalanan.

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA


1. Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi saat ini

dilaksanakan dengan : a. UPBJJ-UT Purwokerto bentuk kegiatan peningkatan kualifikasi

akademik guru TK/SD 1. Program dan Kegiatan yang Diterima dan

Pelaksanaannya

a) Program S1/D4 TK/PAUD b) Program S1/D4 PGSD

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan a) UPBJJ-UT Purwokerto

b) Dindikpora Kabupaten Banjarnegara 3. Dasar Hukum

a) UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen

b) PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

c) PP Nomor 74 tahun 2008 tentang guru d) Permendiknas nomor 10 tahun 2009 tentang Sertifikasi

Guru dalam Jabatan e) MoU antara UPBJJ-UT Purwokerto dengan Pemkab

Banjarnegara Nomor 043/J31.34/KS/2004 tanggal 21 Desember 2004

4. Bidang Kerja Sama

a) Pendidikan/Studi lanjut peningkatan kualifikasi pendidikan ke Program jenjang S1 PGPAUD, bagi guru

PAUD/TK untuk memenuhi syarat menjadi guru sesuai peraturan yang berlaku.

b) Pendidikan/Studi lanjut peningkatan kualifikasi pendidikan ke Program jenjang S1 PGSD, bagi guru kelas

S1 untuk memenuhi syarat menjadi guru sesuai

peraturan yang berlaku 5. SKPD Penyelenggara Kerja Sama Antar Daerah

a) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara

b) BKD Kabupaten Banjarnegara 6. Sumber dan Jumlah Anggaran

a) Sumber Anggaran adalah Bantuan Kualifikasi Pendidikan S1 Guru dari APBD I Provinsi Jawa Tengah

b) Jumlah Anggaran sesuai dengan kuota dari Dinas Provinsi

dan keadaan di Kabupaten Banjarnegara dengan perhitungan satu mahasiswa menerima bantuan

kualifikasi pendidikan S1 setiap tahunnya Rp. 3.500.000,- 7. Jangka Waktu Kerja Sama

Kerja sama dimulai tahun 2004 sampai tuntasnya guru sudah berpendidikan S1 semua atau batas waktu tidak

dibatasi. 8. Hasil (Out Put) Dari Kerja Sama

a) Guru PAUD/TK yang belum berpendidikan S1 PGPAUD

jadi bisa mengikuti memenuhi kualifikasi pendidikan guru minimal S1 tanpa meninggalkan tugas mengajar karena

kuliah dengan sistem mandiri dengan program belajar jarak jauh Universitas Terbuka, dan pada umumnya guru

kelas PAUD sudah mengikutinya. b) Guru Kelas SD yang belum berpendidikan S1 PGS


a) Permasalahan yang timbul adalah guru Mapel Penjaskes SD tidak ada Program S1 di UT sehingga guru yang baru

berpendidikan SGO/DII PJOK tidak bisa ikut studi lanjut dengan yang belajar jarak jauh di UT


b) Solusinya adalah dengan memfasilitasi dengan LPTK yang

ada S1 Pendidikan Penjaskes SD untuk dapat ikut program Kuliah non reguler dengan ijin belajar khusus

dari pejabat yang berwenang seperti di UNS. 10.Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

Ada beberapa guru yang belum berijasah S1 karena jurusan

di UT tidak ada dan berusaha ikut studi lanjut di Perguruan Tinggi lain seperti Guru Agama Islam ke STAIN

Purwokerto dan Unsiq Wonosobo bagi yang sudah mendapat ijin.

b. Kerjasama dengan LPMP 1. Permendiknas nomor 10 tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru

dalam JabatanProgram dan Kegiatan Yang Diterima dan

Pelaksanaannya a) Program sertifikasi guru

b) Program bintek guru 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

a) LPMP Jawa Tengah b) Dindikpora Kabupaten Banjarnegara

3. Dasar Hukum a) UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen

b) PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan c) PP Nomor 74 tahun 2008 tentang guru

4. Bidang Kerja Sama a) Penyelenggaraan Program Setifikasi Guru untuk

mendapatkan Sertifikat Profesi Guru dalam jabatan untuk guru PAUD/TK, SD, SMA, SMK dan SLB.

b) Penyelenggaraan program bimbingan Teknis (Bintek) guru

untuk meningkatkan kompetensi Profes Guru PAUD/TK, SD, SMA, SMK dan SLB.

5. SKPD Penyelenggara Kerja sama antar daerah. a) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten

Banjarnegara 6. Sumber dan Kerja sama

a) Sumber Anggaran adalah sesuai Anggaran di LPMP Provinsi Jawa Tengah

b) Jumlah Anggaran sesuai kuota dari LPMP Provinsi Jawa

Tengah 7. Jangka Waktu Kerja Sama

Kerja sama dimulai sejak berdirinya LPMP sampai batas waktu tidak dibatasi

8. Hasil (out Put) Dari Kerja Sama. Adanya peningkatan kompetensi guru yang signifikan dalam

melaksanakan tugasnya, dan terbantunya kebutuhan pelatihan sesuai dengan kebutuhan serta tuntutan kemajuan

pendidikan di Kabupaten Banjarnegara.

9. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan yang timbul adalah banyak guru yang

belum sampai mendapatkan kesempatan Diklat karena terbatas.

b) Solusinya adalah memfasilitasi dengan menyebar luaskan hasil Bintek melalui kegiatan kolektif guru dalam

KKG/MGMP, KKKS dan MKKS.

10. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan Upaya optimalisasi Kegiatan KKG dan MGMP telah

dilaksanakan namun masih perlu penguatan.


c. Kerja sama dengan USAID PRIORITAS

1. Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya: Penyelenggaraan bantuan teknis USAID untuk peningkatan

kualitas pembelajaran, tata layanan dan manajemen pendidikan, serta koordinasi antar institusi pendidikan

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

a) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaharaga Kabupaten Banjarnegara

b) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara c) BKD Banjarnegara

d) Baperlitbang Banjarnegara 3. Dasar Hukum

Kerangka Acuan Kerjasama (KAK) antara Pemerintah

Kabupaten Banjarnegara dengan Research Triangle Institute International , tanggal 17 Desember 2012.

Dengan dasar hukum: a) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional b) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

c) USAID Grant Agreement Nomor 497-025 tentang Kesepakatan Bantuan Hibah antara Pemerintah Republik

Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat untuk

Program Pendidikan di Indonesia tanggal 25 September 2009 yang diamandemen pada tanggal 28 September

2011. 4. Bidang Kerjasama

Peningkatan kualitas pembelajaran, tata layanan dan manajemen pendidikan, serta koordinasi antar institusi

pendidikan dalam rangka memperluas akses terhadap

pendidikan yang berkualitas. 5. SKPD Penyelenggara Kerjasama antar Daerah:

a) Dindikpora Kabupaten Banjarnegara b) Kantor Kemenag Kabupaten Banjarnegara

6. Sumber dan Jumlah Anggaran a) USAID PRIORITAS

b) APBD c) Sekolah-Madrasah (Kerjasama dengan USAID PRIORITAS

adalah berupa bantuan teknis)

7. Jangka waktu kerjasama : 5 (lima) tahun (17 Desember 2012 sampai dengan 30 April

2017) 8. Hasil (Out Put) dari Kerjasama:

a) Peningkatan kualitas dan relevansi pembelajaran di Sekolah Dasar dan Madrasah lbtidayah serta Sekolah

Menenggah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah. b) Peningkatan tata kelola dan manajemen pendidikan di

sekolah dan kabupaten/kota.

c) Peningkatan dukungan koordinasi di dalam dan antar sekolah, lembaga pendidikan/ pelatihan guru dan

pemerintah di semua jenjang 9. Permasalahan dan Solusi

a) Tidak semua guru dan kepala sekolah yang sudah dilatih langsung menerapkan hasil pelatihan di kelas dan

sekolah masing-masing.

b) Solusi: Support/monitoring dari Dinas Dikpora untuk implementasi hasil-hasil pelatihan. Memaksimalkan

fasilitator yang sudah dilatih baik fasilitator Kabupaten


maupun KKG/MGMP untuk menfasilitasi kegiatan KKG –

MGMP. 10. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

a) Permintaan support diseminasi dari sekolah-sekolah

untuk pelatihan praktik-praktik yang baik dalam pembelajaran maupun manajemen terus meningkat,

tetapi April 2017 program sudah berakhir. b) Kabupaten Banjarnegara telah masuk menjadi kabupaten

Literasi di Kemendikbud dan akan ada workshop dari Kemendikbud yang mengundang kepala daerah.

c) Capaian program selama 5 tahun ada dalam laporan tersendiri (April 2017).

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

a. Kerjasama dengan Perum Perhutani KPH Banyumas Timur 1. Nama kerjasama :

Pengelolaan Objek Wisata Kawah Sikidang Di Kawasan Hutan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara.

2. Daerah yang diajak kerjasama

Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur

3. Dasar hukum Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Umum Kehutanan

Negara (Perum Perhutani), Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur Dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Nomor : 55/PKS/BYT/DIVRE-JATENG/2017 Nomor : 019.6/02/PKS/V/2017 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Kawah

Sikidang Di Kawasan Hutan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten

Banjarnegara. 4. Bidang Kerjasama

Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata Kawah Sikidang Di Kawasan Hutan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara

5. OPD Penyelenggara kerjasama antar daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara

6. Sumber dan jumlah anggaran -

7. Jangka waktu kerjasama

1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 1 (satu) Tahun 8. Hasil (output) dari kerjasama

Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata Kawah Sikidang Di Kawasan Hutan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara

9. Permasalahan dan solusi -

10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

- b. Kerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya

1. Nama kerjasama Pengelolaan Obyek Wisata Di Kawasan Wisata Dataran Tinggi

Dieng Kabupaten Banjarnegara 2. Daerah yang diajak kerjasama

Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah 3. Dasar hukum

Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah Nomor : 019.6/02/PKS/I/2014 Nomor : 177/102.UM/BPCB/P-1/2014

Tentang Pengelolaan Obyek Wisata Di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara


4. Bidang Kerjasama

Pengelolaan Obyek Wisata Di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara

5. OPD Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara

6. Sumber Dan Jumlah Anggaran

- 7. Jangka Waktu Kerjasama

22 Januari 2014 s/d 21 Januari 2019 (5 Tahun) 8. Hasil (Output) Dari Kerjasama

Pengelolaan danPengembangan Objek Wisata Kawah Sikidang Di Kawasan Hutan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara

9. Permasalahan Dan Solusi

- 10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

- c. Kerjasama dengan PT. JM Qiano

1. Nama Kerjasama Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Daya Tarik

Wisata Dataran Tinggi Dieng Obyek Wisata Kawah Sileri Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

2. Pihak Ketiga

PT. JM Qiano 3. Dasar Hukum

Perjanjian Kerjasama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Dengan PT. JM Qiano

Nomor : 556.41/ /Parbud/Tahun 2017 Nomor : 001/JMQ-DKP/I/2017

Tentang

Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Daya Tarik Wisata Dataran Tinggi Dieng Obyek Wisata Kawah Sileri

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 4. Bidang Kerjasama

Pengelolaan Obyek Wisata Kawah Sileri Di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara

5. OPD Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara

6. Sumber Dan Jumlah Anggaran

- 7. Jangka Waktu Kerjasama

1 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017 (1 Tahun) 8. Hasil (Output) Dari Kerjasama

Pengelolaan Objek Wisata Kawah Sileri Di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara

9. Permasalahan Dan Solusi -

10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

-

SEKRETARIAT DPRD

Dalam rangka menunjang tugas umum pemerintahan secara spesifik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam upaya

peningkatan kapasitas Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang kompeten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, salah satu

diantaranya adalah kerjasama antar daerah atau dengan Pihak Ketiga

yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara untuk melaksanakan kegiatannya yaitu :

1. Untuk Naskah Akademik (NA) I 1 kali Rp. 20.000.000,00


Untuk Jasa Konsultasi Tim/Raperda I 1 kali Rancangan Peraturan

Daerah (RAPERDA) sebesar Rp. 40.000.000,00 adapun peruntukannya adalah

a) Nama Kerjasama : Pengkajian terhadap rancangan Peraturan Daerah

b) Yang diajak kerjasama :

LPPM UNSOED Purwokerto. c) Dasar Hukum :

Keputusan DPRD No. 170/54 Tahun 2016 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Badan

Pembentukan Peraturan Daerah dan Komisi Dewan Perwakilan Kabupaten Banjarnegara menjadi Rancangan Peraturan Daerah

Inisiatif DPRD Kabupaten Banjarnegara

d) Bidang Kerjasama : Kajian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD “ tentang

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ” e) Sekretariat DPRD kerjasama antar LPPM Unsoed Purwokerto

f) Sumber Anggaran : APBD g) Jangka waktu kerjasama : 1 (satu) bulan

h) Hasil (output) dari kerjasama : 1 (satu) buku i) Permasalahan dan solusi : -

j) Hal lain yang dinggap perlu untuk dilaporkan : -

2. Untuk Naskah Akademik (NA) II 1 kali Rp. 20.000.000,00

Untuk Jasa Konsultasi Tim/Raperda II 1 kali Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) sebesar Rp. 40.000.000,00 adapun

peruntukannya adalah a) Nama Kerjasama :

Pengkajian terhadap rancangan Peraturan Daerah

b) Yang diajak kerjasama : LPPM UNSOED Purwokerto

c) Dasar Hukum : Keputusan DPRD No. 170/54 Tahun 2016 tentang Persetujuan

terhadap Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Komisi Dewan Perwakilan

Kabupaten Banjarnegara menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Banjarnegara

d) Bidang Kerjasama :

Kajian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang “ Penyelenggaraan Kepariwisataan”

e) Sekretariat DPRD kerjasama antar LPPM Unsoed Purwokerto f) Sumber Anggaran APBD Kabupaten Banjarnegara

g) Jangka waktu kerjasama : 1 (satu) bulan h) Hasil (output) dari kerjasama : 1 (satu) buku

i) Permasalahan dan solusi : - j) Hal lain yang dinggap perlu untuk dilaporkan : -

3. Untuk Naskah Akademik (NA) III 1 kali Rp. 20.000.000,00 Untuk Jasa Konsultasi Tim/Raperda III 1 kali Rancangan Peraturan



b) Yang diajak kerjasama :

LPPM Purwokerto c) Dasar Hukum :



Pembentukan Peraturan Daerah dan Komisi Dewan Perwakilan

Kabupaten Banjarnegara menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Banjarnegara

d) Bidang Kerjasama : Kajian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang

“ Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin”

e) Sekretariat DPRD kerjasama antar LPPM Unsoed Purwokerto f) Sumber dan jumlah anggaran APBD

g) Jangka waktu kerjasama : 1 (satu) bulan h) Hasil (output) dari kerjasama : 1 (satu) buku

i) Permasalahan dan solusi : - j) Hal lain yang dinggap perlu untuk dilaporkan : -

4. Untuk Naskah Akademik (NA) III 1 kali Rp. 20.000.000,00 Untuk Jasa Konsultasi Tim/Raperda III 1 kali Rancangan Peraturan



b) Yang diajak kerjasama : LPPM UNSOED

c) Dasar Hukum :



Inisiatif DPRD Kabupaten Banjarnegara d) Bidang Kerjasama :

Kajian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang

“ Pemberdayaan Penyandang Disabilitas” e) Sekretariat DPRD kerjasama antar LPPM Unsoed Purwokerto

f) Sumber Anggaran APBD g) Jangka waktu kerjasama : 1 (satu) bulan

h) Hasil (output) dari kerjasama : 1 (satu) buku i) Permasalahan dan solusi : -


5. Untuk Naskah Akademik (NA) IV dan FGD 1 kali Rp. 60.000.000,00




terhadap Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Komisi Dewan Perwakilan

Kabupaten Banjarnegara menjadi Rancangan Peraturan Daerah


Kajian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang “ Jaminan Bea Siswa “

e) Sekretariat DPRD kerjasama antar LPPM Unsoed Purwokerto f) Sumber Anggaran APBD Kabupaten Banjarnegara

g) Jangka waktu kerjasama : 1 (satu) bulan

h) Hasil (output) dari kerjasama : 1 (satu) dokumen i) Permasalahan dan solusi : -



6. Untuk Naskah Akademik (NA) V dan FGD 1 kali Rp. 60.000.000,00



c) Dasar Hukum :




Kajian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang

“ Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita “ e) Sekretariat DPRD kerjasama antar LPPM Unsoed Purwokerto

f) Sumber dan jumlah anggaran APBD Tahun Anggaran 2017 g) Jangka waktu kerjasama : 1 (satu) bulan



7. Untuk Naskah Akademik (NA) VI dan FGD 1 kali Rp. 60.000.000,00




terhadap Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Badan



Kajian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang “ Jaminan Bea Siswa “

e) Sekretariat DPRD kerjasama antar LPPM UNSOED Purwokerto f) Sumber dan jumlah anggaran APBD

g) Jangka waktu kerjasama : 1 (satu) bulan



8. Untuk Apraisal Tunjangan Perumahan Rp. 50.000.000,00 a) Nama Kerjasama :

Pengkajian terhadap b) Yang diajak kerjasama :

PT. INSEPECT Yogyakarta

c) Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 62

Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional dan PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

d) Bidang Kerjasama : Kajian tentang “ Apraissal Tunjangan Perumahan Pimpinan dan

Anggota DPRD “


e) Sumber dan jumlah anggaran APBD Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2017 f) Jangka waktu kerjasama : 1 (satu) bulan

g) Hasil (output) dari kerjasama : 1 (satu) dokumen h) Permasalahan dan solusi : -

i) Hal lain yang dinggap perlu untuk dilaporkan : -

9. Untuk Apraisal Tunjangan Perumahan Rp. 91.430.000,00

a) Nama Kerjasama : Pengkajian terhadap


c) Dasar Hukum :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

d) Bidang Kerjasama : Kajian tentang “ Pemanfaatan Lahan Parkir “

e) Sumber dan jumlah anggaran APBD Kabupaten Banjarnegara


g) Hasil (output) dari kerjasama : 1 (satu) dokumen h) Permasalahan dan solusi : -

i) Hal lain yang dinggap perlu untuk dilaporkan : -

10. Untuk Apraisal Tunjangan Perumahan Rp. 24.500.000,00

a) Nama Kerjasama : Pengkajian terhadap

b) Yang diajak kerjasama : PT. SUCOFINDO Semarang

c) Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 62

Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional dan PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerh.

d) Bidang Kerjasama : Kajian tentang “ Apraissal Tunjangan Transportasi Pimpinan dan

Anggota DPRD “ e) Sumber dan jumlah anggaran APBD Kabupaten Banjarnegara


g) Hasil (output) dari kerjasama : 1 (satu) dokumen

h) Permasalahan dan solusi : - i) Hal lain yang dinggap perlu untuk dilaporkan : -

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(BPPKAD)

a. Perjanjian Kerja Sama dengan PT Taspen (Persero) dengan

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tentang Implementasi Sistem

Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Proaktif. Nomor : 019.6/849.1/PPKAD/2016

Nomor : JAN-18/C.4.1/2016

a) Nama kerjasama : Implementasi Sistem Informasi


Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Daerah dan Pelayanan Proaktif Kabupaten Banjarnegara

b) Daerah yang diajak kerjasama

: PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Purwokerto

c) Dasar Hukum : 1. Kesepakatan Bersama antara

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan PT. Taspen

(Persero) Kantor Cabang Purwokerto Nomor 019.6/06/KB/IX/2014

tanggal 16 September 2014 dan Nomor : JAN-02/C.4.1/2014

tanggal 16 September 2014 tentang

Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri

Sipil Daerah dan Pelayanan Proaktif d) Bidang Kerjasama : Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Daerah Kabupaten Banjarnegara e) SKPD Penyelenggara

Kerjasama Antar Daerah

: Badan Pengelolaan Pendapatan,

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara

f) Sumber dan Jumlah

Anggaran

: Tidak ada anggaran

g) Jangka waktu kerjasama : 2 (dua) tahun

h) Hasil (output) dari

kerjasama

: 1. Penerapan program aplikasi Sistem

Informasi Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (SIMGAJI).

2. Pemeliharaan Data PNS Daerah,

dan data Iuran Wajib Pegawai yang akurat, uptodate, dan dapat

dipertanggungjawabkan. i) Permasalahan dan

Solusi

: Permasalahan :

1. Masih terdapat kekurangan pada beberapa fitur aplikasi Sistem

Informasi Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (SIMGAJI).

2. PT. Taspen kurang cepat merespon

apabila terdapat permasalahan pada implementasi SIMGAJI.

Solusi : 1. Penyempurnaan pada aplikasi

Sistem Informasi Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah

(SIMGAJI). 2. Sering menghubungi PT. Taspen

untuk mendapatkan penyelesaian

apabila terdapat permasalahan pada implementasi SIMGAJI.

j) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

: Implementasi SIMGAJI PT. Taspen dimulai pada Januari 2015

b. Kerjasama Pengiriman Surat Dokumen dan Barang melalui POS

Nomor : 201/BISRATKET/PENJUALAN/6/BA/0817

Nomor : 074/0326.2/PPKAD/2017

a)

Nama kerjasama : Pengiriman Surat, Dokumen dan

Barang Melalui Pos b) Daerah yang diajak : PT POS Indonesia (Persero) Kantor


kerjasama Regional VI Semarang

c) Dasar Hukum : - d) Bidang Kerjasama : Pengiriman Surat , Dokumen dan

Barang melalui Pos e) SKPD Penyelenggara


: Badan Pengelolaan Pendapatan,

Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Banjarnegara f) Sumber Anggaran : APBD Kabupaten Banjarnegara

g) Jangka waktu kerjasama : 1 Agustus 2017 s/d 31 Juli 2018 h) Hasil (output) dari

kerjasama

: Jasa Pengiriman Surat Penagihan

Piutang PBB setelah jatuh tempo i) Permasalahan dan Solusi : -

j) Hal lain yang dianggap

perlu untuk dilaporkan

: -

c. Kerjasama Pinjam Pakai Tanah PT Indonesia Power Unit

Pembangkitan Mrica Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan Pucang – Jenggawur Dalam Rangka Kepentingan Umum di

Kabupaten Banjaranegara. Nomor PIHAK KESATU : 058.PJ/060/UPMRC/Tahun 2015

Nomor PIHAK KEDUA : 019.6/09/PKS/X/Tahun 2015

a) Nama kerjasama : Pinjam Pakai Tanah PT Indonesia

Power Unit Pembangkitan Mrica Untuk

Pembangunan Jalan dan Jembatan Pucang – Jenggawur Dalam Rangka

Kepentingan Umum di Kabupaten Banjaranegara.

b) Daerah yang diajak kerjasama

: PT Indonesia Power

c) Dasar Hukum : -

d) Bidang Kerjasama : Pinjam Pakai Tanah dalam Rangka Untuk Kepentingan Umum

e) SKPD Penyelenggara


: Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara

f) Sumber dan Jumlah

Anggaran

: Tidak ada anggaran

g) Jangka waktu kerjasama : 5 (lima) tahun tanggal 22 Oktober 2015 s/d 21 Oktober 2020

h) Hasil (output) dari kerjasama

: Tersedianya Tanah dalam bentuk pinjam pakai untuk pembangunan

jalan dan jembatan Pucang – Jenggawur.

i) Permasalahan dan Solusi : - j) Hal lain yang dianggap

perlu untuk dilaporkan

: -

DINAS KESEHATAN

1. Nama kerjasama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat

Miskin 2. Mitra yang diajak kerjasama

Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa tengah dan RSUP dr. Karyadi

Semarang, RSUP dr. Sarjito, RSUD dr. Margono Sukarjo, RSJP Prof dr. Suroyo

3. Dasar hukum


a. RS Sardjito : HK.05.01/3/64/2017

b. RS.Kariadi : KS.01.01/I.IV/47/2017 c. RS Jiwa Suroyo Magelang : HK.05.01/III/088/2017

d. RS Margono Purwokerto : 019.6/0377/2017 e. RS Banyumas : 445/090/2017

f. RS Siaga Medika : 515/119/IX/2017

g. RS Purbalingga : 019.6/3479/2017 4. Bidang kerjasama

Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin baik di Tingkat Dasar maupun Rujukan

5. SKPD penyelenggara Dinas Kesehatan

6. Sumber dan Jumlah anggaran

APBD Kabupaten Kegiatan Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas

jaringannya Rp 6.424.172.000,- (termasuk jampersal) Kegiatan Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

Rp.303.545.000,- 7. Jangka waktu kerjasama

1 tahun 8. Hasil dari kerjasama

Terlayaninya peserta Jamkesda yang membutuhkan pelayanan di PPK

1 dan 3, pelayanan jampersal bagi ibu hamil miskin yang belum memiliki JPK

9. Permasalahan dan solusi Belum optimalnya mekanisme sistem rujukan dari PPK I ke PPK II dan

PPK II ke PPK III (masih ada pasien yang langsung ke PPK II/PPK III tanpa melalui mekanisme pengantar rujukan di PPK I)

10. Hal yang dianggap perlu dilaporkan

Realisasi anggaran tergantung kasus rujukan dan jasa pelayanan kesehatan dari pasien masyarakat miskin .

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1) Pelaksanaan Diklat kepemimpinan Tk. II dan Tingkat III a. Nama kerjasama : Pelaksanaan Pendidikan

dan Pelatihan Kepemimpinan

Tingkat II dan Tingkat III

Tahun 2017 b. Mitra yang diajak kerjasama : Badan Diklat Provinsi Jawa

Tengah c. Dasar hukum : Perjanjian kerja sama

antara Pemerintah Kabupaten

Banjarnegara dengan Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Daerah

Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengiriman peserta

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II

dan Tingkat III Tahun Anggaran 2017 no. 893.1/

136/ BKD/ 2017 dan no.

892.1/ 01888 tanggal 2 Februari 2017.


d. Bidang kerjasama : Pengiriman peserta

Diklatpim Tingkat II dan Tingkat III

e. SKPD penyelenggara kerjasama : BKD Kabupaten Banjarnegara

f. Sumber dan jumlah anggaran: APBD Kab.Banjarnegara

Rp.375.000.000,- g. Hasil (output) dari kerjasama : Peningkatan kemampuan

manajerial bagi pejabat eselon II dan III.

2) Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tk. IV

a. Nama kerjasama : Penyelenggaraan Diklatpim

Tk.IV b. Mitra yang diajak kerjasama : Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa

Tengah c. Dasar hukum : Perjanjian kerja sama antara

PemKab. Banjarnegara dengan Badan Diklat

Provinsi Jawa Tengah

tentang Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan

Tingkat IV Angkatan LXXXVIII no.893.3/137

/Tahun 2017 dan no. 019/05698/Tahun 2017

tanggal 04 April 2017.

d. Bidang kerjasama : Penyelenggaraan Diklatpim Tk.IV

e. SKPD penyelenggara kerjasama : BKD Kabupaten Banjarnegara

f. Sumber dan jumlah anggaran: APBD Kab.Banjarnegara Rp.780.000.000,-

g. Hasil (output) dari kerjasama : Bertambahnya Pejabat Struktural yang memiliki

kemampuan manajerial.

3) Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS. a. Nama kerjasama : Pelaksanaan Diklat

Prajabatan CPNS b. Mitra yang diajak kerjasama : Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa

Tengah c. Dasar hukum : Perjanjian kerja sama

antara

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan

Diklat Prajabatan CPNS

Golongan II yang diangkat dari Tenaga Non Honorer

melalui pengangkatan khusus Tahun 2017,


Angkatan IV, IX, XII, XV,

XVII dan XXIII no.893.1/73.1/ BKD/ Tahun

2017 dan no. 892.1/ 16315 /Tahun 2017 tanggal 05

Oktober 2017.

d. Bidang kerjasama : Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS

e. SKPD penyelenggaran kerjasama : BKD Kabupaten Banjarnegara

f. Sumber dan jumlah anggaran: APBD Kab. Banjarnegara Rp. 755.611.000,-

g. Hasil (output) dari kerja sama : Terlaksananya Diklat

Prajabatan bagi CPNS.

4) Pelaksanaan Pelatihan Pra Purna Tugas. a. Nama kerjasama : Peningkatan Ketrampilan

dan Profesionalisme (Pelatihan

Pra Purna Tugas) b. Mitra yang diajak kerjasama : Balai Latihan Kerja Pertanian

dan Transmigrasi Provinsi

Jawa Tengah c. Dasar hukum : Perjanjian kerja sama antara

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Balai

Latihan Kerja Pertanian dan Transmigrasi Provinsi Jawa

Tengah tentang Peningkatan

Ketrampilan dan Profesionalisme (Pelatihan

Pra Purna Tugas) no.893.3/ 223.2/ BKD/ Tahun 2017

dan no. 892.1/ 056 /Tahun 2017 tanggal 31 Maret 2017.

d. Bidang kerjasama : Pelatihan Pra Purna Tugas e. SKPD penyelenggaran kerjasama : BKD Kabupaten

Banjarnegara

f. Sumber dan jumlah anggaran: APBD Kab. Banjarnegara Rp.150.000.000,-

g. Hasil (output) dari kerja sama : Terlaksananya Pelatihan Pra Purna Tugas.

5) Peningkatan Penanggulangan narkoba, PMS, HIV dan AIDS.

a. Nama kerjasama : Pemeriksaan Narkoba bagi

PNS di Lingkungan Pemkab.

Banjarnegara b. Mitra yang diajak kerjasama : RSUD Hj. Anna Lasmanah

Banjarnegara c. Dasar hukum : Perjanjian kerja sama

antara Pemkab. Banjarnegara

dengan RSUD Hj. Anna

Lasmanah Banjarnegara tentang Pemeriksaan

Narkoba bagi PNS di Lingkungan Pemkab.


Banjarnegara Tahun 2017

no.812/ 1076/ BKD/ Tahun 2017 dan no. 019.6/ 490/

RSUD/Tahun 2017 tanggal 11 September 2017.

d. Bidang kerjasama : Pemeriksaan Narkoba

bagi PNS di Lingkungan Pemkab.

Banjarnegara e. SKPD penyelenggaran kerjasama : BKD

Kab.Banjarnegara f. Sumber dan jumlah anggaran : APBD Kab.Banjarnegara

Rp.90.000.000,-

g. Hasil (output) dari kerja sama : Terlaksananya uji tes narkoba bagi PNS.


C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

a. Nama kegiatan 1) Penetapan hukum

b. Materi Koordinasi

Penetapan hukum 1) Legalisir Surat Nikah oleh KUA sebagai syarat pembuatan Akta

Kelahiran bagi yang beragama Islam 2) Penetapan Adopsi Anak, Penetapan Perceraian bagi pemeluk

Agama Non Islam, Penetapan Perkawinan Bagi Perkawinan Campuran Agama

3) Isbad Nikah sebagai pengganti Surat Nikah

c. Instansi Vertikal yang terlibat 1) Penetapan hukum

2) Departemen Agama 3) Pengadilan Negeri

d. Sumber dan jumlah anggaran -

e. SKPD penyelenggara koordinasi dengan instansi vertikal di daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Banjarnegara

f. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan 1 (satu) buah

g. Hasil dan manfaat koordinasi 1) Legalitas dan keabsahan identitas dan peristiwa penting.

2) Penetapan Pengadilan untuk permohonan akta kelahiran (kutipan 2).

h. Tindak Lanjut hasil koordinasi

- i. Permasalahan dan solusi

Tidak ada j. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak ada.

KANTOR KESBANGPOLINMAS

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesbangpolinmas

melaksanakan Koordinasi antara lain untuk Kegiatan :

1. Pemberdayaan Kominda dengan Instansi Vertikal : a) Materi Koordinasi :

Membina dan memelihara situasi, kondisi, ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya

ancaman stabilitas nasional didaerah. b) Instansi Vertikal yang terlibat :

1) Polres Banjarnegara; 2) Kodim 0704 Banjarnegara;

3) Kejaksaan Negeri Banjarnegara;

4) Unsur BIN; 5) Unsur Korem;

6) Unsur Kodam; c) Sumber Anggaran

APBD sejumlah Rp.213.000.000,- d) Penyelenggara

Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Banjarnegara;

e) Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan secara rutin sebanyak 4 (empat)

kali dan sewaktu-waktu kalau diperlukan bisa melaksanakan rapat Isidentil.


1) Hasil : diperolehnya data dan informasi atau

keterangan untuk kepentingan tugas intelegen. 2) Manfaat : Terdeteksinya timbulnya ancaman stabilitas

nasional didaerah. f) Tindak lanjut hasil koordinasi

berupa laporan pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kominda di

daerah. g) Permasalahan dan Solusi (tidak ada)

h) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan (tidak ada)

2. Penanganan Konflik dengan Instansi Vertikal : a) Materi Koordinasi :

Menyusun Rencana Aksi Terpadu, melakukan pemetaan potensi,

pemantauan situasi dan kondisi, membentuk Desk, memberikan penjelasan kepada publik tentang Penanganan gangguan

keamanan dalam negeri. b) Instansi Vertikal yang terlibat :

1) Polres Banjarnegara; 2) Kodim 0704 Banjarnegara;

3) Kejaksaan Negeri Banjarnegara; 4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara.

5) Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara

6) Asper Perhutani Wilayah Kedu Selatan dan Banyumas Timur. 7) Pos BIN di Banjarnegara.

c) Sumber Anggaran APBD sejumlah Rp. 40.000.000,-

d) Penyelenggara Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Banjarnegara;

e) Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan : 2 (dua) kali

1) Hasil : Tersusunnya Rencana Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

di Kabupaten Banjarnegara. 2) Manfaat : Terintegrasinya (terkoordinasikannya)

penanganan ganngguan Keamanan Dalam Negeri di Kabupaten Banjarnegara.

3. Pemberdayaan BNK : a) Materi Koordinasi :

Pelaksanaan Sosialisasi tentang Bahaya Narkoba

b) Instansi Vertikal yang terlibat : 1) Polres Banjarnegara

c) Sumber Anggaran APBD sejumlah Rp. 100.000.000,-

d) Penyelenggara Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Banjarnegara;

e) Jumlah Kegiatan Koordinasi dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali

1) Terlaksananya kegiatan Sosialisasi tentang Bahaya Narkoba

bagi pelajar dan Guru BK SLTP dan SLTA sebanyak 500 orang

2) Meningkatnya Pemahaman tentang bahaya Narkoba f) Tindak lanjut hasil koordinasi

Berupa laporan rencana pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi. g) Permasalahan dan Solusi (tidak ada)

h) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan (tidak ada)

4) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum a) Gangguan yang terjadi.

Pada dasarnya kondisi politik, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Banjarnegara sangat


terkait dengan kondisi nasional yang sampai saat ini masih

kondusif. Adanya kondisi dalam skala nasional akan cepat berimbas ke daerah yang lebih banyak cendurung berbentuk

gangguan terhadap kondisi politik dan kamtimas. Demikian pula terhadap berbagai permasalahan di wilayah apabila tidak

segera mendapat solusi dan cara penyelesaian secara cepat,

tepat dan tuntas akan dapat berkembang serta berpengaruh pada kondisi keamanan dan ketertiban.

Dibidang Keamanan dan Ketertiban secara umum, kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten

Banjarnegara sepanjang tahun 2017 menunjukkan kondisi stabilitas keamanan di daerah yang mantap dan kondusif,

meskipun masih adanya potensi konflik yang terjadi namun

dapat diredam atau diatasi. b) SKPD yang menangani

Kantor Kesbangpollinmas dan OPD terkait c) Penanggulangan dan kendalanya

- Penanggulangan : Dalam rangka melaksanakan pencegahan dan penanggulangan keamanan dan ketertiban Kantor

Kesbangpolinmas Kabupaten Banjarnegara selalu

mengkoordinasikan dengan SKPD terkait serta melibatkan aparat diwilayah

- Kendalanya : Masih kurangnya Personil untuk kegiatan pemantauan wilayah sehingga sering menghambat dalam pelaksanaan

operasional pemantauan kurang maksimal. d) Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan

Dari unsur keterkaitan dalam melaksanakan penanggulangan

Ketertiban dan Keamanan Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Banjarnegara selalu berkoordinasi dengan dinas terkait dan

aparat di wilayah. e) Sumber dan jumlah anggaran :

Jumlah Anggaran untuk Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dialokasikan pada Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten

Banjarnegara sebesar Rp. 283.000.000,- (Dua ratus delapan puluh tiga juta Rupiah ) melalui Pemberdayaan Masyarakat

untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan dari APBD

Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017.

DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

a) Nama kegiatan :

Penyusunan Banjarnegara Dalam Angka (BDA) b) Materi Koordinasi :

Laporan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Peternakan selama satu tahun.

c) Instansi Vertikal yang terlibat :

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjarnegara d) SKPD penyelenggara koordinasi dengan instansi vertikal di daerah :

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapperlitbang) Kabupaten Banjarnegara

e) Hasil dan manfaat koordinasi : Buku Banjarnegara Dalam Angka (BDA)

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH


1. Sengketa Batas Wilayah Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/

Kota dan Propinsi Di wilayah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017 tidak terdapat

sengketa 2. Solusi Yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian

-

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembinaan Batas Wilayah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembinaan Batas Wilayah adalah

Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

A. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya 1) Gerakan Tanah/Tanah Longsor

Pada tahun 2017 telah terjadi beberapa kali bencana tanah longsor pada 110 (seratus sepuluh) desa yang tersebar di

beberapa kecamatan, data terlampir. Upaya yang dilakukan BPBD dalam penanganan bencana yaitu: a. Memberikan bantuan logistik

b. Memberikan bantuan perbaikan rumah bagi korban bencana

c. Relokasi warga d. Bantuan Sosial

Disamping kegiatan tersebut juga dilakukan upaya prefentif meliputi :

Upaya pencegahan dengan mengadakan kegiatan migitasi non

struktural yaitu : a. Sosialisasi dan pemantauan daerah rawan bencana.

Pada tahun 2017 telah dilakukan sosialisasi di 7 (tujuh) desa dan 3 (tiga) sekolah di wilayah Kabupaten

Banjarnegara. Sosialisasi yang dilaksanakan didesa meliputi:

1. Desa Sigeblug Kecamatan Banjarmangu

2. Desa Petuguran Kecamatan Punggelan 3. Desa Sirongge Kecamatan Pandanarum

4. Desa Plorengan Kecamatan Kalibening 5. Desa Bakal Kecamatan Batur

6. Desa Karangsalam Kecamatan Susukan 7. Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh

Sosialisasi yang dilaksanakan di sekolah meliputi : 1. SLB Negeri Banjarnegara

2. SMK Ma’arif Karangkobar

3. SMK N I Wanayasa Dan sampai dengan 2017 sejumlah 31 (tiga puluh satu)

desa dan 3 (tiga) sekolah yang telah dilakukan kegiatan sosialisasi.

b. Penyusunan peta resiko bencana Pada tahun 2017 telah dilakukan pemetaan di 2 (dua)

wilayah yaitu Kecamatan Batur dan Kecamatan Sigaluh.

Dan sampai dengan tahun 2017 telah dilakukan pemetaan di 12 (dua belas) kecamatan di wilayah Banjarnegara.

Upaya dalam rangka kesiapsiagaan yaitu : a. Mengadakan pembinaan relawan


Pada tahun 2017 telah diselenggarakan pembinaan relawan

bagi 120 (seratus dua puluh) orang relawan di Kabupaten Banjarnegara.

b. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) Pada tahun 2017 sebanyak 4 (empat) desa yang telah

dibentuk menjadi desa tangguh bencana(Destana) yaitu:

1. Desa Kalibombong Kecamatan Kalibening 2. Desa Pasegeran Kecamatan Pandanarum

3. Desa Sidengok Kecamatan Pejawaran 4. Desa Kayuares Kecamatan Pagentan

Dan sampai dengan tahun 2017 telah dibentuk sebanyak 19 Destana Tingkat Pratama dan 1 Destana Tingkat Madya

baik dengan sumber dana APBD Kabupaten, ADD, maupun

CSR. 2) Kebakaran.

Kebakaran yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2017 sesuai laporan dan penanganan kejadian yang

dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebanyak 18 kejadian yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh BPBD dengan

memberikan bantuan logistik permakanan dan non permakanan (bahan bangunan) bagi korban kebakaran rumah

serta memberikan bantuan sosial bagi korban kebakaran

dengan kriteria rumah rusak ringan, rusak sedang, ataupun rusak berat.

3) Banjir. Bencana banjir selama tahun 2017 terjadi di 9 desa di namun

tidak mengakibatkan korban jiwa manusia namun mengakibatkan beberapa rumah rusak berat dan rusak ringan,

data terlampir. Upaya yang dilakukan : a) Mengungsikan warga ke tempat yang lebih aman

b) Memberikan bantuan logistik 4) Angin Kencang.

Bencana angin kecang/angin ribut selama tahun 2017 terjadi di 20 lokasi/desa. Kejadian tersebut menimbulkan korban jiwa

manusia meninggal 2 orang, bencana tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kerusakan rumah, data terlampir.

Upaya yang dilakukan :

a) Evakuasi korban b) Memberikan Bantuan Sosial berupa uang tunai kepada

korban atau ahli waris. c) Memberikan bantuan logistik.

d) Memperbaiki rumah warga. 5) Erupsi.

Pada Tahun 2017 terjadi Bencana Erupsi Kawah Sileri yang

terjadi di Desa Batur Kecamatan Batur menimbulkan korban luka-luka.

B. Status bencana Status bencana yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara selama

tahun 2017 merupakan bencana lokal. C. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber Anggaran BPBD Kabupaten Banjarnegara TA. 2017 :

1) APBD Kabupaten : Rp 3.128.332.000,- 2) APBN (DSP) : Rp 287.200.000,-

D. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana 1) Sosialisasi kepada warga masyarakat.

2) Pemantauan/monitoring daerah rawan bencana. 3) Pembuatan Peta Resiko Bencana.


4) Pembuatan Sumur Bor untuk penanganan bencana kekeringan

5) Pembuatan Early Warning System 6) Pemasangan rambu dan papan informasi kebencanaan

7) Pembentukan Desa Tangguh Bencana. 8) Penyediaan peralatan/perlengkapan penanganan bencana (alat

resque)

9) Penyiapan logistik bencana (permakanan maupun non permakanan).

10) Penyiapan relawan/SAR. 11) Koordinasi dengan dinas/instansi terkait.

E. OPD yang menangani bencana, antara lain : 1) BPBD

2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 4) Dinas Sosial

5) Dinas Kesehatan 6) Satpol PP

7) TNI / Polri 8) PMI

F. Kelembagaan khusus yang dibentuk untuk menangani . Lembaga khusus yang menangani bencana adalah BPBD

Kabupaten Banjarnegara.

G. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi : 1) Gerakan tanah / tanah longsor

2) Kekeringan 3) Gas beracun

4) Angin kencang 5) Banjir

6) Kebakaran

7) Erupsi

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS Untuk saat ini di Kabupaten Banjarnegara belum memiliki/menetapkan

Kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah.

G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum a. Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis sara, anarkis, sparatis

atau lainnya) Pada dasarnya kondisi politik, keamanan, ketentraman dan

ketertiban masyarakat di Kabupaten Banjarnegara sangat terkait dengan kondisi nasional yang sampai saat ini masih berada dalam

lingkungan krisis. Adanya kondisi dalam skala nasional akan cepat mengibas ke daerah yang lebih banyak cenderung

berbentuk gangguan terhadap kondisi politik dan kantibmas.

Demikian pula terhadap berbagai permasalahan di wilayah apabila tidak segera mendapatkan solusi dan cara penyelesaian

secara cepat, tepat dan tuntas akan dapat berkembang serta berpengaruh pada kondisi keamanan dan ketertiban.

Di Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu tahun 2017 tidak ada kerusuhan yang muncul fenomena yang menjurus aksi

kerusuhan dan berpontensi gangguan terhadap kantibmas antara

lain yang berbentuk tawuran masal dan aksi kekerasan, baik dikalangan preman, antar warga dan desa, dikalangan pemuda

dan pelajar yang kesemuanya berjalan dengan relative aman dan kondusif. Demikian pula keadaan aksi-aksi unjuk rasa di


Kabupaten Banjarnegara terhadap pemerintahan berjalan dengan

baik tidak ada gejolak di seluruh wilayah baik dikalangan Desa/Kelurahan, Kecamatan terutama dalam pelaksanaan

kegiatan SKPD berjalan dengan relative aman dan kondusif. Adapun data kriminalitas Kabupaten Banjarnegara pada

tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Data Kriminalitas Di Kabupaten Banjarnegara

No. Jenis Kriminalitas Tahun

2016 2017

1 2 3 4

1 Penjual Minuman Keras 31 31

2

3

4

JUMLAH 31 31

Data Penjual Minuman Keras di Kabupaten Banjarnegara

pada Tahun 2017 tidak ada yang sampai masuk persidangan tetapi lebih pada tindakan dan langkah Pre-emtive dan Preventif non yustisial Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2008

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan

Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol. b. Organisasi Perangkat Daerah Yang Menangani

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Nomor 2 Tahun 2007 yang ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2007 dan diundang kan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Banjarnegara tahun 2007 Nomor 9 Seri D tanggal 28 April 2007. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai lembaga yang mempunyai

tugas pokok membantu Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman umum, menegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, sehingga lembaga ini mempunyai misi strategis dalam membantu Bupati untuk

menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan

teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan

kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut

untuk menegakan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan / Keputusan Bupati

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara yang masih aktif/berlaku sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 + 90

buah. Dari jumlah Perda tersebut yang berkaitan dengan

Pendapatan Asli Daerah dan Keamanan dan Ketertiban (Trantib) sebanyak 11 jenis Peraturan Daerah, antara lain :

1. Yang Berkaitan Dengan Pendapatan Asli Daerah. a) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22

Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Pajak Daerah;

1. Pajak Reklame Perda Nomor : 7/1998; 2. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian

Golongan C (Perda Nomor : 8/1998); 3. Pajak Hiburan ( Perda Nomor : 10/2000 );

4. Pajak Parkir ( Perda Nomor : 2/2002 ); 5. Pajak Sarang Burung ( Perda Nomor : 3/2002 );


6. Pajak Penerangan Jalan ( Perda Nomor : 26/2003 );

7. Pajak Hotel ( Perda Nomor : 5/2005 ); 8. Pajak Restoran ( Perda Nomor : 6/2005 ).

b) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Retribusi Daerah; 1. Retribusi Penyedotan Kakus ( Perda Nomor : 3/1999 );

2. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ( Perda Nomor : 13/2000 & Perda Nomor : 2/1998 );

3. Retribusi Tempat Khusus Parkir ( Perda Nomor : 14/2000 & Perda Nomor 4/2008);

4. Retribusi Izin Gangguan ( Perda Nomor : 15/2000 );

5. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (Perda Nomor : 17/2000 );

6. Retribusi Ijin Trayek ( Perda Nomor :4/2000 & Perda Nomor : 5/2008 );

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ( Perda Nomor : 5/2002 & Perda Nomor : 3/2008 );

8. Retribusi Terminal (Perda Nomor : 15/2002 & Perda Nomor : 6/2008);

9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Perda Nomor :

16/2002 & Perda Nomor : 10/2005 ); 10. Retribusi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan (Perda Nomor : 20/2002 & Perda Nomor : 20/2003 & Perda Nomor : 9/2005);

11. Retribusi Pelayanan Administrasi Umum (Leges) ( Perda No : 3/2003 );

12. Retribusi Pelayanan Pasar ( Perda Nomor : 5/2003 );

13. Retribusi Rumah Potong Hewan ( Perda Nomor : 7/2003 );

14. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi ( Perda Nomor : 8/2003 );

15. Retribusi Perizinan/Pendaftaran di Bidang Perindustrian & Perdagangan (Perda Nomor : 9/2003);

16. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ( Perda No : 27/2003 );

17. Retribusi Izin Usaha Pariwisata ( Perda Nomor :

28/2003 ); 18. Retribusi jasa Pelayanan Penerimaan Wajib Lapor

Ketenaga kerjaan (Perda Nomor : 29/2003 ); 19. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (

Perda No : 7/2005 ); 20. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ( Perda

Nomor : 8/2005 ); 21. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Perda

Nomor : 6/2007);

2. Yang Berkaitan Dengan Keamanan dan Ketertiban (Trantib ). a) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun

2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengawasan

dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol; b) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10

Tahun 2003 tentang Izin Pemasangan Reklame;

c) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung;


d) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11

Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten Banjarnegara;

e) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan;

f) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun

2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Komunikasi;

g) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang

Kaki Lima; h) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

Pembelanjaan dan Toko Modern; i) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban dan

Ketentraman Masyarakat. c. Penanggulangan dan Kendala

Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong

Praja berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 730 Tahun 2007 dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas

dilaksanakan secara Proaktif, yaitu berpedoman pada : 1) Terlaksananya program/kebijakan pemerintah dalam

menyusun rencana, program kerja dan jadwal kegiatan guna tercapainya sinkronisasi.

2) Menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas. 3) Menetapkan kebijakan teknis pemeliharaan penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum didaerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

4) Mengorganisasikan penyelenggaraan operasi kewilayah agar terpelihara ketentraman dan ketertiban umum serta

pelanggaran Peraturan Daerah. 5) Mengorganisasikan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan

dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum agar

terencana, terkoordinasi, terkendali dan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

6) Mengorganisasikan penyelenggaraan kegiatan pendapatan dan analisa data berkaitan dengan ketentraman dan

ketertiban umum agar terkendali dan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

7) Mengorganisasikan penyelenggaraan pengamanan baik secara terbuka maupun tertutup terhadap Pejabat dan Asset milik

Pemerintah Daerah sesuai dengan penugasan serta

pengamanan pelaksanaan Hari Besar Nasional, Keramaian umum/massa, Upacara dan Kegiatan resmi Pemerintah

Daerah agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar, efektif dan efisien.

8) Mengorganisasikan penyelenggaraan pengawalan terhadap Pejabat / Tamu resmi Pemerintah Daerah guna terwujudnya

kelancaran dan keselamatan Pejabat/Tamu yang

bersangkutan. 9) Mengorganisasikan penyelenggaraan tindakan reprensif non

yustisial terhadap warga masyarakat yang tidak


melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan

Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati yang berlaku. 10) Mengorganisasikan penyelenggaraan dokumentasi produk

Hukum daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan aspek penegakan Hukum serta

pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat guna

dapat terselenggara dengan efektif dan efisien. 11) Mengorganisasikan penyelenggaraan pembinaan kesamaptaan

fisik dan pembekalan personil Satuan Polisi Pamong Praja guna terwujudnya kualitas dan profesionalisme.

12) Mengorganisasikan penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum diwilayah Kecamatan guna terlaksana

dengan efektif dan efisien. 13) Mengorganisasikan penyelenggaraan pembinaan terhadap

warga masyarakat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dan yang melanggar Peraturan Daerah guna

dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

14) Memberikan rekomendasi perizinan yang berkaitan dengan ketertiban umum berdasarkan kondisi yang ada sebagai

bahan masukan dalam pengambilan keputusan.

15) Mengorganisasikan penyelenggaraan peningkatan peran serta masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta

penegakan Peraturan Daerah melalui tatap muka dan secara lain guna terlaksana dengan efekfif dan efisien.

16) Mengorganisasikan penyelenggaraan penyelidikan, penyidikan, pengusutan dan penyerahan berkas atas

pelaksanaan Peraturan Daerah guna terlaksana secara efektif

, efisien dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 17) Mengorganisasikan penyelenggaraan penyegelan terhadap

tempat usaha dan bangunan yang melanggar Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

18) Mengorganisasikan penyelenggaraan penyitaan dan pengamanan Peraturan Daerah serta penyerahan berkas

perkara atas perkara pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

19) Mengorganisasikan penyelenggaraan pembinaan teknis

oprasional dan teknis administratif terhadap penyidik Pegawai Negeri Sipil guna terwujudnya peningkatan kualitas dan

profesionalisme. 20) Mengorganisasikan penyelenggaraan tindakan lain terhadap

pelanggaran Peraturan Daerah yang menurut hukum dapat di pertanggung-jawabkan guna terciptanya ketertiban umum.

21) Mengendalikan kegiatan ketata usahaan guna dapat diselenggarakan dengan efektif, efisien dan terkoordinasi.

22) Menyampaikan informasi tentang kebijakan teknis yang

berkaitan dengan ketentuan ketentraman dan ketertiban umum guna terwujudnya komunikasi yang sinergis.

23) Melaksanakan koordinasi dalam unit kerja antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait baik

secara formal maupun informal guna terwujudnya sinkronisasi

24) Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan

evaluasi. 25) Memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna

meningkat kan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.


26) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai Pertanggung-jawaban kegiatan.

27) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya

guna tercapainya tujuan organisasi.

d. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Dari unsur keterkaitan dalam melaksanakan tugas Penanggulangan,

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara selalu berkoordinasi dengan dinas terkait dalam penanganan dan

penanggulangannya dengan melibatkan aparat diwilayah setempat. e. Sumber dan Jumlah Anggaran.

Pada tahun anggaran 2017 Kabupaten Banjarnegara melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, OPD Satuan Polisi Pamong Praja mendapatakan alokasi dana Biaya Operasional Pelaksanaan Kegiatan

bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar = Rp. 4.358.390.000,-- (Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh delapan juta

Tiga ratus Sembilan Puluh Ribu rupiah) dengan rincian peggunaan kegiatan sebagai berikut :

No Nama Kegiatan Anggaran

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 917.850.000

2. Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran

Rp. 1.054.810.000

3. Pembangunan gedung kantor Rp. 55.000.000

4. Fasilitasi pengiriman Satlinmas Rp. 60.000.000

5 Pengamanan wilayah Rp. 30.000.000

6. Pembinaan anggota Linmas Inti

Kabupaten

Rp. 59.500.000

7. Pemeliharaan Sarpras pencegahan

kebakaran

Rp. 25.000.000

J U M L A H Rp. 4.358.390.000


BAB VII

PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan melalui berbagai program dan kegiatan yang

telah diprioritaskan dalam dokumen RKPD tahun 2017 dan

APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017.

Selanjutnya kami memohon masukan, saran yang

membangun untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan saran dan

perbaikan agar ke depan bisa menjadi lebih baik dan maju.

Demikianlah Ringkasan ILPPD Kabupaten Banjarnegara

Tahun anggaran 2017. Seandainya Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

dikatakan berhasil tentu saja hal tersebut merupakan hasil kerja

bersama berbagai pihak, namun apabila masih ada kekurangan

maka hal tersebut adalah kekurangan kami selaku eksekutif

yang harus didorong supaya lebih baik. Sehingga kami memohon

masukan dan sarannya dari semua pihak yang terkait,

khususnya masyarakat Kabupaten Banjarnegara agar

penyelenggaran Pemerintahan Daerah di Kabupaten

Banjarnegara kedepan bisa menjadi lebih baik dan maju. Kami

menyadari bahwa terselenggaranya pemerintahan daerah dengan

baik selama ini karena adanya do’a, dukungan dan komitmen

nyata dari berbagai pihak. Sehingga, perkenankan kami

mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap

Anggota DPRD, Jajaran FORKOPIMDA, Pejabat pemerintah baik

sipil maupun TNI dan Polri, alim ulama, tokoh masyarakat, para

Pimpinan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik,

kalangan pengusaha, serta masyarakat Banjarnegara pada

umumnya yang telah bersatu terlibat aktif bersama-sama

mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di Kabupaten Banjarnegara tercinta.

Akhirnya, apabila dalam penyampaian informasi laporan

masih kurang sempurna dan ada hal-hal yang kurang berkenan

kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga Allah

Subhanahu Wa Ta’ala memberikan Rahmat dan Ridha-Nya

dalam mewujudkan Banjarnegara yang Bermartabat dan

Sejahtera. Aamiin Ya Robbal ‘Alamin.


Documents

TAHUN ANGGARAN 2017 - banjarnegarakab.go.id ILPPD 2017.pdf · secara terukur dan berkesinambungan. ... masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas ... Meningkatnya