25
PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR : 10 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU) DARMA PUTRA KERTARAHARJA KABUPATEN KUNINGAN BUPATI KUNINGAN, Menimbang : a.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik secara kwantitas dan kualitas Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Darma Putra Kertaraharja harus dikelola oleh Direksi yang profesional; b.bahwa untuk mengetahui keberhasilan Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Aneka Usaha dilakukan penilaian terhadap kinerja pada setiap akhir tahun buku; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Darma Putra Kertaraharja dengan Peraturan Bupati Kuningan. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

kuningankab.go.id TAHUN...  · Web viewMengingat: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: kuningankab.go.id TAHUN...  · Web viewMengingat: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

PERATURAN BUPATI KUNINGANNOMOR : 10 TAHUN 2013

TENTANGPEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU) DARMA

PUTRA KERTARAHARJA KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

baik secara kwantitas dan kualitas Perusahaan Daerah Aneka Usaha

(PDAU) Darma Putra Kertaraharja harus dikelola oleh Direksi yang

profesional;

b. bahwa untuk mengetahui keberhasilan Direksi dalam mengelola

Perusahaan Daerah Aneka Usaha dilakukan penilaian terhadap

kinerja pada setiap akhir tahun buku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan b, perlu ditetapkan Pedoman Penilaian Kinerja

Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Darma Putra Kertaraharja

dengan Peraturan Bupati Kuningan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 Nomor 10,

Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Page 2: kuningankab.go.id TAHUN...  · Web viewMengingat: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009

tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten

Kuningan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2009

tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka

Usaha Kabupaten Kuningan

7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha

Kabupaten Kuningan

8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Nama dan

Logo Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan

9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PEDOMAN

PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA

(PDAU) DARMA PUTRA KERTARAHARJA KABUPATEN KUNINGAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan

3. Bupati adalah Bupati Kuningan

4. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Darma Putra Kertaraharja, yang

selanjutnya disebut PDAU adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah

Kabupaten Kuningan yang bergerak di bidang Aneka Usaha (Agribisnis,

Pariwisata, Kesehatan, Energi, Teknologi Informasi dan Komunikasi,

Perdagangan dan Jasa).

5. Direksi adalah Direksi PDAU yang merupakan unsur pimpinan

dilingkungan Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAU.

7. Kinerja adalah tingkat keberhasilan pengelolaan PDAU dalam satu tahun

buku tertentu;

8. Indikator adalah tolok ukur tingkat keberhasilan dari suatu aspek.

BAB II

2

Page 3: kuningankab.go.id TAHUN...  · Web viewMengingat: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

PENILAIANPasal 2

(1) Dewan Pengawas pada setiap akhir tahun buku melakukan penilaian atas

kinerja PDAU meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek

administrasi.

(2) Hasil penilaian atas prestasi kinerja PDAU sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dijadikan dasar dalam menentukan penggolongan tingkat keberhasilan

PDAU.

Pasal 3(1) Tingkat keberhasilan PDAU adalah:

a. Baik Sekali, bila memperoleh nilai kinerja diatas 80;

b. Baik, bila memperoleh nilai kinerja diatas 60 sampai dengan 80;

c. Cukup, bila memperoleh nilai kinerja diatas 45 sampai dengan 60;

d. Kurang, bila memperoleh nilai kinerja diatas 30 sampai dengan 45;

e. Tidak Baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 30.

(2) Bobot untuk masing-masing aspek adalah:

a. Aspek Keuangan 45;

b. Aspek Operasional 40;

c. Aspek Administrasi 15.

(3) Indikator setiap aspek terdiri atas:

a. Aspek Keuangan

1. Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif;

2. Rasio Laba terhadap Penjualan;

3. Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar;

4. Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Total Utang;

5. Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang;

6. Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi;

7. Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusulan terhadap Angsuran

Pokok dan Bunga Jatuh Tempo;

8. Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan;

9. Jangka Waktu Penagihan Piutang.

b. Aspek Operasional

1. Rasio Pendapatan terhadap Target Pendapatan;

2. Peningkatan pendapatan tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya;

3. Rasio Pencapaian Jumlah Pengunjung terhadap Target Jumlah

Pengunjung di Objek Wisata;

4. Peningkatan Jumlah Pengunjung Tahun ini dibandingkan Tahun

Sebelumnya;

5. Tingkat Kepuasan Konsumen;

6. Tingkat Hunian Resort/Cottage;

7. Tingkat Kejadian Kecelakaan Pengunjung;

3

Page 4: kuningankab.go.id TAHUN...  · Web viewMengingat: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

8. Rasio Biaya Pegawai terhadap pendapatan.

c. Aspek Administrasi

1. Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan)

2. Rencana Organisasi dan Uraian Tugas;

3. Prosedur Operasi Standar;

4. Pedoman Penilaian Kerja Karyawan:

5. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);

6. Tertib Laporan Internal;

7. Tertib Laporan Eksternal;

8. Opini Auditor Independen;

9. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun terakhir.

(4) Perbaikan Terhadap Indikator:

a. Peningkatan Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif;

b. Penigkatan Rasio Laba terhadap Penjualan;

c. Peningkatan Rasio Pendapatan terhadap Target Pendapatan

d. Peningkatan Rasio Pencapaian Jumlah Pengunjung terhadap target Jumlah

Pengunjung Objek Wisata

(5) Jumlah nilai indikator maksimum pada masing-masing aspek adalah:

a. Aspek Keuangan 55;

b. Aspek Operasional 41;

c. Aspek Administrasi 32.

Pasal 4Petunjuk Penggolongan Tingkat Keberhasilan dan Perhitungan Nilai Kinerja

PDAU sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 5Dewan Pengawas melaporkan hasil penilaian kinerja PDAU setiap akhir tahun

buku kepada Direksi dan Bupati.

BAB IIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 6Bupati memerintahkan/mengijinkan Direksi untuk menyusun detail Indikator

Kinerja per Unit Usaha dengan sepengetahuan dan persetujuan Dewan

Pengawas.

Pasal 7Dengan berlakunya Peraturan ini, maka pedoman penilaian kinerja PDAU

Darma Putra Kertaraharja dinyatakan sebagai pedoman dan acuan kinerja oleh

Direksi.

Pasal 8

4

Page 5: kuningankab.go.id TAHUN...  · Web viewMengingat: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal : 13-3-2013

BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan

Pada Tanggal 14-3-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 195802171985031003

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 10

5

Page 6: kuningankab.go.id TAHUN...  · Web viewMengingat: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 10 TAHUN 2013

TANGGAL : 13-3-2013

TENTANG : PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA

USAHA (PDAU) DARMA PUTRA KERTARAHARJA KABUPATEN

KUNINGAN

PETUNJUK PENGGOLONGAN TINGKAT KEBERHASILAN DAN PERHITUNGAN NILAI KINERJA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU) DARMA PUTRA

KERTARAHARJA KABUPATEN KUNINGAN

A. PENGGOLONGAN TINGKAT KEBERHASILAN PDAU

No

Nilai Kinerja Penjelasan

1 KLASIFIKASI KINERJAKEUANGAN

OPERASIONAL

ADMINISTRASI

¿ Jumlahnilai yang diperolehMaksimum Nilai

x Bobot

¿ Jumlahnilai yang diperoleh55

x 45

¿ Jumlahnilai yang diperolehMaksimum Nilai

x Bobot

¿ Jumlahnilai yang diperoleh41

x 40

¿ Jumlahnilai yang diperolehMaksimum Nilai

x Bobot

¿ Jumlahnilai yang diperoleh32

= .......

= .......

= .......

= .......

= .......

= .......

NILAI

KINERJA

> 80

> 60 – 80

> 45 – 60

> 30 – 45

≤ 30

KINERJA

BAIK SEKALI

BAIK

CUKUP

KURANG

TIDAK BAIK

2 PENILAIAN KINERJA

JUMLAH MAKSIMUM

ASPEK

KEUANGAN

OPERASIONAL

ADMINISTRASI

BOBOT

45

40

15

100

INDIKATOR

9

8

9

25

NILAI

55

41

32

128

Nilai Kinerja = .......

B. PETUNJUK PERHITUNGAN NILAI KINERJA PDAUB.1 ASPEK KEUANGAN

NO RUMUS DAN NILAI INDIKATOR PENJELASAN

6

Page 7: kuningankab.go.id TAHUN...  · Web viewMengingat: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

KINERJA1 Rasio Laba terhadap Aset Produktif

Rumus :

LabaSebelumPajakAset Produktif

x100%

CAPAIAN NILAI

> 10%

> 7% - 10%

> 3% - 7%

> 0% - 3%

≤ 0%

5

4

3

2

1

Laba sebelum pajak = Pendapatan Usaha

+ Pendapatan Non Usaha -

Beban Usaha (Beban

langsung dan Beban

Administrasi dan Umum) -

Beban Non Usaha

Aset Produktif = Aset Lancar + Investasi

jangka Panjang + Aset tetap (Nilai Buku),

tidak termasuk Aset Tetap Dalam

Penyelesaian

NO RUMUS DAN NILAI INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

Nilai Bonus:

Peningkatan Rasio Laba terhadap

Aset Produktif

Rumus :

Rasio Laba terhadap Aset Produktif

Tahun ini – Rasio Laba terhadap Aset

Produktif Tahun lalu

CAPAIAN NILAI

> 12%

> 9% - 12%

> 6% - 9%

> 3% - 6%

> 0% - 3%

5

4

3

2

1

Peningkatan Rasio laba terhadap Aset

produktif Tahun ini dibanding Rasio Laba

terhadap Aset produktif Tahun Lalu

2 Rasio Laba terhadap Pendapatan Laba sebelum pajak = Pendapatan Usaha

7

Page 8: kuningankab.go.id TAHUN...  · Web viewMengingat: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

Usaha

Rumus :

LabaSebelumPajakPendapatanUsaha

x100%

CAPAIAN NILAI

> 10%

> 7% - 10%

> 3% - 7%

> 0% - 3%

≤ 0%

5

4

3

2

1

Nilai Bonus:

Peningkatan Rasio Laba terhadap

Pendapatan Usaha

Rumus :

Rasio Laba terhadap Pendapatan

Tahun ini – Rasio Laba terhadap

Pendapatan Tahun lalu

CAPAIAN NILAI

> 12%

> 9% - 12%

> 6% - 9%

> 3% - 6%

> 0% - 3%

5

4

3

2

1

.

+ pendapatan Non Usaha -

Beban Usaha (Beban

langsung dan Beban

Administrasi dan Umum) -

Beban Non Usaha

Pendapatan Usaha = Pendapatan yang

diperoleh Perusahaan dari

Usaha Mandiri dan Usaha

Kerjasama.

Usaha Mandiri = Usaha yang dikelola

secara mandiri oleh

Perusahaan

Usaha Kerjasama = Usaha yang dikelola

bersama-sama dengan pihak

lain dengan memperoleh porsi

bagi hasil yang telah

disepakati bersama.

Peningkatan Rasio laba terhadap

Pendapatan Tahun ini dibanding Rasio Laba

terhadap Pendapatan Tahun Lalu

3 Rasio Aset lancar terhadap

Kewajiban lancar

Rumus :

Aset LancarKewajibanLancar

Aset Lancar = Aset yang tingkat

likuiditasnya paling lama 1 (satu)

Tahun

Aset Lancar terdiri dari :

- Kas dan bank- Investasi Jangka Pendek- Piutang usaha- Piutang Lain – lain- Persediaan- Pembayaran dimuka

8

Page 9: kuningankab.go.id TAHUN...  · Web viewMengingat: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

- Aset Lancar lainnyaKewajiban lancar = Kewajiban yang harus

dibayar dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) tahun

NO RUMUS DAN NILAI INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

CAPAIAN NILAI

> 1,75 – 2,00

> 1,50 – 1,75;

atau >2,00 –

3,00

>1,25 – 1,50;

atau > 2,30 –

2,70

> 1,00 – 1,25;

atau > 2,70 –

3,00

≤ 1,00; atau >

3,00

5

4

3

2

1

.

Kewajiban Lancar terdiri dari :

- Kewajiban Usaha- Kewajiban lainnya- Beban yang belum dibayar- Pendapatan diterima dimuka- Pinjaman Jangka Pendek- Kewajiban Pajak- Bagian Kewajiban Jangka Panjang yang

akan jatuh tempo- Titipan retribusi- Kewajiban Jangka Pendek lainnya.

4 Rasio Kewajiban jangka panjang

terhadap ekuitas

Rumus :

KewajibanJangka PanjangEkuitas

CAPAIAN NILAI

≤ 0,5

> 0,5 – 0,7

> 0,7 – 0,8

> 0,8 – 1,0

> 1,0

5

4

3

2

1

.

Kewajiban Jangka Panjang = Kewajiban

yang harus dibayar dalam jangka

waktu lebih dari 1 (satu) tahun

Kewajiban Jangka panjang, terdiri dari :

- Pinjaman Pemerintah Pusat- Pinjaman Luar Negeri- Kredit Bank Jangka Panjang

Ekuitas = Modal dan Cadangan, yang

terdiri dari :

- Penyertaan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya

- Kekayaan Pemda yang dipisahkan- Penyertaan Pemerintah Pusat- Modal Hibah- Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap- Cadangan Tujuan- Cadangan Umum

9

Page 10: kuningankab.go.id TAHUN...  · Web viewMengingat: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

- Laba yang belum dibagikan (Akumulasi Kerugian)

- Laba (Rugi) Tahun Berjalan5 Rasio total Aset terhadap total

Kewajiban

Rumus :

Total AsetTotal Kewajiban

CAPAIAN NILAI

> 2,0

> 1,7 – 2,0

>1,3 – 1,7

>1,0 – 1,3

≤ 1,0

5

4

3

2

1

.

Total Aset = Aset Lancar + Investasi

Jangka Panjang + Aset Tetap (nilai

buku) + Aset Lain-lain.

Total Kewajiban = Kewajiban Lancar +

Kewajiban Jangka Panjang +

Kewajiban lain – lain.

6 Rasio Beban Usaha terhadap

Pedapatan Usaha

Rumus :

BebanUsahaPendapatanUsaha

Beban Usaha = Beban Langsung Usaha +

Beban Administrasi dan Umum

Beban Langsung, terdiri dari :

- Beban Pegawai- Beban Kantor- Beban Penelitian dan Pengembangan- Beban Keuangan - Beban Bahan Bakar- Beban Listrik- Beban Sewa Alat/Kendaraan

NO RUMUS DAN NILAI INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

CAPAIAN NILAI

≤ 0,5

> 0,5 – 0,65

> 0,65 – 0,85

> 0,85 – 1,0

> 1,0

5

4

3

2

1

.

- Beban Penginapan- Beban Retribusi- Beban Telekomunikasi- Beban Pemeliharaan- Beban Penyisihan/Penghapusan

Piutang- Beban Penyusutan- Beban Iklan dan Promosi- Beban Bagi Hasil- Rupa – rupa Beban Operasi lainnya

Pendapatan Usaha = Pendapatan yang

10

Page 11: kuningankab.go.id TAHUN...  · Web viewMengingat: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

diperoleh Perusahaan dari Usaha

Mandiri dan Usaha Kerjasama.

Usaha Mandiri = Usaha yang dikelola

secara mandiri oleh Perusahaan

Usaha Kerjasama = Usaha yang dikelola

bersama-sama dengan pihak lain

dengan memperoleh porsi bagi hasil

yang telah disepakati bersama.

7 Rasio laba Usaha sebelum Beban

penyusutan terhadap angsuran pokok

dan bunga jatuh tempo

Rumus :

LabaUsa hasebelum BebanPenyusutan(Angsuran Pokok+Bunga ) Jatu hTempo

CAPAIAN NILAI

> 2,0

> 1,7 – 2,0

> 1,3 – 1,7

> 1,0 – 1,3

≤ 1,0

5

4

3

2

1

.

Laba Usaha Sebelum Penyusutan = pendapatan Usaha + Beban Usaha

sebelum Beban Penyusutan (Beban

Langsung + Beban Administrasi dan

Umum sebelum Beban Penyusutan)

Angsuran Pokok adalah Angsuran Pokok

Kewajiban Jangka panjang yang

jatuh tempo termasuk tunggakan

Bunga jatuh tempo adalah kewajiban

pembayaran bunga Kewajiban

jangka panjang termasuk tunggakan

8 Rasio Aset produktif terhadap

pendapatan

Rumus :

Aktiva ProduktifPendapatanUsaha

CAPAIAN NILAI

≤ 2,00

> 2,0 – 4,0

> 4,0 – 6,0

> 6,0 – 8,0

> 8,0

5

4

3

2

1

Aset Produktif = Aset Lancar + Investasi

jangka Panjang + Aset tetap (Nilai

Buku), tidak termasuk Aset Tetap

Dalam Penyelesaian

Pendapatan Usaha = Pendapatan yang

diperoleh Perusahaan dari Usaha

Mandiri dan Usaha Kerjasama.

11

Page 12: kuningankab.go.id TAHUN...  · Web viewMengingat: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

.

9 Jangka waktu penagihan

Rumus :

PiutangUsahaJumlah Pendapatan per hari

Piutang Usaha = Piutang Pendapatan +

Piutang ragu – ragu – Penyisihan

Piutang Usaha

Jumlah Pendapatan per hari =

PendapatanUsaha360

Pendapatan Usaha = Pendapatan yang

diperoleh Perusahaan dari Usaha

Mandiri dan Usaha Kerjasama.

NO RUMUS DAN NILAI INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

CAPAIAN NILAI

≤ 60

> 60 – 490

> 90 – 150

> 150 – 180

> 180

5

4

3

2

1

.

B.2 ASPEK OPERASIONAL

NO

RUMUS DAN NILAI INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

1 Rasio pendapatan terhadap target

pendapatan

Rumus :

Realisasi PendapatanTarget Pendapatan

x 100%

CAPAIAN NILAI

≥ 120%

100% ≤ - <120%

80% ≤ - <100%

< 80%

4

3

2

1

Pendapatan adalah seluruh potensi

pendapatan yang diperoleh

Perusahaan

Pendapatan = Pendapatan Usaha dan

Non Usaha

Pendapatan Usaha = Pendapatan yang

diperoleh Perusahaan dari Usaha

Mandiri dan Usaha Kerjasama.

Usaha Mandiri = Usaha yang dikelola

secara mandiri oleh Perusahaan

Usaha Kerjasama = Usaha yang dikelola

bersama-sama dengan pihak lain

dengan memperoleh porsi bagi

12

Page 13: kuningankab.go.id TAHUN...  · Web viewMengingat: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

.

Nilai Bonus:

Peningkatan Rasio pendapatan

terhadap target Pendapatan

Rumus :

Rasio Pendapatan Terhadap Target

Pendapatan Tahun ini – Rasio

pendapatan terhadap target

Pendapatan Tahun lalu

CAPAIAN NILAI

≥ 25%

20% ≤ - <25%

10% ≤- <20%

0% < - < 10%

4

3

2

1

.

hasil yang telah disepakati

bersama.

Pendapatan Non Usaha = Bunga

Deposito, jasa giro, dll.

Target Pendapatan = target pendapatan

yang tercantum di dalam RKAP.

Peningkatan Rasio Pendapatan Terhadap

Target Pendapatan Tahun ini dibanding

Rasio Pendapatan Terhadap Target

Pendapatan Tahun Lalu

2 Peningkatan pendapatan tahun ini

dibandingkan tahun sebelumnya

Rumus :

a−bb

x 100%

a = Pencapaian pendapatan tahun ini

b = Pencapaian pendapatan tahun

sebelumnya

CAPAIAN NILAI

≥ 25%

20% ≤ - <25%

10% ≤- <20%

0% < - < 10%

4

3

2

1

Peningkatan jumlah pendapatan

Perusahaan tahun ini dibanding dengan

pendapatan tahun sebelumnya.

NO

RUMUS DAN NILAI INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

3 Rasio Pencapaian Jumlah

Pengunjung terhadap Target Jumlah

pengunjung di Objek Wisata

Jumlah pengunjung dihitung berdasarkan

tiket masuk yang terjual dari seluruh objek

wisata selama periode penilaian

13

Page 14: kuningankab.go.id TAHUN...  · Web viewMengingat: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

Rumus :

Realisasi Jumlah PengunjungTarget Jumlah Pengunjung

x100%

CAPAIAN NILAI

≥ 120%

100% ≤ - <120%

80% ≤ - <100%

< 80%

4

3

2

1

.

Nilai Bonus:

Peningkatan Rasio Pencapaian

Jumlah Pengunjung terhadap target

jumlah Pengunjung

Rumus :

Rasio Pencapaian Jumlah

Pengunjung Terhadap Target Jumlah

Pengunjung Tahun ini – Rasio Jumlah

Pencapaian Pengunjung Terhadap

Target Jumlah Pengunjung Tahun lalu

CAPAIAN NILAI

≥ 25%

20% ≤ - <25%

10% ≤- <20%

0% < - < 10%

4

3

2

1

.

Target Jumlah Pengunjung = target

jumlah pengunjung yang

tercantum di dalam RKAP.

Peningkatan Rasio Rasio Jumlah

Pengunjung Terhadap Target Jumlah

Pengunjung Tahun ini dibanding Rasio

Jumlah Pengunjung Terhadap Target

Jumlah Pengunjung Tahun Lalu

4 Peningkatan jumlah pengunjung tahun

ini dibandingkan tahun sebelumnya

Rumus :

a−bb

x 100%

a = Pencapaian jumlah pengunjung

Peningkatan jumlah pengunjung tahun ini

dibanding dengan jumlah pengunjung

tahun sebelumnya.

Pengunjung = pengunjung yang datang ke

objek wisata yang dikelola oleh

Perusahaan

14

Page 15: kuningankab.go.id TAHUN...  · Web viewMengingat: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

tahun ini

b = Pencapaian jumlah pengunjung

tahun sebelumnya

CAPAIAN NILAI

≥ 25%

20% ≤ - <25%

10% ≤- <20%

0% < - < 10%

4

3

2

1

.

5 Tingkat kepuasan konsumen

(Menghitung jumlah pengaduan

keluhan dibandingkan jumlah

konsumen)

Konsumen = seluruh pembeli/pengguna

produk yang dijual oleh

Perusahaan

Contoh : Pengunjung Objek Wisata,

Penghuni Cottage/Resort dan Klien

Linggarjati Organizer, serta konsumen

lainnya.

NO

RUMUS DAN NILAI INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

Rumus :

Jumlah PengaduanJumlahKonsumen

x100%

CAPAIAN NILAI

< 1%

1%≤ - < 3%

3% ≤- < 5%

≥ 5%

4

3

2

1

.

6 Tingkat hunian resort/cottage

Rumus :

JumlahKamar TerjualJumlah Kamar Yangdapat Dijual

x100%

Jumlah Kamar Terjual = jumlah

kamar terjual selama periode 1

(satu) tahun

Jumlah kamar = jumlah kamar yang

dapat dijual dalam 1 (satu) tahun (

15

Page 16: kuningankab.go.id TAHUN...  · Web viewMengingat: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

CAPAIAN NILAI

> 60%

50% < - ≤ 60%

40% < - ≤ 50%

< 40%

4

3

2

1

.

Jumlahkamar x365hari)

7 Tingkat kejadian kecelakaan pengunjung

CAPAIAN NILAI

< 8

8 – 12

12 – 16

> 16

4

3

2

1

.

Mengukur jumlah kejadian kecelakaan

pengunjung selama periode 1 tahun

penilaian

8 Rasio Biaya Pegawai terhadap

pendapatan

Rumus :

Biaya PegawaiPendapatan

x 100%

CAPAIAN NILAI

≤ 30%

> 30% - 50%

> 50% - 70% >

70% - 100%

≥ 100%

5

4

3

2

1

.

Pendapatan adalah seluruh potensi

pendapatan yang diperoleh

Perusahaan

Pendapatan = Pendapatan Usaha dan

Non Usaha

Pendapatan Usaha = Pendapatan

yang diperoleh Perusahaan

dari Usaha Mandiri dan Usaha

Kerjasama.

Usaha Mandiri = Usaha yang dikelola

secara mandiri oleh

Perusahaan

Usaha Kerjasama = Usaha yang

dikelola bersama-sama

dengan pihak lain dengan

memperoleh porsi bagi hasil

yang telah disepakati bersama.

Pendapatan Non Usaha = Bunga

Deposito, jasa giro, dll.

Biaya Pegawai adalah seluruh biaya

16

Page 17: kuningankab.go.id TAHUN...  · Web viewMengingat: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

untuk Penghasilan Direksi, honorarium

Badan Pengawas, penghasilan

pegawai dan biaya tenaga kerja

lainnya.

B.3 ASPEK ADMINISTRASI

1. Rencana Jangka Panjang (Corporate

Plan)

CAPAIAN NILAI

≤ 30%

> 30% - 50%

> 50% - 70% >

70% - 100%

≥ 100%

5

4

3

2

1

.

Untuk melihat sampai sejauh mana

Perencanaan jangka panjang PDAU

(Corporate plan) dipedomani

Perencanaan Jangka Panjang (Corporate

Plan) adalah rencana strategis yang

mencakup rumusan mengenai tujuan dan

sasaran yang hendak dicapai perusahaan

dalam jangka waktu 5 tahun mendatang

2. Rencana Organisasi dan Uraian

Tugas

CAPAIAN NILAI

≤ 30%

> 30% - 50%

> 50% - 70% >

70% - 100%

≥ 100%

5

4

3

2

1

.

Pelaksanaan Rencana Organisasi dan Uraian

Tugas, sejauh mana dipedomani

Rencana Organisasi dan Uraian Tugas

adalah struktur organisasi dan tata kerja

organisasi yang dimiliki oleh PDAU dan

disahkan oleh Kepala Daerah

3. Prosedur Usaha Standar

CAPAIAN NILAI

≤ 30%

> 30% - 50%

> 50% - 70% >

70% - 100%

≥ 100%

5

4

3

2

1

.

Pelaksanaan Prosedur Usaha Standar,

sejauhmana dipedomani

Prosedur Usaha Standar adalah panduan

(manual) yang mencakup prosedur

penanganan Usaha Perusahaan

17

Page 18: kuningankab.go.id TAHUN...  · Web viewMengingat: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

4. Pedoman Penilaian Kerja Karyawan

CAPAIAN NILAI

≤ 30%

> 30% - 50%

> 50% - 70% >

70% - 100%

≥ 100%

5

4

3

2

1

.

Pelaksanaan Pedoman Penilaian Kerja

Karyawan dalam rangka penentuan karir dan

gaji, sejauh mana dipedomani .

Pedoman Penilaian kerja Karyawan dalam

rangka penentuan karir dan gaji, sejauhmana

dipedomani.

5. Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKAP)

CAPAIAN NILAI

≤ 30%

> 30% - 50%

> 50% - 70% >

70% - 100%

≥ 100%

5

4

3

2

1

.

Pelaksanaan Rencana kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKAP) sejauhmana dipedomani

6. Tertib Laporan Internal

CAPAIAN NILAI

≤ 30%

> 30% - 50%

> 50% - 70% >

70% - 100%

≥ 100%

5

4

3

2

1

.

Dilaksanakannya pelaporan di bidang

keuangan, Usaha dan administrasi secara

berkala dari pelaksana kepada pengambil

keputusan.

Laporan tersebut antara lain : laporan kas

Harian, Laporan Keuangan bulanan, dll

NO RUMUS DAN NILAI INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

7. Tertib Laporan Eksternal

CAPAIAN NILAI

≤ 30% 5

Penyampaian laporan-laporan untuk pihak

ekstern secara periodik tepat waktu, laporan

antara lain:

- Laporan Keuangan Tahunan kepada

18

Page 19: kuningankab.go.id TAHUN...  · Web viewMengingat: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

> 30% - 50%

> 50% - 70% >

70% - 100%

≥ 100%

4

3

2

1

.

Badan Pengawas- Laporan untuk keperluan Pajak

8. Opini Auditor Independen

CAPAIAN NILAI

≤ 30%

> 30% - 50%

> 50% - 70% >

70% - 100%

≥ 100%

5

4

3

2

1

.

Opini Pemeriksa Independen mengenai

kewajaran Laporan Keuangan yang disajikan

oleh Manajemen

9. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Tahun Akhir

CAPAIAN NILAI

≤ 30%

> 30% - 50%

> 50% - 70% >

70% - 100%

≥ 100%

5

4

3

2

1

.

Hasil Pencapaian Upaya tindak Lanjut

temuan/rekomendasi oleh Instansi

Pemeriksa

BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

19

Page 20: kuningankab.go.id TAHUN...  · Web viewMengingat: Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

20