Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Dewan Pengurus,
Tangerang Selatan, 24 November 2020
No. : 202/HUD/XI/2020
Lampiran : 2 Berkas Perihal : Permohonan Audiensi guna memberikan masukan muatan RPP dan RPerpres – Sektor Industri Perumahan /Property pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Kepada Yth, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di
Jakarta
Dengan hormat, Teriring salam hormat dari kami, semoga Bapak selalu dalam kondisi sehat sentosa serta tetap dalam lindungan penuh berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, Amin YRA. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat atas lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja walau ditengahi dengan berbagai polemik dan mandatory berupa Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja berupa RPP dan RPerpres.
Sehubungan surat kami sebelumnya kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 31 Maret 2020 di Nomor 005/HUD/III/2020 tentang Masukan Terhadap RUU Cipta Kerja, berikut ini kami sampaikan masukan muatan RPP dan RPerpres – Sektor Industri Perumahan /Property pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (terlampir). Mengenai waktu dan tempat serta tanpa mengurangi rasa hormat, kami mempersilahkan untuk ditentukan oleh Bapak dan selanjutnya dapat dikonfirmasi kepada staf kami, Herawati +62 877-7551-1134 atau Lita Ameilia +62 812-8054-8990 atau Tiar Pandapotan Purba +62 819-0624-7111. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan waktu-nya kami ucapkan terima kasih.
HORMAT KAMI,
Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (LP P3I)/ The Housing and Urban Development (HUD) Institute
Masa Bakti 2016 – 2021
Ir. Zulfi Syarif Koto, M.Si Muhammad Joni, S.H, M.H Ketua Umum Sekretaris Umum
Dr. Andrinof A Chaniago Ir. Soeleiman Soemawinata, MM
Ketua Dewan Pembina Ketua Dewan Pengawas
www.thehudinstitute.org
Lampiran 1
Lampiran 2
MASUKAN REKOMENDASI THE HUD INSTITUTE DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS 5 KDHB
NO 5 KOMPONEN DASAR HAK BERMUKIM
ISU PENTING DALAM UU CIPTA KERJA
REKOMENDASI
1 Tata Ruang & Lingkungan Hidup
Penataan Ruang
Kemudahan dan kecepatan dalam penetapan RTRW, RDTR dan perpaduannya dengan OSS.
Pembentukan Forum ‘cair’ penataan ruang sebagai ruang diskusi dan koordinasi.
Penghapusan AMDAL dan atau cukup dengan SPPL untuk Perumahan Umum MBR
Perizinan Bangunan Gedung
Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan bangunan gedung seperti perizinan, SLF, SBKBG, RTB dan Pendataan Bangunan Gedung – perpaduan dengan OSS.
Kemudahan dan kecepatan dalam perizinan bangunan gedung.
2 Penyediaan Tanah (Lahan dan Secure Tenure)
Penerapan Hunian Berimbang
Pendefinisian kembali rumah sederhana.
Harga tanah untuk pembangunan rumah subsidi mahal di perkotaan, jikapun ada yang murah berada di pinggiran sub urban.
Kewajiban hunian berimbang (HB) harus didukung dengan pemenuhan kewajiban penyediaan tanah, pengendalian harga tanah dan bank tanah.
Bank Tanah yang dimiliki BP3 dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan bagi MBR.
Badan Usaha pengembang yang belum menerapkan HB dikenakan kontribusi
Penerapan sanksi dan pidana kepada pengembang yang belum menerapkan HB ditinjau ulang
Pembentukan Bank Tanah
Mendukung mandatory pembentukan bank tanah
Badan Pelaksana Bank Tanah terdiri atas kalangan profesional termasuk bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman/Property
NO 5 KOMPONEN DASAR HAK BERMUKIM
ISU PENTING DALAM UU CIPTA KERJA
REKOMENDASI
Hak Pengelolaan Lahan (HPL
Mendukung mandatory pengelolaan HPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Hak Guna Bangunan Mendukung mandatory HGB sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
Pemilikan Asing Mendukung mandatory Kepemilikan Asing sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Kemudahan dalam pemilikan dengan pembatasan
Tanah Terlantar Evaluasi dan pemastian hukum
Penerapan Kewajiban 20% Rumah Susun MBR, NPP dan
Sengketa
Pelaksanaan rumah susun umum untuk MBR disediakan oleh Pemerintah melalui BP3 dan kewenangan penyediaan lahannya (Bank Tanah).
Pemerintah dan Pemda melaksanakan kewajibannya dalam mendukung proporsi 20% rumah susun umum pada hunian vertikal komersial.
Melakukan evaluasi kembali NPP
Melakukan evaluasi kembali PPPSRS pada bangunan mixed use (Komersil dan Hunian)
Melakukan evaluasi pengenaan sanksi
Menyiapkan mekanisme penyelesaian sengketa antara pelaku pembangunan (developer)/ produsen dengan konsumen (MBMB, MBR, MPS, MFM);
3
Pembiayaan & Penjaminan
(Pendanaan, Pajak, dll)
Pendanaan, Sistem
Pembiayaan dan Kewajiban
memberikan
Kemudahan dan Bantuan
UU Cipta Kerja belum memperhatikan dukungan pendanaan, sistem pembiayaan dan penjaminan (sisi produsen dan konsumen) bagi sektor perumahan rakyat, permukiman dan pengembangan/ pembangunan kawasan perkotaan termasuk tata kelola yang ada saat ini (vide Pasal 118 s/d Pasal 128 UU Nomor 1 Tahun 2011) (Lih poin B Paragraf 13).
UU Cipta Kerja belum menguatkan bobot dan skala kewajiban Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dan bantuan (Pasal 54 ayat (3) UU PKP Jo. Pasal 15 ayat (2) UU Rusun), serta ketentuan fasilitasi pemerintah dan/ atau pemerintah daerah
NO 5 KOMPONEN DASAR HAK BERMUKIM
ISU PENTING DALAM UU CIPTA KERJA
REKOMENDASI
4 Infrastruktur Dasar (Termasuk Energi)
Prasarana, Sarana dan Utilitas
Evaluasi kembali Permendagri No. 9 Tahun 2009.
Serah terima PSU hanya pada kawasan hunian – tidak pada kawasan komersial.
5
Teknik, Teknologi dan Pemanfaatan Komponen/ Bahan Bangunan Strategis
PPJB
Kepastian hak atas tanah dapat dibuktikan dengan hak perolehan tanah;
Persyaratan site plan cukup dengan tanda daftar perizinan bangunan
gedung dari instansi terkait;
Syarat keterbangunan paling sedikit 20% perumahan tapak (tunggal atau deret) dari seluruh jumlah unit rumah serta PSU dalam suatu perumahan. Sementara untuk rumah susun keterbangunannya minimal 20% dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang dipasarkan.
Pembatalan sepihak sesuai dengan asas keadilan dan/atau sesuai persetujuan dua pihak
Denda atas persetujuan dua pihak.
Bahan Bangunan
Strategis, Teknik dan Teknologi yang
berkualitas
UU Cipta Kerja belum memperhatikan aspek bahan bangunan strategis, teknik dan teknologi yang berkualitas (waktu, biaya dan sumber daya manusia). Industri manufaktur merupakan jawaban dalam penyediaan perumahan rakyat, walaupun saat ini pemerintah belum mewajibkannya-padahal sudah terbukti dalam pelaksanaan pembangunan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah (MBMB, MBR, MPS, dan MFM).
6 Kelembagaan BP3
Mendukung pembentukan BP3.
Kedudukan BP3 berada langsung dibawah Presiden dan/atau melekat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Tugas dan Fungsi Pokok Perum Perumnas berada di BP3. Sumber: The HUD Institute, 2020