TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN …

E.ISSN.2614-6061P.ISSN.2527-4295 Vol.8 No.1 Edisi Februari 2020

Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Hal. 301

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUANHUKUM DITINJAU DARI ASPEK HUKUM TATA NEGARA

Oleh:Lestari Sri Astuti

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas [email protected]

AbstrakKeadilan sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara sudah tertulis dengan jelas pada Pancasila

dan pembukaan UUD 1945. Negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada telah mengaturpemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif. Kesimpulan yang diperoleh bahwa ternyata pemberian bantuan hukum yang terjadi masih bersifatparsial dan individu.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Tata Negara

1. PENDAHULUANSecara teoritis menurut Sri Soemantri

Martosoewigyo (1982) yang mengutip pendapatStahl, bahwa negara Indonesia dapat dikatakansebagai negara hukum karena telah memenuhiunsur-unsur terpenting dalam negara hukum yaitu:1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan

kewajiban harus berdasar hukum atauperundang-undangan;

2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia;3. Adanya pembagian kekuasaan negara;4. Adanya pengawasan dari badan peradilan

Hukum Tata Negara dapat dirumuskansebagai sekumpulan peraturan hukum yangmengatur organisasi dari pada sebuah negara,hubungan antar alat kelengkapan negara dalamgaris-garis vertikal dan horizontal, serta jugakedudukan warga negara dan hak-hak asasinya(Emilda Firdaus, 2010).

Hak asasi manusia mencakup suatukondisi ideal dan pola standar hidup manusia yangbersifat universal, dimana praktik jaminan terhadaphak asasi manusia sebagai sebuah ciri negarahukum pada umumnya yang dikenal dipelbagailiteratur, yang menggambarkan kedewasaan dalambernegara melalui suatu kehidupan yangmencerminkan hak-hak, terkhusus di Indonesiadilaksanakan dalam berbagai bentuk,salah satunyaterkait jaminan kedudukan yang sama dimatahukum bagi masyarakat yang telah dijamin secarakonstitusional di dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945(selanjutnya disebut UUD 1945). Salah satu bentukpelaksanaan jaminan ini adalah jaminanmendaptatkan bantuan hukum.

UUD 1945 menegaskan bahwa NegaraIndonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat).Ketentuan tersebut bermakna bahwa Negara iniadalah negara hukum yang demokratis berdasarkanPancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hakasasi manusia, dan menjamin semua warga negarabersama kedudukannya di dalam hukum danpemerintahan itu dengan baik.

Jaminan untuk mendapatkan bantuanhukum telah diatur dalam Pasal 18Undang-UndangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia(selanjutnya disebut UU HAM). Indonesia telahmeratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant onCivil and Political Rights, selanjutnya disebutICCPR). Pasal 26 ICCPR menjamin akanpersamaan kedudukan di depan hukum (equalitybefore the law). Semua orang berhak atasperlindungan dari hukum serta harus dihindarkanadanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit,jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politikberbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan,kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya(A Patra M. Zen & Hutagalung, 2006).

Hak atas bantuan hukum adalah hak asasimanusia. Sebuah katalog dasar yang saat ini tengahmenguat promosinya. Bantuan hukum berkembangtidak saja dalam konteks pembelaan korbanpelanggaran hak-hak sipil dan politik, melainkanjuga menjadi salah satu metode dalam promosi danpembelaan hak-hak ekonomi, social, dan budaya(Adnan Buyung Nasution, 2017). Sebab,memperoleh bantuan hukum merupakan salah satubentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yangatau berurusan dengan masalah hukum.Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salahsatu perwujudan dari persamaan didepan hukum.Prinsip equality before the law ini sudah dimuatdalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar1945, yaitu bahwa setiap orang berhak ataspengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastianhukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ini merupakan konsekuensiNegara Indonesia sebagai negara hukum. Ada tigaprinsip negara hukum (rechtsstaat), yaitusupremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), danpenegakan hukum dengan cara-cara yang tidakbertentangan dengan hukum (due process of law)(Asfinawati & Santosa, 2007).



Ketentuan umum untuk memperolehbantuan hukum terdapat di dalam Undang-UndangNo. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman).Pasal 56UU Kekuasaan Kehakiman menentukan:“Setiap orang yang tersangkut perkara berhakmemperoleh bantuan hukum.”

Bantuan hukum dapat diartikan segalamacam bentuk bantuan atau pemberian jasaberkenaan dengan masalah hukum yang diberikanoleh seseorang yang mempunyai keahlian hukumkepada mereka yang terlibat dalam perkara baiklangsung maupun tidak langsung denganmengutamakan mereka yang tidak mampu(Abdurrahman, 1980), adapun bantuan hukummenurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor18 Tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnyadisebut UU Advokat) adalah jasa hukum yangdiberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepadaklien yang tidak mampu. Pemberian bantuanhukum merupakan sarana penunjang bagipenegakan hukum pada umumnya dan usahaperlindungan hak-hak asasi manusia dari tindakansewenang-wenang aparat penegak hukum. Aparatpenegak hukum merupakan bagian komponenstruktur hukum pidana, sehingga betapasempurnanya substansi tanpa penegakan hukum,maka tidak ada manfaatnya dalam mewujudkantujuan sistem peradilan pidana (Abdussalam, 2008).

Substansi bantuan hukum di Indonesiamenjadi pertanyaan paling mendasar, yaitu apakahbantuan hukum itu bersifat wajib ataukah barudiwajibkan setelah beberapa syarat tertentudipenuhi. Bantuan hukum adalah instrumen pentingdalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakanbagian dari perlindungan HAM, khususnyaterhadap hak atas kebebasan dan hak atas jiwa-ragatersangka/terdakwa(O.C. Kaligis, 2006).

Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPidana (selanjutnya disebut KUHAP) telahmengangkat dan menempatkan tersangka atauterdakwa dalam kedudukan yang berderajat,sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkatderajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atauterdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisihis entity and dignity as a human being, yang harusdiperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhurkemanusiaan. Hukum mesti ditegakkan, namundalam pelaksanaan penegakan hukum terhadaptersangka atau terdakwa tidak boleh ditelanjangihak asasi utama yang melekat pada dirinya (M.Yahya Harahap, 2009).

Hak-hak asasi utama yang dilarangKUHAP ditanggali dari diri pribadi tersangka atauterdakwa antara lain:1. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban

di hadapan hukum;2. Harus dianggap tak bersalah atau praduga tak

bersalah;3. Penangkapan atau penahanan didasarkan atas

bukti permulaan yang cukup;

4. Hak menyiapkan pembelaan secara dini.Hak-hak tersebut tidak akan ada artinya, bilamanasecara sewenang-wenang negara (melaluiaparatnya)dapatmembunuh (extrajudicialexecution), menangkap, menahan, menyiksa,menggeledah dan menyita barang seorang warganegara dengan sewenang-wenang. Praktik-praktiktersebut menyimpang dari ketentuan suatu negarahukum (Mien Rukmini, 2007). Hak tersangka dapatdikembangkan, baik melalui undang-undang,putusan pengadilan (yurisprudensi) maupun cara-cara yang baik dalam penegakan hukum.

Menurut Mardjono, asas-asas tersebut diatas adalah bagian dari pemahaman yang benartentang due process of law (proses hukum yangadil) yang salah satu unsurnya adalah tersangka danterdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untukdapat membela diri sepenuh-penuhnya. Bagaimanaseorang tersangka dapat dengan baik membeladirinya dalam interogasi oleh penyidik bilamanadia tidak diberitahukan dengan jelas alasanpenangkapannya. Asas ini juga menjelaskanmengapa penasihat hukum sejak saat penangkapanberhak untuk melihat berkas perkara yang disusunoleh penyidik sebagai dasar pengajuan perkarakepada jaksa/penuntut.

Pengertian bantuan hukum dalam KUHAPmenurut Yahya Harahap (2009) meliputi pemberianjasa bantuan hukum secara profesional dan formal,dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum setiaporang yang terlibat dalam kasus tindak pidana, baiksecara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampudan tidak mampu maupun memberi bantuan kepadamereka yang mampu oleh para advokat denganjalan menerima imbalan jasa.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UUBantuan Hukum) mengatur norma baru dalampemberian bantuan hukum kepada masyarakat yangtidak mampu. Pasal 6 ayat (2) UU Bantuan Hukummengatur pemberian bantuan hukum kepadapenerima bantuan hukum diselenggarakan olehMenteri Hukum dan HAM dan dilaksanakan olehpemberi bantuan hukum. Sedangkan menurut Pasal22 ayat (1) UU Advokat, Advokat wajibmemberikan bantuan hukum secara cuma-cumakepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dalamhal ini berarti kewajiban pemberian bantuan hukumberada pada tangan advokat. Pasal 8 ayat (1) dan(2) UU Bantuan Hukum mengatur pelaksanaanbantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuanhukum yang memenuhi syarat berdasarkanUndang-Undang, yaitu berbadan hukum,terakreditasi berdasarkan undang-undang, memilikikantor atau sekretariat yang tetap, memilikipengurus dan memiliki program bantuan hukum.

Dengan lahirnya UU Bantuan Hukum,pemberian bantuan hukum tidak hanya berada ditangan advokat, tetapi juga terdapat pada lembagabantuan hukum atau organisasi kemasyarakatanyang memberi layanan bantuan hukum. Bahkan



menurut Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukumberhak melakukan rekrutmen terhadap advokat,paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.

Sangat pentingnya prinsip dueprocess oflaw dan equality before the law dalam mewujudkanprinsip justice for all tersebut di atas, maka bantuanhukum merupakan hak mutlak atau hak asasi yangmelekat ada setiap individu manusia, sehinggaNegara sebagai penjamin hak warga negara yangpaling berperan, baik dari kompetensi maupunkewenangan dalam menjalankan fungsi bantuanhukum tersebut. Oleh karena perannya tersebut,maka negara mewajibkan advokat untukmemberikan bantuan hukum bagi orang ataukelompok tidak mampu secara ekonomi.

Kewajiban advokat dalam memberikanbantuan hukum bagi orang atau kelompok tidakmampu tersebut secara cuma-cuma ditegaskandalam Pasal 22 ayat (1) UU Advokat, yangmenyatakan bahwa advokat wajib memberikanbantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencarikeadilan yang tidak mampu. Konstitusi menjaminhak setiap warga negara mendapat perlakuan yangsama di muka hukum, termasuk hak untukmengakses keadilan melalui pemberian bantuanhukum.

Meskipun demikian peradilan yang sangatbirokratis, mahal, rumit (prosedural), sifatnya yangisoterik (hanya dapat dipahami kalangan oranghukum), menyebabkan tidak semua orangmendapatkan askses dan perlakuan yang sama padasaat berurusan dengan hukum, terutama bagimasyarakat tidak mampu. Orang kaya danmempunyai kekuasaan, dengan mudah mengaksesdan mendapatkan “keadilan”, melalui tangan-tangan lawyer (advokat) yang disewanya. Tidakdemikian halnya kelompok masyarakat tidakmampu, mereka tidak mampunyai kemampuanuntuk memahami hukum dan tidak mampu untukmembayar advokat, hal demikian menyebabkantidak ada perlakuan yang sama dimuka hukumuntuk mengakses keadilan. Problem dasar yangmuncul adalah tidak adanya perluasaan akses yangsama bagi setiap warganegara untuk mendapatkanperlakuan yang sama dimuka hukum, meskipundoktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semuawarga Negara tanpa terkecuali (justice forall/accessibleto all).

Praktik selama ini menunjukkan, ulurantangan untuk membantu masyarakat tidak mampumengakses keadilan sangat-sangat tidak memadai,kalau tidak boleh dikatakan diabaikan. Aktivitasbantuan hukum yang dilakukan oleh penggiatbantuan hukum, dari lembaga bantuan hukumkampus, ormas, partai politik, lembaga swadayamasyarakat, semua “mati suri”, karena terbenturmasalah administrasi dan legalisasi praktik bantuanhukum.

Fakta semakin menguatkan hipotesistersebut melihat praktik yang ada selama ini,pelayanan advokat jauh dari jangkauan kelompok

masyarakat tidak mampu dan kelompok “rentan”,komersialisasi dan sikap elitis profesi advokatsemakin memberikan disparitas yang cukup lebardengan harapan untuk terealisasinya prinsip justiceforall/accessible to all. Keadaan tersebut punsejalan dengan apa yang digambarkan oleh SatjiptoRahardjo, bahwa perkembangan bantuan hukumsudah mendekati sebuah “industri hukum”, artinyapara profesional (advokat) lebih menjalankan bisnisdaripada bantuan terhadap mereka yang ditimpakesusahan. Bantuan hukum sudah berkembangmenjadi korporasi besar yang melibatkan praktikdalam bentuk unit-unit yang besar dan jasapelayanan hukum dilihat sebagai produk yangdijual, sehingga sudah seperti bisnis. (SatjiptoRahardjo, 2010). Seringkali, kasus yangmenemukan bahwa pengacara tersebut tidakbertindak seperti itu akan memperhatikan bahwaorang awam dapat melakukan layanan yang samauntuk klien korporat. Jika tindakan itu dilakukanuntuk kepentingan sendiri atau untuk tujuan yangtidak terkait dengan hukum, pengacara tersebuttidak bertindak sebagai pengacara.

2. METODE PENELITIANDitinjau dari sudut metode yang dipakai

maka jenis penelitian/pendekatan ini penelitimenggunakan jenis penelitian hukum normatif.Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukumkepustakaan, (Soekanto dan Mamudji, 2010) yaitupenelitian hukum yang dilakukan dengan caramenjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuanutama.

Dalam penelitian hukum normatif inipenulis melakukan penelitian terhadap asas danteori hukum yang bertitik tolak dari bagian asas danteori hukum tertentu, dengan cara mengadakanidentifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidahhukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

3. HASIL DAN PEMBAHASANPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.

88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 2013diajukan pemohon Dominggus Maurits Luitnan,S.H. dan kawan-kawan. Pertimbangan hukumMahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:“UUBantuan Hukum adalah berbeda denganpemberian bantuan hukum secara cuma-cumasebagaimana dimaksud dalam UU Advokat. UUBantuan Hukum mengatur mengenai pemberianbantuan hukum yang diberikan oleh negara kepadaorang atau kelompok orang tidak mampu,sedangkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat merupakan bentuk pengabdianyang diwajibkan oleh Undang-Undang kepada paraadvokat untuk klien yang tidak mampu. Adapuncara negara memberikan bantuan hukum tersebutdengan menyediakan dana kepada pemberi bantuanhukum, yaitu lembaga bantuan hukum, organisasikemasyarakatan, perguruan tinggi, dan lain-lain



yang ditentukan oleh Undang-Undang; Oleh karenapemberian bantuan hukum adalah kewajiban negaramaka negara dapat menentukan pula syarat-syaratbagi pemberi dan penerima bantuan hukum,termasuk advokat sebagai pemberi bantuan hukummenurut UU Bantuan Hukum.Apabila advokat memberikan bantuan hukumsebagaimana diuraikan terakhir ini maka pemberianbantuan hukum tersebut merupakan pelaksanaanbantuan hukum oleh negara yang diatur dalam UUBantuan Hukum, bukan merupakan pengabdianadvokat dengan memberikan bantuan hukum secaracuma-cuma sebagaimana diatur dalam UUAdvokat. Berdasarkan pertimbangan hukumputusan tersebut, pemberian bantuan hukummerupakan kewajiban negara dan negara yangmenentukan syarat-syarat bagi pemberi danpenerima bantuan hukum.”

Cara negara memberikan bantuan hukumadalah dengan menyediakan dana kepada pemberibantuan hukum. Advokat yang memberikanbantuan hukum merupakan pelaksanaan bantuanhukum oleh negara yang diatur dalam UU BantuanHukum. Pemberian bantuan hukum oleh negaraterdapat dalam dasar falsafah HAM di Indonesiayaitu UUD 1945 yang menjamin tegaknya negarahukum Indonesia sebagaimana diisyaratkan dalampenjelasan dan dalam Batang Tubuh UUD 1945.Kemudian, apabila dihubungkan dengan teori ataupaham negara hukum, tampaknya UUD 1945menjamin pula bahwa Indonesia bukan hanyasekedar negara hukum dalam arti formal atau dalamarti sempit, melainkan negara hukum dalam artimaterial atau dalam arti luas. Kesimpulan inidipertegas oleh alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945:“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatuPemerintah Negara Indonesia yang melindungisegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia dan untuk memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupanbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban duniayang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadidan keadilan sosial”

Dengan demikian, keterlibatan negaradalam semua sektor kehidupan dan penghidupandalam rangka menciptakan kesejahteraan umum itumutlak perlu. Manusia sebagai individu yang bebasdan merdeka memiliki hak asasi yang senantiasaharus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Setiaporang mempunyai tanggung jawab untukmemastikan sejauh mungkin hak orang laindihormati. Thomas Paine dalam bukunya Rights ofMan menyatakan:(Mien Rukmini, 2007).“A Declaration of Rights is, by reciprocity, aDeclaration of Duties also. Whatever is my right asa man, is alsothe right of another and it becomesmy duty to guarantee, as well as to possess”(Dikutip dari Patrick J.O.Mahony)

Hak asasi manusia secara universal padadasarnya terbagi ke dalam tiga kerangka besar yaituhak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan

budaya, serta hak manusia sebagai suatu bangsauntuk menentukan nasibnya sendiri. Hak sipil danpolitik yang dimiliki oleh setiap individu mencakupjuga hak asasi di bidang hukum. Hak asasi manusiadi bidang hukum di antaranya adalah hak untukmendapat persamaan di hadapan hukum dan hakuntuk dibela advokat atau penasehat hukum(MienRukmini, 2007).

Deklarasi Universal Hak Azasi Manusiaoleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Tahun1948 dan Pasal 28H UUD 1945, menetapkanbahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individudan semua warga negara. Oleh sebab itu, dalamperspektif pemenuhan hak dasar warga negara ataskesehatan, pemerintah terikat tanggung jawabuntuk menjamin akses yang memadai bagi setiapwarga negara atas pelayanan kesehatan yang layakdan optimal. Sebagai upaya untuk menghormati (torespect), melindungi (to protect) dan memenuhi (tofulfill) kewajiban negara mengimplementasikannorma-norma HAM pada hak atas bantuan hukumbagi masyarakat tidak mampu.

Dalam Universal Declaration of HumanRights dijamin hak bagi setiap orang untukmendapatkan pengakuan dan persamaan di depanhukum. Dikatakan dalam Pasal 6 dari Deklarasitersebut: (Mien Rukmini, 2007)“Everyone has theright to recognition everywhere as a person beforethe law”

Sementara itu Pasal 7 juga menyebutkan:“All are equal before the law and are entitledwithout any discrimination to equal protection ofthe law. All are entitled to equal protection againtsany discrimination in violation of this Declarationand againts any incitement to suchdiscrimination.”Selain itu dalam InternationalCovenant and Civil and Political Rights jugadijamin tentang persamaan di hadapan hukumterhadap setiap warga negara.Pasal 16 InternationalCovenant on Civil and Political Rightsmenyebutkan:“everyone shall have the right torecognition everywhere as a person before thelaw”

Prinsip ketiga dari the Basic Principles onthe Role of Lawyers yang mensyaratkannegara/pemerintah untuk menyediakan dana yangcukup dan infrastruktur lainnya yang tidakberuntung. Suatu negara hukum (rechtsstaat) barutercipta apabila terdapat pengakuan terhadapdemokarsi dan hak asasi manusia manusia. Dalamnegara hukum, negara dan individu berada dalamkedudukan yang sejajar (on equal footing),kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusiaagar tidak melanggar hak-hak individu. Jaminanterhadap pelaksanaan HAM diperlukan dalamrangka melindungi serta mencegahpenyalahgunaanwewenang (detournement de pouvoir) dankekuasaan yang dimiliki oleh negara (abuse ofpower) terhadap warga negaranya.

Indonesia adalah negara hukum. Artinyasegala bentuk pelaksanaan bernegara harus



berlandsaskan hukum. Demikian ditegaskan dalamPasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai Negarahukum, Indonesia menjunjung tinggi prinsipkesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum(equality before the law).(Asfinawati & Santosa,2007).

Selanjutnya dikatakan Subhi, bahwapersamaan secara undang-undang, meliputi duaaspek, yaitu aspek persamaan dalam memperolehperlindungan undang-undang dan aspek persamaandalam hak, kemudian dikatakan pula bahwapersamaan yang merupakan hak asasi manusia,ialah persamaan di depan hukum dan perundang-undangan dimana persamaan itu meliputiperlindungan yang sama atas hak-hak mereka.(Asfinawati & Santosa, 2007).

Persamaan di hadapan hukum dan hakuntuk dibela advokat atau penasehat hukum adalahhak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangkapencapaian keadilan sosial, juga sebagai salah satucara mengentaskan masyarakat dari ketidakmampuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Realita yang ada, tidak semua warganegara mempunyai kemampuan untukmenggunakan jasa advokat atau penasehat hukumguna membela kepentingan mereka dalammemperoleh keadilan. Hal ini disebabkan karenasebagian besar anggota masyarakat Indonesiamasih hidup di bawah garis ketidak mampuan dankurangnya pengetahuan mereka akan hukum sertaditambah lagi dengan rendahnya budaya hukumdan tingkat kesadaran hukum.

Pelaksanaan bantuan hukum sangatdiperlukan untuk menjamin dan mewujudkanpersamaan dihadapan hukum bagi setiap orangterutama fakir tidak mampu. Hal ini jugadimaksudkan guna terciptanya prinsip fair trial dimana bantuan hukum yang dilaksanakan olehseorang advokat dalam rangka proses penyelesaiansuatu perkara, baik dari tahap penyidikan maupunpada proses persidangan, amat penting gunamenjamin terlaksananya proses hukum yang sesuaidengan aturan yang ada terlebih lagi ketika iamewakili kliennya dalam beracara di persidanganuntuk memberikan argumentasi hukum gunamembela kliennya (Binziad Kadafi, 2001).

Pelaksanaan bantuan hukum sebenarnyaterasa betul ketika anggota masyarakat masuk kedalam suatu rangkaian proses hukum di mana iaberhak mendapatkan pembelaan dari advokat untukmenjamin tercapainya proses hukum yang adil (dueprocess of law) dan mencegah terjadinyapelanggaran terhadap hak-hak individu oleh negaraketika ia berhadapan dengan kepentingan negaradalam suatu perkara hukum, atau ketika iaberhadapan dengan instrumen-instrumen negarayang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman danproses peradilan(Binziad Kadafi, 2001).

Selain sebagai kewajiban negara, bantuanhukum juga untuk mewujudkan kesejahteraandengan menyediakan dana bantuan hukum dalam

APBN untuk merealisasikan tanggung jawabkonstitusionalnya mendanai program bantuanhukum. Sebagai wujud dari tanggung jawab negaraterhadap fakir tidak mampu yang diatur dalamPasal 34 ayat (1) UUD 1945. Hak-hak masyarakattidak mampu yang diakui oleh UUD 1945 menjadirelevan untuk didukung dengan dana yangdiperoleh dari negara maupun masyarakat.

4. KESIMPULANPeran negara hadir dalam membentuk

peraturan perundang-undangan yang ada, yaituUUBantuan Hukum. Dibentuknya UU Bantuan Hukumadalah dalam rangka menyempurnakan bantuanhukum yang sebelumnya masih konvensional danbelum diatur secara komprehensif. Konsep bantuanhukum tersebut sejalan dengan model bantuanhukum yang dapat dilihat sebagai suatu hak yangdiberikan kepada warga masyarakat untukmelindungikepentingan-kepentingan individual,dan di lain pihak sebagai suatu hak akankesejahteraan yang akan menjadi bagian darikerangka perlindungan sosial suatu negarakesejahteraan.

Pemberian bantuan hukum sebagaikewajiban negara untuk memenuhi hakkonstitusional masyarakat tidak mampu diperluasdi dalam UU Bantuan Hukum dengan melibatkantidak hanya advokat, tetapi juga paralegal, dosendan mahasiswa fakultas hukum. Hal ini karenabantuan hukum konstitusional diadopsi oleh UUBantuan Hukum. Dengan demikian, pencarikeadilan yang tidak mampu harus mendapatkanbantuan hukum dalam proses hukum untukmendapatkan keadilan. Orientasi dan tujuanbantuan hukum konstitusional adalah usahamewujudkan negara hukum yang berlandaskanpada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasimanusia. Bantuan hukum untuk rakyat tidakmampu dipandang sebagai suatu kewajiban, dalamrangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjekhukum yang memiliki hak-hak yang sama dengangolongan masyarakat lain.

5. DAFTAR PUSTAKAAbdurrahman. 1980.Pembaharuan Hukum Acara

Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru diIndonesia, Bandung: Alumni.

Abdussalam. 2008.Tanggapan Atas RancanganUndang-Undang Tentang Hukum AcaraPidana, Jakarta: Restu Agung.

Asfinawati, Santosa,Mas Achmad. 2007. BantuanHukum Akses Masyarakat MarjinalTerhadap Keadilan Tinjauan Sejarah,Konsep, Kebijakan, Penerapan danPerbandingan Di Berbagai Negara,Jakarta: LBH Jakarta.

Firdaus, Emilda.2010. Hukum Tata Negara, AlafRiau, Pekanbaru.

Firdaus, Emilda.2008. Bentuk Kekerasan padaPerempuan dalam Perspektif Hak Asasi



Manusia, Jurnal Konstitusi, FakultasHukum Universitas Riau, Vol 1 No. 1.

Harahap, M. Yahya. 2009. PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHAPPenyidikan dan Penuntutan, Jakarta: SinarGrafika.

Kadafi, Binziad. 2001,Advokat Indonesia MencariLegitimasi Studi Tentang Tanggung JawabProfesi Hukum di Indonesia, Jakarta:Pusat Studi Hukum dan KebijakanIndonesia & Asia Foundation.

Kaligis, O.C. 2006.Perlindungan Hukum Atas HakAsasi Tersangka, Terdakwa danTerpidana, Bandung: Alumni.

Meredith, James H. Diversified Industries.1977.INC Petitioner, Jurnal Westlaw, Volume 1No. 77.

M. Zen, A. Patra, Hutagalung, Daniel. 2006.Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia,Jakarta: YLBHI dan PSHK.

Mexsasai Indra. 2015. “RekonseptualisasiPengaturan Pengadaan Barang dan JasaPemerintah Dalam Kaitannya denganTindak Pidana Korupsi”. Jurnal IlmuHukum, Fakultas Hukum Universitas Riau,Vol. 5 No. 1.

Nasution, Adnan Buyung. 2007.Bantuan Hukum diIndonesia, Jakarta: LP3ES.

Regan, John K. 1976. In re Grand Jury Proceedingsin the Matter Of Browning Arms CO,Jurnal Westlaw, Volume 1 No. 75.

Rukmini, Mien 2007, Perlindungan HAM MelaluiAsas Praduga Tidak Bersalah dan AsasPersamaan Kedudukan Dalam HukumPada Sistem Peradilan Pidana Indonesia,Bandung: Alumni.

Documents

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN …