Upload
others
View
17
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TANTANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN DALAM KERANGKA
PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI JAWA BARAT
ATHIA YUMNA
The SMERU Research Institute
Forum Pembangunan Daerah (FPD) Jawa Barat, 30 Juli 2019
Garis Besar Presentasi
2
Konteks Kewilayahan Pembangunan Ekonomi di Jawa Barat
Karakteristik Kemiskinan Perkotaan Jawa Barat
Studi Kasus: Kota Tasikmalaya
Tantangan bagi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
Implikasi Kebijakan
Jawa Barat dari Perspektif Spasial
JTSS Jabar (324,30 Km)
ZONA RAWAN BENCANA
Dibatasi
WPPI 1
Dikendalikan
Plb. Patimban
Plb. Cirebon
Bdr. Kertajati
WPPI 2 Segitiga Rebana
Ditingkatkan
LUMBUNG PADI NASIONAL
UTARA: • Orientasi petumbuhan ekonomi konektivitas
tinggi • Lebih urban pusat pelabuhan, perkotaan,
industri dan perdagangan/ jasa skala besar • Lahan subur Lumbung padi nasional,
dukungan irigasi teknis
SELATAN: • Orientasi konservasi, dominasi kawasan lindung • Rawan bencana Tidak memungkinkan
plotting industri • Tantangan topografi lebih besar, lahan kurang
produktif pertanian tadah hujan • Arah pengembangan pariwisata
Konektivitas Vertikal
• Pola pembangunan utara-selatan
Perekonomian Jawa Barat
Kue Ekonomi Wilayah Perkotaan Jabar 2017
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Bogor
Sukabumi
Cianjur
Bandung
Garut
Tasikmalaya
Ciamis
Kuningan
Cirebon
Majalengka
Sumedang
Indramayu
Subang
Purwakarta
Karawang
Bekasi
Bandung Barat
Pangandaran
Kota Bogor
Kota Sukabumi
Kota Bandung
Kota Cirebon
Kota Bekasi
Kota Depok
Kota Cimahi
Kota Tasikmalaya
Kota Banjar
Jawa Barat
Sektor Kerja 2017 (dalam persentase)
Perdagangan, Rumah makan, dan akomodasiIndustri pengolahan
Jasa kemasyarakatan, sosial, dan peroranganPertanian, perkebunan, kehutanan
7,88 0,53
21,61
0,45
7,04
30,92
6,62
5,23
19,73
Pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikananPertambanganIndustriListrik, gas, dan air minumKonstruksiPerdagangan, rumah makan, dan akomodasiTransportasi, pergudangan, dan komunikasiLembaga keuangan dan real estateJasa kemasyrakatan, sosial, dan perorangan
Kemiskinan Jawa Barat: Utara-Selatan
2000
2015
Tingkat kemiskinan di Jabar Selatan relatif lebih tinggi daripada Jabar Utara pada 2000.
Tingkat kemiskinan di sebagian kabupaten di Jabar Utara berubah menjadi lebih tinggi secara relatif daripada kab/kota lainnya pada 2015.
Sumber: PovMap SMERU 2010
Sumber: PovMap SMERU 2015
6
Kemiskinan Jawa Barat: Perdesaan-Perkotaan
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018
Tingkat kemiskinan di perdesaan relatif lebih tinggi daripada di perkotaan. Akan tetapi, sejak 2011 hingga saat ini jumlah orang miskin di daerah perkotaan lebih besar daripada di perdesaan.
11,21 10,88 10,33
9,43 9,26 8,84 8,71 8,44 8,69 8,47 8,32 8,43 8,58 7,67 7,55 7,52
6,76 6,47 6,33
16,88 16,05
14,28 13,88 13,32
12,48 12,13 11,59 11,42 11,35 10,88
11,82 11,61 11,8 11,72 11,75 10,77
10,25 10,07
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Mar
et
Sep
tem
ber
Mar
et
Sep
tem
ber
Mar
et
Sep
tem
ber
Mar
et
Sep
tem
ber
Mar
et
Sep
tem
ber
Mar
et
Sep
tem
ber
Mar
et
Sep
tem
ber
20072008200920102011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tin
gkat
Kem
iski
nan
(%
)
Perkotaan Perdesaan
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Tah
un
an
Tah
un
an
Tah
un
an
Tah
un
an
Tah
un
an
Sem
este
r 1
(Mar
et)
Sem
este
r 2…
Sem
este
r 1
(Mar
et)
Sem
este
r 2…
Sem
este
r 1
(Mar
et)
Sem
este
r 2…
Sem
este
r 1
(Mar
et)
Sem
este
r 2…
Sem
este
r 1
(Mar
et)
Sem
este
r 2…
Sem
este
r 1
(Mar
et)
Sem
este
r 2…
Sem
este
r 1
(Mar
et)
Sem
este
r 2…
20072008200920102011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Po
pu
lasi
(ju
ta o
ran
g)
Jumlah orang miskin di Jawa Barat berdasarkan lokasi (juta)
Perkotaan Jabar Perdesaan Jabar
Karakteristik Penduduk Miskin Perkotaan Jawa Barat
35,02
30,94
25,16
21,46
23,95
27,21
33,52
36,39
40,1
9,99
8,71
7,53
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Q1
Q2
Q3-Q5
Anak(0-15 tahun) Pemuda(16-30 tahun)
Dewasa (31-59 tahun) Lansia (>59 tahun)
Struktur Penduduk Perkotaan (2018)
Rasio Ketergantungan Penduduk Perkotaan (2018)
Piramida Penduduk 20% Termiskin (2018)
Piramida penduduk 20% termiskin di wilayah perkotaan Jawa Barat pada 2018 didominasi oleh penduduk dewasa dan anak-anak. Namun, jumlah penduduk usia anak dan lansia, serta persentasenya terhadap total penduduk pada kelompok ini lebih besar daripada kelompok kesejahteraan lainnya.
65,34
53,52
38,51
0
10
20
30
40
50
60
70
Q1 Q2 Q3-Q5Sumber: Susenas 2018 (diolah)
Sumber: Susenas 2018 (diolah)
Sumber: Susenas 2018 (diolah)
6,67
26,65
66,68
Tidak/belum pernahsekolah
Masih bersekolah
Tidak bersekolah lagi
Status Pendidikan Penduduk Perkotaan Jawa Barat
Status Bersekolah Penduduk Berusia
>5 Tahun (2018)
Mengapa Tidak Bersekolah? Penduduk Berusia 5-24 Tahun (2017)
18,66% Karena masalah biaya
30,64% Karena Bekerja Karena Menikah
8,77%
Ijazah Terakhir Penduduk >15 tahun (2018)
Ijazah Terakhir Menurut Kelompok Pengeluaran 2018
97,16
20,28
50,82
79,18
55,09
2,84
34,86
16,52
6,75
17,65
0
44,86
32,66
14,07
27,26
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Anak(0-15 tahun)
Pemuda(16-30 tahun)
Dewasa (31-59 tahun)
Lansia (>59 tahun)
Total
SD/sederajat atau belum punya ijazah sama sekali SMP/sederajat >SMP/sederajat
69,34
59,47
50,35
42,07
29,64
49,47
18,24
21,28
19,89
17,48
12,32
17,69
12,42
19,25
29,76
40,45
58,05
32,84
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1
2
3
4
5
Total
SD/sederajat atau belum punya ijazah sama sekali SMP/sederajat >SMP/sederajat
Kuintil
Sumber: Susenas 2018 (diolah)
Karakteristik Rumah Tangga Miskin Perkotaan
Profil RT 20% Termiskin (2018)
61,44%
SD/Sederajat atau
belum punya
ijazah
Profil Kepala Keluarga RT Perkotaan (2018)
Kepala Keluarga
Laki-laki (KKL)
Kepala Keluarga
Perempuan
(KKP)
40,6%
SD/Sederajat atau
belum punya
ijazah
81,3% RT 20%
Termiskin Memiliki
1-3 ART
90,06% RT 20%
Termiskin memiliki 1-
3 ART
92,75% Berstatus
menikah 68,57% Cerai mati
Sumber: Susenas 2018 (diolah)
74,93% Tinggal di
Bangunan
milik sendiri
Atap rumah
dari getting
76,27%
36,64% Akses air
bersih
51,87% Akses sanitasi
layak
Lantai terluas
keramik
71,23% 99,9% Penerangan
utama PLN Masak
menggunakan
gas LPG
85,67%
Dinding
terluas tembok
86,44%
Kondisi Ketenagakerjaan di Perkotaan Jabar
44,55%
TPAK TPT
9,07%
81,50%
63,24%
8,53%
8,72%
Terendah ke-7 di Indonesia
Tertinggi ke-5 di Indonesia
Terendah ke-11 di Indonesia
Tertinggi ke-7 di Indonesia
Tertinggi ke-7 di Indonesia
Tertinggi ke-5 di Indonesia Sumber: Sakernas 2017 (diolah)
Permasalahan Kemiskinan Perkotaan
Jakarta
Luar negeri
Migrasi yang tidak berkualitas Pseudo-urbanization
• Pekerjaan tidak tetap/sektor informal • Permukiman kumuh
Migrasi melompat Pelayanan dasar vs laju pertambahan penduduk Peningkatan konektivitas nasional-global tidak diikuti
peningkatan kemampuan memanfaatkan peluang (usaha) Kemajuan kota (modernisasi) vs gentrifikasi, misalnya:
• Dampak Tol Cipali • Perkembangan Kota Tasikmalaya sebagai pusat
perdagangan dan perumahan
Kec. Kawalu % (GKN): 13,92% % ($3.1 PPP): 39,32%
Kec. Mangkubumi % (GKN): 13,12% % ($3.1 PPP): 34,58%
Kec. Bungursari % (GKN): 10,97% % ($3.1 PPP): 33,40%
Kec. Indihiang % (GKN): 9,69% % ($3.1 PPP): 27,99%
Kec. Cihideung % (GKN): 7,57% % ($3.1 PPP): 23,18%
Kec. Cipedes % (GKN): 11,63% % ($3.1 PPP): 31,52%
Kec. Tawang % (GKN): 6,07% % ($3.1 PPP): 19,45%
Kec. Purbaratu % (GKN): 27,60% % ($3.1 PPP): 54,80%
Kec. Cibeureum % (GKN): 21,53% % ($3.1 PPP): 47,33%
Kec. Tamansari % (GKN): 18,92% % ($3.1 PPP): 47,13%
Studi Kasus: Kota Tasikmalaya
Sumber: PovMap SMERU, 2015
Tingkat kemiskinan Kota Tasikmalaya 2010 dan 2015
2010 2015
Sumber: PovMap SMERU, 2010
Studi Kasus: Kota Tasikmalaya
Aspek Deskripsi
Aset ekonomi Tempat tinggal: dinding rumah dari anyaman bambu, atap bocor, tidak punya toilet, dapur & ruang tamu jadi satu, fasilitas MCK bersama
Pekerjaan Buruh harian lepas (buruh tani, anyam mendong), dagang asongan
Penghasilan Maksimal 50 rb/hari (buruh tebang kayu), 7rb/hr (anyam mendong), 3.5-5rb/hr (buruh payet)
Tingkat Pendidikan
Kepala rumah tangga mayoritas SD/tidak sekolah, pendidikan anak hanya lulus SD
Jumlah ART Kebanyakan RTM memiliki anak >3 orang
Sosial Gaya hidup konsumtif, perilaku jajan anak
Karakteristik orang miskin (berdasarkan hasil FGD): Persentase kemiskinan Kota Tasikmalaya: 14,8% (2017)
Kota Tasikmalaya dikenal sebagai kota perdagangan dan pusat UMKM
Isu industri UMKM di Tasikmalaya:
• Mekanisasi (mesin bordir manual vs komputer) permintaan TK berkurang
• Persaingan dengan produk Cina di pasar Tanah Abang
• Pemasaran Belum optimal memanfaatkan pasar online
• Inovasi produk yang rendah
• Upah buruh borongan/maklon yang sangat rendah
Daerah perumahan yang tumbuh pesat
Tantangan ke Depan: Sejauh Mana Warga Miskin dapat Memanfaatkan Pembangunan di Jabar?
SEGITIGA REBANA • Skenario: Green Industry – Hi-tech, padat
karya-padat modal Butuh SDM bukan low-skilled
• Alih fungsi lahan berkurang kesempatan kerja di sektor pertanian
JALUR TENGAH SELATAN • Skenario pengembangan setelah jalan
terbangun Diserahkan pada pasar? • Pusat-pusat transit? • Penetapan kws. strategis pariwisata
bagaimana potensi ekonomi ikutan: akomodasi dan transportasi?
JTSS Jabar (324,30 Km)
ZONA RAWAN BENCANA
Dibatasi
Ditingkatkan
Tantangan: Efektifitas Program Bantuan Sosial
Cakupan Bansos Perkotaan 2018
Distribusi Bansos Perkotaan 2018 Integrasi Bansos Perkotaan Jabar 2018
32,77
50,64
65,26
81,7
94,38
67,44
44,9
37,59
28,8
15,31
5,2
24,66
15,37
8,91 4,95 2,49 0,41
5,87 6,97 2,86 0,98 0,5 0 2,02
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 Kelompok 5 Total
Tidak menerima 1 bantuan 2 bantuan 3 bantuan
0
10
20
30
40
50
60
Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 Kelompok 5
Rastra PKH PIP
0
10
20
30
40
50
60
70
Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 Kelompok 5
Rastra PKH PIP
Pada 2018, distribusi PKH di wilayah perkotaan Jabar terlihat lebih baik daripada rastra dan PIP (ditandai dengan tingginya jumlah penerima pada kelompok pengeluaran 20% terbawah dan rendahnya penerima pada kelompok pengeluaran 20% teratas). Sementara itu, cakupan penerima PKH relatif lebih kecil daripada program bantuan sosial yang lain.
Persen
Persen
Opsi 1: Mendorong migrasi yang berkualitas ke wilayah perkotaan yang sudah ada (dengan menyiapkan orang miskin untuk bisa menangkap peluang penghidupan di perkotaan) Opsi 2: Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru baik di Jabar Utara maupun Selatan, dan pada saat yang sama memastikan masyarakat miskin juga menikmati kue pertumbuhan tsb.
IMPLIKASI KEBIJAKAN
Mempersiapkan SDM Jawa Barat (termasuk kurikulum SMK yang disusun lebih adaptif dengan arah pembangunan kawasan di Jawa Barat)
Mendorong kebijakan afirmatif untuk menyediakan penghidupan dan fasilitas bagi para migran (subsidi rumah dan layanan dasar, transportasi publik, dll. ) agar mencegah gentrifikasi
Membuka ruang kerja sama antarkab/kota untuk mengatasi masalah-masalah urbanisasi Meningkatkan kelembagaan dan tata kelola penanggulangan kemiskinan di kab/kota.
Seluruh pemangku kepentingan perlu menyepakati pola pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, khususnya dilihat dari perspektif kewilayahan di Jawa Barat
Pembuat kebijakan dihadapkan pada “trade-offs” antara investasi jangka panjang (untuk pengeluaran sosial dan pengembangan penghidupan) dan pengambilan kebijakan yang bersifat myopic dan jangka pendek diperlukan komitmen kuat untuk mencapai penurunan kemiskinan yang berkelanjutan
Jabar harus memiliki grand design penanggulangan kemiskinan. Dari perspektif kewilayahan, dimungkinkan 2 alternatif:
Terima Kasih Pertanyaan dan saran: [email protected] Website SMERU: https://smeru.or.id