No. Nomor Tahun Tentang1. I/MPR 2003 PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002.2. III/MPR 2002 PENETAPAN PELAKSANAAN SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20033. II/MPR 2002 REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL4. I/MPR 2002 PEMBENTUKAN KOMISI KONSTITUSI5. IV/MPR 2002 PENCABUTAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR VI/MPR/1999 TENTANG TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA6. IV/MPR 2001 PENGANGKATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA7. VIII/MPR 2001 REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI,KOLUSI,DAN NEPOTISME8. VII/MPR 2001 VISI INDONESIA MASA DEPAN9. X/MPR 2001 LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT R.I OLEH LEMBAGA TINGGI NEGARA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT R.I TAHUN 200110. III/MPR 2000 Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undanganNo. Nomor Tahun Tentang11. III/MPR 2000 SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN12. II/MPR 2000 Peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia13. I/MPR 2000 Peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia14. VI dan VII/MPR 2000 PEMISAHAN TNI DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA15. VIII/MPR 2000 LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 200016. III/MPR 1999 Pertanggungjawaban Presiden RI Prof.Dr.Ing.Bacharuddin Yusuf Habibie17. II/MPR 1999 Peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia18. I/MPR 1999 Peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia19. IV/MPR 1999 GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA TAHUN 1999 - 200420. VIII/MPR 1999 Pengangkatan wakil Presiden Republik IndonesiaNo. Nomor Tahun Tentang21. VII/MPR 1999 Pengangkatan Presiden Republik Indonesia22. VI/MPR 1999 Tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden23. V/MPR 1999 Penentuan pendapat di Timor-Timur24. III/MPR 1998 Pertanggungjawaban Presiden Republik indonesia Soeharto selaku mandataris MPR-RI25. II/MPR 1998 Garis-Garis Besar Haluan Negara26. I/MPR 1998 Perubahan dan penambahan atas ketetapan MPR-RI No I/MPR/1983 tentang peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan ketetapan MPR-RI No I/MPR/1988 dan ketetapan MPR-RI No I/MPR/199327. IV/MPR 1998 Pengangkatan Presiden Republik Indonesia28. IX/MPR 1998 Pencabutan ketetapan MPR RI nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara29. VIII/MPR 1998 Pencabutan ketetapan MPR RI nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum30. VII/MPR 1998 Perubahan dan Tambahan atas ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor I/MPR/1983No. Nomor Tahun Tentang31. VI/MPR 1998 Pengangkatan wakil Presiden Republik Indonesia32. XIII/MPR 1998 Pembatasan masa jabatan Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia33. XII/MPR 1998 Pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden/mandataris MPR RI dalam rangka penyuksesan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila34. XI/MPR 1998 Penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi,kolusi dan nepotisme35. XIV/MPR 1998 Pemilihan Umum36. X/MPR 1998 POKOK-POKOK REFORMASI PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENYELAMATAN DAN NORMALISASI KEHIDUPAN NASIONAL SEBAGAI HALUAN NEGARA37. XVIII/MPR 1998 PENCABUTAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1978 TENTANG PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (EKAPRASETIA PANCAKARSA) DAN PENETAPAN TENTANG PENEGASAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA38. XVII/MPR 1998 HAK ASASI MANUSIA39. XVI/MPR 1998 Politik ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi40. XV/MPR 1998 Penyelenggaraan otonomi daerah,pengaturan,pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia41. III/MPR 1993 Pertanggungjawaban Presiden Republik indonesia Soeharto selaku mandataris majelis Permusyawaratan Rakyat Republik indonesia42. II/MPR 1993 Garis-Garis Besar Haluan Negara43. I/MPR 1993 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/198344. IV/MPR 1993 Pengangkatan Presiden Republik indonesia45. V/MPR 1993 Pengangkatan wakil Presiden Republik indonesia46. III/MPR 1988 Pemilihan Umum47. II/MPR 1988 Garis-Garis Besar Haluan Negara48. I/MPR 1988 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETETAPAN MPR RI NOMOR 1/MPR/198349. IV/MPR 1988 Pertanggungjawaban Presiden Republik indonesia Soeharto selaku mandataris MPR50. VII/MPR 1988 Pengangkatan wakil Presiden Republik indonesia