Embed Size (px)
Citation preview
TATA RUANG
KABUPATEN BANDUNG
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Latar Belakang
• Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai salah satu
pedoman perencanaan daerah yang bersifat spasial belum
dipahami dan dipedomani secara utuh
• Sering terjadinya konflik akibat dari kurangnya informasi dan
pemahaman terhadap proses penataan ruang di wilayah
• Manfaat RTRW adalah sebagai pedoman perencanaan dan
pembangunan infrastruktur kewilayahan dari mulai daerah, provinsi
hingga pusat serta pedoman dalam penyusunan rencana
pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)
• Dapat memberikan pemahaman dan pandangan yang sama tentang
dasar-dasar perencanaan wilayah yang harus dipahami oleh
aparatur pemerintahan juga untuk masyarakat.
Tujuan dan sasaran
• untuk mensosialisasikan dan menyamakan pandangan/persepsi
dan pemahaman terhadap penataan ruang di Kabupaten Bandung
secara umum kepada seluruh SKPD di Kabupaten Bandung,
adapun sasarannya adalah:
– Terwujudnya pemahaman mengenai perencanaan penataan ruang di Kabupaten
Bandung;
– Terwujudnya pemahaman bagi peserta sosialisasi tentang Pengembangan Kota
dan Kebijakan yang diterapkan di Indonesia.
– Terwujudnya pemahaman bagi peserta sosialisasi tentang standar fasilitas
minimal yang harus dibangun untuk pusat-pusat kegiatan secara hierarki di
wilayah mulai dari Kabupaten, Kecamatan hingga Desa.
– Tersosialisasikannya mekanisme pemanfaatan ruang diwilayah dikaitkan dengan
Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan dokumen operasional perijinan.
Rencana Tata Ruang berperan
sebagai jembatan antara kebijakan-
kebijakan pembangunan di dalam
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) dengan
implementasi di lapangan.
Melalui rencana tata ruang,
kebijakan-kebijakan dalam RPJP
akan dapat di turunkan ke dalam
bentuk yang bersifat keruangan,
sehingga akan menjadi pedoman
yang lebih jelas dan aplikatif untuk
diimplementasikan.
KEDUDUKAN RENCANA TATA RUANG DALAM SPPN
GRAFIK I
Sumber: Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
TATA RUANG DAN PERIZINAN
Peraturan Zonasi
Pengaturan Perizinan
Insentif & Disinsentif
Sanksi
Untuk mewujudkan terciptanya
kesesuaian antara penggunaan
lahan di lapangan dengan
rencana tata ruang, dilakukan
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang berupa: KHUSUS
PERIZINAN
“Pemberian izin dilakukan
terhadap permohonan izin
penggunaan ruang yang
sesuai dengan rencana
tata ruang yang diacu. Jika
permohonan perizinan
tidak sesuai maka
permohonan akan ditolak.
Untuk alur detail, lihat
Grafik II dan III.”
Pola Ruang Kawasan Lindung
Kawasan Lindung
Hutan Lindung
Hutan Konservasi
Perairan Kolam
Retensi
Sempadan
RTH
Pola Ruang Kawasan Budidaya
Kawasan Budidaya
Kawasan Budidaya Berfungsi Lindung
• Hutan Produksi
• Hutan Produksi Terbatas
• Hutan Rakyat
• Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan
Kawasan Budidaya Pertanian
• Kawasan Pertanian Lahan Basah
• Kawasan Pertanian Lahan Kering
• Peternakan
• Kawasan Perikanan
Kawasan Budidaya Non Pertanian
• Kawasan Peruntukan Industri
• Wisata (Buatan)
• Kawasan Permukiman
• Hankam
• Pemerintahan/Fasum
• Perdagangan/Jasa
PENINJAUAN
LAPANGAN
MENENTUKAN
KOORDINAT
( x , y )
PLOT
DAN
CEK
DI PETA
RTRW
HASIL PENGECEKAN
MENUNJUKAN LOKASI
YANG DIAJUKAN
SESUAI DENGAN RTRW
REKOMENDASI
SESUAI DENGAN
RTRW YAITU
PERMUKIMAN
Pemohon memohon izin
untuk
kegiatan permukiman
pada persil ini
GRAFIK III
ILUSTRASI PENGECEKAN KESESUAIAN DENGAN RTRW
Ketererangan:
Permukiman
Komersial
Industri
TINJAUAN
LAPANGAN
LAMPIRAN SURAT
BERUPA PROPOSAL
GRAFIK II
Sumber: Interpretasi PP No 15 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, Undang-Undang No 26
Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Perda Kabupaten
Bandung No 7 Tahun 2012
PEMOHON
(Calon pengguna ruang)
Persyaratan
Teknis
Jenis kegiatan/
produk
Besar investasi
Kapasitas
produksi
Jumlah tenaga
kerja
Jenis dan
volume limbah
yang dihasilkan
Disain teknis
Kebutuhan ruang
Rencana Tapak
Peta Lokasi
Persyaratan
Administrasi
Identitas
pemohon
Tanda daftar
perusahaan
NPWP
Surat
kesediaan
pemilik tanah
untuk
melepaskan
hak atas
tanah
mengajukan
SURAT PERMOHONAN IZIN
Misal:
Izin Lokasi
Izin Mendirikan Bangunan
TERPENUHI
OLEH
PEMOHON
TIDAK TERPENUHI
OLEH PEMOHON
PEMBAHASAN
Oleh Tim
Teknis
BERKAS
DIKEMBALIKAN
Penentuan
Titik Kordinat
Lokasi
Rona
Lingkungan
Meninjau
Kesesuaian
dengan
Rencana Pola
Ruang dan
Rencana
Struktur
Ruang
SESUAI
DENGAN
RTRW
DIIZINKAN
TANPA
SYARAT
DIIZINKAN
DENGAN
SYARAT
IZIN
DITOLAK
TIDAK
SESUAI
DENGAN
RTRW
PROSEDUR PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG
Posisi
Bappeda
Informasi Tata Ruang
• Bisa dilakukan oleh SKPD
• Bisa dilakukan oleh SKPD Kewilayahan
• Bisa di lihat di Website melalui :
https://www.bappeda bandung kab.go.id
KEDUDUKAN ATURAN POLA PEMANFAATAN RUANG (ZONING REGULATION) DALAM PENATAAN RUANG KOTA
ASPEK PERENCANAAN
RUANG
ASPEK
PEMANFAATAN RUANG
ASPEK PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG
•PERIJINAN
•PENGAWASAN
•PENERTIBAN
ATURAN POLA PEMANFAATAN
RUANG (ZONING
REGULATION)
•struktur pemanfaatan ruang (network)
•pola pemanfaatan ruang (function, density, intensity)
•penatagunaan tanah, air, udara, dan SDA lainnya
•pola insentif dan disinsentif •pelaksanaan program
(Perbup No. 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Operasional Rtrw Kabupaten Bandung)
SIMBOL DESKRIPSI
I Pemanfaatan diijinkan (Boleh), karena sesuai dengan
peruntukan tanahnya, yang berarti tidak akan ada peninjauan
atau pembahasan atau tindakan lain dari pemerintah Kabupaten
dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan – aturan
lainnya.
T Pemanfaatan diijinkan secara terbatas atau dibatasi .
Pembatasan dapat dengan standar pembangunan minimum,
pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan
lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun
ditentukan kemudian oleh pemerintah Kabupaten.
B Pemanfaatan memerlukan ijin penggunaan bersyarat. Ijin ini
diperlukan untuk penggunaan-penggunaan yang memiliki potensi
dampak penting pembangunan di bersyarat ini berupa AMDAL,
RKL, sekitarnya pada area yang luas. Ijin penggunaan
penggunaan bersyarat ini berupa AMDAL,PKL,dan RPL.
X Dilarang (Pemanfaatan yang tidak diijinkan)
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Pemanfaatan Terbatas
• Jika sebuah pemanfaatan ruang memiliki tanda T atau merupakan pemanfaatan yang terbatas, berarti
penggunaan tersebut mendapatkan ijin dengan diberlakukan pembatasan-pembatasan, seperti:
• Pembatasan pengoperasian. Baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya sebuah
pemanfaatan ataupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan ruang tersebut untuk kegiatan
yang diusulkan.
• Pembatasan intensitas ruang. Baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, ataupun ketinggian bangunan.
pembatasan ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dengan menurunkan nilai maksimum atau
meninggikan nilai minimum dari intensitas ruang.
• Pembatasan jumlah pemanfaatan. Jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada, masih mampu
melayani, dan belum memerlukan tambahan (contoh, dalam sebuah kawasan perumahan yang
telah cukup jumlah masjidnya, tidak diperkenankan membangun masjid baru), maka pemanfaatan
tersebut tidak boleh diijinkan, atau diijinkan dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
Pemanfaatan Bersyarat
• Jika sebuah pemanfaatan ruang memiliki tanda B atau merupakan pemanfaatan bersyarat,
berarti untuk mendapatkan Ijin, diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu. Persyaratan ini
diperlukan mengingat pemanfaatan tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan
sekitarnya. Persyaratan ini antara lain:
– Mengenakan insentif dan disinsentif;
– Penyusunan kajian teknis, sosial serta ekonomi;
– Pemenuhan persyaratan.
• Persyaratan ini dapat dikenakan secara bersamaan atau salah satunya saja. Penentuan
persyaratan mana yang dikenakan ditentukan oleh pemerintah Kabupaten dengan
mempertimbangkan besarnya dampak bagi lingkungan sekitarnya.
KESESUAIAN PEMANFAATAN LAHAN DENGAN RTRW
Diizinkan
Kegiatan Jasa/Perdagangan
Pola Ruang Kawasan Perdagangan/Jasa
Kegiatan Pembangunan Industri
Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri
Kegiatan Pembangunan
Perumahan
Pola Ruang Kawasan Permukiman
Kegiatan Jasa/Perdagangan
Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri
Kegiatan Pembangunan
Perumahan
Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri
Diizinkan Terbatas
KESESUAIAN PEMANFAATAN LAHAN DENGAN RTRW
Kegiatan Pembangunan Industri
Pola Ruang Kawasan Permukiman
Kegiatan Pertambangan
Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri
Diizinkan Bersyarat
KESESUAIAN PEMANFAATAN LAHAN DENGAN RTRW
Kegiatan Pembangunan Industri
Pola Ruang Kawasan Hutan Lindung
Kegiatan Pembangunan
Perumahan
Pola Ruang Kawasan Hutan Lindung
Dilarang
KESESUAIAN PEMANFAATAN LAHAN DENGAN RTRW
•Kawasan Budidaya Berfungsi Lindung •Hutan Produksi
•Hutan Produksi Terbatas
•Hutan Rakyat
•Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan
•Kawasan Budidaya Pertanian •Kawasan Pertanian Lahan Basah
•Kawasan Pertanian Lahan Kering
•Kawasan Peternakan
•Kawasan Perikanan
•Kawasan Budidaya Non Pertanian •Kawasan Permukiman
•Perdagangan/Jasa
•Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Budidaya
• Hutan Lindung
• Hutan Konservasi
• Perairan
• Sempadan
• RTH
Kawasan Lindung
HIRARKI POLA RUANG
Diijin
kan
D
iijin
ka
n T
erb
ata
s
BKPRD Kabupaten Bandung
• BKPRD Kabupaten Bandung dibentuk
sesuai dengan Keputusan Bupati Bandung
No. 650/Kep.234-Dispertasih/2013 tentang
Pembentukan Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten
Bandung
Susunan Keanggotaan BKPRD
Penanggung Jawab : Bupati dan Wakil Bupati
Ketua : Sekretaris Daerah
Sekretaris : Kepala Bappeda
Angggota : Asisten Pemerintahan
Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
Asisten Administrasi
Kepala Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan
Kepala Badan Pengendaliian Lingkungan Hidup
Kepala Dinas Perhubungan
Kepala Dinas Bina Marga
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan
Energi
Kepala Dinas Pertanianm Perkebunan dan Kehutanan
Tugas BKPRD • Merumuskan kebijakan penataan ruang
• Mengkoordinasikan RTRW Kabupaten dan Rencana Rinci Tata
Ruang
• Memaduserasikan dan mengintegrasikan rencana tata ruang
kabupaten dengan provinsi, nasional dan kabupaten/kota
berbatasan
• Memaduserasikan rencana tata ruang dengan RPJPD dan RPJMD
• Mengoptimalkan pengawasan, merekomendasikan penertiban
• Merekomendasikan perizinan tata ruang
• Mensosialisasikan data dan informasi tata ruang
• Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah tata
ruang
• Melaksanakan evaluasi
• Melaksanakan pelaopran kegiatan BKPRD kepada Bupati
• dll
TERIMA KASIH
