NAMA : JAKA APRIA TANANKU

NIM : DBD 113 044

MATA KULIAH : TEKNIK EKSPLORASI TAMBANG

DOSEN PENGAJAR : NOBY ADE YUSEVI, ST.

HARI/ TANGGAL : JUMAT/ 09 OKTOBER 2015

SOAL :

Kenapa dalam perusahaan-perusahaan pertambangan yang sudah menjalankan

study lapangan dan AMDAL tetap mengalami permasalahan dengan masyarakat

maupun wilayah sekitar dalam pelaksanaannya ?

JAWABAN :

Dalam hal ini saya mengangkat kasus yang terjadi pada daerah Kutai Kertanegara

dimana sejumlah izin kuasa pertambangan (KP) diduga melanggar hak asasi manusia

(HAM). Perusahaan-perusahaan pertambangan pada daerah Kutai Kertanegara yang

memiliki izin kuasa pertambangan (KP) penyelidikan umum dan kuasa pertambangan

(KP) eksplorasi bahkan kuasa petambangan (KP) eksploitasi walaupun pada

pelaksanaannya telah melakukan studi kelayakan dan AMDAL tetap saja mengalami

permasalahan pada pelaksanaannya. Antara lain permasalahan yang dialami

perusahaan-perusaahaan pertambangan tersebut seperti terjadinya tumpang tindih lahan

perusahaan pertambangan, luas wilayah eksplorasi melebihi luas wilayah yang

ditentukan dalam kuasa pertambangan (KP). Selain itu pada kegiatan penambangan dan

pasca penambangannya perusahaan-perusahaan pertambangan pada daerah

meninggalkan lahan bekas tambang begitu saja tanpa dilakukan perbaikan lahan pasca

tambang sehingga menggagangu lingkungan sekitar. Kemudian pada lahan pasca

tambang tersebut banyak sekali ditemukan lubang pasca tambang yang tidak di

tindaklanjuti, dimana lubang-lubang itu menyebabkan genangan air pada lahan pasca

tambang tersebut.

Selain hal-hal tersebut, yang membuat warga Kutai Kertanegara semakin geram

yaitu terjadinya kerusakan lahan akibat kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi

pertambangan. Ditambah lagi limbah dari beberapa perushaan pertambangan batubara

dari beberapa perusahaan-perusahan pertambangan seperti PT. Mahardika Novitasari

dan PT. Cakrawala, dari lahan KP PT Trias yang telah beroperasi di sekeliling lahan

warga menyebabkan lahan seluas 3,3 ha milik warga yang terdapat tanaman keret, buah-

buahan, dan kolam, kini berubah menjadi sebuah danau yang membelah lahannya. Oleh

karena itu, perusahaan pertambangan baik yang masih dalam proses kegiatan

penyelidikan umum maupun kegiatan eksplorasi bahkan yang telah memasuki kegiatan

eksploitasi dianggap sangat menggangu dan tidak memberikan influence yang baik

terhadap warga Kutai Kertanegara terutama bagi para petani karet dan buah-buahan

bahkan pada pengelola kolam-kolam ikan akibat adanya pencemaran lingkungan akibat

kurangnya perhatian dan tindakkan dari perusahaan untuk mengelola kegiatan yang

dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Jika dikaitkan terhadap peraturan yang berlaku perusahaan-perusahaan tersebut

telah melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan

Hidup serta UU NO.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara . Disamping itu kasus

Pertambangan di Kutai Kartanegara ini telah mengakibatkan kerusakan alam dan

mengubah bentang alam serta mengakibatkan degradasi hutan yang seharusnya ditindak

tegas pemerintah. Hal ini karena mengancam kelestarian lingkungan dan melanggar

prinsip pembangunan berwawasan lingkungan yang diamanatkan UUD 1945 pasal 33

ayat (3) “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Alur pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha peratambangan sesuai dengan

izin kuasa pertambangan antara lain sebagai berikut :

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan

pertambangan tersebut disinyalir akibat kurangnya ketegasan dan pengawasan

terhadapa ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam kuasa pertambangan (KP).

Perusahaan Pertambangan

Mengajukan Permohonan Kuasa

Pertambangan

Pengajuan Permohonan Kuasa Pertambangan ditujukan kepada:

- Dinas Pertambangan dan Energi

- Bupati/Walikota Setempat

- Gubernur

- Menteri ESDM

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan

dan kuasa pertambangan yang

telah di berikan

Pelaporan dan pengebalian hasil

pelaksanaan kuasa pertambangan dari

perusahaan pertambangan

Selain itu permasalah itu muncul karena buruknya pengaturan dan pengawasan yang

baik terhadap manajemen perusahaan yang melakukan kegiatan pengusahaan

penambangan terutama dalam kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi yang masih

merupakan tahapan awal dalam kegiatan penambangan yang seharusnya pengaturan dan

pengawasannya dapat dilakukan jauh lebih baik lagi sehingga tidak terjadi

permasalahan dan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

Disamping manajemen perusahaan yang buruk, permasalahan tersebut disinyalir

dilakukan oleh oknum birokrasi baik itu pemerintah daerah, pemerintah propinsi

maupun pemerintah pusat dengan pengusaha tertentu dalam praktik kongkalikong yang

menimbulkan kerusakan lingkungan. Tidak hanya itu, akibat adanya kongkalikong

antara oknum birokrasi dengan pengushaaan tersebut menyebabkan longgarnya

pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Daerah

setempat dalam pengawasan kegiatan pengusahaan penambangan, baik itu dalam

tahapan kegiatan penyelidikan umum, kegiatan ekplorasi maupun kegiatan eksploitasi.

Akibat longgarnya pengawasan tersebut maka banyaknya terjadi penyelewengan dan

pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap izin kuasa pertambangan (KP) yang

menyebabkan timbulnya permasalahan antar perusahaan pertambangan dengan

masyarakat lokal yang berada disekitar lahan pertambangan tersebut.