Teknik Pengawasan DPRD

Dr. Ali Rokhman, M.Si

• Dosen dan Pengelola Program Magister Administrasi Publik (MAP) Unsoed

• Lulusan Asahi University - Japan

Baturraden, 18-8-2009

Panda Nababan, PDIP

• Dalam menjalankan fungsi pengawasannya DPR sering tidak siap, seperti membuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak pada konteksnya yang mungkin sangat emosional, tidak mempersiapkan diri untuk menghadiri rapat, lemah di riset, lemah di dokumentasi.

DPRD

Pemerintahan Daerah

Wakil Rakyat

Anggaran

Pengawasan

Peran Fungsi

Legislasi

PERAN DAN FUNGSI DPRD

Fungsi & Output

• Legislasi

• Anggaran

• Pengawasan

PERDA yang aspiratif & Responsif

APBD yang efektif/efisien

Tranparansi & akuntabilitas publik

Makna Fungsi Pengawasan

1.Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan

2.Tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin :

Pengawasan merupakan salah satu unsur dari manajemen

(Planning - Organizing - Actuating -Controlling)

Makna Fungsi Pengawasan

PENGAWASAN

ORGANISASI PELAKSANAANPERENCANAAN

FEED – BACKBagian dari Early Warning System

FEED – BACKBagian dari Early Warning System

•Undang-Undang 22 tahun 2003 tentang Susduk MPR,DPD,DPR/D

•Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

•Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dasar Hukum Fungsi Pengawasan DPRD

Tugas dan Wewenang Pengawasan DPRD

Menurut UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 ayat 1C,

“ DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah “

Evaluasi

PelaksanaanAPBD

Kesesuaian

dengan Perda,Peraturan/

Per-UU-an lainnya

PelaksanaanPerda

Perhitungan APBD

Evaluasi

P E N G A W A S A N

Peraturan Daerah

A P B D

Peraturan, Keputusan,Surat Edaran

– Kepala Daerah

Tugas dan Wewenang Pengawasan DPRD

PENGAWASAN DPRD TERHADAP PERATURAN DAERAH

Pelaksanaan Terhadap Peraturan Daerah dan peraturan

per-UU an lainnya :

1. Menginventarisasi berbagai Perda yang ada untuk dilihat :

a. kesesuaiannya dgn peraturan perundang-undangan yg ada;

b. pelaksanaannya.

2. Dari hasil inventarisasi diperoleh gambaran sbb:

a. adanya berbagai Perda yang perlu diganti atau diubah;

b. perlu dibuat Perda baru sebagai pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di tingkat nasional;

3. Mendorong pihak Pemda agar Perda yg sudah ada dapat

diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan

supaya tercipta tertib hukum dan kepastian hukum.

Pengawasan terhadap Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

1. Menginventarisasi berbagai Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerahyang ada untuk dilihat : a. kesesuaiannya dgn peraturan perundang-undangan yg ada termasuk dengan Perda setempat; b. pelaksanaannya.

2. Dari hasil inventarisasi diperoleh gambaran sbb: a. adanya berbagai Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang tidak sesuai lagi dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada; b. adanya berbagai Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang tidak dilaksanakan;

3. Mendorong pihak Kepala Daerah agar berbagai Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yg tidak sesuai dapat dicabut atau diperbaiki, sedangkan yang masih sesuai dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan supaya tercipta tertib hukum dan kepastian hukum.

Wujudnya adalah melihat, mendengar, mencermati pelaksanaan APBD oleh SKPD – baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis.

Apabila ada dugaan penyimpangan dapat dilakukan hal-hal sbb:

a. memberitahukan kepada KDH untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Pengawas Internal;

b. membentuk Pansus untuk mencari informasi yang lebih

akurat;

c. menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada

instansi penyidik ( Kepolisian, Kejaksaan, KPK).

Parameter yang digunakan antara lain INPRES No 7 Tahun 1999 tentang AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD

Pasal 20:

Hasil Pemeriksaan oleh BPK disampaikan kepada :

- DPRD

- Kepala Daerah

Pasal 21:

DPRD dapat meminta kepada:

1. BPK -> Penjelasan dalam rangka menindaklanjuti

2. BPK -> melakukan pemeriksaan lanjutan

3. Pemerintah -> melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan

UU Nomor 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah

Melihat, mengamati, mendengar pelaksanaan pembangunan oleh SKPD maupun melalui partisipasi masyarakat untuk dibandingkan dengan dokumen perencanaan yang sah berupa :

RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) untuk kurun waktu 20 tahun.

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk kurun waktu 5 tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digunakan untuk dasar penyusunan APBD.

Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan Daerah

1. Pengawasan dilakukan baik terhadap kerjasama yang

dilakukan Kepala Daerah tanpa persetujuan DPRD maupun kerjasama yang harus memperoleh persetujuan DPRD,

yakni kerjasama yang membebani masyarakat dan Daerah ( lihat pasal 42 ayat (1) huruf k UU Nomor 32 Tahun 2004)

2. Ruang lingkup pengawasan meliputi : a. bidang yang dikerjasamakan (harus merupakan

urusan/kewenangan Daerah ybs); b. jangka waktu kerjasama; c. manfaat kerjasama bagi Daerah;

d. sumber pembiayaan.

Pengawasan Kerjasama Internasional di Daerah

?1. Berapa jumlah Perda yang saat ini

berlaku di Kabupaten Banyumas?

2. Berapa jumlah Perda yang sudah

dievaluasi pelaksanaannya?

3. Sudahkah DPRD membuat laporan hasil

pengawasan Perda tersebut?

4. Apa tindak lanjut dari hasil pengawasan

tersebut?

Proses Pelaksanaan Pengawasan DPRD

1.Menentukan Agenda

Pengawasan

4.MelaksanakanPengawasan

2.Menentukan Metodologi

Pengawasan

3.Menjalin J aringan - Instansi Terkait & Aliansi Strategis

5.MembuatLaporan

6.Tindak Lanjut HP

7.Menilai LKPJ

(Laporan Keterangan Pertanggungjawaban)

Mekanisme Pengawasan Selama Ini

Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD selama ini pada dasarnya dilakukan melalui beberapa mekanisme yaitu:

1. Rapat kerja komisi dengan pemerintah

2. Kegiatan kunjungan kerja

3. Rapat dengar pendapat umum (public hearing)

4. Pengaduan

”....DPRD dalam batas-batas kewenangannya dapat

menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah

daerah yang dapat dilakukan melalui mekanisme yang diatur

dalam Tata Tertib DPRD. Melalui penilaian terhadap Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah,

DPRD dapat memberikan catatan-catatan kepada Kepala

Daerah untuk perbaikan-perbaikan pada masa yang akan

datang. Bahkan apabila terjadi kebijakan-kebijakan yang

diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

DPRD dapat menggunakan haknya baik hak angket maupun

hak menyatakan pendapat yang tentu saja dalam

pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-

undangan dan Tata Tertib DPRD.”

SAMBUTAN MENTERI DALAM NEGERI PADA ACARA PELANTIKAN GUBERNUR SUMATERA UTARA JAKARTA, 10 MARET 2006

Mekanisme Pengawasan

Hak-hak DPRD

• Interpelasi – Meminta keterangan kepada Kepala Daerah

mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis

• Angket– Penyelidikan terhadap kebijakan tertentu Kepala

Daerah yang penting dan strategis yang diduga bertentangan dengan pertaturan perundang-undangan, kesusilaan dan kepatutan

• Menyatakan pendapat– Pernyataan sikap atas kebijakan tertentu Kepala

Daerah atau kejadian luar biasa disertai rekomendasi penyelesaiannya

Kewajiban anggota DPRD• Pasal 45 UU 32/2003• Kewajiban objektif:

– Menaati Peraturan Tata Tertib. Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;

Badan Kehormatan– Menaati segala peraturan perundang-undangan; – Mempertahankan kesatuan dan keutuhan NKRI

Polisi/Kejaksaan/KPK

• Kewajiban subjektif:– Lebih bersifat politis/moral

Sanksi politik/sosial

Optimalisasi Pengawasan

• Bagaimana caranya?

1. Menentukan Agenda Pengawasan

Pada setiap tahun anggaran, seharusnya DPRD secara kelembagaan membuat agenda pengawasan yang akan dilakukan selama satu tahun kedepan.

Komisi : membuat agenda sesuai dengan bidang penugasan dan masa persidangannya

DPRD : mengkonsolidasi agenda pengawasan dari masing-masing komisi

Agenda pengawasan harus mencakup

1.Apa obyek yang diawasi (dengan skala prioritas)2.Kapan pengawasan akan dilakukan3.Komisi atau Anggota yang akan terlibat dalam rangkaian

pengawasan4.Pada tingkat apa pengawasan dilakukan (kebijakan,

program, proyek atau kasus tertentu)

2. Metodologi Pengawasan

DPRD Purwakarta telah berusaha meningkatkan penguasaan materi dan ruang lingkup pengawasan melalui pembagian

tugas anggota komisi

Metodologi Pengawasan hendaknya telah mencakup penentuan:1. Penentuan jangka waktu pengawasan2. Teknik/cara pengawasan yang akan diterapkan3. Pembagian tugas dan tanggung jawab masing- masing anggota4. Instansi terkait yang perlu dilibatkan (jika diperlukan)5. Bantuan tenaga ahli yang digunakan (jika diperlukan)6. Cara Pendokumentasian proses dan hasil pengawasan

Teknik Pengawasan

Tujuan

Pengawasan

Evaluasi atas Pencapaian Tujuan dibentuknya Perda

Rapat kerja komisi

dengan pemerintah

Kegiatan kunjungan

kerja

Rapat dengar pendapat

umum

Pengaduan/Informasi

Pengumpulan Informasi/Pengawasan

Evaluasi atas Pencapaian Tujuan Penetapan APBD

Evaluasi Kesesuaian Peraturan, Keputusan,Surat

Edaran dengan Perda Peraturan/Per-UU-an lainnya

Teknik Pengawasan

PemahamanTujuan AwalDibentuknya

Perda

Pemahaman Tujuan Penetapan Nilai Pendapatan

dan Belanja Daerah

MemperolehInformasi Awal

Analisa Tingkattercapainya tujuan

Perda

Analisa Tingkattercapainya tujuanPenetapan APBD

Pengumpulan Peraturan/Perundang-undangan

yg berpotensi bersinggungandengan Peraturan,

Keputusan, Surat Edaran – Kepala Daerah

REKOMENDASIKesimpulan sesuai tidaknya

Peraturan, Keputusan,Surat Edaran dengan Perda

Peraturan/Per-UU-an lainnya

Analisa, Penyusunan Laporan & Rekomendasi

Pengawasan terhadap APBD

Penerimaan

Daerah

Belanja

Daerah

Optimalisasi Pendapatan

Daerah

Alokasi BelanjaDaerah yang

Efektif & Efisien

Penerimaan Daerah yang tidak masuk

kas daerah

Tidak tergalinya potensi penerimaan

daerah

Penggelembungan dana belanja

daerah

Alokasi belanja yang tidak tepat

sasaran

APBD TujuanAPBD

Resiko Penyimpangan

Menjalin Jaringan dengan instansi terkait dan aliansi strategis

Setelah agenda pengawasan ditetapkan, DPRD secara kelembagaan maupun alat kelengkapan DPRD, khususnya komis-komisi dalam DPRD, segera menjalin jaringan dengan instansi-instansi terkait, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung.

DPRD Kota Gorontalo dengan membangun jaringan yang luas dengan lembaga-lembaga terkait seperti: kejaksaan dan kepolisian, termasuk dengan BAWASDA dan BPK. Selain itu, DPRD juga menjalin kerjasama pengawasan

dan evaluasi pelaksanaan APBD dengan Tim Teknis Perguruan Tinggi (Universitas Samratulangi).

Aliansi Strategis DPRD harus membuat jaringan seluas-luasnya dengan

seluruh stakeholders terkait Jaringan akan memberikan manfaat tidak saja terbatas

pada kepentingan daerah, melainkan juga kepentingan nasional yang lebih luas

Jaringan yang harus dibangun antara lain Wakil Rakyat di Pusat, Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Media Masa

DPRD Kota Gorontalo DPRD telah menjalin hubungan dengan Harian Proses untuk menyediakan Rubrik Parlemen yang

informasinya dapat diketahui setiap hari oleh seluruh masyarakat Kota Gorontalo.

Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan pengawasan DPRD dapat dilaksanakan dengan melakukan Monitoring dan Pengawasan Triwulan

Efisiensi dan Efektivitas pengawasan diharapkan dapat tercapai apabila kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan metode yang ada

DPRD Kota Sawahlunto yang telah medokumentasikan dengan baik dan tertib setiap pengawasan anggota DPRD yang melakukan reses di lapangan

baik individu maupun kelompok. Laporan Reses tersebut selanjutnya dibacakan dalam Sidang pleno awal masa persidangan berikutnya, dan ditindaklanjuti dengan meneruskan laporan reses tersebut kepada komisi

yang terkait.

Penyusunan Laporan

Format dan isi Laporan Hasil Pengawasan hendaknya telah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan pengawasan2. Metodologi pengawasan yang diterapkan3. Temuan-temuan (signifikan) 4. Rekomendasi perbaikan atas temuan

Menindaklanjuti Hasil Pengawasan

Upaya tindak lanjut itu dapat efektif, jika monitoring terus dilakukan oleh DPRD secara berkelanjutan

DPRD juga dapat menggunakan hak angket dan interpelasinya dalam memantau dan mendorong tindak lanjut hasil pengawasannya

Menilai Kinerja Dalam LKPJ

Menilai kinerja pemerintah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan akhir dari prosesi Pengawasan DPRD

penilaian kinerja terhadap LKPJ, perhatian utama DPRD harus lebih difokuskan pada tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Pemerintah Daerah.

Hasil evaluasi atas LKPJ ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penentuan agenda pengawasan periode berikutnya

Menilai Kinerja Dalam LKPJ

Laporan Keterangan

Pertanggung-jawaban(LKPJ) -tahunan

RencanaKerja

PemerintahDaerah(RKPD)

AnggaranPendapatan& Belanja

Daerah(APBD)

vs

Penilaian Kinerja dalam LKPJ

Tahunan

Laporan Keterangan

Pertanggung-jawaban(LKPJ) -

akhir jabatan

RencanaPembangunan

JangkaMenengah

Daerah(RPJMD)

AnggaranPendapatan

& BelanjaDaerah(APBD)

selama masapemerintahan

Masa Akhir J abatan

vs

Kasus Banyumas

Panda Nababan, PDIP

• Dalam menjalankan fungsi pengawasannya DPR sering tidak siap, seperti membuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak pada konteksnya yang mungkin sangat emosional, tidak mempersiapkan diri untuk menghadiri rapat, lemah di riset, lemah di dokumentasi.

Referensi

• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Meningkatkan Kapasitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, http://www.docstoc.com/docs/ [diakses 18Agustus 2009]

• Indra Perwira Tinjauan Umum Peran Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, http://www.docstoc.com/docs/ [diakses 18Agustus 2009]