TELAHAAN RUU Pemberdayaan Nelayan

7/23/2019 TELAHAAN RUU Pemberdayaan Nelayan

http://slidepdf.com/reader/full/telahaan-ruu-pemberdayaan-nelayan 1/4

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IIDari : Kasubdit Kelautan dan PerikananTembusan :Tanggal : 11 Januari 21!"omor :#ampiran : 1 $satu% berkas&al : Telaahan Atas RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan

Pembudi Daya Ikan Terkait UU Nomor 23 Tahun 20! tentangPemerintahan Daerah

'emenuhi disposisi (apak Direktur atas surat dari Kementerian Kelautan dan

Perikanan "omor: )))* tanggal .... Desember 21+* hal ... bersama ini disampaikan

beberapa hal sebagai berikut:

1. (eberapa hal ,ang men-adi latar belakang pembentukan UU Perlindungan dan

Pemberda,aan "ela,an dan Pembudi Da,a Ikan adalah: a% (an,akn,a -umlah nela,an

dan pembudi da,a ikan di Indonesia. Data (PS Tahun 21/ menun-ukan bah0a terdapat

! ribu rumah tangga kegiatan penangkapan ikan $nela,an% dan 1*1 -uta rumah tanggakegiatan budi da,a ikan3 b% Pendapatan rata4rata nela,an $p. 2* -uta5tahun% dan

pembudi da,a ikan $p 26*/ -uta5tahun% termasuk kategori rendah men,ebabkan

nela,an dan pembudi da,a ikan men-adi miskin dan terbatas memenuhi kebutuhan

hidupn,a3 7% Setiap kelompok mas,arakat* baik itu nela,an atau pembudi da,a perikanan

memerlukan penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok usaha dan

akti8itas ekonomi mereka3 d% "ela,an sebagai sub-ek utama dalam peman9aatan dan

pengelolaan sumberda,a kelautan dan perikanan perlu mendapat perhatian khusus*

karena Kon8ensi I# "omor 1 Tahun 2; tentang Pengaturan (eker-a di (idang

Perikanan $the Work in Fishing Convention% men,atakan bah0a peker-aan di bidang

perikanan khususn,a penangkapan sebagai -enis peker-aan ,ang berbaha,adibandingkan dengan -enis peker-aan lainn,a

2. Se7ara umum substansi UU Perlindungan dan Pemberda,aan "ela,an dan Pembudi

Da,a Ikan meliputi:

a. Ketentuan Umum3

b. <sas* Tu-uan* Dan #ingkup Pengaturan3

7. Peren7anaan3

d. Perlindungan "ela,an dan Pembudi Da,a Ikan3

e. Pemberda,aan "ela,an dan Pembudi Da,a Ikan39. Pembia,aan dan Pendanaan3

g. Penga0asan3

h. Peran Serta 'as,arakat3

i. Ketentuan Penutup.

/. <nalisis



a. (eberapa de9inisi atau pengertian ,ang masih perlu disinkronkan dalam UU

Perlindungan dan Pemberda,aan "ela,an dan Pembudi Da,a Ikan ini dengan aturan

perundangan lain* sehingga tidak menimbulkan pena9siran ,ang berbeda* misaln,a

terkait pengertian nela,an*:

i. UU "o. 6+ Tahun 2 tentang Perubahan atas UU "o. /1 Tahun 26 tentang

Perikanan* Pasal 1 angka 1 ,ang mendi9inisikan “nelayan adalah orang yang

mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan”, serta ketentuan Pasal 1

angka 11 ,ang mende9inisikan “nelayan kecil adalah orang yang mata

pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup

sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima)

gross ton (GT)” . Dalam UU ini -uga disebutkan pengusaha perikanan.

ii. UU "omor 1! Tahun 2! tentang Sistem Pen,uluhan Pertanian* Perikanan* dan

Kehutanan mende9iniskan nela,an dalam Pasal 1 angka 1/ ,aitu perorangan

0arga negara Indonesia atau korporasi ,ang mata pen7ahariann,a atau kegiatan

usahan,a melakukan penangkapan ikan.

iii. UU "omor 2/ Tahun 216 tentang Pemerintahan Daerah mende9inisikan nela,an

ke7il adalah nela,an mas,arakat tradisional Indonesia ,ang menggunakan bahan

dan alat penangkapan ikan se7ara tradisional* dan terhadapn,a tidak dikenakan

surat i=in usaha dan bebas dari pa-ak* serta bebas menangkap ikan diseluruh

pengelolaan perikanan dalam 0ila,ah epublik Indonesia.

i8. UU "omor 1 Tahun 216 tentang perubahan atas undang4undang nomor 2; tahun

2; tentang pengelolaan 0ila,ah pesisir dan pulau4pulau ke7il jo. Undang4Undang"omor 2; Tahun 2; tentang Pengelolaan >ila,ah Pesisir dan Pulau4Pulau Ke7il

Pasal 1; a,at $2% men-elaskan pengertian nela,an tradisional ,aitu nela,an ,ang

menggunakan kapal tanpa mesin* dilakukan se7ara turun temurun* memiliki daerah

penangkapan ikan ,ang tetap* dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari4hari.

UU ini -uga men,ebutkan mengenai nela,an modern dan pengusaha perikanan

sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan sumber da,a pesisir

dan pulau4pulau ke7il.

8. UU "omor 1! Tahun 1!6 tentang (agi &asil Perikanan memberikan de9inisi

nela,an men-adi beberapa kategori: 1% Pasal 1 huru9 huru9 b men-elaskan "ela,anpemilik ialah orang atau badan hukum ,ang dengan hak apapun berkuasa atas

sesuatu kapal5perahu ,ang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat4

alat penangkapan ikan3 2% Pasal 1 huru9 7 men-elaskan de9insi nela,an penggarap

ialah semua orang ,ang sebagai kesatuan dengan men,ediakan tenagan,a turut

serta dalam usaha penangkapan ikan laut.

b. Sistem pengelolaan perikanan sangat bergantung kepada sumberda,a ikan* ,ang

peman9aatann,a dilakukan oleh nela,an dan pembudi da,a ikan. 'engenai pengertian

pembudi da,a ikan terdapat dalam UU Perikanan dan UU Sistem pen,uluhan

perikanan* pertanian* dan kehutanan sedangkan mengenai petambak terdapat dalamUU (agi &asil Perikanan:

i. Dalam UU "o. 6+ Tahun 2 tentang Perubahan atas UU "o. /1 Tahun 26

tentang Perikanan Perikanan de9inisi Pembudi da,a ikan men-adi 2 kategori* ,aitu:

1% Pasal 1 angka 12 mende9inisikan pembudida,a ikan adalah orang ,ang mata

pen7ahariann,a melakukan pembudi da,a ikan. 2% Pasal 1 angka 1/



mende9inisikan pembudida,a ikan ke7il adalah orang ,ang mata pen7ahariann,a

melakukan pembudida,aan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari4hari.

Pengertian pembudida,a ikan ini terdapat perbedaan dalam UU "omor 1! Tahun

2! tentang Sistem Pen,uluhan pertanian* perikanan* dan kehutanan ,aitu Pasal

1 angka 16 men,ebutkan bah0a pembudida,a ikan adalah perorangan 0arga

negara Indonesia atau korporasi ,ang melakukan usaha pembudida,aan ikan.

ii. Dalam UU "omor 1! Tahun 1!6 tentang (agi &asil Perikanan terdapat -uga

pengertian mengenai petambak* ,aitu: 1% Pasal 1 &uru9 d memberikan de9inisi

pemilik tambak ialah orang atau badan hukum ,ang dengan hak apapun berkuasa

atas suatu tambak. 2% Pasal 1 huru9 e mende9inisikan penggarap tambak ialah

orang ,ang se7ara n,ata* akti9 men,ediakan tenagan,a dalam usaha pemeliharaan

ikan darat atas dasar per-an-ian bagi hasil ,ang diadakan dengan pemilik tambak.

7. (erdasarkan UU "omor 2/ Tahun 216 tentang Pemerintahan Daerah* ke0enagan

untuk mengelola sumberda,a di 0ila,ah laut meliputi:

i. eksplorasi* eksploitasi* konser8asi* dan pengelolaan keka,aan laut3

ii. pengaturan kepentingan administrati93

iii. pengaturan tata ruang3

i8. penegakan hukum terhadap peraturan ,ang dikeluarkan oleh daerah atau ,ang

dilimpahkan ke0enangann,a oleh pemerintah3

8. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan3 dan

8i. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Dalam mengka-i pengelolaan laut ,ang dilaksanakan oleh pemerintah harus

memperhatikan kondisi alam serta kemampuan tiap4tiap 0ila,ah laut* dengan

mempertimbangkan hal4hal sebagai berikut:

i. penetapan batas 0ila,ah laut ,ang didasarkan pada kondisi geogra9is setempat*

potensi sumberda,a* dan kemampuan daerah3

ii. ke0a-iban4ke0a-iban Indonesia untuk mengakomodasikan kepentingan

internasional3

iii. kegiatan budida,a se7ara tradisional ,ang meliputi perairan pantai atau bagian laut

,ang masih mempun,ai hubungan kegiatan dengan darat3

i8. penetapan batas 0ila,ah tersebut harus disertai -uga dengan lingkup ke0enangan

dengan tegas3 dan

8. mengingat si9at ruang lautan sebagai satu kesatuan* pelimpahan 0e0enangpen,arahan urusan tersebut hendakn,a tidak ter-adi tumpang tindih dalam

pengelolaann,a.

6. ekomendasi

#angkah ,ang perlu dilakuan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II*

adalah:

Demikian untuk men-adi periksa dan mohon arahan lebih lan-ut.

"ASU#DIT "$%AUTAN DAN P$RI"ANAN&



'$NR( $RA)AT& ST& **NIP+ ,-00. ,,/03 00

Documents

TELAHAAN RUU Pemberdayaan Nelayan