Tempat Kejadian Perkara (TKP) Dalam Mengungkap Suaru Tindak Pidana

Oleh

Sudarmadji

Abstraksi

Tindakan yang dilakukan penyidik di tempat kejadian perkara adalah usaha awal yangpaling penting untuk menyidik lebih lanjut tindak pidana itu, yang antara tindakanyang satu dan dengan lainnya tidak terpisahkan. Tujuan tindakan di tempat kejadianperkara adalah agar tindakan-tindakan penanganan TKP itu dapat dilaksanakandengan tertib, lancar, aman dan untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup.Sehingga kemampuan dan penguasaan teknik dan taktik penanganan TKP sangatdiperlukan bagi setiap petugas Polri guna memungkinkan berhasilnya penyidikanselanjutnya. Berhasil tidaknya usaha tidakan pertama di tempat kejadian perkara ituadalah terantung dari pengolahan TKP yang dilakukan dengan teliti dan lengkapsebagai salah satu aspek dalam penyidikan yang penting dari seluruh prosespenyidikan. Tempat kejadian perkara sangat berguna dalam proses penyidikan untukmengungkap suatu tindak pidana, terutama adalah sebagai tempat dimana dapatdiketemukannya bukti-buti yang penting dalam mencari keterangan danmengumpulkan barang bukti yang perlu diolah untuk membuat terang tindak pidanaitu

A. Latar Belakang Permasalahan

Dengan adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan pada

saat ini pun cenderung meningkat. Dengan semakin pintarnya manusia serta ditunjang dengan

peralatan yang modern, cara-cara kejahatanpun cenderung mengalami peningkatan sehingga

penanganan kasus-kasus kejahatan banyak sekali mengalami hambatan-hambatan di dalam

proses penyelidikannya guna mengungkap kasus kejahatan tersebut. Perkembangan kejahatan

ini tidak hanya terjadi di negara-negara lain, tetapi juga terjadi di Negara kita. Hal ini sangat

berbahaya sekali dan kita perlu untuk selalu bersikap waspada.

Seperti banyak kita baca atau lihat baik di media cetak maupun di media elektronika

banyak sekali kasus-kasus kejahatan yang tidak ataupun belum terungkap karena tidak ada

atau kurangnya bukti-bukti yang didapatkan. Sebagai salah satu contoh adalah banyak di

dalam kasus pembunuhan si pelaku menghabisi nyawa korbannya bukan ditempat korban

ditemukan melainkan ditempat lain. Disini pelaku bermaksud untuk menghilangkan jejak

dengan harapan dia dapat lolos dari perbuatan yang dilakukannya. Hal ini menghambat

penyelidikan karena bukti-bukti yang terdapat di tempt korban diketemukan kurang atau

tidak dapat mendukung pihak penyelidik untuk mengungkap kasus tersebut dikarenakan

tempat terjadinya perkara bukan di tempat korban diketemukan.

Sehubungan dengan persoalan di atas, maka di sini dapat kita pahami bahwa untuk

mengungkap suatu kasus kejahatan adalah tidak mudah dan diperlukan banyak hal, salah

satunya adalah harus benar-benar diketahui dimana tempat terjadinya perkara tersebut, karena

dengan diketahuinya tempat kejadian perkara secara tepat, maka memudahkan didapatkannya

bukti-bukti yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan.

Di negara kita tugas penyelidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu aparat

Kepolisian, ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 jo. Pasal 6 KUHAP (Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana) bahwa Polisi Negara yang bertugas melakukan penyelidikan dan

penyidikan disebut sebagai Polisi Kehakiman.1

Pasal 4 KUHAP berbunyi : ”Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia”. Pasal 6 KUHAP berbunyi :

(1). Penyidik adalah :

c. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

d. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusu oleh

undang-undang

(1) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud pejabat dalam ayat (1) akan

diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pada hakekatnya tugas kepolisian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

a. Tugas Preventif (mencegah), yaitu melaksanakan segala usaha, pekerjaan dan

kegiatan dalam rangka menyelenggarakan, melindungi negara dan badan

hukumnya, kesejahteraan, kesentosaan, keamanan dan ketertiban umum, orang-

orang dan harta bendanya terhadap serangan dan bahaya dengan jalan mencegah

terjadinya tindak pidana dan perbuatan-perbuatan lain yang walaupun tidak diancam

dengan pidana, akan tetapi dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan

ketertiban umum.

b. Tugas Represif (memberantas), yaitu kewajiban melakukan segala usaha, pekerjaan

dan kegiatan untuk membantu tugas kehakiman guna memberantas perbuatan-

perbuatan yang dapat dipidana yang telah dilakukan, secara penyidikan, menangkap

dan menahan yang berbuat salah, memeriksa, menggeledah dan membuat berita

acara pemeriksaan pendahuluan serta mengajukan lepada jaksa untuk dituntut

pidana di muka hakim.2

1Martiman Prodjohamidjojo, Penyelidikan dan Penyidikan, Ghalia Indonesia, 1982, hal. 21

2Hari Sasangka et. al., Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan, Drama Surya

Berlina, Surabaya, 1990, hal 14

Memperhatikan keadaan di atas, maka penulis ingin mencoba membahas persoalan

tersebut dengan membuat karya ilmiah yang menyangkut masalah Tempat Kejadian Perkara

(TKP), dengan latar belakang sebagai berikut :

1. Di dalam prakteknya tempat kejadian perkara sering belum diketahui secara pasti dan

di dalam mengungkap suatu kasus / tindak pidana tempat kejadian perkara dinilai

sangat efektif.

2. Di dalam teori tempat kejadian perkara mempunyai arti penting / berguna untuk

menerapkan suatu perundang-undangan dalam suatu kasus.

Prof. Reisz, seorang ahli kriminalistik berpendapat bahwa pada umumnya paling

sedikit lingkaran dengan garis tengah 50 meter sebagai tempat kejadian perkara, harus disidik

dan tidak boleh diinjak-injak orang.33

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, maka dalam prakteknya tempat kejadian perkara

sering ditemui dalam keadaan belum diketahui dengan pasti, sehingga timbul permasalahan

sebagai berikut : Apa arti penting tempat kejadian perkara dalam usaha untuk mengungkap

suatu kasus dalam perkara pidana, Bagaimana menentukan kewenangan pihak kepolisian

yang mengurus perkara dalam proses penyelidikan bila wilayah tempat kejadian perkara

berlainan dengan wilayah tempat ditemukannya korban atau hasil kejahatan serta Bagaimana

usaha-usaha yang dilakukan penyidik bila tempat kejadian perkara belum diketahui secara

pasti?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah ingin didapatkan gambaran yang jelas dari

kepolisian sebagai penyidik terutama dalam masalah tempat kejadian perkara dalam

hubungannya dengan teknik-teknik penyidikan yang dilakukan, dan juga berbagai masalah

yang menyangkut kewenangan pihak kepolisian yang akan menangani perkara pidana

tersebut seperti : Untuk mengetahui pentingnya tempat kejadian perkara dalam usaha untuk

mengungkap suatu kasus dalam perkara pidana, Untuk Mengetahui kewenangan pihak

kepolisian yang mengurus perkara dalam proses penyelidikan bila wilayah tempat kejadian

perkara berlainan dengan wilayah tempat ditemukannya korban atau hasil kejahatan dan

3R. Soesilo, Kriminalistik (Ilmu Penyidikan kejahatan), Politea, Bogor, 2006, hal 19

Untuk Mengetahui usaha-usaha yang dilakukan penyidik bila tempat kejadian perkara belum

diketahui secara pasti.

D. Metode Penelitian

1. Tahap pengumpulan data

Guna mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penulisan karya ilmiah,

maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan-bahan yang diperlukan untuk

dipelajari dan membaca buku-buku literatur, kemudian mencari konsepsi, teori

atau pandangan-pandangan berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis.

b. Studi lapangan, yaitu tahap turun ke lapangan guna mendapatkan gambaran yang

nyata dalam rangka menunjang adanya pengumpulan data dengan menggunakan

metode sebagai berikut : metode interview atau wawancara, yaitu, ”Proses tanya

jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik”.4 Hal ini

bertujuan untuk mendapatkan keterangan secara lisan sebagai pelengkap data yan

ada hubungannya dengan permasalahan yang akan ditulis.

Di dalam interview atau wawancara selalu ada dua pihak yang masing-masing

mempunyai kedudukan yang berbeda, yaitu:

1. Interviewer sebagai pengejar informasi (information hunter), yang

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta penjelasan, dan menggali

keterangan-keterangan yan lebih mendalam terhadap jawaban yang diberikan

kemudian interviewer menilai, menafsirkan, dan mencatatnya.

2. Interviewee sebagai pemberi informasi (irformation suplyer, respondent).

Hubungan yang terjadi bukan hubungan timbal balik seperti dalam diskusi

atau freetalk (pembicaraan bebas).

2. Tahap pengolahan data

Untuk melengkapi data-data tersebut maka dilakukan pengolahan data dengan

metode deskriptif analistis, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang aktual.

b. data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.

4Ronny Hanintijo soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal

71

Dalam pengadaan data yang menggunakan metode deskriptif analistis ini

berarti setelah data dikumpulkan maka data tersebut tidak hanya dideskripsikan saja

akan tetapi harus dianalisa yaitu dengan memberi komentar/tanggapan / pendapat,

yang kemudian dikonstruksikan. Analisa dan konstruksi nantinya akan dilakukan

secara metodologis, sistimatis dan konsisten.

E. Pengertian Tempat Kejadian Perkara

Sebelum diuraikan lebih lanjut, untuk lebih jelasnya perlu diketahui dahulu mengenai

pengertian tempat kejadian perkara. Dapat dijelaskan bahwa tempat kejadian perkara itu tidak

hanya mempunyai pengertian sebagai tempat dimana kejahatan itu terjadi. Menurut R.

Soesilo tempat kejadian perkara itu adalah ”semua tempat kejadian peristiwa baik yang

berupa kejahatan, pelanggaran, maupun kecelakaan biasa yang lazim menjadi urusan polisi”.5

Di samping pengertian tempat kejadian perkara tersebut di atas, berikut ini akan penulis

berikan beberapa pendapat mengenai pengertian tempat kejadian perkara. Pengertian tempat

kejadian perkara menurut Bambang Poernomo adalah ”tempat dimana seharusnya perbuatan

dilakukan”.6 Begitu pula menurut Gerson W. Bawengan yang memberikan pengertian tempat

kejadian perkara adalah ”tempat dimana pembuat telah melakukan segala sesuatu yang

kemudian mengakibatkan terjadinya tindak pidana”.7

Sedangkan pengertian tempat kejadian perkara menurut John Z. Loudoe yang

menyebutnya sebagai locus delicti (tempat terjadinya tindak pidana), dimana semula

berpatokan pada ajaran tentang perbuatan fisik adalah”tempat dimana seseorang melakukan

secara fisik suatu tindak pidana”.8

Pengertian tempat kejadian perkara yang dibahas oleh Moeljatno adalah menurut

teorinya locus delicti terbagi menjadi dua aliran yaitu :

(1) Aliran yang menentukan di satu tempat, yaitu tempat dimana terdakwa berbuat.

5R. Soesilo, Op. Cit, hal 18

6Bambang Poenomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2006, hal 119

7Gerson W. Bawengan , Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek, Pradnya Paramita,

Yakarta, 1999, hal 458

John Z. Loudoe, Beberapa Aspek Hukum Materiil dan Hukum Acara Dalam Praktek, BinaAksara, 1988, hal. 55

(2) Aliran yang menentukan di beberapa tempat, yaitu mungkin tempat kelakuan dan

mungkin tempat akibat.9

Akan tetapi pengertian tempat kejadian perkara menurut Petunjuk Pelaksanaan No.

Pol : JUKLAK/04/II/1982 Kepolisian R.I. disebutkan bahwa:Tempat kejadian perkara (TKP)

adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan / terjadi dan tempat-tempat lain di mana

tersangka dan atau korban dan atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak

pidana tersebut, dapat ditemukan.10

Dari pengertian tempat kejadian perkara di atas pada

intinya mengarah kepada praktek pelaksanaan di tempat terjadinya tindak pidana serta tujuan

dari tempat kejadian perkara yang sebenarnya. Maka dari itu, tempat kejadian perkara

merupakan salah satu sumber keterangan yang penting dan di dalamnya terdapat bukti-bukti

yang harus diolah dalam usaha untuk mengungkapkan tindak pidana, sehingga kemampuan

dan penguasaan teknik serta taktik penanganan tempat kejadian perkara sangat diperlukan

bagi setiap petugas Polri guna memungkinkan berhasilnya penyidikan selanjutnya.

Menurut M. Karjadi bahwa” berhasil tidaknya penyidikan lebih lanjut itu, sebagian

besar tergantung dari usaha tindakan dan kewajiban pertama dari petugas yang sedang

melakukan usaha pekerjaan itu di TKP”.11

Mengingat dewasa ini sering timbul masalah-masalah dalam tugas-tugas penyelidikan

oleh petugas Polri itu sendiri, khususnya dalam hal penyelidikan di tempat kejadian perkara,

maka untuk itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penyidik atau penyidik pembantu

sebelum melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara menurut pendapat Charles

O’Hara, adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi, dan bila perlu melakukan penahanan untuk keperluan pemeriksaan;

2. Menentukan siapa pelakunya dengan cara tanya jawab atau segera mengadakan

observasi bila identifikasi telah jelas;

3. Menahan orang-orang tertentu yang ternyata hadir pada peristiwa pidana;

4. Menunjuk asisten, apabila diperlukan;

5. Menjaga daerah dengan mengeluarkan perintah dan isolasi secara fisik;

9Moeljatno. Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Yakarta, 1998, hal. 79

10H. Hadiman, et., al., Alamanak Kepolisian Republik Indonesia 1984-1986, P.T. Dutarindo

Adv., Yakarta, 1984, hal 24011

M. Karjadi, Tindakan dan Penyidikan Pertamadi Tempat Kejadian Perkara, Politea,Bogor, 2001, hal 1

6. Hanya mengijinkan orang-orang yang berwenang atau pejabat tertentu untuk

memasuki tempat peristiwa pidana;

7. Meneliti saksi-saksi dan memisah-misahkan agar tidak berhubungan antara satu

dengan yang lain;

8. Jangan menyentuh atau memindahkan suatu obyek penyidikan;

9. Menentukan tugas masing-masing untuk mulai mengadakan penyelidikan /

penyidikan jika pembantu-pembantu telah tiba.12

Selanjutnya mengingat bergunanya tempat kejadian perkara (TKP) dalam melakukan

penyidikan atau pemeriksaan untuk mendapatkan bukti-bukti, maka penulis kemukakan

contoh kongkrit, yaitu :

a. Jika mayat korban itu terdapat di kamar, maka tidak hanya kamar itu saja yang

dipandang sebagai TKP, tetapi paling sedikit harus ditetapkan seluruh luas rumah itu

sebagai TKP, malahan jika perlu seluruh rumah berikut pekarangan harus dipandang

sebagai TKP.

b. Jika terdapat mayat mengapung (hanyut) di sungai, maka harus dicari tempat

kemungkinan korban itu tergelincir atau mulai menemui malapetaka, pada pokoknya

tempat dimana si korban jatuh di air.

c. Mayat yang terdapat di atas rel kereta api,maka harus dicari tempat dimana si korban

terbentur kereta api atau dengan sengaja dilemparkan di atas rel.

d. Kejadian-kejadian besar tidak jarang yang dipandang sebagai TKP bukan tempat yang

sempit, tetapi meliputi seluruh kompleks, lingkaran yang bergaris tengah berpuluh-

puluh (ratus-ratus) meter.

Mengingat begitu bergunanya tempat kejadian perkara, maka seorang penyidik /

petugas pengusutan haruslah bertindak secermat mungkin, sehingga dalam hal ini sangat

diperlukan pemusatan pikiran dan pengerahan tenaga. Oleh karena itu seorang petugas perlu

dibekali dengan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang di butuhkan agar dapat

melaksanakan tugasnya dengan baik dan efisien.

F. Tindakan dalam penyidikan di tempat kejadian perkara

12G.W Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana dan teknik Interogasi, PT Pradnya Paramita,

Jakarta, 1989, hal.30

Penanganan tempat kejadian perkara adalah suatu rangkaian dari tindakan penyelidik

atau penyidik yang dilakukan di tempat kejadian perkara yang menyelenggarakan kegiatan.

Sedangkan tindakan pihak kepolisian yang dilakukan di tempat kejadian perkara terdiri dari :

a. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

Dalam hal terjadinya suatu peristiwa pidana misalnya, maka tindakan pertama

yang dilakukan di tempat kejadian perkara merupakan kewajiban mutlak bagi tiap-

tiap petugas kepolisian, terutama anggota polisi yang melakukan tugas rondaan,

seperti pada pos-pos penjagaan. Hal itu disebabkan, setiap anggota polisi dianggap

sebagai orang yang mengetahui bahkan mengerti tentang terjadinya tindak pidana.

Oleh karena itu, setiap anggota kepolisian harus memiliki kemampuan dan

ketrampilan dalam menjalankan tugas terutama dalam melakukan penyidikan.Apabila

tidak demikian, mereka itu akan banyak berbuat kesalahan yang akibatnya akan

menyulitkan untuk mengadakan penyidikan perkara selanjutnya. Sebab bukti-bukti

yang ada pada tempat terjadinya peristiwa pidana tersebut mungkin menjadi rusak,

hilang bahkan berubah. Sebaliknya apabila dalam tindakan-tindakan yang dilakukan

dengan tepat, maka menghasilkan pemeriksaan yang sukses. Adapun yang ditunjuk

sebagai petugas yang berkewajiban menangani TKP dapat digolongkan sebagai

berikut :

a. Setiap petugas Polri, baik dalam dinas maupun luar dinas apabila dilaporkan

kepadanya, atau mendengar dan atau mengetahui sendiri adnya suatu peristiwa

dimana diduga tindak pidana, berkewajiban untuk :

(1). Segera mendatangi TKP dan melakukan tindakan pertama di TKP tersebut.

(2). Memberitahukan adanya tindak pidana tersebut pada kesatuan Polri terdekat

dengan menggunakan alat komunikasi yang ada.

b. Pamapta (Perwira Samapta), setelah menerima laporan / pengaduan tentang

adanya tindak pidana berkewajiban untuk :

(1). Membuat laporan polisi serta mencatat dalam buku mutasi,

(2). Melakukan persiapan segala sesuatunya yang diperlukan sebelum berangkat

ke TKP,

(3). Mendatangi dan melakukan tindakan pertama di TKP,

(4). Membuat Berita Acara Pemeriksaan di TKP.

c. Reserse, setelah menerima pemberitahuan dari Pamapta berkewajiban untuk

segera :

(1). Mempersiapkan anggota dan peralatan yang diperlukan untuk pengolahan

TKP,

(2). Melakukan pengolahan TKP,

(3). Terhadap kasus tertentu yang membutuhkan pemeriksaan teknis di TKP,

maka dimintakan bantuan dari Dokter Kriminologi dan ahli-ahli lainnya.

(4). Membuat Berita Acara Pengolahan TKP sebagai pertanggung jawaban dan

bahan bagi kegiatan penyelidikan selanjutnya.

d. Kapolsekta (Kepala Kepolisian Sektor Kota).

(1). Melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh Pamapta dan

Reserse,

(2). Dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang memerlukan bantuan, segera

menghubungi kesatuan di atasnya atau yang sejajar.

Keempat unsur tersebut di atas, tingkat kewajibannya dalam penanganan TKP tidak

sama, karena dibatasi oleh prosedur yang berlaku dalam organisasi Kepolisian

Republik Indonesia (POLRI) maupun kemampuan teknis dan peralatan yang dimiliki

oleh tiap-tiap unsur.

Disamping itu tindakan yang harus dilakukan oleh pejabat yang pertama-tama

datang ke TKP, adalah:

1. Hendaknya ia membatasi dan menjaga keutuhan (status quo) dari TKP, dalam arti

ia menutup dan menjaga tempat itu, jangan sampai keadaannya menjadi berubah

dan agar supaya penyidikan perkara selanjutnya dapat dilakukan dengan

sempurna. Sebab penambahan, perubahan atau hilangnya bekas-bekas di TKP

dapat mengacaukan atau mempersulit penyidikan itu. Jadi semuanya harus

dibiarkan tetap dalam keadaan semula.

2. Menyampaikan pemberitahuan kepada kepala-kepala bagian kantor Polisi yang

bersangkutan tentang terjadinya tindak pidana. Pemberitahuan sebaiknya

menggunakan alat komunikasi yang ada, bila tidak dapat diminta bantuan dari

seorang penduduk yang dapat dipercaya untuk menyampaikan surat singkat yang

terang, tanpa mengabaikan keamanan TKP dan harus melaporkan segala

sesuatunya yang telah dikerjakan.

3. Melakukan tindakan-tindakan lainya, seperti:

a. Jika di TKP masih ada korban yang masih hidup, maka dengan tanpa

mengorbankan hal-hal yang penulis kemukakan di point 1 (satu) di atas, maka

kewajiban pertama adalah memberikan pertolongan pertama kepada korban

baik kalau mungkin memberikan pertolongan sendiri maupun memanggil

petugas PPPK (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) terdekat, dokter atau

bilamana diperlukan membawa korban ke Rumah Sakit terdekat dan sedapat

mungkin memberitahukan keluarga korban (kalau ada). Dalam hal ini, jangan

dilupakan menandai pada tempat bekas letak korban, bagaimana posisi dan

arah berbaringnya dan kemudian dibuatkan gambar bagan sementara.

b. Apabila diduga bahwa tersangkanya masih ada di TKP, maka pegawai polisi

harus waspada atau berjaga-jaga agar jangan sampai tersangka itu berusaha

menghilangkan bekas-bekas atau mengacaukan pemeriksaan serta jika dapat

berupaya untuk menangkapnya dan penjagaan di TKP dapat diserahkan

kepada pegawai polisi rekan kerjanya atau orang lain yang ada dan dapat

dipercaya.

c. Jika barang-barang bukti mungkin akan rusak, berubah atau hapus, maka

barang-barang bukti itu harus dilindungi, caranya dengan menutupi agar

jangan sampai terkena air hujan, atau barang-barang itu dipindahkan ke tempat

lain yang lebih aman akan tetapi harus:

1. Menandai tempat-tempat bekas letak barang itu dengan patok, batu dan

lain sebagainya;

2. Mencatat rupa dan keadaan barang bukti tersebut;

3. Cara memindahkan barang bukti tersebut harus sedemikian rupa jangan

sampai ada kemungkinan adanya bekas-bekas itu menjadi rusak atau

bertambah, berubah atau hapus;

4. Bila ada kemungkinan, dipotret terlebih dahulu;

5. Barang-barang yang licin atau diduga ada sidik jari, seperti gelas, botol,

pecahan kaca, kursi, meja, bola lampu listrik, pisau belati dan lain

sebagainya, dilarang dipegang oleh tangan, hendaknya digunakan tali,

tongkat dan lain-lain;

6. Telapak kaki bekas darah dan sebagainya dapat dilindungi dengan meja,

kursi, papan, plastik, bakul dan lain-lain ditutupkan di atasnya.13

d. Jika terdapat saksi-saksi di TKP, maka semua orang yang berada di sekitarnya

di larang meninggalkan tempat itu dan disuruh menunggu kedatangan

13R.Soesilo, Op.Cit, hal 32

penyidik (pasal 7 ayat 1 KUHAP) atau penyidik pembantu (pasal 11 KUHAP)

yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk menyidik perkara yang

bersangkutan. Hal ini dilakukan, apabila yang melakukan tindakan pertama di

TKP bukanlah penyidik atau penyidik pembantu yang dimaksud. Lalu kalau

diantara mereka, dengan alasan-alasan yang dapat diterima, misalnya sakit dan

lain-lain perlu meninggalkan tempat itu, maka orang-orang tersebut dapat

diperkenankan pergi, tetapi dicatat dulu nama dan alamatnya.

e. Setelah pejabat (pegawai polisi) tadi selesai dalam mengadakan tindakan

pertama di TKP, selanjutnya dia harus membuat berita acara pemeriksaan dari

apa yang di dapat di TKP. Adapun isi dari berita acara pemeriksaan tersebut

adalah :

1. Nama jawatan atau kantor dan tempat kedudukan pegawai itu;

2. Keterangan bagaimana peristiwa itu diketahui (dari menerima laporan

orang lain, memergoki sendiri pada waktu meronda dan lain sebagainya);

3. Bagaimana keadaan tempat peristiwa itu terjadi. Hanya dalam garis

besarnya saja, tidak perlu sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya, oleh

karena hal yang sekecil-kecilnya ini nantinya akan disebutkan sendiri oleh

pegawai penyidik yang mengusut kemudian;

4. Apakah keadaan TKP sampai waktu kedatangan pegawai penyidik yang

berwenang tetap sebagai semula, atau ada perubahan-perubahan terjadi,

bila ada harus disebutkan dalam BAP itu;

5. Sebutkan nama-nama dan alamat dari orang-orang yang kedapatan di TKP

tersebut;

6. Keterangan-keterangan lain yang sekiranya yang diperlukan oleh pegawai

penyidik tersebut;

7. Hari tanggal pembuatan dan penutupan BAP;

8. Tanda tangan Pemberita Acara.14

Tugas-tugas sebagaimana telah diutarakan di atas, yaitu mengenai tindakan-tindakan

pertama di TKP adalah merupakan tugas dari pegawai atau pejabat yang pertama-tama tiba di

TKP dan selanjutnya adalah tugas dari penyidik atau penyidik pembantu pemeriksaan

perkara, atau khusus di Kepolisian adalah Perwira Kepolisian yang pertama-tama menerima

14R.Soesilo, Op.Cit, hal 24

laporan (Inspektur Dinas) beserta para anggotanya atau pegawai-pegawai bagian penyidikan

yang memeriksa atau mengolah tempat terjadinya tindak pidana.

Dengan keberhasilan yang didapat dalam pemeriksaan menjadi seutuhnya tergantung

kepada tindakan-tindakan pendahuluan yang dilakukan oleh pegawai polisi yang pertama kali

datang di TKP. Tetapi tindakan yang dilakukan ini terkadang mengalami kendala yang justru

timbul dari masyarakat sekitarnya, yaitu sering barang bukti menjadi tidak lengkap karena

dihilangkan oleh masyarakat yang kurang memahami arti arti penting barang bukti sehingga

penyidikan yang dilakukan di TKP menjadi terhambat. Suatu barang bukti sudah dikatakan

lengkap jika barang bukti tersebut sudah memenuhi syarat baik keadaan materiil maupun

prosedurnya. Sebagaimana dikatakan oleh Soesetio Pramoesinto bahwa ”tidak ada barang

bukti di TKP yang boleh dipindahkan, kecuali jika mutlak perlu untuk suatu alasan, karena

TKP harus sejauh mungkin tetap dalam keadaan semula pada waktu penyidik tida di

tempat”.15

Untuk mengatasi kendala tersebut dapat dicegah dengan jalan memberikan

penerangan kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan hukum dan juga kepada

aparat-aparat hukum itu sediri serta instansi-instansi yang terkait. Adapun kegiatan yang

dilakukan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan tindakan pertama di TKP itu merupakan

langka awal sebagai usaha dalam rangka pengungkapan suatu kasus perkara pidana yang

terjadi seperti :

a. Pengolahan tempat kejadian perkara

Yang dimaksud dengan pengolahan tempat kejadian perkara adalah tindakan atau

kegiatan-kegiatan setelah adanya tindakan pertama di tempat kejadian perkara,

dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa,

mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka

menurut teori bukti segitiga, yakni adanya korban, barang bukti dan tersangka guna

memberi arah pada penyidikan selanjutnya. Kemampuan mengolah TKP, merupakan

kemampuan khas para petugas Reskrim yang baru dapat membuahkan hasil yang

diharapkan bila dilaksanakan oleh petugas yang memiliki pengetahuan yang cukup

tentang cara-cara mengolah suatu TKP serta memiliki kecermatan dan keuletan.

b. Kemampuan dan ketrampilan petugas penyelidik serta diperlukan kerjasama antara

penyidik, petugas-petugas laboratorium, dan para ahli forensik. Pada hakekatnya

15Soesilo Pramoesinto, Kriminalistik, Komando Pengembangan Pendidikan dan latihan Polri,

Jakarta, 1983, hal 47

kemampuan dapat diperoleh dari pendidikan-pendidikan formal, sedangkan

ketrampilan sering didapatkan dari pengalaman mengikuti penyidik lain yang sudah

senior dan berpengalaman selama bertahun-tahun.

c. Dukungan peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi dewasa ini. Dalam

pengolahan TKP diperlukan beberapa peralatan yang diantaranya Daktiloskopi (alat

untuk meneliti sidik jari), alat fotografi, alat pengukur, kendaraan dan lain-lain.

d. Bantuan ahli yang memenuhi persyaratan.

Dalam beberapa kasus tertentu diperlukan bantuan seorang ahli karena jika tidak

dapat mengacaukan bahkan merusak beberapa barang bukti penting di TKP. Terutama

dalam kasus-kasus pembunuhan atau bunuh diri atau mati keracunan, sangat

dibutuhkan bantuan seorang ahli forensik untuk menentukan sebab-sebab kematian.

e. Tambahan keterangan saksi atau korban tentang kasus yang teradi.

Di sini diperlukan tambahan keterangan dari saksi atau korban itu sendiri guna

melengkapi bukti-bukti untuk memperlancar penyidikan.

f. Persiapan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi. Dalam proses penyidikan

pemeriksaan terhadap tersangka adalah masalah yang terpenting karena sebelum

meningkat pada proses selanjutnya harus diadakan persiapan-persiapan yang matang

dan lengkap.

G. Tempat kejadian perkara dengan rekonstruksi kejadian perkara

Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan TKP kemudian penulis akan

mengutarakan hubungan TKP dengan rekonstruksi suatu perkara pidana. Sebagaimana kita

ketahui bahwa TKP atau istilah hukumnya disebut locus delicti diartikan sebagai tempat

dimana kejahatan atau pelanggaran itu terjadi, yang apabila dihubungkan dengan pelaksanaan

rekonstruksi akan berpengaruh pula pada proses penyelesaian penyidikan tindak pidana.

Sebelum kita menguraikan lebih lanjut, maka sebaiknya penulis mengemukakan

terlebih dahulu pengertian rekonstruksi. Adapun pengertian rekonstruksi menurut Andi

Hamzah : Rekonstuksi berasal dari bahasa inggris yaitu reconstruction yang artinya

penyusunan kembali, jadi rekonstuksi adalah usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya

delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini di lakukan baik oleh

penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.16

16Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, jakarta, 1984, hal 502

Jadi untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa dalam rangkaian penyidikan,

dilakukan rekonstruksi oleh penyidik guna memberikan gambaran yang jelas tentang

terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka

melakukan perbuatannya. Perbuatan yang dilakukan tersangka di tempat kejadian perkara

merupakan kunci pokok untuk mengetahui suatu kejahatan yang telah dilakukan dan paling

tidak ada petunjuk di tempat kejadian perkara dengan tidak mengabaikan tujuan diadakannya

rekonstruksi yakni untuk mendapatkan kebenaran materiil yang diperlukan dalam rangka

penyidikan serta di persidangan.

Adapun pelaksanaan rekonstruksi itu idealnya memang harus dilakukan di TKP yang

sebenarnya, karena dengan dilakukannya di tempat sebenarnya akan lebih memudahkan

pemeriksaan. Namun tidak jarang rekonstruksi tidak dilakukan diTKP sebenarnya, sehingga

pelaksanaan rekonstruksinya dilakukan di tempat yang nantinya ditentukan oleh penyidik.

Biasanya hal ini terjadi pada kasus-kasus besar yang bisa meresahkan masyarakat,

dikarenakan adanya hambatan dari masyarakat yang belum reda emosinya akibat kasus yang

terjadi dilingkungannya.

Dalam pelaksanaan rekonstruksi itu adalah upaya yang dilakukan pihak kepolisian

untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang terjadinya suatu peristiwa pidana

dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka dalam melakukan tindakannya.

Rekonstruksi merupakan salah satu bentuk kegiatan pemeriksaan dalam rangka

pengungkapan perkara pidana yang dilakukan tersangka. Dengan diperagakannya kembali

maka disini akan diketahui benar tidaknya keterangan yang telah diberikan tersangka kepada

penyidik, sehingga dapat pula diketahui apakah tersangka benar-benar pelakunya atau bukan.

H. Kegunaan tempat kejadian perkara dalam proses penyidikan untuk mengungkap

suatu tindak pidana

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai seberapa jauh kegunaan tempat kejadian

perkara dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana, terlebih dahulu

akan penulis berikan batasan mengenai arti kegunaan yang berkaitan dengan judul di atas.

AdapunpPengertian kegunaan berasal dari kata guna, yang mempunyai arti sebagai berikut:

”1. faedah, manfaat; 2. kepentingan; dalam hal penggunaan proses , perbuatan, cara

mempergunakan sesuatu, pemakaian”.21

21Departemen pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar bahasa Indonesia, PN Balai

Pustaka,1989, hal 286

Dari pengertian tersebut di atas jelaslah bahwa kata kegunaan mempunyai pengertian

sebagai manfaat dalam hal penggunaan suatu proses. Dalam kaitannya dengan penelitian ini,

penulis mengartikan kata kegunaan tersebut sebagai fungsi, yaitu dalam fungsinya tempat

kejadian perkara sebagai salah satu alat yang paling penting dalam proses penyidikan,

khususnya dalam penyidikan tindak pidana. Pada dasarnya di dalam kegiatan penyidikan

suatu tindak pidana terdapat beberapa teknik atau kegiatan antara lain penyelidikan,

pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Bekas-bekas dan barang-barang bukti lainnya dicari dengan teliti, yang diketemukan

dipotret dan dicatat, dimana dan bagaimana diketemukan, dibeslah, dikumpulkan, di bungkus

yang rapi dan diberi catatan-catatan seperlunya agar jangan keliru dan agar mudah untuk

diketahui, jika perlu disegel agar tidak tertukar. Pencarian, pengumpulan, penyimpanan,

pengiriman, bekas-bekas dan bukti-bukti tersebut harus betul-betul dikerjakan menurut tehnik

ilmiah yang telah ditentukan, jangan bertindak gegabah untuk menghindarkan segala macam

kesalahan-kasalahan, oleh karena itu nilai kebenaran dari bukti-bukti fisik untuk dapat

dipercaya tergantung dari prosedur :

1. cara penemuannya,

2. cara pengambilannya,

3. cara pengumpulannya,

4. cara pembungkusannya,

5. cara pengirimannya ke laboratorium,

6. cara pemeriksaannya di labolatorium dan

7. cara penyimpanannya sebelum perkara di sidangkan.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diutarakan di atas, perlu penulis kemukakan

bahwa fakta-fakta kebenaran seperti keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang telah dapat

dikumpulkan oleh penyidik atau penyidik pembantu tersebut dalam usahanya untuk

mendapatkan barang-barang bukti secukupnya. Oleh sebab itu , setelah fakta-fakta kebenaran

seperti bukti-bukti telah terkumpul, maka mulailah ia menyusun berbagai kemungkinan untuk

menggambarkan tindak pidana yang terjadi dan usaha untuk menemukan pelakunya. Untuk

itu penyidik dan atau penyidik bantuan harus mempunyai daya fantasi tertentu, dalam arti

mempunyai pikiran yang kreatif dan logis, karena ia harus dapat memahami akibat-akibat

dari sesuatu perbuatan, keadaan dan kejadian serta dapat mengerti pula sebab-sebab dari

perbuatan, keadaan dan kejadian itu .

Selanjutnya secara singkat, bahwa segala hasil pengolahan di TKP yaitu semua yang

dilihat, didengar dan diketemukan serta segala tindakan-tindakan yang telah diambil oleh

penyidik dan atau penyidik pembantu di tempat kejadian perkara tersebut, segera dituangkan

dalam sebuah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang antara lain dalam garis besarnya berisi

hal-hal sebagai berikut :

1. Umum

2. Tanggal pembuatan berita acara.

3. Petugas yang menangani TKP.

4. Sumber laporan.

5. Tugas yang dilakukan.

2. Hasil-hasil yang diketemukan di TKP harus memuat hal-hal sebagai berikut:

A. Situasi umum TKP (TKP dalam arti luas).

a. Apakah TKP yang berupa rumah tinggal, tempat-tempat yang umum, gudang

atau tempat yang terbuka dan sebagainya.

b. Batas-batas TKP artinya apakah TKP merupakan sebuah rumah yang dipagari,

dengan apa saja rumah itu berbatasan.

c. Keadaan cuaca TKP artinya misalnya sewaktu TKP didatangi cuaca cerah,

tapi tanah lembab diduga akibat hujan pada malam harinya dan sebagainya.

B. Situasi khusus TKP (TKP dalam arti sempit)

a. Keadaan TKP, penguraian situasi TKP dalam pandangan yang lebih dekat.

b. Letak atau posisi korban uraikan secermat mungkin.

3. Tindakan-tindakan yang telah diambil harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan pertama di TKP berupa apa dan siapa yang melakukan. Bila tindakan

pertama tersebut di atas disempurnakan catat kegiatan tersebut serta siapa yang

melakukan.

2. Sebagai kelengkapan Berita Acara, terdapat lampiran antara lain :

a. Sketsa tempat kejadian perkara yang dibuat diatas kertas milimeter.

b. Album foto hasil pemotretan TKP (cukup berupa potret-potret TKP yang

ditempelkan di atas kertas folio dengan data pemotretan lengkap).

c. Dalam hal di TKP ditemukannya korban mati, dianjurkan membuat sketsa

keadaan korban.

Menenai berita acara, maka yang membuat BAP tersebut adalah penyidik yang

bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 8 KUHAP ayat (1) yang berbunyi

”Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana yang dimaksud

dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini”.

Sedangkan bunyi pasal 75 KUHAP adalah

(1). Berita Acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

a. Pemeriksaan tersangka;

b. Penangkapan;

c. Penahanan;

d. Penggeledahan;

e. Pemasukan rumah;

f. Penyitaan benda;

g. Pemeriksaan surat;

h. Pemeriksaan saksi;

i. Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara;

j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;

k. Pelaksanaan tindakan lainsesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

(2). Berita Acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan

trsebut pada ayat (1) dan dinuat atas kekuatan sumpah jabatan.

(3). Berita acara tersebut selain ditanda tangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2)

ditanda tangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada

ayat (1).

Hal-hal yang diuraikan di atas, adalah apabila pemeriksaan di TKP dapat mencapai

hasil yang memuaskan, dalam arti bisa mendapatkan barang-barang bukti secukupnya, maka

mudah untuk mengungkap suatu tindakan pidana yang terjadi. Sebab dengan pengolahan

TKPyang baik atau teliti akan mudah mengungkapkan suatu kasus secara keseluruhan. Kalau

TKP-nya rusak atau sulit untuk dipastikan maka jalannya penyidikan juga akan mengalami

hambatan karena TKP merupakan langkah awal dariproses penyidikan.

Atas dasar uraian di atas, jelaslah bahwa TKP itu sangat berguna seperti yang

dikatakan oleh Aiptu Adi Sunarto bahwa ”Kegunaan TKP itu sangat penting mengingatdi

TKP nantinya akan diketemukan keterangan-keterangan atau bukti-bukti penting yang perlu

diolah dalam mengungkap kasus yang terjadi, adapun kegunaan itu sebatas kegiatan

penyelidikan dalam proses penyidikan”. Selanjutnya kegunaan TKP seperti yang dikatakan

adalah: ”Bahwa TKP berguna di dalam poses penyidikan tindak pidana, karena TKP dapat

digunakan:

1. Sebagai alat bukti;

2. Sumber keterangan untuk mencari saksi;

3. Sebagai sumber untuk mencari barang bukti;

4. Sebagai suber untuk mencari pelaku”.

Dengan itu maka TKP mutlak diperlukan, karena dengan barang-barang dan bukti-

bukti yang dikumpulkan di TKP itu, penyidik melakukan langkah awal guna mengungkap

suatu kasus. Dari sini dapat dikatakan bahwa tempat kejadian perkarampunyai kegunaan

sebagai tempat yang dapat memberikan petunjuk mengenai suatu tindak pidana yang terjadi.

Dengan kata lain dapat pula disebutkan bahwa kegunaan TKP adalah sebagai salah satu

sumber keterangan dan bukti-bukti penting yang harus diolah dalam usaha mengungkap

tindak pidana yang terjadi. Tempat kejadian perkara merupakan kunci pemecahan, di dalam

usaha pengungkapan suatu tindak pidana dan sebagai langkah awal suatu kegiatan

pengungkapan kejahatan, sehingga nilai TKP dalam upaya mengungkap suatu tindak pidana

tidaklah diragukan lagi. TKP selain menyajikan bukti-bukti obyektif (obyek mati) sebagai

akibat dari perubahan-perubahan pada alam sekitar akibat adanya suatu tindak pidana,

menyajikan juga bukti-bukti subyektif yang berupa keterangan-keterangan saksi, maupun

informasi-informasi lainnya yang diperlukan bagi kegiatan penyidikan untuk mengungkap

suatu tindak pidana.

I. Kewenangan kepolisian dalam penyidikan pada tempat kejadian perkara berlainan

dengan wilayah tempat diketemukannya korban atau hasil kejahatan

Banyak kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Ini

merupakan tugas yang berat bagi aparat kepolisian di dalam usahanya untuk menuntaskan

semua tindak pidana. Di sisi lain masyarakat selalu menuntut aparat kepolisian untuk segera

dapat menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Oleh sebab itu pihak kepolisian telah mencoba

mencari jalan keluarnya agar setiap perkara pidana yang terjadi dapat langsung segera

ditangani.

Berlainannya tempat kejadian perkara dengan tempat diketemukannya korban atau

hasil kejahatan ini seringkali terjadi dikarenakan pelaku ingin mengaburkan bukti-bukti

sehingga ia sulit untuk ditangkap. Dapat kita ambil contoh misalnya pada kasus pembunuhan,

diketemukannya mayat di Tulungagung, setelah diselidiki oleh pihak kepolisian Tulungagung

ternyata pembunuhannya dilakukan di Sidoarjo dan diperkirakan pelakunya berada di

Sidoarjo. Di sini pihak Kepolisian Tulungagung harus bekerjasama dengan pihak kepolisian

Sidoarjo dalam usahanya untuk mengungkapkan perkara pidana tersebut, hal ini disebabkan

karena wilayah tempat kedudukannya korban pembunuhan berlainan tempat dengan peristiwa

terjadinya. Peltu Kosnan mengatakan bahwa ”dalam kasus seperti ini pada prakteknya

terdapat perbedaan pelaksanaan antara penyidikan dan penyelidikan yakni dalam hal

penyelidikan pihak kepolisian yang berkepentingan bisa masuk ke wilayah mana saja di

seluruh Indonesia, hanya saja harus lapor dahulu atau datang lapor kepada pihak kepolisian

yang dimasuki wilayahnya dan penyelidik harus dilengkapi dengan surat jalan dan surat

tugas, sedangkan dalam hal penyidikan apabila dalam pengembangan penyidikan

diketemukan TKP-nya berada di lain tempat atau diluar wilayahnya, maka berkas-berkas

hasil pemeriksaan dan hasil-hasil penyidikan lainnya dikirimkan ke wilayah hukum yang

bersangkutan disertai surat pengantar”.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi perbedaan wilayah

antara tempat kejadian perkara dengan wilayah tempat diketemukannya korban atau hasil

kejahatan tidaklah menghalangi pihak kepolisian untuk mengungkap perkara pidana tersebut,

karena walaupun terjadi perbedaan wilayah pihak kepolisian masih tetap bisa saling

bekerjasama antara satu dengan yang lainnya.

J. Usaha-usaha bila tempat kejadian perkara belum diketahui secara pasti

Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah bahwa usaha untuk menuju suatu

keberhasilan tidak selalu melalui jalan yang mulus seperti yang kita harapkan. Kadang-

kadang usaha untuk menuju suatu keberhasilan itu kita capai dengan pengorbanan. Namun

itulah kenyataan yang sering kita jumpai dalam kehidupan di dunia ini. Begitu juga usaha-

usaha yang dilakukan pihak kepolisian dalam upaya untuk mengungkap suatu perkara pidana

seringkali mengalami hambatan-hambatan dalam praktek pelaksanaannya.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa TKP itu merupakan kunci awal atau tempat

utama dalam langkah untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti guna membuat terang

perkara pidana, yang mana dengan bukti-bukti terebut dapat diungkap pelakunya serta dapat

dilakukannya pemeriksaan terhadap suatu kasus pidana. Atas dasar itu, dapat dijelaskan

bahwa langkah pertama dalam penyidikan perkara pidana adalah mengumpulkan dan

mencatat sebanyak mungkin keterangan-keterangan, hal-hal yang bersangkutan, data-data

atau fakta-fakta yang benar mengenai tindak pidana yang terjadi. Berdasarkan atas hal-hal

yang disebutkan di atas itulah kemudian dicoba membuat gambaran kembali apa yang telah

terjadi. Fakta-fakta yang masih kurang harus terus dicari untuk melengkapinya, sehingga

akan lengkap di dalam mendapatkan gambaran peristiwa yang terjadi. Nantinya diharapkan

suatu perkara pidana akan dapat terungkap dan pelakunya akan dapat ditangkap.

Akan tetapi pada kenyataannya tidaklah semudah atau sama seperti yang

dibayangkan. Sebab dalam kehidupan masyarakat tidak sedikit tindak pidana yang terjadi,

yang mana dalam proses penyidikannya mengalami berbagai kesulitan sehingga menemui

jalan buntu, dan akhirnya perkara pidana tersebut tidak dapat terungkap atau diselesaikan.

Terhadap pendapat di atas dapat disadari, sebab dengan diketahuinya tersangka berarti

identitasnya si pelaku telah jelas, sehingga untuk menangkapnya tidaklah sulit walaupun juga

tidak mudah. Demikian juga dapat disadari, bahwa untuk menemukan tersangkanya, pada

umumnya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu semua. Dalam hal ini berhasil

terjawabnya yaitu siapa pelakunya (yang sebelumnya tidak diketahui), menurut penulis

adalah tergantung dari dapat dicari atau dikumpulkannya barang-barang bukti dan dari situ

dapat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, misalnya ada sidik jari yang masih

tertinggal, sehingga pelakunya dapat ditangkap. Adapun barang-barang bukti yang dimaksud,

pada umumnya terdapat di TKP. Dikatakan pada umumnya karena pada kenyataannya bisa

terjadi di TKP ternyata tidak didapat bukti-bukti yang cukup atau TKP nya berlainan tempat

dengan diketemukannya korban (tidak pasti) sehingga mempersulit jalannya penyidikan dan

pelakunya tidak dapat diketemukan, maka dari itu usaha penyidik bagaimanapun juga TKP

harus dicari sedapat mungkin, karena TKP itu tidak hanya di satu tempat saja, bahkan tempat-

tempat lain yang sekiranya berhubungan harus juga dilacak sehubungan dengan adanya

tindak pidana yang terjadi. Dengan kata lain dapat ditelusuri secara cermat sehingga dapat

diketemukan karena dengan diketemukannya TKP ini langkah-langkah pengusutan

selanjutnya dapat dilanjutkan. Hal ini didasarkan bahwa yang dicari dalam peristiwa kriminal

adalah tempatnya yakni TKP, yang mana belum diketahui oleh penyidik dan harus

diketemukan disamping itu TKP berguna untuk memperlancar jalannya penyidikan, tetapi

pada prakteknya TKP bukan faktor yang dominan untuk mengungkap suatu kasus, apabila

TKP itu tidak pasti atau tidak menghasilkan barang bukti yang diperlukan, maka penyidikan

dilakukan dengan cara interogasi kepada pelapor kejadian dan mendengarkan keterangan dari

saksi penderita, saksi ahli dan saksi-saksi yang pertama kali mengetahui perkara dan dari

barang bukti yang dihasilkan, dengan demikian penyidikan dapat terus dilanjutkan”.

K. Kesimpulan

Tindakan yang dilakukan penyidik di tempat kejadian perkara adalah usaha awal yang

paling penting untuk menyidik lebih lanjut tindak pidana itu, yang antara tindakan yang satu

dan dengan lainnya tidak terpisahkan. Tujuan tindakan di tempat kejadian perkara adalah

agar tindakan-tindakan penanganan TKP itu dapat dilaksanakan dengan tertib, lancar, aman

dan untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup. Sehingga kemampuan dan penguasaan

teknik dan taktik penanganan TKP sangat diperlukan bagi setiap petugas Polri guna

memungkinkan berhasilnya penyidikan selanjutnya. Berhasil tidaknya usaha tidakan pertama

di tempat kejadian perkara itu adalah terantung dari pengolahan TKP yang dilakukan dengan

teliti dan lengkap sebagai salah satu aspek dalam penyidikan yang penting dari seluruh proses

penyidikan. Tempat kejadian perkara sangat berguna dalam proses penyidikan untuk

mengungkap suatu tindak pidana, terutama adalah sebagai tempat dimana dapat

diketemukannya bukti-buti yang penting dalam mencari keterangan dan mengumpulkan

barang bukti yang perlu diolah untuk membuat terang tindak pidana itu.

B. Saran-saran

Mengingat bahwa TKP adalah merupakan tempat yang penting untuk mendapatkan

bukti-bukti dan keterangan-keterangan, maka penyidik dan atau penyidik penyidik pembantu

yang datang pertam kali di TKP, hendaknya harus betul-betul menjaga keaslian kondisi TKP

supaya bukti-bukti yang ada padanya tidak hilang, rusak, berubah atau bertambah untuk

memperlancar pemeriksaan selanjutnya. Perlu ditingkatkan fasilitas-fasilitas yang telah ada

guna menunjang kelancaran tugas-tugas aparat Polri baik itu di kota maupun di daerah-daerah

terpencil. Guna berhasilnya proses penyidikan suatu kasus tindak pidana, maka di dalam

mengolah TKP sebaiknya pejabat yang berwenang harus memiliki ketelitian agar tidak terjadi

kesalahan yang berakibat fatal dalam proses penyidikan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

......................., Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indoesia, Yogyakarta, 2006

Departemen Pendidikan dan Keudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN Balai Pusaka,Jakarta 1989

Gerson W. Bawengan, Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek, Pradna Paramita, Jakarta,1999

......................, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi, Pradnya Paramita, Jakarta1989

H. Hadiman: R. Mulyatno, U Hutapea, Soeparmin, Maislan Sharif, Almanak KepolisianRepublik Indonesia, P.T Dutarindo Adv, Jakarta, 1985

Hari Sasangka: Lily Rosita, Auust M., Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan.Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1990

John Z. Loude, Beberapa Aspek Hukum Materiil dan Hukum Acara dalam Praktek, BinaAksara, Jakarta, 1988

Karjadi M, Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara, Politea, Bogor,2001

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 tahun 1981, Aneka Ilmu, Semarang, 1984

Martiman Prodjohamidjojo, Penyelidikan dan Penyidikan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Marzuki, Metodologi Riset, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, UII, Yogyakarta, 1982

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1998

Ronny Hanintijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Soedjono Dirdjosisworo, Kriinalistik dan Ilmu Forensik, Bandung, 1976

Soerjono Soekanto, Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah, Ghalia Indonesia, Jakarta,1983

Soesetio Pramoesinto, Kriminalistik, Komando Pengembangan Pendidikan dan Latian Polri,Jakarta, 1983

Soesilo R., Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan), Politea, Bogor, 2006

................, KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor,1981

Soesilo Yuwono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Sistem dan Prosedur,Alumni, Bandung, 1989