Upload
phunglien
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TENAGA PENDAMPING DALAM
PENANGANAN PERMASALAHAN
HUKUM PENGADAAN
Oleh: Ucok. Lubis
Materi Pelatihan: 1. Dasar-Dasar Pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa; 2. Kasus-Kasus Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa; 3. Penyusunan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan Permasalahan Pelaksanaan Kontrak Beserta Penyelesaiannya;
4. Pemahaman Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Permasalahan;
5. Prosedur dan Ketentuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara; 6. Pemahaman Administrasi Keuangan Negara dan Permasalahannya; 7. Pemahaman Hukum Pidana Khusus dan Studi Kasus Tindak Pidana
Korupsi; 8. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; 9. Pemahaman Hukum Perdata dan Studi Kasus; 10.Tata Cara Perhitungan Price Adjustment.
Tidak Dibahas dlm presentasi ini
1. Dasar-Dasar Pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa Antara lain: 1. Prinsip Pengadaan (a.l efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing,
adil, akuntabel) 2. Tugas PPK (a.l menetapkan rencana spektek, HPS, Rancangan
Kontrak, menetapkan SPPBJ) 3. ULP (a.l melaksanakan pemilihan, menjawab sanggah, menetapkan
pemenang) 4. Metode pemilihan, penyampaian dokumen,metode evaluasi 5. Penetapan Jenis Kontrak 6. Tanda Bukti Perjanjian 7. Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan (Frame Work Contract
oleh LKPP+ E Catalogue di Inaproc) 8. LPSE
Garis Besar dari Materi Pelatihan Ini Pada Pokoknya adalah:
Pasal 22
pelaku usaha dilarang bersekongkol
dengan pihak lain untuk mengatur dan
atau menentukan pemenang tender
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat
2. Kasus-Kasus Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa
KPPU bertugas dan berwenang berdasarkan UU 5/99 untuk mengawasi proses tender untuk menguji terjadi persekongkolan atau tidak
• Perpres 54/10, bila ditemukan bukti/indikasi terjadinya persaingan tidak sehat
maka Pelelangan/Pemilihan Gagal? Kewenangan menguji ada di KPPU.
Putusan tender No. 27/KPPU-L/2009 tentang tender penggandaan dan
Pengiriman Modul SMP terbuka di Direktorat Pembinaan SMP Departemen
Pendidikan Nasional TA 2009
Tender terbagi dalam 4 paket
Pengumuman 2 kali di media Indonesia (24-12-2009) dan papan pengumuman
di Direktorat Pembinaan SMP Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan SMP (27-
(01-2010
Namun: pengumuman di MI tidak menyebutkan secara jelas mengenai uraian
singkat tentang pekerjaan, perkiraan nilai pekerjaan syarat-syarat peserta lelang
umum,tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil dokumen
Informasi ini baru disampaikan di papan pengumuman dan tidak diumumkan lagi
di koran nasional/MI
3. Penyusunan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Permasalahan Pelaksanaan Kontrak Beserta Penyelesaiannya.
Bahan Sesuai Bahan yang digunakan ketika Sosialisasi dengan Biro Hukum.
Beberapa Pertanyaan yang diajukan Peserta:
a. Bagaimana apabila suatu kontrak selesai pada tanggal 30 Desember
sedangkan ketika mau diputus, kontraktor tidak mau karena mereka
merasa denda keterlambatan belum diberikan sehingga masih ada waktu
untuk kontraktor sebesar denda keterlambatan yang belum diberikan?
(pertanyaan dari Kem. Perhubungan).
b. Bagaimana Harga satuan untuk EPC, green building, dan Design & Build?
c. Kapan Mengajukan Permohonan kepada Ahli Hukum Kontrak? Sebelum
pembuatan/rancangan dok. Lelang atau Sebelum tandatangan kontrak,
mengingat dok. Pemilihan sudah tidak bisa berubah (krn post bidding)
4. Pemahaman Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Permasalahan
Dalam 5 tahun terakhir, pinjaman proyek luar negeri rata-rata hanya 2,5% dari belanja negara.
Mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional
Pembangunan infrastruktur (Dam, Jembatan, Jalan, dll) Ketersediaan energi (pembangkit listrik, geothermal, transmisi, gas,
dll). Fasilitas perguruan tinggi dengan kualitas internasional (UI, ITB, UGM,
dll) rumah sakit (RSHS, RSCM, dll), dan berbagai fasilitas umum lainnya
Jumlah % Target Realisasi %
A. Kementerian/Lembaga 146 15,411.4 7,756.4 50.3 7,655.0 3,603.7 2,410.6 66.9
1 Kementerian Pekerjaan Umum 44 5,876.2 2,974.9 50.6 2,901.3 1,217.9 807.6 66.3
2 Kementerian Pertanian 4 185.3 114.3 61.7 71.0 36.4 31.8 87.5
3 Kementerian Pendidikan Nasional 13 1,059.0 491.0 46.4 568.0 296.2 179.7 60.7
4 Kementerian Dalam Negeri 7 1,519.7 1,101.8 72.5 417.9 847.0 606.0 71.5
5 Kementerian Perhubungan 16 2,431.0 644.4 26.5 1,786.6 202.0 110.4 54.7
6 Kementerian Kesehatan 11 405.4 186.9 46.1 218.5 82.9 39.9 48.1
7 Kemeterian Agama 6 185.1 94.0 50.8 91.0 65.5 39.8 60.7
8 Kementerian Keuangan 3 203.5 64.1 31.5 139.5 35.0 19.5 55.6
9 Kementerian Kelautan dan Perikanan 6 229.4 143.7 62.6 85.7 66.5 40.2 60.5
10 Bappenas 3 172.7 74.1 42.9 98.6 33.2 17.3 52.2
11 Kementerian Pertahanan 23 2,469.5 1,477.6 59.8 991.9 431.2 428.6 99.4
12 Kementerian Kominfo 3 75.9 41.6 54.8 34.3 18.5 10.8 58.7
13 Kepolisian RI 4 397.6 225.0 56.6 172.6 209.8 41.8 19.9
14 Kantor Meneg PDT 1 104.8 97.2 92.7 7.6 24.2 22.5 93.0
15 Bakosurtanal 1 78.2 11.4 14.6 66.7 24.4 9.3 38.0
16 Badan Kepegawaian Negara 1 18.2 14.3 78.5 3.9 13.0 5.4 42.0
B. SLA 30 5,223.3 2,820.5 54.0 2,402.8 1,235.4 847.0 68.6
17 PT. PLN 27 4,309.1 2,118.2 49.2 2,190.9 1,097.6 729.3 66.4
18 PT. PGN 2 682.1 632.6 92.7 49.5 68.2 48.2 70.6
19 PT. Merpati Nusantara Airlines 1 232.0 69.6 30.0 162.4 69.6 69.6 100.0
Total 176 20,634.6 10,576.8 51.3 10,057.8 4,839.1 3,257.6 67.3
Instansi PenanggungjawabNoPenarikan KumulatifJumlah
Proyek/
Program
Jumlah
Pinjaman
Pinjaman
Belum
Ditarik
Penarikan TA 2010
Kinerja Kementerian/Lembaga
Keterlambatan pelaksanaan
(fisik maupun penarikan)
Masalah Sistemik
Pengadaan barang/jasa
Revisi Bidding Evaluation Report karena perbedaan
interpretasi dokumen lelang
Panitia Pengadaan belum berpengalaman
Kurangnya SDM
Lamanya proses penetapan pemenang oleh Kementerian
Masalah pembebasan lahan
Penerbitan Revisi Dokumen Anggaran
(DIPA) serta kekurangan alokasi dana DIPA
Teknis pelaksanaan
Masalah Spesifik
Penerbitan No Objection Letter dari lender relatif
lama
Backlog (Keterlambatan dalam Replenishment)
9
Permasalahan Pinjaman Luar Negeri …keterlambatan proyek pinjaman LN sebagaian besar disebabkan oleh permasalahan proyek secara umum yang juga terjadi pada proyek rupiah
5. Prosedur dan Ketentuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
1. 77 % Kasus Korupsi Yg Ditangani KPK Terkait dgn Pengadaan Barang/Jasa*
2. 90 % Kasus Korupsi Pengadaan Barang/Jasa terjadi karena adanya Kolusi – Persekongkolan Horisontal & Vertikal.*
Proses Lelang Formalitas
Jalan Pintas “Penunjukkan Langsung”
3. Hampir Semua Kasus Korupsi Pengadaan Barang/Jasa - HPS nya Tidak didukung dengan data yg dapat dipertanggungjawabkan
4. Proyek Dana ABT , Sangat Rawan Terjadi Korupsi.
F A K T A
BPKP Selalu Meminta KPK agar Penyimpangan / Unsur Melawan
Hukum Yang Ditemukan oleh BPKP/KPK Dalam Proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Agar Dikuatkan dengan Keterangan
Ahli dari LKPP
1. Audit Investigasi
2. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
3. Saksi Ahli
PERAN BPKP DALAM PROSES LITIGASI
TIPIKOR
PROSEDUR DALAM MENGHITUNG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
1. Permintaan Penyidik (Kejaksaan/POLRI/KPK)
2. Gelar Kasus Bersama BPKP & Instansi Penyidik
1) Identifikasi Kasus Masuk Lingkup Keu Neg
2) Identifikasi Unsur Penyimpangan (Melawan Hukum) *
( 5 W + 1 H )
3) Kerugian Keuangan Negara “SEMENTARA” Versi Penyidik
4) Metode Menghitung Kerugian Negara Menurut BPKP *
3. BPKP Menerbitkan Surat Tugas
4. Collecting Data Analisa & Verifikasi Bukti Simpulan
5. Hitung Kerugian Keuangan Negara
6. Terbit Laporan Audit Kerugian Keuangan Negara
7. Mempertahankan KN Di Pengadilan
Production House , Kontrak = Rp 3,5 M
Biaya Produksi Iklan
Rp 500 Juta Biaya Penayangan TV
60 Kali @ Rp 50 Jt = Rp 3 M (60 – 20) x Rp 50 Jt
= Rp 2 M
Penyidik
Kerugian Negara- Penyidik
Kerugian Negara - BPKP
Nilai Kontrak = Rp 3.500 Jt Real Bi Tanyang =20xRp10 Jt = Rp 200 Jt
Biaya Produksi Iklan = Rp 300 Jt
=Rp 500 Jt
Kerugian Negara = Rp 3.000 Jt
KASUS IKLAN LAYANAN MASYARAKAT
Hasil Konfirmasi pada
Media TV = 20 Tayang
Instansi Pemerintah
Penyimpangan Proses Lelang
- Lelang Formalitas
- Biaya Produksi di Sub kan
Pada Production house lain
Senilai Rp 300 Juta.
Biaya Tayang Real =
20 x Rp 10 Jt = Rp 200 Jt
1 2
4
3
PHENOMENAL CASE
SATU KASUS SECARA SERAGAM Terjadi di 22
Provinsi / Kabupaten / Kota Se Indonesia
Kasus Pengadaan Mobil PEMADAM KEBAKARAN
6. Pemahaman Administrasi Keuangan Negara dan Permasalahannya
Pemisahan Kewenangan
Kepala Satuan Kerja selaku KPA
Administratief beheer
PEMBUATAN
KOMITMEN
PENGUJIAN &
PEMBEBANAN
PERINTAH
PEMBAYARAN
18
PENGUJIAN &
PEMBEBANAN PERINTAH
PEMBAYARAN
KEPALA SATUAN KERJA
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
PEMISAHAN KEWENANGAN
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA
PEMBUATAN KOMITMEN
PPK PPSPM
PENGUJIAN
Kepala Satuan kerja
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN
PENGELUARAN NEGARA
( Tahapan Administratif )
PEMBUATAN
KOMITMEN
Pengujian : •Wetmatigheid •Rechtmatigheid •Doelmatigheid
SPM
SPP
• WETMATIGHEID - PENGUJIAN ATAS DASAR
UNDANG-UNDANG ( APBN );
• RECHMATIGHEID – PENGUJIAN TERHADAP
LAHIRNYA HAK TAGIH KEPADA NEGARA; • DOELMATIGHEID – PENGUJIAN TERHADAP
KESESUAIAN DENGAN RENCANA KERJA/
ANGGARAN.
7. Pemahaman Hukum Pidana Khusus dan Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 Juta dan paling banyak Rp 1 M.
Pasal 2 UU TIPIKOR
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 Jtdan paling banyak Rp 1 M.
PASAL 3 UU TIPIKOR
Delik tipkor adalah delik formil: Pasal 4 UU TIPIKOR menyatakan: Pengembalian Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Penjelasan: Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghpuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.
Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. [Pasal 1 Ayat 22 UU 1/04]
8. Tata Cara Perhitungan Price Adjustment
DEFINISI
Penyesuaian harga adalah penyesuaian harga satuan
pekerjaan dan nilai kontrak pengadaan barang/jasa
yang disebabkan perubahan (naik/turun) harga-
harga di lapangan sehingga harga satuan yang
ditawarkan tidak sesuai lagi.
Ketentuan PH/PA menurut perpres 54/2010
• Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak
yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan
pekerjaan;
• Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata
pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan Biaya
Operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran;
• Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum
Kontrak;
• Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang
berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga
dari negara asal barang tersebut;
26
1) Penyesuaian harga dilandasi ketentuan yang berlaku.
2) Dasar dan rumusan penyesuaian harga sejak awal sudah tercantum dalam dokumen pengadaan.
3) Apabila, pengajuan penyesuaian harga mendasarkan pada kebijakan pemerintah, maka harus dipastikan kontrak tersebut termasuk dalam lingkup kebijakan dimaksud.
4) Addendum kontrak yang mempengaruhi perhitungan penyesuaian harga, antara lain pekerjaan tambah/kurang, perubahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan.
5) Tidak ada penyesuaian harga terhadap pekerjaan yang bersifat : general item, provisional sum, lump sum item, bersatuan unit, set, buah dan satuan yang sejenis.
27
Penyesuaian Harga
6) Volume pekerjaan yang dijadikan dasar untuk perhitungan
penyesuaian harga adalah Monthly Certificate (MC), atau
laporan bulanan yang dipergunakan sebagai dasar pembayaran
dan telah dievaluasi oleh konsultan pengawas.
7) Jika MC mencantumkan progress pelaksanaan pekerjaan lebih
dari 1 bulan maka digunakan laporan bulanan realisasi
pekerjaan.
8) Penerapan perhitungan dilakukan dengan membandingkan volume
realisasi pelaksanaan pekerjaan pada bulan bersangkutan dengan jadwal
pelaksanaannya.
9) Dalam hal realisasi pelaksanaan pekerjaan mendahului jadwal
pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak/addendum maka indeks harga
yang dipergunakan adalah indeks pada saat realisasi pelaksanaan
pekerjaan.