Upload
agus-triwaskito
View
248
Download
7
Embed Size (px)
DESCRIPTION
PERAN POLANTAS DALAM DIKMASLANTAS PERLUNYA INOVASI DALAM SOSIALISASI
Citation preview
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
PERAN SATUAN POLISI LALU LINTAS DALAM BIDANG
PENDIDIKAN BERLALU LINTAS UNTUK MEWUJUDKAN
KETERTIBAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESADARAN
HUKUM WARGA DALAM BERLALU LINTAS DI KOTA SURAKARTA
SKRIPSI
Oleh :
TENTA ADI YUNATA
K6408078
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user iii
PERAN SATUAN POLISI LALU LINTAS DALAM BIDANG
PENDIDIKAN BERLALU LINTAS UNTUK MEWUJUDKAN
KETERTIBAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESADARAN
HUKUM WARGA DALAM BERLALU LINTAS DI KOTA SURAKARTA
Oleh :
TENTA ADI YUNATA
K6408078
Skripsi
Ditulis dan diajukan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana
Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user iv
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user v
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user vi
ABSTRAK
Tenta Adi Yunata. PERAN SATUAN POLISI LALU LINTAS DALAM
BIDANG PENDIDIKAN BERLALU LINTAS UNTUK MEWUJUDKAN
KETERTIBAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESADARAN
HUKUM WARGA DALAM BERLALU LINTAS DI KOTA SURAKARTA.
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas
Maret Surakarta, Oktober 2012.
Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui peran satuan polisi lalu
lintas dalam bidang pendidikan lalu lintas mewujudkan ketertiban lalu lintas di
Kota Surakarta, (2) untuk mengetahui hambatan yang dialami satuan polisi lalu
lintas dalam memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat untuk
mewujudkan ketertiban lalu lintas bagi warga Surakarta, (3) untuk mengetahui
implikasi peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan lalu lintas
terhadap kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas di Kota Surakarta.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Strategi
penelitiannya menggunakan strategi tunggal terpancang. Sumber data diperoleh
dari informan, dokumen serta tempat dan peristiwa. Teknik sampling yang
digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan
untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan teknik
wawancara, analisis dokumen serta observasi. Untuk memperoleh validitas data
dalam penelitian ini digunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode.
Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan
tahap-tahap sebagai berikut : (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) sajian
data, dan (4) pengambilan kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dengan
langkah-langkah sebagai berikut : (1) tahap persiapan, (2) tahap pengumpulan
data, (3) tahap analisis data, (4) tahap penyusunan laporan penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa : (1)
peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan berlalu lintas yang
diberikan kepada masyarakat dilaksanakan melalui beberapa program, program
tersebut yaitu : a. program polsana, b. program traffic police goes to campus, c.
program penling atau penerangan keliling, dan d. program program pendidikan
lalu lintas masuk ke kurikulum sekolah SD, SMP, dan SMA. (2) hambatan satuan
polisi lalu lintas dalam memberikan pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat
yaitu adanya a. faktor dari masyarakat, b. faktor penegak hukum, dan c. faktor
subtansi hukum. (3) peran Satlantas dalam bidang pendidikan lalu lintas kurang
berimplikasi terhadap kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas, terbukti
dengan meningkatnya jumlah pelanggaran yang terjadi di Kota Surakarta. Hal ini
terjadi dikarenakan masih kurangnya pendidikan lalu lintas yang diberikan kepada
masyarakat sehingga menyebabkan pemahaman yang kurang merata terhadap
hukum yang berlaku. Kurangnya pemberian pendidikan lalu lintas disebabkan
karena satuan polisi lalu lintas Kota Surakarta melakukan pemberian pendidikan
hanya jika ada permintaan dari masyarakat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user vii
ABSTRACT
Tenta Adi Yunata. THE ROLE OF TRAFFIC POLICE UNIT IN TRAFFIC
EDUCATION FIELD TO REALIZE ORDERLINESS AND ITS
IMPLICATION TOWARD THE TRAFFIC ORDINANCE AWARENESS OF
THE CITIZENS IN SURAKARTA. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher
Training and Education. Sebeleas Maret University Surakarta, October 2012.
The objectives of this research are: (1) to find out the role of traffic police
unit in traffic education field to realize the law and order of traffic in Surakrta, (2)
to discover the obstacle experienced by traffic police unit in giving traffic
education to the society to realize the law and order of traffic of Surakarta citizen,
(3) to know the implication of the role of traffic police unit in traffic education
field to the society’s awareness of traffic law and order in Surakarta.
This research applied descriptive qualitative method. The research
strategies used in this research is single-embedded strategy. The source of data is
gained from the informant, document, and place and event. The data collection
technique used for this research is interview document analysis and observation.
In order to get data validation, the data triangulation and triangulation method is
used for this research. Besides, the data analysis technique used for this research
is interactive analysis model with the following steps: (1) data collection, (2) data
reduction, (3) data presentation, (4) conclusion. The research procedures applied
in this research are as follows: (1) preparation stage, (2) data collection stage,
(3) data analysis stage, (4) report arrangement stage.
Based on the result of this research, it can be concluded that: (1) the role
of traffic police unit in traffic education field is given through certain programs;
a. Polsana Program, b. traffic police goes to campus Program, c. Penling
Program (information providing program on the road), and d. traffic education
program in school curriculum (elementary, junior high school, and senior high
school curriculum). (2) The obstacles faced by traffic police unit in giving traffic
education to the society are divided into three factors; a. factor from society, b.
law enforcer factor, and c. law substantial factor. (3) the role of Satlantas in
traffic education field is less implicative to the traffic law and order of the society,
it is proven by the increasing numbers of traffic violation in Surakarta. It
happened because of the lack of traffic education given to the society which
causes the misdistribution of traffic law and order understanding. The lack of
traffic education is caused by traffic police of Surakarta who gives the traffic
education only when it is requested.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user viii
MOTTO
“ Sesungguhnya setelah kesusahan itu ada kemudahan, maka kerjakanlah dengan
sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah SWT hendaknya kamu
menggantungkan pengharapan ”
(Qs. Asy.Syar-h:6-8)
“Pemenang tidak pernah menyerah, penyerah tidak pernah menang”
(Anonim)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user ix
PERSEMBAHAN
Karya ini dipersembahkan untuk :
Ayah dan Ibu tersayang yang telah
memberikan doa dan motivasi
Kakak Tora Adi Lukmana tercinta yang
telah memberi dukungan
Teman-teman mahasiswa PPKn
angkatan 2008
Almamater.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user x
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini yang berjudul “Peran Satuan Polisi Lalu Lintas dalam Bidang
Pendidikan Berlalu Lintas untuk Mewujudkan Ketertiban dan Implikasinya
terhadap Kesadaran Hukum Warga dalam Berlalu Lintas di Kota surakarta”.
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana pendidikan pada Program Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan, namun
berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya berbagai hambatan dan kesulitan
yang timbul dapat teratasi. Untuk itu atas segala bentuk bantuanya, pada
kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan terimakasih kepada :
1. Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah
memberikan izin penelitian guna menyusun skripsi ini.
2. Drs. Saiful Bachri, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan
Sosial FKIP UNS, yang telah menyetujui penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Sri Haryati, M.Pd., Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan FKIP UNS yang telah memberikan izin untuk menyusun
skripsi.
4. Dr. Winarno, S.Pd, M.Si., Pembimbing I yang dengan sabar telah
memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan.
5. Dewi Gunawati, S.H, M.Hum., Pembimbing II yang dengan sabar telah
memberikan bimbingan, pengarahan, bimbingan dan dorongan selama
penulis menyelesaikan skripsi ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xi
6. Rini Tri Astuti, S.H, M.Hum., Pembimbing Akademik yang telah
memberikan bimbingan serta pengarahan.
7. Martinus S.Ik, M.H., Ketua Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Surakarta yang
telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
8. Muh. Rikha Z. S.H., Ketua Bagian Menejemen Operasional Satuan Polisi
Lalu Lintas Polresta Surakarta yang telah memberikan ijin untuk melakukan
penelitian.
9. Syamsi Dukha, S.H, M.H., Ketua Unit Pendidikan Lalu Lintas dan Rekayasa
Lalu Lintas Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Surakarta yang telah
memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
10. Anggota-anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Surakarta dengan senang
hati telah membantu penulis dalam pengumpulan data yang penulis perlukan
dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak/Ibu dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu
menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang membantu penulis demi lancarnya penulisan skripsi ini
yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Penulis berharap semoga budi Bapak, Ibu, Saudara yang telah membantu
selalu diberikan anugrah yang terbaik oleh Allah SWT.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin,
namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan karena
keterbatasan penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik
dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.
Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada
khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
Surakarta, Oktober 2012
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ................................. ii
HALAMAN PENGAJUAN ........................................................................... iii
HALAMAN PERSETUJUAN ....................................................................... iv
HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ v
HALAMAN ABSTRAK ................................................................................ vi
HALAMAN ABSTRACK ............................................................................... vii
HALAMAN MOTTO .................................................................................... viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... ix
KATA PENGANTAR ................................................................................... x
DAFTAR ISI .................................................................................................. xii
DAFTAR TABEL .......................................................................................... xvi
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xvii
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xviii
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah ...................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................. 7
C. Tujuan Penelitian .................................................................................. 8
D. Manfaat Penelitian ................................................................................. 8
BAB II LANDASAN TEORI ........................................................................ 10
A. Tinjauan Pustaka .................................................................................. 10
1. Tinjauan Tentang Peran Satuan Polisi Lalu Lintas……………….. 10
a. Pengertian Peran……………………………………………… 10
b. Pengertian Satuan Polisi Lalu Lintas……………………….… 10
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xiii
c. Peran Satuan Polisi Lalu Lintas……………………………..... 11
2. Tinjauan Tentang Pendidikan Lalu Lintas………………………… 16
a. Pengertian Pendidikan………………………………………... 16
b. Pengertian Lalu Lintas……………………………………….. 17
c. Pengertian Pendidikan Lalu lintas……………………………. 18
d. Tujuan Pendidikan Lalu Lintas……………………………….. 20
e. Ruang Lingkup Materi Pendidikan Lalu
Lintas...……...…….. 21
3. Tinjauan Tentang Ketertiban Lalu Lintas…………………………. 22
a. Pengertian Ketertiban Lalu Lintas……………………………. 22
b. Dampak Ketidak Tertiban Berlalu Lintas ……………………. 22
1) Kecelakaan Lalu Lintas…………………………………... 23
2) Kemacetan Lalu Lintas…………………………………… 27
3) Pelanggaran Lalu Lintas………………………………….. 28
4. Tinjauan tentang kesadaran Hukum Warga Dalam Berlalu Lintas... 30
a. Pengertian Kesadaran Hukum………………………………… 30
b. Indikator Kesadaran Hukum………………………………….. 32
c. Faktor-faktor Rendahnya Kesadaraan Hukum………………... 34
d. Kepatuhan Terhadap Hukum…………………………..……... 36
5. Konstribusi Pendidikan Lalu Lintas Terhadap Pendidikan
Kewarganegaraan
(PKn)………………………………………….. 38
B. Kerangka Berfikir…………………………………………………… . 41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ....................................................... 44
A. Tempat dan Waktu Penelitian.............................................................. 44
B. Bentuk dan Strategi Penelitian ............................................................ 46
C. Sumber Data ........................................................................................ 47
D. Teknik Sampling ................................................................................. 49
E. Teknik Pengumpulan Data .................................................................. 51
F. Validitas Data ...................................................................................... 54
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xiv
G. Analisis Data ....................................................................................... 55
H. Prosedur Penelitian .............................................................................. 57
BAB IV HASIL PENELITIAN ..................................................................... 59
A. Deskripsi Lokasi Penelitian ................................................................. 59
1. Letak Geografis Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Surakarta ............ 59
2. Sejarah Singkat Berdirinya Polisi lalu Lintas (Polantas) ............... 60
3. Visi dan Misi Satuan Polisi Lalu Lintas ......................................... 61
4. Struktur Organisasi Satuan Polisi Lalu Lintas Surakarta ............... 61
5. Tata Cara Kerja Satuan Polisi Lalu Lintas Surakarta .................... 62
6. Anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Surakarta ................................. 65
B. Deskripsi Permasalahan Penelitian………………………………….. 74
1. Peran Satuan Polisi Lalu
Lintas....................................................... 74
2. Hambatan Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan
Pendidikan Berlalu Lintas Kepada Masyarakat Untuk
Mewujudkan Ketertiban Lalu Lintas Bagi Warga
Surakarta........... 90
3. Dampak Peran Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Bidang
Pendidikan Lalu Lintas Terhadap Kesadaran Hukum Warga
Dalam Berlalu
Lintas....................................................................... 99
C. Temuan Studi .................................................................................. … 112
1. Peran Satuan Polisi Lalu Lintas di Bidang Pendidikan Berlalu
Lintas Dalam Mewujudkan Ketertiban Lalu Lintas di Kota
Surakarta......................................................................................
.... 113
2. Hambatan Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan
Pendidikan Berlalu Lintas Kepada Masyarakat Untuk
Mewujudkan Ketertiban Lalu Lintas Bagi Warga
Surakarta........... 117
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xv
3. Dampak Peran Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Bidang
Pendidikan Lalu Lintas Terhadap Kesadaran Hukum Warga
Dalam Berlalu
Lintas....................................................................... 121
4. Konstribusi Pendidikan Lalu Lintas Terhadap Pendidikan
Kewarganegaraan
(PKn).................................................................. 127
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN …………………….. 131
A. Kesimpulan .......................................................................................... 131
B. Implikasi ............................................................................................. 134
C. Saran ................................................................................................... 134
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 136
LAMPIRAN ................................................................................................... 140
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xvi
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian ............................................................ 46
Tabel 2. Anggota Satlantas Kota Surakarta Kaur Bin Ops (KBO) ............... 66
Tabel 3. Anggota Satlantas Kota Surakarta Kaur Mintu ............................... 66
Tabel 4. Anggota Satlantas Kota Surakarta Bagian Sim ................................ 67
Tabel 5. Anggota Satlantas Kota Surakarta Bagian STNK............................. 68
Tabel 6. Anggota Satlantas Kota Surakarta Bagian BPKB............................. 69
Tabel 7. Anggota Satlantas Kota Surakarta Unit Dikyasa ............................ 70
Tabel 8. Anggota Satlantas Kota Surakarta Unit Laka ................................. 70
Tabel 9. Anggota Satlantas Kota Surakarta Unit Turjawali .......................... 71
Tabel 10. Data pelanggaran lalu lintas di Kota Surakarta yang dilakukan
oleh pelajar pada tahun 2010 ......................................................... 88
Tabel 11. Data pelanggaran lalu lintas di Kota Surakarta yang dilakukan
oleh pelajar pada tahun 2011 ......................................................... 89
Tabel 12. Jumlah pelanggaran ditinjau dari jenis pelanggaran yang terjadi di
Kota Surakarta pada tahun 2010 .................................................... 108
Tabel 13. Jumlah pelanggaran ditinjau dari jenis pelanggaran yang terjadi di
Kota Surakarta pada tahun 2011 .................................................... 109
Tabel 14. Jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2010 di Kota
Surakarta ........................................................................................ 110
Tabel 15. Jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2010 di Kota
Surakarta ........................................................................................ 111
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xvii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Skema konstribusi pendidikan lalu lintas terhadap pendidikan
kewarganegaraan (PKn) .............................................................. 41
Gambar 2. Kerangka Berfikir ......................................................................... 43
Gambar 3. Model Analisis Interaktif ............................................................ 56
Gambar 4. Struktur Organisasi Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Surakarta 62
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xviii
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1. Daftar Informan ...................................................................... 140
Lampiran 2. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara ............................................... 142
Lampiran 3. Pedoman Wawancara ............................................................... 143
Lampiran 4. Petikan Wawancara dengan Pihak Satlantas Surakarta ............ 145
Lampiran 5. Petikan Wawancara dengan Warga Surakarta .......................... 163
Lampiran 6. Lembar Observasi ..................................................................... 191
Lampiran 7. Hasil Observasi ......................................................................... 192
Lampiran 8 .Trianggulasi Data ..................................................................... 196
Lampiran 9. Trianggulasi Metode ................................................................. 220
Lampiran 10. Gambar Kegiatan Penelitian ..................................................... 203
Lampiran 11. Surat Laporan Kegiatan Polisi Sahabat Anak (PSA)................ 207
Lampiran 12. Daftar Anggota Satlantas Kota Surakarta ................................. 209
Lampiran 13. Data Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surakarta Tahun 2010 204
Lampiran 14. Data Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Surakarta Tahun 2011 218
Lampiran 15. Data Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Surakarta Tahun 2010
dan 2011 ........................................................................... ....... 222
Lampiran 16. Surat Permohonan Ijin Menyusun Skripsi Kepada Dekan
FKIP UNS ............................................................................... 224
Lampiran 17. Surat Keputusan Dekan FKIP UNS tentang Ijin Penyusunan
Skripsi ....................................................................................... 225
Lampiran 18. Surat Permohonan Research/ Try Out kepada rektor UNS ...... 226
Lampiran 19. Surat Permohonan Ijin Research Kepada Kepala Satuan
Polisi Lalu Lintas Kota Surakarta ............................................. 227
Lampiran 20. Permohonan Surat Pengantar Ijin Penelitian Kepada Wali
Kota Surakarta .......................................................................... 228
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xix
Lampiran 21. Tanda Stample Tidak Keberatan Pelaksanaan Kegiatan
Penelitian Di Kota Surakara dari KESBANGPOLINMAS
dan BAPPEDA Kota Surakarta .................... ........................... 229
Lampiran 22. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Satuan
Polisi Lalu Lintas Kota Surakarta ............................................. 230
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam
mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya
memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem
transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi
dan perannya untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kesejahteraan berlalu
lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta
akuntabilitas penyelenggaraan negara.
Berbicara tentang lalu lintas sangat erat kaitanya dengan jalan. Berkaitan
dengan hal tersebut Soerjono Soekanto (1990:1) memberikan definisi mengenai
jalan, yaitu sebagai berikut :
Jalan (raya) merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk
apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Selanjutnya jalan
mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial,
budaya, pertahanan keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, maka jalan
merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan
menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada
dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hierarki.
Berdasarkan dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa jalan
merupakan suatu sarana prasarana untuk menghubungkan wilayah yang berbeda
demi terwujudnya tujuan lalu lintas. Sehubungan dengan hal tersebut dalam Pasal
3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
menyebutkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan itu sendiri diselenggarakan
dengan tujuan :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman,
selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk
mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu
menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka aspek ketertiban dalam berlalu
lintas sangat penting untuk ditekankan dalam peraturan lalu lintas dan angkutan
jalan. Ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas erat kaitannya dengan
keselamatan dalam berlalu lintas. Sedangkan masalah keselamatan di jalan
berkaitan dengan berbagai kecelakaan yang menimbulkan kerugian materiil dan
bahkan kematian yang sering terjadi akibat ketidaktertiban dalam berlalu lintas.
Adanya ketidakkertiban lalu lintas akan memicu terjadinya pelanggaran yang
kemudian bisa berujung pada kecelakaan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Farouk
Muhammad yang menyatakan bahwa “Pelanggaran lalu lintas dipandang memberi
kontribusi yang cukup besar pada kecelakaan lalu lintas. Hasil studi terungkap
bahwa 42% dari 1260 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada umumnya
diawali dengan pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi, sisanya sebanyak 58%
disebabkan oleh kondisi kendaraan, jalan dan alam”. (Supandi dan Achmad
Husen, 2010:1) Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketidaktertiban dalam
berlalu lintas berkaitan erat dengan timbulnya pelanggaran lalu lintas, sedangkan
pelanggaran lalu lintas memberi konstribusi yang cukup besar pada penyebab
kecelakaan lalu lintas, untuk itu aspek ketertiban dalam berlalu lintas sangat
penting dalam menekan adanya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
Terwujudnya ketertiban sendiri sangat berkaitan dengan bagaimana kinerja
polisi khususnya polisi lalu lintas dalam melaksanakan peran dan fungsinya
dibidang lalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu
lintas dan angkutan jalan mengamanatkan bahwa peran dan fungsi polisi dibidang
lalu lintas adalah pendidikan masyarakat lantas (education), rekayasa lantas
(enginering), penegakan hukum (law enforcement), registrasi dan identifikasi
pengemudi dan kendaraan bermotor (registration and identification), dan sebagai
pusat K3I (Komando, kendali, koordinasi dan informasi) lalu lintas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
Fungsi dan peran polisi lalu lintas tersebut bertujuan untuk mewujudkan
ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas, meminimalisir
korban fatalitas sebagai akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, kepatuhan
masyarakat terhadap hukum dan peraturan lalu lintas, serta meningkatkan
pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas. Sejalan dengan perkembangan
masyarakat saat ini maka kebutuhan sarana dan prasarana yang terkait dengan
transportasi guna mendukung produktivitas di berbagai bidang yang
menggunakan sarana jalan raya semakin mengalami peningkatan. Hal tersebut
memberi dampak positif dan negatif.
Dampak positif menyangkut dengan efisiensi waktu, namun disisi lain
juga membawa dampak negatif yaitu timbulnya permasalahan-permasalahan lalu
lintas yang terus tumbuh dan berkembang. Permasalahan lalu lintas tersebut
antara lain adanya kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas. Timbulnya
permasalahan-permasalahan lalu lintas tersebut salah satu penyebabnya
dikarenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang aturan-aturan
dalam berlalu lintas serta rendahnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas di
jalan raya.
Padahal setiap warga negara seharusnya diharapkan untuk dapat menjadi
warga negara yang baik bagi bangsa dan negaranya. Dalam hubungan antara
warga negara dengan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban
terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang
harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Salah satu kewajiban warga negara
adalah mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah serta kewajiban-
kewajiban lain yang diatur dalam Undang-Undang. (Winarno, 2009:87)
Hal tersebut juga ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “segala warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Untuk
itulah kemudian Winarno (2009:98) mengemukakan bahwa “Kewajiban
warganegara ini pada dasarnya adalah hak negara. negara sebagai organisasi
kekuasaan memiliki sifat memaksa, memonopoli dan mencakup semua. Oleh
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
karena itu merupakan hak negara untuk ditaati dan dilaksanakan hukum-hukum
yang berlaku di negara tersebut”.
Berdasarkan hal tersebut, maka setiap warga negara yang baik wajib
menjunjung tinggi hukum dan memiliki kesadaran hukum untuk melaksanakan
kewajibannya, yaitu melakukan segala sesuatu sesuai dengan hukum atau sesuai
dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini setiap warga negara berkewajiban
untuk berlaku tertib dalam berlalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga
peraturan yang telah ada tersebut bukan hanya sekedar sebagai formalitas atau
prosedur belaka tetapi juga harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-
hari oleh masyarakat sebagai kewajiban mereka.
Kesadaran hukum sendiri merupakan dasar untuk mencapai tujuan dari
hukum, setiap masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum dalam
mematuhi hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan karena di dalam dirinya sudah
ada suatu rasa bahwa mematuhi hukum merupakan suatu kewajiban bagi dirinya.
Namun, pada kenyataanya warga masyarakat yang berlalu lintas di Kota
Surakarta ternyata masih mempunyai kesadaran hukum yang rendah dalam hal
tertib berkendara di jalan raya. Hal tersebut terbukti bahwa di kota Surakarta
jumlah kecelakaan lalu lintas tercatat paling tinggi dibandingkan dengan kota-kota
lain di provinsi Jawa Tengah. Data kecelakaan tersebut tercatat dalam buku
indikator utama sosial, politik dan keamanan provinsi Jawa Tengah pada tahun
2007 yang menunjukkan bahwa polwil Surakarta merupakan kota dengan jumlah
kejadian kecelakaan paling tinggi se-provinsi Jawa Tengah yaitu 2.799 kejadian.
Angka tersebut paling tinggi dibandingkan kota-kota lain seperti polwil
Banyumas 921 kejadian, polwil Pekalongan 1.784 kejadian, polwil Pati 945
kejadian, polwil Kedu 1.917 kejadian dan polwiltabes Semarang 2.368 kejadian
(Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2009).
Menurut Suwardjoko (2005 : 135) “Penyebab dari kecelakaan lalu lintas
itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor. Bukan hanya sekedar karena perilaku
pengemudi kendaraan yang buruk, tetapi bisa juga karena pejalan kaki yang
kurang hati-hati, adanya kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
pengemudi, rancangan jalan, dan masih banyaknya masyarakat yang tidak
mematuhinya rambu-rambu lalu lintas”.
Bukan hanya jumlah kecelakaan lalu lintas yang menjadi tercatat dengan
angka tinggi, tetapi juga ada masalah lain seperti masih banyaknya warga yang
melakukan pelanggaran lalu lintas di kota Surakarta. Hal tersebut terbukti dari
data rekapitulasi hasil penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Surakarta pada
tahun 2010 yang mencapai 22.920 orang pelanggar sedangkan pada tahun 2011
mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu mencapai 46.170 orang pelanggar
(Satlantas Poltabes Kota Surakarta, 2010 dan 2011). Pelanggaran yang dilakukan
yaitu seperti masih adanya warga yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat
kendaraan bermotor, tidak memakai helm saat berkendara di jalan raya maupun
menerobos rambu-rambu lalu lintas.
Berdasarkan dari data kecelakaan dan pelanggaran tersebut menunjukkan
bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di kota Surakarta masih
rendah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Heri Tjandra
Sari (1983 : 121) yang menyatakan bahwa “kesadaran hukum yang tinggi
mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
Sebaliknya, apabila kesadaran akan hukum sangat rendah maka derajat kepatuhan
terhadap hukum juga tidak tinggi”.
Dengan adanya perkembangan kota yang cukup pesat, terutama
pembangunan fisik seperti jalan, gedung, pusat perbelanjaan, dan industri yang
diperkirakan memberi berpengaruh yang cukup besar terhadap meningkatnya arus
lalu lintas di kota Surakarta. Menginggat kota Surakarta sendiri merupakan kota
pusat eks-Karesidenan Surakarta yang terdiri dari kabupaten Sukoharjo,
Wonogiri, Sragen, Klaten, Boyolali, dan Karanganyar. Hal ini berarti kota
Surakarta merupakan kota induk bagi keenam kabupaten tersebut, sehingga
sebagian besar orang dari kabupaten eks-karesidenan Surakarta banyak yang
melakukan aktivitas atau berlalu lintas di kota Surakarta.
Banyaknya masyarakat yang melakukan aktivitas atau berlalu lintas di
kota Surakarta tentu berpengaruh terhadap meningkatnya pengguna jalan di
Surakarta, dan sangat berdampak pada ketertiban dan keamanan masyarakat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
dalam berkendara di jalan raya. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya
pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas dan akan mengganggu ketertiban lalu
lintas apabila tidak diawasi dengan baik oleh polisi lalu lintas. Jumlah personil
kepolisian yang diperkirakan masih kurang dikarenakan jumlah personil
kepolisian yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah yang harus diawasi serta
lebar jalan yang tidak bisa diperlebar sementara kendaraan yang melintas semakin
hari mengalami peningkatan menimbulkan adanya permasalahan ketidaktertiban
lalu lintas di Surakarta seperti kemacetan, kecelakaan, dan pelanggaran lalu lintas.
Melihat dari permasalahan tersebut sebaiknya polisi berkewajiban lebih
ekstra dalam menjalankan tugasnya untuk meminimalisir kecelakaan dan
pelanggaran lalu lintas di Surakarta. Untuk itu diperlukan kegiatan pengendalian
lalu lintas secara menyeluruh dan terpadu, tidak cukup hanya dengan penegakan
hukum semata, namun perlu melakukan upaya yang ditunjang oleh seluruh
komponen bangsa, yaitu adanya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan rasa
kesadaran dan disiplin dalam melakukan aktivitas di jalan raya. Hal ini sesuai
dengan amanat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu
lintas dan angkutan jalan bahwa “masyarakat wajib berperan serta dalam
pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan disiplin dan etika berlalu
lintas dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan
kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan”.
Peran serta masyarakat sangat diperlukan demi terwujudnya disiplin
berlalu lintas. Disiplin berlalu lintas merupakan salah satu pencerminan dari
disiplin nasional yang menunjukkan harga diri atau martabat sebuah bangsa.
Maka dari itu selayaknya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) lebih
mengedepankan aspek pendidikan kepada masyarakat untuk mewujudkan disiplin
berlalu lintas. Pemberian pendidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian,
khususnya kepolisian lalu lintas guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan
lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ian
R. Johnston mengatakan bahwa “education is one of the strategies available to
reduce traffic crashes and the resultant personal injury. It is seen by many as the
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
major strategy for achieving lasting change”. (http://www.springerlink.com/
content/m78565513x8k3472/)
Pernyataan Ian R. Johnston tersebut mengandung arti bahwa pendidikan
merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mengurangi kecelakaan lalu
lintas dan cedera yang dihasilkan. Pendidikan ini dianggap oleh banyak pihak
sebagai strategi utama untuk mencapai perubahan yang diinginkan.
Satuan polisi lalu lintas (satlantas) sendiri merupakan lembaga yang
berwenang dalam memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat dan
berwenang mengatur segala hal yang berkaitan dengan lalu lintas serta
menegakkan ketertiban dalam berlalu lintas. Sebagaimana yang tertera dalam
Pasal 200 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “untuk mewujudkan dan memelihara
keamanan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan kegiatan pelaksanaan
pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas
dalam rangka mengingkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam
berlalu lintas”. dengan demikian maka polisi lalu lintas berperan dalam
memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat untuk meningkatkan
kesadaran hukum dan mewujudkan etika masyarakat dalam berlalu lintas.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti
tentang “Peran Satuan Polisi Lalu Lintas dalam Bidang Pendidikan Berlalu
Lintas untuk Mewujudkan Ketertiban dan Implikasinya terhadap
Kesadaran Hukum Warga dalam Berlalu Lintas di Kota Surakarta”. Dengan
demikian, apabila peranan satuan polisi lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban
berjalan dengan optimal, maka diharapkan pelanggaran serta kecelakaan lalu
lintas tidak setinggi seperti yang terjadi sekarang dan kesadaran warga dalam
berlalu lintas juga semakin tinggi sehingga ketertiban, keamanan dan kelancaran
lalu lintas dapat terwujud.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengajukan perumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
1. Bagaimanakah peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan berlalu
lintas untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas di Kota Surakarta ?
2. Hambatan apa yang dialami satuan polisi lalu lintas dalam memberikan
pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat untuk mewujudkan ketertiban lalu
lintas bagi warga Surakarta ?
3. Bagaimanakah implikasi peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang
pendidikan lalu lintas terhadap kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas di
Kota Surakarta ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah jawaban terhadap permasalahan yang akan dikaji
dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan
berlalu lintas untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas di Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami satuan polisi lalu lintas dalam
memberikan pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat untuk mewujudkan
ketertiban lalu lintas bagi warga Surakarta.
3. Untuk mengetahui implikasi peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang
pendidikan lalu lintas terhadap kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas di
Kota Surakarta.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menjawab
permasalahan. Manfaat penelitian dapat dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat
teoritis dan praktis. Bersifat teoritis yaitu untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan. Sedangkan bersifat praktis yaitu untuk pemecahan masalah aktual.
Adapun manfaat dari penelitian yang peneliti lakukan adalah:
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan
wawasan tentang ilmu kewarganegaraan, khususnya obyek studi mengenai
peran satuan polisi lalu lintas dalam dalam bidang pendidikan lalu lintas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
mewujudkan ketertiban berkendara bagi warga masyarakat sehingga
masyarakat akan sadar dan patuh untuk mentaati ketertiban berlalu lintas.
b. Bagi program studi pendidikan kewarganegaraan, hasil penelitian ini dapat
digunakan sebagai bahan masukan atau bahan materi mengenai ketertiban
hukum yang berkaitan dengan masalah kesadaran dan kepatuhan hukum dalam
mata kuliah sosiologi hukum.
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan atau pedoman bagi
pembaca dalam menulis tugas yang membahas tentang masalah yang sama,
yaitu tentang peran satuan polisi lalu lintas dalam mewujudkan ketertiban lalu
lintas bagi masyarakat.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi penulis, penelitian ini akan digunakan untuk menambah ilmu dan
pengetahuan untuk memahami tentang peran satuan polisi lalu lintas dalam
mewujudkan ketertiban dan keamanan berkendara bagi warga masyarakat.
Hasil penelitian akan digunakan oleh peneliti sebagai salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar kesarjanaan pada program studi pendidikan
kewarganegaraan jurusan ilmu pengetahuan sosial di fakultas keguruan dan
ilmu pendidikan universitas sebelas maret surakarta.
b. Bagi pihak kepolisian satuan lalu lintas, memberikan sumbang saran di dalam
penegakan hukum guna meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan
masyarakat yang sadar hukum guna mewujudkan maupun terpeliharanya
ketertiban, keamanan dan kelancaran dalam berlalu lintas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
BAB II
LANDASAN TEORI
A. TINJAUAN PUSTAKA
1. Tinjauan Tentang Peran Satuan Polisi Lalu Lintas
a. Pengertian Peran
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010:1051) “Peran adalah
perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di
masyarakat”.
Sedangkan Biddle dan Thomas menjelaskan bahwa, “Peran adalah
serangkaian rumusan yang membatasi perilaku yang diharapkan dari pemegang
kedudukan tertentu, misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga
diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sangsi dan
lain-lain”. (Arisandi, 2010 : http://arisandi.com/ pengertian-peran/)
Kemudian Mulyasa (2011: 180) menjelaskan “Peran adalah sebagai
suatu rangkaian perasaan, ucapan, dan tindakan, sebagai pola hubungan unik
yang ditujukan oleh individu terhadap individu lain”.
Berdasarkan dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa
peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku yang diharapkan
dari pemegang kedudukan di masyarakat.
b. Pengertian Satuan Polisi Lalu Lintas
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
tentang lalu lintas dan angkutan jalan, satuan polisi lalu lintas adalah lembaga
yang berwenang dalam penyelengaraan di bidang pendidikan berlalu lintas
(education), rekayasa lalu lintas (enginering), penegakan hukum (law
enforcement), regristrasi pengemudi dan kendaraan bermotor (regristrasion
dan identification), dan sebagai pusat K3I (komando, kendali, koordinasi dan
informasi) lalu lintas.
Sedangkan dalam situs web polresta Surakarta “Satuan lalu lintas
adalah unsur pelaksana polres yang dalam tugasnya bertanggung jawab
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
langsung kepada Kapolres”. Tugasnya antara lain membina dan
menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi kegiatan pendidikan
masyrakat, penegak hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi
registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta
melaksanakan patroli jalan raya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
tersebut satuan lalu lintas menyelenggarakan fungsi :
1) Pembinaan fungsi lalu lintas di lingkungan Polres.
2) penyelenggaraan dan pembinaan partisipasi masyarakat melalui
kerjasama lintas sektoral,pendidikan masyarakat dan pengkajian
masalah di bidang lalu lintas.
3) Penyelenggaraan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka
penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas.
4) Penyelenggaran administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan
bermotor dan pengemudi yang di laksanakan di polres.
5) Penyelenggaraan patroli jalan raya serta penanganan kecelakaan lalu
lintas serta menjamin kelancaran lalu lintas di jalan raya. (Polresta
Surakarta, 2011, www.polresta-surakarta.com)
Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa satuan polisi lalu
lintas adalah lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan di bidang
pendidikan berlalu lintas, rekayasa lalu lintas, penegakan hukum, regristrasi
pengemudi dan kendaraan bermotor, dan sebagai penyelenggaraan patroli jalan
raya serta penanganan kecelakaan lalu lintas serta menjamin kelancaran lalu
lintas di jalan raya.
c. Peran Satuan Polisi lalu Lintas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang
lalu lintas dan angkutan jalan mengamanatkan bahwa peran dan fungsi polisi di
bidang lalu lintas adalah penyelengaraan di bidang pendidikan berlalu lintas
(education), rekayasa lalu lintas (enginering), penegakan hukum (law
enforcement), regristrasi pengemudi dan kendaraan bermotor (regristrasion
dan identification), dan sebagai pusat K3I (komando, kendali, koordinasi dan
informasi) lalu lintas.
Peran dan fungsi kepolisian tersebut dilaksanakan melalui kegiatan-
kegiatan yang meliputi :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
1) Pendidikan berlalu lintas (education)
H.S. Djajoesman menyatakan bahwa pendidikan lalu lintas adalah
suatu aktifitas yang meliputi :
a) Memberikan penjelasan kepada pemakai jalan bagai mana
mereka harus bergerak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan
peraturan-peraturan untuk menghindarkan kecelakaan dan
kemacetan lalu lintas
b) Memberi nasehat atau teguran sebagai perintah atau petunjuk,
tetapi tidak sebagai celaan.
c) Jika tindakan diatas gagal dalam pelaksanaannya, maka di
adakan penangkapan (tidakan-tindakan dan pekaranya di ajukan
kemuka sidang pengadilan agar pelanggar mendapat hukuman
yang setimpal dengan kesalahannya. (Yudi, 2012,
http://lantas.bengkulu.polri.go.id)
2) Rekayasa lalu lintas (engineering)
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2009 pasal 1 ayat (29) tentang lalu lintas dan angkutan jalan “Manajemen
dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangaan, pengaturan, dan
pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan,
mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas”.
Menurut Arif Budiarto dan Mahmudah (2007:6) “Tujuan rekayasa
lalu lintas adalah untuk mendapatkan atau memberikan kondisi lalu lintas
yang lancar dan seaman mungkin tanpa biaya yang besar bagi pergerakan
manusia, barang, dan jasa dengan kondisi geometrik/jaringan dan lalu
lintas yang ada melalui sistem pengaturan, penataan, dan regulasi”.
Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2009 pasal 93 ayat (2) tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa
manajemen rekayasa lali lintas dilakukan dengan :
a) Penetapan prioritas angkutan misal melalui penyediaan lajur
atau jalur atau jalur khusus;
b) Pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
c) Pemberian pemudahan bagi penyandang cacat;
d) Pemisahan atau pemilihan pergerakan arus lalu lintas
berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
e) Pemaduan berbagai moda angkutan;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
f) Pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
g) Pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan/atau
h) Perlindungan terhadap lingkungan.
3) Penegakan hukum lalu lintas (law enforcement)
Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu fungsi lalu
lintas yang mempunyai peranan perundag-undangan lalu lintas ditaati oleh
setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas
dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penegakan hukum lalu
lintas di bidang represif atau penanggulangan yaitu dengan penindakan
pelanggaran dan penegakan hukum lalu lintas, di bidang preventif atau
pencegahan yaitu dengan kegiatan-kegiatan meliputi peraturan penjagaan,
pengawalan, dan patrol lalu lintas, dimana di dalam pelaksanaan kegiatan-
kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara
subsistem lainya tidak dapat dipisahkan.
4) Regristrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor
Dalam UU RI No. 22 Tahun 2009 Pasal 64 ayat (2) Regristrasi
kendaraan bermotor meliputi :
a) Regristrasi kendaraan bermotor baru;
b) Regristrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik;
c) Regristrasi perpanjangan kendaraan bermotor; dan/atau
d) Regristrasi pengesahan kendaraan bermotor.
Dalam UU RI No. 22 Tahun 2009 Pasal 64 ayat (3) Tujuan
regristrasi kendaraan bermotor yaitu untuk :
a) Tertib administrasi;
b) Pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang di
operasikan di Indonesia;
c) Mempermudah penyidikan pelanggaran dan kejahatan;
d) Perencanaan, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas
dan angkutan jalan; dan
e) Perencanaan pembangunan nasional.
5) Pusat K3I (komando, kendali, koordinasi dan informasi) lalu lintas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
Dalam UU RI No. 22 Tahun 2009 Pasal 249 ayat (1) Pusat kendali
sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan berfungsi
sebagai pusat :
a) Kendali;
b) Koordinasi;
c) Komunikasi;
d) Data dan informasi terpadu;
e) Pelayanan masyarakat ; dan
f) Rekam jejak elektronis untuk penegakan hukum.
Pengelolaan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu
lintas dan angkutan jalan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan lalu
lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.
Selanjutnya kegiatan pusat kendali sistem informasi dan
komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sekurang-kurangnya meliputi :
a) Pelayanan kebutuhan data, informasi, dan komunikasi tentang
lalu lintas dan angkutan jalan;
b) Dukungan tindakan cepat terhadap pelayanan, kemacetan, dan
kecelakaan serta kejadian lain yang berdampak terhadap lalu
lintas dan angkutan jalan;
c) Analisis, evaluasi terhadap pelanggaran, kemacetan, dan
kecelakaan lalu lintas;
d) Dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara
langsung;
e) Dukungan pelayanan surat izin mengemudi, surat tanda nomor
kendaraan bermotor, dan buku pemilik kendaraan bermotor;
f) Pemberian informasi hilang temu kendaraan bermotor;
g) Pemberian informasi kualitas buku mutu udara;
h) Dukungan pembelian lalu lintas dengan pengaturan, penjagaan,
pengawalan, dan patrol;
i) Dukungan pengendalian pergerakan lalu lintas dan angkutan
jalan; dan
j) Pemberian informasi tentang kondisi jalan dan pelayanan
publik. (UU RI No. 22 Tahun 2009 Pasal 249 ayat (3))
Kelima peran dan fungsi satuan polisi lalu lintas tersebut bertujuan
untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu
lintas, meminimalisir korban akibat terjadinya kecelakaan, kepatuhan
masyarakat terhadap hukum dan peraturan lalu lintas, serta meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran satuan
polisi lalu lintas merupakan lembaga yang berwenang dalam penyelengaraan di
bidang pendidikan berlalu lintas (education), rekayasa lalu lintas (enginering),
penegakan hukum (law enforcement), regristrasi pengemudi dan kendaraan
bermotor (regristrasion dan identification), dan sebagai pusat K3I (komando,
kendali, koordinasi dan informasi) lalu lintas dengan tujuan untuk mewujudkan
ketertiban, keamanan, dan kelancaran dalam berlalu lintas bagi setiap warga
pengguna jalan.
Dari kelima peran dan fungsi polisi tersebut penelitian ini memilih salah
satu dari kelima peran dan fungsi dari satuan polisi lalu lintas. Dalam hal ini yaitu
peneliti tertarik untuk meneliti tentang peran satuan polisi lalu lintas dalam
pendidikan bertentang lalu lintas (education). Pemilihan tersebut dilakukan karena
peneliti menganggap bahwa pemberian pendidikan lalu lintas berperan penting
dalam menurunkan tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas,
seperti yang diungkapkan oleh Ian R. Johnston mengatakan bahwa “education is
one of the strategies available to reduce traffic crashes and the resultant personal
injury. It is seen by many as the major strategy for achieving lasting change”.
(http://www.springerlink.com/ content/m78565513x8k3472/) Pernyataan Ian R.
Johnston tersebut mengandung arti bahwa pendidikan merupakan salah satu
strategi yang digunakan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan cedera yang
dihasilkan. Pendidikan ini dianggap oleh banyak pihak sebagai strategi utama
untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Selain itu juga dikarenakan adanya
pembatasan masalah dalam penelitian dengan tujuan supaya lebih fokus terhadap
satu permasalahan. Adanya alasan tersebut peneliti ingin mengetahui lebih lanjut
tentang bagaimana peran satuan polisi lalu lintas dalam memberikan pendidikan
lalu lintas kepada masyarakat (education) dalam mewujudkan ketertiban serta
kepatuhan masyarakat terhadap hukum lalu lintas, serta meningkatkan pelayanan
masyarakat di bidang lalu lintas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
2. Tinjauan Tentang Pendidikan Lalu Lintas
a. Pengertian Pendidikan
Menurut Soedomo Hadi (2003:18) “Pendidikan adalah pengaruh,
bantuan, atau tuntunan yang diberikan oleh orang yang bertanggung jawab
kepada anak didik”.
Sedangkan menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010:4)
memberikan definisi sebagai berikut :
Pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam
mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan adalah juga suatu
usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi
mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa
yang lebih baik dimasa depan.
Selanjutnya Redja Mudyaharjo (2002:11) turut memberikan definisi
mengenai pendidikan, yaitu sebagai berikut:
Pendidikan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat,
dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau
latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang
hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan
peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat dimasa yang
akan datang.
Sementara itu Zaim Elmubarok (2008:3) mengemukakan “Pendidikan
merupakan usaha atau proses yang ditujukan untuk membina kualitas sumber
daya manusia seutuhnya agar ia dapat melakukan peranannya dalam kehidupan
secara fungsional dan optimal”.
Kemudian Ki Hajar Dewantara juga memberikan definisi mengenai
pendidikan, yaitu sebagai berikut :
“Pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan nilai
moral (kekuatan batin, karakter), fikiran (intellect) dan tumbuh anak
yang antara satu dan lainnya saling berhubungan agar dapat
memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan
anak-anak yang kita didik selaras”. (Zaim Elmubarok, 2008:2)
Serupa dengan itu M.J. Langeveld mengatakan “Pendidikan adalah
memberi pertolongan secara sadar dan sengaja kepada seorang anak (yang
belum dewasa) dalam pertumbuhannya menuju kearah kedewasaan”. Dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
arti dapat berdiri dan bertanggung jawab susila atas segala tindakan-
tindakannya menurut pilihannya sendiri. (Zaim Elmubarok, 2008:2)
Sementara itu Zamroni memberikan definisi pendidikan, yaitu sebagai
berikut :
Pendidikan adalah suatu proses penanaman dan mengembangkan pada
diri peserta didik pengetahuan tentang hidup, sikap dalam hidup agar
kelak ia dapat membedakan barang yang benar dan yang salah, yang
baik dan yang buruk, sehingga kehadirannya ditengah-tengah
masyarakat akan bermakna dan berfungsi secara optimal. (Zaim
Elmubarok, 2008:3)
Menurut Azyumardi Azra “Pendidikan adalah suatu proses dimana
suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan
dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien”. (Masnur
Muslich, 2011: 48)
Selanjutnya John Dewey mendefinisikan “Pendidikan adalah proses
pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah
alam dan sesema manusia”. (Masnur Muslich, 2011:67)
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan
adalah usaha yang dilakukan dengan penuh rasa sadar guna meningkatkan
potensi peserta didik dalam segala aspek untuk membentuk kepribadian yang
lebih baik serta pembina watak agar dapat memainkan perananya dalam
berbagai lingkungan.
b. Pengertian Lalu Lintas
Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2010:777) memberikan definisi
tentang lalu lintas yaitu :
1) (Berjalan) bolak-balik, hilir mudik
2) Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
3) Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.
Selanjutnya dalam UU RI No.22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 2 ”Lalu
lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
Sedangkan yang dimaksud dengan “Ruang lalu lintas jalan adalah
prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau
barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung”. (UU RI No.22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 11)
Adapun menurut Yudi (2012 : http://lantas.bengkulu.polri.go.id)
memberikan definisi tentang lalu lintas jalan adalah gerak pindah dengan atau
tampa alat penggerak dari satu tempat ketempat lain dengaan menggunakan
jalan sebagai ruang penggeraknya.
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang
disebut dengan lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang, dan barang di
ruang lalu lintas yaitu di jalan.
c. Pengertian Pendidikan Lalu Lintas
Definisi pendidikan lalu lintas dalam konteks pendidikan yaitu sebagai
berikut :
Dalam konteks pendidikan, pendidikan lalu lintas berarti melakukan
serangkaian usaha secara terprogram dan tersistem untuk melahirkan
generasi yang memiliki etika dan budaya tertib berlalu lintas.
Pendidikan Lalu Lintas menfokuskan pada penanaman pengetahuan
tentang tata cara berlalu lintas (transfer of knowledge) dan
menanamkan nilai-nilai (tranform of values) etika dan budaya tertib
berlalu lintas dan membangun perilaku pada generasi muda pada
zaman sekarang. (Achmad Nur Sofyan, 2011,
http://gurukuganteng.blogspot.com/2010/10/integrasi-pendidikan-lalu-
lintas-pada.html)
Sedangkan menurut H.S. Djajoesman menyatakan bahwa pendidikan
lalu lintas adalah suatu aktifitas yang meluputi :
a) Memberikan penjelasan kepada pemakai jalan bagai mana mereka
harus bergerak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan-
peraturan untuk menghindarkan kecelakaan dan kemacetan lalu
lintas
b) Memberi nasehat atau teguran sebagai perintah atau petunjuk,
tetapi tidak sebagai celaan.
c) Jika tindakan diatas gagal dalam pelaksanaannya, maka di adakan
penangkapan (tindakan-tindakan dan pekaranya di ajukan kemuka
sidang pengadilan agar pelanggar mendapat hukuman yang
setimpal dengan kesalahannya. (Yudi, 2012,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
http://lantas.bengkulu.polri.go.id)
Selanjutnya menurut yudi (2012 : http://lantas.bengkulu.polri.go.id)
memberikan definisi pendidikan masyarakat tentang lalu lintas, disingkat
DIKMAS Lantas adalah “Segala kegiatan dan usaha untuk menumbuhkan
pengertian, dukungan dan pengikutsertaan masyarakat secara aktif dalam usaha
menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas melalui proses
pengajaran dan pelatihan”.
Giedd Et Al menyatakan bahwa :
For traffic education this means that young children mainly need to
master practical skills. When a skill has frequently been practiced in
familiar and unfamiliar situations, children can progress towards
situations that require an overview and understanding, such as
interactions between different categories of road user. In addition to
teaching children the correct behaviour, education should also deal
with awareness and impulse control. (Swov, 2009,
http://www.swov.nl/rappor...fic_education_children.pdf)
Pernyataan tersebut mengandung maksud bahwa untuk pendidikan
berlalu lintas ini berarti bahwa anak-anak sangat perlu untuk mengetahui
beberapa skill yang bersifat praktis/mudah dipraktekan. Ketika sebuah skill
telah sering dipraktekkan dalam situasi yang familiar maupun tidak familiar,
anak-anak bisa berkembang untuk memahami sebuah situasi yang memerlukan
pemahaman yang lebih dalam, seperti interaksi antara kategori pengguna jalan
yang berbeda. Sebagai tambahan untuk mengajari anak-anak tingkah laku yang
benar, pendidikan juga harus mempertimbangkan kesadaran dan control
perasaan..
Pendidikan lalu lintas sendiri penting untuk diberikan hal ini
dikarenakan bahwa pendidikan dapat mengurangi tingginya angka pelanggaran
maupun kecelakaan, seperti yang diuangkapkan Ian R. Johnston bahwa
“Education is one of the strategies available to reduce traffic crashes and the
resultant personal injury. It is seen by many as the major strategy for
achieving lasting change”. (http://www.springerlink.com/content/
m78565513x8k3472/)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
Pernyataan Ian R. Johnston tersebut mengandung arti bahwa
Pendidikan adalah salah satu strategi yang bisa digunakan untuk mengurangi
kecelakaan lalu lintas dan dampak cedera yang diakibatkannya. Banyak orang
yang menilai strategi ini sebagai strategi yang akan memiliki dampak yang
akan bertahan lama.
Berdasarkan dari pengertian pendidikan lalu lintas diatas dapat
disimpulkan bahwa pendidikan lalu lintas adalah suatu aktifitas yang dilakukan
dengan penuh sadar untuk memberikan pengertian kepada para pemakai jalan
bagaimana tata cara berlalu lintas yang baik dan benar serta bermanfaat bagi
dirinya sendiri maupun bagi orang lain, dan pada akhirnya dapat mewujudkan
ketertiban, keamanan, dan kelancaran dalam berlalu lintas.
d. Tujuan Pendidikan Lalu Lintas
Pemberian pendidikan lalu lintas kepada masyarakat diselenggarakan
dengan tujuan :
1) Agar generasi muda secara sadar mampu mengimplementasikan
sistem nilai yaitu etika dan budaya berlalu lintas yang aman,
santun, selamat, tertib dan lancar yang diwujudkan dalam
kehidupan sehari-hari.
2) Mengubah peri laku pemakai jalan (road user behavior).
3) Menurunkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
4) Memberikan informasi lalu lintas secara baik dan benar.
(Achmad Nur Sofyan, 2010, http://gurukuganteng.blogspot.
com/2010/10/integrasi-pendidikan-lalu- lintas-pada.html)
Sementara itu (Anonim, 2009, http://www.swov.nl/rappor...fic
education_children.pdf) tujuan dari pendidikan lalu lintas yaitu :
1) children know the traffic rules and the meaning of road signs; they can
apply this knowledge in the traffic situation in their immediate environment
2) children are capable of safely participating in traffic as pedestrians,
cyclists, and as independent users of public transport.
Pernyataan tersebut mengandung maksud bahwa tujuan dari
pendidikan lalu lintas yaitu :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
1) Anak-anak mengetahui peraturan lalu lintas dan arti dari rambu-rambu lalu
lintas, mereka bisa mengaplikasikan pengetahuan ini di lingkungan sekitar
mereka dimana terdapat aktifitas lalu lintas.
2) Anak-anak mampu berpartisipasi secara aman sebagai pejalan kaki,
mengendarai sepeda, dan sebagai pengguna transportasi umum yang
mandiri.
Berdasarkan dari tujuan pendidikan lalu lintas tersebut diatas maka
dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan lalu lintas yaitu sebagai
berikut :
1) Mengetahui aturan-aturan lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas yang
ada.
2) Agar mengimplementasikan etika dan budaya berlalu lintas yang aman,
santun, selamat, tertib dan lancar yang diwujudkan dalam kehidupan
sehari-hari.
3) Mengubah perilaku pemakai jalan yang sesuai aman dan aturan.
4) Menurunkan tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
5) Memberikan informasi lalu lintas.
e. Ruang Lingkup Materi Pendidikan Lalu Lintas
Satuan polisi lalu lintas (Satlantas) dalam proses pemberian pendidikan
lalu lintas kepada masyarakat, ruang lingkup materi yang diberikan antara lain
sebagai berikut :
1) Pengertian Lalu Lintas
2) Peraturan Perundangan Berlalu Lintas
3) Pentingnya Rambu-rambu Lalu Lintas
4) Marka Jalan
5) Alat pemberi isyarat pengatur lalu lintas
6) Pengamanan diri sebagai pemakai jalan
7) Tata cara berlalu lintas yang benar
8) Tips aman perjalanan
9) Hak dan kewajiban warga negara dalam berlalu lintas
10) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Lalu Lintas
11) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Lalu Lintas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
12) Praktik isyarat pengaturan lalu lintas. (Achmad Nur Sofyan, 2010,
http://gurukuganteng.blogspot.com/2010/10/integrasi-pendidikan-
lalu- lintas-pada.html)
3. Tinjauan Tentang Ketertiban Lalu Lintas
a. Pengertian Ketertiban Lalu Lintas
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1455) “Tertib adalah
teratur, menurut aturan dan rapih”. Sedangkan “Ketertiban adalah keadaan
serba teratur baik”. Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa ketertiban adalah keadaan serba teratur yang patuh terhadap aturan yang
ada untuk menciptakan suatu kerapihan.
Sementara itu dalam UU RI No.22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 32
“Ketertiban Lalu Lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung
secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan”.
Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto (1990 : 74) menyatakan bahwa
:
Ketertiban dan keamanan adalah suatu keperluan hakiki masyarakat
yang menghayati cita-cita tujuan dan seluruh kegiatan masyarakat
untuk mewujudkan masyarakat tertib dan aman, adil dan makmur, baik
material maupun spiritual yang pencapaiannya dilakukan bersama oleh
pemerintah dan rakyat melalui penyelenggaraan fungsi, kegiatan dan
operasi yang ditujukan untuk menciptakan, memelihara dan
meningkatkan secara berlanjut suatu situasi dan kondisi masyarakat
yang mutlak diperlukan untuk menjamin dan memelihara kelangsungan
kewibawaan pemerintah dan ketertiban masyarakat dalam rangka
ketahanan nasional yang berdasarkan ideologi pancasila.
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ketertiban lalu
lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas secara teratur tanpa ada gangguan
saat berkendara di jalan raya serta sesuai dengan hak dan kewajiban pengguna
jalan.
b. Dampak Ketidak Tertiban Beralu Lintas
Dampak ketidak tertiban lalu lintas terlihat dari adanya berbagai
permasalahan tentang lalu lintas. Permasalahan lalu lintas secara umum
meliputi adanya kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas, dan pelanggaran
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
lalu lintas. Permasalahan tersebut tentu berdampak pada ketertiban lalu lintas
yang sangat kurang dan menimbulkan berbagai kerugian baik kerugian materiil
maupun non materiil. Permasalahan tersebut meliputi :
1) Kecelakaan Lalu Lintas
UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 “Kecelakaan lalu
lintas adalah suatu peristiwa di atau tanpa pengguna jalan lain yang
mengakibatkan korban manusia/atau kerugian harta benda”.
Selanjutnya Warpani, S.P. (2002 : 108) berpendapat bahwa
penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yaitu :
manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Keempat unsur tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut :
a) Manusia
Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan
pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak
bermotor. Interaksi antara faktor manusia, kendaraan, jalan dan
lingkungan sangat bergantung dari perilaku manusia sebagai pengguna
jalan menjadi hal yang paling dominan terhadap ketertiban, keamanan,
keselamatan, dan kelancaran lalu lintas. Hal ini sangat ditentukan oleh
beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di Jalan raya
berupa :
(1) Mental
Mental dan perilaku yang membudaya dari pengguna jalan
merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh
terhadap situasi lalu lintas. Etika, sopan-santun, toleransi antar
pengguna jalan, kematangan dalam pengendalian emosi serta
kepedulian pengguna jalan di jalan raya akan menimbulkan sebuah
interaksi yang dapat mewarnai situasi lalu lintas berupa hasil yang
positif seperti terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran
lalu lintas maupun dampak negatif yang dapat menimbulkan
kesemrawutan, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas,
sehingga mentalitas pengguna Jalan merupakan suatu hal yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
fundamental dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang baik. Mental
dan perilaku pengguna jalan merupakan suatu cerminan budaya
berlalu lintas, hal ini tidak dapat dibentuk secara instant oleh suatu
lembaga tertentu, baik itu lembaga pendidikan maupun lembaga
lainnya, tetapi terbentuk secara berkesinambungan mulai kehidupan
sehari-hari dalam keluarga, lingkungan dan situasi lalu lintas yang
kasat mata secara keseharian selalu terlihat oleh pengguna jalan
sehingga membentuk kultur mentalitas berlalu lintas seseorang.
(2) Pengetahuan
Setiap pengguna jalan wajib memahami setiap aturan yang
telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-Undang,
Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda dan aturan lainnya sehingga
diharapkan pada waktu berlalu lintas di jalan raya diwajibkan untuk
mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Ketidaktahuan pengguna
jalan terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan atau berpotensi
memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar
pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan dengan
aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakkan hukum di
jalan raya. Selain pemahaman terhadap pengetahuan tentang
peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengetahuan tentang
karakteristik kendaraan merupakan suatu hal yang tidak dapat
diabaikan, setiap kendaraan memiliki karakteristik yang berbeda
dalam penanganannya, pengetahuan terhadap karakteristik
kendaraan sangat berpengaruh terhadap operasional kendaraan di
jalan raya yang secara otomatis akan berpengaruh pula terhadap
situasi lalu lintas jalan raya, oleh karena itu pengguna kendaraan
juga berkewajiban untuk memahami karakter dari kendaraan yang
mereka pergunakan.
Salah satu contoh, dalam pasal 106 UU RI No. 22 Tahun
2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengamanatkan bahwa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
dalam berlalu lintas setiap orang yang mengemudikan kendaraan
bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan :
(a) rambu perintah atau rambu larangan;
(b) marka jalan;
(c) alat pemberi isyarat lalu lintas;
(d) gerakan lalu lintas;
(e) berhenti dan parkir;
(f) peringatan dengan bunyi dan sinar;
(g) kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
(h) tata cara penggandengan dan penempelan dengan
kendaraan lain.
Dengan adanya peraturan yang sudah dibakukan untuk
pengendara kendaraan bermotor tersebut maka bagi penggendara
kendaraan bermotor berkewajiban mengetahui tentang peraturan
tersebut dan wajib menjalankan peraturan yang telah ditetapkan.
(3) Keterampilan
Kemampuan dalam mengendalikan (mengendarai/
mengemudi) kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan
tidak bermotor di jalan raya akan berpengaruh besar terhadap situasi
lalu lintas, keterampilan mengendalikan kendaraan merupakan suatu
keharusan yang mutlak demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan
kelancaraan lalu lintas baik bagi pengemudi/pengendara kendaraan
tersebut maupun pengguna jalan lainnya. Lisensi terhadap
kemampuan dalam mengendalikan kendaraan di wujudkan secara
formal melalui surat izin mengemudi yang di keluarkan oleh
SATPAS Polri sesuai dengan peruntukan kendaraan bermotor yang
dikemudikan/dikendarai oleh pengguna jalan sesuai dengan Undang-
Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
Keterampilan mengendalikan (mengendarai/mengemudi) kendaraan
baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor
diperoleh melalui serangkaian pelatihan sebelum mengajukan lisensi
keterampilannya (SIM), secara formal khusus untuk kendaraan
bermotor setiap pemohon SIM diwajibkan telah memiliki
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor sebelum
dilanjutkan proses pengujian keterampilannya untuk mendapatkan
SIM.
b) Kendaraan
Dalam UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 7 tentang lalu
lintas dan angkutan jalan “Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan
yang terdiri dari atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”.
Kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri
dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor, kendaraan
bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang
berada pada kendaraan itu. Kendaraan merupakan salah satu faktor utama
yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya
dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan
kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan
penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan
pengemudi maupun kesiapan (layak jalan) kendaraan tersebut untuk
dioperasionalkan di jalan raya.
Dalam berlalu lintas kondisi kendaraan berpotensi terhadap
penyebab kecelakaan. Kendaraan yang tidak layak jalan atau mengalami
kerusakan di jalan sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan.
Misalnya dalam kondisi kendaraan yang mengalami kerusakan rem
membuat pengendara kehilangan kendali dan akhirnya mengakibatkan
kecelakaan. Oleh sebab itu diwajibkankan untuk mengecek kondisi
kendaraan anda sebelum berkendara.
c) Jalan
Transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak
dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam
sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi
kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu
menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda
transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional
maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak
pembangunan nasional.
Jaringan transportasi jalan merupakan serangkaian simpul
dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas
sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Jalan adalah jalan yang
diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
Kondisi jalan mempengaruhi terjadinya kecelakaan, kondisi jalan
yang rusak atau berlubang, jalan yang sempit, tanjakan yang terlalu
curam, serta belokan-belokan berpotensi memicu terjadinya kecelakaan.
d) Lingkungan
Lingkungan alam atau lingkungan binaan sangat mempengaruhi
keselamatan lalu lintas. Bukit atau pohon yang menghalangi pandangan,
tanjakan terjal, serta tikungan tajam merupakan faktor alam yang perlu
mendapat perhatian dalam pengelolaan lalu lintas. Cuaca buruk juga
mempengaruhi keselamatan arus lalu lintas. Hujan yang deras atau
berkabut menjadikan pandangan pengemudi sangat terbatas sehingga
mudah sekali terjadi kesalahan antisipasi.
2) Kemacetan Lalu Lintas
Kemacetan lalu lintas adalah kondisi dimana arus lalu lintas
meningkat pada ruas jalan tertentu, sehingga waktu tempuh bertambah
(karena kecepatan menurun) yang berakibat pada tidak lancarnya
pergerakan pada ruas jalan (T. Tjahjono, 2008 : 11).
Menurut Arif Budiarto dan Mahmudah (2007 : 6) “kemacetan dapat
disebabkan antara lain oleh sarana dan prasarana lalu lintas yang masih
terbatas, manajemen lalu lintas yang belum berfungsi secara optimal,
pelayanan angkutan umum penumpang yang belum memadai, dan disiplin
pemakai jalan yang masih rendah”. Sarana dan prasarana lalu lintas yang
masih terbatas disini yang paling utama adalah faktor jalan. Meskipun
manajemen lalu lintas, pelayanan angkutan serta disiplin berkendara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
tersebut sudah baik, sedangkan faktor prasarana jalan belum memadai maka
masih sangat mungkin untuk terjadi kemacetan.
Masalah kemacetan lalu lintas merupakan problema yang sangat
kompleks dan merupakan fenomena yang tidak mudah untuk diatasi
terutama fenomena kemacetan yang terjadi di kota-kota besar, kawasan
wisata, kawasan industri, perkantoran, pasar tumpah dan tempat-tempat lain
dimana sebagai faktor penyebab antara lain :
a) Sikap mental sebagian masyarakat pengguna jalan yang kurang
disiplin, mau menang sendiri dan tidak memenuhi peraturan lalu
lintas.
b) Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2002 yang
berjumlah 24.671.330 mengalami kenaikan menjadi 32.774.929
atau kenaikan sebanyak 8.103.599 (33%) yang tidak diimbangi
dengan penambahan panjang jalan yang memadai.
c) Menjamurnya pedagang kaki lima, pedagang asongan di badan-
badan jalan dan di persimpangan jalan.
d) Tidak tersedianya tempat parkir yang memadai akibat kurang
adanya koordinasi antar instansi terkait dalam perencanaan tata
ruang perkotaan dan penerbitan ijin mendirikan bangunan
terutama di tempat-tempat konsentrasi publik.
e) Tidak terencananya rencana umum tata ruang wilayah (RUTRW)
dalam penataan kota khususnya di kota-kota besar menimbulkan
permasalahan baru dibidang kemacetan lalu lintas (Arif Budiarto
dan Mahmudah, 2007 : 10)
3) Pelanggaran Lalu Lintas
Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan
aturan yang ada, baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku.
Dalam konteks ini pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan baik
sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi
aturan-aturan lalu lintas yang berlaku. Pada umumnya pelanggaran lalu
lintas merupakan awal terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Sanksi/hukuman bagi para pengguna jalan yang melanggar peraturan
lalu lintas sangat beragam, yaitu tergantung dari tingkat pelanggaran yang
dilakukan. Sanksi yang paling ringan yaitu peringatan atau teguran agar
pemakai jalan lebih disiplin, kemudian sanksi tilang dan denda dikenakan
bagi pemakai jalan yang melakukan pelanggaran tidak mempunyai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
kelengkapan surat-surat mengemudi, diantaranya surat ijin mengemudi
(SIM) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Di beberapa kota di
Indonesia, satuan polisi lalu lintas (satlantas) membagi pelanggaran lalu
lintas di wilayah Kota menjadi tiga kelas potensial pelanggaran, yaitu:
a) Kelas potensial pelanggaran umum, dengan nilai bobot paling rendah
yaitu 1 (satu) poin. Pada kelas pelanggaran ini jenis pelanggarannya,
misal: melanggar persyaratan lampu, rem, melanggar penggunaan sabuk
pengaman, pemakaian helm, persyaratan surat kendaraan/STNK dan
SIM, dan sebagainya.
b) Kelas potensial kejadian kemacetan dengan nilai bobot pelanggaran 3
(tiga) poin. Jenis pelanggaran yang dimaksud yaitu pelanggaran lalu
lintas yang dapat menyebabkan terjadi kemacetan pada suatu ruas jalan
tertentu. Jenis pelanggaran tersebut misalnya : melanggar marka
melintang garis utuh sebagai batas berhenti, melanggar larangan
berhenti/parkir ditempat umum, melanggar ketentuan kelas jalan yang
dinyatakan dengan rambu-rambu, dan sebagainya.
c) Kelas potensial kejadian kecelakaan dengan nilai bobot pelanggaran 5
(lima) poin. Jenis pelanggaran yang dimaksud yaitu pelanggaran lalu
lintas yang beresiko menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas disuatu
ruas jalan. Jenis pelanggaran tersebut misalnya melanggar rambu-rambu
perintah dan larangan, melanggar ketentuan cahaya alat pengatur isyarat,
melanggar batas maksimum, tidak menyalakan petunjuk arah waktu akan
membelok atau berbalik arah, dan sebagainya (Ditlantas Babinkum Polri,
2006).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
4. Tinjauan Tentang Kesadaran Hukum Warga dalam Berlalu Lintas
a. Pengertian Kesadaran Hukum
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1198) “Kesadaran adalah
insaf, merasa, tahu dan mengerti”.
Sedangkan pengertian dari hukum sendiri sangat banyak dimana orang
satu dengan yang lain memberikan penngertian hukum yang berbeda-beda
tergantung dari sudut pandang mereka.
S.M. Amin memberi pengertian bahwa “Hukum adalah kumpulan
peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi”. (Ishaq, 2008:3)
Menurut J.T.C Simorangkir dan Woerjono Sastroputro bahwa “Hukum
adalah peraturan yang bersif memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia
dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib,
pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu
dengan hukuman”. (Ishaq, 2008:3)
Sedangkan bahwa “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah
dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan
seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh
karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan
oleh pemerintah atau penguasa itu”. (Ishaq, 2008:3)
Selanjutnya M.H. Tirtamidjata mendefinisikan bahwa “Hukum adalah
semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku dan tindakan
dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika
melanggar aturan itu yang akan membahayakan diri sendiri atau harta,
umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaanya, didenda, dan sebagainya”.
(Ishaq, 2008:3).
Sementara itu menurut Beni Ahmad Saebani (2007:14) memberikan
suatu pengertian bahwa “Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi
peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah,
mengikat, dan memaksa; atau ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut
berbagai akibat (sanksi) hukum didalamnya”.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum
adalah serangkaian peraturan tentang tingkah laku manusia dalam suatu
kehidupan bersama berupa paksaan dan apabila dilanggar akan mendapatkan
suatu sanksi. Sedangkan pengertian dari kesadaran hukum adalah sebagai
berikut :
Soerjono Soekanto (1982 : 152) menyatakan bahwa “Kesadaran hukum
sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri
manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”.
Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1987 : 211)
menyebutkan bahwa “Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang
terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak
timbul. Akan tetapi asas tentang kesadaran hukum itu terdapat pada setiap
manusia , oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan”.
Sedangkan menurut OK. Chairrudin (1991 : 101) menyatakan bahwa :
Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
tentang hukum yang meliputi pengetahuan pemahaman, penghayatan,
kepatuhan/ketaatan kepada hukum. Dengan demikian kesadaran hukum
itu sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di
dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang
diharapkan ada.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa
kesadaran hukum adalah suatu proses psikis atau kejiwaan atau nilai-nilai yang
terdapat dalam diri manusia yang mengetahui, memahami, menghayati, dan
mematuhi atau mentaati hukum serta dapat membedakan nama yang harus
dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan dengan didasari oleh rasa
keadilan.
b. Indikator Kesadaran Hukum
Setiap warga masyarakat senantiasa mempunyai suatu kesadaran
hukum yang berbeda-beda, yaitu ada yang mempunyai kesadaran hukum tinggi
dan ada yang mempunyai kesadaran hukum yang rendah. Soerjono Soekanto
(1982 : 159) mengatakan bahwa masalah kesadaran hukum merupakan
masalah nilai-nilai. Dengan demikian, kesadaran hukum adalah konsepsi-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban
dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.
Oleh karena masalah kesadaran hukum bersifat abstrak maka Soerjono
Soekanto (1982 : 17) terlebih dahulu mengidentifisir indikator-indikator
kesadaran hukum yang mencakupnya, antara lain:
1) Pengetahuan tentang peraturan (law awareness)
2) Pengetahuan tentang isi peraturan (law acquaintance)
3) Sikap hukum (legal attitude)
4) Perikelakuan hukum (legal behavior)
Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa setiap indikator tersebut di atas
menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah
sampai dengan yang tertinggi.
Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1987 : 226-227) mengatakan
bahwa apabila seseorang berbicara mengenai kesadaran hukum, maka tidak
jarang bahwa dia sendiri kurang mengetahui dengan tepat, apa yang
dimaksudkannya dengan kesadaran hukum tersebut. Ada kalanya hal itu
dikaitkan dengan perasaan seseorang terhadap hukum, misalnya rasa keadilan.
Kadang-kadang kesadaran hukum dikaitkan dengan masalah puas atau tidak
puas terhadap hukum yang ada. Tidak jarang pula kesadaran hukum itu
dihubungkan dengan perilaku orang. Artinya, apabila perilakunya menyimpang
dari hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya rendah, dan demikian pula
sebaliknya. Ada juga yang mengkaitkan kesadaran hukum dengan masalah
dedikasi. Artinya, apabila seumpama seorang petugas hukum melaksanakan
tugas penegakan hukum dengan baik, maka hal itu berarti bahwa kesadaran
hukumnya tinggi.
Berdasarkan penjelasan di atas, Soerjono Soekanto dan Mustafa
Abdullah (1987 : 228-229) menyebutkan bahwa indikator-indikator kesadaran
hukum antara lain sebagai berikut:
1) Pengetahuan hukum
Artinya, seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh
hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pengetahuan tersebut
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang
diperbolehkan oleh hukum.
2) Pemahaman hukum
Artinya, seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan
pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya.
3) Sikap hukum
Artinya, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian
tertentu terhadap hukum.
4) Perilaku hukum
Artinya, dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.
Indikator kesadaran hukum, menurut OK. Chairuddin (1991 : 102)
terdiri dari:
1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum
2) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum
3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum
4) Pola-pola perilaku hukum
Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan
indikator dari kesadaran hukum adalah :
1) Pengetahuan tentang hukum
Artinya, bahwa seseorang mengetahui tentang perilaku-perilaku yang
diatur oleh hukum baik peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis.
Pengetahuan yang harus diketahui yaitu tentang perilaku yang dilarang
maupun yang diperbolehkan oleh hukum.
2) Pemahaman tentang hukum
Artinya, bahwa seseorang itu mempunyai pengetahuan dan kemudian
pemahaman tentang isi dari hukum itu sendiri.
3) Sikap tentang hukum
Artinya, bahwa seseorang mempunyai tentang penilaian terhadap hukum
itu sendiri.
4) Perilaku hukum
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
Artinya bahwa seseorang bertindak atau berperilaku sesuai dengan aturan
hukum yang ada.
c. Faktor-faktor Rendahnya Kesadaran Hukum
Rendahnya atau menurunnya kesadaran hukum dapat disebabkan oleh
beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain :
1) Goncangan dan berbaurnya nilai sebagai akibat dari kondisi
masyarakat yang berkembang;
2) Jangkauan hukum yang tidak merata;
3) Tidak dikomunikasikannya hukum kepada masyarakat secara luas
dan efektif;
4) Penegakan hukum yang tidak konsisten;
5) Fungsi hukum yang sering gagal sebagai pengayom atau sebagai
penegak keadilan sehingga hukum itu kehilangan kekuatan serta
kewibawaannya;
6) Masyarakat yang masih bersifat paternalistik, tidak diberikannya
teladan oleh para pemimpin formal maupun tidak formal (Ali Said,
1983 : 9-10).
Berdasarkan melihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya
kesadaran hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran
hukum masyarakat dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh :
1) Goncangan dan berbaurnya nilai sebagai akibat dari kondisi masyarakat
yang berkembang.
Artinya, bahwa kondisi negara Indonesia merupakan negara yang sedang
berkembang membuat masyarakatnya masih banyak mengalami
goncangan, terutama masyarakat yang berkeadaan ekonomi lemah mereka
lebih menomorduakan peraturan hukum dan bahkan tidak menghiraukan
peraturan hukum yang ada demi kelangsungan hidup mereka.
2) Jangkauan hukum yang tidak merata.
Artinya, bahwa hukum yang dibuat tidak terjangkau bagi masyarakat yang
tinggal di daerah-daerah kecil.
3) Tidak dikomunikasikannya hukum kepada masyarakat secara luas dan
efektif.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
Artinya, bahwa peraturan yang sudah ditetapkan kurang disosialisasikan
kepada masyarakat khususnya masyarakat yang mempunyai fasilitas minim.
Sehingga peraturan yang ada tersebut kurang diketahui oleh masyarakat
sehingga banyak masyarakat yang melanggar peraturan tersebut karena
kurangnya pengetahuan mereka.
4) Penegakan hukum yang tidak konsisten.
Artinya, bahwa hukum harus berjalan secara konsisten tanpa pandang bulu.
Misalnya anak seorang polisi sebagai aparat penegak hukum tertangkap
melanggar rambu lalu lintas lalu kemudian polisi yang menangkap
mengetahui bahwa anak tersebut merupakan anak seorang polisi yang
kemudian di biarkan dan tidak diberi sanksi hukum yang ditetapkan. Hal itu
menunjukkan bahwa hukum berjalan tidak konsisten.
5) Fungsi hukum yang sering gagal sebagai pengayom atau sebagai penegak
keadilan sehingga hukum itu kehilangan kekuatan serta kewibawaannya.
Artinya, bahwa berjalanya hukum tidak lebas dari aparat penegak hukum
sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum
berkewajiban sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, oleh
sebab itu ia harus dapat menempatkan diri dalam suasana emosi yang tepat.
Artinya, luapan emosi tersebut harus sepenuhnya berada dalam kendali
dirinya. Jika lepas kontrol, maka berarti anggota penegak hukum itu
dianggap gagal pula melaksanakan doktrin sebagai pelindung, pengayom,
dan pelayan masyarakat. Dan pada akhirnya dengan kegagalan tersebut
hukum kehilangan kekuatan dan kewibawaanya.
6) Masyarakat yang masih bersifat paternalistik, tidak diberikannya teladan
oleh para pemimpin formal maupun tidak formal.
Artinya, masyarakat merasa hukum di Indonesia masih belum bisa
memberikan jaminan terhadap mereka dan kebanyakan dari mereka masih
belum mengerti dan memahami bahasa dari hukum, sehingga kesadaran
masyarakat terhadap hukum itu kurang. Ditambah lagi dengan Aparat
penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih
belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
Malah sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana
malah melanggar hukum. Hal itu membuat masyarakat menjadi memandang
remeh aparat penegak hukum yang tidak bisa memberikan teladan bagi
rakatnya.
Dari beberapa faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran
hukum tidak hanya timbul dari diri pribadi masing-masing warga masyarakat
tetapi juga ada faktor di luar dari diri orang tersebut, misalnya karena
jangkauan hukum yang tidak merata, penegakan hukum yang tidak konsisten,
hukum gagal sebagai pengayom kurangnya, serta pengetahuan tentang
peraturan-peraturan di bidang lalu lintas, hal tersebut dikarenakan tidak setiap
orang dapat mengerti dan memahami maksud diberlakukannya peraturan di
bidang lalu lintas oleh sebab itu perlu diberikan pendidikan tentang lalu lintas
dengan tujuan agar masyarakat lebih jelas dan lebih bisa memahami bagaimana
seharusnya bersikap terutama dalam berlalu lintas
d. Kepatuhan Terhadap Hukum
Di dalam sosiologi, masalah kepatuhan terhadap kaedah-kaedah telah
menjadi pokok permasalahan yang cukup banyak dibicarakan. Pada umumnya
yang menjadi pusat perhatian adalah basis-basis atau dasar-dasar daripada
kepatuhan tersebut. Menurut Bierstedt dasar-dasar kepatuhan adalah:
1) Indoctrination
Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-
kaedah adalah karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil
manusia telah dididik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam
masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya,
maka kaedah-kaedah telah ada waktu seseorang dilahirkan, dan semula
manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia
dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaedah-kaedah
tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
2) Habituation
Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama
kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang
berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi
kaedah-kaedah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi,
apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu
kebiasaan untuk mematuhinya, terutama apabila manusia sudah mulai
mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.
3) Utility
Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup
pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang,
belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu, diperlukan
suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan
tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah
laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, salah satu faktor yang
menyebabkan orang taat pada kaedah adalah karena kegunaan dari pada
kaedah tersebut. Manusia menyadari, bahwa jika manusia hendak hidup
pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah.
4) Group Identification
Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah adalah
karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan
identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang
berlaku dalam kelompoknya bukan karena seseorang menganggap
kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya. Namun,
justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.
Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaedah-kaedah kelompok lain,
karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.
(Soerjono Soekanto, 1982 : 225-226)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
5. Kontribusi Pendidikan Lalu Lintas Terhadap Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn)
Pendidikan kewarganegaraan merupakan terjemahan dari dari istilah Civic
Education (CE). Menurut Isin dan Turner “Civic secara etimologis berasal dari
bahasa latin yaitu kata civis, civicus atau civitas meaning a member of an ancient
city-state, preeminently the roman republic, but civitas was a latin rendering of
the greek term polites, a member of a greek polis” (Winarno dan Wijianto, 2010:
2). Civic diartikan sebagai anggota atau warga dari suatu republik di zaman
romawi, sedangkan zaman yunani athena diistilahkan polities yaitu anggota dari
polis (negara kota).
Cholisin menyatakan bahwa:
Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan politik yang fokus
materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang
kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut
sesuai dengan ketentuan pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga
negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. (Winarno dan
Wijianto, 2010: 4)
Selanjutnya Sumantri (1976:29) mengemukakan bahwa “Pelaksanaan
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia yaitu dengan menanamkan
konsep-konsep dan sistim nilai yang sudah dianggap baik sebagai titik tolak untuk
menumbuhkan warga negara yang baik”
Berdasarkan dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan
kawarganegaraan merupakan pendidikan yang ditujukan kepada warga negara
agar memiliki sikap positif, agar mentaati peraturan yang berlaku, serta agar
menjadi warga negara yang baik dan dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.
Branson menyatakan bahwa “Pendidikan kewarganegaraan
mengembangkan 3 komponen pokok sebagai komponen peserta didik agar
memiliki civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan), civic values/
dispositions (nilai/atau karakter kewarganegaraan) dan civic skill (ketrampilan
kewarganegraan)”. (Winarno dan Wijianto, 2010:50)
Dari ketiga komponen utama pendidikan kewarganegaraan tersebut dapat
dijabarkan sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
1. Civic knowledge berkenaan dengan apa-apa yang perlu diketahui dan
dipahami secara layak oleh warga negara.
2. Civic values/Civic disposition berkenaan dengan sifat dan karakter yang baik
dari seorang warga negara baik secara pribadi maupun publik.
3. Civic skill berkenaan dengan apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh
warga negara bagi kelangsungan bangsa dan negara. civic skill meliputi :
ketrampilan intelektual dan ketrampilan partisipasi (Winarno & Wijianto,
2010:50).
Berdasarkan dari penjelasan diatas pendidikan kewarganegaraan memiliki
tiga komponen utama/pokok yaitu civic knowledge, civic values/civic disposition,
dan civic skill. Peserta didik setelah mendapatkan pendidikan kewarganegaraan
diharapkan memiliki pengetahuan, sikap dan ketrampilan kewarganegaraan.
Keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan lalu lintas
yaitu dapat dilihat pada tujuan. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yaitu
mengarah kepada terbentuknya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, menaati
peraturan yang berlaku, berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, berpikir
kritis, logis, inovatif dan mampu memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-
hari, sebagai warga negara yang memahami hak dan kewajibannya, dan pada
akhirnya menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. (Junaidi,
2011, http://pendidikanque.blogspot.com/2011_07_01_archive.html)
Sedangkan dalam pendidikan lalu lintas memiliki tujuan yaitu
menciptakan generasi muda yang sadar mampu mengimplementasikan sistem
nilai yaitu etika dan budaya berlalu lintas yang aman, santun, selamat, tertib dan
lancar yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, merubah peri laku
pemakai jalan (road user behavior), menurunkan pelanggaran dan kecelakaan
lalu lintas, serta memberikan informasi yang berhubungan dengan lalu lintas.
(Junaidi, 2011, http://pendidikanque.blogspot.com/2011_07_01_archive.html)
Untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan lalu lintas tersebut, maka
masyarakat sebagai warga negara yang baik diharapkan memiliki pengetahuan
tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang
berlaku (civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan), bersikap sadar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
hukum atau berperilaku tidak melanggar peraturan yang berlaku (civic disposition
atau karakter kewarganegaraan), serta dalam berkendara pengendara diwajibkan
memiliki katerampilan (skill) yang baik untuk meminimalkan kejadian yang tidak
diinginkan (civic skill atau keterampilan kewarganegaraan). Berdasarkan hal
tersebut maka dapat terlihat jelas konstribusi pendidikan lalu lintas terhadap
pendidikan kewarganegaraan (PKn).
Berdasarkan dari tujuannya dapat disimpulkan bahwa antara pendidikan
lalu lintas dengan pendidikan kewarganegaraan memiliki keterkaitan yaitu
berdasarkan pada aspek sasarannya, keduanya mempunyai sasaran yang sama
yaitu keduanya bersasaran untuk menjadikan warga negara yang memiliki
pengetahuan tentang aturan yang ada pada negaranya, keduanya bersasaran untuk
menerapkan sikap sadar terhadap hukum misalnya orang yang menujukkan sikap,
etika dan budaya tertib berlalu lintas, maka dilandasi oleh kesadaran menaati
peraturan perundangan yang berlaku dan keduanya sama-sama menjadikan warga
negara yang mempunyai ketrampilan (skill) kaitanya dengan lalu lintas warga
negara yang berlalu lintas diharapkan dapat memiliki ketrampilan (skill) dalam
menguasai lingkungan maupun kendaraanya supaya tidak terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan.
Dari uraian tersebut, dapat disederhanakan dalam gambar skematis
konstribusi pendidikan lalu lintas terhadap pendidikan kewarganegaraan (PKn)
sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
B. Kerangka Berfikir
Perkembangan teknologi otomotif dan pertumbuhan kepemilikan
kendaraan bermotor yang tumbuh dengan pesat bila tidak disertai penambahan
panjang jalan yang memadai serta tidak diimbangi disiplin berlalu lintas bagi para
pemakai kendaraan bermotor dan pemakai jalan lainnya, dikhawatirkan tingkat
keselamatan lalu lintas yang diwarnai dengan tingginya pelanggaran lalu lintas,
kecelakaan lalu lintas dan tingkat kemacetan lalu lintas akan semakin
menunjukkan kondisi yang lebih parah dari yang ada sekarang.
Mobilitas manusia dan barang dengan kendaraan bermotor berkembang
begitu pesatnya, hal ini antara lain akibat peningkatan kesejahteraan dan kemajuan
Pendidikan
lalu Lintas
Pendidikan
Kewarganegraan
Tujuan
1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam
menanggapi isu kewarganegaraan;
2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung
jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk
membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter
masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama
dengan bangsa-bangsa lainnya; dan
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam
percaturan dunia secara langsung atau tidak
langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi
Tujuan
1. Menciptakan generasi muda yang sadar mampu
mengimplementasikan sistem nilai yaitu etika dan
budaya berlalu lintas yang aman, santun, selamat,
tertib dan lancar yang diwujudkan dalam
kehidupan sehari-hari
2. Merubah peri laku pemakai jalan (road user
behavior)
3. Menurunkan pelanggaran dan kecelakaan lalu
lintas
4. Memberikan informasi yang berhubungan dengan
lalu lintas.
Keduanya mempunyai aspek sasaran yang sama yaitu
mengimplementasikan :
1. Civic knowledge berkenaan dengan apa-apa yang perlu diketahui dan
dipahami secara layak oleh warga negara.
2. Civic values/Civic disposition berkenaan dengan sifat dan karakter
yang baik dari seorang warga negara baik secara pribadi maupun
publik.
3. Civic skill berkenaan dengan apa yang seharusnya dapat dilakukan
oleh warga negara bagi kelangsungan bangsa dan negara. civic skill
meliputi : ketrampilan intelektual dan ketrampilan partisipasi
Gambar 1. Skema konstribusi pendidikan lalu lintas terhadap pendidikan
kewarganegaraan (PKn)
Keterkaitan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
teknologi dibidang transportasi. Namun hal ini berdampak positif juga berdampak
negatif. Dampak positifya yaitu efisiensi waktu sedangkan dampak negatifnya
yaitu munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti: pelanggaran,
kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat dan kompleks dari
waktu ke waktu apabila tidak segera ditangani dan diantisipasi.
Adanya permasalahan lalu lintas sangat erat kaitanya dengan bagaimana
peran satuan polisi lalu lintas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Masalah
lalu lintas yang semakin kompleks seiring dengan pertambahan penduduk dan
perkembangan dinamika masyarakat, hal tersebut menuntut polisi lalu lintas untuk
bekerja lebih keras dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada
sehingga ketertiban lalu lintas dapat terwujud dan dapat menjadi polisi dengan
kinerja yang diharapkan oleh masyarakat.
Adapun peran satuan polisi lalu lintas antara lain penyelengaraan di bidang
pendidikan masyarakat lalu lintas (education), rekayasa lalu lintas (enginering),
penegakan hukum (law enforcement), regristrasi pengemudi dan kendaraan
bermotor (regristrasion dan identification), dan sebagai pusat K3I (komando,
kendali, koordinasi dan informasi) lalu lintas.
Fungsi dan peran tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketertiban,
keamanan, keselamatan, kelancaran lalu lintas, meminimalisir korban fasilitas
sebagai akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, kepatuhan masyarakat terhadap
hukum dan peraturan lalu lintas, serta meningkatkan pelayanan masyarakat dalam
bidang lalu lintas.
Dari kelima peran tersebut, penulis mamilih salah satu peran untuk
dijadikan penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih peran satuan polisi lalu lintas
dalam bidang pendidikan berlalu lintas. Peran satuan polisi lalu lintas dalam
bidang pendidikan dirasa sangat dalam hal menumbuhkan ketertiban berkendara
bagi warga. Dengan diberikan pendidikan maka masyarakat akan lebih
mengetahui tentang bagaimana berlalu lintas dengan baik dan setelah mengetahui
maka akan menerapkan pengetahuan-pengetahuna yang didapat dari pendidikan
lalu lintas tersebut kedalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam berlalu lintas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
Strategi dan program untuk mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan,
ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
Tujuan dari pendidikan lalu lintas (education) yaitu memberikan
penjelasan kepada pemakai jalan bagaimana mereka harus bergerak dengan
sebaik-baiknya dengan menjalankan peraturan-peraturan yang sudah ada sehingga
diharapkan masyarakat dapat lebih memahami tentang bagaimana cara berkendara
yang baik dan benar sehingga permasalahan-permasalahan lalu lintas seperti:
pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas akan semakin menurun.
Dengan diterapkan peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan
melalui program pendidikan bagi masyarakat akan berpengaruh terhadap adanya
kesadaran hukum warga, sehingga ketertiban lalu lintas akan dapat terwujud dan
akan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas.
Dari penjelasan kerangka berfikir tersebut, dapat disederhanakan dalam
bagan kerangka berfikir sebagai berikut :
Permasalahan Lalu Lintas
Kota Surakarta
Peran Satuan Polisi Lalu
Lintas
Kesadaran Hukum
Masyarakat dalam
Berlalu Lintas
Pendidikan
masyarakat lantas
Program Pendidikan
Masyarakat Lalu Lintas
Gambar 2. Skema Kerangka Berpikir
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan
atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis
dan sistematis. Masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat penting
dalam penelitian ilmiah, karena mutu, nilai validitas dari penelitian ilmiah sangat
ditentukan oleh pemilihan metodenya.
Menurut Sugiono (2009 : 2) ”Metode penelitian pada dasarnya merupakan
cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
Berdasarkan pengertian tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu
diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan”. Jadi, suatu metode
dipilih dengan pertimbangan keserasian obyek, tujuan, sasaran, dan variabel
masalah yang hendak diteliti.
Dengan demikian, metode penelitian merupakan suatu pengetahuan untuk
menggali kebenaran suatu metodologis dengan sistematis dan sesuai dengan
pedoman penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis. Metodologi penelitian
perlu ditentukan dahulu sebelum kegiatan penelitian dilakukan. Hal ini karena ketepatan
dalam menentukan metodologi akan mengantarkan penelitian ke arah tujuan yang
diinginkan, yaitu hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Tempat penelitian merupakan sumber diperolehnya data yang digunakan
dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih tempat penelitian di Satuan
Polisi Lalu Lintas Surakarta yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 376
Surakarta. Peneliti memilih tempat penelitian di Satlantas Surakarta tersebut
dengan pertimbangan bahwa :
a. Surakarta merupakan kota pusat dari eks-karasidenan Surakarta yang terdiri
dari kabupaten Boyolali, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, dan
Klaten sehingga banyak yang melakukan aktivitas di Surakarta dan hal itu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
tentunya akan menambah populasi pengguna jalannya dan akan berdampak
pada ketertiban dalam berkendaraan di jalan raya, karena mengingat
kepadatan lalu lintas yang semakin bertambah.
b. Dari hasil pra penelitian, peneliti menemukan data dari Badan Pusat Statistik
(BPS) Surakarta bahwa di Surakarta jumlah kecelakaan tercatat paling tinggi
pada tahun 2007 yaitu tercatat ada 2.799 kejadian. Angka tersebut paling
tinggi dibandingkan kota-kota lain di Jawa Tengah misalnya seperti polwil
banyumas 921 kejadian, polwil pekalongan 1.784 kejadian, polwil pati 945
kejadian, polwil kedu 1.917 kejadian dan polwiltabes semarang 2.368
kejadian (Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2009).
c. Tersedianya data-data yang menunjang penelitian.
d. Adanya keterbukaan dari pihak Satlantas Surakarta sehingga memudahkan di
dalam melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang
dihadapi.
e. Urgenitas masalah yang di kaji, peneliti menganggap pendidikan lalu lintas
berperan penting dalam menurunkan tingginya angka pelanggaran dan
kecelakaan lalu lintas. Oleh sebab itu dengan adanya pendidikan lalu lintas
diharapkan dapat menurunkan tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan
lalu lintas sehingga ketertiban lalu lintas dapat terwujud.
Dengan adanya pertimbangan tersebut maka peneliti merasa bahwa
Satlantas Surakarta menarik untuk diteliti.
2. Waktu Penelitian
Setelah peneliti menentukan lokasi penelitian, maka langkah selanjutnya
adalah menentukan waktu penelitian. Waktu penelitian direncanakan tujuh bulan
yang akan dimulai pada bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012.
Kegiatan tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian
No Kegiatan
Tahun 2012
Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus
1. Pengajuan Judul
2. Penyusunan Proposal
3. Ijin Penelitian
4. Penelitian
5. Analisis Data
6. Penyusunan Laporan
B. Bentuk dan Strategi Penelitian
1. Bentuk Penelitian
Bentuk penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam suatu
penelitian, karena bentuk dari penelitian tersebut turut menunjang penelitian yang
sedang dilaksanakan. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang
diperlukan, maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang
bersifat deskriptif.
Menurut Bodgan dan Taylor menjelaskan “Metodologi kualitatif adalah
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. (Lexy J. Moleong,
2010 : 4)
Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini penulis berusaha
menyajikan data deskriftif dikarenakan penelitian ini mendeskripsikan
permasalahan di lapangan, yaitu mendeskripsikan peran satuan lalu lintas dalam
bidang pendidikan berlalu lintas, mendeskripsikan hambatan satuan polisi lalu
lintas dalam memberikan pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat dan
mendeskripsikan dampak pendidikan lalu lintas terhadap kesadaran hukum warga
dalam berlalu lintas, oleh karena itu bentuk penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
2. Strategi Penelitian
Setiap penelitian memerlukan sebuah strategi agar tujuan yang telah
direncanakan dapat dicapai. Strategi yang dipakai dalam penelitian menggunakan
model tunggal tepancang .
H.B. Sutopo (2002 : 42) menjelaskan, “Bentuk penelitian terpancang
(embedded research) yaitu penelitian kualitatif yang sudah menentukan fokus
penelitian berupa variabel utamanya yang akan dikaji berdasarkan pada tujuan dan
minat penelitinya sebelum peneliti ke lapangan studinya”.
Dalam penelitian ini peneliti telah menentukan kasus yang diteliti
sehingga strategi dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan strategi
tunggal terpancang karena objek penelitian adalah tunggal yaitu hanya pada peran
satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan berlalu lintas. Sedangkan
terpancang artinya untuk mengetahui dampak kesadaran hukum masyarakat dalam
berlalu lintas.
C. Sumber Data
Sumber data merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan
penelitian karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data peneliti
akan mendapatkan informasi yang diinginkan.
HB. Sutopo (2002 : 50) mengatakan bahwa, “Sumber data itu mencakup
informan, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, gambar, rekaman,
dokumen dan arsip”. Dalam penelitian ini tidak seluruh sumber data digunakan,
tetapi ditetapkan beberapa sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ingin
dicapai, antara lain :
1. Informan
Menurut H.B. Sutopo (2002 : 57) mengatakan “Informan adalah sumber
data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif lebih tepat disebut sebagai
informan”. Informan sebagai sumber informasi yang bisa memberikan informasi
mengenai sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
Informan adalah orang yang dipandang mengetahui permasalahan secara
mendalam dan dapat dipercaya, sehingga dapat dijadikan sumber yang mantap.
Informan disini adalah:
1. Bapak Syamsi Dukha, S.H, M.H yaitu kepala unit pendidikan dan rekayasa lalu
lintas (DIKYASA) kepolisian Kota Surakarta.
2. Bapak Sri Widodo yaitu staff polisi dalam bidang pendidikan dan rekayasa lalu
lintas (DIKYASA) bagian pelaksana/penggerak pendidikan lalu lintas Kota
Surakarta.
3. Bapak Ribuwono yaitu staff polisi dalam bidang pendidikan dan rekayasa lalu
lintas (DIKYASA) wakil dari Bapak Syamsi Dukha, S.H, M.H.
4. Masyarakat, masyarakat yang dipilih menjadi informan yaitu masyarakat sudah
mendapatkan pendidikan lalu lintas dari Satlantas Surakarta. Peneliti memilih
informan tersebut dengan alasan ingin mengetahui masyarakat yang sudah
diberi pendidikan apakah akan berdampak terhadap kesadaran hukum mereka
dalam berlalu lintas.
5. Masyarakat yang belum pernah mendapatkan pendidikan lalu lintas. Peneliti
memilih informan tersebut dengan alasan jika mereka diberikan pendidikan
lalu lintas apakah nantinya akan berdampak terhadap kesadaran hukum mereka
dalam berlalu lintas.
Untuk lebih jelasnya, daftar nama-nama informan dapat dilihat pada
lampiran 1.
2. Dokumen
Dokumen disini dapat berupa surat dan agenda yang berkaitan dengan
suatu peristiwa tersebut. H.B. Sutopo (2002: 54) menjelaskan bahwa, “Dokumen
dan arsip merupakan bahan tertulis yang berhubungan sengan suatu peristiwa atau
aktivitas tertentu”.
Dalam mengkaji dokumen tidak hanya mencatat apa yang tertulis, tetapi
juga berusaha menggali dan mengungkap makna yang tersirat dari dokumen
tersebut.
Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data dari dokumen dan arsip
yang digunakan peneliti sebagai sumber data adalah:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.
b. Data jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Surakarta tahun 2010, dan
2011.
c. Data pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Surakarta tahun 2010 dan 2011.
d. Laporan kegiatan pemberian pendidikan lalu lintas oleh Satlantas Surakarta.
e. Materi Pendidikan lalu lintas.
3. Tempat dan Peristiwa
Sumber dan tempat peristiwa dimaksudkan untuk lebih memperkuat
keterangan. Data berupa peristiwa atau aktivitas digunakan sebagai data
pendukung dari informan dan dokumen. Menurut H.B. Sutopo (2002: 51), “Dari
pengamatan atau aktivitas, peneliti bisa mengetahui bagaimana sesuatu terjadi
secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung”.
Adapun peristiwa atau aktivitas yang diamati oleh peneliti adalah proses
pemberian pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat. Observasi dilakukan
pada :
a. Pelaksanaan pendidikan lalu lintas program penerangan keliling
(Penling) pada karangtaruna Semanggi RW 04 kecamatan Pasar Kliwon
Surakarta tanggal 20 Mei 2012 Pukul 19.00 WIB.
b. Pelaksanaan pendidikan lalu lintas program polisi sahabat anak
(POLSANA) pada anak-anak SD Kristen Pratama Sukoharjo yang bertempat di
halaman polresta Surakarta tanggal 19 Juni 2012 Pukul 08.00 WIB.
D. Teknik Sampling
Dalam penelitian kualitatif sampel ditujukan oleh peneliti sendiri dengan
mempertimbangkan bahwa sampel itu mengenai masalah yang diteliti, jujur, dapat
dipercaya, dan datanya bersifat obyektif. Sampling pada penelitian kualitatif
digunakan untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam
sumber. Menurut Goetz dan Le Compte, menyatakan:
Dalam penelitian kualitatif cenderung menggunakan teknik cuplikan
yang bersifat selektif dengan menggunakan pertimbangan berdasarkan
konsep teoritis yang digunakan, keingintahuan pribadi peneliti,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
karakteristik empirisnya, dan lain-lainnya. Oleh karena itu teknik
sampling yang digunakan dalam penelitian ini lebih bersifat Purposive
Sampling (H.B. Sutopo, 2002: 185).
Mengenai Purposive Sampling, Lexy J. Moleong (2010: 224)
berpendapat bahwa “Dalam penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi
sampel bertujuan (Purposive Sample)”.
Patton mengartikan “Purposive Sampling merupakan teknik
mendapatkan sampel dengan memilih informan yang dipandang paling tahu,
sehingga kemungkinan pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan
kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data” (H.B. Sutopo, 2002:
185).
Menurut Sugiyono (2009: 218) “Dalam penelitian kualitatif, teknik
sampling yang sering digunakan adalah Purposive Sampling dan Snowball
Sampling”. Proposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data
dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan Snowball Sampling adalah teknik
pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-
lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang
sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, sehingga mencari
orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.
Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan
teknik purposive sampling. Peneliti memiliki kecenderungan untuk memilih
informan yang dianggap mengetahui informasi dan permasalahannya secara
mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap.
Dalam teknik purposive sampling, peneliti tidak menjadikan semua orang
sebagai informan, tetapi peneliti memilih informan dengan pertimbangan tertentu,
pertimbangan tersebut adalah memilih orang yang dianggap tahu tentang apa yang
kita harapkan. Dalam penelitian ini peneliti memilih orang yang dianggap tahu
tentang apa yang kita harapkan yaitu ketua unit pendidikan dan rekayasa lalu
lintas (DIKYASA), polisi bagian staff unit DIKYASA Kota Surakarta,
masyarakat yang telah mendapatkan pendidikan lalu lintas dan masyarakat yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
belum pernah mendapatkan pendidikan lalu lintas. Teknik ini digunakan karena
dianggap mampu mengungkap kedalaman data yang akan digali dari informan.
E. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2009 : 224) “teknik pengumpulan data merupakan
langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari
penelitian adalah mendapatkan data”. Teknik pengumpulan data ini sebagai cara
operasional yang ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan.
Berhasil tidaknya suatu penelitian dapat bergantung pada data yang diperoleh.
Oleh karena itu, sangat perlu diperhatikan teknik pengumpulan data yang
dipergunakan sebagai alat pengambil data. Dalam penelitian ini teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah :
1. Interview Atau Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Menurut Lexy J.
Moleong (2010: 186) “Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu
pewawancara (interviwer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai
(responden) yang memberikan jawaban atas pertanyaan”.
Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan
berbeda, yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau
interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan, atau responden
(Burhan Bungin, 2012 : 67).
Esterberg mendefinisikan Interview sebagai berikut, “a meeting of two
person to exchange information and idea through guestion and responses,
resulting in communication and joint countraction of meaning abaut a particular
topic”. Artinya, “wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan
makna dalam suatu topik tertentu”. (Sugiyono, 2009: 231)
Susan Stainback mengemukakan bahwa “interviewing provide the
researcher a means to gain a deeper understanding of hao the participant
interpret a situation or phenimenom than can be gainded through observation
alon”. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang akan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena
yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. (Sugiono,
2009: 232)
Esterberg, mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu :
a) Wawancara terstruktur (Structured interview)
Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data,
bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti
tentang informasi apa yang akan diperoleh
b) Wawancara semi terstruktur (Semistructure interview)
Wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara
lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat,
dan ide-idenya.
c) Wawancara tak berstruktur (unstructured interview)
Wawancara yag bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman
wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk
pengumpulan datanya. (Sugiyono, 2009: 233)
Adapun dalam wawancara ini yang digunakan adalah wawancara semi
terstruktur. Wawancara semi terstruktur dalam penelitian ini menggunakan
pedoman wawancara tetapi ada umpan balik dari responden yang dirasa perlu
ditanyakan peneliti maka peneliti dapat menanyakan kepada responden walaupun
didalam pedoman wawancara tidak ada pertanyaannya. Wawancara dalam
penelitian ini menggunakan cara antara lain :
a. Menggunakan metode diskusi yaitu sebelum wawancara dimulai antara
informan dengan peneliti mendiskusikan mengenai permasalahan yang akan
diteliti.
b. Peneliti memberikan pertanyaan kepada informan mengenai pokok
permasalahan.
c. Informan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.
d. Peneliti memberikan feedback atas jawaban dari informan mengenai
permasalahan yang sekiranya belum jelas.
e. Informan kembali menjelaskan feedback dari peneliti.
f. Sebelum mengakhiri wawancara, peneliti meneliti kembali jawaban yang
diberikan oleh informan serta menanyakan kembali sekira ada jababan yang
belum dipahami oleh peneliti.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
g. Wawancara diakhiri setelah peneliti benar-benar mendapatkan data yang
dianggap sudah dapat mendukung penelitianya.
Adapun kisi-kisi pedoman wawancara terdapat pada lampiran 2, pedoman
wawancara yang digunakan peneliti terdapat pada lampiran 3 dan hasil
wawancara dapat dilihat pada lampiran 4 dan lampiran 5.
2. Analisis Dokumen
Analisis dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode
observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. H.B. Sutopo (2002: 54)
yang mendefinisikan “Dokumen atau data sekunder merupakan bahan tertulis
yang berhubungan dengan sesuatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia merupakan
rekaman tetapi juga berupa gambar atau benda peninggalan yang berkaitan
dengan suatu aktivitas tertentu”. Analisis dokumen yang digunakan dengan cara
mempelajari buku-buku, laporan-laporan, peraturan, arsip-arsip ataupun dokumen
lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, yang
menjadi sumber data dari dokumen antara lain data jumlah kecelakaan lalu lintas
yang terjadi di Surakarta tahun 2010, dan 2011, data pelanggaran lalu lintas yang
terjadi di Surakarta tahun 2010 dan 2011, jadwal rencana kegiatan Satlantas bulan
juni, materi Pendidikan lalu lintas, daftar nama pegawai Satlantas Surakarta, dan
contoh laporan kegiatan dari Satlantas yang ditujukan ke Kapolda Jawa Tengah.
3. Observasi
Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik
terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. H.B. Sutopo (2002: 64)
menjelaskan bahwa “Teknik observasi digunakan untuk menggali data yang
berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekanan gambar”.
Nasution menjelaskan bahwa, “Observasi adalah dasar semua ilmu
pengetahuan”. (Sugiyono, 2009: 226)
Spradley, menjelaskan bahwa “Pelaksanaan teknik observasi terdiri dari
tak berperan serta sama sekali dan observasi berperan, yang terdiri dari berperan
pasif, berperan aktif, dan berperan penuh, dalam arti peneliti menjadi anggota
kelompok yang sedang diamati”. (H.B. Sutopo, 2002: 64)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi berperan pasif
terlibat langsung yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui
pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yang
dilakukan secara langsung pada tempat terjadinya peristiwa. Observasi yang
dilakukan peneliti adalah dengan mencatat kegiatan pada waktu dilaksanakanya
pemberian pendidikan lalu lintas kepada masyarakat yang dilakukan oleh
Satlantas Surakarta.
Untuk pedoman observasi terdapat pada lampiran 6, sedangkan hasil
observasi dapat dilihat pada lampiran 7.
F. Validitas Data
H.B. Sutopo (2002 : 78) berpendapat “Validitas data adalah pengujian
data yang didapat dalam penelitian untuk mengetahui apakah data tersebut
kebenarannya dipertanggungjawabkan atau tidak”.
Pengujian data dilakukan dengan triangulasi data untuk menjamin
kemantapan dari data penelitian ini. Menurut Lexy J. Moleong (2010: 330)
“Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding
terhadap data itu”.
Menurut Patton,triangulasi data ada 4 (empat) macam yakni “trianggulasi
data, trianggulasi metode, trianggulasi peneliti dan trianggulasi teori”. Hal
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Triangulasi Data, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih
mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber yang berbeda.
2. Triangulasi Metode, jenis triangulasi ini bisa dilakukan oleh seorang
peneliti dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan
menggunakan teknik dan metode yang berbeda.
3. Triangulasi Peneliti, yaitu hasil penelitian baik data atau simpulan
mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya
dari beberapa peneliti.
4. Triangulasi Teori, triangulasi ini dilakukan peneliti dengan
menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas
permasalahan yang dikaji. (H.B. Sutopo, 2002 : 78)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data dan
trianggulasi metode. Yang dimaksud trianggulasi data adalah peneliti
menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan
data yang sama. Sebab cara ini mengarahkan peneliti agar dalam melakukan
pengumpulan data harus menggunakan beragam data yang tersedia, artinya data
yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa
sumber yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mencari data dari
informan, dokumen dan peristiwa/aktivitas.
Sedangkan trianggulasi metode disini dilakukan peneliti dalam
mengumpulkan data dengan metode yang berbeda-beda antara dengan
wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen yang berhubungan dnegan
permasalahan dalam penelitian ini. Untuk hasil trianggulasi data dapat dilihat
pada lampiran no. 8 dan hasil trianggulasi metode dapat dilihat pada lampiran no.
9.
G. Analisis Data
Analisis data merupakan proses mengatur urutan data,
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola dan suatu uraian dasar. Proses analisis
data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal
rumusan dan hal-hal yang diperoleh dalam penelitian (Matthew B. Miles dan A.
Michael Huberman, 2007 : 15).
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
data kualitatif. Penelitian ini memperoleh data berwujud kata-kata bukan
rangkaian angka. Analisis kualitatif menggunakan kata-kata yang biasanya
disusun dalam teks yang diperluas (H.B. Sutopo, 2002 : 96). Dengan model
analisis ini, analisis telah dilakukan sejak pengumpulan data. Dalam hal ini
terdapat tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan
kesimpulan atau verivikasinya.
Sedangkan aktifitas dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses
pengumpulan data sebagai proses siklus. Dalam model ini peneliti tetap bergerak
dalam komponen analisis seperti tersebut di atas. (H.B. Sutopo, 2002 : 96)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
Ditengah-tengah waktu pengumpulan data dan analisis data juga akan
dilakukan audit data demi validitas data. Sedangkan sesudah pengumpulan data
selesai, bila masih terdapat kekurangan data, dengan menggunakan waktu yang
tersedia, maka peneliti dapat kembali ke lokasi penelitian untuk pengumpulan
data demi kemantapan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, proses analisis data
dengan model interaktif ini dapat digambarkan sebagai berikut.
Gambar 3. Model Analisis Interaktif
Sumber : H.B. Sutopo, 2002 : 96
Untuk lebih jelasnya tahap-tahap analisis kualitatif menurut H.B. Sutopo
(2002:91) meliputi :
1. Pengumpulan data
Pengumpulan data merupakan usaha untuk mendapatkan data yang
diperlukan untuk menjawab permasalahan. Dalam penelitian kualitatif
pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai strategi sesuai dengan
sumber data yang digunakan.
2. Reduksi data
Reduksi data adalah bagian dari analisis yang merupakan proses seleksi,
pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dari catatan lapangan. Proses
reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian selesai.
1
Pengumpulan Data
4
Verifikasi/pengambilan
kesimpulan
3
Sajian Data
2
Reduksi Data
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
3. Sajian data
Sajian data merupakan bentuk narasi yang memungkinkan simpulan
penelitian dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan
masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian.
4. Verifikasi/pengambilan kesimpulan
Verifikasi merupakan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan,
penelusuran data kembali dengan cepat agar simpulan penelitian menjadi
lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya.
Reduksi dan sajian data disusun pada waktu penulis sudah mendapatkan
data-data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian yaitu hal-hal yang
terkait dengan peran satuan polisi lalu lintas dalam pengelolaan lalu lintas untuk
mewujudkan ketertiban dan keamanan berkendara bagi warga Surakarta.
Dalam mereduksi data penulis menyisihkan data-data yang tidak
diperlukan dan mengambil data yang diperlukan. Untuk penyajian data penulis
membuat dalam bentuk narasi yang disusun secara logis.
Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, penulis mulai melakukan
untuk menarik kesimpulan yang didasarkan pada semua yang terdapat dalam
reduksi data dan sajian data. Metode analisis yang digunakan bersifat deskriptif
kualitatif.
H. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi langkah-
langkah sebagai berikut :
1. Persiapan
Tahap ini terbagi menjadi dua kegiatan meliputi :
a. Mengurus perijinan penelitian.
Ijin penelitian dimulai dari persetujuan pembimbing 1 dan 2, Ketua Program
studi PPKn, Pembantu Dekan III FKIP UNS, Rektor UNS, dan kemudian
memasukkan ijin tersebut ke Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kota
Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
b. Menyusun protokol penelitian, pengembangan pedoman pengumpulan data
dan menyusun jadwal kegiatan penelitian.
Kegiatan ini diawali dengan menyusun pedoman wawancara, kemudian
menyusun jadwal yang disesuaikan dengan waktu dari Satlantas Surakarta
untuk melakukan wawancara dan observasi.
2. Pengumpulan Data
Tahap ini terbagi menjadi tiga kegiatan meliputi :
a. Mengumpulkan data dengan melakukan observasi dan mencatat serta
menyimpan dokumen. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan
wawancara dengan kepala dan anggota unit pendidikan lalu lintas Satlantas
Surakarta, observasi di lakukan pada saat polisi memberikan pendidikan
berlalu lintas kepada masyarakat, serta dengan mengumpulkan materi yang
diberikan pada saat pemberian pendidikan lalu lintas dilakukan.
b. Melakukan review dan pembahasan beragam data yang telah terkumpul.
c. Memilah dan mengatur data sesuai kebutuhan
3. Analisis Data
Tahap ini terbagi menjadi empat kegiatan meliputi :
a. Menentukan teknik analisa data yang tepat sesuai proposal penelitian.
b. Mengembangkan sajian data dengan analisis lanjut kemudian di cross check
kan dengan temuan dilapangan.
c. Setelah diperoleh data yang sesuai intensitas kebutuhan maka dilakukan
proses verifikasi dan pengayaan dengan mengkonsultasikan dengan orang
yang dianggap lebih ahli.
d. Setelah selesai, baru dibuat simpulan akhir sebagai temuan penelitian.
4. Penyusunan Laporan Penelitian
Tahap ini terbagi menjadi tiga kegiatan meliputi :
a. Penyusunan laporan awal.
b. Review laporan dengan melakukan pengecekan ulang laporan yang telah
tersusun bilamana terdapat kekeliruan atau kesalahan untuk kemudian
dilakukan perbaikan laporan.
c. Penyusunan laporan akhir.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
Deskripsi lokasi penelitian adalah tahapan dimana data yang diperoleh
peneliti di lapangan yaitu di Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Surakarta, kemudian
data tersebut diolah dan dianalisis sehingga dapat disajikan secara sistematis.
Aspek-aspek yang diteliti dapat dijabarkan sebagai berikut : 1.Letak geografis
Satlantas Surakarta, 2.Sejarah singkat berdirinya Polisi Lalu Lintas (Polantas),
3.Visi dan Misi Satlantas, 4.Stuktur Organisasi Satlantas Surakarta, 5.Tata Cara
Kerja Satlantas Surakarta, 6. Anggota Satlantas Surakarta. Aspek-aspek tersebut
akan dijabarkan sebagai berikut :
1. Letak Geografis Satlantas Kota Surakarta
Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Surakarta berlokasi di Kecamatan
Banjarsari tepatnya di Kelurahan Porwosari. Secara geografis Satlantas Kota
Surakarta terletak di pusat kota yang strategis dan mudah terjangkau oleh sarana
transportasi yaitu tepatnya di Jalan Brigjen Slamet Riyadi no. 376 Surakarta,
Jawa Tengah.
Lokasi Satlantas Kota Surakarta berbatasan dengan :
a. Sebelah Timur : Gereja Katolik St. Petrus Surakarta
b. Sebelah Barat : Pizza Hut Slamet Riyadi
c. Sebelah Utara : Rumah penduduk dan Wisma Bayangkari
d. Sebelah Selatan : Rumah Sakit Bayangkara Surakarta
Berdasarkan letak geografisnya tersebut, Satuan Polisi Lalu Lintas
(Satlantas) Surakarta dapat dikatakan bahwa letak geografisnya sangat strategis
karena terlatak di jalan pusat kota Surakarta yaitu di Jalan Brigjen Slamet Riyadi
no. 376 Surakarta. Letaknya yang strategis membuat masyarakat yang
mempunyai kepentingan dengan Satlantas Surakarta tidak mengalami kesulitan
untuk mencari lokasi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
Satuan Polisi Lalu Lintas merupakan lembaga pemerintah yang berperan
dalam membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi kegiatan
penyelengaraan di bidang pendidikan berlalu lintas (education), rekayasa lalu
lintas (enginering), penegakan hukum (law enforcement), regristrasi pengemudi
dan kendaraan bermotor (regristrasion dan identification), serta sebagai pusat K3I
(komando, kendali, koordinasi dan informasi) lalu lintas.
2. Sejarah Singkat Berdirinya Polisi Lalu Lintas (Polantas)
Sejarah lalu lintas di Indonesia tidak lepas dari perkembangan teknologi
automotif dunia, yang berawal dari penemuan mesin dengan bahan bakar minyak
bumi. Pada Jaman revolusi di Eropa terutama akhir abad 19 mobil dan sepeda
motor mulai berkembang serta banyak diproduksi. Industri Mobil dipelopori oleh
Benz yang perusahaannya berkembang sejak tahun 1886. Pemerintah Hindia
Belanda yang saat itu menjajah Indonesia mulai membawa mobil dan sepeda
motor masuk ke Indonesia sehingga mulai muncul aktivitas lalu lintas kendaraan
bermotor di Indonesia. Ketika mobil dan sepeda motor bertambah banyak
Pemerintah Hindia Belanda mulai merasa perlu mengatur penggunaannya.
Peraturan pertama dikeluarkan pertama kali pada tanggal 11 Nopember 1899 dan
dinyatakan berlaku tepat tanggal 1 Januari 1900. Bentuk peraturan ini adalah
Reglement (Peraturan Pemerintah) yang disebut Reglement op gebruik van
automobilen ( stadblaad 1899 no 301 ). Sepuluh tahun kemudian pada tahun 1910
dikeluarkan lagi Motor Reglement (stb. 1910 No.73). Dengan demikian
pemerintah Hindia Belanda telah memperhatikan masalah lalu lintas di jalan dan
telah menetapkan tugas Polisi di bidang lalu lintas secara represif.
Organ kepolisian sendiri telah ada lebih awal sejak jaman VOC, namun
baru dipertegas susunannya pada masa pemerintah Gubernur Jenderal Sanford
Raffles, masa pendudukan Inggris. Kantor-kantor Polisi baru ada di beberapa
kota-kota besar seperti Jayakarta, Semarang, Surabaya, yang umurnya dipegang
oleh Polisi Belanda pada intinya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
Untuk mengimbangi perkembangan lalu lintas yang terus meningkat, maka
pemerintah Hindia Belanda memandang perlu membentuk wadah Polisi tersendiri
yang khusus menangani lalu lintas, sehingga pada tanggal 15 Mei 1915, dengan
Surat Keputusan Direktur Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64/a lahirlah satu
organ Polisi Lalu Lintas dalam tubuh Polisi Hindia Belanda. Dalam organ Polisi
pada waktu itu ada empat bagian, yaitu bagian sekretaris, bagian serse, bagian
pengawas umum dan bagian lalu lintas. Pada mulanya bagian lalu lintas di sebut
Voer Wesen, sebagai jiplakan dari bahasa Jerman "Fuhr Wessen" yang berarti
pengawasan lalu lintas. Organ ini terus disempurnakan, diberi nama asli dalam
bahasa Belanda Verkeespolitie, yang artinya Polisi Lalu Lintas.
3. Visi dan Misi Satlantas
Adapun visi dan misi Satuan Polisi Lalu Lintas Surakarta yaitu :
a. Visi
Menyelenggarakan penegakan dan kepastian hukum yang bercirikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas.
b. Misi
Mewujudkan masyarakat pemakai jalan supaya memahami, yakin dan
mempercayai kepada polantas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan
masyarakat dalam kegiatan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas,
penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, regristrasi dan
identifikasi kendaraan bermotor.
4. Stuktur Organisasi Satuan Polisi Lalu Lintas Surakarta
Dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan
kepada masyarakat di bidang lalu lintas, maka penyusunan organisasi polisi lalu
lintas disusun berdasarkan keputusan Kapolri No.Pol : Kep/53/X/2002 tanggal 17
Oktober 2002 tentang organisasi. Maka disusunlan Struktur Organisasi Satlantas
Polresta Surakarta yaitu sebagai berikut :
Gambar 4. Struktur Organisasi Satlantas Polresta Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
5. Tata Cara Kerja Satuan Polisi Lalu Lintas Surakarta
Tata cara kerja pada satuan polisi lalu lintas Kota Surakarta dapat
dijabarkan sebagai berikut :
a. Tugas
Tugas satuan polisi lalu lintas Kota Surakarta adalah menyelenggarakan dan
Membina fungsi lalu lintas Kepolisian, yang meliputi Penjagaan, Pengaturan,
Pengawalan dan Patroli, Pendidikan Masyarakat dan rekayasa lalu lintas,
Registrasi dan Identifikasi pengemudi / Kendaraan Bermotor, Penyidikan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
Kecelakaan Lalu lintas dan Penegakan Hukum dibidang Lalu Lintas guna
memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu lintas.
b. Fungsi
1. Penyelenggaraan dan Pembinaan fungsi Lalu lintas Kepolisian;
2. Penyelenggaraan Turjawali Lantas;
3. Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa lalu lintas;
4. Penyelenggaraan Registrasi dan identipikasi Pengemudi / kendaraan
bermotor;
5. Penyidikan Laka Lantas dan penegakan Hukum dibidang lalu lintas;
6. Pemeliharaan Kamseltibcarlantas.
c. Kegiatan
1. Kaur Bin Ops
a) Melaksanakan Pembinaan manajemen Opsnal dan Pelatihan;
b) Melaksanakan Anev;
c) Pengelolaan Teknologi Informasi dan dokumentasi lalu lintas.
2. Kaur Mintu
a) Membuat Rencana Kegiatan;
b) Melaksanakan Manajemen Personil, Sarpras dan Kinerja;
c) Melaksanakan Pelayanan Ketatausahaan dan urusan dalam dalam
lingkungan Lantas;
d) Mengolah dan Menyajikan Data dibidang Lalu Lintas;
e) Mengolah dan Menyajikan Data dibidang Lalu Lintas.
3. Unit Turjawali
a) Melaksanakan Penegakan hukum dan tata tertib lalu lintas;
b) Melaksanakan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli Lalu
lintas;
c) Membina dan menyelenggarakan tata tertib Lalu lintas dan Angkutan
Jalan;
d) Membina dan Menyelenggarakan Penanganan Pelanggaran Lalu lintas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
4. Unit Dikyasa
a) Membina dan melaksanakan Kerjasama lintas Sektoral;
b) Melaksanakan Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Lantas;
c) Pembinaan Rekayasa dibidang Lalu lintas;
d) Melaksanakan Koordinasi Lintas Sektoral dalam Pembinaan dan
Rekayasa Sarana Angkutan.
5. Unit Reg Ident
a) Menyelenggarakan dan Membina Pelaksanaan Reg Ident Kendaraan
Bermotor;
b) Pembinaan Pelaksanaan Reg Ident SIM, STNK dan BPKB.
6. Unit Laka
a) Menyelenggarakan Pembinaan dan Penanganan Laka Lantas;
b) Melaksanakan TP TKP Laka Lantas;
c) Melaksanakan Penyidikan Laka Lantas;
d) Mengajukan Berkas Perkara Laka Lantas ke Pengadilan;
e) Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
d. Hubungan ke dalam
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, satuan polisi lalu lintas bekerjasama
dengan satuan lain seperti :
1. Bagian Operasional
2. Bagian Min
3. Bagian Binamitra
4. Sat Intereskrim
5. Sat Samapta
6. Sat Narkoba
7. Sat Cent
8. P3d
9. Taud
10. Telematika
e. Hubungan ke luar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
Satuan polisi lalu lintas dalam memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya
bekerjasama dengan instansi atau lain seperti :
1. Pengadilan
2. Kejaksaan
3. DLLAJ
4. Jasa Raharja
5. DPU
6. DKP
7. Despenda
8. Dikdispora
9. Satpol PP
10. Pom TNI
11. Dinas Kesehatan
12. Bank BRI
6. Anggota Satlantas Surakarta
Dalam melaksanakan fungsi dan peranya satuan polisi lalu lintas memiliki
anggota, anggota satuan polisi lalu lintas Kota Surakarta dibagi berdasarkan dari
unit kerja. yaitu sebagai berikut :
a. Ketua (Kasat Lantas)
Satuan polisi lalu lintas Kota Surakarta diketuai oleh Kompol Martinus, SIk,
M,H
b. Wakil Ketua (Wakasat Lantas)
Wakil ketua satuan polisi lalu lintas Kota Surakarta yaitu AKP Drs. Suwito,
S.H
c. Kaur Bin Ops (KBO)
KBO satuan polisi lalu lintas kota surakarta diketuai oleh IPTU Muh. Rikha
Z. S.H., KBO sendiri memiliki anggota yaitu :
No Anggota Pangkat NRP Keterangan
1 HENRY PERMANA AIPTU 59080146 PAUR MINTU
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
2
CAHYO
YUDHIANTO
BRIPKA 75080709 UR MIN OPS
3 SUCIPTO BRIPKA 74040493 UR MIN OPS
4 SUGIARTO BRIGADIR 81040482 UR MIN OPS
5 BINTORO ANOM AIPTU 67070274 BAUR TILANG
6 SETYONO AIPDA 60090440 UR TILANG
7 EPEN SUPENDI BRIPKA 74060167 UR TILANG
8 SURATMI BRIPKA 76010126 UR TILANG
9 NOVANA INDAH BRIPTU 82111238 UR TILANG
10 ANANG EKWANTO BRIGADIR 82090029 UR TILANG
Tabel 2. Anggota Satlantas Kota Surakarta Kaur Bin Ops (KBO)
d. Kaur Mintu
Kaur mintu Satlantas Kota Surakarta diketuai oleh Panata I Alex Cahyani.
Kaur Mintu memiliki anggota yaitu :
No Anggota Pangkat NRP Keterangan
1 ALEX CAHYANI PENATA I 196112191987101001 PAUR MINTU
2 ISTIYANTO PENDA I 195904101984031003 UR SIM
3 SARMAN PENDA I 196702121990101001 SAMSAT
4
TUWUH
LAKSONO
PENDA 196412071998031002
UR SIM
5 SULASTRI PENDA 197405041998032004 UR SIM
6 SUBANDI PENGTU 196108161998031003 UR TILANG
7 AGUS SURYONO PENGATUR 197408232002121003 LAKA
8 SUNARYO PENDA I 196508101991032002 SIM
9 SUPIATUN PENGATUR 196504171994032002 SIM
10 SLAMETO PENGDA 195705051992031002 UR SIM
11 NANIK PENGTU 196112161983032004 SAMSAT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
SUGIYATNI
12 SAYID SABARDI PENDA I 195709161981031002 SAMSAT
13 SUPRIYATI PENGDA I 196609192007012001 UR SIM
14
NUNUNG
MARTANTI
PENGDA I 196702012007012002
MIN OPS
15 HERI SARWOKO PENGDA I 19741222200701004 PATROLI
16 NAFSIAH PENGTU 196603041990032002 SIM
17 CS.SAPARTINAH PENDA 195709201989032001 KLIPENG
18 EKO WAHYUNI PENGDA 196711102008102001 MIN OPS
19 SRIYONO PENGTU 196509191994031004 SIM
20
RAHMAD
WIDODO
PENGDA 196911132007101001
SAMSAT
Tabel 3. Anggota Satlantas Kota Surakarta Kaur Mintu
e. Unit Regident (Regristrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor)
Ketua dari unit regident Satlantas Kota Surakarta adalah IPTU Sutiman, SE.
Unit Regident sendiri membawahi SIM, STNK, dan BPKB yang masing-
masing memiliki anggota yaitu :
1) Bagian SIM, diketuai oleh AIPTU Sitrisno yang beranggotakan :
No Anggota Pangkat NRP Keterangan
1 SUTRISNO AIPTU 63100630 BAUR SIM
2 G U S M O AIPTU 60080352 BENMA
3 SUTARMONO BRIGADIR 58060769 UJI PRAKTEK
4 TASMIJAN BRIPKA 61010161 BAMAT / INFORMASI
5 YULIANTO BRIGADIR 81070569 UJI TEORI
6 SUWIGYO BRIGADIR 80060830 PENDAFTARAN SIM
7 MARINI BRIPTU 86030562 PENDAFTARAN SIM
8 KUKUH BUDIANTORO BRIPTU 87050059 UJI TEORI
9 M. SAIFUL RIZAL BRIGADIR 81011213 FOTO SIM / SIMKEL
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
10 FITRIA DEWI. T BRIPTU 87050371 FOTO SIM
11 SUYATO BRIPKA 61070089 KLIPENG
12 SUMIDI AIPTU 62050775 KLIPENG
13 MARIMIN BRIPKA 75080831 KLIPENG
14 ARIF WAHYU BRIPTU 86090619 UJI PRAKTEK / DRIVER Z1
15 I NYOMAN SUARA AIPTU 61120668 UJI PRAKTEK
16 SAKTI RANGGA BRIPTU 87081035 PENDAFTARAN SIM
17
B ANDIKA PRAWIRA
YUDA
BRIPTU
88080617
AJUDAN SOLO 1
Tabel 4. Anggota Satlantas Kota Surakarta Bagian Sim
2) Bagian STNK, diketuai oleh AIPTU Darman yang beranggotakan :
No Anggota Pangkat NRP Keterangan
1 DARMAN AIPTU 59070258 BAUR STNK
2 Y.I SETYANTO,SH. AIPTU 62070246 BAUR CEK FISIK
3
DWI AGUNG
TRENGGONO
AIPTU 63010650 PAJAK ULANG RD 4
4 MULYANI AIPTU 68110092 PENDAF RD 4 BR/MTS
5 SYAMGIYANA AIPTU 61100326 LOKET FORMULIR R 4
6 JOKO PERMONO AIPTU 58030705 BA ARSIP R4
7 I MADE WARSA AIPTU 63040252 PENDF BARU R-2/MUTASI
8 WAGIMIN AIPDA 57080918 CROS CEK MUTASI MASUK
9 SRI WURI HANDAYANI AIPDA 70060261 SERAH STNK RD 2
10 SWARDANI PRAPANCA AIPDA 73080068 Banit subnit I Regident
11 BAMBANG SUCIPTO BRIPKA 72100541 LOKET FORM RD 2
12 SUTANA BRIPKA 58020240 SERAH STNK RD 2
13 YAHMANTO BRIPKA 59020463 LOKET PAJAK ULANG RD 2
14 NURIL HUDA BRIPKA 74050185 LOKET MUTASI KELUAR
15 SUKIMAN BRIPKA 74060338 SERAH STNK RD 4
16 DIDIK TRIYATNO BRIPKA 73090447 CEK FISIK
17 YUSUF SETIOBUDI BRIPKA 79040037 SERAH STNK RD 4
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
18 INDRIYONO BRIPKA 75090927 INPUT DATA STNK RD 4
19 KARDONO BRIPKA 630640335 CEK FISIK
20 TRI WALUYO J.S BRIPKA 60060338 ARSIP RD 2
21 JOKO SARYANTO BRIPKA 78110022 DRIVE THRU PS KLIWON
22 BAMBANG WIDOYO BRIPKA 76080671 ARSIP RD 4
23 SRI WIDODO BRIPKA 75120374 ARSIP RD 2
24 BAYU IRAWAN BRIPKA 78050710 INPUT DATA RD 4
25
IKA RESTA BERTYANA
BRIGADIR 81060268 LOKET GANTI
WRNA/BNTUK
26 DEDY SISWANTO BRIPTU 85061601 CEK FISIK
27
DEDY PRIO BRIPTU 85040312 DRIVE THRU SAMSAT
INDUK
28 WAHYUDI BRIPTU 86030314 INPUT DATA RD 2
29 ANDRIYADI BRIPTU 84070759 DRIVER KA
30 GATOT ARFIANTO BRIPTU 83030795 DRIVER KA
31 AGNESTINA PUTRI A BRIPTU 86081623 INPUT DATA RD 2
32 KRISTIANINGSIH BRIPTU 85051710 CROS CEK MUTASI MASUK
33 DWI HANDOKO BRIPTU 85061019 INPUT DATA RD 4
34 AGUNG RIYADI BRIPTU 80020299 LOKET MUTASI KELUAR
Tabel 5. Anggota Satlantas Kota Surakarta Bagian STNK
3) Bagian BPKB, diketuai oleh AIPTU Mugi Raharjo yang beranggotakan :
No Anggota Pangkat NRP Keterangan
1 MUGI RAHARJO AIPTU 69030078 BAUR BPKB
2 SUNARNO AIPTU 61030755 ARSIP BPKB
3 HADI WARTONO AIPDA 71010223 LOKET BBN I
4 TIMBUL MU BRIPKA 73010593 CETAK BPKB
5 WAGINI BRIPKA 62100105 LOKET BBN II
6 RAHMADI NUGROHO BRIPTU 87090059 INPUT DATA BPKB
7 M THOHA BRIGADIR 84040886 LOKET BBN II
8 HARI PRASETYO BRIPTU 86030677 LOKET BBN 1
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
70
9 DWI PURNOMO BRIPTU 85060945 ARSIP BPKB
10 DIMAS ARIF SETYAWAN BRIPTU 87050404 LOKET BBN II
Tabel 6. Anggota Satlantas Kota Surakarta bagian BPKB
f. Unit Dikyasa (Pendidikan dan Rekayasa lalu lintas)
Unit Dikyasa diketuai oleh AKP Syamsi Dukha, SH, MH. Anggota dari unit
dikyasa yaitu :
No Anggota Pangkat NRP Keterangan
1 SYAMSI DUKHA, SH. MH AKP 59060812 KANIT DIKYASA
2 RIBUWONO AIPTU 61100326 UNIT DIKYASA
3 KUSWANDI AIPTU 61080243 UNIT DIKYASA
4 BEKTI SUTRIYANI AIPDA 68120483 UNIT DIKYASA
5 BAMBANG HARYANTO BRIGADIR 81020276 UNIT DIKYASA
6 RUDIANSYAH AIPTU 72100037 UNIT DIKYASA
7 SRI WIDODO AIPDA 69070302 UNIT DIKYASA
8 JOKO AGUS BRIPTU 85031025 UNIT DIKYASA
Tabel 7. Anggota Satlantas Kota Surakarta Unit Dikyasa
g. Unit Laka (Kecelakaan Lalu Lintas)
Unit laka diketuai oleh AKP Warsono. Unit laka beranggotakan :
No Anggota Pangkat NRP Keterangan
1 WARSONO AKP 60100817 KANIT LAKA
2 MARLIN PAYU IPTU 69070497 PANIT LAKA
3 SUMARMO AIPTU 59070498 PENYIDIK LAKA
4 MOCH. SARMIN AIPDA 69090496 PENYIDIK LAKA
5 SUGIYARTO, SH AIPDA 71050323 PENYIDIK LAKA
6 ASEP MAMA AIPDA 69030485 PENYIDIK LAKA
7 M.SAIFUDIN BRIPKA 75070405 UNIT TKP LAKA
8 YULI PURWONO BRIGADIR 81070467 UNIT TKP LAKA
9 SUJITO BRIGADIR 80050887 UNIT TKP LAKA
10 KRISTANTO S SOS BRIPKA 72100603 UNIT TKP LAKA
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
71
11 SUGENG BRIPKA 61010204 UNIT TKP LAKA
12 AGUS WAHYUDI BRIPKA 78070100 UNIT TKP LAKA
13 YULI PRASETYO BRIGADIR 79071003 UNIT TKP LAKA
14 BUDI RS BRIGADIR 55080525 UNIT TKP LAKA
15 MANTENG TRI S BRIGADIR 82090618 UNIT TKP LAKA
16 MARYANTO BRIGADIR 75010820 UNIT TKP LAKA
Tabel 8. Anggota Satlantas Kota Surakarta Unit Laka
h. Unit Turjawali atau Unit Patroli
Unit Patroli ini diketuai oleh AKP Muryati, SH. Pada unit patroli ini beranggotakan :
No Anggota Pangkat NRP Keterangan
1
MURYATI, SH AKP 64040095 KANIT
PATROLI
2
WIDYA RAHMAD
JAYADI
IPTU 86111707
PANIT A
3 MUGIYANTO AIPTU 65050596 PANIT B
4
SUTRISNO BRIPKA 77010323 BAMIN
PATROLI
5 SUMARMO AIPTU 67030241 DANRU 3 A
6 SURAWAN N AIPDA 71030181 ANGGOTA
7
YOYOK TRI
WAHYONO
BRIPKA 75030059 ANGGOTA
8 SEDIONO AIPDA 70110286 ANGGOTA
9 TRIYANTO BRIPKA 73050533 ANGGOTA
10 MUH. SURYANI BRIPKA 75030521 ANGGOTA
11 NGATNO BRIPKA 75110785 ANGGOTA
12 MASRI BRIPKA 76080409 ANGGOTA
13 CUCUK PAMBUKO BRIGADIR 82030365 ANGGOTA
14 EDI SANTOSO BRIGADIR 80020579 ANGGOTA
15 KANTHI NUGROHO BRIGADIR 80100467 ANGGOTA
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
72
16 NANANG TIMOR BRIPTU 84121260 ANGGOTA
17 REZAL KOMARJIWO BRIPTU 87110762 ANGGOTA
18 SUYANTO AIPTU 63110577 DANRU 3 B
19 AMAR HANIWANTORO AIPDA 71030025 ANGGOTA
20 EDI BRUWONO AIPDA 68020455 ANGGOTA
21 SUGIANTA AIPDA 70110227 ANGGOTA
22 SUWARNO T BRIPKA 65050256 ANGGOTA
23 YOHANES PANGESTU AIPDA 73060314 ANGGOTA
24 NGADENAN BRIPKA 77070477 ANGGOTA
25 SUPRIYANTO BRIGADIR 78090305 ANGGOTA
26 SUGENG RIYADI BRIPKA 79041127 ANGGOTA
27 SRI WIDODO BRIGADIR 81090334 ANGGOTA
28 SUEB BRIGADIR 72020253 ANGGOTA
29 MARINDRA P BRIPTU 85030549 ANGGOTA
30 TRI HARTONO AIPDA 68070195 KA JAGA 7A
31 JOKO SURANTO AIPDA 70030359 ANGGOTA
32 SUWARNO BRIPKA 67050272 ANGGOTA
33 M. AZIZ, SOS AIPDA 69070417 ANGGOTA
34 DEDIK INDARTO BRIPKA 76050706 ANGGOTA
35 SARIFUDIN BRIPKA 75120477 ANGGOTA
36 PUJI PURWANTO BRIPKA 77030345 ANGGOTA
37 MURYANTO TRI W BRIPKA 78020325 ANGGOTA
38 LILIK ANDI BRIGADIR 77090515 ANGGOTA
39 ME AGUNG BRIPKA 79030318 ANGGOTA
40 DANANG ARSITA BRIGADIR 81110071 ANGGOTA
41 DARMADI BRIGADIR 79100912 ANGGOTA
42 SULISTYAWAN BRIGADIR 78031152 ANGGOTA
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
73
43 SUDIKNO BRIPKA 79060378 ANGGOTA
44 WIDARTO BRIPKA 81010015 ANGGOTA
45 SULARTO BRIGADIR 80120769 ANGGOTA
46 LILIK MURTI S BRIPKA 78090918 ANGGOTA
47 TARJOYO BRIPTU 79050773 ANGGOTA
48 JOKO SODO BRIPTU 83120216 ANGGOTA
49 FREDY HANDOKO BRIPTU 83061210 ANGGOTA
50 INDRIA ISWAHYUDI BRIPTU 85051032 ANGGOTA
51 IWAN SUPRIATMOJO BRIPDA 87051312 ANGGOTA
52 WILLY RAMADHIAN S BRIPTU 85051024 ANGGOTA
53 WANDRI BRIPTU 86091358 ANGGOTA
54 NURYADIN BRIPDA 79040135 ANGGOTA
55 ARIE JATMIKO BRIPTU 86011010 ANGGOTA
56 BAYU GIRINDRA BRIPTU 86111047 ANGGOTA
57 APRI MULTI BRIPTU 88060415 ANGGOTA
58 YOGI RIKWANDANA BRIPTU 89060147 ANGGOTA
59 EDY CAHYONO AIPTU 62030435 KA JAGA 7B
60 KASWAN AIPDA 60060028 ANGGOTA
61 HENDRO KUS. H AIPDA 69120476 ANGGOTA
62 ALI RUBIYANTO, SH BRIPKA 74030144 ANGGOTA
63 SUGENG RIYANTO BRIPKA 74040085 ANGGOTA
64 JOKO WALUYO BRIPKA 74120346 ANGGOTA
65 DWI RAHANTO BRIPKA 73010604 ANGGOTA
66 SUNARTO BRIPKA 75050355 ANGGOTA
67 M AGUNG N BRIPKA 74120346 ANGGOTA
68 ANDIK. S BRIPKA 72120416 ANGGOTA
69 MUHROJI BRIPKA 57120471 ANGGOTA
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
74
70 RUSDIYANTO BRIPKA 75100688 ANGGOTA
71 PRIYONO BRIPKA 77040680 ANGGOTA
72 ERSAN FITRIANTO BRIPKA 79080118 ANGGOTA
73 BEBYN KUSPRIONO BRIGADIR 79041468 ANGGOTA
74 AGUNG BUDIANTORO BRIGADIR 80020591 ANGGOTA
75 ABDULLAH TOYIBI BRIGADIR 80044862 ANGGOTA
76 ADI SUKAMTO AJI BRIGADIR 81090287 ANGGOTA
77 SISWANTO BRIGADIR 81110232 ANGGOTA
78 HARTAWI BRIGADIR 58060896 ANGGOTA
79 TRI WAHYU BRIGADIR 85060180 ANGGOTA
80 AGUS BUDI SANTOSO BRIGADIR 79081420 ANGGOTA
81 SUHARDI BRIPTU 72040114 ANGGOTA
82 AGUS GIYONO BRIPTU 85071597 ANGGOTA
83 GALIH CAHYO BRIGADIR 84110150 ANGGOTA
84 HENDRIAWAN RN BRIPTU 86110390 ANGGOTA
85 NURYANTO BRIPTU 85121313 ANGGOTA
86 TATANG N BRIPTU 86031526 ANGGOTA
87 AGUS WACHID S. BRIPTU 85081531 ANGGOTA
Tabel 9. Anggota Satlantas Kota Surakarta Unit Turjawali
B. Deskripsi Permasalahan Penelitian
1. Peran Satuan Polisi Lalu Lintas
Satuan polisi lalu lintas merupakan lembaga yang bertanggung jawab dan
mengatur segala hal yang berhubungan dengan lalu lintas. Menurut Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan
angkutan jalan, satuan polisi lalu lintas adalah lembaga yang berwenang dalam
penyelengaraan di bidang :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
75
a. Pendidikan berlalu lintas (education)
b. Rekayasa lalu lintas (enginering)
c. Penegakan hukum (law enforcement)
d. Regristrasi pengemudi dan kendaraan bermotor (regristrasion dan
identification), dan
e. Sebagai pusat K3I (komando, kendali, koordinasi dan informasi) lalu lintas.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan tersebut mengamanatkan bahwa peran dan fungsi polisi di bidang
lalu lintas salah satunya adalah pemberian pendidikan lantas kepada masyarakat
(education). Pengertian dari pendidikan lalu lintas sendiri adalah suatu aktifitas
yang dilakukan dengan penuh sadar untuk memberikan pengertian kepada para
pemakai jalan bagaimana tata cara berlalu lintas yang baik dan benar serta
bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, dan pada akhirnya dapat
mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran dalam berlalu lintas.
Dari kelima peran satuan polisi lalu lintas tersebut diatas penelitian ini
memilih salah satu peran dan fungsi dari satuan polisi lalu lintas. Dalam hal ini
yaitu peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai peran dari satuan
polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan bertentang lalu lintas (education).
Pemilihan tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa pendidikan lalu lintas
merupakan peran utama dalam menurunkan tingginya angka pelanggaran dan
kecelakaan lalu lintas, seperti yang diungkapkan oleh Ian R. Johnston mengatakan
bahwa “education is one of the strategies available to reduce traffic crashes and
the resultant personal injury. It is seen by many as the major strategy for
achieving lasting change”. (http://www.springerlink.com/content/m78565513
x8k3472/) Pernyataan Ian R. Johnston tersebut mengandung arti bahwa
pendidikan merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mengurangi
kecelakaan lalu lintas dan cedera yang dihasilkan. Pendidikan ini dianggap oleh
banyak pihak sebagai strategi utama untuk mencapai perubahan yang diinginkan.
Selain itu dikarenakan adanya batasan masalah dalam penelitian, maka supaya
lebih fokus penaliti hanya memilih satu permasalahan. Adanya alasan tersebut
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
76
peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana peran satuan polisi lalu
lintas dalam memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat (education)
untuk mewujudkan ketertiban, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan
peraturan lalu lintas, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang lalu
lintas.
Dengan demikian maka dalam deskripsi hasil penelitian ini peneliti hanya
membahas satu peran dari satuan polisi lalu lintas saja yaitu peran satuan polisi
lalu lintas dalam bidang pendidikan berlalu lintas (education). Fungsi dan peran
tersebut pendidikan bertujuan untuk mengetahui aturan-aturan lalu lintas dan
rambu-rambu lalu lintas yang ada, agar mengimplementasikan etika dan budaya
berlalu lintas yang aman, santun, selamat, tertib dan lancar yang diwujudkan
dalam kehidupan sehari-hari, mengubah perilaku pemakai jalan yang sesuai aman
dan aturan, menurunkan tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas,
serta memberikan informasi lalu lintas.
Berikut adalah diskripsi hasil penelitian tentang peran satuan polisi lalu
lintas Kota Surakarta dalam bidang pendidikan berlalu lintas :
a. Latar belakang pemberian pendidikan lalu lintas.
Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua Unit Pendidikan Lalu
Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas, pada tanggal 6 Juni 2012 dengan Bapak
Syamsi Dukha, SH, MH tentang latar belakang perlunya memberikan
pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat adalah sebagai berikut:
“Kita memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat karena
kita peduli kepada mereka. Kalau situasi lalu lintas itu tertib, aman,
lancar maka yang enak kan juga warga pengguna jalan itu sendiri.
Oleh sebab itu, di sini kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk
kebaikan semua” (Petikan wawancara no.1)
Selanjutnya pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh
Bapak Sri Widodo pada tanggal 12 Juni 2012 dalam wawancara sebagai
berikut: “Faktor yang melatarbelakangi kita memberikan pendidikan lalu
lintas karena tingkat kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas masih
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
77
rendah terbukti bisa dilihat bahwa data yang tercatat pelanggaran dan
kecelakaan di Surakarta ini cukup tinggi” (Petikan wawancara no.2).
Sedangkan pernyataan yang diungkapkan Bapak Ribuwono pada
tanggal 12 Juni 2013 dalam wawancara hal yang melatarbelakangi
diberikanya pendidikan lalu lintas yaitu : “Iya karena masyarakat banyak
yang belum sepenuhnya sadar terhadap keamanan diri pribadi” (Petikan
wawancara no.3).
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa latar
belakang Satlantas Kota Surakarta memberikan pendidikan berlalu lintas
adalah karena tingkat kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas yang
masih di bilang rendah.
b. Tugas satuan polisi lalu lintas dalam pendidikan berlalu lintas.
Berkaitan dengan salah satu peran satlantas yaitu pemberian
pendidikan lalu lintas kepada masyarakat, maka dapat diketahui tugas
satlantas di bidang pendidikan dari hasil wawancara dengan pihak satlantas.
Dari hasil wawancara dengan Bapak Syamsi Dukha, SH, MH pada tanggal 6
Juni 2012 menyampaikan bahwa “tugasnya yaitu mendidik kepada
masyarakat supaya berlalu lintas dengan baik dan benar sesuai peraturan yang
sudah ditetapkan” (Petikan wawancara no.1).
Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Sri
Widodo pada tanggal 12 Juli 2012 dalam wawancara menyampaikan bahwa
“tugasya kita memberi pengertian kepada masyarakat tentang peraturan
keseluruhan lalu lintas. Semua yang berhubungan dengan lalu lintas maupun
cara berlalu lintas” (Petikan wawancara no.2).
Sedangkan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Ribuwono pada
tanggal 12 Juni 2012 dalam wawancara menyampaikan bahwa “Tugasnya
kita mendidik masyarakat tentang kelalulintasan, keseluruhan tentang lalu
lintas misalnya tentang jalan, kondisi jalan, rambu-rambu, dan peraturan-
peraturan lain” (Petikan wawancara no.3).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
78
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa peran
Satlantas Kota Surakarta dalam bidang pendidikan berlalu lintas adalah
bertugas mendidik masyarakat supaya berlalu lintas dengan baik dan benar
sehingga masyarakat dapat mengerti tentang peraturan secara keseluruhan
dalam berlalu lintas dan selanjutnya menjalankan aturan tersebut dalam
kehidupan sehari-hari.
c. Tujuan pemberian pendidikan lalu lintas.
Tujuan diberikannya pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat
adalah supaya masyarakat mengerti bagaimana bersikap dalam berlalu lintas.
Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Syamsi Dukha,
SH, MH pada tanggal 6 Juni 2012 sebagai berikut:
“Menyampaikan hal-hal yang penting kepada masyarakat tentang lalu
lintas. Hal-hal yang penting itu meliputi peraturan-peraturan tentang
bagaimana cara berkendara yang baik, bagaimana seharusnya
ketentuan dalam mencari sim, memberitahu perlengkapan yang harus
di bawa saat berkendara dan semua itu demi tercapainya ketiblancar
yaitu ketertiban keamanan dan kelancaran lalu lintas” (Petikan
wawancara no.1).
Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Bapak Sri
Widodo, anggota unit DIKYASA/bagian lapangan pendidikan lalu lintas,
pada tanggal 12 Juni 2012 mengenai tujuan diberikannya pendidikan lalu
lintas kepada masyarakat. Tujuan diberikannya pendidikan lalu lintas adalah
supaya masyarakat mengerti bagaimana mereka bersikap dalam berlalu lintas.
Berikut petikan wawancaranya “tujuannya itu supaya masyarakat itu mengerti
bagaimana dia harus bersikap pada waktu berlalu lintas” (Petikan wawancara
no.2).
Sedangkan pendapat dari Bapak Ribuwono anggota unit dikyasa
selaku wakil dari Bapak Syamsi Dukha, SH, MH hasil wawancara pada
tanggal 12 juni 2012 mengenai tujuan diberikan pendidikan lalu lintas yaitu
menyadarkan masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas dan bertujuan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
79
meminimalkan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Berikut
petikan wawancaranya “Tujuanya menyadarkan masyarakat untuk selalu
tertib lalu lintas juga bertujuan meminimalkan terjadinya pelanggaran dan
kecelakaan lalu lintas” (Petikan wawancara no.3).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa
tujuan diberikannya pendidikan lalu lintas kepada masyarakat adalah supaya
masyarakat mengerti dan memahami bagaimana mereka harus bersikap dalam
berlalu lintas serta bertujuan meminimalkan terjadinya pelanggaran dan
kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, akan dapat tercapai ketertiban,
keamanan, dan kelancaran dalam berlalu lintas.
d. Materi pendidikan lalu lintas.
Mengenai materi yang disampaikan dalam pendidikan berlalu lintas
sesuai dengan yang sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini sebagaimana yang
disampaikan oleh Bapak Syamsi Dukha, SH, MH pada tanggal 6 Juni 2012
dalam wawancara sebagai berikut:
“Materi yang diajarkan itu mulai dari bagaimana menggunakan helm,
menggunakan lajur kiri jalan, arti rambu-rambu lalu lintas. Intinya
materinya itu dari peraturan tentang lalu lintas yang sudah ada yaitu
dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dan dari buku panduan praktis berlalu lintas” (Petikan
wawancara no.1).
Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh Bapak Sri
Widodo pada tanggal 12 Juni 2012 dalam wawancara sebagai berikut:
“Kalau materi kita untuk TK dan SD : pertama kita melakukan
pendekatan dulu kepada mereka agar yang dulunya mereka takut
kepada polisi jadi tidak takut lagi kemudian kita kenalkan peran dan
fungsi pak polisi lalu lintas, supaya anak-anak itu mengetahui dulu
tugas kami. Peran polisi sebagai pelayan, pengayom, pelindung
masyarakat supaya kalo anak-anak mengalami kesulitan agar meminta
bantuan kepada pak polisi. Lalu masuk ke materi kita mengajarkan
tata cara berjalan yang aman misalnya berjalan di jalur sebelah kiri,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
80
menyebrang jalan harus tengok kanan dan tengok kiri dan harus lewat
zebra crros, memberitahu rambu-rambu lalu lintas secara keseluruhan,
memberitahu arti dari bunyi-bunyi peluit, mengetahui 12 gerakan aba-
aba lalu lintas. Untuk SMP, SMA, dan lainnya : kita sudah
memasukkan materinya keseluruhan dari isi undang-undang,
materinya pertama kita kasih pengertian tentang lalu lintas dan tata
cara dalam berlalu lintas, tata cara pembuatan SIM, minimum berusia
17 tahun dan harus punya KTP” (Petikan wawancara no.2).
Selanjutnya pernyataan yang disampaikan Bapak Ribuwono pada
tanggal 12 Juni 2012 dalam wawancara yaitu sebagai berikut “Pemberian
materi dari peraturan yang sudah di tetapkan. Peraturan undang-undang no 22
tahun 2009” (Petikan wawancara no.3).
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa materi
yang diberikan dalam pendidikan berlalu lintas sesuai dengan yang ada dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan. Namun materi tersebut juga disesuaikan dengan jenjang pendidikan
pihak mana yang akan diberikan pendidikan dalam berlalu lintas.
e. Program pendidikan lalu lintas.
Satlantas Kota Surakarta memiliki program pendidikan berlalu lintas
yang diperuntukkan kepada masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari hasil
wawancara dengan Bapak Syamsi Dukha, SH, MH pada tanggal 6 Juni 2012
sebagai berikut:
“Program pendidikan kepada masyarakat itu ada program Polisi
Sahabat Anak (POLSANA). Program ini diperuntukkan untuk anak-
anak sekolah TK maupun SD, pelaksanaannya mengajarkan kepada
anak-anak tentang arti dari rambu-rambu lalu lintas dengan tujuan
anak-anak mengetahui tentang rambu-rambu lalu lintas, melatih adik-
adik supaya tidak takut dengan polisi supaya tahu kelak kalau sudah
dewasa dan mulai berkendara sudah memahami aturan-aturan tentang
lalu lintas. Ada program traffic police goes to campus, ada program
penling atau penerangan keliling, dan selanjutnya ada program
pendidikan lalu lintas masuk ke kurikulum sekolah SD, SMP, dan
SMA” (Petikan wawancara no.1).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
81
Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Sri Widodo
dalam wawancara pada tanggal 12 Juni 2012 menyampaikan bahwa “kita ada
program polsana atau polisi sahabat anak, program penerangan keliling atau
penling, program traffic police goes to campus yang merupakan program
terbaru untuk tahun ini” (Petikan wawancara no.2).
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ribuwono dalam
wawancara pada tanggal 12 Juni 2012 yaitu sebagai berikut “Programnya
seperti yang dibilang sama pak sri tadi, kita ada polsana, police goes to
campus, penling yang kita sudah jalankan saat ini program itu” (Petikan
wawancara no.3).
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa
program pendidikan berlalu lintas yang sudah diberikan oleh Satlantas Kota
Surakarta adalah program polsana atau polisi sahabat anak, program
penerangan keliling atau penling, program traffic police goes to campus.
Selain itu, juga ada program pendidikan lalu lintas masuk ke kurikulum
sekolah SD, SMP, dan SMA tetapi untuk program ini belum terlaksana di
Surakarta.
f. Cara pemberian pendidikan lalu lintas.
Satlantas Kota Surakarta dalam memberikan pendidikan berlalu lintas
kepada masyarakat melalui beberapa cara, diantaranya ada yang langsung
datang ke Polresta Surakarta kemudian mendatangi ke sekolah-sekolah,
workshop, maupun melalui seminar-seminar. Hal ini dikuatkan sebagaimana
yang diungkapkan oleh Bapak Syamsi Dukha, SH, MH pada tanggal 6 Juni
2012 dalam wawancara menyatakan bahwa “Untuk saat ini kita melalui
seminar-seminar, sosialisasi, penyuluhan. Kalau untuk ke kelas-kelas kita
belum ada dan kemungkinan tahun depan ada apabila pendidikan lalu lintas
sudah di masukkan ke kurikulum sekolah” (Petikan wawancara no.1).
Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Sri
Widodo dalam wawancara pada tanggal 12 Juni 2012 sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
82
“Jadwalnya kita menyesuaikan dari permintaan. Untuk anak-anak TK
dan SD biasanya mereka yang datang langsung ke polresta langsung
di sebelah barat manahan itu langsung meminta diberikan pendidikan
lalu lintas kepada anak-anak dan untuk jadwal itu sebelumnya
gurunya koordinasi dulu ke sini, tetapi untuk SMP dan SMA sama
sesuai permintaan bedanya pemberian pendidikan lalu lintas itu kita
yang disuruh mendatangi sekolah-sekolah pada waktu mos atau pensi-
pensi sekolah. Dan kalau pemberian pendidikan lalu lintas kepada
masyarakat kita mendatangi menyampaikan langsung kepada
masyarakat melalui workshop, seminar-seminar, mengisi di
karangtaruna, mengisi di perkumpulan ibu-ibu pkk, mengisi pada
waktu acara tujuh belasan warga, meletakkan papan himbauan di
tempat-tempat yang ramai, pemasangan megaphone di lampu-lampu
merah menghimbau kapada msyarakat agar tertib berlalu lintas”
(Petikan wawancara no.2).
Selanjutnya Bapak Ribuwono juga menyampaikan hal yang tidak jauh
berbeda dalam wawancara pada tanggal 12 Juni 2012 yaitu sebagai berikut :
“Penerapanya kita keliling memberikan penjelasan kepada masyarakat
tentang paturan-paturan baru misalnya peraturan baru tentang ligh on baik
melalui penyuluhan ke sekolah-sekolah, penyuluhan ke ibu-ibu PKK,
penyuluhan ke karang taruna seperti itu” (Petikan wawancara no.3).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan
bahwa Satlantas Kota Surakarta dalam memberikan pendidikan berlalu lintas
kepada masyarakat dilakukan melalui workshop, seminar-seminar, sosialisasi,
penyuluhan. Selain itu untuk anak-anak TK dan SD datang langsung ke
Polresta yang letaknya di sebelah barat Manahan, tetapi untuk SMP dan SMA
pihak Satlantas yang mendatangi sekolah-sekolah pada waktu mos ataupun
acara pensi-pensi sekolah.
g. Keberhasilan program pendidikan lalu lintas.
Dengan telah diberikannya pendidikan berlalu lintas kepada
masyarakat oleh Satlantas Kota Surakarta, maka dapat diketahui target
keberhasilan dalam pelaksanaannya. Target keberhasilan pendidikan berlalu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
83
lintas dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Syamsi Dukha,
SH, MH pada tanggal 6 Juni 2012 menyatakan sebagai berikut:
“Untuk saat ini belum mencapai target keberhasilannya. Kalau
penyampaian pendidikanya saya rasa sudah maksimal tetapi target
keberhasilanya belum bisa maksimal. Kalau sudah berhasil ya
tentunya tidak tinggi lagi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu
lintas di kota Surakarta” (Petikan wawancara no.1).
Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Sri Widodo
pada tanggal 12 Juni 2012 dalam wawancara sebagai berikut:
“Kalau berhasil tidaknya itu tergantung dari orangnya yang diberi
pendidikan. Kita sudah berusaha maksimal dalam memberikan
pendidikan tetapi kalau orang tersebut masih belum mempunyai
kesadaran dalam mentaati peraturan ya belum bisa dikatakan berhasil.
Bagi kita belum bisa dikatakan berhasil karena masih banyak para
warga yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan masih belum
bisa tertib” (Petikan wawancara no.2).
Pendapat yang tidak jauh berbeda disampaikan Bapak Ribuwono
dalam wawancara pada tanggal 12 Juni 2012 menyatakan bahwa “Iya belum
sepenuhnya berhasil. Tapi ada perubahanya” (Petikan wawancara no.3).
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa target
keberhasilan pendidikan berlalu lintas yang telah diberikan oleh Satlantas
Kota Surakarta belum tercapai. Hal ini dikarenakan pihak Satlantas menilai
masih tingginya kasus pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan
dan belum tertibnya masyarakat dalam berlalu lintas.
h. Upaya untuk mencapai target keberhasilan pemberian pendidikan lalu lintas.
Setelah mengetahui bahwa kegiatan pendidikan berlalu lintas belum
berhasil, maka dilakukan suatu upaya guna mencapai keberhasilan dalam
kegiatan tersebut. Upaya yang dilakukan ini dapat diketahui dari hasil
wawancara dengan Bapak Syamsi Dukha, SH, MH pada tanggal 6 Juni 2012
sebagai berikut: “Untuk mencapai hasil yang maksimal kita selalu dan selalu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
84
memberitahu kepada masyarakat dan tidak bosen-bosennya memberikan
himbauan agar selalu tertib lalu lintas” (Petikan wawancara no.1).
Pendapat lain diungkapkan oleh Bapak Sri Widodo pada tanggal 12
Juni 2012 dalam wawancara sebagai berikut:
“Upaya pencapaian hasil yang maksimal, kita butuh kerjasama dengan
para pengguna lalu lintas juga. Dari pihak kepolisian kita memberikan
memberikan pendidikan lalu lintas dengan berbagai cara dan kita
berusaha selalu mendekatkan diri kepada masyarakat agar masyarakat
mau diajak untuk kerja sama dengan kita untuk berperilaku tertib serta
taat pada peraturan” (Petikan wawancara no.2).
Pendapat yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Bapak Ribuwono
dalam wawancara pada tanggal 12 Juni 2012 mengatakan bahwa “Untuk
mencapai hasil yang maksimal upayanya kita selalu membuat cara-cara baru
atau strategi baru untuk membuat sistem transportasi yang semakin terarah”
(Petikan wawancara no.3).
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya
yang dilakukan oleh Satlantas Kota Surakarta guna mencapai target
keberhasilan secara maksimal dalam bidang pendidikan berlalu lintas adalah
selalu memberikan pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat untuk tertib
berlalu lintas dengan berbagai cara-cara baru. Selain itu juga dengan
mendekatkan diri kepada masyarakat untuk diajak bekerjasama supaya
berperilaku tertib dalam berlalu lintas.
Kemudian berdasarkan dari hasil observasi atau pengamatan yang peneliti
lakukan selama dilapangan, Satlantas Surakarta telah menjalankan perannya
dengan menerapkan program pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat.
Peneliti melakukan observasi yang dilakukan pada :
a. Pelaksanaan Program Polsana (polisi sahabat anak).
Pada saat peneliti melakukan obvservasi Satlantas Surakarta memberi
pendidikan lalu lintas kepada masyarakat yaitu pelaksanaan program polsana
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
85
yang dilaksanakan di halaman Polresta Kota Surakarta pada tanggal 19 Juni
2012 pukul 08.00 kepada anak-anak SD Kristen Pratama Sukoharjo.
b. Pelaksanaan Program Penling (penerangan keliling).
Pelaksanaan program penling yang dilaksanakan tanggal 20 Mei 2012 pukul
19.00 kepada muda-mudi karang taruna Semanggi Rw 04 Kecamatan Pasar
Kliwon Surakarta yang bertempat di sepanjang jalan comol raya I gang 6
perbatasan RT06/RW04 Semanggi kecamatan Pasar Kliwon Surakarta
tepatnya di belakang pondok pesantren MTA asrama putra Semanggi
kecamatan Pasar Kliwon Surakarta.
Berdasarkan observasi atau pengamatan saat penerapan program polsana
oleh Satlantas Surakarta pada tanggal 19 Juni 2012 Pukul 08.00 kepada anak-anak
SD Kristen Pratama Sukoharjo yang bertempat di halaman depan Polresta Kota
Surakarta peneliti menemukan hasil :
“Pada saat pengamatan Satlantas Surakarta melaksanakan perananya
dengan memberikan pendidikan berlalu lintas kepada anak-anak melalui
pelaksanaan program polsana. Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan pada
tanggal 19 Juni 2012 dimulai pada Pukul 08.00 yang diarahkan oleh anggota
Satlantas dari unit dikyasa yaitu Ibu Bekti, Bapak Ribuwono, Bapak Sri Widodo
dan dibantu oleh beberapa polisi dari Polresta Surakarta. Pertama yang dilakukan
adalah mengajak anak-anak untuk baris-berbaris yang disiapkan langsung oleh
polisi, kemudian anak-anak diajak jalan-jalan keliling halaman polresta Surakarta,
selanjutnya anak-anak berhenti di lapangan depan kantor polresta Surakarta untuk
melihat aksi anjing pelacak dari polresta Surakarta dan baru masuk dalam inti
yaitu anak-anak dalam konsisi duduk di tanah sambil melihat dan mendengarkan
bu bekti dalam memberikan materi dasar tentang lalu lintas kepada anak-anak.
Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah menggunakan mega
phone dan menggunakan media yang berupa alat peraga. Materi dasar tentang lalu
lintas yang diberikan yaitu menjelaskan mengenai arti dari alat pemberi isyarat,
rambu lalu lintas, perlengkapan berkendara, serta marka jalan. Namun materi
tersebut tidak diberikan secara keseluruhan, hanya sebagian kecil saja. Untuk alat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
86
pemberi isyarat memberikan penjelasan tentang arti lampu tiga warna yaitu
merah, kuning, dan hijau serta arti dari warna tersebut. Sedangkan untuk rambu
lalu lintas materi dasar yang dijelaskan kepada anak-anak seperti rambu dilarang
parkir, rambu dilarang berhenti, rambu dilarang belok kanan, rambu dilarang
belok kiri, rambu dilarang putar balik, rambu dilarang masuk, rambu stop atau
berhenti. Selanjutnya untuk perlengkapan berkendara dijelaskan kepada anak-
anak yaitu cara menggunakan helm pengaman dan untuk marka jalan yang
dijelaskan kepada anak-anak yaitu zebra cross. dalam pelaksanaanya rambu-
rambu lalu lintas ditunjukkan kepada anak-anak dengan menggunakan alat peraga
berupa papan kari kayu bergambar alat-alat peraga”(Lembar observasi no. 1).
Sedangkan berdasarkan observasi atau pengamatan saat penerapan
program penling oleh Satlantas Surakarta pada tanggal 20 Mei 2012 pukul 19.00
kepada muda-mudi karang taruna Semanggi RW 04 Kecamatan Pasar Kliwon
Surakarta peneliti menemukan hasil :
“Pada saat pengamatan, proses polisi dalam memberikan pendidikan yang
dilakukan Bp.Ribuwono adalah dengan menggunakan metode ceramah. Peneliti
melihat dalam proses ini polisi tidak menggunakan media apapun selain
menggunakan metode ceramah. Awal pelaksanaan polisi memberikan penjelasan
tentang tugasnya sebagai polisi lalu lintas yang berkewajiban memberikan
pengertian kepada masyarakat apabila masyarakat belum paham/mengetahui
segala sesuatu yang berhubungan dengan lalu lintas, dan kemudian polisi
memberikan penjelasan tentang perlengkapan pada saat berkendara, yang
ditekankan oleh polisi di sini yaitu SIM, polisi menjelaskan tentang cara dan
syarat untuk mencari sim melalui prosedur yang benar. Pada akhir pelaksanaanya
di sini polisi memberi kesempatan kepada warga untuk bertanya segala hal yang
berkaitan dengan tugas polisi” (Lembar observasi no. 2).
Dari hasil observasi atau pengamatan yang peneliti lakukan tersebut, maka
dapat disimpulkan bahwa peran Satlantas Kota Surakarta dalam menjalankan
pemberikan pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat dilakukan melalui
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
87
beberapa program yang sebelumnya telah dibuat terlebih dahulu oleh Satlantas.
Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, Satlantas Surakarta sedang
melaksanakan program polsana dan program penling. Program yang sering
dilaksanakan Satlantas Surakarta adalah program polsana, alasan program polsana
lebih banyak diberikan yaitu karena banyaknya permintaan pengisian pendidikan
lalu lintas dari sekolah TK maupun SD dan dikarenakan untuk anak usia dini
diusahakan sesering mungkin diberikan pendidikan lalu lintas dengan harapan
kelak anak-anak kalau sudah cukup usia dan akan berkendara sudah paham betul
tentang keseluruhan aturan-aturan yang ada. Materi yang diberikan pada kedua
program tersebut hampir sama yaitu seputar pengertian lalu lintas, peraturan
perundangan berlalu lintas, pentingnya rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat
pemberi isyarat pengatur lalu lintas, pengamanan diri sebagai pemakai jalan, tata
cara berlalu lintas yang benar, tips aman perjalanan, hak dan kewajiban warga
negara dalam berlalu lintas, peran masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas,
peran masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas, maupun praktik isyarat
pengaturan lalu lintas.
Sedangkan dari hasil analisis data yang diperoleh peneliti pada saat
melakukan penelitian, menemukan bahwa pendidikan lalu lintas banyak di
berikan pada anak-anak sekolah/pelajar. Satuan polisi lalu lintas dalam pemberian
pendidikan berlalu lintas lebih menekankan pada usia pelajar dikarenakan bahwa
berdasarkan dari analisis data yang diperoleh dari Satlantas Kota Surakarta
pelanggaran lalu lintas justru cenderung dominan pada pengemudi dan
penumpang usia sekolah. Dari data menunjukkan bahwa :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
88
Tabel 10
Data Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Surakarta yang dilakukan oleh pelajar pada
tahun 2010
BULAN PELAJAR MAHASIWA
JAN 25 40
PEB 145 286
MAR 146 210
APRIL 385 482
MEI 503 695
JUNI 975 625
JULI 342 295
AGUST 245 374
SEPT 65 42
OKT 185 110
NOP 240 295
DES 740 850
JUMLAH 3.996 4.304
Sumber: Satlantas Kota Surakarta Tahun 2010
Sedangkan data Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh pelajar pada
tahun 2011 yaitu sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
89
Tabel 11
Data Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Surakarta yang dilakukan oleh pelajar pada
tahun 2011
BULAN PELAJAR MAHASIWA
JAN 732 865
PEB 812 675
MAR 896 725
APRIL 825 653
MEI 1.022 895
JUNI 775 692
JULI 862 598
AGUST 206 312
SEPT 96 160
OKT 86 162
NOP 78 171
DES 177 118
JUMLAH 6.567 6.026
Sumber: Satlantas Kota Surakarta Tahun 2011
Dari data tersebut, tidak ada salahnya Satlantas Surakarta memprioritaskan
pemberian pendidikan lalu lintas diberikan pada pelajar dikarenakan memang
jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa cukup tinggi
dan mengalami peningkatanya yang cukup besar dari tahun 2010 ke tahun 2011.
Selanjutnya data lain yang peneliti peroleh dari lapangan, peneliti
memperoleh data berupa surat laporan sudah melakukan kegiatan pemberian
kegiatan pendidikan lalu lintas dari Satlantas Surakarta yang ditujukan kepada
kepala Kepolisian Jawa Tengan di Semarang yang menunjukkan bahwa benar
Satlantas Surakarta telah menjalankan perannya dalam memberikan pendidikan
lalu lintas kepada masyarakat yaitu melaksanakan program polisi sahabat anak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
90
(Polsana) yang diikuti kurang lebih oleh 135 siswa serta didampingi oleh 8 guru
pendamping. Untuk lebih jelasnya surat laporan kegiatan polsana dapat dilihat
pada lampiran 11.
Berdasarkan analisis dari beberapa data tersebut dapat disimpulkan bahwa
Satlantas Surakarta memprioritaskan pendidikan lalu lintas yang diberikan pada
usia pelajar, hal ini dikarenakan pelanggaran lalu lintas justru cenderung dominan
pada pengemudi dan penumpang usia sekolah. Selain data jumlah pelanggaran
tersebut, peneliti memperoleh data berupa surat laporan sudah melakukan
kegiatan pemberian kegiatan pendidikan lalu lintas yaitu pelaksanaan program
polsana yang ditujukan kepada kepala kepolisian Jawa Tengah di Semarang. Dari
data tersebut membuktikan bahwa Satlantas Surakarta telah menjalankan
perannya dalam memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat melalui
program polsana khususnya pada anak-anak SD Kristen Pratama Sukoharjo yang
dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2012 Pukul 08.00 di halaman Polresta Kota
Surakarta dengan diikuti oleh 135 siswa.
2. Hambatan Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan Pendidikan
Berlalu Lintas Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Ketertiban
Lalu Lintas Bagi Warga Surakarta
Salah satu peran Satlantas Kota Surakarta adalah memberikan pendidikan
berlalu lintas kepada masyarakat. Pelaksanaan pendidikan berlalu lintas yang
dilakukan oleh Satlantas Kota Surakarta adalah untuk mendidik masyarakat
supaya dapat berperilaku baik dan tertib dalam berlalu lintas. Yang melatar
belakangi pendidikan lalu lintas ini masih perlu diberikan kepada masyarakat
karena masih banyak masyarakat yang melanggar lalu lintas. Banyak faktor yang
mempengaruhi masyarakat ketika melakukan pelanggaran di jalan raya. Hal ini
sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syamsi Dukha, SH, MH selaku Ketua
Unit Pendidikan Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas pada tanggal 6 Juni 2012
dalam wawancara sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
91
“Faktor yang mempengaruhi yaitu masih kurangnya kesadaran hukum
warga khususnya dalam berlalu lintas. Ada yang belum mengetahui
peraturan dan ada pula yang sudah mengetahui peraturan tetapi masih saja
dilanggar. Dan kebanyakan pelanggar itu ngeyel” (Petikan wawancara no.
1).
Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Sri Widodo
pada tanggal 12 Juni 2012 dalam wawancara mengatakan bahwa :“Karena
ketidaktahuan tentang peraturan lalu lintas, kurangnya kesadaran dalam berlalu
lintas, dan masyarakat itu inginnya instan atau yang cepet-cepet sehingga mereka
kurang menghiraukan peraturan” (Petikan wawancara no. 2).
Pendapat lainnya disampaikan oleh bapak Ribuwono pada tanggal 12 Juni
2012 dalam wawancara mengungkapkan : “Iya karena masyarakat banyak yang
belum sepenuhnya sadar terhadap keamanan diri pribadi” (Petikan wawancara no.
3).
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor
yang mempengaruhi masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas adalah
kurangnya kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas. Masyarakat masih
banyak yang kurang menghiraukan peraturan lalu lintas dan masih belum
sepenuhnya sadar dalam menjaga keamanan diri pribadi.
Jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat bermacam-
macam. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah tidak
mematuhi peraturan dalam berlalu lintas, seperti tidak membawa kelengkapan
surat kendaraan, tidak memakai helm, melanggar rambu-rambu lalu lintas dan
masih banyak lagi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Syamsi Dukha,
SH, MH pada tanggal 6 Juni 2012 tentang jenis pelanggaran yang sering
dilakukan oleh masyarakat. Berikut petikan wawancaranya “Pelanggaran yang
paling banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu menerobos lampu merah, tidak
menyalakan lampu di siang hari (ligh on), tidak menggunakan helm” (Petikan
wawancara no. 1).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
92
Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh Bapak Sri Widodo
pada tanggal 12 Juni 2012 dalam wawancara sebagai berikut:
“Ya yang paling banyak itu melanggar tanda berhenti atau lampu merah,
tidak bawa helm, dan kalau anak-anak muda itu ya biasanya ugal-ugalan di
jalan, motor tidak sesuai standart seperti knalpot keras, warna body motor
yang tidak sesuai warna di STNK, spionnya cuma satu, ban motor kecil”
(Petikan wawancara no. 2).
Pernyataan lainya disampaikan oleh Bapak Ribuwono pada tanggal 12
Juni 2012 dalam wawancara sebagai berikut :
“Pelanggaran paling banyak karena surat-surat tidak lengkap, terobos
lampu merah dan kalau di depan pasar-pasar itu karena pedagang yang
jualan di tepi-tepi jalan yang membuat jalan semakin sempit, dan biasanya
kalau di pasar kan banyak becak-becak, angkutan, bus itu yang sering
nggeyel, berhenti sembarangan” (Petikan wawancara no. 3).
Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis
pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat adalah menerobos
lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak menyalakan lampu di siang hari,
motor tidak sesuai standart dan lain-lain.
Dengan adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat,
maka polisi juga melakukan tindakan terhadap setiap pengendara yang melakukan
pelanggaran. Tindakan yang dilakukan oleh polisi adalah melakukan teguran
sampai dengan menilang kepada masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas.
Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syamsi Dukha, SH, MH pada
tanggal 6 Juni 2012 tentang tindakan yang dilakukan oleh polisi jika ada
masyarakat yang melanggar lalu lintas. Berikut petikan wawancaranya:
“Tindakan yang dilakukan kita wajib memberitahu kepada masyarakat
tentang kesalahan yang dilakukan dan memberitahu bagaimana berkendara
yang benar. Kalau sudah tiga kali kita beritahu masih saja melanggar baru
kita tindak dan kita denda sesuai pelanggaran yang dilakukan” (Petikan
wawancara no. 1).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
93
Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Sri Widodo
pada tanggal 12 Juni 2012 dalam wawancara sebagai berikut “tentunya kalo
tertangkap ada yang melakukan pelanggaran ya akan kita tilang. Dengan
penilangan itu tadi kita beritahu kesalahan apa yang dia lakukan” (Petikan
wawancara no. 2).
Pendapat lain tidak jauh berbeda disampaikan oleh bapak Ribuwono pada
tanggal 12 Juni 2012 dalam wawancara yaitu sebagai berikut “Kita tilang, nanti
dalam penilangan kita arahkan bagaimana caranya yang benar supaya besok tidak
terjadi lagi hal yang sama” (Petikan wawancara no. 3).
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan
yang dilakukan oleh polisi adalah menegur pengendara yang melakukan
pelanggaran kemudian menjelaskan kesalahannya setelah itu ditindak sesuai
dengan pelanggaran yang dilakukan pengendara.
Masih banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat,
maka kemudian Satlantas Kota Surakarta menjalankan perannya untuk
memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan
fungsi satlantas Kota Surakarta dalam memberikan pendidikan lalu lintas. Adapun
fungsi pendidikan lalu lintas kepada masyarakat adalah untuk memberikan
pengetahuan dan pengertian kepada masyarakat dalam berlalu lintas. Hal ini
sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syamsi Dukha, SH, MH pada tanggal
6 Juni 2012 dalam wawancara sebagai berikut “Fungsi pendidikan berlalu lintas
yaitu memberikan pengertian kepada masyarakat bagaimana berkendara dengan
baik di jalan” (Petikan wawancara no. 1).
Selanjutnya, pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Bapak Sri
Widodo pada tanggal 12 Juni 2012 sebagaimana dalam wawancara sebagai
berikut:
“Untuk anak TK, SD, SMP dan SMA fungsinya biar anak-anak tadi tahu
secara dini tentang peraturan lalu lintas, dan kelak nanti kalo sudah besar
dan cukup umur berlalu lintas mereka memahami tata cara berlalu lintas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
94
dan tidak akan bertindak ugal-ugalan pada saat berlalu lintas” (Petikan
wawancara no. 2).
Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Ribuwono pada tanggal
12 Juni 2012 mengatakan bahwa “Fungsinya untuk membekali masyarakat jika
akan berlalu lintas. Bekalnya yaitu memberikan pemahaman tentang cara
mengemudi yang benar kemudian paham tentang keseluruhan peraturan” (Petikan
wawancara no. 3).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
fungsi pendidikan berlalu lintas adalah untuk memberikan pengetahuan dan
pengertian kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami tata cara
berlalu lintas. Terutama jika pendidikan berlalu lintas tersebut diberikan sejak
dini, maka diharapkan kelak nanti kalau sudah saatnya boleh berkendara dapat
tertib dan patuh pada aturan lalu lintas.
Namun demikian, dalam memberikan pendidikan berlalu lintas kepada
masyarakat tidak mudah. Hal ini dikarenakan masih ditemuinya hambatan-
hambatan dalam mewujudkan program pendidikan lalu lintas bagi masyarakat
meskipun hambatan tersebut tidak begitu berarti. Hambatan-hambatan tersebut
dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Sri Widodo pada tanggal 12
Juni 2012 sebagai berikut:
Hambatan tentunya ada tetapi dengan adanya hambatan tersebut tidak
begitu berarti karena kita sudah difasilitasi oleh kantor, hanya saja kalo
kita mengajarkan kepada anak-anak itu kita memerlukan kesabaran yang
ekstra karena anak-anak itu kalo dijelaskan biasanya ngomong-ngomong
sendiri dengan temannya. Terus hambatan lain itu kita personilnya sangat
terbatas dikarenakan di unit dikyasa ini kita cuma mempunyai 6 personil 7
beserta pak kanit yang menangani keseluruhan wilayah Surakarta jadi kita
pekerjaannya rapel-rapel tidak hanya bagian pendidikan saja tetapi juga
merangkap di bagian-bagian lain. Dan idealnya untuk di unit dikyasa ini
15 orang tapi karena personil kepolisian itu memang terbatas ya kurang
gak kurang tetap dilaksanakan dan kita paksakan harus berjalan” (Petikan
wawancara no. 2).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
95
Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Bapak Syamsi Dukha, SH, MH
pada tanggal 6 Juni 2012 tentang hambatan dalam mewujudkan program
pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari hasil
wawancara sebagai berikut:
“Sampai saat ini belum menemukan hambatan karena kita sudah diberi
fasilitas-fasilitas dari pusat untuk pelaksanaan pemberian pendidikan,
fasilitas itu misalnya kita diberi kendaraan untuk menuju lokasi pemberian
pendidikan, diberi alat-alat peraga. Hanya saja hasil yang sudah diberikan
belum bisa maksimal karena semua itu dibutuhkan kesadaran masyarakat
sendiri dalam mentaati peraturan-peraturan lalu lintas. Tetapi paling nggak
kita sudah menghimbau tentang bagaimana seharusnya yang benar dalam
berlalu lintas, dan untuk seterusnya itu tergantung dari pribadi masing-
masing orang” (Petikan wawancara no. 1).
Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ribuwono pada
tanggal 12 Juni 2012 mengatakan bahwa “Sebenarnya tidak terlalu ada
hambatan. Seperti yang dikatakan pak sri widodo tadi karena kita keterbatasan
personil memang iya.di sini kita kerjanya memang disonggo bareng-bareng, ya
saling membantu anggota satu dengan yang lain” (Petikan wawancara no. 3).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa masih ada hambatan dalam mewujudkan program pendidikan berlalu lintas
kepada masyarakat meskipun hambatan tersebut bukan merupakan hambatan yang
berarti, dikarenakan Satlantas Surakarta mempunyai ragam fasilitas untuk
mendukung kegiatan keseluruhan pendidikan lalu lintas yang sudah disediakan
dari kantor. Adapun hambatan yang ada adalah karena keterbatasan jumlah
personil diari unit dikyasa yang hanya berjumlah 7 orang, jauh dari jumlah ideal
yang paling tidak berjumlah 15 orang. Hambatan lainnya adalah faktor
masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, kesadaran hukum masyarakat ketika
berkendara di jalan raya yang masih rendah. Masyarakat belum sepenuhnya sadar
untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku, hal ini dikarenakan karena
adanya suatu sebab yaitu karena kurang pemahamannya masyarakat tentang
peraturan lalu lintas dan juga oleh karena kurang sadarnya masyarakat dalam
memikirkan keamanan untuk dirinya sendiri. Kesadaran masyarakat memang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
96
dirasa penting untuk mempelancar kerja polisi dan aparat, dengan adanya
dukungan dan terutama kesadaran masyarakat maka tugas polisi dan aparat dalam
melindungi masyarakat akan lebih mudah, karena polri dan aparat bekerja untuk
masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dari masyarakat dengan aparat
kepolisian dalam mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas.
Kemudian berdasarkan dari hasil observasi atau pengamatan yang peneliti
lakukan selama dilapangan, Satlantas Surakarta dalam menjalankan perannya saat
melaksanakan program :
a. Program Polsana
Program tersebut dilaksanakan di halaman Polresta Kota Surakarta pada
tanggal 19 Juni 2012 pukul 08.00 kepada anak-anak SD Kristen Pratama
Sukoharjo.
b. Program Penling
Program tersebut dilaksanakan tanggal 20 Mei 2012 pukul 19.00 kepada
muda-mudi karang taruna Semanggi RW 04 Kecamatan Pasar Kliwon
Surakarta yang bertempat di sepanjang jalan comol raya I gang 6 perbatasan
RT06/RW04 Semanggi kecamatan Pasar Kliwon Surakarta tepatnya di
belakang pondok pesantren MTA asrama putra Semanggi kecamatan Pasar
Kliwon Surakarta.
Pada saat peneliti melakukan observasi kedua program tersebut peneliti
melihat adanya hambatan yang dialami oleh polisi pada dalam pemberikan
pendidikan berlalu lintas. Berdasarkan observasi atau pengamatan penerapan
program polsana oleh Satlantas Surakarta pada tanggal 19 Juni 2012 Pukul 08.00
kepada anak-anak SD Kristen Pratama Sukoharjo yang bertempat di halaman
depan Polresta Kota Surakarta peneliti menemukan hasil :
“Dalam pelaksanaan program ini peneliti melihat adanya hambatan yang
dialami oleh polisi dikarenakan jumlah murid yang diampu pada saat itu terlalu
banyak yaitu sekitar 135 orang membuat suasana jadi kurang kondusif sehingga
mengakibatkan pelaksanaan program ini anak-anak yang ada tidak semuanya
berantusias dalam mendengarkan penjelasan dari polisi. Mereka malah ada yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
97
nggobrol dengan teman, ada yang menangis, serta ada juga yang tidak mau
bergabung dengan teman-temanya malah main-main sendiri di sekitaran wilayah
polresta. Peneliti juga melihat keterbatasan lain yaitu keterbatasan personil yang
melaksanakan pemberian pendidikan lalu lintas dan juga keterbatasan alat peraga
yang di digunakan tidak komplit, hanya sekitar 10 papan rambu lalu lintas saja hal
ini membuat pengertian anak-anak tentang rambu lalu lintas sangat kurang”
(Lembar observasi no. 1).
Sedangkan berdasarkan observasi atau pengamatan penerapan program
penling oleh Satlantas Surakarta pada tanggal 20 Mei 2012 pukul 19.00 kepada
muda-mudi karang taruna Semanggi RW 04 Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta
yang bertempat di sepanjang jalan comol raya I gang 6 perbatasan RT06/RW04
Semanggi kecamatan Pasar Kliwon Surakarta tepatnya di belakang pondok
pesantren MTA asrama putra Semanggi kecamatan Pasar Kliwon Surakarta
peneliti menemukan hasil :
“Dalam proses program penling berlangsung para warga khususnya anak-
anak muda yang hadir terlihat kurang berantusias mengikuti program teresebut
khususnya pemuda laki-laki yang duduk di deretan belakang, mereka terlihat
hanya nggobrol dengan temanya sampai acara selesai” Lembar observais no. 2).
Dari beberapa hasil observasi yang peneliti lakukan tersebut diatas, maka
dapat disimpulkan bahwa hambatan yang ada datang dari pihak masyarakat
sendiri yang dirasa kurang berantusias, banyak yang ngobrol sendiri sehingga
kurang fokus apa yang disampaikan polisi. Sedangkan hambatan dari Satlantas
Surakarta dikarenakan kurangnya personil dari kepolisian serta media yang berupa
papan gambar rambu-rambu lalu lintas tidak komplit.
Selanjutnya dari hasil analisi dokumen yang diperoleh dari Satlantas
Surakarta, peneliti memperoleh data berupa daftar anggota Satlantas Polresta
Surakarta periode Mei 2012 menunjukkan bahwa anggota unit Dikyasa Satlantas
Surakarta hanya berjumlah 7 orang. Untuk lebih jelasnya data daftar anggota
Satlantas Surakarta periode Mei 2012 dapat dilihat pada lampiran 12.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
98
Adapun data lain yaitu berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Dalam undang-undang
tersebut tercantum ketentuan-ketentuan mulai dari ketentuan umum lalu lintas,
tujuan lalu lintas, ruang lingkup lalu lintas, pembinaan lalu lintas,
penyelenggaraan lalu lintas, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan,
pengemudi, angkutan, keamanan dan keselamatan lalu lintas, dampak lingkungan,
pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas, kecelakaan
lalu lintas, perlakuan khusus saat berlalu lintas bagi penyandang cacat, usia lanjut,
anak-anak, wanita hamil serta orang sakit,s istem informasi dan komunikasi lalu
lintas, peran serta masyarakat dalam berlalu lintas, penyidikan dan penindakan
pelanggaran lalu lintas, ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan. Semua
ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun adanya
ketentuan dalam undang-undang tersebut belum terealisasikan secara
kesekuruhan. Padahal masyarakat atau pengguna lalu lintas diharapkan untuk
wajib mengetahui serta mentaati apa yang ada dalam subtansi hukum dari undang-
undang tersebut.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisi data tersebut
menunjukkan bahwa jumlah personil dari unit dikyasa hanya berjumlah 7 orang.
Dibandingkan dengan unit lain anggota unit dikyasa memang dibilang sedikit.
Oleh karena itu tidak salah bahwa hambatan yang dialami Satlantas dalam
pemberian pendidikan berlalu lintas karena kurangnya jumlah personil pada unit
dikyasa, serta masyarakat maupun penegak hukum sendiri belum sepenuhnya
mentaati ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Padahal
masyarakat atau pengguna jalan dan juga penegak hukum diharapkan untuk wajib
mengetahui serta mentaati apa yang ada dalam subtansi hukum dari undang-
undang tersebut. untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai
subtansi hukum dari UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
99
Angkutan jalan tersebut maka diperlukan pemberian pendidikan lalu lintas kepada
masyarakat.
3. Implikasi Peran Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Bidang Pendidikan Lalu
Lintas Terhadap Kesadaran Hukum Warga Dalam Berlalu Lintas di Kota
Surakarta
Kesadaran hukum berarti suatu proses penilaian tanggapan hukum yang
berlaku atau hukum yang dikehendaki. Setiap manusia yang normal mempunyai
kesadaran hukum. Hanya saja, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut,
yaitu ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Tolok ukur taraf kesadaran hukum
adalah:
a. Pengetahuan mengenai hukum
b. Pemahaman terhadap hukum
c. Sikap terhadap hukum
d. Perilaku hukum (Soerjono Soekanto, 1990 : 34).
Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila
perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, maka
taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada kepatuhan hukum, yang
menunjukkan sampai sejauh manakah perilaku nyata seseorang serasi dengan
hukum yang berlaku.
Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti mencoba untuk
mengetahui tingkat kesadaran hukum warga Surakarta dalam berlalu lintas setelah
mendapatkan pendidikan lalu lintas. Tingkat kesadaran hukum warga Surakarta
ini diukur berdasarkan pendapat dari Soerjono Soekanto (1990 : 34), yaitu tingkat
pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum dalam berlalu lintas.
1. Pengetahuan tentang berlalu lintas
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, maka dapat
diketahui tingkat pengetahuan warga Surakarta dalam berlalu lintas.
Pengetahuan warga dalam berlalu lintas ini berkaitan dengan pendidikan lalu
lintas yang pernah diikuti. Dari wawancara dengan Bapak Sarwono, pada
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
100
tanggal 4 Juni 2012, menjelaskan “sudah pernah waktu saya uji SIM di
Semarang itu diberi pendidikan dulu di dalam satu ruangan trus di terangkan
tentang rambu-rambu, cara-cara mengendalikan kemudi bus, truk, mengenai
batas kecepatan, kapasitas penumpang” (Petikan wawancara no. 4).
Berdasarkan wawancara dengan Kiki Permana Sari, pada tanggal 9 Juli
2012 diperoleh keterangan bahwa “sebelum adanya acara dari karang taruna
tentang tertib lalu lintas ini sebelumnya saya pribadi sudah mengetahui dulu
peraturan-peraturan lalu lintas itu, tetapi setelah diadakan acara tersebut
menjadi lebih tahulah” (Petikan wawancara no. 5).
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Tiara Bunga Pertiwi,
pada tanggal 9 Juli 2012 mengatakan “yang jelas kita lebih tau lagi garis
besarnya tentang lalu lintas dan bagaimana harus berlalu lintas” (Petikan
wawancara no. 6).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Merry Paulina Happy, pada
tanggal 9 Juli 2012 mengenai manfaat setelah mengikuti pendidikan berlalu
lintas adalah “menambah pengetahuan tentang lalu lintas” (Petikan wawancara
no. 7).
Hasil wawancara dengan Bapak Sugiman, pada tanggal 9 Juli 2012
adalah sebagai berikut:
“Kalau untuk saya itu yang jelas bermanfaat sekali untuk menembah
pengetahuan tentang tata tertib lalu lintas itu pasti, mengetahui secara
langsung dari polisi sendiri yang menyampaikan. Karena acara-acara
seperti ini juga jarang saya dapatkan” (Petikan wawancara no. 8)
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Irianto, pada tanggal 9 Juli
2012 tentang manfaat setelah mengikuti pendidikan berlalu lintas diperoleh
keterangan bahwa “sekarang menjadi lebih baik dalam berlalu lintas” (Petikan
wawancara no. 9).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
101
Berdasarkan hasil wawacara sebagaimana tersebut di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa pengetahuan warga Surakarta tentang berlalu lintas sudah
cukup baik. Hal tersebut dapat diketahui dari seluruh narasumber yang
mengatakan bahwa pengetahuan mereka mengetahui tentang peraturan lalu
lintas dan seluruh narasumber mengaku pengetahuan mereka dalam berlalu
lintas akan lebih meningkat terutama setelah mereka mendapatkan pendidikan
berlalu lintas dari satuan polisi lalu lintas di Surakarta.
2. Pemahaman dalam berlalu lintas
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat
diketahui dampak peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan lalu
lintas terhadap kesadaran hukum warga Surakarta dalam berlalu lintas. Hasil
wawancara dengan Bapak Sarwono, pada tanggal 4 Juni 2012 adalah sebagai
berikut:
“Iya berpengaruh, tetapi kalau kita berlalu lintas itu yang paling penting
sebenarnya kesadaran kita sendiri bisa mengendalikan diri atau tidak, di
Solo ini kelihatannya masih banyak yang belum sadar. Kalau yang saya
lihat lalu lintas tertib itu di Jogja, di bangjo itu zebra cross lurus gak
ada yang melebihi garis dan seharusnya Solo bisa mencontoh Jogja
seperti itu” (Petikan wawancara no. 4).
Selanjutnya hasil wawancara dengan Kiki Permana Sari, pada tanggal 9
Juli 2012 menyebutkan bahwa “ada peningkatan tetapi sedikit” (Petikan
wawancara no. 5).
Sedangkan hasil wawancara dengan Tiara Bunga Pertiwi, pada tanggal
9 Juli 2012 menyebutkan bahwa “Iya lebih kelihatanya sama aja” (Petikan
wawancara no. 6).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Merry Paulina Happy, pada
tanggal 9 Juli 2012, mengatakan “Menurut saya kurang ngefek, paling 5-10%
aja efeknya ke kesadaran saya” (Petikan wawancara no. 7).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiman, pada tanggal 9
Juli 2012 tentang dampak dari pendidikan berlalu lintas yang diberikan oleh
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
102
satuan lalu lintas adalah “Iya itu tentu berdampak pada kesadaran berlalu
lintas” (Petikan wawancara no. 8).
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Irianto, pada tanggal 9 Juli
2012, mengatakan setelah diberikan pendidikan lalu lintas oleh satuan lalu
lintas berdampak pada kesadaran hukum dalam berlalu lintas yang menjadi
lebih meningkat. Petikan wawancara adalah sebagai berikut “Lebih meningkat”
(Petikan wawancara no. 9).
Berdasarkan wawancara dengan Sdr. Rendi Akriyanto, pada tanggal 2
Juni 2012, menjelaskan bahwa dirinya belum pernah mengikuti pendidikan lalu
lintas. Namun, Sdr. Rendi Akriyanto juga menjelaskan bahwa jika
mendapatkan pendidikan lalu lintas, maka akan berdampak pada kesadaran
hukum dalam berlalu lintas sebagaimana jawabannya sebagai berikut “Iya itu
pasti. Jika mendapatkan pendidikan dalam berlalu lintas tentu saja kesadaran
hukum dalam berlalu lintas akan lebih meningkat” (Petikan wawancara no. 10).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Astrini Kusumastuti, pada
tanggal 3 Juni 2012, menjelaskan bahwa dirinya juga belum pernah
mendapatkan pendidikan lalu lintas. Namun demikian, ketika peneliti bertanya
apa jika Saudara mendapatkan pendidikan lalu lintas apakah itu akan
mempengaruhi kesadaran hukum anda dalam berlalu lintas, menjelaskan “Iya
mungkin berpengaruh. Karena saya jadi tau yang bener yang enggak dalam
berlalu lintas” (Petikan wawancara no. 11).
Kemudian berdasarkan wawancara dengan Sdr. Bram Riyadi, pada
tanggal 2 Juni 2012, menjelaskan bahwa dirinya juga belum pernah
mendapatkan pendidikan lalu lintas, namun pengungkapan dari Sdr. Bram
Riyadi apabila mendapatkan pendidikan kemingkinan akan berdampak pada
kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Sebagaimana yang diungkapkan yaitu
“Iya, kemungkinan nanti akan berpengaruh cara berkendara saya” (Petikan
wawancara no. 12).
Dari beberapa hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa sebagian besar atau hampir semua warga menyebutkan
setelah mengikuti pendidikan lalu lintas yang diadakan oleh satuan lalu lintas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
103
Kota Surakarta berdampak pada kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Hanya
terdapat dua orang yang menyebutkan kegiatan pendidikan lalu lintas yang
diselenggarakan tidak berdampak pada kesadaran dalam berlalu lintas yaitu
Tiara Bunga Pertiwi dan Merry paulina Happy. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa tingkat pengetahuan warga Surakarta tergolong meningkat
atau ada perubahan setelah mendapatkan pendidikan berlalu lintas dari satuan
polisi lalu lintas. Apabila setelah diberikan pendidikan tingkat kesadaran
hukum meningkat berarti mereka sudah memahami tentang aturan hukum yang
ada.
3. Sikap warga dalam berlalu lintas
Setelah mendapatkan pendidikan lalu lintas dari satuan polisi lalu lintas,
sikap warga Surakarta dalam berlalu lintas mulai berubah. Hal ini dapat
diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Sarwono, pada tanggal 4 Juni
2012 yang pernah melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga menjadi lebih
tertib dalam berlalu lintas. Berikut petikan wawancaranya “Iya, takut
melanggar lagi” (Petikan wawancara no. 4).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kiki Permana Sari, pada tanggal
9 Juli 2012, menyebutkan bahwa meskipun telah mengikuti pendidikan berlalu
lintas tetapi hal tersebut tidak merubah sikapnya ketika berlalu lintas. Berikut
petikan wawancaranya “sama saja, tetapi ya ada sekitar 10% peningkatan lebih
berhati-hati saja” (Petikan wawancara no. 5).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Tiara Bunga Pertiwi, pada
tanggal 9 Juli 2012 mengatakan bahwa setelah mendapatkan pendidikan
berlalu lintas dirinya menjadi lebih tertib dalam berlalu lintas. Berikut hasil
wawancaranya “Ada sedikit sih” (Petikan wawancara no. 6).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Merry Paulina Happy pada
tanggal 9 Juli 2012, diperoleh keterangan bahwa mengikuti atau tidak
mengikuti kegiatan pendidikan berlalu lintas dirinya tetap tertib dalam berlalu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
104
lintas. Berikut petikan wawancaranya “sama saja, soalnya saya itu kalau dijalan
kan juga sudah tertib” (Petikan wawancara no. 7).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiman pada tanggal 9
Juli 2012, diperoleh keterangan bahwa setelah mendapatkan pendidikan berlalu
lintas, beliau menjadi lebih tertib dalam berlalu lintas (Petikan wawancara no.
8).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Irianto pada tanggal 9 Juli
2012 mengenai sikapnya dalam berlalu lintas setelah mendapatkan pendidikan
berlalu lintas dirinya menjadi lebih tertib. Berikut petikan wawancaranya “iya
sekarang kalau berkendaran di jalan raya, saya menjadi lebih tertib” (Petikan
wawancara no. 9).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Rendi Akriyanto pada
tanggal 2 Juni 2012 diperoleh keterangan jika dirinya mendapatkan pendidikan
berlalu lintas, maka akan menjadi lebih tertib. Berikut petikan wawancaranya
“sepertinya akan menjadi lebih tertib” (Petikan wawancara no. 10).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Astrini Kusumastuti pada
tanggal 3 Juni 2012 diperoleh keterangan bahwa jika dirinya mendapatkan
pendidikan berlalu lintas maka dirinya akan menjadi lebih tertib dalam berlalu
lintas. Berikut petikan wawancaranya “iya, karena mungkin kita kan akan lebih
tau tentang bagaimana kita harus bersikap di jalan” (Petikan wawancara no.
11).
Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Bram Riyadi pada
tanggal 2 Juni 2012 diperoleh keterangan apabila dirinya diberikan pendidikan
pendidikan lalu lintas mengaku akan lebih tertib. Berikut petikan wawancara
dengan Sdr. Bram Riyadi “ kemugkinan akan lebih tertib” (Petikan wawancara
no. 12).
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar informan mengaku sudah bersikap tertib apabila sedang berlalu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
105
lintas dan sebagian besar informan mengaku sikap tertib mereka tersebut akan
menjadi lebih meningkat setelah meraka mendapatkan pendidikan berlalu
lintas.
4. Perilaku warga dalam berlalu lintas
Perilaku dalam berlalu lintas dapat diketahui dari kepatuhan hukum
masyarakat terhadap undang-undang yang terlihat dari tingkat kedisiplinan
para pemakai jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarwono,
pada tanggal 4 Juni 2012 tentang pelanggaran lalu lintas yang pernah beliau
lakukan menyebutkan:
“Iya tentunya sudah pernah. Kalau bilang gak pernah itu bohong. Saya
itu sopir bus. Kalau melanggar ya macem-macem penyebabnya. Kalau
pelanggaran yang setiap hari saya lakukan itu ya melebihi kapasitas
penumpang. Bus saya itu maksimal penumpangnya ya 25-26 idealnya,
tapi berhubung bus kita kejar setoran juga penumpang itu satu bus di isi
50-an orang dan bahkan lebih. Saya juga pernah ditilang. Dulu di
Sumber Barat. Yang saya boncengin itu gak bawa helm” (Petikan
wawancara no. 4).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kiki Permana Sari, pada tanggal
9 Juli 2012 mengatakan bahwa dirinya pernah melakukan pelanggaran lalu
lintas. Berikut hasil wawancaranya: “Terkadang juga melanggar, tetapi ya gak
sering-sering amat. Paling sering melanggar itu saya kalau malam hari. Soalnya
di mana ada kesempatan langsung jalan aja, pengennya di jalan itu ya gak
lama-lama. Kalau ditilang saya belum pernah” (Petikan wawancara no. 5).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Tiara Bunga Pertiwi, pada
tanggal 9 Juli 2012 juga menyebutkan jika dirinya pernah melakukan
pelanggaran lalu lintas. Berikut petikan wawancaranya:
“Ya, saya pernah melanggar rambu lalu lintas. Seringnya langgar lampu
merah, terus pernah juga naik motor bertiga. Naik motor bertiga. Kalau
itu dulu teman saya gak ada yang boncengin ya udah saya bertiga
karena kasihan. Saya juga pernah ditilang. Waktu di bunderan gladak
saya dari arah selatan mau ke arah barat. Salahnya itu saya melewati
jalan satu arah, padahal cuma deket itu langsung kena tilang polisi”
(Petikan wawancara no. 6).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
106
Berdasarkan hasil wawancara dengan Merry Paulina Happy, pada
tanggal 9 Juli 2012 juga menyebutkan jika dirinya pernah melakukan
pelanggaran lalu lintas. Berikut petikan wawancaranya “Pernah. Gak ada
alasan sih cuma reflek aja. Pas jalan juga lagi kosong. Saya juga pernah
ditilang, karena dulu belum punya SIM” (Petikan wawancara no. 7).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiman, pada tanggal 9
Juli 2012, diperoleh keterangan bahwa beliau juga pernah melakukan
pelanggaran lalu lintas meskipun jarang. Berikut petikan wawancaranya
“jarang, tapi pernah. Saya melanggar itu karena terburu-buru. Kalau ditilang
oleh polisi saya belum pernah” (Petikan wawancara no. 8).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Irianto, pada tanggal 9 Juli
2012 diperoleh keterangan bahwa dirinya jarang melakukan pelanggaran tetapi
juga pernah melakukan pelanggaran lalu lintas. Berikut adalah hasil
wawancaranya “kalau melanggar saya jarang sekali, tapi ya pernahlah. Karena
kepepet. Kalau nggak itu saja ya tertib. Saya juga pernah ditilang. Waktu itu
saya jemput istri saya nha itu istri saya di belakang gak pakai helm” (Petikan
wawancara no. 9).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Rendi Akriyanto, pada
tanggal 2 Juni 2012 menyebutkan bahwa dirinya pernah melakukan
pelanggaran lalu lintas. Berikut petikan wawancaranya “saya sudah pernah
melakukan pelanggaran rambu lalu lintas. Saya melakukan pelanggaran itu ya
gak kenapa-napa, tergantung kondisi di jalan. Saya juga pernah kena tilang,
gara-garanya karena melanggar lampu merah” (Petikan wawancara no. 10).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Astrini Kusumastuti, pada
tanggal 3 Juni 2012 diperoleh keterangan bahwa dirinya pernah melakukan
pelanggaran lalu lintas. Berikut hasil wawancaranya “sudah pernah, dulu waktu
saya masih sekolah sering tapi kalo sekarang sudah jarang. Dulu seringnya
karena jam masuk sekolah itu bel setengah tujuh, jadi ya nggoyak waktu juga.
Saya juga pernah ditilang, karena melanggar lampu merah” (Petikan
wawancara no. 11).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
107
Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Bram Riyadi pada
tanggal 2 Juni 2012 menyebutkan bahwa dirinya pernah melakukan
pelanggaran lalu lintas. Berikut petikan hasil wawancara dengan Sdr. Bram
Riyadi “ Iya pernah melakukan pelanggaran karena salah jalur” (Petikan
wawancara no. 12).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa semua informan pernah melakukan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran
yang sering dilakukan adalah melanggar rambu-rambu lalu lintas, sehingga
terkena tilang karena pelanggaran yang dilakukanya tersebut.
Mengenai dampak pendidikan lalu lintas terhadap kesadaran hukum warga
dalam berlalu lintas juga diperoleh keterangan dari Bapak Syamsi Dukha, SH,
MH pada tanggal 6 Juni 2012 dalam wawancara sebagai berikut:
“Sangat berdampak, setelah kita beri pendidikan harapanya tidak ada lagi
pelanggaran dan kecelakaan. Dengan sesering mungkin kita memberikan
pendidikan lalu lintas dan mengajak masyarakat untuk mentaati peraturan
lama-kelamaan masyarakat diharapkan akan mempunyai kesadaran hukum
dalam berlalu lintas dan menerapkan peraturan lalu lintas” (Petikan
wawancara no. 1).
Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Bapak Sri Widodo
pada tanggal 12 Juni 2012 dalam wawancara sebagai berikut:
“Pemberian pendidikan lalu lintas ini salah satu tujuannya kan juga untuk
menyadarkan warga agar tertib berlalu lintas, menyadarkan warga agar
mentaati peraturan lalu lintas. Jadi tentunya pendidikan lalu lintas itu
berdampak pada kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas. Dengan
pemberian pendidikan mereka akan mengerti/mengetahui setelah itu
harapannya mereka akan menyadari dan pada akhirnya mereka akan
menerapkan pada waktu berlalu lintas” (Petikan wawancara no. 2).
Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ribuwono pada
tanggal 12 Juni 2012 mengatakan bahwa :
“Setelah diberi pendidikan memang tujuanya untuk lebih menyadarkan
masyarakat supaya lebih taat aturan lalu lintas. Saya kira setelah kita beri
pendidikan akan lebih sadar hukum karena sampai saat ini kalau kita
sedang memberikan penjelasan itu antusias dan responya sangat baik”
(Petikan wawancara no. 3).
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satlantas Kota Surakarta di
atas dapat disimpulkan bahwa, Satlantas Kota Surakarta dalam memberikan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
108
pendidikan kepada masyarakat akan berdampak terhadap kesadaran hukum warga
dalam berlalu lintas. Satlantas memberikan pendidikan lalu lintas kepada
masyarakat bertujuan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang
aturan-aturan lalu lintas dan kemudian masyarakat dapat menyadari sehingga pada
akhirnya dapat menerapkan peraturan dalam berlalu lintas.
Berdasarkan hasil analisis dokumen yang peneliti peroleh dari Satlantas
Kota Surakarta, dampak pendidikan lalu lintas terhadap kesadaran hukum warga
dalam berlalu lintas masih dikataklan belum sepenuhnya sadar terhadap peraturan
lalu lintas. Hal ini dikarenakan masih banyaknya warga yang melakukan
pelanggaran-pelanggaran dan belum tertib dalam berlalu lintas. Pelanggaran-
pelanggaran yang sering terjadi di jalan raya biasanya diakibatkan oleh kesadaran
para pengguna jalan yang rendah. Sikap tersebut terlihat pada pelanggaran
terhadap lampu traffic light, pemakaian helm pengaman, melanggar batas
kecepatan maksimun, kelengkapan surat-surat berkendara, dan lain sebagainya.
Selain itu, juga masih tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di
Kota Surakarta. Data tentang jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh warga
masyarakat pada tahun 2010 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel 12
Jumlah Pelanggaran Ditinjau dari Jenis pelanggaran yang terjadi di Kota
Surakarta Tahun 2010
BLN SIM SURAT2 KAP RAMBU2 MUATAN
PLAT
NO CEPATAN KNALPOT
LIGHT
ON JMH
JAN 52 3 56 170 - - 4 - - 285
PEB 583 60 285 522 12 120 15 48 - 1645
MAR 255 69 207 290 6 61 5 32 - 925
APRIL 651 68 645 545 15 214 12 75 - 2225
MEI 985 180 851 870 25 312 42 85 - 3350
JUNI 937 177 746 592 15 80 55 62 791 3455
JULI 587 91 360 379 19 125 18 405 40 2024
AGST 538 77 383 415 10 84 15 318 25 1865
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
109
SEPT 105 12 76 90 10 15 10 8 35 361
OKT 369 74 178 219 4 98 12 11 - 965
NOP 595 98 347 345 10 195 15 90 - 1695
DES 1674 190 978 708 23 345 22 185 - 4125
JMH 7331 1099 5112 5145 149 1649 225 1319 891 22920
Sumber : Satlantas Kota Surakarta Tahun 2010
Sedangkan data tentang jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh warga
masyarakat pada tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel 13
Jumlah Pelanggaran Ditinjau dari Jenis pelanggaran yang terjadi di Kota
Surakarta Tahun 2011
BLN SIM SURAT2 KAP RAMBU2 MUATAN
PLAT
NO CEPATAN KNALPOT
LIGHT
ON JMH
JAN 1192 133 770 622 14 225 42 105 562 3665
PEB 1148 212 683 468 16 421 12 142 368 3470
MAR 1247 292 602 580 5 524 10 164 361 3785
APRIL 830 318 573 486 6 452 13 85 562 3325
MEI 1019 272 509 517 7 315 21 66 2939 5665
JUNI 954 184 372 404 6 287 15 58 1550 3830
JULI 1197 208 546 457 8 230 12 45 882 3585
AGST 1090 253 472 539 13 186 16 62 1469 4100
SEPT 612 237 322 357 8 101 2 19 1282 2940
OKT 651 281 129 369 6 288 1 20 1610 3355
NOP 824 214 179 285 4 369 - 28 2992 4895
DES 428 176 98 165 11 92 - 20 2565 3555
JMH 11192 2780 5255 5249 104 3490 144 814 17142 46170
Sumber: Satlantas Kota Surakarta Tahun 2011
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa selama tahun 2010
jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Surakarta secara
keseluruhan berjumlah 22.920. Sedangkan data pelanggaran lalu lintas yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
110
dilakukan masyarakat di Surakarta selama tahun 2011 jumlah pelanggaran yang
dilakukan oleh masyarakat di Kota Surakarta secara keseluruhan berjumlah
46.170.
Permasalahan lalu lintas tentunya berdampak kerugian terhadap pemakai
jalan yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas, kerugian yang dialami berupa
kerugian material maupun non material. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi salah
satunya karena pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi,
baik karena melanggar batas kecepatan kecepatan, karena belok sembarangan
tanpa menghidupkan lampu sinyal, ataupun karena hal lainnya. Jumlah
kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Surakarta pada tahun 2010 dapat dilihat
dalam tabel di bawah ini:
Tabel 14
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi di Kota Surakarta Pada Tahun 2010
BULAN JUMLAH
KEJADIAN
KORBAN
Meninggal
Dunia Luka Berat Luka Ringan MATERIAL
JANUARI 72 1 - 80 14.900.000
PEBRUARI 53 1 - 55 12.450.000
MARET 50 3 - 54 12.450.000
APRIL 57 - 1 66 15.900.000
MEI 51 - 1 61 10.950.000
JUNI 49 2 7 62 115.000.000
JULI 63 - - 71 14.700.000
AGUSTUS 56 2 1 65 14.950.000
SEPTEMBER 54 1 2 59 12.850.000
OKTOBER 77 2 1 80 17.950.000
NOPEMBER 64 1 - 68 27.400.000
DESEMBER 50 - 1 61 17.250.000
JUMLAH 696 13 14 782 286.750.000
Sumber : Satlantas Kota Surakarta tahun 2010
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
111
Sedangkan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Surakarta
pada tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel 15
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi di Kota Surakarta Pada Tahun 2011
BULAN
JUMLAH
KEJADIAN
KORBAN
Meninggal
Dunia
Luka Berat Luka
Ringan
KERUGIAN
MATERIAL
JANUARI 43 1 - 44 51.850.000
PEBRUARI 50 1 1 51 16.350.000
MARET 52 - - 61 31.900.000
APRIL 48 1 - 57 17.100.000
MEI 44 1 - 49 13.800.000
JUNI 36 7 1 42 16.400.000
JULI 56 3 - 63 15.200.000
AGUSTUS 54 4 - 53 31.800.000
SEPTEMBER 54 1 3 60 56.400.000
OKTOBER 55 4 - 60 33.000.000
NOPEMBER 59 2 - 58 29.700.000
DESEMBER 59 5 - 60 23.375.000
JUMLAH 610 30 5 658 336.875.000
Sumber: Satlantas Kota Surakarta Tahun 2011
Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa selama tahun 2011
jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi yaitu sebanyak 610 kasus. Akibat yang
ditimbulkan dari kecelakaan tersebut adalah terdapat korban yang meninggal
dunia sebanyak 30 orang, luka berat sebanyak 5 orang, dan luka ringan sebanyak
658 orang. Sedangkan kerugian material sebesar Rp 336.875.000,00. Jika dilihat
dari segi kuantitasnya, maka akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut,
terutama yang berakibat meninggal dunia dan luka berat jumlahnya sedikit.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
112
Demikian halnya jika dilihat dari segi kualitasnya, maka kecelakaan lalu lintas
yang terjadi selama tahun 2011 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan
jumlah kecelakaan yang terjadi pada tahun 2010 yaitu sekitar 696 kasus yang
mengakibatkan 15 orang meninggal dunia, luka berat sebanyak 14, dan luka
ringan sebanyak 782 dengan total kerugian yaitu sebanyak Rp.286.750.000,00.
Berdasarkan dari hasil analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa
masyakakat yang berlalu lintas di Kota Surakarta belum sepenuhnya sadar untuk
mematuhi peraturan hukum yang berlaku hal tersebut terbukti tingkat pelanggaran
naik 50% dari tahun 2010 ke tahun 2011 dan juga kenaikan jumlah kerugian
material yang diakibatkan karena kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu
diperlukan kerjasama dengan semua pihak sehingga jumlah pelanggaran dan
kecelakaan lalu lintas dapat ditekan seminimal mungkin. Sebagaimana pendapat
Arif Budiarto dan Mahmudah (2007:5) yang mengatakan bahwa agar sistem
pergerakan dapat berjalan dengan baik, diperlukan sistem kelembagaan yang
menanganinya. Sistem kelembagaan tersebut meliputi Departemen Perhubungan
untuk membuat perangkat peraturan atau regulasi, Dinas Perhubungan yang
merupakan bagian dari Departemen Perhubungan untuk membuat kebijakan di
daerah, Polantas untuk menegakkan peraturan dan masyarakat luas sebagai pelaku
pergerakan. Polisi lalu lintas dalam menjalankan tugasnya memerlukan dukungan
dan kerjasama masyarakat dengan landasan kepercayaan (trust) kemudian
membangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan
pekerjaan Polri. Dalam hal ini, salah satunya adalah bekerjasama dengan Dinas
Perhubungan, yaitu dalam hal memberikan informasi mengenai peraturan lalu
lintas serta melengkapi rambu-rambu lalu lintas untuk kelancaran jalan.
C. Temuan Studi
Dalam sub bab ini, peneliti menganalisis informasi yang berhasil
dikumpulkan di lapangan sesuai dengan perumusan masalah dan selanjutnya
dikaitkan dengan teori yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang dihubungkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
113
dengan kajian teori maka, peneliti menemukan beberapa hal yang penting yaitu
sebagai berikut :
1. Peran Satuan Polisi Lalu Lintas dalam Bidang Pendidikan Berlalu Lintas
Peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan berlalu lintas
untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas di Kota Surakarta yaitu dengan
memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat yang dilaksanakan
melalui beberapa program. Program tersebut antara lain :
a. Program Polsana (Polisi Sahabat Anak)
Program ini diperuntukkan untuk anak-anak sekolah TK maupun
SD. Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengajarkan kepada anak-anak
tentang arti dari rambu-rambu lalu lintas dengan tujuan anak-anak
mengetahui tentang rambu-rambu lalu lintas, polisi mendekatkan diri pada
anak-anak supaya ketika sudah dewasa tidak takut dengan polisi, selain itu
juga ketika anak-anak mulai untuk berkendara mereka sudah memahami
betul tentang aturan-aturan lalu lintas secara keseluruhan.
b. Traffic police goes to campus
Program ini merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi
mahasiswa di tingkat perguruan tinggi. Traffic police goes to campus ini
merupakan program terbaru yang diselenggarakan Satlantas Kota
Surakarta guna memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat
khususnya untuk kalangan mahasiswa.
c. Penling atau Penerangan Keliling
Program Penling ini dilakukan dengan cara polisi lalu lintas dengan
berkeliling mendatangi dan menyampaikan langsung kepada masyarakat
baik melalui workshop, seminar-seminar, mengisi acara di karang taruna,
mengisi di perkumpulan ibu-ibu PKK, maupun mengisi pada waktu acara
tujuh belasan warga dengan tujuan agar masyarakat mematuhi hukum dan
tertib dalam berlalu lintas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
114
d. Program pendidikan lalu lintas masuk ke kurikulum sekolah SD, SMP, dan
SMA.
Program ini dimaksudkan sebagai upaya mensosialisasikan disiplin
berlalu lintas kepada peserta didik dari jenjang pendidikan dasar sampai
dengan menengah. Dengan adanya upaya ini dimaksudkan untuk
meningkatkan disiplin berlalu lintas di antara para peserta didik. Program
ini rencananya diintegrasikan melalui mata pelajaran tertentu. Dalam hal
ini rencananya pendidikan lalu lintas dapat dimasukkan pada mata
pelajaran etika dan budaya berlalu lintas dalam intrakurikuler pendidikan
nasional yang terintegrasi dalam mata pelajaran kewarganegaraan pada
sekolah SD sampai dengan SMA. Namun untuk program ini di Surakarta
belum terealisasikan dan diperkirakan pada tahun 2013 program
pengintergrasian pendidikan lalu lintas masuk ke kurikulum sekolah mulai
dari SD sampai SMA akan terealisasikan.
Adanya program-program tersebut, menunjukkan bahwa Satlantas Kota
Surakarta sudah menjalankan perannya dalam memberikan pendidikan berlalu
lintas kepada masyarakat. Sesuai dengan aturan undang-undang Nomor 22
tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 7 ayat (2) e
bahwa “penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi instansi masing-msing meliputi : urusan pemerintahan di bidang
registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan
hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan
berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
Berdasarkan hasil tersebut, pemberian pendidikan berlalu lintas kepada
masyarakat oleh Satlantas Surakarta telah diterapkan melalui program polisi
sahabat anak (Polsana), program Traffic police goes to campus, program
penerangan keliling (Penling), serta program pendidikan lalu lintas masuk ke
kurikulum sekolah SD, SMP, dan SMA. Namun untuk program pendidikan
lalu lintas masuk ke kurikulum sekolah SD, SMP, dan SMA di Surakarta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
115
belum terealisasikan dan direncanakan pada tahun 2013 program
pengintergrasian pendidikan lalu lintas masuk ke kurikulum sekolah mulai dari
SD sampai SMA akan terealisasikan.
Program-program pendidikan lalu lintas yang dilakukan oleh satuan
polisi lalu lintas Surakarta salah satunya tujuanya adalah untuk memberian
penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum adalah suatu kegiatan penyampaian
materi hukum atau materi perundang-undangan yang terencana dan terorganisir
yang pada umumnya dilaksanakan kepada masyarakat, supaya mereka
mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang
terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1982 : 225) menyatakan bahwa
“Habitati manusia apabila sejak dari kecil mengalami proses sosialisasi, maka
lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan-kebiasaan untuk mematuhi kaidah-
kaidah sejak kecil yang berlaku”. Guna meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat dalam berlalu lintas, peneliti sependapat dengan pernyataan
tersebut, apabila Undang-Undang Lalu Lintas disosialiasikan sejak usia dini
dan secara terus menerus sehingga hal tersebut akan menjadi suatu kebiasaan
yang harus dijalankan dalam berlalu lintas di jalan raya.
Dari hasil penelitian yang ditemukan peneliti selama dilapangan
mengenai peran satuan polisi lalu lintas Kota Surakarta dalam memberikan
pendidikan lalu lintas kepada masyarakat belum mencapai target keberhasilan
yang maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya warga yang
melakukan pelanggaran-pelanggaran dan belum tertib pada aturan lalu lintas.
Dari data yang peneliti dapat membuktikan bahwa pelanggaran lalu lintas yang
terjadi di kota Surakarta tinggi. Pada tahun 2010-2011 jumlah pelanggaran lalu
lintas di kota Surakarta mengalami peningkatan. Selama tahun 2010 diketahui
bahwa jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Surakarta
secara keseluruhan berjumlah 22.920. Sedangkan data pelanggaran lalu lintas
yang dilakukan masyarakat di Surakarta selama tahun 2011 jumlah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
116
pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Surakarta secara
keseluruhan berjumlah 46.170.
Permasalahan lalu lintas tentunya berdampak kerugian terhadap
pemakai jalan yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas, kerugian yang dialami
berupa kerugian material maupun non material. Kecelakaan lalu lintas dapat
terjadi salah satunya karena pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan
oleh pengemudi, baik karena melanggar batas kecepatan kecepatan, karena
belok sembarangan tanpa menghidupkan lampu sinyal, ataupun karena hal
lainnya. Jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Surakarta selama
tahun 2011 jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi yaitu sebanyak 610
kasus. Akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut adalah terdapat
korban yang meninggal dunia sebanyak 30 orang, luka berat sebanyak 5 orang,
dan luka ringan sebanyak 658 orang. Sedangkan kerugian material sebesar Rp
336.875.000,00. Jika dilihat dari segi kuantitasnya, maka akibat yang
ditimbulkan dari kecelakaan tersebut, terutama yang berakibat meninggal dunia
dan luka berat jumlahnya sedikit. Demikian halnya jika dilihat dari segi
kualitasnya, maka kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama tahun 2011 juga
mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah kecelakaan yang terjadi
pada tahun 2010 yaitu sekitar 696 kasus yang mengakibatkan 15 orang
meninggal dunia, luka berat sebanyak 14, dan luka ringan sebanyak 782
dengan total kerugian yaitu sebanyak Rp.286.750.000,00.
Berdasarkan dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyakakat
yang berlalu lintas di Kota Surakarta belum sepenuhnya sadar untuk mematuhi
peraturan hukum yang berlaku, hal ini dikarenakan karena adanya suatu sebab
yaitu karena kurang pemahamannya masyarakat tentang peraturan lalu lintas
dan juga oleh karena kurang sadarnya masyarakat dalam memikirkan
keamanan bagi dirinya sendiri. Masyarakat kebanyakan cenderung memiliki
tingkat kesadaran yang cenderung berubah-ubah yang disebabkan oleh
pemahaman tentang peraturaran lalu lintas yang masih rendah. Salah satu
contohnya masyarakat lebih sering mentaati peraturan apabila mereka
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
117
mengetahui ada polisi yang berjaga-jaga. Hal tersebut sesuai dengan pendapat
Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1987:23) yang mengemukakan
bahwa “Ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat untuk
mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila hukum
tersebut dilanggar. Salah satu efek negatif adalah bahwa hukum tersebut tidak
akan dipatuhi apabila tidak ada yang mengawasi pelaksanaannya secara ketat”.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa baik buruknya hukum senantiasa
dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang merupakan
pencerminan dari hukum.
2. Hambatan Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan Pendidikan
Berlalu Lintas Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Ketertiban Lalu
Lintas Bagi Warga Surakarta
Guna meningkatkan kesadaran warga supaya tertib dalam berlalu lintas
melalui pendidikan lalu lintas, pihak kepolisian terus berupaya untuk menjalankan
perannya secara maksimal. Namun pada kenyataannya, hal tersebut tidak terlepas
dari hambatan yang ditemukan di lapangan. Hambatan-hambatan tersebut di
antaranya adalah datang dari masyarakat sendiri yang meliputi rendahnya
kesadaran masyarakat dalam disiplin berlalu lintas meskipun hal itu untuk
keuntungan diri masyarakat sendiri dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan
hal lalu lintas.
Pada umumnya masyarakat kurang kooperatif pada program yang telah
direncanakan oleh polisi untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, serta
kelancaran lalu lintas. Tidak kooperatifnya masyarakat menimbulkan terjadinya
pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat, kesadaran
masyarakat disini sangat penting untuk memperlancar program kerja polisi dan
aparat, dengan adanya kesadaran masyarakat maka tugas polisi dan aparat dalam
melindungi masyarakat akan berjalan lebih mudah, sebenarnya polri dan aparat
bekerja juga untuk masyarakat. Menurut pendapat J. Salusu (dalam Komalasari,
1995:147) yang menyebutkan bahwa “Seseorang melanggar peraturan lalu lintas
dan angkutan jalan karena berbagai alasan internal”. Apa yang dibuat saat itu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
118
sebenarnya dianggap itulah yang terbaik bagi dirinya. Pelanggaran lalu lintas
dapat juga terjadi karena banyak hal, misalnya karena terburu-buru, sedang ada
perubahan jalan, kurang lengkapnya rambu-rambu lalu lintasyang ada, atau karena
terlalu banyak kendaraan (macet). Oleh karena itu, pengetahuan masyarakat
tentang hal ini juga sangat penting karena tanpa pengetahuan masyarakat tentang
tata tertib lalu lintas tidak akan punya kesadaran untuk mendukung dan
memperlancar tugas polisi. Dalam hal ini adalah bagaimana masyarakat
memahami fungsi hukum dan mampu berpartisipasi dalam upaya penegakan
hukum guna terwujudnya kesadaran hukum. Selain itu hambatan lain yang
dialami polisi dari masyarakat adalah sewaktu diberikan pendidikan mereka
banyak yang tidak fokus pada apa yang disampaikan oleh polisi sehingga banyak
yang masih melakukan pelanggaran lalu lintas du jalan.
Hambatan lainnya adalah dari faktor penegak hukum, dalam hal ini adalah
polisi lalu lintas itu sendiri, dari hasil penelitian hambatan yang dirasakan
dikarena masih kekurangan personil dalam menjalankan tugas dan fungsinya
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kekurangan persinil terutama di
bidang pendidikan lalu lintas. Jumlah personil di unit dikyasa Satlantas Kota
Surakarta yang hanya berjumlah 7 orang, jauh dari jumlah ideal yang paling tidak
berjumlah 15 orang. Kemudian pada saat memberikan pendidikan media
pembelajaran yang digunakan kurang lengkap serta metode pembelajaran yang
digunakan hanya menggunakan metode ceramah, hal itulah yang membuat
masyarakat yang diberikan pendidikan masih banyak yang tidak focus karena
media serta metode yang digunakan kurang menarik bagi peserta didik.
Kemudian hambatan lain yaitu faktor subtansi hukum, dalam hal ini
subtansi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu tercantum ketentuan-ketentuan mulai dari
ketentuan umum lalu lintas, tujuan lalu lintas, ruang lingkup lalu lintas,
pembinaan lalu lintas, penyelenggaraan lalu lintas, jaringan lalu lintas dan
angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, angkutan, keamanan dan keselamatan lalu
lintas, dampak lingkungan, pengembangan industri dan teknologi sarana dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
119
prasarana lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, perlakuan khusus saat berlalu lintas
bagi penyandang cacat, usia lanjut, anak-anak, wanita hamil serta orang sakit,
sistem informasi dan komunikasi lalu lintas, peran serta masyarakat dalam berlalu
lintas, penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas, ketentuan pidana, serta
ketentuan peralihan. Namun adanya ketentuan dalam undang-undang tersebut
belum terealisasikan secara kesekuruhan. Terbukti masih banyaknya masyarakat
yang masih melakukan pelanggaran-pelanggaran. Seharusnya masyarakat atau
pengguna lalu lintas diharapkan untuk wajib mengetahui serta mentaati apa yang
ada dalam subtansi hukum dari undang-undang tersebut. UU RI No. 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan tersebut maka diperlukan
pemberian pendidikan lalu lintas kepada masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi
hambatan polisi lalu lintas dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat
Kota Surakarta adalah:
a. Faktor Masyarakat
1) Kesadaran hukum masyarakat ketika berkendara di jalan raya yang masih
rendah, hal tersebut terbukti dari jumlah pelanggaran yang terjadi di Kota
Surakarta dari tahun 2010 ke 2011 mengalami peningkatan yaitu dari
22.920 menjadi 46.170 kasus pelanggaran. Masyarakat masih belum
sepenuhnya sadar dalam menjaga diri sendiri, dalam hal ini kesadaran
masyarakat sangat penting untuk mempelancar kerja polisi dan aparat,
dengan adanya dukungan dan terutama kesadaran masyarakat maka tugas
polisi dan aparat dalam melindungi masyarakat akan lebih mudah, karena
polri dan aparat bekerja untuk juga masyarakat. Untuk itu dibutuhkan
kerjasama dari masyarakat dengan arapat kepolisian dalam mewujudkan
ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas.
2) Masyarakat kurang kooperatif terhadap program yang telah diberikan oleh
satuan polisi lalu lintas. Terbukti dari hasil observasi yang dilakukan pada
penerapan program penling di karang taruna semanggi RW 04 Pasar
Kliwon Surakarta pada tanggal 20 mei 2012 dan juga program polsana
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
120
yang dilakukan pada anak-anak SD Kristen Pratama Sukoharjo yang
bertempat di halaman Polresta Kota Surakarta tanggal 19 juni 2012 peserta
banyak yang kurang antusias sehingga mereka banyak yang berbicara
sendiri pada saat berlangsungnya pemberian pendidikan lalu lintas oleh
satuan polisi lalu lintas Kota Surakarta.
Pengetahuan masyarakat tentang lalu lintas sangat penting karena tanpa
pengetahuan masyarakat tentang tata tertib lalu lintas maka tidak akan ada
kesadaran untuk mentaati aturan lalu lintas untuk itu masyarakat diharap bisa
kooperatif terhadap program yang telah direncanakan oleh Satlantas serta
masyarakat untik dapat lebih taat pada aturan hukum yang berlaku karena
dalam hal ini Satlantas memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat
demi kebaikan masyarakat dan aparat bekerja untuk juga masyarakat, untuk itu
dibutuhkan kerjasama dari masyarakat dengan arapat kepolisian dalam
mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas.
b. Faktor Penegak Hukum
1) Pada unit dikyasa, Satlantas Kota Surakarta masih kekurangan personil.
Jumlah personil di unit dikyasa Satlantas Kota Surakarta hanya berjumlah
7 orang, jumlah personol tersebut jauh dari jumlah ideal yang paling tidak
diperkukan 15 orang.
2) Kurangnya media pembelajaran yang digunakan khususnya pada
pelaksanaan program polsana kepada anak-anak SD Kristen Pratama
Sukoharjo.
3) Kurang beragamnya metode pembelajaran yang digunakan pada saat
pemberian pendidikan lalu lintas.
c. Faktor Subtansi Hukum.
Masyarakat maupun penegak hukum sendiri belum sepenuhnya mentaati
ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga
banyak yang masih melaiukan pelanggaran-pelanggaran. Seharusnya
masyarakat atau pengguna jalan wajib mengetahui serta mentaati apa yang ada
dalam subtansi hukum dari undang-undang tersebut. untuk lebih meningkatkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
121
pengetahuan masyarakat mengenai subtansi hukum dari UU RI No. 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan tersebut maka diperlukan
pemberian pendidikan lalu lintas kepada masyarakat.
3. Implikasi Peran Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Bidang Pendidikan Lalu
Lintas Terhadap Kesadaran Hukum Warga Dalam Berlalu Lintas di Kota
Surakarta
Kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas masih dikatakan belum
sepenuhnya sadar terhadap peraturan lalu lintas. Hal ini dikarenakan masih
banyaknya warga yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan belum tertib
dalam berlalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di jalan raya
biasanya diakibatkan oleh kesadaran para pengguna jalan yang rendah. Sikap
tersebut terlihat pada pelanggaran terhadap lampu traffic light, pemakaian helm
pengaman, melanggar batas kecepatan maksimun, kelengkapan surat-surat
berkendara, dan lain sebagainya. Selain itu, juga masih tingginya angka
pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kota Surakarta. Data tentang jumlah
pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat pada tahun 2010 jumlah
pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Surakarta secara
keseluruhan berjumlah 22.920. Sedangkan data pelanggaran lalu lintas yang
dilakukan masyarakat di Surakarta selama tahun 2011 jumlah pelanggaran yang
dilakukan oleh masyarakat di Kota Surakarta secara keseluruhan berjumlah
46.170.
Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah membicarakan tentang
kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum
yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Scholten (dalam Sudikno
Mertodikusumo, 1984:2) menyebutkan bahwa “Kesadaran yang ada pada setiap
manusia tentang apa hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita
dengan mata kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang
seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan”.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
122
Berdasarkan pendapat tersebut, maka kesadaran hukum merupakan suatu
kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada, yaitu yang
akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap
hukum. Melalui proses kejiwaan manusia dapat membedakan perilaku mana yang
harus dilakukan, yaitu yang sesuai dengan hukum dan mana yang tidak boleh
dilakukan.
Terbentuknya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas
dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dilihat dari sudut pandang, antara lain
mencakup sudut pengetahuan dan pengertiannya terhadap hukum serta dari sudut
sikapnya terhadap hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto
(1982:140) yang menyebutkan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum
masyarakat terdapat empat indikator yang menjadi tolak ukurnya, yaitu:
a. Pengetahuan mengenai peraturan-peraturan hukum
Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum tersebut berkaitan
dengan perilaku yang dilarang maupun perilaku yang diperbolehkan oleh
hukum. Kecenderungan tingkat pengetahuan masyarakat tentang Undang-
Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya tentang ketentuan adanya
peraturan khusus dalam berlalu lintas, umumnya hampir sebagian besar
masyarakat mengetahui bahwa ada peraturan khusus yang mengatur lalu lintas
diatur dalam undang-undang. Sebagian besar masyarakat sebenarnya
mengetahui bahwa melakukan pelanggaran lalu lintas adalah hal yang salah,
seperti menerobos lampu merah, tidak memakai helm, tidak membawa syarat-
syarat perlengkapan mengemudi saat mengendara kendaraan bermotor.
Namun, masyarakat mengetahui peraturan lalu lintas yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan tetapi tidak diterapkan dalam kehidupannya,
hal ini dikarenakan masyarakat hanya sekedar mengetahui tetapi tidak
menjalankan aturan-aturan tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Terbukti masyarakat masih banyak yang melakukan pelanggaran.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
123
Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, peraturan mengenai
peraturan-peraturan hukum lalu lintas masyarakat hampir semua sudah
mengetahui adanya peraturan-peraturan tersebut. Namun peraturan tersebut
tidak dijalankan sebagaimana mestinya, terbukti dengan masih banyaknya
warga yang melakukan pelanggaran.
b. Pemahaman terhadap isi peraturan-peraturan hukum
Pemahaman terhadap isi peraturan hukum ini adalah salah satu
indikator selanjutnya untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat
terhadap peraturan lalu lintas. Pada dasarnya masyarakat Kota Surakarta paham
akan adanya aturan atau larangan menerobos traffic light, tidak memakai helm,
mengangkut penumpang yang melebihi kapasitas kendaraan umum, tidak
membawa surat-surat kelengkapan kendaraan, melebihi batas kecepatan,
melanggar marka jalan, dan lain-lain sehingga dapat dikatakan pemahaman
masyarakat tentang peraturan lalu lintas sudah cukup baik. Namun pada
prakteknya, masih banyak warga yang melanggar peraturan tersebut.
Masih banyaknya warga yang melanggar peraturan tersebut, memicu
timbulnya ketidaktertiban lalu lintas. Ketidaktertiban masyarakat dalam berlalu
lintas menunjukkan masyarakat belum mampu memahami tujuan dan tugas
hukum yaitu menjaga kehidupan dan ketertiban masyarakat. Tugas pokok
hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1987: 32)
yaitu “tugas terpokok dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, sebab
ketertiban merupakan suatu syarat terpokok daripada adanya masyarakat yang
teratur”. Kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
secara mendetail menyebutkan mengenai tujuan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, yaitu:
1) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat,
tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong
perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
124
persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat
bangsa;
2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya
masyarakat paham akan peraturan lalu lintas yang ada namun masyarakat
masih saja tidak mentaati aturan yang ada sehingga menimbulkan ketidak
tertiban lalu lintas, hal tersebut berarti masyarakat belum bisa menerapkan
tugas pokok dari hukum itu sendiri yaitu menciptakan ketertiban dalam berlalu
lintas, dan ini berdampak pada tujuan lalu lintas dan angkutan jalan yang
tertera pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang belum
berjalan sebagaimana mestinya.
c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum
Sikap merupakan realisasi dari pengetahuan dan pemahaman yang
diperoleh warga masyarakat yang selanjutnya ditunjukkan dalam bentuk
perilaku. Secara umum alasan-alasan mengapa seseorang itu patuh pada hukum
atau taat pada hukum, di mana setiap individu itu berbeda-beda di dalam
memberikan alasannya, maka dengan demikian akan timbul di dalam
lingkungan masyarakat berbagai derajat kepatuhan terhadap hukum. Pola
perilaku hukum merupakan hal terpenting dalam kesadaran hukum, karena di
sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.
Dengan demikian, sampai seberapa jauh tingkat kesadaran hukum masyarakat
dapat dilihat dari perilakunya.
Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar masyarakat mengaku sudah
bersikap tertib dalam berlalu lintas dan dari pengakuan informan sebagian
besar mereka mengaku akan lebih bersikap tertib setelah mendapatkan
pendidikan berlalu lintas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
125
d. Perilaku hukum
Pola perilaku masyarakat dalam berlalu lintas tidak terlepas dari faktor
pemahaman dan proses kesadaran terhadap adanya peraturan lalu lintas
tersebut. Perilaku masyarakat dalam berlalu lintas didasarkan kepada adanya
proses penghayatan yang dalam terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap perilaku
yang baik dalam berlalu lintas. Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto
(1982:31) yang menyebutkan bahwa “salah satu tujuan dari peraturan-
peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya adalah untuk merubah pola-pola
perikelakuan warga masyarakat di sektor kepentingannya untuk
mempergunakan jalan raya”. program pendidikan lalu lintas masuk ke
kurikulum sekolah SD, SMP, dan SMA Mengetahui perilaku masyarakat yang
cenderung mentaati peraturan apabila mengetahui ada polisi yang bertugas,
maka hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyebutkan
beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam
kaitannya dengan kepatuhan hukum. Salah satunya, yaitu compliance yang
diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu
imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang
mungkin dikenakan jika seseorang melanggar hukum. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas disebabkan karena
mereka hanya sebatas ingin menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi jika
mereka melanggar hukum.
Padahal sebagaimana ketentuan dari Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang
berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya”. Dari pasal tersebut dapat diungkapkan bahwa setiap warga
negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung atau mematuhi
hukum dan pemerintahan.
Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat sebenarnya
menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
126
dimengerti, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui
adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah
daripada apabila mereka memahami dan kemudian menjalankanya.
Tinggi rendahnya derajat kepatuhan terhadap hukum ini berkaitan
dengan taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada pengetahuan tentang
peraturan, pemahaman tentang isi peraturan, sikap terhadap peraturan, dan
perikelakuan yang sesuai dengan peraturan. Sebagaimana yang dikemukakan
oleh Ahmad Sanusi (1984:184) yang menyatakan bahwa “sebagai indikator
tentang tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat itu dapat
diperhatikan di satu pihak dari sudut ketaatannya pada peraturan hukum dan di
lain pihak dari sudut banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh
anggota masyarakat yang bersangkutan”.
Atas dasar kriteria tersebut dapat dikemukakan bahwa kesadaran
hukum masyarakat Kota Surakarta masih rendah. Rendahnya kesadaran hukum
masyarakat, karena masyarakat masih pada tingkat mengetahui peraturan lalu
lintas yang ada dan kurang memahami dan menjalankan peraturan hukum yang
berlaku. Hal ini terjadi karena kurangnya pendidikan lalu lintas yang diberikan
Satlantas kepada masyarakat sehingga menyebabkan pemahaman yang kurang
merata terhadap hukum yang berlaku. Satlantas surakarta memberikan
pendidikan lalu lintas kepada masyarakat hanya jika ada permintaan dari
masyarakat saja sehingga pemberian pendidikan lalu lintas masih sangat
kurang.
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, peran Satlantas dalam
bidang pendidikan lalu lintas yang sudah diberikan saat ini kurang berdampak
terhadap kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas. Hal ini terjadi karena
masih tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan kurangnya
pendidikan lalu lintas yang diberikan sehingga menyebabkan pemahaman yang
kurang merata terhadap hukum yang berlaku. Tingkat kesadaran hukum
masyarakat baru sebatas mengetahui saja meskipun tingkat pemahamannya sudah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
127
cukup baik, karena pada umumnya mereka sudah paham dengan tata tertib
peraturan lalu lintas. Sedangkan sikap dan perilaku masyarakat pada umumnya
akan patuh dan taat apabila ada anggota polisi lalu lintas yang berjaga.
Dari hasil penelitian, masyarakat mengaku apabila pendidikan lalu lintas
diberikan maka akan berpengaruh terhadap kesadaran hukum mereka dalam
berlalu lintas. Untuk itu Satlantas Surakarta memberikan pendidikan lalu lintas
kepada masyarakat jangan hanya jika ada permintaan saja, Satlantas harus
membuat jadwal khusus pemberian pendidikan lalu lintas sehingga pemberian
pendidikan lalu lintas dapat merata dan sesuai d engan sasaran.
4. Kontribusi Pendidikan Lalu Lintas Terhadap Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn)
Peran satuan polisi lalu lintas dalam memberikan pendidikan lalu lintas
kepada masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberikan pembinaan,
bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat agar dapat
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Perkembangan
yang terjadi saat ini pelanggaran lalu lintas di jalan justru semakin bertambah. Di
Kota Surakarta selama tahun 2010 jumlah pelanggaran yang terjadi di Surakarta
berjumlah 22.920. Sedangkan data pelanggaran lalu lintas yang dilakukan
masyarakat di Surakarta selama tahun 2011 berjumlah 46.170. Hal tersebut dirasa
cukup fatal karena kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas tidak
menurun tetapi malah semakin tinggi.
Untuk mencegah semakin tingginya pelanggaran lalu lintas maka
diperlukan pemberian pendidikan lalu lintas. Pentingnya pemberian pendidikan
lalu lintas kepada masyarakat itu sendiri yaitu memberikan wawasan (kognisi)
terhadap apa dan bagaimana berlalu lintas, membangun pemahaman peserta didik
terhadap etika dan budaya tertib lalu lintas, menumbuhkan kemauan, kesadaran
(afeksi) peserta didik terhadap etika dan budaya tertib berlalu lintas, mewujudkan
perilaku (behavior) dan kebiasaan tertib (habit) dalam berlalu lintas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
128
Lalu lintas dilihat dalam konteks pendidikan adalah usaha yang dilakukan
dengan penuh rasa sadar untuk menumbuhkan kesadaran tertib lalu lintas,
sehingga peserta didik mampu mengendalikan diri sehingga mengurangi
timbulnya pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas. Upaya yang dilakukan adalah
dengan memberikan dorongan kepada generasi-generasi mendatang untuk
mengembangkan sikap dan etika berlalu lintas, yang santun, aman, nyaman, tertib
dan selamat, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Dan diharapkan dapat
melahirkan generasi yang memiliki etika dan budaya tertib dalam berlalu lintas.
Tujuan pendidikan lalu lintas adalah menciptakan generasi muda yang
sadar mampu mengimplementasikan sistem nilai yaitu etika dan budaya berlalu
lintas yang aman, santun, selamat, tertib dan lancar yang diwujudkan dalam
kehidupan sehari-hari, merubah peri laku pemakai jalan (road user behavior),
menurunkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta memberikan informasi
yang berhubungan dengan lalu lintas.
Sedangkan dalam pendidikan kewarganegaraan (PKn) bertujuan
mengarah kepada terbentuknya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, menaati
peraturan yang berlaku, berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, berpikir
kritis, logis, inovatif dan mampu memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-
hari, sebagai warga negara yang memahami hak dan kewajibannya, dan pada
akhirnya menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan (PKn)
tersebut maka peserta didik agar memiliki tiga komponen pokok pendidikan
kewarganegaraan (PKn) yaitu :
1. Civic knowledge berkenaan dengan apa-apa yang perlu diketahui dan
dipahami secara layak oleh warga negara.
2. Civic values/Civic disposition berkenaan dengan sifat dan karakter yang baik
dari seorang warga negara baik secara pribadi maupun publik.
3. Civic skill berkenaan dengan apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh
warga negara bagi kelangsungan bangsa dan negara. civic skill meliputi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
129
ketrampilan intelektual dan ketrampilan partisipasi. (Winarno & Wijianto,
2010:50)
Sama halnya dengan pendidikan lalu lintas, untuk mewujudkan tujuan dari
pendidikan lalu lintas maka harus memiliki tiga komponen yaitu civic knowledge
(pengetahuan kewarganegaraan), civic values/dispositions (nilai/karakter
kewarganegaraan), dan civic skill (keterampilan kewarganegaraan). Kaitanya
dengan lalu lintas civic knowledge yaitu berkenaan dengan apa yang perlu
diketahui dan dipahami secara layak oleh warga negara, dalam hal ini
pengetahuan yang harus diketahui dan dipahami oleh warga negara yaitu
pengetahuan tentang peraturan lalu lintas secara keseluruhan. Selanjutnya adalah
Civics values/dispositions berkenaan dengan sifat dan karakter yang baik dari
seorang warga negara baik secara pribadi maupun publik, kaitanya dengan
pendidikan lalu lintas dalam hal ini masyarakat harus mencerminkan warga
negara yang baik adalah dengan taat serta patuh terhadap hukum lalu lintas yang
berlaku. Kemudian Civics skill berkenaan dengan apa yang seharusnya dapat
dilakukan oleh warga negara bagi kelangsungan bangsa dan negara. Civics skill
meliputi: keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi, dalam hal ini
keterampilan partisipasi masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi dalam
mensukseskan program pendidikan lalu lintas yang direncanakan oleh Satlantas
yaitu antara lain program polsana, program penling, program police goes to
campus, Serta program pendidikan lalu lintas masuk ke dalam kurikulum sekolah.
Selain berpartisipasi mensukseskan program-program pendidikan lalu lintas
tersebut, partisipasi juga bisa dilakukan dengan mempengaruhi dari lingkungan
kecil mereka untuk taat maupun patuh pada aturan lalu lintas. Sedangkan
kerterampilan intelektual dapat diwujudkan melalui menampilkan perilaku sesuai
dengan aturan pada saat berkendara. Saat berkendara pengendara diwajibkan
memiliki katerampilan (skill) yang baik untuk meminimalkan kejadian yang tidak
diinginkan.
Berdasarkan dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa
keterkaitan pendidikan lalu lintas dengan pendidikan kewarganegaraan yaitu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
130
terletak pada aspek sasarannya, keduanya mempunyai sasaran yang sama yaitu
untuk menjadikan warga negara yang memiliki pengetahuan tentang aturan yang
ada pada negaranya, keduanya bersasaran untuk menerapkan sikap sadar terhadap
hukum misalnya orang yang menujukkan sikap, etika dan budaya tertib berlalu
lintas, maka dilandasi oleh kesadaran menaati peraturan perundangan yang
berlaku dan keduanya sama-sama bersasaran menjadikan warga negara yang
mempunyai ketrampilan (skill) kaitanya dengan lalu lintas warga negara yang
berlalu lintas diharapkan dapat memiliki ketrampilan (skill) dalam menguasai
lingkungan misalnya menguasai kondisi jalan maupun kendaraanya supaya tidak
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kemudian keselamatan, ketertiban,
keamanan, dan kelancaran dalam berlalu lintaspun dapat terwujud.
Disisi lain pendidikan lalu lintas merupakan bagian dari pendidikan
kewarganegaraan, dalam pendidikan kewarganegaraan mengajarkan tentang
kesadaran hukum sedangkan pendidikan lalu lintas diberikan dengan tujuan untuk
menciptakan peserta didik untuk sadar terhadap aturan hukum yaitu taat pada
peeraturan lalu lintas secara keseluruhan. Dengan demikian antara pendidikan
kewarganegaraan dengan pendidikan lalu lintas saling memiliki keterkaitan
kerena pendidikan lalu lintas itu sendiri merupakan bagian dari pendidikan
kewarganegaraan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
131
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan deskripsi permasalahan yang telah diuraikan di depan, maka
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan berlalu lintas di Kota
Surakarta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam
berlalu lintas. Satuan polisi lalu lintas Kota Surakarta dalam menjalankan
fungsi dan peran memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat
dilaksanakan melalui beberapa program. Program tersebut dibuat dengan
melihat sasaran siapa yang akan diberikan pendidikan lalu lintas. Program
tersebut antara lain :
e. Polsana (Polisi Sahabat Anak)
Program ini diperuntukkan untuk anak-anak sekolah TK maupun SD.
f. Traffic police goes to campus
Program ini merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi mahasiswa di
tingkat perguruan tinggi.
g. Penling atau Penerangan Keliling
Program ini merupakan kegiatan yang diperuntukkan kepada masyarakat
yang dilakukan dengan cara berkeliling mendatangi dan menyampaikan
langsung melalui acara workshop, seminar, pengisian acara di karang
taruna, pengisian perkumpulan ibu-ibu PKK, maupun pengisian pada waktu
acara tujuh belasan agar masyarakat mematuhi hukum dan tertib dalam
berlalu lintas.
h. Program pendidikan lalu lintas masuk ke kurikulum sekolah SD, SMP, dan
SMA.
Program ini dimaksudkan sebagai langkah mensosialisasikan disiplin
berlalu lintas kepada peserta didik jenjang pendidikan dasar sampai dengan
menengah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
132
2. Hambatan satuan polisi lalu lintas dalam memberikan pendidikan berlalu lintas
kepada masyarakat adalah sebagai berikut :
a. Faktor Masyarakat.
1) Kesadaran hukum masyarakat ketika berkendara di jalan raya masih
rendah, hal tersebut terbukti dari jumlah pelanggaran yang terjadi di
Kota Surakarta dari tahun 2010 ke 2011 mengalami peningkatan yaitu
dari 22.920 menjadi 46.170 kasus pelanggaran.
2) Masyarakat kurang kooperatif terhadap program yang telah diberikan
oleh satuan polisi lalu lintas. Terbukti dari hasil observasi yang
dilakukan pada penerapan program penling di karang taruna semanggi
RW 04 Pasar Kliwon Surakarta pada tanggal 20 mei 2012 dan juga
program polsana yang dilakukan pada anak-anak SD Kristen Pratama
Sukoharjo yang bertempat di halaman Polresta Kota Surakarta tanggal
19 juni 2012 peserta banyak yang kurang antusias sehingga mereka
banyak yang berbicara sendiri pada saat berlangsungnya pemberian
pendidikan lalu lintas oleh satuan polisi lalu lintas Kota Surakarta.
b. Faktor Penegak Hukum.
1) Pada unit dikyasa Satlantas Kota Surakarta masih kekurangan personil.
Jumlah personil di unit dikyasa Satlantas Kota Surakarta hanya
berjumlah 7 orang, jauh dari jumlah ideal yang paling tidak berjumlah
15 orang.
2) Kurangnya media pembelajaran yang digunakan khususnya pada
pelaksanaan program polsana kepada anak-anak SD Kristen Pratama
Sukoharjo.
3) Kurang beragamnya metode pembelajaran yang digunakan pada saat
pemberian pendidikan lalu lintas.
c. Faktor Subtansi Hukum.
Masyarakat belum sepenuhnya menerapkan subtansi hukum dalam UU RI
No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, terbukti
masyarakat masih banyak yang pelakukan pelanggaran-pelanggaran. untuk
itu diperlukan pemberian pendidikan lalu lintas kepada masyarakat supaya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
133
masyarakat mengerti serta memahami subtansi hukum yang ada dalam UU
RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.
3. Peran Satlantas dalam bidang pendidikan lalu lintas saat ini kurang
berimplikasi terhadap kesadaran hukum warga dalam berlalu lintas. Terbukti
dengan masih banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Hal ini terjadi
dikarenakan masih kurangnya pendidikan lalu lintas yang diberikan kepada
masyarakat sehingga menyebabkan pemahaman yang kurang merata terhadap
hukum yang berlaku. Kurangnya pemberian pendidikan lalu lintas disebabkan
karena satuan polisi lalu lintas Kota Surakarta melakukan pemberian
pendidikan hanya jika ada permintaan dari masyarakat.
4. Kontribusi pendidikan lalu lintas terhadap pendidikan kewarganegaraan (PKn).
Pendidikan kewarganegaraan (PKn) mengembangkan 3 (tiga) komponen
pokok sebagai kompetensi peserta didik agar memiliki civic knowledge
(pengetahuan kewarganegaraan) yaitu berkenaan dengan apa-apa yang perlu
diketahui dan dipahami secara layak oleh warga negara, dalam hal ini
pengetahuan yang harus diketahui dan dipahami oleh warga negara yaitu
pengetahuan tentang peraturan lalu lintas secara keseluruhan. Selanjutnya
adalah civic values/dispositions (nilai/karakter kewarganegaraan) yaitu
berkenaan dengan sifat dan karakter yang baik dari seorang warga negara baik
secara pribadi maupun publik, kaitanya dengan pendidikan lalu lintas dalam
hal ini masyarakat harus mencerminkan warga negara yang baik adalah dengan
taat serta patuh terhadap hukum lalu lintas yang berlaku. Kemudian civic skill
(keterampilan kewarganegaraan) yaitu berkenaan dengan apa yang seharusnya
dapat dilakukan oleh warga negara bagi kelangsungan bangsa dan negara.
Civics skill meliputi: keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi,
dalam hal ini keterampilan partisipasi masyarakat diharapkan untuk
berpartisipasi dalam mensukseskan program pendidikan lalu lintas yang
direncanakan oleh Satlantas yaitu antara lain program polsana, program
penling, program police goes to campus, serta program pendidikan lalu lintas
masuk ke dalam kurkulum sekolah. Selain berpartisipasi mensukseskan
program-program pendidikan lalu lintas tersebut, partisipasi juga dapat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
134
dilakukan dengan mempengaruhi dari lingkungan kecil mereka untuk taat
maupun patuh pada aturan lalu lintas. Sedangkan kerterampilan intelektual
dapat diwujudkan melalui menampilkan perilaku sesuai dengan aturan pada
saat berkendara. Pada waktu berkendara, pengendara diwajibkan memiliki
katrampilan (skill) yang baik untuk meminimalkan kejadian yang tidak
diinginkan.
B. Implikasi Hasil Penelitian
Berdasarkan kesimpulan atas jawaban yang telah dirumuskan yang
berkaitan dengan peran satuan polisi lalu lintas dalam bidang pendidikan berlalu
lintas untuk mewujudkan ketertiban dan kesadaran hukum warga dalam berlalu
lintas di Kota Surakarta, dapat menimbulkan implikasi sebagai berikut:
1. Karena peran satuan polisi lalu lintas dalam memberikan pendidikan lalu lintas
kepada masyarakat hasilnya masih belum maksimal, maka hal ini berimplikasi
pada tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Pada umumnya
masyarakat sudah mengetahui peraturan dalam berlalu lintas namun pada
kenyataannya masih banyak warga yang tidak tertib dalam berlalu lintas.
2. Karena telah diketahui ada hambatan-hambatan satuan polisi lalu lintas dalam
memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat, maka hal ini
berimplikasi pada kinerja unit dikyasa dalam memberikan pendidikan lalu
lintas kepada warga sehingga pencapaian hasilnya kurang maksimal. Hal ini
dapat terlihat dari kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah ketika
berlalu lintas di jalan raya.
3. Karena peran satuan polisi lalu lintas dalam memberikan pendidikan lalu lintas
saat ini masih kurang berimplikasi terhadap kesadaran hukum warga dalam
berlalu lintas, maka hal ini berdampak terhadap masih tingginya jumlah
pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Surakarta dan mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun.
C. Saran
Berdasarkan implikasi hasil penelitian yang telah penulis kemukakan di
atas, maka peneliti ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
135
1. Sebaiknya satuan polisi lalu lintas dalam memberikan pendidikan lalu lintas
harus memahami betul tentang alasan mengapa banyak masyarakat yang masih
melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, baik dari segi pengetahuan
masyarakat tentang peraturan lalu lintas, tingkat kesadaran hukum masyarakat
dalam berlalu lintas, maupun memahami latar belakang dari masyarakat. Hal
ini perlu dilakukan guna memudahkan bagi satuan polisi lalu lintas dalam
memberikan pendidikan dan menanamkan kesadaran hukum kepada
masyarakat, sehingga pemberian pendidikan lalu lintas dan menanamkan
kesadaran hukum bisa tepat sasaran.
2. Pemberian pendidikan lalu lintas diterapkan jangan hanya karena ada
permintaan dari masyarakat, seharusnya dibuatkan jadwal dari Satlantas untuk
pemberian pendidikan lalu lintas kepada masyarakat. Satlantas diharapkan
bersikap aktif dalam menjalankan peranya dalam memberikan pendidikan lalu
lintas, mengingat hal ini sangat penting guna menumbuhkan kesadaran hukum
masyarakat dalam berlalu lintas.
3. Perlunya menambah jumlah personil satuan polisi lalu lintas pada unit dikyasa.
4. Perlunya penambahan jumlah media pembelajaran yang digunakan serta
penggunaan metode pembelajaran yang harus lebih variatif supaya peserta
didik lebih berantusias dalam mengikuti pendidikan lalu lintas yang diberikan
oleh satuan polisi lalu lintas Kota Surakarta.
5. Pengintegrasian pendidikan lalu lintas melalui pendidikan kewarganegaraa SD,
SMP, dan SMA diharapkan segera terealisasikan di Surakarta, dikarenakan
untuk kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar sudah menerapkan program
tersebut, menginggat pendidikan lalu lintas dirasa penting diterapkan sejak usia
dini dengan alasan kelak nanti kalau mereka sudah saatnya diperbolehkan
berkendara sudah memahami tentang aturan lalu lintas secara keseluruhan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
136