Upload
buianh
View
216
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUAN6ANKEPALA
JLIr.H.DjuandaNo.Sfi,Jakarta 10120, IndonesiaTelepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili.+6221-3856809 +6221-3856826
Email: [email protected],Website: www.ppatk.go.id
PERATURAN
KEPALAPUSAT PELAPORAN DANANALISISTRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR: PER- p / 1.02/PPATK/ 10/ 14
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN
KEPALAPUSAT PELAPORAN DANANALISISTRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR: 2/ I/KEP.PPATK/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASANTINDAK PIDANAPENCUCIAN UANG
BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
KEPALAPUSAT PELAPORAN DANANALISISTRANSAKSI KEUANGAN,
Menimbang a. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ten tang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang merupakan penyempurnaan dari
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang;
b. bahwa materi muatan dari Keputusan Kepala Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor:
2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan, sudah
tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang serta perkembangan
kebutuhan penyedia jasa keuangan, praktik, dan
standar internasioal, sehingga perlu dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku;
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUAN6ANKEPALA
JLIr. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id
Mengingat
Menetapkan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan tentang Pencabutan
Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003
tentang Pedoman Pencegahan danUmum
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi
Penyedia Jasa Keuangan;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5164);
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN KEPALAPUSAT PELAPORAN DANANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN
KEPUTUSAN KEPALAPUSAT PELAPORAN DANANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: 2/1/KEP.PPATK/2003
TENTANG PEDOMAN UMUM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
BAG! PENYEDIA JASA KEUANGAN.
Pasal 1
Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa
Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 12 _\',r
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANKEPALA
JLIr. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, IndonesiaTelepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email: [email protected], Website: www.ppatk.go.id
Pasa12
Peraturan Kepala PPATK ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
) _pada tanggal 1~ Oktober 2014
VKEPALA PUSAT PELAPORAN
DANANALISIS TRANSAKSIKEUANGAN,.-\*-l.
<:MADfuSUF
3