TENTANG - · PDF fileWajib Pajak dapat mengambil Surat Keterangan Terdaftar (SKT ... kerja sejak SMT dan berlaku sejak SMT sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada

www.peraturanpajak.com [email protected]

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN

PEMINDAHAN WAJIB PAJAK

DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TATA CARA PEMBERITAHUAN KEPADA WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK

1. KPP Lama menyampaikan pemberitahuan mengenai pemindahan tempat terdaftar Wajib Pajak melalui media

yang memungkinkan diketahui oleh Wajib Pajak.

2. KPP Lama membuat dan mengirim surat pemberitahuan mengenai pemindahan tempat terdaftar Wajib Pajak, yang meliputi nama, alamat, nomor telepon KPP Baru, dan tanggal SMT, dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I-1 Peraturan Direktur Jenderal ini. Surat pemberitahuan tersebut dikirim kepada Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum SMT.

3. KPP Lama harus mengadministrasikan bukti pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana u.b. Sekretaris Direktorat Jenderal ttd.

Oding Rifaldi NIP 197003111995031002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO


LAMPIRAN I-1 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.......................................................................... ................................................. (1)

Nomor : ............................. (2) .....................20......... (3) Sifat : Sangat Segera

Hal : Pemberitahuan Pemindahan Tempat Terdaftar Yth. Seluruh Wajib Pajak di tempat Sehubungan dengan dilakukannya pemindahan tempat pendaftaran bagi Wajib Pajak dan/atau tempat pelaporan usaha bagi Pengusaha Kena Pajak, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2015, Wajib Pajak yang sebelumnya terdaftar di KPP ...........(4) akan

dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1.1. Wajib Pajak yang TETAP terdaftar di KPP ........... (4) yaitu Wajib Pajak yang bertempat kedudukan/beralamat di Kecamatan/Kelurahan:

a ...................................; b ...................................; c ...................................(5)dst 1.2. Wajib Pajak yang DIPINDAHKAN tempat terdaftarnya dari KPP Pratama ............ (4) ke KPP Pratama

................ (6) yaitu Wajib Pajak yang bertempat kedudukan/beralamat di Kecamatan/Kelurahan: a ...................................; b ...................................; c ...................................(7)dst 2. Gedung kantor KPP Pratama ...................(6) beralamat di .................................... (8)

3. Berkenaan dengan Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Pratama ................(6), terdapat beberapa hal yang perlu kami informasikan, yaitu:

3.1. Wajib Pajak dapat mengambil Surat Keterangan Terdaftar (SKT), kartu NPWP baru, dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam hal telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama ....................... (7) mulai tanggal ............. 2015 pada hari kerja dan pada jam pelayanan.

3.2. Sejak tanggal 5 Oktober 2015, Wajib Pajak diharuskan untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan di KPP Pratama .....(7)

3.3. Apabila Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut atas pemindahan tempat terdaftar ini, Saudara dapat datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak ......................... (4) atau menghubungi petugas kami pada nomor telepon ..............(9).

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini untuk diketahui. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama

Saudara dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara laksanakan selama ini di Kantor Pelayanan Pajak kami. Kepala Kantor, ....................

NIP ..............(10)


PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN

KEPADA WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK Angka 1 : Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat KPP Lama.

Angka 2 : Diisi dengan nomor surat. Angka 3 : Diisi dengan tanggal surat. Angka 4 : Diisi dengan nama KPP Lama. Angka 5 : Diisi dengan wilayah kerja KPP Lama setelah terjadi pemecahan. Angka 6 : Diisi dengan nama KPP Baru. Angka 7 : Diisi dengan wilayah kerja KPP Baru. Angka 8 : Diisi dengan alamat dan nomor telepon dan fax KPP Baru. Angka 9 : Diisi dengan nomor telepon KPP Lama. Angka 10 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP Lama serta cap jabatan. Angka 11 : Diisi dengan kode penunjuk unit sebagai konseptor.


LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN



TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DAN SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

SERTA SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

1. KPP Baru harus menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena

Pajak (SPPKP) terhadap Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Baru, termasuk tempat-tempat kegiatan usahanya yang berada di wilayah kerja KPP Baru, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SMT dan berlaku sejak SMT.

2. Kanwil Lama/Kanwil DJP atasan KPP Lama harus menginventarisasi Surat Keputusan Pemusatan PPN yang telah diterbitkan atas Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Baru/Kanwil Baru dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II-1 Peraturan Direktur Jenderal ini paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SMT.

3. Dalam hal Wajib Pajak Tempat Pemusatan PPN Terutang dipindahkan ke KPP Baru di lingkungan Kanwil Lama/Kanwil DJP atasan KPP Lama:

a. Kepala Kanwil Lama/Kanwil DJP atasan KPP Lama atas nama Direktur Jenderal Pajak harus

menerbitkan kembali Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SMT dan berlaku sejak SMT sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada surat keputusan pemusatan sebelumnya; dan

b. salinan Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disampaikan ke KPP Baru dan KPP lain tempat PPN Terutang yang dipusatkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak SMT.

4. Dalam hal Wajib Pajak Tempat Pemusatan PPN Terutang dipindahkan ke KPP di lingkungan Kanwil Baru: a. Kepala Kanwil Lama harus menyampaikan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2

kepada Kanwil Baru, paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum SMT; b. atas hasil inventarisasi yang diterima, Kepala Kanwil Baru atas nama Direktur Jenderal Pajak

menerbitkan kembali Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang paling lama 5 (lima) hari

kerja sejak SMT dan berlaku sejak SMT; c. salinan Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus

disampaikan ke Kanwil Lama, KPP Lama dan/atau KPP Baru dan KPP lain tempat PPN Terutang yang dipusatkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak SMT; dan

5. Dalam hal Wajib Pajak dipindahkan ke KPP Baru dan atas tempat PPN terutangnya telah dipusatkan di KPP lain maka Kanwil Lama/Kanwil DJP atasan KPP Lama harus menginformasikan ke Kanwil yang menerbitkan Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana u.b. Sekretaris Direktorat Jenderal

ttd. Oding Rifaldi NIP 197003111995031002


ttd.



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN

PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA

PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ................................................. (1)

DAFTAR INVENTARISASI SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN PPN

UNTUK DISAMPAIKAN KE KANWIL ..................... (2)

No. Nama Wajib Pajak NPWP Nomor Surat Keputusan Tanggal Surat Keputusan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. ...................................

2. ...................................

3. ...................................

4. ...................................

5. ...................................

6. ...................................

7. ...................................

8. ...................................

9. ...................................

10. ...................................

dst ...................................

........,...............20....(3) Kepala Kantor, ..............................(4) NIP ........................

Kp.: ............... (5)


PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR INVENTARISASI SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN PPN ANGKA

Angka 1 : Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat Kanwil Lama/Kanwil DJP atasan KPP Lama. Angka 2 : Diisi dengan nama Kanwil Baru. Angka 3 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya daftar inventarisasi. Angka 4 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP

Lama serta cap jabatan. Angka 5 : Diisi dengan kode penunjuk unit sebagai konseptor. KOLOM Kolom 1 : Cukup jelas. Kolom 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kolom 4 : Diisi dengan nomor surat keputusan pemusatan. Kolom 5 : Diisi dengan tanggal surat keputusan pemusatan.


LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN



TATA CARA PELAPORAN SPT DAN SSP OLEH WAJIB PAJAK SERTA PENERIMAAN DAN PEREKAMAN SPT, SSP, DATA,

DAN ALAT KETERANGAN

I. Pelaporan dan Penerimaan SPT dan SSP A. Pelaporan dan Penerimaan SPT 1. Wajib Pajak yang dipindah ke KPP Baru harus melaporkan SPT sejak SMT ke KPP Baru. 2. Dalam hal SPT sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan ke KPP Lama, baik dalam

bentuk media kertas maupun media elektronik (e-SPT), KPP Lama harus menerima SPT tersebut sampai dengan 1 (satu) bulan sejak SMT dan memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak mengenai penyampaian SPT di KPP Baru. Tanggal penerimaan SPT yang diakui adalah sesuai tanggal penerimaan di KPP Lama.

3. SPT yang dapat diterima oleh KPP Lama sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah SPT dengan status selain Lebih Bayar.

4. Penerimaan SPT sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan melalui menu penerimaan surat lain-lain dengan merekam data NPWP, nama Wajib Pajak, jenis SPT, tanggal penerimaan

SPT, jumlah pembayaran, dan Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPN), serta menerbitkan Bukti Penerimaan Surat.

5. Apabila SPT sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan melalui media elektronik (e-SPT), KPP Lama harus meng-copy seluruh data yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke dalam media elektronik lain dan digabungkan dengan Induk SPT untuk dikirim ke KPP Baru.

6. Dalam hal SPT disampaikan ke KPP Lama sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPP Lama membuat Surat Pengantar Pengiriman SPT dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III-1 Peraturan Direktur Jenderal ini dalam rangkap 2 (dua) dengan dilampiri hasil cetakan (print out) register harian penerimaan surat lain-lain dan memberi tanda khusus atas penerimaan SPT.

7. Surat Pengantar Pengiriman SPT sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus disampaikan ke

KPP Baru, dilampiri dengan SPT yang diterima sesuai hasil cetakan register harian penerimaan surat lain-lain, paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya sejak SPT diterima di KPP Lama.

8. KPP Baru menerima Surat Pengantar Pengiriman SPT beserta SPT sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan mengecek jumlah SPT sesuai hasil cetakan register harian dari KPP Lama.

9. Atas SPT yang diterima sebagaimana dimaksud pada angka 7, Petugas KPP Baru merekam tanggal penerimaan SPT sesuai tanggal penerimaan di KPP Lama dan memproses sesuai ketentuan pengadministrasian SPT yang berlaku.

B. Pelaporan dan Penerimaan SSP SSP yang bukan merupakan lampiran SPT, disampaikan oleh Wajib Pajak ke KPP Baru sejak SMT. II. Perekaman SPT, SSP, Data, dan Alat Keterangan

1. Perekaman SPT, data, dan alat keterangan yang diterima di KPP Lama sampai dengan 5 (lima) hari kerja sebelum SMT menjadi tanggung jawab KPP Lama.

2. Perekaman SSP yang bukan merupakan lampiran SPT, sejak SMT menjadi tanggung jawab KPP Baru.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana u.b. Sekretaris Direktorat Jenderal ttd. Oding Rifaldi NIP 197003111995031002


ttd.



LAMPIRAN III-1 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN




............................................ (1)

Yth. Kepala KPP ........ (2) .........,.......20.....(3) ...................................

...................................

SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN SPT SP-....../........../......(4)

No SPT

Nama Wajib Pajak NPWP

Jenis SPT Tanggal

Penerimaan

Jumlah

Pembayaran

Jumlah

Lembar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Diterima tanggal ....................... (5) Yang menerima .......................(6) Kepala Kantor,

.......................(7) .......................(8) NIP ................. NIP ................. Nomor Telepon : .............................(9) Nomor Faksimili : .............................(10)

Kp.: ........................(11)


PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN SPT ANGKA

Angka 1 : Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat KPP Lama. Angka 2 : Diisi dengan nama dan alamat KPP Baru. Angka 3 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penerbitan Surat Pengantar. Angka 4 : Diisi dengan nomor Surat Pengantar. Angka 5 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun diterimanya Surat Pengantar Angka 6 : Diisi nama jabatan yang menerima Surat Pengantar. Angka 7 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan nama pejabat dan cap jabatan yang menerima Surat

Pengantar. Angka 8 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kantor Lama serta cap jabatan. Angka 9 : Diisi dengan nomor telepon KPP Baru. Angka 10 : Diisi dengan nomor faksimile KPP Baru. Angka 11 : Diisi dengan kode penunjuk unit sebagai konseptor.

KOLOM Kolom 1 : Cukup jelas. Kolom 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Kolom 4 : Diisi dengan jenis SPT yang dikirim/disampaikan, seperti SPT Kurang Bayar, SPT Lebih Bayar dan

SPT Nihil. Kolom 5 : Diisi dengan tanggal penerimaan SPT di KPP Lama. Kolom 6 : Diisi dengan jumlah pembayaran pajak. Kolom 7 : Diisi dengan jumlah lembar SPT beserta lampirannya yang dikirim/disampaikan.


LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN



TATA CARA PEMAKAIAN FAKTUR PAJAK ELEKTRONIK A. Faktur Pajak Berbentuk Elektronik 1. Bagi Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang dipindahkan ke KPP Baru yang sebelumnya telah

ditetapkan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik, kewajiban untuk membuat Faktur

Pajak berbentuk elektronik tetap berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 151/PMK.03/2013 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Elektronik.

2. Data Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi e-Faktur sebagaimana dimaksud Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 harus dilakukan upload/permintaan persetujuan ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat pada hari kerja terakhir sebelum SMT.

3. Dalam hal data Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 2 belum dilakukan upload/permintaan persetujuan ke Direktorat Jenderal Pajak hingga 1 (satu) hari sebelum SMT, Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. menghapus data Faktur Pajak yang belum dilakukan upload; b. membuat kembali data Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a pada aplikasi

e-Faktur dengan cara meng-entry/mengimpor kembali; dan

c. melakukan upload/permintaan persetujuan ke Direktorat Jenderal Pajak. B. Sertifikat Elektronik 1. Bagi Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang dipindahkan ke KPP Baru yang sebelumnya telah

menerima sertifikat elektronik dari KPP Lama, tetap dapat menggunakan sertifikat elektronik dimaksud untuk pelayanan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 24/PJ/2012 dan perubahannya.

2. Penyesuaian Sertifikat Elektronik dari KPP Lama menjadi KPP Baru dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana u.b.

Sekretaris Direktorat Jenderal ttd. Oding Rifaldi NIP 197003111995031002


ttd.



LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN



TATA CARA PENANGANAN BERKAS WAJIB PAJAK, DATA WAJIB PAJAK, DAN/ATAU BERKAS OBJEK PBB P3

A. Kantor Pelayanan Pajak

1. KPP Lama bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan seluruh Berkas Wajib Pajak, Data Wajib Pajak, dan/atau Berkas Objek PBB P3 yang akan dipindahkan ke KPP Baru.

2. KPP Lama melakukan inventarisasi dan pembenahan Berkas Wajib Pajak, Data Wajib Pajak, dan/atau Berkas Objek PBB P3 yang akan dipindahkan ke KPP Baru.

3. KPP Lama mengumpulkan, meneliti dan memberi tanda khusus dengan warna yang berbeda pada Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3 yang akan dipindahkan ke KPP Baru dan tidak sedang digunakan dalam proses pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak, meliputi:

a. Berkas Induk, Anak Berkas, dan Berkas Lainnya di Seksi Pelayanan (hijau); b. Berkas Pemeriksaan antara lain Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP), dan berkas surat/dokumen lainnya di Seksi Pemeriksaan (merah); c. Berkas Penagihan di Seksi Penagihan (biru); d. Berkas Data Wajib Pajak di Seksi PDI (kuning);

e. Berkas Wajib Pajak di Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan (jingga); f. Berkas pengawasan pembayaran masa, berkas penelitian formal permohonan keberatan,

berkas penyelesaian permohonan Wajib Pajak selain permohonan keberatan dan berkas surat/dokumen lainnya di Seksi Pengawasan dan Konsultasi (putih); dan

g. Berkas Objek PBB P3 di Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan (coklat). 4. Setelah melakukan inventarisasi, KPP Lama: a. mengisi dan melengkapi Daftar Isi Berkas Wajib Pajak pada setiap berkas sesuai checklist

dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V-l Peraturan Direktur Jenderal ini dan/atau checklist Berkas Objek PBB P3 dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V-3 Peraturan Direktur Jenderal ini dalam bentuk Ms.Excel dan kemudian mengubahnya (convert) ke dalam format pdf.;

b. membuat Berita Acara Serah Terima Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3 yang akan diserahkan ke KPP Baru dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V-4 Peraturan Direktur Jenderal ini; dan

c. menyerahkan Berkas Wajib Pajak berikut Daftar Isi Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3 berikut checklist-nya (format pdf.) serta Berita Acara Serah Terima Berkas ke KPP Baru paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT.

5. KPP Baru harus membuat catatan dan menyampaikannya ke KPP Lama dalam hal berkas fisik yang diterima tidak sesuai checklist sebagaimana dimaksud pada angka 4.

6. KPP Lama harus mengembalikan seluruh dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak, kecuali dokumen tersebut masih digunakan KPP Lama untuk memproses pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

7. Dalam rangka pengamanan dan percepatan pengambilan Berkas Wajib Pajak, KPP Baru dapat

melakukan pengambilan berkas ke KPP Lama. 8. KPP Baru agar segera mengadministrasikan Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3 yang

telah diterima, agar tidak terjadi permasalahan dalam pelayanan kepada Wajib Pajak dan permasalahan dalam penyelesaian proses administrasi lainnya.

B. Kantor Wilayah 1. Kanwil Lama bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan seluruh Berkas Wajib Pajak, Data

Wajib Pajak, dan/atau Berkas Objek PBB P3 yang akan dipindahkan ke Kanwil Baru. 2. Kanwil Lama melakukan inventarisasi dan pembenahan Berkas Wajib Pajak, Data Wajib Pajak,

dan/atau Berkas Objek PBB P3 yang akan dipindahkan ke Kanwil Baru. 3. Setelah melakukan inventarisasi, Kanwil Lama:

a. mengisi dan melengkapi Daftar Isi Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3 pada setiap berkas sesuai checklist dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V-2 Peraturan Direktur Jenderal ini dalam bentuk Ms. Excel dan kemudian mengubahnya (convert) ke dalam format pdf.;

b. membuat Berita Acara Serah Terima Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3 yang akan diserahkan ke Kanwil Baru dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V-4 Peraturan Direktur Jenderal ini; dan

c. menyerahkan Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3 berikut Daftar Isi Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3 softcopy ke Kanwil Baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum jatuh tempo; dan

c. Kanwil Baru harus segera menerbitkan produk hukum/surat sesuai konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan yang diterima dari Kanwil Lama.

5. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah SMT diproses dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kanwil Lama harus menyampaikan berkas permohonan Wajib Pajak ke Kanwil Baru paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah SMT; dan


b. Kanwil Baru memproses permohonan sampai dengan selesai. 6. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I ditunjuk untuk memberikan pelayanan penebusan Stiker Lunas

PPN untuk produsen produk rekaman yang dikukuhkan sebagai PKP pada KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Selatan I dan Kanwil DJP Jakarta Selatan II sampai dengan adanya pengaturan lebih lanjut.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

u.b. Sekretaris Direktorat Jenderal ttd. Oding Rifaldi NIP 197003111995031002


ttd.



LAMPIRAN V-1 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN



NAMA WAJIB PAJAK : ................................................................................ NPWP : ................................................................................ KPP TUJUAN : ................................................................................


DAFTAR ISI

FORMULIR CHECK LIST HALAMAN A. SEKSI PELAYANAN

1. Induk ............................................................................................................................ 2. Anak Berkas a. PPh Badan/Orang Pribadi 1) SPT Masa ..................................................................................................... 2) SPT Tahunan ................................................................................................ 3) SKB dan Surat-surat ...................................................................................... b. P2PPh 1) SPTMasa ...................................................................................................... 2) SPT Tahunan ................................................................................................ c. PPN 1) SPT Masa Normal .......................................................................................... 2) SPT Masa Pembetulan ....................................................................................

d. Lainnya ................................................................................................................. e. Pemeriksaan .......................................................................................................... f. Hasil Keberatan ...................................................................................................... g. Lain-lain ................................................................................................................ B. SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI 1. Non SPT ......................................................................................................................... 2. SPT Tahunan PPh Badan/Orang Pribadi ................................................................................ 3. SPT Masa PPh Badan ......................................................................................................... 4. SPT Masa PPN .................................................................................................................. 5. SPT Masa P2PPh

............................................................................................................... 6. SPT Tahunan Pasal 21 ....................................................................................................... C. SEKSI PEMERIKSAAN .................................................................................................................. D. SEKSI PENAGIHAN 1. Berkas Kohir ..................................................................................................................... 2. Penagihan Aktif ................................................................................................................. E. SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI ....................................................................................

F. SEKSI EKSTENSIFIKASI DAN PENYULUHAN ..................................................................................... (SELAIN BERKAS PBB P3)


SEKSI PELAYANAN KPP : ............................... Nama WP : ............................... NPWP : ...............................

1. INDUK BERKAS

NO. DOKUMEN ADA TIDAK

a. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya

b. Surat Keterangan Domisili

c. Kartu NPWP

d. Surat KeteranganTerdaftar

e. Fotocopi KTP Pengurus

f. Formulir Pendaftaran dan Perubahan Data WP

g. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

h. Surat Izin Penyelenggaraan Pembukuan Bahasa Asing dan mata uang selain rupiah

i. ........

j. ........

k. ........

URAIAN NAMA NIP

Disiapkan oleh Petugas Seksi

Diteliti oleh Kepala Seksi

Disegel oleh Kepala Seksi Pelayanan

Petugas Pemberkasan


2. SPT TAHUNAN PPh Badan/Orang Pribadi

No DOKUMEN TAHUN PAJAK

<2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 SPT

2 SSP Pasal 29

3 Permohonan Penundaan I

4 ........

5 ........

6 ........

7 ........

8 dst

catatan: 1. pada kolom tahun diisi dengan check mark.

2. pada kolom tahun pajak <2006 diberikan keterangan terpisah mengenai jumlah dan tahun dokumen

URAIAN NAMA NIP




Petugas Pemberkasan


3. SPT Masa PPh Badan/Orang Pribadi

No DOKUMEN TAHUN PAJAK

<2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 SPT/SPT Masa

2 STP

3 Surat Tegoran

4 ........

5 ........

6 ........

7 ........

8 dst

catatan: 1. pada kolom tahun diisi dengan jumlah

2. pada kolom tahun pajak <2006 diberikan keterangan terpisah mengenai jumlah dan tahun dokumen

URAIAN NAMA NIP




Petugas Pemberkasan


4. PEMERIKSAAN a. Badan/Orang Pribadi

TAHUN Unit Pemeriksa

KPP RIKPA Kanwil KPDJP Ket

LHP

Ada Tidak

NOTHIT

Ada Tidak

STP

Ada Tidak

SKPLB

Ada Tidak

SKPKB

Ada Tidak

SKPN

Ada Tidak

SKPKBT

Ada Tidak

<2006

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

b. Pot put



LHP

Ada Tidak

NOTHIT

Ada Tidak

STP

Ada Tidak

SKPLB

Ada Tidak

SKPKB

Ada Tidak

SKPN

Ada Tidak

SKPKBT

Ada Tidak

<2006

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

c. PPN



LHP

Ada Tidak

NOTHIT

Ada Tidak

STP

Ada Tidak

SKPLB

Ada Tidak

SKPKB

Ada Tidak

SKPN

Ada Tidak

SKPKBT

Ada Tidak

<2006

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

URAIAN NAMA NIP




Petugas Pemberkasan


5. PRODUK KEBERATAN DAN TUPRP 5.1 Keberatan a. Badan/Orang Pribadi

TAHUN SK

Ada Tidak

UPK

Ada Tidak

<2006

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

b. Pot Put

TAHUN SK

Ada Tidak

UPK

Ada Tidak

<2006

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

c. PPN

TAHUN SK

Ada Tidak

UPK

Ada Tidak

<2006

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015


5.2. Pasal 16 a. Badan/Orang Pribadi

TAHUN SK

Ada Tidak

UPK

Ada Tidak

<2006

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

b. Pot Put

TAHUN SK

Ada Tidak

UPK

Ada Tidak

<2006

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

c. PPN

TAHUN SK

Ada Tidak

UPK

Ada Tidak

<2006

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015


5.3 Putusan Pengadilan

TAHUN Ada Tidak JENIS PAJAK USUL PK

<2006

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5.4 PBK, SKPKPP, SPMKP, SPMIB, dan SP2D

TAHUN PBK

Ada Tidak

SKPKPP

Ada Tidak

<2006

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TAHUN SPMKP

Ada Tidak

SPMIB

Ada Tidak

SP2D

Ada Tidak

<2006

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

URAIAN NAMA NIP




Petugas Pemberkasan


6. Lain-lain : a. .............................................................................................................................................. b. .............................................................................................................................................. c. ..............................................................................................................................................

d. .............................................................................................................................................. e. .............................................................................................................................................. f. .............................................................................................................................................. g. .............................................................................................................................................. h. .............................................................................................................................................. i. .............................................................................................................................................. j. ..............................................................................................................................................

URAIAN NAMA NIP




Petugas Pemberkasan


SEKSI PELAYANAN KPP : ................................ Nama WP : ................................ NPWP : ................................

Tahun Pajak : ................................ P2PPh SPT Masa PPh Pasal 21/26

NO DOKUMEN MASA PAJAK

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

KET

1 Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

2 SSP Lembar ke-2

3 SSP Lembar ke-3

4 SPT Masa PPh Pasal 21/26 Induk

5 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26

6 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26

7 Surat Kuasa Khusus/Surat

Keterangan Kematian

8 Lembar dan Nota Penghitungan STP

9 Fotokopi STP

10 .....

SPT Masa PPh Pasal 21/26 Pembetulan Ke-1



KET


2 SSP Lembar ke-2

3 SSP Lembar ke-3




7 Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian


9 Fotokopi STP

10 .....




KET


2 SSP Lembar ke-2

3 SSP Lembar ke-3






9 Fotokopi STP

10 .....

URAIAN NAMA NIP





Petugas Pemberkasan


SEKSI PELAYANAN KPP : ................................ Nama WP : ................................ NPWP : ................................ Tahun Pajak : ................................

P2PPh SPT Masa PPh Pasal 22

No. Dokumen Masa Pajak


KET


2 SSP Lembar ke-2

3 SSP Lembar ke-3

4 SPT Masa PPh Pasal 22 Induk

5 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 22

6 Bukti Pemungutan PPh Pasal 22

7 Surat Kuasa Khusus


9 Fotokopi STP

SPT Masa PPh Pasal 22 Pembetulan



KET


2 SSP Lembar ke-2

3 SSP Lembar ke-3





8 Lembar dan Nota Penghitungan

STP

9 Fotokopi STP

URAIAN NAMA NIP




Petugas Pemberkasan



Tahun Pajak : ................................ P2PPh SPT Masa PPh Pasal 23/26



KET


2 SSP Lembar ke-2

3 SSP Lembar ke-3





8 Surat Keterangan Domisili


10 Fotokopi STP

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Pembetulan



KET


2 SSP Lembar ke-2

3 SSP Lembar ke-3


5 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal

23/26





10 Fotokopi STP

URAIAN NAMA NIP




Petugas Pemberkasan



Tahun Pajak : ................................ P2PPh SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2)



KET


2 SSP Lembar ke-2

3 SSP Lembar ke-3

4 SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Induk

5 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

6 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)


8 Perekaman Data


10 Fotokopi STP

SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Pembetulan



KET


2 SSP Lembar ke-2

3 SSP Lembar ke-3



6 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat

(2)


8 Perekaman Data


10 Fotokopi STP

URAIAN NAMA NIP




Petugas Pemberkasan



Tahun Pajak : ................................ P2PPh SPT Masa PPh Pasal 15



KET


2 SSP Lembar ke-2

3 SSP Lembar ke-3



6 Bukti Pemotongan PPh Pasal 15


8 Perekaman Data


10 Fotokopi STP




KET


2 SSP Lembar ke-2

3 SSP Lembar ke-3



15



8 Perekaman Data


10 Fotokopi STP

URAIAN NAMA NIP




Petugas Pemberkasan



P2PPh SPT Tahunan PPh Pasal 21

NO DOKUMEN TAHUN PAJAK

<2005 2005 2006 2007 2008

KET


2 SSP Lembar ke-2

3 SSP Lembar ke-3

4 SPT Tahunan PPh Pasal 21 Induk

5 Form.1721 A

6 Form. 1721 A1/A2

7 Form.1721 B

8 Form.1721 C


10 Pemberitahuan Pembetulan Nama dan atau Alamat

11 Laporan Keuangan Kerjasama Operasi

12 Fotokopi IKTA Karyawan Asing

13 Fotokopi STP

SPT Tahunan PPh Pasal 21 Pembetulan Pertama


<2005 2005 2006 2007 2008

KET


2 SSP Lembar ke-2

3 SSP Lembar ke-3


5 Form.1721 A

6 Form. 1721 A1/A2

7 Form.1721 B

8 Form.1721 C





13 Fotokopi STP

SPT Tahunan PPh Pasal 21 Pembetulan ke-


<2005 2005 2006 2007 2008

KET


2 SSP Lembar ke-2

3 SSP Lembar ke-3


5 Form.1721 A

6 Form. 1721 A1/A2

7 Form.1721 B

8 Form.1721 C





13 Fotokopi STP


URAIAN NAMA NIP




Petugas Pemberkasan



Tahun Pajak : ................................ PPN DAN PTLL SPT Masa PPN Normal (harus diisi)

URAIAN MASA PAJAK

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES

KETERANGAN

SPT INDUK

LAMPIRAN

LPAD

SSP LB 3 KB cfm SPT (LBR)

PEMUNGUT PPN (LBR)

IMPOR (LBR)

BKP/JKP LN (LBR)

PS 16 C (LBR)

PS 16 D (LBR)

SSP LEMBAR KE-2 (LBR)

STATUS REKAM

NOTHIT STP (LBR)

LAMPIRAN LAINNYA

SK PPN TDK DIPUNGUT/

DIBEBASKAN (LBR)

FP PPN TDK DIPUNGUT/ DIBEBASKAN (LBR)

SURAT KUASA

e-SPT

SPT Masa PPN Pembetulan Pertama

URAIAN MASA PAJAK


KETERANGAN

SPT INDUK

LAMPIRAN

LPAD


PEMUNGUT PPN (LBR)

IMPOR (LBR)

BKP/JKP LN (LBR)

PS 16 C (LBR)

PS 16 D (LBR)


STATUS REKAM

NOTHIT STP (LBR)

LAMPIRAN LAINNYA

SK PPN TDK DIPUNGUT/ DIBEBASKAN (LBR)


SURAT KUASA

e-SPT

Petunjuk Pengisian kolom diisi dengan tanda check dan diisi jumlah lembar dokumen


URAIAN NAMA NIP




Petugas Pemberkasan



Tahun Pajak : ................................ PPN DAN PTLL SPT Masa PPN Pembetulan ke-

URAIAN MASA PAJAK


KETERANGAN

SPT INDUK

LAMPIRAN

LPAD


PEMUNGUT PPN (LBR)

IMPOR (LBR)

BKP/JKP LN (LBR)

PS 16 C (LBR)

PS 16 D (LBR)


STATUS REKAM

NOTHIT STP (LBR)

LAMPIRAN LAINNYA


DIBEBASKAN (LBR)


SURAT KUASA

e-SPT

SPT Masa PPN Pembetulan ke-

URAIAN MASA PAJAK


KETERANGAN

SPT INDUK

LAMPIRAN

LPAD


PEMUNGUT PPN (LBR)

IMPOR (LBR)

BKP/JKP LN (LBR)

PS 16 C (LBR)

PS 16 D (LBR)


STATUS REKAM

NOTHIT STP (LBR)

LAMPIRAN LAINNYA



SURAT KUASA

e-SPT

Petunjuk Pengisian: kolom diisi dengan tanda check dan diisikan jumlah lembar dokumen


URAIAN NAMA NIP




Petugas Pemberkasan



Tahun Pajak : ................................ PPN DAN PTLL Dukumen Lainnya

NO. URAIAN ADA TIDAK ADA

JML LBR/ SURAT

KETERANGAN

1 FASILITAS SKB PPN IMPOR

2 FASILITAS SKB PPN DN

3 SK PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PPN

4 SURAT PERMINTAAN PERTANGGUNGJAWABAN FP

5 SURAT TEGORAN UNTUK MELAPORKAN SPT MASA PPN

6 HIMBAUAN PEMBETULAN SPT MASA PPN

7 HIMBAUAN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

8 HIMBAUAN cfm SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

9 PERMOHONAN E-NOFA

10 ....

11 ....

URAIAN NAMA NIP




Petugas Pemberkasan


BERKAS DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI KPP : ................................ Nama WP : ................................ NPWP : ................................

Tahun Pajak : ................................

NO. JENIS DOKUMEN JUMLAH KETERANGAN

1 Himbauan

2 Profil (termasuk soft copy dan foto)

3 Jawaban-jawaban surat

4 a. Uraian Penelitian Pemindahbukuan

b. Surat Penolakan Pbk

c. Keputusan Pemindahbukuan

5 a. Permohonan Ijin Prinsip Pembebasan PPh Pasal 22 Impor

b. Surat Ijin Prinsip Pembebasan PPh Pasal 22 Impor

c. Surat Permohonan Penolakan Ijin Prinsip Pembebasan PPh Pasal 22 Impor

6 a. Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

b. SKPKPP

c. SPMKP

d. Surat Penolakan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

e. Surat Konfirmasi Utang Pajak

f. Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pajak

7 a. Permohonan Perubahan Angsuran PPh Pasal 25

b. Uraian Penelitian Perubahan Angsuran PPh Pasal 25

c. Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

8 a. Putusan Pengadilan Pajak

b. Risalah Putusan Pengadilan Pajak

c. Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak

9 STP Pengawasan

10 Laporan Advosiry Visit

11 a. Permohonan SKB

b. Uraian Penelitian Permohonan SKB

c. SKB

d. Surat Penolakan Permohonan SKB

12 a. Permohonan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan

b. Permohonan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi

c. BA Pembukaan dan Pemasangan Segel Mesin Teraan Meterai

d. Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan

e. Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi

f. Surat Penolakan Permohonan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan

g. Surat Penolakan Permohonan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi

13 a. Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak

b. Uraian Penelitian Pembetulan

c. Surat Keputusan Pembetulan


15 a. Permohonan Perubahan Metode Pembukuan dan atau Tahun Buku

b. Surat Keputusan Perubahan Metode Pembukuan dan atau Tahun Buku

c. Surat Penolakan Perubahan Metode Pembukuan dan atau Tahun Buku

16 Surat permintaan konfirmasi

17 Tanda Terima NPWP Karyawan

18 Berkas SPT Tahun Berjalan Meliputi PPh, PPN

19 Surat-surat lainnya Disesuaikandengan

list untuk pelayanan saja


URAIAN NAMA NIP

Disiapkan oleh AR



Petugas Pemberkasan


SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI KPP : Nama WP : NPWP :

PPh Badan A. SPT Tahunan

NO URAIAN TAHUN PAJAK BERJALAN

2013 2014

KETERANGAN

1 LPAD

2 Lembar Penelitian

3 SSP PPh Pasal 29

4 Formulir SPT :

5 Sudah Direkam

6 Nothit STP

7 e-SPT

B. SPT Tahunan Pembetulan Pertama


2013 2014

KETERANGAN

1 LPAD

2 Lembar Penelitian

3 SSP PPh Pasal 29

4 Formulir SPT :

5 Sudah Direkam

6 Nothit STP

7 e-SPT

C. SPT Tahunan Pembetulan ke-


2013 2014

KETERANGAN

1 LPAD

2 Lembar Penelitian

3 SSP PPh Pasal 29

4 Formulir SPT :

5 Sudah Direkam

6 Nothit STP

7 e-SPT

URAIAN NAMA NIP

Disiapkan oleh AR



Petugas Pemberkasan

Catatan

Untuk kolom Tahun Pajak diisi dengan tanda check mark (√) bila dokumen ada


SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI KPP : ............................... Nama WP : ............................... NPWP : ............................... Tahun Pajak Berjalan : ...............................

PPh Badan SSP PPh Pasal 22

NO URAIAN MASA PAJAK

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

KET

1 LPAD

2 SSP Lembar ke-3

3 Nothit STP

SPT Masa PPh Pasal 25

NO URAIAN MASA PAJAK


KET

1 LPAD

2 SSP Lembar ke-3

3 Nothit STP

Petunjuk Pengisian:

Pada kolom Masa Pajak diisi dengan check mark (√) dan jumlah berkas

URAIAN NAMA NIP

Disiapkan oleh AR



Petugas Pemberkasan


SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI KPP : ............................... Nama WP : ............................... NPWP : ...............................

Tahun Pajak : ............................... PPN DAN PTLL SPT Masa PPN Normal (wajib diisi)

URAIAN MASA PAJAK


KET

SPT INDUK

LAMPIRAN

LPAD


PEMUNGUT PPN (LBR)

IMPOR (LBR)

BKP/JKP LN (LBR)

PS 16 C (LBR)

PS 16 D (LBR)


STATUS REKAM

NOTHIT STP (LBR)

LAMPIRAN LAINNYA


DIBEBASKAN (LBR)


SURAT KUASA

e-SPT

SPT Masa PPN Pembetulan Pertama

URAIAN MASA PAJAK


KET

SPT INDUK

LAMPIRAN

LPAD


PEMUNGUT PPN (LBR)

IMPOR (LBR)

BKP/JKP LN (LBR)

PS 16 C (LBR)

PS 16 D (LBR)


STATUS REKAM

NOTHIT STP (LBR)

LAMPIRAN LAINNYA



SURAT KUASA

e-SPT

Catatan:

Untuk kolom Masa Pajak diisi dengan tanda check mark (√) dan jumlah lembar dokumen


URAIAN NAMA NIP

Disiapkan oleh AR



Petugas Pemberkasan



Tahun Pajak : ............................... P2 PPh SPT Masa PPh Pasal 21/26



KET


2 SSP Lembar ke-2

3 SSP Lembar ke-3




7 Surat Kuasa Khusus/Surat

Keterangan Kematian


9 Fotokopi STP

10 e-SPT




KET


2 SSP Lembar ke-2

3 SSP Lembar ke-3






9 Fotokopi STP

10 e-SPT




KET


2 SSP Lembar ke-2

3 SSP Lembar ke-3






9 Fotokopi STP

10 e-SPT

Petunjuk Pengisian


Pada kolom Masa Pajak diisi dengan check mark (√) dan jumlah berkas

URAIAN NAMA NIP

Disiapkan oleh AR



Petugas Pemberkasan



Tahun Pajak : ............................... P2 PPh SPT Masa PPh Pasal 22



KET


2 SSP Lembar ke-2

3 SSP Lembar ke-3


5 Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22




9 Fotokopi STP

10 e-SPT




KET


2 SSP Lembar ke-2

3 SSP Lembar ke-3


5 Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal

22




9 Fotokopi STP

10 e-SPT

Petunjuk Pengisian kolom diisi dengan tanda check dan jumlah berkas

URAIAN NAMA NIP

Disiapkan oleh AR



Petugas Pemberkasan



Tahun Pajak : ............................... P2 PPh SPT Masa PPh Pasal 23/26



KET


2 SSP Lembar ke-2

3 SSP Lembar ke-3







10 Fotokopi STP

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Pembetulan



KET


2 SSP Lembar ke-2

3 SSP Lembar ke-3



23/26





10 Fotokopi STP


URAIAN NAMA NIP

Disiapkan oleh AR



Petugas Pemberkasan



Tahun Pajak : ............................... P2 PPh SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2)



KET


2 SSP Lembar ke-2

3 SSP Lembar ke-3



6 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)


8 Perekaman Data


10 Fotokopi STP

SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Pembetulan



KET


2 SSP Lembar ke-2

3 SSP Lembar ke-3



6 Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat

(2)


8 Perekaman Data


10 Fotokopi STP


URAIAN NAMA NIP

Disiapkan oleh AR



Petugas Pemberkasan



Tahun Pajak : ............................... P2 PPh SPT Masa PPh Pasal 15



KET


2 SSP Lembar ke-2

3 SSP Lembar ke-3





8 Perekaman Data


10 Fotokopi STP




KET

1 Lembar Penqawasan Arus Dokumen (LPAD)

2 SSP Lembar ke-2

3 SSP Lembar ke-3



15



8 Perekaman Data


10 Fotokopi STP


URAIAN NAMA NIP

Disiapkan oleh AR



Petugas Pemberkasan


SEKSI PEMERIKSAAN BERKAS PEMERIKSAAN SELESAI Nama WP : ..................................

NPWP : .................................. Jenis Pemeriksaan : .................................. No dan tgl SP2 : .................................. No dan tgl LHP : .................................. Jenis Pajak : .................................. Masa/Tahun Pajak : ..................................

NO DOKUMEN ADA/TIDAK JUMLAH KETERANGAN

1 Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)

2 Surat Tugas

3 Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

4 Surat Panggilan Pemeriksaan

5 Surat Peminjaman Buku, Catatan & Dokumen

6 Surat Pemohonan Peminjaman Berkas WP dari Pelayanan

7 Surat Peminjaman/Pengembalian Berkas Data PDI

8 Tanda Terima Peminjaman Dokumen WP

9 Tanda Terima Pengembalian Dokumen WP

10 Daftar Tunggakan Pajak

11 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

12 Risalah Pembahasan Tim Pembahas UP3

13 Risalah Pembahasan Tim Pembahas Kanwil

14 Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan

15 Berita Acara Pemeriksaan (Mis. Closing Conference)

16 Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir

17 Lembar Persetujuan Hasil Pemeriksaan

18 Laporan Pemeriksaan Pajak

19 Kertas Kerja Pemeriksaan

20 Alat Keterangan

21 Surat Permintaan Konfirmasi

22 Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Pajak

23 Berita Acara Penolakan Pemeriksaan

24 Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan

25 Surat Peringatan Permintaan Data I/II

26 Surat Panggilan Menandatangani Hasil Pemeriksaan I/II

27 Nota Penghitungan

28 Pemberitahuan Perubahan Tingkat Risiko PKP

29 ......

30 ......

URAIAN NAMA NIP

Disiapkan oleh Pemeriksa/Petugas Seksi


Diserahkan oleh Kepala Seksi

Diterima oleh Kepala Seksi Pelayanan


Petugas Pemberkasan


SEKSI PENAGIHAN KPP : Nama WP : NPWP :

Tahun Pajak : BERKAS LUNAS

URAIAN LEMBAR KETERANGAN

SKPKB

KOHIR

SSP LEMBAR 2

LEMBAR 3

BUKTI PBK

SK KEBERATAN

SK PENINJAUAN KEMBALI

SK BANDING

PLB

NOTHIT BUNGA PENAGIHAN

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

SK MENKEU TTG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN/ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

SK PENUNDAAN/ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

SKPKBT

KOHIR

SSP LEMBAR 2

LEMBAR 3

BUKTI PBK

SK KEBERATAN


SK BANDING

PLB


DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

SK MENKEU TTG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK



STP

KOHIR

SSP LEMBAR 2

LEMBAR 3

BUKTI PBK


PLB



Catatan :

- Kolom Lembar diisi jumlah Lembar Kohir, SSP, Pbk, SK Keberatan, SK PK dan SK Banding

URAIAN NAMA NIP




Petugas Pemberkasan



Tahun Pajak : BERKAS BELUM LUNAS


DAFTAR SISA TUNGGAKAN PAJAK

KARTU PENGAWASAN TUNGGAKAN PAJAK

URAIAN TUNGGAKAN PAJAK

SKPKB

KOHIR

SSP LEMBAR 2

LEMBAR 3

BUKTI PBK

SK KEBERATAN


SK BANDING

PLB




SKPKBT

KOHIR

SSP LEMBAR 2

LEMBAR 3

BUKTI PBK

SK KEBERATAN


SK BANDING

PLB




STP

KOHIR

SSP LEMBAR 2

LEMBAR 3

BUKTI PBK


PLB

Catatan : - Kolom Lembar diisi jumlah Lembar Kohir, SSP, Pbk, SK Keberatan, SK PK dan SK Banding

URAIAN NAMA NIP




Petugas Pemberkasan



Tahun Pajak : Sisa Tunggakan : BERKAS PENAGIHAN AKTIF


SURAT TEGURAN

SURAT PAKSA

LAPORAN PEMBERITAHUAN SP

SURAT PEMBERITAHUAN SITA

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

BERITA ACARA SITA

SURAT PERMINTAAN PEMBLOKIRAN

BERITA ACARA PEMBLOKIRAN

SURAT PENCABUTAN PEMBLOKIRAN

SURAT USULAN PENCEGAHAN

SK MENKEU TTG PENCEGAHAN

SURAT PELAKSANAAN PENYANDERAAN

PERMINTAAN JADWAL LELANG

PENGUMUMAN LELANG

PENETAPAN HARGA MINIMUM

RISALAH LELANG

LAPORAN DELINQUENCY AUDIT

KARTU PENGAWASAN TUNGGAKAN PENAGIHAN

URAIAN NAMA NIP




Petugas Pemberkasan


SEKSI PDI KPP : Nama WP : NPWP :

BERKAS DATA

NO JENIS BERKAS JUMLAH LEMBAR KETERANGAN

1 ALKET

2 DATA LAIN

a.

b.

c.

3 ..........

URAIAN NAMA NIP




Petugas Pemberkasan





NAMA WAJIB PAJAK : ................................................................................ NPWP : ................................................................................ KPP TUJUAN : ................................................................................



DAFTAR ISI

FORMULIR CHECKLIST

A. BIDANG PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN, DAN PENAGIHAN PAJAK 1. Pemeriksaan Bukti Permulaan .......................................................... 2. Penyidikan .................................................................................... B. BIDANG KEBERATAN DAN BANDING ........................................................... C. BIDANG PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS ......................................... D. LAIN-LAIN .............................................................................................

HALAMAN

..........

..........

..........

..........

..........

..........


BIDANG PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN & PENAGIHAN PAJAK BERKAS PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN NamaWP : .......................

NPWP : ....................... Jenis Pemeriksaan : ....................... No. dan tgl. SP3 BP : ....................... No. dan tgl. LPP : ....................... Jenis Pajak : ....................... Masa/Tahun Pajak : .......................


1 Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP )

2 Instruksi Melakukan Pengamatan

3 Surat Perintah Melakukan Pengamatan

4 Laporan Pengamatan

5 Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan

6 Instruksi Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan

7 Surat Perintah Pemeriksaan Pajak ( Bukti Permulaan )

8 Surat Tugas

9 Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke KPP)

10 Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke WP)

11 Peminjaman Berkas WP (ke KPP)

12 Daftar Tunggakan Pajak

13 Peminjaman Data dan Dokumen (ke WP)

14 Pengembalian Data dan Dokumen (ke WP)

15 Surat Pernyataan Wajib Pajak

16 Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan

17 Berita Acara Penolakan Pemeriksaan

18 Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan

19 Surat Peringatan Peminjaman Data dan Dokumen

20 Surat Panggilan Wajib Pajak

21 Surat Permintaan Keterangan/Bukti

22 Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak

23 Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan/Keterangan

24 Pengantar Pengiriman Konsep LPP Bukti Permulaan

25 Berita Acara Review (Direktorat Inteldik)

26 Surat Persetujuan Konsep LPP Bukti Permulaan

27 Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

28 Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan

29 Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan

30 Berita Acara Hasil Pemeriksaan

31 Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir

32 Laporan Pemeriksaan Pajak ( Bukti Permulaan )

33 Kertas Kerja Pemeriksaan

34 Nothit

35 Surat Pengantar Pengiriman LPP/KKP/Nothit ke KPP

36 Alat Keterangan

37 LP2/DKHP

38 Surat Konfirmasi ke KPP Lain/Bank/DJBC dll

39 Jawaban Konfirmasi

40 Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan

41 Lain-lain :


Uraian Nama Paraf



Disegel oleh Kepala Seksi

Petugas Pemberkasan


BIDANG PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN & PENAGIHAN PAJAK BERKAS PENYIDIKAN Nama WP : ....................................

NPWP : .................................... Masa/Tahun Pajak : ....................................


1 Surat Usulan Penyidikan

2 Instruksi Melakukan Penyidikan

3 Surat Perintah Penyidikan

4 Pemberitahuan Penyidikan ke KPP

5 Surat Tugas

6 Laporan Kejadian

7 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan ( SPDP )

8 Permohonan Pencegahan ke Luar Negeri

9 Pemberitahuan Panggilan Saksi (intern DJP )

10 Surat Panggilan Saksi

11 Surat Panggilan Tersangka

12 Berita Acara Pemeriksaan Saksi

13 Berita Acara Pemeriksaan Tersangka

14 Laporan Perkembangan Penyidikan

15 a. Ke Direktorat Inteldik

16 b. Ke Polri

17 Berita Acara Review ( Direktorat Inteldik )

18 Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak

19 Berita Acara Penyitaan

20 Permintaan Ijin Penggeledahan

21 Surat Perintah Penggeledahan

22 Berita Acara Penggeledahan

23 Permintaan Bantuan Ahli

24 Surat Pengantar Penyerahan Berkas Perkara

25 Surat Pengantar Penyerahan Barang Bukti

26 Laporan Hasil Pemantauan di Persidangan

27 Surat Usul Penghentian Penyidikan

28 Lain lain :

Uraian Nama Paraf




Petugas Pemberkasan


BIDANG KEBERATAN DAN BANDING

NO JENIS DOKUMEN NOMOR KETETAPAN

2011 2012 2013 2014 2015

KET

1 LPAD

2 Permohonan Wajib Pajak

3 Copy SKP

4 Copy LPP

5 Copy KKP

6 Uraian Penelitian Keberatan/Non Keberatan

7 SK Keberatan/Non Keberatan

8 Dokumen Lain-lain

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9 .......

Uraian Nama Paraf

Disiapkan oleh Pelaksana



Petugas Pemberkasan


BIDANG PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Nama : .............................. NPWP : .............................. KPP Baru : ..............................

Berkas Tahun Berjalan

NO JENIS DOKUMEN TAHUN

2012 2013 2014 2015

JUMLAH KETERANGAN

1 Permohonan Penetapan Sebagai WP Patuh

a. Uraian Penelitian KPP

b. Uraian Penelitian Kanwil

c. Fotokopi SK dan Lampiran

d. Berkas Lain-lain

2 Permohonan SKF PDKB

a. Surat Permohonan

b. Konfirmasi KPP Domisili

c. Konfirmasi KPP Lokasi

d. Konfirmasi Penyidikan

e. Uraian Penelitian

f. SK dan Lampiran

3 Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan

a. Surat Permohonan

b. Fotokopi surat ijin usaha penilai yang dilegalisir

c. Laporan penilaian perusahaan jasa penilai

d. Daftar penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan

e. Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum revaluasi

f. Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak

g. Uraian Penelitian

h. SK dan Lampiran

4 Permohonan Penetapan Sebagai Daerah Terpencil

a. Surat Permohonan

b. Surat Persetujuan Tetap dari BKPM atau instansi terkait

c. Neraca/Laporan Keuangan tahun sebelum permohonan

d. Peta Lokasi

e. Surat Pernyataan mengenai Keadaan Lokasi Usaha


f. SK

5 Permohonan Perubahan Tahun Buku ke-2 dst

a. Surat Permohonan

b. Surat Pernyataan Alasan Melakukan Perubahan

c. SPT PPh Badan Tahun Terakhir

d. Konfirmasi Hutang Pajak


f. SK

Uraian Nama Paraf

Disiapkan oleh Pelaksana



Petugas Pemberkasan





NAMA OBJEK PAJAK : ................................................................................ NOP : ................................................................................ NAMA WAJIB PAJAK : ................................................................................ NPWP : ................................................................................ KPP TUJUAN : ................................................................................


BERKAS PBB P3 KPP : ............................ Nama WP : ............................ NOP : ............................

No Nama Berkas TAHUN PAJAK

<2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan tanda terima serta dokumen pendukung

2 Berkas pendataan dan/atau penilaian

3 Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

4 Surat Ketetapan Pajak (SKPPBB) dan tanda terima penyampaiannya

5 Surat Setoran Pajak (SSP PBB)

6 Surat Tagihan Pajak (STP)

7 Surat Teguran PBB

8 Salinan SPPT

9 Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)

10 Daftar Hasil Rekaman (DHR)

11 Struk Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

12 Arsip pelayanan berupa:

a. berkas pembetulan

b. berkas mutasi objek/subjek pajak,

c. berkas keberatan dan pengurangan

13 Peta blok, peta kelurahan, dan peta ZNT

14 Buku klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

15 Berkas lain-lain

Petunjuk Pengisian: kolom diisi dengan tanda check dan diisikan jumlah lembar dokumen

URAIAN NAMA NIP




Petugas Pemberkasan


BERKAS PBB P3 Kanwil : ............................. Nama WP : ............................. NOP : .............................

No Nama Berkas TAHUN PAJAK

<2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 SK Menteri Keuangan mengenai klasifikasi dan penetapan NJOP

2 SK pembetulan, keberatan, pengurangan ketetapan (Pasal 19 UU PBB)

3 SK pengurangan denda administrasi (Pasal 20 UU PBB),

4 SK pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang tidak benar serta pengurangan dan pembatalan ketetapan yang tidak benar (Pasal 36 UU KUP)

5 Surat Setoran Pajak (SSP PBB)

6 Berkas lain-lain

Petunjuk Pengisian:

kolom diisi dengan tanda check dan diisikan jumlah lembar dokumen

URAIAN NAMA NIP

Disiapkan oleh Petugas Seksi ....

Diteliti oleh Kepala Seksi .....

Disegel oleh Kepala Seksi ....

Petugas Pemberkasan






......................................... (1)

BERITA ACARA

NOMOR BA - ............................................(2) Pada hari ini .......(3) tanggal ..............(4), bulan ..............(5), tahun ................(6) jam ...........(7) bertempat di ...........(8), kami masing-masing: 1. .................(9), ...............(10), selanjutnya disebut Pihak Pertama

dan 2. ................(11),...............(12), selanjutnya disebut Pihak Kedua,

telah melaksanakan:

a. Serah terima Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3 sesuai daftar terlampir, dimana Pihak Pertama menyerahkan Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3 kepada Pihak Kedua atau sama dengan Pihak Kedua menerima penyerahan Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3 dari Pihak Pertama;

b. Pengecekan kelengkapan Berkas Wajib Pajak dan/atau Berkas Objek PBB P3 sesuai daftar terlampir, sehingga berkas yang telah diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-.................(13) tentang .................(14).

Setelah dibacakan, dijelaskan dan dimengerti oleh yang bersangkutan, kemudian dikukuhkan dengan membubuhkan tanda tangan berikut ini. Dibuat di ............(8) Pihak Kedua, Pihak Pertama, ...............(11) ...................(9) NIP ..........(12) NIP .............(10)

Mengetahui/Mengesahkan ..............................(15), ..............................(16) NIP ........................(17) Kp. : ...........................(18)


PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS WAJIB PAJAK DAN/ATAU BERKAS OBJEK PBB P3

Angka 1 : Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat Kanwil/KPP.

Angka 2 : Diisi dengan nomor Berita Acara. Angka 3 : Cukup jelas. Angka 4 : Cukup jelas. Angka 5 : Cukup jelas. Angka 6 : Cukup jelas. Angka 7 : Cukup jelas. Angka 8 : Cukup jelas. Angka 9 : Diisi dengan nama pejabat: a. Kepala Bagian Umum pada Kanwil Lama, dalam hal Berita Acara dibuat di tingkat Unit

Kanwil; b. Kepala Seksi Pelayanan pada KPP Lama, dalam hal Berita Acara dibuat di tingkat Unit KPP. Angka 10 : Diisi dengan NIP dan Jabatan pejabat yang menjadi Pihak Pertama.

Angka 11 : Diisi dengan nama pejabat: a. Kepala Bagian Umum pada Kanwil Baru, dalam hal Berita Acara dibuat di tingkat Unit

Kanwil; b. Kepala Seksi Pelayanan pada KPP Baru, dalam hal Berita Acara dibuat di tingkat Unit KPP. Angka 12 : Diisi dengan NIP dan Jabatan pejabat yang menjadi Pihak Kedua. Angka 13 : Diisi dengan nomor Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penatausahaan

Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Pemecahan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Angka 14 : Diisi dengan judul Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penatausahaan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Pemecahan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Angka 15 : Diisi dengan Jabatan atasan langsung pejabat yang menyerahkan Berkas Wajib Pajak dan/atau

Berkas Objek PBB P3: a. Kepala Kanwil Lama, dalam hal Berita Acara dibuat di tingkat Unit Kanwil; b. Kepala KPP Lama, dalam hal Berita Acara dibuat di tingkat KPP. Angka 16 : Diisi dengan nama pejabat atasan langsung pejabat yang menyerahkan Berkas Wajib Pajak

dan/atau Berkas Objek PBB P3. Angka 17 : Diisi dengan NIP pejabat atasan langsung pejabat yang menyerahkan Berkas Wajib Pajak dan/atau

Berkas Objek PBB P3. Angka 18 : Diisi dengan kode penunjuk unit sebagai konseptor.


LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN


DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMECAHAN INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TATA CARA PELAYANAN PERMOHONAN PERPAJAKAN A. Penyelesaian Permohonan oleh KPP 1. Pelayanan permohonan yang diberikan oleh KPP adalah: a. Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB PPh); b. Surat Keterangan Fiskal;

c. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN); d. Keputusan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25; e. pelunasan Bea Meterai dengan Cara Lain; f. penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB); g. perubahan Metode Pembukuan dan atau Tahun Buku yang Pertama; h. permohonan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak; i. pembahan Kode Aktivasi dan Password Nomor Seri Faktur Pajak; dan j. permohonan perpajakan lainnya. 2. KPP Lama harus menginventarisasi status penyelesaian permohonan Wajib Pajak yang dipindahkan ke

KPP Baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 per 1 (satu) hari kerja sebelum SMT dan sekaligus menyampaikannya ke KPP Baru dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI-1 Peraturan Direktur Jenderal ini, dan contoh checklist berkas kelengkapan sebagaimana

dimaksud dalam Lampiran VI-2 Peraturan Direktur Jenderal ini. 3. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memiliki sisa jatuh tempo

penyelesaian kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah SMT, diselesaikan oleh KPP Lama pada hari kerja terakhir sebelum SMT.

4. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja setelah SMT, diproses dengan ketentuan sebagai berikut:

a. KPP Lama harus menutup seluruh case management pada akhir hari kerja sebelum SMT; b. KPP Lama harus membuat konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan secara manual

dengan menggunakan kode KPP Baru; c. KPP Lama harus menyampaikan konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a beserta softcopy ke KPP Baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum jatuh tempo; dan

d. KPP Baru harus segera menerbitkan produk hukum/surat sesuai konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan yang diterima dari KPP Lama.

5. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian lebih dari 15 (lima belas) hari kerja setelah SMT, diselesaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. KPP Lama harus menutup seluruh case management pada akhir hari kerja tanggal 2 Oktober 2015;

b. KPP Lama harus menyampaikan berkas permohonan Wajib Pajak ke KPP Baru paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah SMT; dan

c. KPP Baru memproses permohonan sampai dengan selesai.

6. SKB yang terbitkan oleh KPP Lama masih berlaku sesuai dengan masa berlaku SKB dimaksud. B. Penyelesaian Permohonan oleh Kanwil 1. Pelayanan permohonan yang diberikan oleh Kanwil adalah: a. perubahan Metode Pembukuan dan atau Tahun Buku Yang Kedua dan Seterusnya; b. permintaan Penebusan Stiker Lunas PPN; c. penetapan sebagai Daerah Terpencil; d. izin untuk Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Mata Uang

Selain Rupiah; e. penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu (Wajib Pajak Patuh); f. permohonan Pemusatan Tempat PPN Terutang; dan

g. permohonan perpajakan lainnya. 2. Kanwil Lama harus menginventarisasi status penyelesaian permohonan Wajib Pajak yang dipindahkan

ke Kanwil Baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk disampaikan ke Kanwil Baru pada hari kerja terakhir sebelum SMT dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI-3 Peraturan Direktur Jenderal ini dan contoh checklist berkas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI-4 Peraturan Direktur Jenderal ini.

3. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian kurang dari 7 (tujuh) hari kerja setelah SMT, diselesaikan oleh Kanwil Lama sebelum SMT.

4. Untuk permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah SMT, diproses dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kanwil Lama harus membuat konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan secara manual dengan menggunakan kode surat Kanwil Baru;

b. Kanwil Lama harus menyampaikan konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a beserta softcopy ke Kanwil Baru paling lambat 3 (tiga)


hari kerja sebelum jatuh tempo; dan c. Kanwil Baru harus segera menerbitkan produk hukum/surat sesuai konsep produk hukum/surat

persetujuan/penolakan yang diterima dari Kanwil Lama. 5. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memiliki sisa jatuh tempo

penyelesaian lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah SMT diproses dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kanwil Lama harus menyampaikan berkas permohonan Wajib Pajak ke Kanwil Baru paling

lambat 1 (satu) hari kerja setelah SMT; dan b. Kanwil Baru memproses permohonan sampai dengan selesai. 6. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I ditunjuk untuk memberikan pelayanan penebusan Stiker Lunas

PPN untuk produsen produk rekaman yang dikukuhkan sebagai PKP pada KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Selatan I dan Kanwil DJP Jakarta Selatan II sampai dengan adanya pengaturan lebih lanjut.




ttd.



LAMPIRAN VI-1 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ....................................(1)

DAFTAR INVENTARISASI PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK

UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ...................................(2)

No Jenis Permohonan Nama Wajib Pajak NPWP Tanggal Jatuh

Tempo Status

Penyelesaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A. Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB PPh)

1. ......................

2. ......................

3. ......................

B. Surat Keterangan Fiskal 1. ......................

2. ......................

3. ......................

C. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN)

1. ......................

2. ......................

3. ......................

D. Keputusan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

1. ......................

2. ......................

3. ......................

E. Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Lain

1. ......................

2. ......................

3. ......................

F. Pemindahbukuan (Pbk) 1. ......................

2. ......................

3. ......................

G. Penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB)

1. ......................

2. ......................

3. ......................

H. Perubahan Metode Pembukuan dan atau Tahun Buku Yang Pertama

1. ......................

2. ......................

3. ......................

I. Penundaan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

1. ......................

2. ......................

3. ......................

J. Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran

1. ......................

2. ......................

3. ......................

K. Permohonan perpajakan lainnya 1. ......................

2. ......................

3. ......................

............, ................20...(3) Kepala Kantor, .................................(4) NIP ...........................

Kp.: ....................(5)


PETUNJUK PENGISIAN


ANGKA

Angka 1 : Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat KPP Lama. Angka 2 : Diisi dengan nama KPP Baru. Angka 3 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Daftar Inventarisasi Proses Penyelesaian

Permohonan Wajib Pajak. Angka 4 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP Lama serta cap jabatan. Angka 5 : Diisi dengan kode penunjuk unit sebagai konseptor. KOLOM Kolom 1 : Cukup jelas. Kolom 2 : Cukup jelas. Kolom 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Kolom 4 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kolom 5 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan Wajib Pajak. Kolom 6 : Diisi dengan keterangan status penyelesaian permohonan Wajib Pajak.






.................................................

.............................................(1)

CHECKLIST BERKAS

PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ...............(2)

Nama Wajib Pajak : ............................(3) NPWP : ............................(4)

No Berkas/Dokumen Ada Tidak Jumlah Lembar

(1) (2) (3) (4) (5)

A. Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB PPh) Pasal ........

1. Surat Permohonan SKB PPh Lengkap

2. LPAD

3. Uraian Penelitian

4. ......................

B. Surat Keterangan Fiskal

1. Surat Permohonan Surat Keterangan Fiskal Lengkap

2. LPAD


4. ......................

C. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN)

1. Surat Permohonan SKB PPN Lengkap

2. LPAD


4. ......................

D. Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

1. Surat Permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Lengkap

2. LPAD


4. ......................

E. Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Lain

1. Surat Permohonan Wajib Pajak Lengkap

2. LPAD


4. ......................

F. Pemindahbukuan (Pbk)

1. Surat Permohonan Pbk Lengkap

2. LPAD


4. ......................


(1) (2) (3) (4) (5)

G. Penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB)

1. SKPLB

2. SKPKB

3. STP

4. SKPKBT

5. SKPPKP

6. SPMKP

7. Surat Keputusan Keberatan

8. Surat Putusan Banding

9. Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

10. LPAD

11. Surat Konfirmasi Utang Pajak

12. Nota Penghitungan

13. ......................

H. Perubahan Metode Pembukuan dan atau Tahun Buku Yang Pertama

1. Surat Permohonan Lengkap

2. LPAD


4. ......................

I. Penundaan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

1. Surat Permohonan

2. LPAD


4. Surat Permintaan Kelengkapan Data

5. ......................

J. Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran


2. LPAD


4. ......................

K. Permohonan perpajakan lainnya

1. Surat Permohonan

2. LPAD


4. Surat Permintaan Kelengkapan Data

5. ......................

6. ......................

.............,...........20....(5) Kepala Kantor, ............................... (6) NIP .........................

Uraian Nama NIP Paraf


Diteliti oleh 1. Kepala Seksi... 2. Kepala Seksi ... 3. Kepala Seksi ...


Petugas Pemberkasan

Kp.: .....................(7)


PETUNJUK PENGISIAN CHECKLIST BERKAS

PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK ANGKA Angka 1 : Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat KPP Lama.

Angka 2 : Diisi dengan nama KPP Baru. Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Angka 4 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Angka 5 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Checklist Berkas Proses Penyelesaian

Permohonan Wajib Pajak. Angka 6 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kantor Lama serta cap jabatan. Angka 7 : Diisi dengan kode penunjuk unit sebagai konseptor. KOLOM Kolom 1 : Cukup jelas. Kolom 2 : Cukup jelas.

Kolom 3 : Diisi dengan tanda check (√), jika berkas/dokumen yang dimaksud ada. Kolom 4 : Diisi dengan tanda check (√), jika berkas/dokumen yang dimaksud tidak ada. Kolom 5 : Diisi dengan jumlah (angka) lembar berkas/dokumen.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ..................................... (1)


UNTUK DISAMPAIKAN KE KANWIL ................................ (2)

No Jenis Permohonan Nama Wajib Pajak NPWP Tanggal Jatuh

Tempo Status

Penyelesaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A. Perubahan Metode Pembukuan dan atau Tahun Buku Yang Kedua dan Seterusnya

1. ......................

2. ......................

3. ......................

B. Permintaan Penebusan Stiker Lunas PPN

1. ......................

2. ......................

3. ......................

C. Penetapan sebagai Daerah Terpencil

1. ......................

2. ......................

3. ......................

D. Ijin untuk Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah

1. ......................

2. ......................

3. ......................

E. Penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu (Wajib Pajak Patuh)

1. ......................

2. ......................

3. ......................

F. Permohonan perpajakan lainnya 1. ......................

2. ......................

3. ......................

.............,...........20....(3)

Kepala Kantor, ............................... (4) NIP ......................... Kp.: ................... (5)


PETUNJUK PENGISIAN


ANGKA

Angka 1 : Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat Kanwil Lama. Angka 2 : Diisi dengan nama Kanwil Baru. Angka 3 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Daftar Inventarisasi. Angka 4 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kanwil Lama serta cap jabatan. Angka 5 : Diisi dengan kode penunjuk unit sebagai konseptor. KOLOM Kolom 1 : Cukup jelas. Kolom 2 : Cukup jelas. Kolom 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Kolom 4 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Kolom 5 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan Wajib Pajak.

Kolom 6 : Diisi dengan keterangan status penyelesaian permohonan Wajib Pajak.






.............................................(1)

CHECKLIST BERKAS PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK

UNTUK DISAMPAIKAN KE KANWIL ...............(2) Nama Wajib Pajak : ............................(3) NPWP : ............................(4)


(1) (2) (3) (4) (5)

A. Perubahan Metode Pembukuan dan atau Tahun Buku Yang Kedua dan Seterusnya


2. LPAD


4. ..........................................

B. Permintaan Penebusan Stiker Lunas PPN


2. LPAD


4. ..........................................

C. Penetapan sebagai Daerah TerpenciL


2. LPAD


4. ..........................................

D. Ijin untuk Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah


2. LPAD


4. ..........................................

E. Penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu (Wajib Pajak Patuh)


2. LPAD


4. ..........................................


.............,...........20....(5) Kepala Kantor,

............................... (6) NIP .........................



Diteliti oleh 1. Kepala Seksi... 2. Kepala Seksi ... 3. Kepala Seksi ...


Petugas Pemberkasan

Kp.: .....................(7)



PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK ANGKA

Angka 1 : Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat Kanwil Lama. Angka 2 : Diisi dengan nama Kanwil Baru. Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Angka 4 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Angka 5 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Checklist Berkas. Angka 6 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kanwil Lama serta cap jabatan. Angka 7 : Diisi dengan kode penunjuk unit sebagai konseptor. KOLOM Kolom 1 : Cukup jelas. Kolom 2 : Cukup jelas.

Kolom 3 : Diisi dengan tanda check (√), jika berkas/dokumen yang dimaksud ada.

Kolom 4 : Diisi dengan tanda check (√), jika berkas/dokumen yang dimaksud tidak ada.

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah (angka) lembar berkas/dokumen.


LAMPIRAN VII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN



TATA CARA ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1. KPP Lama harus menginventarisasi seluruh pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Baru yang telah selesai sebelum SMT dengan melakukan pengecekan kelengkapan Berkas Pemeriksaan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII-1 Peraturan Direktur Jenderal ini.

2. KPP Lama harus menyampaikan daftar inventarisasi dan Berkas Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

angka 1 ke KPP Baru paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT dengan surat pengantar. 3. Kepala KPP Lama harus menginventarisasi seluruh tunggakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang

dipindahkan ke KPP Baru yang belum selesai per 1 (satu) hari kerja sebelum SMT yang terdiri atas: a. tunggakan pemeriksaan yang instruksi/persetujuan/penugasan/Nomor Pengawasan Pemeriksaan

(NP2) pemeriksaan telah diterbitkan tetapi Surat Perintah Pemeriksaan belum diterbitkan; b. tunggakan pemeriksaan yang Surat Perintah Pemeriksaan sudah diterbitkan namun Surat

Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor belum disampaikan kepada Wajib Pajak; dan

c. tunggakan pemeriksaan yang Surat Perintah Pemeriksaan sudah diterbitkan dan Surat Pemberitahuan

Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor telah disampaikan kepada Wajib Pajak,

dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII-2 Peraturan Direktur Jenderal ini.

4. KPP Lama harus menyampaikan daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 ke KPP Baru

paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri. 5. Terhadap tunggakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan huruf b maka Kepala

KPP Lama mengajukan usul pengalihan pemeriksaan kepada: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal instruksi/persetujuan pemeriksaannya diterbitkan

oleh Direktur Jenderal atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; atau b. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama dan ditembuskan kepada Kanwil Baru, dalam

hal penugasan/persetujuan pemeriksaannya dilakukan oleh Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII-3 Peraturan Direktur Jenderal ini.

6. Usulan pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dilakukan apabila

pemeriksaannya adalah: a. pemeriksaan SPT rugi tidak lebih bayar yang sisa daluarsa penetapannya 1 (satu) tahun sejak SMT;

atau b. pemeriksaan dalam rangka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP .

Atas pemeriksaan tersebut harus diselesaikan oleh KPP Lama. 7. Terhadap usulan pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Direktur Pemeriksaan dan

Penagihan atau Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama harus memberikan persetujuan atau penolakan pengalihan pemeriksaan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat usulan pengalihan pemeriksaan diterima.

8. Dalam hal usulan pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 disetujui maka: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan harus menyampaikan persetujuan kepada Kepala KPP Baru dan

ditembuskan kepada Kepala Kanwil Baru, Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama, dan Kepala KPP Lama;

b. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama harus menyampaikan persetujuan kepada: 1) Kepala Kanwil Baru dan ditembuskan kepada Kepala KPP Baru, Kepala KPP Lama, dan Direktur

Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal pemeriksaan dialihkan ke KPP Baru di lingkungan Kanwil Baru; atau

2) Kepala KPP Baru dan ditembuskan kepada Kepala KPP Lama dan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal pemeriksaan dialihkan ke KPP Baru yang berada di bawah Kanwil yang sama dengan KPP Lama,

dengan menggunakan contoh formulir Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII-4 Peraturan Direktur Jenderal ini.

9. Dalam hal usulan pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditolak maka: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan harus menyampaikan penolakan kepada Kepala KPP Lama dan

ditembuskan kepada Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama, Kepala Kanwil Baru, dan/atau Kepala KPP Baru;

b. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama harus menyampaikan penolakan kepada Kepala KPP Lama dan ditembuskan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Kepala KPP Baru,


dan/atau Kepala Kanwil Baru, dengan menggunakan contoh formulir Surat Penolakan Usulan Pengalihan Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Lampiran VII-5 Peraturan Direktur Jenderal ini. 10. Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 8 digunakan sebagai dasar

untuk mengalihkan Instruksi/Persetujuan/Penugasan/NP2 pemeriksaan.

11. Berdasarkan tembusan Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 8,

KPP Lama harus mengirimkan Daftar Pengalihan Pemeriksaan beserta Berkas Pemeriksaan ke KPP Baru paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tembusan Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII-6 Peraturan Direktur Jenderal ini.

12. Terhadap tunggakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, angka 6, dan angka 9 maka

pemeriksaannya diselesaikan oleh KPP Lama dengan ketentuan sebagai berikut: a. KPP Lama harus menyelesaikan pemeriksaan sampai dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) dan Nota Penghitungan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo; b. LHP dan Nota Penghitungan dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1) penyampaian LHP dan Nota Penghitungan oleh KPP Lama ke KPP Baru tergabung dalam Berkas Pemeriksaan menggunakan contoh checklist berkas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII-1 Peraturan Direktur Jenderal ini;

2) KPP Lama harus melakukan perekaman Nota Penghitungan pada aplikasi sistem informasi perpajakan;

3) penyampaian LHP dan Nota Penghitungan dilakukan oleh KPP Lama ke KPP Baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal LHP; dan

c. KPP Baru menerbitkan skp dan/atau STP berdasarkan Nota Penghitungan yang disampaikan oleh KPP Lama.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana u.b.

Sekretaris Direktorat Jenderal ttd. Oding Rifaldi NIP 197003111995031002


ttd.



LAMPIRAN VII-1 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .................................. (1)

CHECKLIST BERKAS PEMERIKSAAN

YANG SUDAH SELESAI SAMPAI DENGAN PENERBITAN LHP DAN NOTA PENGHITUNGAN UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ........................(2)

Nama Wajib Pajak : ............................................. (3) NPWP : ............................................. (4) Kode Pemeriksaan : ............................................. (5)

Nomor & Tanggal SP2 : ............................................. (6) Nomor & Tanggal LHP : ............................................. (7) Jenis Pajak : ............................................. (8) Masa/Tahun Pajak : ............................................. (9)

No Dokumen Ada/Tidak Jumlah Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Nota Dinas Penunjukan Supervisor

2. Rencana Pemeriksaan (Audit Plan)

3. Rencana Program Pemeriksaan dan Realisasi Program Pemeriksaan

4. Surat Perintah Pemeriksaan

5. Surat Tugas

6. Surat Tugas Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan

7. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan/Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan

8. Berita Acara Pertemuan Dengan Wajib Pajak

9. Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen

10. Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen

11. Daftar Buku, Catatan, Dokumen Yang Wajib Dipinjamkan

Dalam Rangka Pemeriksaan

12. Surat Pernyataan Wajib Pajak (fotokopi dan data yang dikelola secara elektronik sesuai dengan aslinya)

13. Surat Permintaan Bantuan Tenaga Ahli

14. Surat Peringatan I atau Surat Peringatan II

15. Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Belum Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan

16. Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen

17. Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen

18. Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan

19. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan

20. Berita Acara Penolakan Pemeriksaan

21. Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan

22. Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan

23. Berita Acara Wajib Pajak Tidak Berada di Tempat

24. Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan Oleh

Wajib Pajak


(1) (2) (3) (4) (5)

25. Surat Panggilan I atau Surat Panggilan II Untuk Memberikan Keterangan

26. Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak

27. Surat Permintaan Keterangan/Bukti

28. Surat Peringatan I atau Surat Peringatan II Dalam Rangka Permintaan Keterangan/Bukti

29. Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Keterangan/Bukti

30. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

31. Daftar Temuan Pemeriksaan

32. Surat Pernyataan Penolakan Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

33. Berita Acara Penolakan Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

34. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan

35. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Tanggapan Hasil Pemeriksaan

36. Tanggapan Wajib Pajak atas Hasil Pemeriksaan

37. Berita Acara Tidak Disampaikannya Tanggapan Tertulis Atas Hasil Pemeriksaan

38. Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

39. Surat Pernyataan Penolakan Menerima Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

40. Risalah Pembahasan

41. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

42. Surat Permohonan Pembahasan Dengan Tim Pembahas/ Surat Permohonan Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan

43. Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan

44. Risalah Pembahasan Tim Pembahas/Risalah Pembahasan Tim Quality Assurance Pemeriksaan

45. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan

46. Surat Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

47. Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

48. Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir

49. Surat Pemberitahuan Penghentian/Penangguhan Pemeriksaan yang Ditingkatkan ke Pemeriksaan Bukti Permulaan

50. Konsep LHP

51. LHP

52. KKP


54. Alat Keterangan/Produksi Data

55. Dokumen lainnya terkait pelaksanaan pemeriksaan

........., ............ 20..... (10) Kepala Kantor,

................................ (11) NIP ...........................



Diteliti oleh 1. Kepala Seksi... 2. Kepala Seksi... 3. Kepala Seksi...

Disegel oleh Kepala Seksi ......

Petugas Pemberkasan

Kp.: ......................... (12)

PETUNJUK PENGISIAN CHECKLIST BERKAS PEMERIKSAAN


ANGKA Angka 1 : Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat KPP Lama.

Angka 2 : Diisi dengan nama KPP Baru.

Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 4 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.

Angka 5 : Diisi dengan kode pemeriksaan.

Angka 6 : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan.

Angka 7 : Diisi dengan nomor dan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan

Angka 8 : Diisi dengan jenis pajak yang diperiksa.

Angka 9 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diperiksa.

Angka 10 : Diisi dengan tempat, tanggal bulan dan tahun dibuatnya Checklist Berkas Pemeriksaan.

Angka 11 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP Lama serta cap jabatan.

Angka 12 : Diisi dengan kode penunjuk unit sebagai konseptor.

KOLOM Kolom 1 : Cukup jelas.

Kolom 2 : Cukup jelas.

Kolom 3 : Diisi dengan "Ada" jika dokumen yang dimaksud ada atau "Tidak" jika dokumen yang bersangkutan tidak ada.

Kolom 4 : Diisi dengan angka jumlah lembar dokumen.

Kolom 5 : Diisi dengan hal lain yang perlu menjadi catatan.







DAFTAR INVENTARISASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ........................(2)

A. PEMERIKSAAN YANG INSTRUKSI/PERSETUJUAN/PENUGASAN/NP2 PEMERIKSAAN TELAH DITERBITKAN TETAPI SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BELUM DITERBITKAN

No Nama Wajib

Pajak NPWP

Masa/Tahun Pajak

Nomor Instruksi/ Persetujuan/Penugasan/NP2

Kode Pemeriksaan

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

2.

3.

4.

5.

B. PEMERIKSAAN YANG SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN LAPANGAN ATAU SURAT PANGGILAN DALAM

RANGKA PEMERIKSAAN BELUM DISAMPAIKAN KEPADA WAJIB PAJAK

No Nama Wajib

Pajak NPWP

Masa/Tahun Pajak


Kode Pemeriksaan

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

2.

3.

4.

5.

C. PEMERIKSAAN YANG SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN LAPANGAN ATAU SURAT PANGGILAN DALAM

RANGKA PEMERIKSAAN TELAH DISAMPAIKAN KEPADA WAJIB PAJAK

No Nama Wajib

Pajak NPWP

Masa/Tahun Pajak


Kode Pemeriksaan

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

2.

3.

4.

5.

.........., ........... 20..... (3) Kepala Kantor,

................................ (4) NIP ...........................

Tembusan: 1. ............................; 2. ............................; 3. ............................ (5) Kp.: .........................(6)

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR INVENTARISASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN




Angka 3 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Daftar Inventarisasi.


Angka 5 : Diisi dengan: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; b. Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Kepala KPP Lama; dan/atau c. Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Kepala KPP Baru.



Kolom 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.

Kolom 4 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diperiksa.

Kolom 5 : Diisi dengan nomor Instruksi/Persetujuan/Penugasan/NP2.

Kolom 6 : Diisi dengan kode pemeriksaan yang dilaksanakan.

Kolom 7 : Diisi dengan keterangan jika diperlukan.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .................................. (1)

Nomor : ..................... (2) ........................... (3) Sifat : Segera Lampiran : Satu Set Hal : Usul Pengalihan Pemeriksaan

Yth. ........................ (4) .............................. .............................. Sehubungan dengan pemindahan Wajib Pajak karena adanya pemecahan wilayah kerja instansi vertikal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak maka terhadap Wajib Pajak sebagaimana terlampir diusulkan untuk dialihkan pemeriksaannya dari ................................ (5) ke ...................... (6). Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan

Kepala Kantor,

................................ (7) NIP ...........................

Tembusan: 1. ........................... 2. ...........................

3. ........................... (8) Kp.: .........................(13)


Lampiran

Surat Kepala KPP ........... (9) Nomor : .......... (10) Tanggal : .......... (11)

DAFTAR WAJIB PAJAK YANG DIUSULKAN UNTUK DIALIHKAN PEMERIKSAANNYA

No Nama

Wajib Pajak NPWP

Masa/ Tahun Pajak

Kode Pemeriksaan

Nomor Instruksi/ Persetujuan/

Penugasan/NP2

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

2.

3.

4.

5.

Kepala Kantor

........................... (12) NIP ..................... Kp.:....................... (13)


PETUNJUK PENGISIAN USUL PENGALIHAN PEMERIKSAAN


Angka 2 : Diisi dengan nomor surat usul pengalihan pemeriksaan.

Angka 3 : Diisi dengan tanggal surat usul pengalihan pemeriksaan diterbitkan.

Angka 4 : Diisi dengan: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal instruksi/persetujuan pemeriksaannya

diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; atau b. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama dan ditembuskan kepada Kanwil

Baru, dalam hal Instruksi/Persetujuan/Penugasan/NP2 diterbitkan oleh Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan Lama.

Angka 5 : Diisi dengan nama KPP Lama.


Angka 7 : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Kepala KPP Lama serta cap jabatan.

Angka 8 : Dalam hal usulan ditujukan kepada Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama, diisi dengan:

a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; b. Kepala Kanwil Baru; dan c. Kepala KPP Baru.

Dalam hal usulan ditujukan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, diisi dengan:

a. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama; b. Kepala Kanwil Baru; dan c. Kepala KPP Baru.





Angka 13 : Diisi dengan kode penunjuk unit sebagai konseptor. KOLOM Kolom 1 : Cukup jelas.

Kolom 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diusulkan untuk dialihkan.

Kolom 3 : Diisi dengan NPWP.

Kolom 4 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diusulkan untuk dialihkan pemeriksaannya.

Kolom 5 : Diisi dengan kode pemeriksaan yang diusulkan untuk dialihkan pemeriksaannya.

Kolom 6 : Diisi dengan nomor Instruksi/Persetujuan/Penugasan/NP2 Pemeriksaan yang diusulkan untuk dialihkan pemeriksaannya.







Nomor : ..................... (2) ........................... (3) Sifat : Segera Lampiran : Satu Set Hal : Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan Yth. ........................ (4)

..............................

.............................. Sehubungan dengan surat dari .............................. (5) nomor ............. (6) tanggal ................... (7), dengan ini disampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana terlampir disetujui untuk dialihkan pemeriksaannya dari ...................... (8) ke unit kerja Saudara. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan/ Kepala Kanwil DJP,

................................ (9) NIP ...........................

Tembusan: 1. ...........................; 2. ...........................; 3. ........................... (10)

Kp.: .........................(15)


Lampiran

Surat .................... (11) Nomor : .......... (12) Tanggal : .......... (13)

DAFTAR WAJIB PAJAK YANG DISETUJUI USULAN PENGALIHAN PEMERIKSAANNYA

No Nama

Wajib Pajak NPWP

Masa/ Tahun Pajak

Kode Pemeriksaan


Penugasan/NP2

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

2.

3.

4.

5.


........................... (14) NIP .....................

Kp.:....................... (15)


PETUNJUK PENGISIAN PERSETUJUAN PENGALIHAN PEMERIKSAAN

ANGKA Angka 1 : Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat: a. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal Surat Persetujuan Pengalihan

Pemeriksaan diterbitkan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; atau b. Kanwil DJP atasan KPP Lama, dalam hal Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan

diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama.

Angka 2 : Diisi dengan nomor surat persetujuan pengalihan pemeriksaan.

Angka 3 : Diisi dengan tanggal surat persetujuan pengalihan pemeriksaan.

Angka 4 : Diisi dengan: a. Kepala Kanwil Baru dalam hal pemeriksaan dialihkan ke KPP Baru di lingkungan Kanwil

Baru; atau b. Kepala KPP Baru dalam hal pemeriksaan dialihkan ke KPP Baru yang berada di bawah Kanwil

yang sama dengan KPP Lama.

Angka 5 : Diisi dengan Kepala KPP Lama yang mengusulkan pengalihan pemeriksaan.

Angka 6 : Diisi nomor surat usul pengalihan pemeriksaan.

Angka 7 : Diisi tanggal surat usul pengalihan pemeriksaan.


Angka 9 : Diisi dengan nama, tanda tangan, NIP Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama serta cap jabatan.

Angka 10 : Dalam hal usulan ditujukan kepada: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, diisi dengan: 1. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama; 2. Kepala Kanwil Baru; dan/atau 3. Kepala KPP Lama. b. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama, diisi dengan: 1. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; 2. Kepala KPP Lama; dan/atau

3. Kepala KPP Baru.

Angka 11 : Diisi dengan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama



Angka 14 : Diisi dengan nama, tanda tangan, NIP Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama serta cap jabatan


Kolom 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dialihkan pemeriksaannya.


Kolom 4 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang dialihkan pemeriksaannya.

Kolom 5 : Diisi dengan kode pemeriksaan yang dialihkan pemeriksaannya.

Kolom 6 : Diisi dengan nomor Instruksi/Persetujuan/Penugasan/NP2 Pemeriksaan yang dialihkan pemeriksaannya.






DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.................................. (1)

Nomor : ..................... (2) ........................... (3) Sifat : Segera Lampiran : Satu Set Hal : Penolakan Usul Pengalihan Pemeriksaan Yth. ........................ (4) ..............................

.............................. Sehubungan dengan surat Saudara nomor .................... (5) tanggal ................... (6), hal Usul Pengalihan Pemeriksaan, dengan ini disampaikan bahwa usulan pengalihan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana terlampir ditolak dengan alasan ................ (7) Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


................................ (8) NIP ...........................

Tembusan: 1. ........................... 2. ........................... 3. ........................... (9)

Kp.: .........................(14)


Lampiran

Surat .................... (10) Nomor : .......... (11) Tanggal : .......... (12)

DAFTAR WAJIB PAJAK YANG DITOLAK USULAN PENGALIHAN PEMERIKSAANNYA

No Nama

Wajib Pajak NPWP

Masa/ Tahun Pajak

Kode Pemeriksaan


Penugasan/NP2

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

2.

3.

4.

5.


........................... (13) NIP .....................

Kp.:....................... (14)


PETUNJUK PENGISIAN PENOLAKAN USUL PENGALIHAN PEMERIKSAAN

ANGKA Angka 1 : Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat; a. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal Surat Penolakan Usul Pengalihan

Pemeriksaan diterbitkan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; atau b. Kanwil DJP atasan KPP Lama, dalam hal Surat Penolakan Usul Pengalihan Pemeriksaan


Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Penolakan Usul Pengalihan Pemeriksaan.

Angka 3 : Diisi dengan tanggal Surat Penolakan Usul Pengalihan Pemeriksaan.




Angka 7 : Diisi dengan alasan penolakan usul pengalihan pemeriksaan.


Angka 9 : a. Dalam hal usulan ditujukan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, diisi dengan:

1. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama; 2. Kepala Kanwil Baru; dan/atau 3. Kepala KPP Baru. b. Dalam hal usulan ditujukan kepada Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama, diisi dengan: 1. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; 2. Kepala Kanwil Baru; dan/atau 3. Kepala KPP Baru. Angka 10 : Diisi dengan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP

atasan KPP Lama.





Kolom 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang usulan pengalihan pemeriksaannya ditolak.

Kolom 3 : Diisi dengan NPWP yang usulan pengalihan pemeriksaannya ditolak.

Kolom 4 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang usulan pengalihan pemeriksaannya ditolak.

Kolom 5 : Diisi dengan kode pemeriksaan yang usulan pengalihan pemeriksaannya ditolak.

Kolom 6 : Diisi dengan nomor Instruksi/Persetujuan/Penugasan/NP2 Pemeriksaan yang usulan pengalihan pemeriksaannya ditolak.







Nomor : ..................... (2) ........................... (3) Sifat : Segera Lampiran : Satu Set Hal : Daftar Pengalihan Pemeriksaan Yth. ........................ (4)

..............................

.............................. Sehubungan dengan pemindahan Wajib Pajak karena adanya pemecahan wilayah kerja instansi vertikal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak serta memperhatikan Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan/Kepala Kanwil DJP ........................... (5) nomor ................... (6) tanggal ............................ (7) hal Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan, dengan ini kami sampaikan Daftar Pengalihan Pemeriksaan sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

................................ (8) NIP ...........................

Tembusan:

1. ........................... 2. ........................... 3. ........................... (9) Kp.: .........................(14)


Lampiran

Surat ................ (10) Nomor : .......... (11) Tanggal : .......... (12)

DAFTAR PENGALIHAN PEMERIKSAAN

No

Nama Wajib Pajak

NPWP

Masa/Tahun Pajak

Kode Pemeriksaan


Penugasan/NP2

Berkas Pemeriksaan

Surat Usulan

Pemeriksaan

Khusus

Analisis Risiko

Surat Persetujuan Melakukan

Pemeriksaan Khusus/

Instruksi Melakukan

Pemeriksaan Khusus

Rencana Pemeriksaan

(Audit Plan)

Rencana Program

Pemeriksaan

Berkas Pemeriksaan

Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.

2.

3.

4.

5.

Kepala Kantor

........................... (13) NIP ..................... Kp.:....................... (14)


PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PENGALIHAN PEMERIKSAAN

ANGKA Angka 1 : Diisi dengan keterangan kepala naskah dinas nama dan alamat KPP Lama yang diletakkan secara

simetris dan ditulis dengan huruf kapital.

Angka 2 : Diisi dengan nomor surat penyampaian Daftar Pengalihan Pemeriksaan.

Angka 3 : Diisi dengan tanggal surat penyampaian Daftar Pengalihan Pemeriksaan.

Angka 4 : Diisi dengan nama dan alamat KPP Baru.

Angka 5 : Diisi dengan nama Kanwil DJP atasan KPP Lama.

Angka 6 : Diisi dengan nomor Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan.

Angka 7 : Diisi dengan tanggal Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan.

Angka 8 : Diisi nama, NIP dan tanda tangan Kepala KPP Lama serta cap jabatan.

Angka 9 : Diisi dengan: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; b. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama; dan/atau c. Kepala Kanwil DJP atasan KPP Baru.






Kolom 2 : Diisi dengan: • Nama Wajib Pajak; • NPWP; • Masa/Tahun Pajak; • Kode Pemeriksaan; dan • Nomor Instruksi/Persetujuan/ Penugasan/ NP2.

Kolom 3 : Diisi dengan “Ada” atau “Tidak Ada”





Kolom 8 : Diisi dengan nama Berkas Pemeriksaan lainnya apabila ada.


LAMPIRAN VIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN



TATA CARA PELAKSANAAN

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM

PASAL 17C DAN PASAL 17D UNDANG-UNDANG KUP SERTA PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 9 AYAT (4C) UNDANG-UNDANG PPN

1. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Baru

yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP yang diterima sebelum SMT diproses dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Terhadap permohonan yang jangka waktu penyelesaiannya 1 (satu) bulan serta memiliki: 1) sisa jatuh tempo penyelesaian paling lama 15 (lima belas) hari sejak SMT, harus diselesaikan

oleh KPP Lama sampai dengan menerbitkan SKPPKP sebelum SMT; 2) sisa jatuh tempo penyelesaian lebih dari 15 (lima belas) hari sejak SMT maka: a) KPP Lama harus memproses sampai dengan pembuatan laporan hasil penelitian,

dokumen pendukung, dan konsep SKPPKP; b) laporan hasil penelitian, dokumen pendukung, dan konsep SKPPKP harus disampaikan ke

KPP Baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum jatuh tempo; dan c) KPP Baru harus menerbitkan SKPPKP berdasarkan berkas laporan hasil penelitian,

dokumen pendukung, dan konsep SKPPKP yang diterima dari KPP Lama sebagaimana dimaksud dalam huruf a).

b. Terhadap permohonan yang jangka waktu penyelesaiannya 3 (tiga) bulan serta memiliki: 1) sisa jatuh tempo penyelesaian sampai dengan 1 (satu) bulan setelah SMT maka: a) KPP Lama harus memproses sampai dengan pembuatan laporan hasil penelitian,


KPP Baru paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo; dan c) KPP Baru harus menerbitkan SKPPKP berdasarkan berkas laporan hasil penelitian,

dokumen pendukung, dan konsep SKPPKP yang diterima dari KPP Lama sebagaimana dimaksud dalam huruf a);

2) sisa jatuh tempo penyelesaian lebih dari 1 (satu) bulan setelah SMT maka: a) KPP Lama harus menyampaikan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka

1 ke KPP Baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah SMT; dan b) KPP Baru memproses berkas permohonan yang diterima dari KPP Lama sebagaimana

dimaksud dalam huruf a) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Baru

yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP yang diterima sebelum SMT diproses dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Terhadap permohonan yang jangka waktu penyelesaiannya 15 (lima belas) hari kerja serta memiliki: 1) sisa jatuh tempo penyelesaian paling lama 5 (lima) hari kerja setelah SMT, harus diselesaikan

oleh KPP Lama sampai dengan menerbitkan SKPPKP sebelum SMT; 2) sisa jatuh tempo penyelesaian lebih dari 5 (lima) hari kerja setelah SMT maka: a) KPP Lama harus memproses sampai dengan pembuatan laporan hasil penelitian,




b. Terhadap permohonan yang jangka waktu penyelesaiannya 1 (satu) bulan serta memiliki: 1) sisa jatuh tempo penyelesaian paling lama 15 (lima belas) hari sejak SMT, harus diselesaikan

oleh KPP Lama sampai dengan menerbitkan SKPPKP sebelum SMT; 2) sisa jatuh tempo penyelesaian lebih dari 15 (lima belas) hari sejak SMT maka: a) KPP Lama harus memproses sampai dengan pembuatan laporan hasil penelitian,




3. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN yang dipindahkan ke KPP Baru yang diterima sebelum SMT diproses dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Terhadap permohonan yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian paling lama 15 (lima belas) hari


sejak SMT, harus diselesaikan oleh KPP Lama sampai dengan menerbitkan SKPPKP sebelum SMT. 2) Terhadap permohonan yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian lebih dari 15 (lima belas) hari

sejak SMT maka: a) KPP Lama harus memproses sampai dengan pembuatan laporan hasil penelitian, dokumen

pendukung, dan konsep SKPPKP; b) laporan hasil penelitian, dokumen pendukung, dan konsep SKPPKP harus disampaikan ke KPP

Baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum jatuh tempo; dan c) KPP Baru menerbitkan SKPPKP berdasarkan berkas laporan hasil penelitian, dokumen

pendukung, dan konsep SKPPKP yang diterima dari KPP Lama sebagaimana dimaksud dalam huruf a).

4. Berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SMT

dan jatuh tempo penerbitan SPMKP paling lama 10 (sepuluh) hari setelah SMT maka harus diselesaikan oleh KPP Lama sebelum SMT.

5. Berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan SKPPKP sebelum SMT

dan jatuh tempo penerbitan SPMKP lebih dari 10 (sepuluh) hari setelah SMT, KPP Lama harus menyampaikan berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ke KPP Baru paling lambat

10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo penerbitan SPMKP, dengan menggunakan surat pengantar tersendiri.



ttd.



LAMPIRAN IX PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN



TATA CARA ADMINISTRASI KEGIATAN EKSTENSIFIKASI

A. Rencana Kerja dan Daftar Sasaran Ekstensifikasi 1. KPP Lama harus menginventarisasi seluruh Wajib Pajak dalam Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE)

yang lokasinya berada dalam wilayah kerja KPP Baru yang belum dilakukan tindakan ekstensifikasi dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX-1 Peraturan Direktur Jenderal ini.

2. KPP Lama harus menginventarisasi seluruh Wajib Pajak dalam DSE yang lokasinya berada dalam

wilayah kerja KPP Baru yang sudah selesai dilakukan tindakan ekstensifikasi dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX-2 Peraturan Direktur Jenderal ini.

3. KPP Lama harus menyampaikan daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka

2 ke KPP Baru paling lambat 1 (satu) minggu sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri. 4. Kepala KPP Lama mengajukan pemberitahuan perubahan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan DSE

kepada Kepala Kanwil DJP atasannya dengan mempertimbangkan Wajib Pajak yang terdaftar dalam formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1.

5. Kepala KPP Baru mengajukan usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan DSE baru kepada Kepala Kanwil

DJP atasannya untuk memperoleh persetujuan dengan mempertimbangkan Wajib Pajak yang terdaftar dalam formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1.

6. Terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada angka 5 maka Kepala Kanwil DJP harus memberikan

persetujuan atau penolakan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat usulan diterima. B. Daftar Penugasan Ekstensifikasi dan Daftar Penugasan Ekstensifikasi Surat Imbauan

1. KPP Lama harus menginventarisasi seluruh Wajib Pajak dalam Daftar Penugasan Ekstensifikasi (DPE)

dan Daftar Penugasan Ekstensifikasi Surat Imbauan (DPESI) yang lokasinya berada dalam wilayah kerja KPP Baru yang belum selesai dilakukan tindakan ekstensifikasi dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX-3 Peraturan Direktur Jenderal ini.

2. KPP Lama harus menginventarisasi seluruh Wajib Pajak dalam DPE dan DPESI yang lokasinya berada

dalam wilayah kerja KPP Baru yang telah selesai dilakukan tindakan ekstensifikasi dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX-4 Peraturan Direktur Jenderal ini.

3. KPP Lama harus menyampaikan daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka

2 ke KPP Baru paling lambat 1 (satu) minggu sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri. 4. Terhadap Wajib Pajak yang terdaftar dalam DPE dan DPESI sebagaimana dimaksud pada angka 1,

KPP Baru melanjutkan tindakan ekstensifikasi berdasarkan Rencana Kerja (RK) dan DSE yang sebelumnya dibuat oleh KPP Lama.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana u.b. Sekretaris Direktorat Jenderal ttd. Oding Rifaldi

NIP 197003111995031002


ttd.



LAMPIRAN IX-1 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN





DAFTAR INVENTARISASI WAJIB PAJAK DALAM DAFTAR SASARAN EKSTENSIFIKASI

YANG BELUM DILAKUKAN TINDAKAN EKSTENSIFIKASI UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ........................(2)

No. Nama

Wajib Pajak Alamat Nomor DSE Tanggal DSE

(1) (2) (3) (4) (5)

1. ..........................

2. ..........................

3. ..........................

4. ..........................

5. ..........................

dst ..........................

.........., ........... 20..... (3) Kepala Kantor, ................................ (4) NIP ...........................

Kp.: .........................(5)


PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR INVENTARISASI WAJIB PAJAK DALAM DAFTAR SASARAN

EKSTENSIFIKASI YANG BELUM DILAKUKAN TINDAKAN EKSTENSIFIKASI YANG DIPINDAHKAN KE KPP BARU

ANGKA Angka 1 : Diisi dengan keterangan kepala naskah dinas nama dan alamat Kanwil Lama/Kanwil DJP atasan

KPP Lama yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital.


Angka 3 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya daftar inventarisasi.

Angka 4 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kantor Lama serta cap jabatan.


Kolom 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Kolom 3 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Kolom 4 : Diisi dengan nomor daftar sasaran ekstensifikasi.

Kolom 5 : Diisi dengan tanggal daftar sasaran ekstensifikasi.







DAFTAR INVENTARISASI WAJIB PAJAK DALAM DAFTAR SASARAN EKSTENSIFIKASI

YANG TELAH SELESAI DILAKUKAN TINDAKAN EKSTENSIFIKASI UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ........................(2)

No. Nama

Wajib Pajak Alamat

Wajib Pajak Nomor DSE Tanggal DSE

(1) (2) (3) (4) (5)

1. ..........................

2. ..........................

3. ..........................

4. ..........................

5. ..........................

dst ..........................

........., ............ 20..... (3) Kepala Kantor, ................................ (4) NIP ...........................

Kp.: .........................(5)


PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR INVENTARISASI WAJIB PAJAK DALAM DAFTAR SASARAN EKSTENSIFIKASI YANG TELAH SELESAI DILAKUKAN TINDAKAN

EKSTENSIFIKASI YANG DIPINDAHKAN KE KPP BARU



Angka 2 : Diisi dengan nama Kanwil Baru.




Kolom 2 : Diisi dengan nama wajib pajak.

Kolom 3 : Diisi dengan alamat.

Kolom 4 : Diisi dengan nomor DSE.

Kolom 5 : Diisi dengan tanggal DSE.







DAFTAR INVENTARISASI WAJIB PAJAK DALAM DAFTAR PENUGASAN EKSTENSIFIKASI

DAN DAFTAR PENUGASAN EKSTENSIFIKASI SURAT IMBAUAN YANG BELUM SELESAI DILAKUKAN TINDAKAN EKSTENSIFIKASI


No. Nama

Wajib Pajak Alamat Nomor DPE/DPESI Tanggal DPE/DPESI

(1) (2) (3) (4) (5)

1. ..........................

2. ..........................

3. ..........................

4. ..........................

5. ..........................

dst ..........................

............., ........ 20..... (3) Kepala Kantor, ................................ (4) NIP ...........................

Kp.: .........................(5)


PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR INVENTARISASI WAJIB PAJAK DALAM DAFTAR PENUGASAN

EKSTENSIFIKASI DAN DAFTAR PENUGASAN EKSTENSIFIKASI SURAT IMBAUAN YANG BELUM SELESAI DILAKUKAN TINDAKAN EKSTENSIFIKASI YANG

DIPINDAHKAN KE KPP BARU








Kolom 3 : Diisi dengan alamat wajib pajak.

Kolom 4 : Diisi dengan nomor DPE/DPESI.

Kolom 5 : Diisi dengan tanggal DPE/DPESI.







DAFTAR INVENTARISASI WAJIB PAJAK DALAM DAFTAR PENUGASAN EKSTENSIFIKASI

DAN DAFTAR PENUGASAN EKSTENSIFIKASI SURAT IMBAUAN YANG TELAH SELESAI DILAKUKAN TINDAKAN EKSTENSIFIKASI


No. Nama

Wajib Pajak Alamat

Wajib Pajak Nomor DPE/DPESI Tanggal DPE/DPESI

(1) (2) (3) (4) (5)

1. ..........................

2. ..........................

3. ..........................

4. ..........................

5. ..........................

dst ..........................

............., ........ 20..... (3) Kepala Kantor, ................................ (4) NIP ...........................

Kp.: .........................(5)


PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR INVENTARISASI WAJIB PAJAK DALAM DAFTAR PENUGASAN EKSTENSIFIKASI DAN DAFTAR PENUGASAN EKSTENSIFIKASI SURAT

IMBAUAN YANG TELAH SELESAI DILAKUKAN TINDAKAN EKSTENSIFIKASI UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP








Kolom 3 : Diisi dengan nomor wajib pajak.

Kolom 4 : Diisi dengan nomor DPE/DPESI.

Kolom 5 : Diisi dengan tanggal DPE/DPESI.


LAMPIRAN X PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN



TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN

PEMBETULAN, KEBERATAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT

KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK,

PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK ATAU

SURAT KETETAPAN PAJAK DARI HASIL PEMERIKSAAN YANG DILAKSANAKAN TANPA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN ATAU PEMBAHASAN

AKHIR HASIL PEMERIKSAAN DENGAN WAJIB PAJAK, PERMINTAAN SURAT URAIAN BANDING DAN SURAT TANGGAPAN

DARI PENGADILAN PAJAK

I. Pelaksanaan Penyelesaian oleh KPP A. Penyelesaian Permohonan Pembetulan Penyelesaian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP

yang merupakan kewenangan KPP dan diterima KPP Lama sebelum SMT atas Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Baru, diselesaikan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. KPP Lama harus: a. melakukan inventarisasi berkas permohonan pembetulan dengan membuat Daftar

Permohonan Pembetulan yang merupakan wewenang KPP sesuai contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X-1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; dan

b. menyampaikan Daftar Permohonan Pembetulan yang merupakan wewenang KPP sebagaimana dimaksud pada huruf a ke KPP Baru paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SMT.

2. Terhadap permohonan pembetulan yang jatuh temponya paling lama 1 (satu) bulan sejak SMT

dan sampai dengan SMT belum diselesaikan, KPP Lama harus : a. menerbitkan Surat Keputusan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT; dan

b. menyampaikan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a ke KPP Baru paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Keputusan tersebut untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Terhadap permohonan pembetulan yang jatuh temponya lebih dari 1 (satu) bulan sejak SMT

dan sampai dengan SMT belum diselesaikan maka: a. KPP Lama harus membuat Laporan Penelitian beserta konsep Surat Keputusan; b. Laporan Penelitian beserta konsep Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a

harus disampaikan ke KPP Baru paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo; c. penyampaian Laporan Penelitian beserta konsep Surat Keputusan oleh Kepala KPP Lama

kepada Kepala KPP Baru menggunakan contoh checklist Berkas Permohonan Pembetulan yang sudah selesai untuk Diterbitkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam

Lampiran X-2 Peraturan Direktur Jenderal ini; dan d. Kepala KPP Baru harus menerbitkan Surat Keputusan berdasarkan konsep Surat

Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a. B. Terhadap pengajuan/permohonan Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Baru berupa: a. permohonan pembetulan yang merupakan kewenangan Kanwil; b. pengajuan keberatan; c. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; d. permohonan pengurangan atau pembatalan skp yang tidak benar; e. permohonan pengurangan atau pembatalan STP; dan f. permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau skp dari hasil pemeriksaan yang

dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP yang diterima oleh KPP Lama sebelum SMT, diproses oleh KPP Lama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

C. Tindak Lanjut Surat Keputusan Terkait Wajib Pajak yang Dipindahkan ke KPP Baru Pelaksanaan Surat Keputusan yang berkaitan dengan permohonan atau secara jabatan atas

pembetulan, pengajuan keberatan, permohonan atau secara jabatan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan skp yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan STP, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau skp dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana

diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang KUP, yang diterbitkan dan tindak lanjutnya belum dilaksanakan oleh KPP Lama sebelum SMT, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Surat Keputusan yang jatuh temponya paling lama 15 (lima belas) hari sejak SMT, diselesaikan oleh KPP Lama paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT.


2. Pelaksanaan Surat Keputusan yang jatuh temponya lebih dari 15 (lima belas) hari sejak SMT, dialihkan ke KPP Baru paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT.

3. KPP Lama harus: a. menginventarisasi Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan

membuat Daftar Nominatif Surat Keputusan untuk Ditindaklanjuti sesuai contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X-3 Peraturan Direktur Jenderal ini; dan

b. menyampaikan Daftar Nominatif Surat Keputusan untuk Ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a beserta berkasnya ke KPP Baru paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT.

D. Pelaksanaan atas Putusan Pengadilan Pajak dan Putusan Peninjauan Kembali Terkait Wajib Pajak yang

Dipindahkan ke KPP Baru 1. Pelaksanaan atas Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang diterima oleh KPP

Lama dan belum ditindaklanjuti sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum SMT, berlaku ketentuan sebagai berikut.

a. Pelaksanaan putusan yang jatuh temponya paling lama 15 (lima belas) hari sejak SMT, diselesaikan oleh KPP Lama paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum SMT.

b. Pelaksanaan putusan yang jatuh temponya lebih dari 15 (lima belas) hari sejak SMT,

dialihkan ke KPP Baru paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum SMT. c. KPP Lama harus: 1) menginventarisasi Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana

dimaksud pada huruf b dengan membuat Daftar Nominatif Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali sesuai contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X-4 Peraturan Direktur Jenderal ini; dan

2) menyampaikan Daftar Nominatif Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1) beserta berkasnya ke KPP Baru paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum SMT.

2. Putusan Pengadilan Pajak atas gugatan yang diterima oleh KPP Lama dan belum ditindaklanjuti

sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum SMT, pelaksanaan putusannya dialihkan ke KPP

Baru. 3. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung terkait gugatan yang diterima oleh KPP Lama

dan belum ditindaklanjuti sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum SMT, pelaksanaan putusannya dialihkan ke KPP Baru.

4. Atas Putusan Pengadilan Pajak dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung atas gugatan

sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, KPP Lama harus: 1) menginventarisasi Putusan Pengadilan Pajak atas gugatan dan Putusan Peninjauan

Kembali Mahkamah Agung terkait gugatan dengan membuat Daftar Nominatif Putusan Pengadilan Pajak atas Gugatan dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

Terkait Gugatan sesuai contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X-5 Peraturan Direktur Jenderal ini;

2) menyampaikan Daftar Nominatif Putusan Pengadilan Pajak atas Gugatan dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Terkait Gugatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) beserta berkasnya ke KPP Baru paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT.

E. Penyampaian Data dan Informasi Dalam Rangka Pengajuan Peninjauan Kembali Terkait Wajib Pajak

yang Dipindahkan ke KPP Baru Dalam hal atas putusan pengadilan pajak yang diterima oleh KPP Lama sebelum SMT terdapat data

dan informasi dalam rangka pengajuan Peninjauan Kembali maka penyampaian data dan informasi tersebut dilakukan oleh KPP Lama.

II. Pelaksanaan Penyelesaian oleh Kanwil A. Perlakuan Permohonan Pembetulan, Pengajuan Keberatan dan Permohonan Pasal 36 Undang-Undang

KUP Terhadap: a. permohonan pembetulan; b. pengajuan keberatan; c. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; d. permohonan pengurangan atau pembatalan skp yang tidak benar; e. permohonan pengurangan atau pembatalan STP; dan f. permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau skp dari hasil pemeriksaan yang

dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan

akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP yang belum selesai pada saat SMT, diselesaikan

dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Terhadap permohonan yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian sampai dengan 1 (satu)

bulan sejak SMT maka: a. Kanwil Lama menyelesaikan permohonan sampai dengan menerbitkan Surat Keputusan

paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT; dan b. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan ke Kanwil Baru paling

lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Keputusan tersebut untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Terhadap permohonan yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian lebih dari 1 (satu) bulan

sejak SMT maka: a. Kanwil Lama harus melakukan inventarisasi berkas permohonan, dengan membuat

Daftar Nominatif Permohonan atau Pengajuan yang merupakan wewenang Kanwil sesuai contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X-6 Peraturan Direktur Jenderal


ini; b. Kanwil Lama harus menyampaikan Daftar Nominatif Permohonan atau Pengajuan

sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke Kanwil Baru paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SMT;

c. Proses penyelesaian permohonan selanjutnya adalah: 1) Terhadap permohonan yang jangka waktu penyelesaiannya 6 (enam) bulan serta

memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian lebih dari 1 (satu) bulan dan kurang dari 4 (empat) bulan setelah SMT maka:

a) Kanwil Lama harus membuat Laporan Penelitian dan/atau Kertas Kerja Penelitian (KKP) beserta konsep Surat Keputusan;

b) Laporan Penelitian dan/atau KKP beserta konsep Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus disampaikan ke Kanwil Baru paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum jatuh tempo penyelesaian;

c) penyampaian Laporan Penelitian dan/atau KKP beserta konsep Surat Keputusan ke Kanwil Baru menggunakan contoh Checklist Berkas Permohonan/Pengajuan yang Sudah Selesai untuk Diterbitkan Surat Keputusan di Kanwil sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X-7 Peraturan Direktur Jenderal ini; dan

d) Kanwil Baru menerbitkan Surat Keputusan berdasarkan konsep Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b).

2) Terhadap permohonan yang jangka waktu penyelesaiannya 6 (enam) bulan serta memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian permohonan lebih dari 4 (empat) bulan setelah SMT maka:

a) Kanwil Lama harus menyampaikan berkas permohonan ke Kanwil Baru paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SMT; dan

b) atas berkas permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada huruf a), Kanwil Baru menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3) Terhadap permohonan yang jangka waktu penyelesaiannya 12 (dua belas) bulan serta memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian lebih dari 1 (satu) bulan dan kurang

dari 9 (sembilan) bulan setelah SMT maka: a) Kanwil Lama harus membuat Laporan Penelitian dan/atau KKP beserta

konsep Surat Keputusan; b) Laporan Penelitian dan/atau KKP beserta konsep Surat Keputusan

sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus disampaikan ke Kanwil Baru paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum jatuh tempo penyelesaian;

c) penyerahan Laporan Penelitian dan/atau KKP beserta konsep Surat Keputusan ke Kanwil Baru menggunakan contoh Checklist Berkas Permohonan/Pengajuan yang Sudah Selesai untuk Diterbitkan Surat Keputusan di Kanwil sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X-7 Peraturan Direktur Jenderal ini; dan

d) Kanwil Baru menerbitkan Surat Keputusan berdasarkan konsep Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b).

4) Terhadap permohonan yang jangka waktu penyelesaiannya 12 (dua belas) bulan serta memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian permohonan lebih dari 9 (sembilan) bulan setelah SMT maka:

a) Kanwil Lama harus menyampaikan berkas permohonan ke Kanwil Baru paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SMT; dan

b) atas berkas permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada huruf a), Kanwil Baru menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

B. Penyelesaian Surat Uraian Banding

Permintaan Surat Uraian Banding dari Pengadilan Pajak yang diterima Kanwil Lama sebelum SMT diselesaikan oleh Kanwil Lama dan ditembuskan ke Kanwil Baru dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

C. Penyelesaian Surat Tanggapan atas Gugatan Permintaan Surat Tanggapan (ST) atas gugatan dari Pengadilan Pajak yang diterima Kanwil Lama

sebelum SMT diselesaikan oleh Kanwil Lama dan ditembuskan ke Kanwil Baru dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.




ttd.



LAMPIRAN X-1 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN





DAFTAR PERMOHONAN PEMBETULAN YANG MERUPAKAN

WEWENANG KPP UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ........................(2)

A. PERMOHONAN PEMBETULAN YANG JATUH TEMPONYA PALING LAMA 1 (SATU) BULAN SEJAK SMT DAN SAMPAI DENGAN SMT BELUM DISELESAIKAN

No. Nama Wajib Pajak

NPWP Jenis Surat Keputusan

Jenis Pajak

Masa/ Tahun Pajak

Tanggal Jatuh

Tempo Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.

2.

dst

B. PERMOHONAN PEMBETULAN YANG JATUH TEMPONYA LEBIH DARI 1 (SATU) BULAN SEJAK SMT DAN

SAMPAI DENGAN SMT BELUM DISELESAIKAN


NPWP Jenis Surat Keputusan

Jenis Pajak

Masa/ Tahun Pajak

Tanggal Jatuh

Tempo Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.

2.

dst

..................... 20..... (3) Kepala Kantor,

................................ (4) NIP ...........................

Tembusan: 1. ............................ 2. ............................ (5) Kp.: .........................(6)


PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR PERMOHONAN PEMBETULAN YANG MERUPAKAN WEWENANG KPP

ANGKA

Angka 1 : Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat KPP Lama.

Angka 2 : Diisi dengan nama KPP Baru yang menerima Daftar Permohonan Pembetulan yang merupakan Wewenang KPP.

Angka 3 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Daftar Permohonan Pembetulan.


Angka 5 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Kepala KPP Lama dan/atau Kantor Wilayah DJP atasan Kepala KPP Baru.


KOLOM


Kolom 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memohon pembetulan.

Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang memohon pembetulan.

Kolom 4 : Diisi dengan jenis Surat Keputusan yang dibetulkan.

Kolom 5 : Diisi dengan Jenis Pajak yang dibetulkan.

Kolom 6 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang dibetulkan.

Kolom 7 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan

Kolom 8 : Diisi dengan keterangan lain jika diperlukan.







CHECKLIST BERKAS PERMOHONAN PEMBETULAN

YANG SUDAH SELESAI UNTUK DITERBITKAN SURAT KEPUTUSAN DI KPP ............................. (2)

Nama Wajib Pajak : ............................................. (3) NPWP : ............................................. (4) Jenis Keputusan : ............................................. (5)

Jenis Pajak : ............................................. (6) Masa/Tahun Pajak : ............................................. (7)


(1) (2) (3) (4) (5)

1. LPAD

2. Surat Permohonan

3. Fotokopi surat ketetapan pajak/STP

4. Checklist penelitian formal

5. Lembar pengawasan penelitian

6. Surat Tugas

7. Laporan Penelitian

8. Konsep Surat Keputusan Pembetulan

9. dst

..................................... (dokumen terkait lainnya)

..................... 20..... (8) Kepala Kantor, ................................ (9) NIP ...........................



Diteliti oleh 1. Kepala Seksi ... 2. Kepala Seksi ... 3. Kepala Seksi ...

Disegel oleh Kepala Seksi Pelayanan Petugas Pemberkasan

Kp.: .........................(10)


PETUNJUK PENGISIAN CHECK LIST BERKAS PERMOHONAN PEMBETULAN YANG SUDAH SELESAI

UNTUK DITERBITKAN SURAT KEPUTUSAN DI KPP


Angka 2 : Diisi dengan nama KPP Baru yang menerima Checklist Berkas Permohonan Pembetulan.

Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memohon pembetulan.

Angka 4 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang memohon pembetulan.

Angka 5 : Diisi dengan jenis Surat Keputusan yang dibetulkan.

Angka 6 : Diisi dengan jenis pajak yang dibetulkan.

Angka 7 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang dibetulkan.

Angka 8 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Checklist Berkas Permohonan Pembetulan.



Kolom 2 : Diisi nama dokumen yang dikirim.


Kolom 4 : Diisi dengan jumlah (angka) lembar dokumen.








DAFTAR NOMINATIF

SURAT KEPUTUSAN UNTUK DITINDAKLANJUTI UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ............................ (2)

No. Nama

Wajib Pajak NPWP

Nomor Surat

Keputusan

Tanggal Surat

Keputusan

Tanggal Jatuh

Tempo Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

2.

3. dst


Tembusan:

1. ............................ 2. ............................ (5) Kp.: .........................(6)


PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR NOMINATIF SURAT KEPUTUSAN UNTUK DITINDAKLANJUTI

ANGKA


Angka 2 : Diisi dengan nama KPP Baru yang menerima Daftar Nominatif Surat Keputusan untuk Ditindaklanjuti.

Angka 3 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Daftar Nominatif Surat Keputusan untuk Ditindaklanjuti.


Angka 5 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Kepala KPP Lama/Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Kepala KPP Baru.


KOLOM



Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kolom 4 : Diisi dengan Nomor Surat Keputusan.

Kolom 5 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan.

Kolom 6 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian (bila ada).







DAFTAR NOMINATIF

PUTUSAN PENGADILAN PAJAK ATAS BANDING DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG TERKAIT BANDING


A. PUTUSAN PENGADILAN PAJAK ATAS BANDING

No Nama Wajib Pajak

NPWP Nomor Putusan

Tanggal Putusan

Tanggal Terima

KPP

Tanggal Jatuh

Tempo Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.

2.

dst.

B. PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG TERKAIT BANDING

No Nama Wajib Pajak

NPWP Nomor Putusan

Tanggal Putusan

Tanggal Terima

KPP

Tanggal Jatuh

Tempo Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.

2.

dst.


Tembusan: 1. ............................ 2. ............................ (5) Kp.: .........................(6)


PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR NOMINATIF PUTUSAN PENGADILAN PAJAK ATAS BANDING DAN

PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG TERKAIT BANDING ANGKA

Angka 1 : Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat Kantor Wilayah DJP atasan KPP Lama.

Angka 2 : Diisi dengan nama KPP Baru yang menerima Daftar Nominatif Putusan Pengadilan Pajak atas

Banding dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung terkait Banding.

Angka 3 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Daftar Nominatif Putusan Pengadilan Pajak atas Banding dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung terkait Banding.


Angka 5 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Kepala KPP Lama/Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Kepala KPP Lama.


KOLOM




Kolom 4 : Diisi dengan Nomor Putusan.

Kolom 5 : Diisi dengan tanggal Putusan

Kolom 6 : Diisi dengan tanggal terima Putusan di KPP Lama.

Kolom 7 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian.







DAFTAR NOMINATIF

PUTUSAN PENGADILAN PAJAK ATAS GUGATAN DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG TERKAIT GUGATAN


A. PUTUSAN PENGADILAN PAJAK ATAS GUGATAN


NPWP Nomor Putusan

Tanggal Putusan

Tanggal Terima

KPP

Tanggal Jatuh

Tempo Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.

2.

3.

dst

B. PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG TERKAIT GUGATAN

No Nama Wajib Pajak

NPWP Nomor Putusan

Tanggal Putusan

Tanggal Terima

KPP

Tanggal Jatuh

Tempo Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.

2.

3. dst


Tembusan: 1. ............................ 2. ............................ (5) Kp.: .........................(6)


PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR NOMINATIF PUTUSAN PENGADILAN PAJAK ATAS GUGATAN DAN

PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG TERKAIT GUGATAN


Angka 2 : Diisi dengan nama KPP Baru yang menerima Daftar Nominatif Putusan Pengadilan Pajak atas Gugatan dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung terkait Gugatan.

Angka 3 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Daftar Nominatif Putusan Pengadilan Pajak atas Gugatan dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung terkait Gugatan.


Angka 5 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Kepala KPP Lama dan/atau Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Kepala KPP Baru.




Kolom 4 : Diisi dengan Nomor Putusan.

Kolom 5 : Diisi dengan tanggal Putusan diucapkan.

Kolom 6 : Diisi dengan tanggal terima Putusan di KPP Lama.

Kolom 7 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian.







DAFTAR NOMINATIF

PERMOHONAN/PENGAJUAN YANG MERUPAKAN WEWENANG KANWIL UNTUK DISAMPAIKAN KE KANWIL ........................(2)

No Nama

Wajib Pajak NPWP

Jenis Permohonan/

Pengajuan

Jenis

Pajak

Masa/ Tahun

Pajak

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

2.

3. dst


Kp.: .........................(5)


PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR NOMINATIF PERMOHONAN/PENGAJUAN

YANG MERUPAKAN WEWENANG KANWIL

ANGKA Angka 1 : Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat Kanwil Lama.

Angka 2 : Diisi dengan nama Kanwil Baru yang menerima Daftar Nominatif Permohonan/Pengajuan yang merupakan Wewenang Kanwil.

Angka 3 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Daftar Nominatif Permohonan/Pengajuan yang merupakan Wewenang Kanwil.



Kolom 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memohon/mengajukan.

Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang memohon/mengajukan.

Kolom 4 : Diisi dengan Jenis Permohonan/Pengajuan.

Kolom 5 : Diisi dengan Jenis Pajak.

Kolom 6 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak.







CHECKLIST BERKAS PERMOHONAN/PENGAJUAN

YANG SUDAH SELESAI UNTUK DITERBITKAN SURAT KEPUTUSAN DI KANWIL ........................(2)

Nama Wajib Pajak : ............................................. (3) NPWP : ............................................. (4)

Jenis Keputusan : ............................................. (5) Jenis Ketetapan : ............................................. (6) Jenis Pajak : ............................................. (7) Masa/Tahun Pajak : ............................................. (8)

No Dokumen Jumlah Keterangan

(1) (2) (3) (4)

1. Surat Permohonan/Pengajuan Wajib Pajak

2. Laporan Penelitian

3. Konsep Surat Keputusan

4. dst

................................ (dokumen terkait lainnya)

..................... 20..... (9) Kepala Kantor,

................................ (10) NIP ...........................





Petugas Pemberkasan

Kp.: .........................(11)


PETUNJUK PENGISIAN CHECK LIST BERKAS PERMOHONAN/PENGAJUAN YANG SUDAH SELESAI

UNTUK DITERBITKAN SURAT KEPUTUSAN DI KANWIL



Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memohon pembetulan.

Angka 4 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang memohon pembetulan/pengajuan.

Angka 5 : Diisi dengan jenis Surat Keputusan keberatan atau non keberatan atas permohonan/pengajuan.

Angka 6 : Diisi dengan jenis ketetapan yang diajukan keberatan atau non keberatan.

Angka 7 : Diisi dengan jenis pajak yang diajukan permohonan/pengajuan.

Angka 8 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang dibetulkan.

Angka 9 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Checklist Berkas Permohonan/Pengajuan yang sudah selesai.

Angka 10 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kanwil Lama serta cap jabatan.


Kolom 2 : Diisi nama dokumen yang dikirim.




LAMPIRAN XI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN



TATA CARA ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN INTELIJEN DAN PENGAMATAN

1. Kanwil Lama harus menginventarisasi seluruh berkas di bidang intelijen dan pengamatan yang sedang

maupun belum ditindaklanjuti/diselesaikan di Kanwil Lama. 2. Kanwil Lama harus menyampaikan seluruh berkas kegiatan intelijen dan pengamatan terkait Wajib Pajak

yang dipindahkan ke Kanwil Baru baik yang sudah maupun belum selesai, ke Kanwil Baru sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri.

3. Dalam hal Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) terkait Wajib Pajak yang dipindahkan ke Kanwil

Baru telah selesai dianalisis dan menghasilkan usul untuk dilakukan kegiatan intelijen/pengamatan, namun belum diterbitkan Surat Perintah Kegiatan Intelijen atau Surat Perintah Pengamatan, berkas IDLP bersangkutan harus disampaikan ke Kanwil Baru sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri.



ttd.



LAMPIRAN XII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN



TATA CARA ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN

INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

DI BIDANG PERPAJAKAN

A. INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN

1. Kanwil Lama harus menginventarisasi seluruh Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) yang sedang maupun yang belum dilakukan pengembangan dan analisis oleh Analis IDLP di Kanwil Lama.

2. Dalam hal IDLP terkait Wajib Pajak yang dipindahkan ke Kanwil Baru belum dilakukan pengembangan dan analisis, berkas IDLP bersangkutan harus disampaikan ke Kanwil Baru sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri.

3. Dalam hal IDLP terkait Wajib Pajak yang dipindahkan ke Kanwil Baru telah selesai dianalisis dan menghasilkan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan namun intruksi/Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPPBP) belum diterbitkan, berkas IDLP bersangkutan harus disampaikan ke Kanwil Baru sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri.

4. Terhadap IDLP yang telah selesai dianalisis dan menghasilkan usulan selain Pemeriksaan Bukti Permulaan, berkas IDLP bersangkutan harus diarsipkan oleh Kanwil Lama.

B. Pemeriksaan Bukti Permulaan 1. Kanwil Lama harus menginventarisasi seluruh Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak

yang dipindahkan ke Kanwil Baru yang telah selesai sebelum SMT dengan melakukan pengecekan kelengkapan Berkas Pemeriksaan Bukti Permulaan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XII-1 Peraturan Direktur Jenderal ini.

2. Kanwil Lama harus menyampaikan daftar inventarisasi dan Berkas Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke Kanwil Baru paling lambat pada hari kerja terakhir sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri.

3. Kanwil Lama harus menginventarisasi seluruh tunggakan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang dipindahkan ke Kanwil Baru yang belum selesai per 1 (satu) hari kerja sebelum SMT yang terdiri atas:

a. tunggakan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan belum diterbitkan SPPBP; dan

b. tunggakan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sudah diterbitkan SPPBP namun Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut belum selesai,

dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XII-2 Peraturan Direktur Jenderal ini.

4. Kanwil Lama harus menyampaikan daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 ke Kanwil Baru paling lambat pada hari kerja terakhir sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri.

5. Kanwil Baru harus memberitahukan daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar kecuali untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup.

6. Terhadap tunggakan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, Kanwil Lama memproses dengan ketentuan sebagai berikut:

a. mengembalikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan, dalam hal surat permintaan penerbitan SPPBP diterbitkan oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan;

b. menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan beserta berkasnya ke Kanwil Baru untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan surat permintaan penerbitan SPPBP yang baru, dalam hal surat permintaan penerbitan SPPBP diterbitkan oleh Kepala Kanwil Lama,

paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SMT dengan menggunakan surat pengantar tersendiri. 7. Terhadap tunggakan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b,

Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dalam hal terjadi pemecahan Kanwil dan perubahan nomenklatur Kanwil, tetapi tidak terjadi

pemecahan KPP (misalnya KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua) maka:

1) kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan tetap dilaksanakan oleh Kanwil Lama sampai dengan pembuatan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan

2) Kanwil Lama harus membuat SPPBP Perubahan untuk menyesuaikan adanya perubahan nomenklatur.

b. Dalam hal terjadi pemecahan Kanwil dan perubahan nomenklatur Kanwil serta pemecahan KPP (misalnya KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan) maka

1) kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan tetap dilaksanakan oleh Kanwil Lama sampai dengan pembuatan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

2) Kanwil Lama harus membuat SPPBP Perubahan untuk menyesuaikan adanya perubahan nomenklatur; dan

3) dalam hal setelah SMT Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP, KPP Baru harus

menyampaikan pemberitahuan ke Kanwil Baru dengan tembusan disampaikan ke Kanwil Lama.

c. Dalam hal terjadi pemecahan KPP tanpa pemecahan Kanwil (misalnya KPP Pratama Padang Dua) maka:


1) Kanwil harus membuat SPPBP Perubahan untuk menyesuaikan adanya perubahan nomenklatur; dan

2) dalam hal setelah SMT Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP, KPP Baru harus menyampaikan pemberitahuan ke Kanwil.

8. Tunggakan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada angka 7 diselesaikan oleh

Kanwil Lama/Kanwil atasan KPP Lama dengan ketentuan sebagai berikut: a. tunggakan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan jangka

waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014; dan

b. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP), Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan berkas terkait lainnya disampaikan ke Kanwil Baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal LPBP.

9. Dalam hal tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan berupa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang KUP, LPBP dan Nota Penghitungan juga harus disampaikan ke KPP Baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal LPBP, selanjutnya KPP Baru menerbitkan SKPKB atas Nota Penghitungan tersebut.

10. Dalam hal tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan berupa penghentian Pemeriksaan Bukti

Permulaan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi berdasarkan hasil Pemeriksaan ditemukan potensi pajak yang kurang dibayar oleh Wajib Pajak, maka LPBP dan Keterangan Lain (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP jo. Pasal 14 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011) harus disampaikan ke KPP Baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal LPBP.

C. Penyidikan 1. Kanwil Lama harus menginventarisasi seluruh Penyidikan yang telah selesai sebelum SMT terhadap

Wajib Pajak yang dipindahkan ke Kanwil Baru dengan melakukan pengecekan kelengkapan Berkas Penyidikan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XII-3 Peraturan Direktur Jenderal ini.

2. Kanwil Lama harus menyampaikan daftar inventarisasi dan Berkas Penyidikan sebagaimana dimaksud

pada angka 1 ke Kanwil Baru dengan ditembuskan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri.

3. Kanwil Lama harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kanwil Baru bahwa Penyidikan telah diselesaikan dan berkoordinasi mengenai tindak lanjut penanganan perkara.

4. Kanwil Lama harus menginventarisasi seluruh tunggakan Penyidikan yang belum selesai pada hari kerja terakhir sebelum SMT terhadap Wajib Pajak yang dipindahkan ke Kanwil Baru.

5. Kanwil Lama harus menyampaikan daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan dengan tembusan ke Kanwil Baru paling lambat pada hari kerja terakhir sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri.

6. Berdasarkan daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 5, Direktur Intelijen dan Penyidikan menentukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana u.b. Sekretaris Direktorat Jenderal ttd. Oding Rifaldi NIP 197003111995031002


ttd.



LAMPIRAN XII-1 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN





CHECK LIST BERKAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

YANG SUDAH SELESAI UNTUK DISAMPAIKAN KE KANWIL ........................(2)

Nama Wajib Pajak : ............................................. (3) NPWP : ............................................. (4) Nomor dan tanggal SPPBP : ............................................. (5) Nomor dan tanggal LPBP : ............................................. (6)

Jenis Pajak : ............................................. (7) Masa/Tahun Pajak : ............................................. (8)


(1) (2) (3) (4) (5)

1. Lembar Informasi dan Analisis IDLP

2. Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

3. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

4. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan

5. Rencana Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan

6. Permintaan Membuka Rahasia Nasabah Penyimpan

7. Pakta Integritas

8. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan (ke KPP)

9. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan (kepada Terperiksa)

10. Surat Peminjaman Berkas ke Unit Lain di DJP

11. Tanda Terima Peminjaman/Pengembalian Berkas/Dokumen/Data/Barang Lainnya

12. Berita Acara Penyampaian Penangguhan Pemeriksaan dan Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan

13. Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan

14. Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan

15. Laporan Pelaksanaan Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan

16. Undangan kepada Wajib Pajak Dalam Rangka Peminjaman/Pengembalian Berkas Pemeriksaan

17. Undangan kepada Pemeriksa Dalam Rangka Peminjaman/ Pengembalian Berkas Pemeriksaan

18. Berita Acara Peminjaman Berkas/Bahan Bukti dari Pemeriksa

19. Berita Acara Pengembalian Berkas ke Pemeriksa

20. Berita Acara Perolehan Data Elektronik

21. Berita Acara Penyegelan

22. Berita Acara Pembukaan Segel

23. Berita Acara Kerusakan/Kehilangan Tanda Segel

24. Surat kepada Terperiksa mengenai Peminjaman Bahan Bukti

25. Surat Peringatan kepada Terperiksa Untuk Meminjamkan Bahan Bukti



(1) (2) (3) (4) (5)

26. Berita Acara Tidak Terpenuhinya Peminjaman Bahan Bukti

27. Surat Panggilan Dalam Rangka Permintaan Keterangan

28. Surat Pemberitahuan kepada Atasan Pihak Lain

29. Berita Acara Permintaan Keterangan

30. Berita Acara Tidak Terpenuhinya Permintaan Keterangan

31. Surat kepada Pihak Ketiga mengenai Permintaan Secara Tertulis Keterangan dan/atau Bukti

49. Surat kepada Terperiksa mengenai Pemberitahuan Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan

50. Surat ke KPP mengenai Pemberitahuan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Tidak Sesuai Dengan Keadaan yang Sebenarnya

51. Surat ke KPP mengenai Pemberitahuan Tidak Dilakukan Penyidikan terhadap WP Karena Pengungkapan

Ketidakbenaran Perbuatan Telah Sesuai dengan Keadaan yang Sebenarnya

52. Undangan ke KPP Dalam Rangka Pengawasan Pasca Pemeriksaan Bukti Permulaan

53. Surat ke KPP mengenai Pemberitahuan Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan

54. Undangan Kepada Terperiksa Dalam Rangka Pengembalian dan/atau Penyitaan Bahan Bukti

55. Berita Acara Ketidakhadiran Dalam Pengembalian/Penyitaan Bahan Bukti

56. Berita Acara Menolak Menandatangani Bukti Pengembalian Dokumen/Berkas/Data/Barang Lainnya

57. Surat ke KPP mengenai Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara Tertutup Dilanjutkan ke Penyidikan

..................... 20..... (9)

Kepala Kantor, ................................ (10) NIP ...........................




Disegel oleh Kepala Seksi ......

Petugas Pemberkasan

Kp.: ......................... (11)


PETUNJUK PENGISIAN CHECK LIST BERKAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

YANG SUDAH SELESAI


Angka 2 : Diisi dengan nama Unit Kanwil Baru yang menerima Check List Berkas Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang Sudah Selesai.

Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 4 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Angka 5 : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 6 : Diisi dengan nomor dan tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 7 : Diisi dengan nama jenis pajak.

Angka 8 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 9 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Check List Berkas Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang Sudah Selesai.

Angka 10 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kanwil Lama












DAFTAR INVENTARISASI SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

UNTUK DISAMPAIKAN KE KANWIL ........................(2)

A. DAFTAR USULAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN YANG BELUM DITERBITKAN SURAT PERINTAH

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

No

Nama

Wajib Pajak

NPWP

Masa/

Tahun Pajak

Nomor dan Tanggal

Laporan Informasi Analisis IDLP

Nomor dan Tanggal

Berita Acara Penelaahan

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

2.

3. dst

B. DAFTAR PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN YANG BELUM SELESAI

No Nama Wajib Pajak

NPWP Masa/ Tahun Pajak

Peristiwa Pidana

Kode PBP

Nomor/Tanggal Surat Perintah

PBP Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.

2.

3. dst


Tembusan: Direktur Intelijen dan Penyidikan, Kp.: .........................(5)


PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR INVENTARISASI SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN


Angka 2 : Diisi dengan nama Kanwil Baru yang menerima Daftar Inventarisasi Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Angka 3 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Daftar Inventarisasi Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.


Angka 5 : Diisi dengan kode penunjuk unit sebagai konseptor. KOLOM PADA TABEL A Kolom 1 : Cukup jelas.



Kolom 4 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Kolom 5 : Diisi dengan nomor dan tanggal Laporan Informasi Analisis IDLP.

Kolom 6 : Diisi dengan nomor dan tanggal Berita Acara Penelaahan.


KOLOM PADA TABEL B : Kolom 1 : Cukup jelas.



Kolom 4 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Kolom 5 : Diisi dengan Peristiwa Pidana.

Kolom 6 : Diisi dengan kode Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Kolom 7 : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.








CHECK LIST BERKAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN

YANG SUDAH SELESAI UNTUK DISAMPAIKAN KE KANWIL ........................(2)

Nama Wajib Pajak : ............................................. (3) NPWP : ............................................. (4) Nama Tersangka : ............................................. (5)

Nomor dan tanggal Sprindik : ............................................. (6) Nomor dan tanggal SPDP : ............................................. (7) Jenis Pajak : ............................................. (8) Masa/Tahun Pajak : ............................................. (9)


(1) (2) (3) (4) (5)

1. Laporan Kejadian

2. Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan Tambahan

3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

4. Berkas Perkara

5. Surat P21 dari Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi

6. Surat P19 dari Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi

7. Surat Pengantar Penyerahan Tanggung Jawab atas Tersangka dan Barang Bukti

8. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan

9. Surat Perintah Penghentian Penyidikan

10. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan

11. Laporan Kemajuan Penyidikan

12. Salinan Putusan

13.

dst

.....





Disegel oleh Kepala Seksi ... Petugas Pemberkasan

Kp.: ......................... (12)


PETUNJUK PENGISIAN CHECKLIST BERKAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN YANG SUDAH SELESAI


Angka 2 : Diisi dengan nama Unit Kanwil Baru yang menerima Check List Berkas Pelaksanaan Penyidikan.

Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan penyidikan.


Angka 5 : Diisi dengan nama Tersangka.

Angka 6 : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Penyidikan.

Angka 7 : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Angka 8 : Diisi dengan jenis pajak yang dilakukan penyidikan.

Angka 9 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang dilakukan penyidikan.

Angka 10 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Check List Berkas Pelaksanaan Penyidikan.








LAMPIRAN XIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN



TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN AKTIF DAN

PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK KEPADA WAJIB PAJAK

1. KPP Lama harus menyelesaikan perekaman SKPKB, SKPKBT, dan STP yang diterbitkan secara manual serta

data yang menyebabkan penambahan atau pengurangan saldo SKPKB/SKPKBT/STP pada aplikasi sistem

informasi perpajakan pada hari kerja terakhir sebelum SMT. 2. KPP Lama harus membuat Daftar Sisa Tagihan Pajak untuk setiap Wajib Pajak yang akan dipindahkan ke

KPP Baru. 3. Termasuk bagian dalam tagihan pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah tagihan pajak bernilai 0

(nol) atas SKPKB/SKPKBT tahun pajak 2008 ke atas hasil pemeriksaan yang belum diakui sebagai piutang pajak sebagaimana diatur dalam PER-08/PJ/2009.

4. KPP Lama harus menginventarisasi seluruh Berkas Penagihan sebagai dokumen pendukung Daftar Sisa Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2.

5. KPP Lama harus melakukan pemindahan Berkas Penagihan ke KPP Baru pada hari kerja terakhir sebelum SMT, dengan membuat Berita Acara Serah Terima Berkas Wajib Pajak Pindah dan lampirannya sesuai contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIII-1 Peraturan Direktur Jenderal ini dalam 2 (dua) rangkap.

6. Berita Acara Serah Terima Berkas Wajib Pajak Pindah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIII-1 Peraturan Direktur Jenderal ini harus dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Kertas Kerja Piutang Pajak Wajib Pajak Pindah sesuai contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIII-2 Peraturan Direktur Jenderal ini serta data softcopy Piutang Pajak dari Aplikasi Pemeriksaan dan Penagihan (ALPP) Modul Penagihan yang memuat informasi rincian saldo piutang yang dipindahkan;

b. Daftar Sisa Tagihan Pajak; dan c. Berkas Penagihan per Wajib Pajak sesuai contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran

XIII-3 Peraturan Direktur Jenderal ini. 7. KPP Baru harus mencocokkan Berita Acara Serah Terima Berkas Wajib Pajak Pindah dengan Kertas Kerja

Piutang Pajak Wajib Pajak Pindah, Daftar Sisa Tagihan Pajak, dan Berkas Penagihannya. Selanjutnya:

a. dalam hal data-data dalam berkas dimaksud telah sesuai dan lengkap, Kepala Seksi Penagihan KPP Baru dan Kepala KPP Baru menandatangani Berita Acara Serah Terima Berkas Wajib Pajak Pindah; atau

b. dalam hal data-data dalam berkas dimaksud tidak sesuai dan/atau tidak lengkap, KPP Baru harus segera melakukan konfirmasi ke KPP Lama dengan tembusan ke Kanwil Lama/Kanwil DJP atasan KPP lama dan/atau Kanwil Baru. KPP Lama wajib meneliti ulang kembali dan selanjutnya memberitahukan kepada KPP Baru data yang telah diteliti ulang tersebut.

8. Semua tindakan penagihan yang sedang dilakukan oleh KPP Lama menjadi tanggung jawab KPP Baru terhitung sejak SMT.

9. Terhadap usulan pemberitahuan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang belum mendapat tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), usulan penghapusan tagihan pajak, usulan pencegahan dan penyanderaan yang belum terbit Keputusan Menteri Keuangan-nya, KPP Lama harus

menyampaikan pemberitahuan ke Kanwil Lama/Kanwil DJP atasan KPP Lama, Kanwil Baru, dan/atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan c.q. Subdirektorat Penagihan bahwa penanganan Wajib Pajak tersebut dipindahkan ke KPP Baru.



ttd.



LAMPIRAN XIII-1 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN





BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS PIUTANG PAJAK

WAJIB PAJAK PINDAH NOMOR : ........(2)

Pada hari ini ............. (3) tanggal ............. (4), bulan ............. (5), tahun ......... (6) jam ............. (7) bertempat di ............. (8) telah dilaksanakan serah terima nilai piutang pajak sehubungan dengan adanya

Wajib Pajak pindah antara Kepala Seksi Penagihan KPP ....(9) bertindak untuk dan atas nama Kepala KPP .... (10) dengan Kepala Seksi Penagihan KPP .......(11) bertindak untuk dan atas nama Kepala KPP ............. (12). Kepala KPP ............. (13) memberikan data nilai piutang Wajib Pajak yang pindah kepada Kepala KPP ............. (14) dengan ikhtisar sebagai berikut:

No Jenis Pajak Jumlah Lembar

Ketetapan Saldo Awal Piutang Saldo Akhir Piutang

(1) (2) (3) (4) (5)

1 PPh Pasal 25 OP

2 PPh Pasal 25 Badan

3 dst

Jumlah

Rincian ikhtisar nilai piutang pajak Wajib Pajak yang pindah tersebut, terdapat dalam kertas kerja piutang

pajak Wajib Pajak pindah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian, Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Kepala Seksi Penagihan Kepala Seksi Penagihan KPP ... (15) KPP ... (16)

......................... (17) ......................... (18) NIP ................... (19) NIP ................... (20) Mengetahui, Kepala KPP ........ (21) Kepala KPP ......... (22)

......................... (23) ......................... (24) NIP ................... (25) NIP ................... (26)

Kp.: .........................(27)


PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS PIUTANG PAJAK

WAJIB PAJAK PINDAH

ANGKA Angka 1 : Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat Kanwil/KPP.

Angka 2 : Diisi dengan nomor Berita Acara (disesuaikan dengan kode penomoran unit pembuat Berita Acara).

Angka 3 : Cukup jelas.














Angka 17 : Diisi dengan nama pejabat Kepala Seksi Penagihan KPP Lama.

Angka 18 : Diisi dengan nama pejabat Kepala Seksi Penagihan KPP Baru.

Angka 19 : Diisi dengan NIP pejabat Kepala Seksi Penagihan KPP Lama.

Angka 20 : Diisi dengan NIP pejabat Kepala Seksi Penagihan KPP Baru.



Angka 23 : Diisi dengan nama pejabat Kepala KPP Lama.

Angka 24 : Diisi dengan nama pejabat Kepala KPP Baru.

Angka 25 : Diisi dengan NIP pejabat Kepala KPP Lama.

Angka 26 : Diisi dengan NIP pejabat Kepala KPP Baru.



Kolom 2 : Diisi dengan nama jenis pajak.

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah lembar ketetapan.

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah saldo awal piutang.

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah saldo akhir piutang.







KERTAS KERJA PIUTANG PAJAK WAJIB PAJAK PINDAH

BULAN ....... (2) TAHUN .... (3)

No Nama WP NPWP Nomor Ketetapan

Piutang Pajak Jenis Pajak

Wajib Pajak Pindah Keluar

Saldo Awal Saldo Akhir

KPP Baru

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1

2

dst

Jumlah

..............., ..............20..... (4) Kepala Kantor,

....................................... (5) NIP .................................

Kp.: ....................... (6)


PETUNJUK PENGISIAN KERTAS KERJA PIUTANG PAJAK WAJIB PAJAK PINDAH


Angka 2 : Diisi dengan nama bulan.

Angka 3 : Diisi dengan tahun.

Angka 4 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya kertas kerja.





Kolom 4 : Diisi dengan Nomor Ketetapan Piutang Pajak.

Kolom 5 : Diisi dengan nama jenis pajak sesuai jenis pajak dalam LP3.

Kolom 6 : Diisi dengan saldo awal piutang pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak.

Kolom 7 : Diisi dengan saldo akhir piutang pajak yang diadministrasikan oleh KPP Lama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak.

Kolom 8 : Diisi dengan nama KPP Baru.







BERKAS PENAGIHAN PER WAJIB PAJAK


Nama Wajib Pajak : ............................................. (3) NPWP : ............................................. (4) Saldo Piutang Pajak Awal : ............................................. (5)

Saldo Piutang Pajak Akhir : ............................................. (6) I. Rincian Dokumen Ketetapan Awal

No. Jenis Dokumen Nomor Ketetapan Ada/Tidak Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5)

1 STP 1. ....................... 2. ....................... dst

2 SKPKB 1. ....................... 2. ....................... dst

3 SKPKBT 1. ....................... 2. ....................... dst

II. Ikhtisar Dokumen Penyesuaian Piutang Pajak dan Tindakan Penagihan Pajak

No Fisik Dokumen Jumlah Keterangan

(1) (2) (3) (4)

1

3

4

5

6 dst

.............................

Kp.: ......................... (7)


PETUNJUK PENGISIAN BERKAS PENAGIHAN


Angka 2 : Diisi dengan nama unit KPP Baru yang menerima Daftar Inventarisasi Berkas Penagihan.

Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Angka 4 : Diisi dengan NPWP.

Angka 5 : Diisi dengan saldo piutang pajak awal.

Angka 6 : Diisi dengan saldo piutang pajak akhir.

Angka 7 : Diisi dengan kode penunjuk unit sebagal konseptor.

KOLOM Tabel Rincian Dokumen Penetapan Awal Kolom 1 : Cukup jelas.


Kolom 3 : Diisi dengan nomor ketetapan.


Kolom 5 : Diisi dengan hal lain yang perlu menjadi catatan. Tabel Ikhtisar Dokumen Penyesuaian Piutang Pajak dan Tindakan Penagihan Pajak Kolom 1 : Cukup jelas.

Kolom 2 : Diisi dengan berkas dokumen yang ada dalam berkas penagihan Wajib Pajak antara lain : 1. Kartu Tunggakan

2. SSP/Print Out MPN dari Portal DJP 3. Bukti Pemindahbukuan 4. SK Pembetulan 5. SK Pengurangan Sanksi Administrasi 6. SK Pembatalan 7. SK Keberatan 8. Putusan Banding 9. Putusan Peninjauan Kembali 10. Petikan KMK Penghapusan Piutang 11. Surat Teguran 12. Surat Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus

13. Surat Paksa 14. Berita Acara Penyampaian Surat Paksa 15. SPMP 16. Berita Acara Pelaksanaan Sita 17. Risalah Lelang 18. Berita Acara Pemblokiran 19. KMK Pencegahan 20. Izin Penyanderaan 21. Surat Perintah Penyanderaan 22. SK Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak 23. SK Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah lembar dokumen fisik.



LAMPIRAN XIV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN



TATA CARA PELAKSANAAN ADMINISTRASI

OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN, DAN PERTAMBANGAN (PBB P3)

A. Pemisahan Basis Data

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, serta Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian berkoordinasi dalam pelaksanaan pemisahan basis data PBB P3 sesuai wilayah kerja masing-masing KPP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014.

B. Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan oleh KPP 1. Penyelesaian permohonan yang menjadi kewenangan KPP meliputi: a. permohonan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP PBB; b. permohonan pembetulan SPPT/SKP/STP PBB; c. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB; d. permohonan Mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek pajak PBB; e. permohonan pengurangan denda administrasi PBB (Pasal 20 Undang-Undang PBB) yang

penyelesaiannya menjadi kewenangan KPP; f. permohonan pencetakan Rincian Perhitungan Nilai (RPN) PBB; g. permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB; h. permohonan pengurangan PBB terutang (Pasal 19 Undang-Undang PBB) yang penyelesaiannya

menjadi kewenangan KPP; dan i. permohonan lainnya. 2. KPP Lama harus menginventarisasi status penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada

angka 1 untuk disampaikan ke KPP Baru paling lambat pada hari kerja terakhir sebelum SMT dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-1 Peraturan Direktur Jenderal ini, dan contoh checklist berkas kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-2 Peraturan Direktur Jenderal ini.

3. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah SMT, harus diselesaikan oleh KPP Lama sebelum SMT.

4. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja setelah SMT, diproses dengan ketentuan sebagai berikut:

a. KPP Lama harus membuat konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan secara manual dengan menggunakan kode KPP Baru;

b. KPP Lama harus menyampaikan konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a beserta softcopy ke KPP Baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum jatuh tempo; dan

c. KPP Baru harus segera menerbitkan produk hukum/surat sesuai konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan yang diterima dari KPP Lama.

5. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian lebih dari 15 (lima belas) hari kerja setelah SMT diselesaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. KPP Lama harus menyampaikan berkas permohonan Wajib Pajak ke KPP Baru paling lambat pada hari kerja terakhir setelah SMT;

b. KPP Baru harus memproses permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan selesai.

6. Terhadap pengajuan/permohonan Wajib Pajak berupa: a. permohonan pengurangan PBB terutang (Pasal 19 Undang-Undang PBB) yang penyelesaiannya

menjadi kewenangan Kanwil; b. permohonan pengurangan denda administrasi PBB (Pasal 20 Undang-Undang PBB) yang

penyelesaiannya menjadi kewenangan Kanwil; dan

c. pengajuan pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak PBB, yang diterima oleh KPP Lama sebelum SMT, diproses oleh KPP Lama sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. C. Penyelesaian Permohonan oleh Kanwil 1. Penyelesaian yang menjadi kewenangan Kanwil meliputi: a. permohonan pengurangan PBB terutang (Pasal 19 Undang-Undang PBB) yang penyelesaiannya

menjadi kewenangan Kanwil; b. permohonan pengurangan denda administrasi PBB (Pasal 20 Undang-Undang PBB) yang

penyelesaiannya menjadi kewenangan Kanwil; dan c. pengajuan pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak PBB. 2. Kanwil Lama harus menginventarisasi status penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada

angka 1 untuk disampaikan ke Kanwil Baru pada hari kerja terakhir sebelum SMT dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-3 Peraturan Direktur Jenderal ini, dan contoh checklist berkas kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-4 Peraturan Direktur Jenderal ini.


3. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b yang memiliki sisa jatuh

tempo penyelesaian kurang dari 2 (dua) bulan setelah SMT, diproses dengan ketentuan sebagai berikut:


b. Kanwil Lama harus menyampaikan konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a beserta softcopy ke Kanwil Baru paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo; dan


4. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b yang memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian lebih dari 2 (dua) bulan setelah SMT diproses dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kanwil Lama harus menyampaikan berkas permohonan Wajib Pajak ke Kanwil Baru paling lambat pada hari kerja terakhir setelah SMT; dan

b. Kanwil Baru harus memproses permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan selesai.

5. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c yang memiliki sisa jatuh tempo

penyelesaian kurang dari 15 (lima belas) hari setelah SMT, diproses dengan ketentuan sebagai berikut:


b. Kanwil Lama harus menyampaikan konsep produk hukum/surat persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a beserta softcopy ke Kanwil Baru paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo; dan


6. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c yang sisa jatuh tempo penyelesaiannya lebih dari 15 (lima belas) hari setelah SMT diproses dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kanwil Lama harus menyampaikan berkas permohonan Wajib Pajak ke Kanwil Baru paling lambat pada hari kerja terakhir setelah SMT; dan

b. memproses permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan selesai.

D. Pemeriksaan PBB 1. KPP Lama harus menginventarisasi seluruh pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Objek Pajak PBB

P3 dipindahkan ke KPP Baru yang telah selesai sebelum SMT dengan melakukan pengecekan kelengkapan Berkas Pemeriksaan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-5 Peraturan Direktur Jenderal ini.

2. KPP Lama harus mengirimkan daftar inventarisasi dan Berkas Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada angka 1 ke KPP Baru paling lambat pada hari kerja terakhir sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri.

3. KPP Lama harus menginventarisasi seluruh tunggakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Objek Pajak PBB P3 yang dipindahkan ke KPP Baru yang belum selesai pada hari kerja terakhir sebelum SMT yang terdiri atas:

a. tunggakan pemeriksaan yang instruksi/persetujuan/penugasan/Nomor Pengawasan Pemeriksaan (NP2)/surat permintaan Pemeriksaan Lokasi oleh Unit Pelaksana Pemeriksa (UP2) telah diterbitkan tetapi Surat Perintah Pemeriksaan belum diterbitkan;

b. tunggakan pemeriksaan yang Surat Pemberitahuan Pemeriksaan belum disampaikan kepada Wajib Pajak; dan

c. tunggakan pemeriksaan yang Surat Perintah Pemeriksaan sudah diterbitkan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan telah disampaikan kepada Wajib Pajak,

dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-6 Peraturan Direktur Jenderal ini.

4. KPP Lama harus mengirimkan daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 ke KPP Baru paling lambat pada hari kerja terakhir sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri.

5. Terhadap tunggakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan huruf b yang yang dasar pemeriksaannya adalah surat permintaan Pemeriksaan Lokasi oleh Unit Pelaksana Pemeriksa (UP2) Domisili maka KPP Lama mengalihkan tunggakan pemeriksaan tersebut ke KPP Baru paling lambat pada hari kerja terakhir sebelum SMT dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-7 Peraturan Direktur Jenderal ini.

6. Terhadap tunggakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan huruf b yang instruksi/persetujuan pemeriksaan diterbitkan oleh:

a. Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan maka KPP Lama mengajukan usul pengalihan kepada Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; atau

b. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama maka KPP Lama mengajukan usul pengalihan kepada Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama,

paling lambat pada hari kerja terakhir sebelum SMT dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-8 Peraturan Direktur Jenderal ini

7. Terhadap usulan pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama harus memberikan persetujuan atau penolakan pengalihan pemeriksaan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat usulan pengalihan pemeriksaan diterima.

8. Dalam hal usulan pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 disetujui maka: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menyampaikan persetujuan kepada Kepala KPP Baru dan

ditembuskan kepada Kepala Kanwil Baru, Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama, dan Kepala KPP Lama;

b. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama menyampaikan persetujuan kepada: 1) Kepala Kanwil Baru dan ditembuskan kepada Kepala KPP Baru, Kepala KPP Lama, dan


Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal pemeriksaan dialihkan ke KPP Baru di lingkungan Kanwil Baru (misalnya, pengalihan pemeriksaan dari KPP Pratama Depok ke KPP Pratama Depok Sawangan); atau

2) Kepala KPP Baru dan ditembuskan kepada Kepala KPP Lama dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal pemeriksaan dialihkan ke KPP Baru di lingkungan Kanwil Lama (misalnya, pengalihan pemeriksaan dari KPP Pratama Padang Satu ke KPP Padang Dua),

dengan menggunakan contoh formulir Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-9 Peraturan Direktur Jenderal ini.

9. Dalam hal usulan pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditolak maka: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menyampaikan penolakan kepada Kepala KPP Lama dan

ditembuskan kepada Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama, Kepala Kanwil Baru, dan/atau Kepala KPP Baru; atau

b. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama menyampaikan penolakan kepada Kepala KPP Lama dan ditembuskan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Kepala KPP Baru, dan/atau Kepala Kanwil Baru,

dengan menggunakan contoh formulir Surat Penolakan Usulan Pengalihan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-10 Peraturan Direktur Jenderal ini.

10. Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 8 digunakan sebagai

dasar untuk mengalihkan Instruksi/Persetujuan/Penugasan/NP2 pemeriksaan. 11. Berdasarkan tembusan Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

angka 8, KPP Lama mengirimkan Daftar Pengalihan Pemeriksaan beserta Berkas Pemeriksaan ke KPP Baru paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tembusan Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-7 Peraturan Direktur Jenderal ini.

12. Terhadap tunggakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c maka pemeriksaannya diselesaikan oleh KPP Lama dengan ketentuan sebagai berikut:

a. KPP Lama membuat LHP dan Nota Penghitungan atas pemeriksaan tersebut dan menyampaikannya ke KPP Baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal LHP;

b. penyampaian LHP dan Nota Penghitungan oleh KPP Lama ke KPP Baru tergabung dalam Berkas Pemeriksaan menggunakan contoh check list berkas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran

XIV-6 Peraturan Direktur Jenderal ini; dan c. atas Nota Penghitungan yang diterima dari KPP Lama, KPP Baru menerbitkan Surat Ketetapan

Pajak PBB (SKP PBB) dan/atau STP PBB. E. Penelitian PBB 1. Kepala KPP Lama harus menginventarisasi seluruh Penelitian PBB terhadap Wajib Pajak yang Objek

Pajak PBB P3 dipindahkan ke KPP Baru yang telah selesai sebelum SMT dengan melakukan pengecekan kelengkapan berkas penelitian PBB menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-11 Peraturan Direktur Jenderal ini.

2. KPP Lama harus mengirimkan daftar inventarisasi dan berkas penelitian PBB sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke KPP Baru pada hari kerja terakhir sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri.

3. Kepala KPP Lama harus menginventarisasi seluruh tunggakan Penelitian PBB terhadap Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Baru yang belum selesai pada hari kerja terakhir sebelum SMT yang terdiri atas:

a. tunggakan Penelitian PBB yang Surat Tugas Penelitian PBB sudah diterbitkan namun Surat Pemberitahuan Penelitian PBB belum disampaikan kepada Wajib Pajak; dan

b. tunggakan Penelitian PBB yang Surat Tugas Penelitian PBB sudah diterbitkan dan Surat Pemberitahuan Penelitian PBB telah disampaikan kepada Wajib Pajak,

dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-12 Peraturan Direktur Jenderal ini.

4. KPP Lama harus menyampaikan daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 ke KPP Baru pada hari kerja terakhir sebelum SMT dengan surat pengantar tersendiri.

5. Terhadap tunggakan penelitian PBB sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a maka KPP Lama

membuat Daftar Pengalihan Penelitian dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-13 Peraturan Direktur Jenderal ini. Daftar Pengalihan Penelitian beserta berkas penelitian PBB harus dikirimkan ke KPP Baru pada hari kerja terakhir sebelum SMT.

6. Terhadap tunggakan penelitian PBB sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b maka penyelesaian penelitian dilakukan oleh KPP Lama dengan ketentuan sebagai berikut:

a. terhadap tunggakan penelitian terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak maka penelitian tersebut harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

b. terhadap tunggakan penelitian selain sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diselesaikan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

c. KPP Lama membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian PBB dan Nota Penghitungan atas Penelitian PBB dengan ketentuan sebagai berikut:

1) KPP Lama menyampaikan Laporan Hasil Penelitian PBB dan Nota Penghitungan ke KPP Baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Laporan Hasil Penelitian PBB;

2) penyampaian Laporan Hasil Penelitian PBB dan Nota Penghitungan oleh KPP Lama ke KPP Baru tergabung dalam berkas penelitian PBB menggunakan contoh checklist berkas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV-11 Peraturan Direktur Jenderal ini; dan

3) atas Nota Penghitungan yang diterima dari KPP Lama, KPP Baru menerbitkan SKP PBB/Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran (SKKP) PBB oleh KPP Baru.

F. Lain-lain 1. Tata cara pelaksanaan penyelesaian, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi,

pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan STP PBB, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau skp dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak, permintaan surat uraian banding dan surat tanggapan ke


Mahkamah Agung terkait administrasi PBB P3 mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal ini.

2. Tata cara penagihan PBB P3 mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIII Peraturan Direktur Jenderal ini.

3. Berkas dan basis data PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) tetap diadministrasikan dan menjadi tanggung jawab KPP Lama/Kanwil Lama.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana u.b. Sekretaris Direktorat Jenderal ttd. Oding Rifaldi NIP 197003111995031002


ttd.



LAMPIRAN XIV-1 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-34/PJ/2015 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN






UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ............................ (2)

No. Jenis Permohonan Nama

Wajib Pajak NPWP NOP

Tanggal Jatuh

Tempo

Status Penyelesaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A. Pencetakan salinan SPPT/SKP/STP PBB

1. .................

2. .................

3. .................

B. Pembetulan SPPT/SKP/STP 1. .................

2. .................

3. .................

C. Pengembalian kelebihan pembayaran PBB

1. .................

2. .................

3. .................

D. Keputusan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

1. .................

2. .................

3. .................

E. Mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek pajak PBB

1. .................

2. .................

3. .................

F. Penundaan pengembalian SPOP 1. .................

2. .................

3. .................

G. Pengurangan denda administrasi PBB 1. .................

2. .................

3. .................

H. Keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak PBB

1. .................

2. .................

3. .................

I. Pencetakan Rincian Perhitungan Nilai (RPN) PBB

1. .................

2. .................

3. .................

J. Pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB

1. .................

2. .................

3. .................

K. Pengurangan PBB terutang 1. .................

2. .................

3. .................

L. Permohonan perpajakan lainnya 1. .................

2. .................

3. .................

..............., ..............20..... (3) Kepala Kantor,

....................................... (4) NIP .................................


Kp.: ....................... (5)

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR INVENTARISASI

PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK



Angka 3 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Daftar Inventarisasi Proses Penyelesaian Permohonan Wajib Pajak.






Kolom 5 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.

Kolom 6 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan Wajib Pajak.







DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .....................................................

.................................. (1)

CHECKLIST BERKAS

PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ........................(2)

Nama Wajib Pajak : ............................................. (3) NPWP : ............................................. (4) NOP : ............................................. (5)


(1) (2) (3) (4) (5)

A. Pencetakan salinan SPPT/SKP/STP PBB .....

1. ....

2. ....

B. Pembetulan SPPT/SKP/STP

1. ....

2. ....

C. Pengembalian kelebihan pembayaran PBB

1. ....

2. ....

D. Mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek pajak PBB

1. ....

2. ....

E. Penundaan pengembalian SPOP

1. ....

2. ....

F. Pengurangan denda administrasi PBB

1. ....

2. ....

3. ....

G. Keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak PBB

1. ....

2. ....

3. ....

H. Pencetakan Rincian Perhitungan Nilai (RPN) PBB

1. ....

2. ....

3. ....

I. Pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB

1. ....

2. ....

3. ....

J. Pengurangan PBB terutang

1. ....

2. ....

3. ....


(1) (2) (3) (4) (5)

K. Permohonan perpajakan lainnya

1. ....

2. ....

3. ....

..........., .......... 20..... (6) Kepala Kantor,

................................ (7) NIP ...........................




Disegel oleh 1. Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

2. Petugas Pemberkasan

Kp.: ......................... (8)


PETUNJUK PENGISIAN CHECKLIST BERKAS PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK





Angka 5 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.

Angka 6 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Check List Berkas Proses Penyelesaian Permohonan Wajib Pajak.















UNTUK DISAMPAIKAN KE KANWIL ............................ (2)

No. Jenis Permohonan Nama


Tanggal Jatuh

Tempo

Status Penyelesaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A. Keberatan PBB 1. .................

2. .................

3. .................

B. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB

1. .................

2. .................

3. .................

C. Pengurangan atau pembatalan SPPT/SKP/STP yang tidak benar

1. .................

2. .................

3. .................

D. Pengurangan PBB terutang 1. .................

2. .................

3. .................

E. Pengurangan denda administrasi PBB 1. .................

2. .................

3. .................

F. Permohonan perpajakan lainnya 1. .................

2. .................

3. .................

..............., ..............20..... (3) Kepala Kantor,

....................................... (4) NIP .................................

Kp.: ....................... (5)


PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR INVENTARISASI









Kolom 4 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak

Kolom 5 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.

Kolom 6 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan Wajib Pajak.








.................................. (1)

CHECKLIST BERKAS

PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK UNTUK DISAMPAIKAN KE KANWIL ........................(2)

Nama Wajib Pajak : ............................................. (3) NPWP : ............................................. (4) NOP : ............................................. (5)


(1) (2) (3) (4) (5)

A. Keberatan PBB

1. ....

2. ....

3. ....

B. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB

1. ....

2. ....

3. ....

C. Pengurangan atau pembatalan SPPT/SKP/STP, yang tidak benar

1. ....

2. ....

3. ....

D. Pengurangan PBB terutang

1. ....

2. ....

3. ....

E. Pengurangan denda administrasi PBB

1. ....

2. ....

3. ....

F. Permohonan perpajakan lainnya

1. ....

2. ....

3. ....

.........., ........... 20..... (6) Kepala Kantor,

................................ (7) NIP ...........................




Disegel oleh Kepala Seksi ...

Petugas Pemberkasan

Kp.: ......................... (8)









Angka 6 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Check List Berkas.













.................................. (1)

CHECK LIST BERKAS PEMERIKSAAN


Nama Subjek/Wajib Pajak : ............................................. (3) NPWP : ............................................. (4) NOP : ............................................. (5) Kode Pemeriksaan : ............................................. (6)



(1) (2) (3) (4) (5)

1. Surat Tugas Pelaksanaan Pemeriksaan

2. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan

3. Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan

4. Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan

5. Permintaan Tenaga Ahli

6. Permintaan Bimbingan Pemeriksaan

7. Persetujuan Permintaan Bimbingan Pemeriksaan

8. Berita Acara Bimbingan Pemeriksaan

9. Pernyataan Bantuan Penugasan

10. Berita Acara Penundaan Pemeriksaan

11. Surat Tugas Pendampingan Pemeriksaan Di Lokasi Objek Pajak

12. Usul Pembatalan Penugasan Pemeriksaan

13. Persetujuan Pembatalan Penugasan Pemeriksaan

14. Penolakan Usul Pembatalan Penugasan Pemeriksaan

15. Pembatalan Penugasan Pemeriksaan

16. Pembatalan Penugasan Pemeriksaan Berdasarkan Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak

17. Permohonan Pembatalan Pemeriksaan Lokasi kepada Kanwil DJP

18. Pembatalan Pemeriksaan Lokasi oleh Kanwil DJP

19. Pemberitahuan Penolakan Pemeriksaan Lokasi

20. Pemberitahuan Pembatalan Pemeriksaan

21. Analisis Risiko Objek Pajak

22. Usul Pemeriksaan Khusus

23. Risalah Pembahasan Analisis Risiko

24. Lembar Hasil Penelaahan dan Evaluasi Analisis Risiko

25. Persetujuan untuk Melakukan Pemeriksaan Khusus

26. Penolakan Usul Pemeriksaan Khusus

27. Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

28. Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus dari Kepala Kanwil DJP

29. Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan Analisis Risiko Secara Komputerisasi

30. Daftar Objek Pajak yang Diperiksa Berdasarkan Analisis Risiko Secara Komputerisasi

(1) (2) (3) (4) (5)


31. Daftar Persediaan Objek Pajak yang akan Diusulkan Pemeriksaan Rutin

32. Surat Pengantar Daftar Nominatif Objek Pajak yang akan Diperiksa

33. Daftar Nominatif Objek Pajak yang akan Diperiksa

34. Penugasan/Penolakan Pemeriksaan Rutin

35. Daftar Objek Pajak yang Disetujui atau Ditolak untuk Diperiksa

36. Laporan Pendahuluan Pemeriksaan untuk Usul Pemeriksaan

Bukti Permulaan

37. Laporan Kemajuan Pemeriksaan yang Ditingkatkan Menjadi Pemeriksaan Bukti Permulaan

38. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemeriksaan yang Ditingkatkan Menjadi Pemeriksaan Bukti Permulaan

39. Permintaan Pemeriksaan dalam rangka Penyelesaian Keberatan PBB

40. Tanggapan Wajib Pajak atas Hasil Pemeriksaan

41. Berita Acara Tidak Disampaikannya Tanggapan Tertulis Atas Hasil Pemeriksaan

42. Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

43. Surat Pernyataan Penolakan Menerima Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

44. Risalah Pembahasan

45. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

46. Surat Permohonan Pembahasan Dengan Tim Pembahas/ Surat Permohonan Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan

47. Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan

48. Risalah Pembahasan Tim Pembahas/Risalah Pembahasan Tim Quality Assurance Pemeriksaan

49. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan

50. Surat Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

51. Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

52. Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir

53. Surat Pemberitahuan Penghentian/Penangguhan Pemeriksaan yang Ditingkatkan ke Pemeriksaan Bukti Permulaan

54. Konsep LHP

55. LHP

56. KKP




........., ............ 20..... (11) Kepala Kantor, ............................... (12) NIP ..........................





Petugas Pemberkasan

Kp.: ......................... (13)

PETUNJUK PENGISIAN CHECKLIST BERKAS PEMERIKSAAN

ANGKA




Angka 3 : Diisi dengan nama Subjek/Wajib Pajak yang diperiksa.



Angka 6 : Diisi dengan kode pemeriksaan.


Angka 8 : Diisi dengan nomor dan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
















.................................. (1)

DAFTAR INVENTARISASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN


A. PEMERIKSAAN YANG INSTRUKSI/PERSETUJUAN/PENUGASAN/NP2 PEMERIKSAAN TELAH DITERBITKAN TETAPI SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BELUM DITERBITKAN

No Nama Wajib Pajak

NPWP NOP Tahun Pajak


Penugasan/NP2

Kode Pemeriksaan

Ket

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.

2.

3.

4.

5.

B. PEMERIKSAAN YANG SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN LAPANGAN ATAU SURAT PANGGILAN DALAM

RANGKA PEMERIKSAAN BELUM DISAMPAIKAN KEPADA WAJIB PAJAK

No

Nama

Wajib Pajak

NPWP NOP

Masa/

Tahun Pajak

Nomor Instruksi/

Persetujuan/ Penugasan/NP2

Kode Pemeriksaan

Ket

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.

2.

3.

4.

5.

PEMERIKSAAN YANG SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN LAPANGAN ATAU SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN TELAH DISAMPAIKAN KEPADA WAJIB PAJAK

No

Nama

Wajib Pajak

NPWP NOP

Masa/

Tahun Pajak

Nomor Instruksi/

Persetujuan/ Penugasan/NP2

Kode

Pemeriksaan Ket

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.

2.

3.

4.

5.

........., ............ 20..... (3)

Kepala Kantor, ................................ (4)

NIP ........................... Tembusan: 1. ...........................; 2. ...........................; 3. ........................... (5) Kp.: .........................(6)


PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR INVENTARISASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN





Angka 5 : Diisi dengan: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; b. Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Kepala KPP Lama; dan/atau c. Kepala KPP Baru.

Angka 6 : Diisi dengan kode penunjuk unit sebagai konseptor. KOLOM Kolom (1) : Cukup jelas.

Kolom (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.

Kolom (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.

Kolom (4) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.

Kolom (5) : Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa.

Kolom (6) : Diisi dengan nomor Instruksi/Persetujuan/Penugasan/NP2.

Kolom (7) : Diisi dengan kode pemeriksaan yang dilaksanakan.

Kolom (8) : Diisi dengan keterangan jika diperlukan.







.................................. (1)

Nomor : ..................... (2) ........................... (3) Sifat : Segera Lampiran : Satu Set Hal : Daftar Pengalihan Pemeriksaan Yth. ........................ (4) ..............................

.............................. Sehubungan dengan pemindahan Wajib Pajak karena adanya pemecahan wilayah kerja instansi vertikal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak serta memperhatikan Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan/Kepala Kanwil DJP ........................... (5) nomor ................... (6) tanggal .................. (7) hal Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan*), dengan ini kami sampaikan Daftar Pengalihan Pemeriksaan sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.


Tembusan: 1. ...........................;

2. ...........................; 3. ........................... (9) Kp.: .........................(14)


Lampiran


DAFTAR PENGALIHAN PEMERIKSAAN

No

Nama Wajib Pajak

NPWP

NOP

Tahun Pajak

Kode Pemeriksaan

Nomor Instruksi/

Persetujuan/ Penugasan/NP2/ Surat Permintaan Pemeriksaan oleh UP2 Domisili

Berkas Pemeriksaan

Surat Usulan

Pemeriksaan

Khusus

Analisis Risiko

Surat Persetujuan Melakukan

Pemeriksaan Khusus/

Instruksi Melakukan

Pemeriksaan Khusus

Rencana Pemeriksaan

(Audit Plan)

Rencana Program

Pemeriksaan

Berkas Pemeriksaan

Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.

2.

3.

4.

5.

Kepala Kantor ........................... (13) NIP ..................... Kp.:....................... (14)


PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PENGALIHAN PEMERIKSAAN


Angka 2 : Diisi dengan nomor surat penyampaian Daftar Pengalihan Pemeriksaan.

Angka 3 : Diisi dengan tanggal surat penyampaian Daftar Pengalihan Pemeriksaan.


Angka 5 : Diisi dengan nama Kanwil DJP atasan KPP Lama.




Angka 9 : Diisi dengan: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; b. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama; dan/atau c. Kepala Kanwil Baru.





Angka 14 : Diisi dengan kode penunjuk unit sebagai konseptor. *) Dalam hal pengalihan pemeriksaan tanpa melalui proses pengusulan pengalihan kepada Direktur

Pemeriksaan dan Penagihan/Kepala Kanwil DJP maka Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan tidak perlu dicantumkan sebagai referensi.


Kolom 2 : Diisi dengan: - Nama Wajib Pajak; - NPWP; - NOP; - Masa/Tahun Pajak; - Kode Pemeriksaan; dan - Nomor Instruksi/Persetujuan/Penugasan/NP2/Surat Permintaan Pemeriksaan oleh UP2 Domisili






Kolom 8 : Diisi dengan nama Berkas Pemeriksaan lainnya apabila ada.







.................................. (1)

Nomor : ..................... (2) ........................... (3) Sifat : Segera Lampiran : Satu Set Hal : Usul Pengalihan Pemeriksaan Yth. ........................ (4) ..............................

.............................. Sehubungan dengan pemindahan Objek Pajak PBB karena adanya pemecahan wilayah kerja instansi vertikal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak maka terhadap Wajib Pajak sebagaimana terlampir diusulkan untuk dialihkan pemeriksaannya dari .............................................................. (5) ke ...............(6). Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan


Tembusan: 1. ...........................

2. ........................... 3. ........................... (8) Kp.: .........................(13)


Lampiran

Surat Kepala KPP ............ (9) Nomor : ....... (10) Tanggal : ....... (11)

DAFTAR WAJIB PAJAK YANG DIUSULKAN UNTUK DIALIHKAN PEMERIKSAANNYA

No Nama


Masa/ Tahun Pajak

Kode Pemeriksaan

Nomor Instruksi/

Persetujuan/ Penugasan/

NP2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

2.

3.

4.

5.

Kepala Kantor ........................... (12) NIP .....................

Kp.:....................... (13)


PETUNJUK PENGISIAN USUL PENGALIHAN PEMERIKSAAN




Angka 4 : Diisi dengan: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal instruksi/persetujuan pemeriksaannya

diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; atau b. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama dan ditembuskan kepada Kanwil

Baru, dalam hal NP2 diterbitkan oleh Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan Lama.




Angka 8 : Dalam hal usulan ditujukan kepada Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama, diisi dengan:

a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; b. Kepala Kanwil Baru; dan/atau c. Kepala KPP Baru. Dalam hal usulan ditujukan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, diisi dengan: a. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama; b. Kepala Kanwil Baru; dan/atau c. Kepala KPP Baru.






Kolom 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diusulkan untuk dialihkan pemeriksaannya.

Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diusulkan untuk dialihkan pemeriksaannya.

Kolom 4 : Diisi dengan NOP.

Kolom 5 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diusulkan untuk dialihkan pemeriksaannya.

Kolom 6 : Diisi dengan kode pemeriksaan yang diusulkan untuk dialihkan pemeriksaannya.

Kolom 7 : Diisi dengan nomor Instruksi/Persetujuan/Penugasan/NP2 Pemeriksaan yang diusulkan untuk dialihkan pemeriksaannya.







.................................. (1)

Nomor : ..................... (2) ........................... (3) Sifat : Segera Lampiran : Satu Set Hal : Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan Yth. ........................ (4) ..............................

.............................. Sehubungan dengan surat dari ................................. (5) nomor ............... (6) tanggal ............... (7), dengan ini disampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana terlampir disetujui untuk dialihkan pemeriksaannya dari ..................... (8) ke unit kerja Saudara. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan/ Kepala Kanwil DJP ................................ (9) NIP ...........................

Tembusan: 1. ...........................; 2. ...........................; 3. ........................... (10) Kp.: .........................(15)


Lampiran

Surat ..... ............ (11) Nomor : ....... (12) Tanggal : ....... (13)

DAFTAR WAJIB PAJAK YANG DISETUJUI USULAN PENGALIHAN PEMERIKSAANNYA

No Nama


Masa/ Tahun Pajak

Kode Pemeriksaan

Nomor Instruksi/


NP2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

2.

3.

4.

5.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan/ Kepala Kanwil DJP ........................... (14) NIP .....................

Kp.:....................... (15)


PETUNJUK PENGISIAN PERSETUJUAN PENGALIHAN PEMERIKSAAN

ANGKA Angka 1 : Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat: a. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal Surat Persetujuan Pengalihan

Pemeriksaan diterbitkan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; atau b. Kanwil DJP atasan KPP Lama, dalam hal Surat Persetujuan Pengalihan Pemeriksaan


Angka 2 : Diisi dengan nomor surat persetujuan pengalihan pemeriksaan.

Angka 3 : Diisi dengan tanggal surat persetujuan pengalihan pemeriksaan.

Angka 4 : Diisi dengan: a. Kepala Kanwil Baru dalam hal pemeriksaan dialihkan ke KPP Baru di lingkungan Kanwil

Baru; atau b. Kepala KPP Baru dalam hal pemeriksaan dialihkan ke KPP Baru yang berada di bawah Kanwil

yang sama dengan KPP Lama.






Angka 10 : Dalam hal usulan ditujukan kepada: a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, diisi dengan: 1. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama; 2. Kepala Kanwil Baru; dan/atau 3. Kepala KPP Lama. b. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama, diisi dengan: 1. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; 2. Kepala KPP Lama; dan/atau 3. Kepala KPP Baru.

Angka 11 : Diisi dengan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama



Angka 14 : Diisi dengan nama, tanda tangan, NIP Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP/ atasan KPP Lama serta cap jabatan.


Kolom 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dialihkan pemeriksaannya dan NPWP.

Kolom 3 : Diisi dengan NPWP yang dialihkan pemeriksaannya dan NPWP.


Kolom 5 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang dialihkan pemeriksaannya.

Kolom 6 : Diisi dengan kode pemeriksaan yang dialihkan pemeriksaannya.

Kolom 7 : Diisi dengan nomor Instruksi/Persetujuan/Penugasan/NP2 Pemeriksaan yang dialihkan pemeriksaannya.







.................................. (1)

Nomor : ..................... (2) ........................... (3) Sifat : Segera Lampiran : Satu Set Hal : Penolakan Usul Pengalihan Pemeriksaan Yth. ........................ (4) ..............................

.............................. Sehubungan dengan surat Saudara nomor .................... (5) tanggal ................. (6) hal Usul Pengalihan Pemeriksaan, dengan ini disampaikan bahwa usulan pengalihan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana terlampir ditolak dengan alasan ................................................. (7). Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan/ Kepala Kanwil DJP ................................ (8)

NIP ...........................

Tembusan: 1. ...........................; 2. ...........................; 3. ........................... (9) Kp.: .........................(14)


Lampiran

Surat ................. (10) Nomor : ....... (11) Tanggal : ....... (12)

DAFTAR WAJIB PAJAK YANG DITOLAK USULAN PENGALIHAN PEMERIKSAANNYA

No Nama


Masa/ Tahun Pajak

Kode Pemeriksaan

Nomor Instruksi/


NP2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

2.

3.

4.

5.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan/ Kepala Kanwil DJP ........................... (13) NIP .....................

Kp.:....................... (14)


PETUNJUK PENGISIAN PENOLAKAN USUL PENGALIHAN PEMERIKSAAN

ANGKA Angka 1 : Diisi dengan keterangan dalam kepala/kop surat;

a. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal Surat Penolakan Usul Pengalihan Pemeriksaan diterbitkan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; atau

b. Kanwil DJP atasan KPP Lama, dalam hal Surat Penolakan Usul Pengalihan Pemeriksaan diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama.

Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Penolakan Usul Pengalihan Pemeriksaan.

Angka 3 : Diisi dengan tanggal Surat Penolakan Usul Pengalihan Pemeriksaan.




Angka 7 : Diisi dengan alasan penolakan usul pengalihan pemeriksaan.


Angka 9 : a. Dalam hal usulan ditujukan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, diisi dengan: 1. Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama; 2. Kepala Kanwil Baru; dan/atau 3. Kepala KPP Baru. b. Dalam hal usulan ditujukan kepada Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama, diisi dengan: 1. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; 2. Kepala Kanwil Baru; dan/atau 3. Kepala KPP Baru.

Angka 10 : Diisi dengan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama.






Kolom 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang usulan pengalihan pemeriksaannya ditolak.

Kolom 3 : Diisi dengan nama NPWP yang usulan pengalihan pemeriksaannya ditolak.


Kolom 5 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang usulan pengalihan pemeriksaannya ditolak.

Kolom 6 : Diisi dengan kode pemeriksaan yang usulan pengalihan pemeriksaannya ditolak.

Kolom 7 : Diisi dengan nomor Instruksi/Persetujuan/Penugasan/NP2 Pemeriksaan yang usulan pengalihan pemeriksaannya ditolak.







.................................. (1)

CHECKLIST BERKAS PENELITIAN


Nama Subjek/Wajib Pajak : ............................................. (3) NPWP : ............................................. (4) NOP : ............................................. (5) Kode Penelitian : ............................................. (6)



(1) (2) (3) (4) (5)

1. Surat Tugas Penelitian PBB

2. Surat pemberitahuan Penelitian PBB kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak

3. Surat Tugas Peninjauan dalam rangka Penelitian PBB

4. Berita Acara Peninjauan

5. Surat Panggilan Kepada Subjek Pajak Atau Wajib Pajak

6. Berita Acara Hasil Panggilan

7. Surat Peminjaman Buku, Catatan, Dan/Atau Dokumen

8. Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian PBB

9. Daftar Temuan Hasil Penelitian PBB

10. Tanda Terima Peminjaman Dan Pengembalian Buku, Catatan, Dan/Atau Dokumen

11. Konsep LHP

12. Laporan Hasil Penelitian PBB


14. Pemberitahuan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB

15. Berita Acara Penyerahan Dokumen Penelitian PBB yang Ditingkatkan Menjadi Pemeriksaan




........., ............ 20..... (11)

Kepala Kantor, ............................... (12) NIP ..........................





Petugas Pemberkasan

Kp.: ......................... (13)


PETUNJUK PENGISIAN CHECKLIST BERKAS PENELITIAN



Angka 3 : Diisi dengan nama Subjek/Wajib Pajak yang diperiksa.



Angka 6 : Diisi dengan kode Penelitian PBB.


Angka 8 : Diisi dengan nomor dan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

















.................................. (1)

DAFTAR INVENTARISASI PELAKSANAAN PENELITIAN UNTUK DISAMPAIKAN KE KPP ........................(2)

A. PENELITIAN PBB YANG SURAT TUGAS PENELITIAN PBB SUDAH DITERBITKAN NAMUN SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN PBB BELUM DISAMPAIKAN KEPADA WAJIB PAJAK

No Nama


Tahun Pajak

Kode Penelitian

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

2.

3.

B. PBB YANG SURAT TUGAS PENELITIAN PBB SUDAH DITERBITKAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN

PENELITIAN PBB TELAH DISAMPAIKAN KEPADA WAJIB PAJAK

No Nama Wajib Pajak dan

NPWP NPWP NOP

Tahun Pajak

Kode Penelitian

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

2.

3.

........., ............ 20..... (3) Kepala Kantor, ................................ (4)

NIP ........................... Tembusan: ............................... (5) Kp.: .........................(6)


PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR INVENTARISASI PELAKSANAAN PENELITIAN





Angka 5 : Diisi dengan “Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Kepala KPP Lama”

Angka 6 : Diisi dengan kode penunjuk unit sebagai konseptor. KOLOM Kolom (1) : Cukup jelas.

Kolom (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Kolom (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kolom (4) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.

Kolom (5) : Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa.

Kolom (6) : Diisi dengan kode penelitian yang dilaksanakan.

Kolom (7) : Diisi dengan keterangan jika diperlukan.







.................................. (1)

Nomor : ..................... (2) ........................... (3) Sifat : Segera Lampiran : Satu Set Hal : Daftar Pengalihan Penelitian Yth. ........................ (4) ..............................

.............................. Sehubungan dengan pemindahan Wajib Pajak karena adanya pemecahan wilayah kerja instansi vertikal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dengan ini kami sampaikan Daftar Pengalihan Pemeriksaan sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor, ................................ (5)

NIP ...........................

Tembusan: ........................... (6)

Kp.: .........................(11)


Lampiran


DAFTAR PENGALIHAN PENELITIAN

No

Nama Wajib Pajak

NPWP

NOP

Tahun Pajak

Kode Penelitian

Dasar surat yang menjadi

dasar Penelitian

Berkas Pemeriksaan

Permohonan

Pengembalian

Kelebihan

Pembayaran PBB

Data/Keterangan dan/atau bukti yang menjadi

dasar Penelitian

Usulan

Penelitian Berkas Penelitian

Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

2.

3.

4.

5.

Kepala Kantor

........................... (10) NIP .....................

Kp.:....................... (11)


PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PENGALIHAN PENELITIAN


Angka 2 : Diisi dengan nomor surat penyampaian pengalihan Penelitian.

Angka 3 : Diisi dengan tanggal surat penyampaian pengalihan Penelitian.



Angka 6 : Diisi dengan Kepala Kanwil Lama/Kepala Kanwil DJP atasan KPP Lama.


Angka 8 : Diisi dengan nomor surat penyampaian Pengalihan Penelitian.

Angka 9 : Diisi dengan tanggal surat penyampaian pengalihan penelitian.



Kolom 2 : Diisi dengan: • Nama Wajib Pajak; • NPWP; • NOP; • Tahun Pajak; • Kode Penelitian; dan • Dasar surat yang menjadi dasar penelitian




Kolom 6 : Diisi dengan nama Berkas Penelitian lainnya apabila ada

Documents

TENTANG - · PDF fileWajib Pajak dapat mengambil Surat Keterangan Terdaftar (SKT ... kerja sejak SMT dan berlaku sejak SMT sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada