TERGUGAT ...simkara.pt-pekanbaru.go.id/files_perdata... · Pidana dan ----- 13. Bahwa menurut mekanisme hukum, Ketentuan Internasional ... kepercayaan diri dan harga harta kekayaan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 115/PDT/2014/PT.PBR

P U T U S A NNomor 115/PDT/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---------Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding dalam persidangan

Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

antara :

PT.FORTIUS AGRO ASIA (FAA) yang berkantor di Jln Tuanku Tambusai

Komp.Taman Melia Blok E3-Pekan Baru dengan

alamat Pabrik di Desa Aliantan ,Kecamatan Kabun

Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau , memberi

Kuasa kepada EVA NORA, SH dkk Advokat pada

EVA NORA & ASSOCIATES beralamat di Kompleks

Setra Nangka Mas Blok C No.6 Jl.Tuanku Tambusai

(nangka) Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 21 Mei 2013, selanjutnya disebut

sebagai PEMBANDING/TERBANDING - semula

TERGUGAT; ----------------------------------------------------

L A W A N

ADELINA MANALU, Lahir di Pekanbaru tanggal 10 Februari 1984,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Jl.Rawa Indah No.22 RT/RW 005/002,Kel/Desa Labuh

Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, memberi

Kuasa kepada SORTA EDWIN SIMANJUNTAK,SH

dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM

HN & Co beralamat di GRAHA TIRTADI floor 5, Ruang

507, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei

2013, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/ PEMBANDING semula – PENGGUGAT; -----------------

---------Pengadilan Tinggi tersebut :Setelah membaca Berkas perkara Nomor 4/Pdt.G/2013/PN.PSP dan

surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini : -------------------------------


TENTANG DUDUK PERKARANYA:

--------Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya

perkara sebagaimana gugatan dalam perkara Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Psp

sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :1. Bahwa faktanya Anak PENGGUGAT adalah Karyawan Tetap pada PT.

FORTIUS AGRO ASIA (FAA) dengan Jabatan selaku Operator Mesin di

Pabrik milik PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA) yang Pabriknya beralamat

dan berlokasi di di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan

Hulu Provinsi Riau;------------------------------------------------------------------------

2. Bahwa sebagaimana menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta Ketentuan

Perserikatan Bangsa - Banngsa ( PBB ) Terhadap Perlindungan Kerja

bagi setiap Hak - Hak Pekerja di lapangan terutama di Pabrik yang

berpotensi terhadap bahaya dan Keselamatan Jiwa Para Pekerja,

merupakan Hak Yang Paling Asasi dan Mendasar Yang Mesti dan Wajib

dimiliki oleh setiap Pekerja, apalagi Ketentuan tersebut telah mendapat

Ratifikasi oleh hampir seluruh Negara, Bangsa yang bermartabat di muka

Bumi ini dan tidak terkecuali Indonesia;----------------------------------------------

3. Bahwa faktanya meninggalnya Anak PENGGUGAT tidak hanya akibat

Kecelakaan Kerja menurut Ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, namun terlebih dari itu adalah akibat

KECEROBOHAN dan KETIDAK PERDULIAN TERGUGAT dalam

menjaga dan memperhatikan Kualitas dan Standarisasi Penggunaan

Tabung atau Tangki Pengolah CPO di Pabriknya yang berimbas

terhadap terancamnya Keselamatan Para Pekerjanya;-------------------------

4. Bahwa menurut ketentuan hukum, setiap penggunaan terhadap item

barang pada Pabrik dan tidak terkecuali TABUNG Pengolah CPO wajib

dan mesti terlebih dahulu telah memperoleh SERTIFIKASI Ketentuan

Standarisasi Nasional dan Standar Mutu Kerja Internasional atau ISO

yang sudah pasti memuat ketentuan - ketentuan dan Spesifikasi Item

Produk yang termasuk di dalamnya masa Pakai Produck (Liability

Produck), sehingga apabila ketentuan dimaksud diikuti, maka akan

terhindar dari apa yang dinamakan dengan FAKTA MELEDAKNYA

TABUNG Pengolah CPO di Pabrik milik PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA)


5. Bahwa faktanya peristiwa MELEDAKNYA TABUNG Pengolah CPO di

Pabrik milik PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA) merupakan BUKTI

NYATA, bahwa TERGUGAT telah LALAI DAN CEROBOH karena tidak

Menggunakan Standarisasi Nasional dan Standarisasi Mutu Kerja

Internasional, seperti ISO 2000; -------------------------------------------------------

6. Menurut Standar Mutu Kerja Internasional ISO 2000 yang diketahui

secara Umum oleh Para Pabrikan di Jagad Raya ini, bahwa Liability

Produck seperti TABUNG Pengolah CPO sudah di rancang dan Didesain

sedemikian rupa dengan Tingkat Keamanan Paling Terjaga sampai

Kualitas Maximal, sehingga apabila TABUNG Pengolah CPO terisi

secara penuh sekalipun tidak akan dapat membuat Tabung tersebut

meledak, terkecuali CONTAIN dan Bagian - bagian dari Tabung

dimaksud ada yang rusak atau Tabung tersebut sudah KADALUARSA

(Out of date) alias SUDAH TIDAK LAYAK PAKAI;--------------------------------

7. Bahwa TABUNG Pengolah CPO yang MELEDAK tersebut tidak hanya

dinyatakan sebagai TABUNG yang LAYAK PAKAI, namun FAKTANYA

TETAP DIPAKAI DAN DIPERGUNAKAN PT. FORTIUS AGRO ASIA

(FAA) SEBAGAI Alat Produksi Pengolah CPO, HINGGA AKHIRNYA

TABUNG Pengolah CPO yang MELEDAK DAN MERENGGUT 4

(EMPAT) NYAWA PARA PEKERJA DAN TIDAK TERKECUALI ANAK

KANDUNG YANG PENGGUGAT CINTAI; -----------------------------------------

8. Bahwa dengan terbuktinya peristiwa MELEDAKNYA TABUNG Pengolah

CPO di Pabrik milik PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA) merupakan BUKTI

NYATA, bahwa TERGUGAT TELAH LALAI DAN CEROBOH, pada hal

patut diduga kuat TERGUGAT telah mengetahui KONDISI Liability

TABUNG Pengolah CPO yang MELEDAK tersebut ;----------------------------

9. Bahwa peristiwa MELEDAKNYA TABUNG Pengolah CPO di Pabrik milik

PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA) merupakan BUKTI NYATA, bahwa

TERGUGAT telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Anak

PENGGUGAT, karena KESELAMATAN KERJA sepenuhnya merupakan

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB TERGUGAT sebagai Pemilik

Pabrik PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA) ; -----------------------------------------

10. Dengan demikian artinya, TERGUGAT telah melakukan pembunuhan

secara tidak langsung terhadap anak PENGGUGAT aquo,sehingga

TERGUGAT mesti dan patut untuk mendapatkan hukuman ;-----------------

11. Bahwa KELALAIAN DAN KECEROBOHAN TERGUGAT a quo JELAS


dan TEGAS bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan

yang berlaku dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

Ketentuan Internasional Terhadap Perlindungan Kerja bagi setiap Hak -

Hak Para Pekerja di Lapangan;--------------------------------------------------------

12. Bahwa KELALAIAN DAN KECEROBOHAN TERGUGAT a quo

JELAS dan TEGAS tidak hanya berada dalam ruang lingkup Hukum

Ketenaga Kerjaan saja, namun lebih dari itu merupakan Wilayah dan

Ranah Hukum Keperdataan secara Umum, bahkan juqa Wilayah Hukum

Pidana dan Publik; ------------------------------------------------------------------------

13. Bahwa menurut mekanisme hukum, Ketentuan Internasional

Terhadap Perlindungan Kerja bagi setiap Hak - Hak Para Pekerja di

Lapangan DIATUR secara JELAS dalam Hukum Nasional maupun

Internasional, sehingga TERGUGAT tidak dapat mengelak dari

Kewajiban dan Tanggungjawabnya sebagai Pemilik Pabrik PT. FORTIUS

AGRO ASIA (FAA) ;-----------------------------------------------------------------------

14. Bahwa pemberian dari PT. JAMSOSTEK kepada PENGGUGAT

atas meninggalnya Anak PENGGUGAT, hal tersebut jelas merupakan

suatu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atas kecelakaan kerja biasa yang

bersifat normatif, BUKAN pemberian PESANGON Anak PENGGUGAT

dari TERGUGAT selaku Pihak yang paling bertanggung jawab terhadap

keselamatan kerja para karyawannya dan tidak terkecuali keselamatan

anak PENGGUGAT;----------------------------------------------------------------------

15. Bahwa KELALAIAN DAN KECEROBOHAN TERGUGAT a quo

bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sebagai pemilik pabrik

PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA) yang bertanggung jawab penuh

terhadap management pabrik secara keseluruhan dan tidak patut

menurut hukum melemparkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain

atau bawahannya ada/atau para pekerja yang lainnya;-------------------------

16. Bahwa sampai didaftarkannya Gugatan ini, TERGUGAT sama sekali

tidak memberikan sesuatu apapun juga kepada PENGGUGAT, yang

merupakan Hak Normatif Anak PENGGUGAT dan keluarganya, hanya

menjanjikan iming-iming yang sangat menghinakan PENGGUGAT;--------

17. Bahwa KELALAIAN DAN KECEROBOHAN TERGUGAT a quo jelas

bertentangan dengan Prinsip Professional dan Proporsional dalam

mendirikan dan mengelola Pabrik, yang semestinya menurut hukum

wajib dilakukan dengan penuh itikad baik dan bertanggung jawab, tida


hanya kepada Pemerintah, namun juga kepada Para Pekerja dan

Keluarganya bahkan kepada Lingkungannya, seperti menjaga

Kelestarian Alam dan Lingkungan Pabriknya dan Penebaran CSR

sebagai bentuk Kepedulian kepada Masyarakat dimana Pabrik tersebut

berada ;---------------------------------------------------------------------------------------

18. Bahwa KELALAIAN DAN KECEROBOHAN TERGUGAT tersebut tidak

hanya semata - mata telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban

menurut Ketentuan Undang - undang, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1365 KUH Perdata,namun terlebih lagi telah bertentangan dengan

hakekat amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya oleh

Pemerintah Republik Indonesia dan Penduduk serta Masyarakat Desa

Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Khususunya dan

Masyarakat Provinsi Riau pada Umumnya untuk berusaha di daerahnya ;

19. Bahwa mengingat KesalahanTERGUGAT sangat FATAL, maka sudah

sepatutnya menurut hukum TERGUGAT membayar dan menebus

dengan harga mahal dan setimpal atas Kesalahan dan Perlakukannya

kepada PENGGUGAT sekeluarga sebagai ahlul musibah yang dirugikan

TERGUGAT ;-------------------------------------------------------------------------------

20. Bahwa Kesalahan dan Perlakukan TERGUGAT tersebut, sama sekali

tidak sesuai menurut Ketentuan Hukum dan Peraturan Ketenaga Kerjaan

yang berlaku dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

merupakan sudah menjadi suatu kepatutan serta kebiasaan baik yang

berlaku dalam masyarakat yang sudah menjadi Norma dan Susila;---------

21. Adapun unsur-unsur KELALAIAN DAN KECEROBOHAN dalam

Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut

adalah sebagai berikut:

a. Adanya kesalahan :

Kesalahan tersebut adalah perwujudan dari suatu sikap, tindak dan

perbuatan PEMBIARAN DAN KETIDAK PERDULIAN TERGUGAT,

sehingga berakibat terjadinya tindakan pembunuhan yang dilakukan

oleh TABUNG Pengolah CPO di Pabrik milik PT. FORTIUS AGRO

ASIA (FAA) yang MELEDAK dan HAL TERSEBUT jelas suatu

tindakan "Perbuatan Melawan Hukum".------------------------------------------

b. Adanya kerugian :

PENGGUGAT telah mengalami kehilangan sesuatu yang sangat

berharga di muka Bumi ini yang tidak dapat dinilai dan ternilai dengan


jumlah dan sebesar MATERI APAPUN JUGA, bahkan lebih bernilai

dari pekerjaan, martabat, kepercayaan diri dan harga harta kekayaan

apapun juga bentuk dan nilainya, sehingga JELAS kerugian tersebut

tidak hanya bersifat Materiel, namun terlebih Immaterial;-------------------

c. Antara kesalahan dan kerugian terdapat hubungan kausalitas :

Bahwa karena kesalahan TERGUGAT, telah dan akan mengakibatkan

kerugian yang teramat sangat besar jumlah dan nilainya bagi

PENGGUGAT ;-------------------------------------------------------------------------

22. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. : 212K/SIP/1958,

Tanggal 22 November 1958, jo. No. : 104K/SIP/1968, Tanggal 1 Maret

1969, jo. No. : 610K/SIP/1968, Tanggal 23 Mei 1970, jo. No. : 558K/SIP/

1971, Tanggal 4 Juni 1973, jo. No. : 643K/Sip/1973, Tanggal 27 Januari

1976 jo. No. : 3994KP/pd/1985, Tanggal 8 September 1987, yang pada

pokoknya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan

Melawan Hukum adalah yang terkandung pada suatu perbuatan, unsur -

unsur sebagai berikut :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;----------------------------

- Melanggar hak subjektif orang lain;------------------------------------------------

- Melanggar kaidah tata susila;--------------------------------------------------------

- Bertentangan dengan asas kepatutan dalammasyarakat;-------------------

23. Bahwa apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

tersebut di atas maka Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh

TERGUGAT tersebut adalah jelas dan terbukti :

a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dalam hal ini

TERGUGAT berkewajiban untuk mengurus dan mengelola Pabriknya

secara Professional dan Proporsional dengan penuh itikad baik dan

tanggung jawab, namun telah melakukan tindakan dan perbuatan

sebaliknya ;----------------------------------------------------------------------------

b. dan/atau melanggar hak subyektif orang lain, terbukti TERGUGAT

telah melangkahi hak undang - undang dengan tanpa hak dan

melawan hukum telah merenggut nyawa yang menjadi Hak Anak

PENGGUGAT in persoon selaku Subyek Hukum Yang Merdeka dan

BERHAK untuk Hidup;--------------------------------------------------------------

c. dan/atau melanggar kaidah tata susila, dalam hal ini Perbuatan dan

Perlakukan TERGUGAT dalam bentuk tindak dan perbuatan

PEMBIARAN DAN KETIDAK PERDULIAN TERGUGAT a quo, Jelas


sudah bertentangan dengan Prinsip Professional dan Proporsional

dalam mendirikan dan mengelola Pabrik, yang semestinya menurut

hukum wajib dilakukan dengan penuh itikad baik dan bertanggung

jawab, sehingga jelas dan nyata TINDAKAN PEMBIARAN

TERGUGAT telah bertentangan dengan asas kepatutan yang

terdapat dalam masyarakat hukum, karenanya TERGUGAT telah

melakukan pelecehan terhadap hokum ;---------------------------------------

d. dan/atau bertentangan dengan asas kepatutan yang terdapat dalam

masyarakat hukum, dalam hal ini Perbuatan dan Perlakukan

TERGUGAT kepada PENGGUGAT terhadap yang Mesti dan Patut

secara Hukum yang PENGGUGAT terima dari TERGUGAT terhadap

hal - hal yang terkait dengan Hak Anak PENGGUGAT, JELAS dan

TERBUKTI bertentangan dengan kaidah tata susila dan kebiasan

baik yang berlaku dalam masyarakat hukum (civil society), sesuai

menurut Ketentuan Hukum dan Peraturan Ketenagakerjaan yang

berlaku dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; ----------

24. Bahwa untuk mendukung telah terjadinya sebuah Perbuatan Melawan

Hukum, telah pula dipenuhinya syarat - syarat lain yang mendukung

bahwa secara nyata TERGUGAT telah memenuhi unsur - unsur suatu

Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

a. Bahwa dengan perbuatan tersebut, kepentingan PENGGUGAT

terancam :

Bahwa dengan perbuatan tersebut, jelas kepentingan PENGGUGAT

tidak hanya terancam, namun telah Kehilangan Buah Hati Permata

Jantung yang dalam hal ini siapa saja kaum lbu di Persada Bumi ini

tidak akan pernah mau anaknya Mengalami Kematian yang tidak

Wajar, apalagi menqinqat Anak PENGGUGAT merupakan Tulang

Punggung Keluarga PENGGUGAT ;--------------------------------------------

b. Bahwa kepentingan PENGGUGAT dilindungi oleh peraturan yang

dilanggar TERGUGAT:

Bahwa Hak Anak PENGGUGAT sebagai Pekerja Tetap di Pabrik PT.

FORTIUS AGRO ASIA (FAA) milik TERGUGAT, Hak-Hak Anak

PENGGUGAT JELAS DAN MUTLAK dilindungi hukum dan ketentuan

peraturan yang ada, namun dilecehkan begitu saja oleh TERGUGAT

c. Bahwa tidak ada alasan pembenar menurut hukum atas kesalahan

tindakan TERGUGAT :


Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut, tidak dapat dibenarkan oleh

hukum dan mekanisme hukum yang berlaku dalam Ketentuan

Hukum secara Umum dan Ketentuan Ketenagakerjaan serta

Ketentuan Internasional Terhadap Perlindungan Kerja bagi setiap

Hak - Hak Pekerja;-------------------------------------------------------------------

25. Bahwa atas Kesalahan dan Kelalaian TERGUGAT tersebut,

PENGGUGAT telah menghimbau dan mengajak TERGUGAT untuk

menunaikan Kewajiban Hukumnya secara Musyawarah - Mufakat,

namun TERGUGAT tidak bersedia melaksanakannya, bahkan

TERGUGAT melalui salah seorang Managementnya menyampaikan

kepada PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT lebih memilik berperkara di

Pengadilan dari pada berdamai dengan PENGGUGAT;------------------------

26. BahwaTERGUGAT sudah sepatutnya menurut hukum memberikan

Pesangon dan Penggantian Hak almarhum JONTER MARBUN kepada

PENGGUGAT selaku lbu Kandung dan Ahli Waris dari JONTER

MARBUN sesuai dan berdasarkan Ketentuan Ketenagakerjaan yang

berlaku di Indonesia ;---------------------------------------------------------------------

27. Bahwa oleh karena setelah 9 (sembilan) bulan Anak PENGGUGAT

JONTER MARBUN meninggal dunia, namun TERGUGAT belum juga

memberikan Pesangon almarhum sesuai menurut hukum, maka dengan

demikian TERGUGAT sudah sepatutnya menurut hukum dihukum untuk

Memberikan Denda kepada PENGGUGAT selaku lbu Kandung dan AN

Waris dari JONTER MARBUN sebesar menurut hukum sejumlah Rp.

500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);-----------------------------------------

28. Bahwa oleh karena meninggal dunianya Anak PENGGUGAT JONTER

MARBUN, akibat ulah Kecerobohan, Kelalaian dan Kesalahan

TERGUGAT sebagai Pemilik Pabrik PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA),

maka TERGUGAT sudah sepatutnya pula menurut hukum dihukum untuk

Memberikan Ganti Rugi Materiel kepada PENGGUGAT selaku lbu

Kandung dan Ahli Waris dari JONTER MARBUN, karena kehilangan

pekerjaan, pendapatan dan masa depan yang layak sebagai Tulang

Punggung Keluarga dan selaku generasi muda Indonesia dalam hitungan

rata - rata usia layak kerja di Indonesia sampai umur 70 Tahun sebesar

Rp. 11. 483.500.000,00 (Sebelas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh

Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). dengan perhitungan sebagai berikut :

a) Masa Kerja rata - rata hingga 60 tahun - 24 tahun = 36 tahun X Upah


Kerja saat ini Rp. 2.133.333,33 X 432 Bulan X Rasio Kenaikan Gaji

/Tahun rata - rata sebesar 20 % dengan hitungan Flate =

Rp.921.599.856,00 X 20 % = Rp. 184.319.971,20+Rp.

921.599.856,00 = Rp. 1.105.919.827,20;-------------------------------------

b) Pendapatan Usaha Sampingan rata - rata hingga 70 tahun - 24 tahun

= 46 tahun dengan perkiraan rata -rata Keuntungan sebesar Rp.

5.000.000,00/Bulan X 552 Bulan = Rp. 2.760.000.000,00;---------------

c) Apabila uang sebesar Rp.2.760.000.000,00 dipergunakan

untuk Pengembangan Usaha & Bisnis dengan Keuntungan 06 %

/Tahun (Yurisprudensi MARI), selama 46 Tahun, maka

Rp. 2.760.000.000,00 X 06 % Rp. 7.617.600.000,00 Dengan

demikian berjumlah = Rp. 11. 483.519.827,00, (Rp.1.105.919.827,20

+ Rp. 2.760.000.000,00 + Rp. 7.617.600.000,00) dan/atau

Dibulatkan Menjadi Rp. 11. 483.500.000,00 (Sebelas Milyar Empat

Ratus Delapan Puluh Tiqa Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).;---------------

29. Bahwa oleh karena meninggal dunianya Anak PENGGUGAT JONTER

MARBUN, ulah akibat Kecerobohan, Kelalaian dan Kesalahan

TERGUGAT sebagai Pemilik Pabrik PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA),

maka TERGUGAT sudah sepatutnya pula dihukum untuk Memberikan

Ganti Rugi Immaterial kepada PENGGUGAT selaku Ibu Kandung dan

AN Waris dari JONTER MARBUN sekurang kurangnya sebesar Rp.

1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah) yang uangnya akan

disumbangkan kepada Panti Sosial dan Panti Yatim di seluruh Indonesia

secara Proporsional; ---------------------------------------------------------------------

30. Bahwa supaya TERGUGAT tidak mengabaikan Putusan dan Perintah

Pengadilan, maka sudah sepatutnya TERGUGAT diwajibkan membayar

denda atas setiap keterlambatan menjalankan Putusan sebesar Rp.

10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) per hari;------------------------------------

31. Bahwa supaya Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan

segera, maka dimohon untuk menetapkan Putusan dalam perkara ini

dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding,

kasasi maupun verzet atau Peninjauan Kembali (PK);--------------------------

32. Bahwa supaya TERGUGAT tidak mengabaikan Putusan Pengadilan

dengan menunda - nunda Kewajibannya, maka sudah sepatutnya Yang

Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berkenan

Menghentikan Untuk Sementara Waktu Kegiatan Operasi Pabrik Milik


TERGUGAT yang beralamat di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun,

Kabupaten Rokan Hulu - Provinsi Riau, hingga TERGUGAT melaksana

kan Kewajibannya secara Penuh dan Menyeluruh;-------------------------------

B. DALAM PROVISI :--------Bahwa untuk menghindari TERGUGAT tidak lari dari Kewajiban dan

Tanggung Jawabnya serta untuk menghindari Gugatan ini tidak sia - sia

(illusionier), maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang

memeriksa dan memutus perkara ini, untuk berkenan untuk menetapkan

putusan Provisional (Putusan Sela) sebagai berikut :

1. Menetapkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Pabrik Pengolah

CPO milik PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA) beserta seluruh peralatan dan

perlengkapan yang melekat dan yang dilekatkan kepadanya dan turutan -

turutannya yang berlokasi di di Desa Aliantan Kecamatan Kabun

Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;-------------------------------------------------

2. Menetapkan menghentikan untuk sementara waktu kegiatan Operasi

Pabrik Pengolah CPO milik PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA) yang

beralamat di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu -

Provinsi Riau, hingga TERGUGAT telah melaksanakan Kewajibannya

secara Penuh dan Menyeluruh;----------------------------------------------------------

3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan putusan

Provisi ini; -------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan segala dalil dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas,

PENGGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Ketua

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang

memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menerima semua dalil dan alasan

hukum gugatan PENGGUGAT dan berkenan memeriksa dan memutuskan

dengan bunyi amar putusan sebagai berikut :

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;-----------------------------

2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;--

3. Menyatakan TERGUGAT untuk membayar pesangon dan penggantian

hak kepada PENGGUGAT selaku Ibu Kandung dan AN Waris dari

JONTER MARBUN sesuai dan berdasarkan Ketentuan Ketenagakerjaan

yang berlaku di Indonesia;---------------------------------------------------------------


4. Menyatakan TERGUGAT untuk membayar denda kepada PENGGUGAT

selaku Ibu Kandung dan AN Waris dari JONTER MARBUN sebesar

menurut hukum sejumlah Rp.500.000.000,00 ( lima ratus juta Rupiah );-

5. Menyatakan TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiel kepada

PENGGUGAT selaku Ibu Kandung dan Ahli Waris dari JONTER

MARBUN berupa Uang sebesar Rp. 11. 483.500.000,00 (sebelas milyar

empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah);-------------------

6. Menyatakan TERGUGAT Untuk membayar ganti rugi immaterial kepada


MARBUN sekurang - kurangnya berupa Uang sebesar Rp.

1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah);-----------------------------------------

7. Menyatakan ganti rugi immaterial kepada PENGGUGAT selaku Ibu

Kandung dan Ahli Waris dari JONTER MARBUN berupa uang sekurang-

kurangnya sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 ( satu triliun Rupiah )

tersebut akan disumbangkan kepada Panti Sosial dan Panti Yatim di

seluruh Indonesia secara Proporsional;----------------------------------------------

8. Menghukum TERGUGAT membayar pesangon dan penggantian hak

kepada PENGGUGAT selaku Ibu Kandung dan Ahli Waris dari JONTER

MARBUN sesuai dan berdasarkan Ketentuan Ketenaga Kerjaan yang

berlaku di Indonesia;----------------------------------------------------------------------

9. Menghukum TERGUGAT membayar denda kepada PENGGUGAT selaku

Ibu Kandung dan Ahli Waris dari JONTER MARBUN sebesar menurut

hukum sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);----------------

10. Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi materiel kepada


MARBUN berupa uang sebesar Rp. 11.483.500.000,00 (sebelas milyar

empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah);-------------------

11. Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi immaterial kepada


MARBUN berupa Uang sekurang - kurangnya sebesar Rp.

1.000.000.000.000,00 ( satu triliun Rupiah );---------------------------------------

12. Memerintahkan PENGGUGAT menunjuk dan membentuk Lembaga

Khusus yang bertugas Untuk Mendistribusikan Uang sekurang -

kurangnya sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 ( satu triliun Rupiah )

kepada Panti Sosial dan Panti Yatim di seluruh Indonesia secara

Proporsional ;-------------------------------------------------------------------------------


13. Menghukum TERGUGAT membayar uang denda sebesar Rp.

10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah ) per hari atas setiap keterlambatan

TERGUGAT menjalankan Putusan dalam perkara ini;--------------------------

14. Menyatakan sah Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah

diletakkan tersebut;------------------------------------------------------------------------

15. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun

ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Verzet (Uit

Voorbaar Bij Vooraad);-------------------------------------------------------------------

16. Menyatakan sah Penghentian Sementara Waktu Kegiatan Operasi

Pabrik Pengolah CPO milik PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA) yang

beralamat di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu -

Provinsi Riau, hingga TERGUGAT telah melaksanakan kewajibannya

secara Penuh dan Menyeluruh;--------------------------------------------------------

17. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara sesuai menurut

hukum;----------------------------------------------------------------------------------------

B. SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, dimohon keadilan yang seadil - adilnya (aex-

aequo et bono);----------------------------------------------------------------------------------

---------Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pasirpangaraian telah

menjatuh kan putusan dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2013/PN.PSP, tanggal

5 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:Tentang Provisi :- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut ;----------------------------

Tentang Eksepsi ;- Menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh tergugat tidak dapat diterima;----

Tentang Pokok Perkara :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagaian ;--------------------------

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;------

3. Menyatakan Tergugat membayar pesangon dan penggantian hak

kepada Penggugat selaku ibu kandung dan ahli waris dari Jonter Marbun

sesuai dan berdasarkan ketentuan ketenaga kerjaan yang berlaku di

Indonesia yaitu sebesar Rp. 15.018.667,00 (lima belas juta delapan belas

ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah);-----------------------------------------

4. Menyatakan Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada


Penggugat selaku ibu kandung dan ahli waris dari Jonter Marbun berupa

uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);--------------------

5. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon dan penggantian hak

kepada Penggugat selaku ibu kandung dan ahli waris dari Jonter Marbun

sesuai dan berdasarkan ketentuan ketenaga kerjaan yang berlaku di

Indonesia yaitu sebesar Rp. 15.018.667,- (lima belas juta delapan belas

ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah);-----------------------------------------

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada

Penggugat selaku ibu kandung dan ahli waris dari Jonter Marbun berupa

uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);--------------------

7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-------------------------

DALAM REKONPENSI:- Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk

seluruhnya ;---------------------------------------------------------------------------------

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:- Menghukum Tergugat Konpensi atau Penggugat Rekonpensi untuk

membayar biaya perkara yang timbul yaitu sebesar Rp. 639.000,00

(enam ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah);-------------------------------------

---------Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding /Terbanding –

semula Tergugat pada tanggal 12 Maret 2014 mengajukan permohonan

banding, sebagai mana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor :

04/Pdt.G/2013/PN.PSP dan permohonan banding tersebut pada tanggal 4

April 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding, Pembanding, - semula

Penggugat;----------------------------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terbanding/Pembanding, –

semula Penggugat pada tanggal 17 Maret 2014 mengajukan permohonan

banding, sebagai mana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor :

04/Pdt.G/ 3/PN.PSP dan permohonan banding tersebut pada tanggal 26 Mei

2014 telah diberitahukan kepada PembandingTerbanding - semula

Tergugat;------------------------------------------------------------------------------------------

---------Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 Terbanding/

Pembanding – semula Pengugat menyerahkan Memori Banding tertanggal

17 Maret 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan

diserahkan kepada Pembanding /Terbanding – semula Terggugat pada

tanggal 4 April 2014;---------------------------------------------------------------------------

------Menimbang,bahwa pada tanggal 23 April 2014 Pembanding/Terbanding


- semula Tergugat menyerahkan Memori Banding tertanggal 4 April 2014

dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Terbanding/Pembanding – semula Pengugat pada tanggal 23 Juni 2014;------

---------Menimbang, bahwa pada tanggal 30 April 2014 Pembanding/

Terbanding – semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding dan

Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Terbanding/ Pembanding – semula Pengugat pada tanggal 15 Juli 2014;------

---------Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan

Tinggi, kepada Pembanding/Terbanding – semula Tergugat, dan kepada

Terbanding / Pembanding – semula Pengugat, telah diberi kesempatan

untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ( inzage ), sebagaimana

Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 4/Pdt.G/2013/PN.PSP

masing-masing kepada Pembanding/Terbanding – semula Tergugat pada

pada tanggal 26 Juni 2014, dan kepada Terbanding/Pembanding – semula

Pengugat, pada tanggal 14 Juli 2014; ----------------------------------------------------

TENTANG HUKUMNYA

---------Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Rbg tenggang

waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah

putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;---------------------------

---------Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian

Nomor 4/Pdt.G/2013/PN.PSP diputus pada tanggal 5 Maret 2014 dengan

dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding – semula Tergugat dan

Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding – semula Pengugat, kemudian pada

tanggal 12 Maret 2014 Pembanding/Terbanding – semula Tergugat, dan

tanggal 17 Maret 2014 Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding – semula

Pengugat mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding

tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan

sebagaimana ditentukan Pasal 199 ayat (1) Rbg;-------------------------------------

---------Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding tersebut

telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga

permohonan banding dari Pembanding/Terbanding – semula Tergugat dan

dari Terbanding/Pembanding – semula Pengugat dapat diterima;-----------------

--------Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding,– semula Tergugat pada


tanggal 23 April 2014, telah menyampaikan memori bandingnya yang

diterima Panitera Pengadilan Negeri Pasirpangaraian, yang pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasirpangaraian Nomor 04/Pdt,G/

2013/PN.Psp tanggal 5 Maret 2014, tidak memenuhi susunan atau

sistimatika yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan yaitu

dalam pasal 184 ayat ( 1) HIR / Pasal 195 RBG ;---------------------------------

2. Bahwa Pembanding,Terbanding, – semula Tergugat, berkeberatan

dengan pertimbangan tentang eksepsi yang menyatakan eksepsi

Pembanding, Terbanding – semula Tergugat, tidak dapat diterima adalah

pertimbangan yang keliru;---------------------------------------------------------------

3. Bahwa Pembanding, Terbanding, – semula Tergugat, sangat keberatan

dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman

45 – 52 ;--------------------------------------------------------------------------------------

4. Bahwa Pembanding, Terbanding, – semula Tergugat, sangat keberatan

dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman

52 - 53 ;---------------------------------------------------------------------------------------

---------Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding – semula Pengugat

dalam mengajukan permohonan banding tertanggal 17 Maret 2014, dan

sekaligus mengajukan memori banding, karena Terbanding/Pembanding –

semula Pengugat keberatan dan tidak sependapat atas sebagian

pertimbangan hukum dalam bagian Konvensi dan amar putusan perkara

Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Psp yang pada pokoknya meliputi :

1. ASPEK PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;---------------------------------------

2. ASPEK FILOSOFIS KEADILAN HAKIM;--------------------------------------------

3. ASPEK PSIKOLOGIS ANAK DALAM KELUARGA;------------------------------

4. ASPEK PSIKOLOGIS DAN REALITA HUKUM KELUARGA KORBAN;---

5. ASPEK HOKUM TUNTUTAN GANTI RUGI;---------------------------------------

6. ASPEK KEBIJAKSANAAN HAKIM MENUJU SUATU KEADILAN;----------

7. ASPEK PADAGOGIS;--------------------------------------------------------------------

---------Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2014,

Pembanding/Terbanding, – semula Tergugat, telah mengajukan kontra

memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Terbanding/

Pembanding – semula Pengugat ;----------------------------------------------------------

---------Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama

berita acara persidangan, pembuktian dari pihak - pihak yang bersengketa


dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor

04/Pdt,G/2013/PN.Psp tanggal 5 Maret 2014 yang dimohonkan banding,

serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang

diajukan sehubungan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi

menyimpulkan adanya ken fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Pembanding - semula Penggugat adalah ibu kandung

(vide bukti P :I – 2) dari almarhum JONTER MARBUN, yang meninggal

dunia pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2012 (vide bukti P :I – 3);--------

2. Bahwa JONTER MARBUN anak kandung Terbanding/Pembanding -

semula Penggugat, meninggal dunia karena kecekakaan kerja, yakni

terkena minyak CPO dengan suhu yang cukup tinggi, akibat dari anjlok /

meledak stasiun klarifikasi penampungan CPO panas, sesuai

pemberitaan, ( vide bukti P :II – 4, 5,7,8; bukti P : IV-1 );-------------------------

3. Bahwa terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya

JONTER MARBUN anak kandung Terbanding/Pembanding - semula

Penggugat, akibat kelalaian dari pihak Pembanding/Terbanding, – semula

Tergugat;---------------------------------------------------------------------------------------

4. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan kerja tersebut yang mengakibatkan

meninggalnya JONTER MARBUN anak kandung Terbanding/Pembanding

- semula Penggugat, pihak Pembanding/Terbanding, – semula Tergugat,

tidak ada memberikan apa yang menjadi hak normative korban dan ganti

rugi atas kecelakaan kerja tersebut;----------------------------------------------------

5. Bahwa Terbanding/Pembanding - semula Penggugat, telah menghimbau

dan mengajak pihak Pembanding/Terbanding, – semula Tergugat, untuk

menunaikan kewajiban hukumnya secara musyawarah/mufakat, namun

Pembanding/Terbanding, – semula Tergugat, tidak bersedia, bahkan

menyampaikan lebih memilih berperkara di Pengadilan dari pada berdamai

dengan Terbanding/Pembanding - semula Penggugat;---------------------------

6. Bahwa Pembanding/Terbanding, – semula Tergugat, menyatakan tidak

ada melanggar ketentuan yang berlaku sehubungan terjadinya kecelakaan

kerja kepada 3 ( tiga ) orang pekerja Pembanding/Terbanding, – semula

Tergugat, termasuk anak Terbanding/Pembanding - semula Penggugat,

bahkan telah menyerahkan apa yang menjadi haknya sehubungan dengan

kecelakaan kerja tersebut yakni : uang pesangon, uang penghargaan

masa kerja, uang penggantian hak atas kecelakaan kerja termasuk juga

ditambah lagi sejumlah uang atas kebijaksanaan dari Perusahaan


Terbanding/Pembanding - semula Penggugat, dan dari Jamsostek telah

mendapat uang santunan kematian dan hanya pihak Terbanding/

Pembanding - semula Penggugat, sendirilah yang menolaknya dengan

alasan terlalu kecil;--------------------------------------------------------------------------

7. Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Pembanding/Terbanding, –

semula Tergugat, telah pula menyerahkan alat bukti yang terdiri dari Bukti

T – 1 sampai dengan Bukti T – 18;-----------------------------------------------------

8. Bahwa Terbanding/Pembanding - semula Penggugat, selalu terbuka untuk

menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan selalu kooperatif

drngan etikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini;----------------------

---------Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum tersebut diatas setelah

dihubungkan dengan keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding

- semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menerima kesimpulan dan

putusan Pengadilan tingkat Pertama, akan tetapi akan memperbaiki dan

menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

---------Menimbang, bahwa selanjutnya mempertimbangkan dalam putusan ini

dengan susunan sebagai berikut :

DALAM PROVISI---------Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Pertama, yang telah menolak tuntutan provisi dari Pembanding/Terbanding-

semula Penggugat dalam perkara aquo, dalam mana Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi, memandang bahwa pertimbangan hukum tersebut telah

tepat dan benar, karena secara factual Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian,

tidak ada meletakkan sita jaminan ( concervatoir belaag ) atas pabrik CPO

milik PT. Fortius Agro Asia ( FAA ), demikian juga halnya, bahwa adalah

sangat mustahil pihak Terbanding/Pembanding-semula Tergugat akan

mengalihkan / memindahkan pabrik CPO milik PT. Fortius Agro Asia ( FAA )

kepada pihak ketiga, karena menghadapi perkara aquo;-----------------------------

--------Menimbang, bahwa dengan demikian maka tuntutan dalam provisi

tersebut haruslah ditolak;---------------------------------------------------------------------

DALAM KONVENSI TENTANG EKSEPSI---------Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum yang bersifat

yuridis formal (tidak menyangkut pokok perkara), Pengadilan Tinggi menilai

bahwa putusan “Dalam - Eksepsi" Pengadilan Tingkat Pertama yang telah

menolak eksepsi Terbanding/Pembanding - semula Tergugat, dipandang


telah tepat karena pertimbangan hukumnya telah dilakukan dengan

pertimbangan yang cukup, dan dikarenakan alasan eksepsi tersebut tidak

beralasan hukum, sehingga dapat dibenarkan dan diambil - alih menjadi

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus

perkara aquo ditingkat banding; ------------------------------------------------------------

TENTANG POKOK PERKARA

---------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding/Terbanding -

semula Penggugat tersebut oleh Pengadilan tingkat Pertama telah

dikabulkan untuk sebagian karena telah berhasil membuktikan dalil – dalil

gugatannya, sebaliknya dalam rekonvensi gugatan Terbanding/Pembanding -

semula Tergugat telah ditolak untuk seluruhnya ;-------------------------------------

---------------

---------Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah

mempertimbangkan secara mendetail dan konprehensif semua dalil gugatan

Penggugat beserta semua alat bukti yang mendukungnya, demikian juga

dengan dalil bantahan beserta alat bukti yang mendukungnya juga telah

dipertimbangkan secara mendetail dan konfrehensif sehingga pada akhirnya

disimpulkan bahwa Terbanding/Pembanding - semula Tergugat telah

terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan akhirnya dikabulkannya

sebagian petitum Gugatan Pembanding/Terbanding - semula Penggugat ;----

---------------

---------Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pasir

Pangaraian yang telah dapat membuktikan bahwa Terbanding/Pembanding -

semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, adalah dilihat

dari keseluruhan alat bukti yang diajukan baik oleh Pembanding/Terbanding -

semula Penggugat maupun oleh Terbanding/Pembanding - semula

Tergugat, dan kalau diperhatikan alat bukti yang diajukan

Terbanding/Pembanding - semula Tergugat untuk membantah dalil gugatan

Pembanding/Terbanding - semula Penggugat, juga untuk mengajukan

gugatan Rekonvensi, hanya mengandalkan adanya izin operasional yang

dikeluarkan oleh Bupati Rokan Hulu, ternyata tidak pernah memeriksa,

melaporkan kelayakan continous tank, pembebanan kapasitas yang melebihi

batas kemampuan, dan tidak adanya pemeriksaan dan pengujian dari ahli K3

dan yang sangat nyata membuktikan bahwa Terbanding/Pembanding -

semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah karena

Terbanding/ Pembanding - semula Tergugat tidak pernah/tidak dapat


memperlihatkan Sertifikat Ketentuan Standarisasi Nasional dan Standard Mutu Kerja Internasional atai ISO yang memuat ketentuan-ketentuan dan

spesifikasi Item Produk yang termasuk didalamnya masa pakai produk

(Lialibikity Produck);----------------------------------------------------------------------------

--------------

---------Menimbang, bahwa khususnya mengenai besarnya jumlah ganti rugi

yang ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang

harus dibayarkan oleh Terbanding/Pembanding-semula Tergugat kepada

Pembanding/Terbanding-semula Penggugat, sebesar Rp. 200.000.000,00

( dua ratus juta Rupiah ), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru

berpendapat, besarnya jumlah ganti rugi tersebut haruslah diperbaiki,

mengingat, bahwa matinya Jonter Marbun anak dari Pembanding/

Terbanding-semula Penggugat, adalah murni karena adanya Perbuatan

Melawan Hukum dari Terbanding/Pembanding - semula Tergugat ;-------------

--

---------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat wajarlah dan patut bila

Terbanding/Pembanding - semula Tergugat dihukum untuk membayar ganti

rugi sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) kepada

Pembanding/Terbanding - semula Penggugat selaku ahli waris dari Jonter

Marbun, dengan mengedepankan dari segi kemanusiaan dan kepantasan,

mengingat Jonter Marbun adalah sebagai tulang punggung keluarganya

sedang disisi lain Tergugat merupakan perusahaan besar yang mempunyai

keuntungan besar setiap harinya yakni Rp. 100.000.000,00 (vide Gugatan

Rekonvensi) ;-------------------------------------------------------------------------------------

---------Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan lainnya, majelis Hakim

tingkat banding membenarkan karena telah sesuai dengan fakta yang

terungkap dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih

pertimbangan dan kesimpulan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim

di tingkat banding; ------------------------------------------------------------------------------

DALAM REKONVENSI---------Menimbang, bahwa inti pokok gugatan rekonpensi dari Terbanding/

Pembanding - semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah

lebih mengarah kepada bantahan terhadap dalil gugatan Pembanding/

Terbanding - semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

menyatakan bahwa anak Pembanding/Terbanding - semula Penggugat


Konvensi/Tergugat Rekonvensi lah yang melakukan Perbuatan Melawan

Hukum, sedangkan dalam pertimbangan dalam konvensi bahwa Terbanding/

Pembanding - semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah

dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka dengan

sendirinya gugatan dalam Rekonvensi sudah tidak terbukti dan haruslah

ditolak untuk seluruhnya;----------------------------------------------------------------------

----------Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas maka Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat putusan Pengadilan

Negeri Pasir Pangaraian dapat dikuatkan sebagaimana yang termuat dalam

putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 04/Pdt,G/2013/PN.Psp

tanggal 5 Maret 2014 dan memperbaiki mengenai diktumnya;---------------------

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI---------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dari Pembanding/

Terbanding - semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan

untuk sebagian dan menolak gugatan Rekonvensi dari Terbanding/

Pembanding – semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk

seluruhnya, maka Terbanding/Pembanding – semula Tergugat Konvensi /

Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah dan dihukum untuk

membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya

sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini ;----------------------------------

---------Mengingat pasal 199 R.Bg jo ketentuan title VII Rv dan dan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 1947 serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang

bersangkutan;------------------------------------------------------------------------------------

M E N G A D I L I

------ Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding - semula Penggugat dan permohonan banding dari Terbanding/Pembanding - semula

Tergugat tersebut ;-----------------------------------------------------------------------------

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, tanggal 5

Maret 2014 Nomor 4/Pdt.G/2013/PN.Psp yang dimohonkan banding

tersebut, dengan perbaikan sekedar pada bahagian besarnya ganti rugi

sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;---------------------

Tentang Provisi :----- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat/Terbanding – semula

Penggugat tersebut ;-------------------------------------------------------------------

DALAM KONVENSI:


Tentang Eksepsi :----- Menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding/Pembanding-

semula Tergugat tidak dapat diterima;---------------------------------------------

Tentang Pokok Perkara :1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Terbanding – semula Pengugat untuk

sebagaian ;------------------------------------------------------------------------------------

2. Menyatakan Terbanding/Pembanding – semula Tergugat telah melakukan

Perbuatan Melawan Hukum ( PMH );--------------------------------------------------

3. Menyatakan Terbanding/Pembanding – semula Tergugat membayar

pesangon dan penggantian hak kepada Pembanding/Terbanding – semula

Pengugat selaku ibu kandung dan ahli waris dari Jonter Marbun sesuai

dan berdasarkan ketentuan ketenaga kerjaan yang berlaku di Indonesia

yaitu sebesar Rp. 15.018.667,00 (lima belas juta delapan belas ribu enam

ratus enam puluh tujuh rupiah);----------------------------------------------------------

4. Menyatakan Terbanding/ Pembanding - semula Tergugat untuk

membayar ganti rugi materil kepada Pembanding/Terbanding – semula

Pengugat selaku ibu kandung dan ahli waris dari Jonter Marbun berupa

uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah);--------------------

5. Menghukum Terbanding/Pembanding - semula Tergugat untuk membayar

pesangon dan penggantian hak kepada Pembanding/Terbanding – semula

Pengugat selaku ibu kandung dan ahli waris dari Jonter Marbun sesuai

dan berdasarkan ketentuan ketenaga kerjaan yang berlaku di Indonesia

yaitu sebesar Rp. 15.018.667,- (lima belas juta delapan belas ribu enam

ratus enam puluh tujuh Rupiah);---------------------------------------------------------

6. Menghukum Terbanding/Pembanding - semula Tergugat untuk membayar

ganti rugi materil kepada Pembanding/Terbanding – semula Pengugat

selaku ibu kandung dan ahli waris dari Jonter Marbun berupa uang

sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);--------------------------

7. Menolak Gugatan Pembanding/Terbanding – semula Pengugat selain

dan selebihnya ;-----------------------------------------------------------------------------

DALAM REKONVENSI:- Menolak Gugatan Rekonpensi dari Terbanding / Pembanding - semula

Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;----------

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:- Menghukum Terbanding / Pembanding - semula Tergugat Konvensi

/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara pada kedua


tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah) ;------------------------------------------------------

---------Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 oleh kami : N. BETTY ARITONANG, S.H,.M.H

sebagai Hakim Ketua Majelis, H. IMAM SU’UDI, S.H.,M.H dan

DJUMADI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasar

kan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 115/Pen.Pdt/2014/PT.PBR, dan putusan

tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal Jum’at tanggal 19 Desember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang

terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim – hakim Anggota dan

dibantu ROSVIATI, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang beperkara.

Hakim anggota Hakim Ketua Majelis,

H. IMAM SU’UDI, S.H.,M.H. N. BETTY ARITONANG, S.H.,M.H.

DJUMADI, S.H.,M.HPanitera Pengganti,

ROSVIATI, S.H

Perincian biaya Proses :

1. Meterai ……………..………………. Rp 6.000,00

2. Redaksi ……………………………. Rp 5.000,00

3. Biaya Administrasi… …………....... Rp 139.000,00

J u m l a h …………….. Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah).


Documents

TERGUGAT ...simkara.pt-pekanbaru.go.id/files_perdata... · Pidana dan ----- 13. Bahwa menurut mekanisme hukum, Ketentuan Internasional ... kepercayaan diri dan harga harta kekayaan