Tesis Analisis penghitungan kerugian keuangan negara

8/18/2019 Tesis Analisis penghitungan kerugian keuangan negara

1/9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkap terjadinya

tindak pidana korupsi sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 31

Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang kemudian

direisi menjadi Undang-Undang No. !" Tahun !""1 adalah dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara. Undang-Undang tentang

perbendaharaan Negara No. 1 Tahun !""# pada pasal 1 ayat !! menyatakan

bah$a% kerugian Negara&'aerah adalah kekurangan uang% surat berharga% dan

barang% yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan mela$an

hukum. Pada dasarnya kerugian negara terjadi jika prestasi yang diterima oleh

negara lebih ke(il dari uang yang dibayarkan oleh negara. 'alam Undang-Undang

No. 1) Tahun !""* tentang +adan Pemeriksa Keuangan ,+PK pada pasal 1 ayat

1) menyatakan juga bah$a% Kerugian Negara&'aerah adalah kekurangan uang%

surat berharga% dan barang% yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat

perbuatan mela$an hukum baik sengaja maupun lalai. Untuk mengetahui adanya

kerugian keuangan negara maka harus dilakukan audit inestigasi. Tujuan dari

sebuah audit inestagasi atau audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan

negara ,PKKN adalah untuk menentukan adanya penyimpangan dan kerugian

yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut.

1


2/9

2

+adan Pemeriksa Keuangan ,+PK adalah lembaga negara yang bertugas

untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung ja$ab keuangan negara. Pada pasal

1" ayat 1 UU No. 1) Tahun !""* tentang +adan Pemeriksa Keuangan

menjelaskan bah$a% +PK ber$enang menilai dan&atau menetapkan jumlah

kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan mela$an hukum baik sengaja

maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara% pengelola +UN&+U'% dan

lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Tetapi ada badan lain yang juga dapat menghitung kerugian negara% yaitu +adan

Penga$as Keuangan dan Pembangunan ,+PKP. Ke$enangan +PKP sebelumnya

diatur dalam Keputusan Presiden No. 1"3 Tahun !""1 tentang Kedudukan% Tugas%

/ungsi% Ke$enangan% Susunan 0rganisasi dan Tata Kerja embaga Pemerintah

Non 'epartemen. 'alam Keputusan Presiden tersebut tidak men(antumkan

ke$enang +PKP dalam menghitung kerugian keungan negara. Pada akhirnya

ke$enangan +PKP ini mendapatkan titik terang yaitu dalam Peraturan Pemerintah

2epublik ndonesia No. *" Tahun !""4 tentang Sistem Pengendalian ntern

Pemerintah. 'alam peraturan tersebut dijelaskan mengenai +PKP melakukan

penga$asan intern melalui kegiatan audit% khususnya audit inestigati5 atau audit

dengan tujuan tertentu yang ranahnya kemudian berujung pada perhitungan

kerugian negara. Kemudian diperkuat oleh ahkamah Konstitusi dengan

mengakui ke$enangan +PKP dalam melakukan audit inestigasi melalui Putusan

ahkamah Konstitusi Nomor6 31&PUU-7&!"1! tanggal !3 0ktober !"1! yang

menguatkan ke$enangan +PKP untuk melakukan audit inestigasi berdasarkan

Keppres 1"3 tahun !""1 dan PP No *" Tahun !""4. +PKP dan +PK masing-


3/9

3

masing memiliki ke$enangan untuk melakukan audit inestigasi dan

menghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan peraturan.

'asar pemeriksaan keuangan yang digunakan oleh +PKP dan +PK untuk

digunaan pada audit inestigati5 yang tujuannya untuk dapat menghitung

kerugian keuangan negara yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ,SPKN.

+erdasarkan Peraturan +adan Pemeriksa Keuangan 2epublik ndonesia No. 1

Tahun !""8 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara% pada pasal * yang

menyatakan bah$a SPKN ini berlaku bagi +PK% juga pasal 8 menyatakan bah$a

parat Penga$as nternal Pemerintah ,PP% satuan penga$as intern maupun

pihak lainnya dapat menggunakan SPKN sebagai a(uan dalam menyusun stadar

penga$asan sesuai dengan kedudukan% tugas% dan 5ungsinya. +PKP merupakan

salah satu bagian dari PP itu sendiri. 'engan kata lain% antara +PKP dan +PK

mempunyai standar pemeriksaan keuangan yang sama dalam menghitung

kerugian keuangan negara.

'alam melaksanakan tugasnya +PK dan +PKP sering diminta oleh tim

penyidik kejaksaan tinggi untuk melakukan audit inestigati5 yang pada akhirnya

akan menghitung indikasi kerugian negara. Undang-Undang 2epublik ndonesia

No. 4 Tahun 1941 tentang :ukum (ara Pidana dijelaskan pada pasal 1 ayat 1

menyebutkan bah$a penyidik adalah pejabat polisi negara 2epublik ndonesia

atau pejabat pega$ai sipil tertentu yang diberi $e$enang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan. Pada undang-undang yang sama khususnya

pasal 1 ayatnya yang ke !4 menjelaskan bah$a keterangan ahli adalah keterangan

yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kehalian khusus tentang hal yang


4/9

4

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan

pemeriksaan. dapun ke$enangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan

disebutkan Undang-Undang Nomor 1* Tahun !""# tentang Kejaksaan 2epublik

ndonesia. Sehingga selain pihak kepolisian% kejaksaan pun dapat melakukan

penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. kan tetapi dalam undang-undang

tentang kejaksaan tersebut tidak dijelaskan se(ara jelas mengenai keterangan ahli

untuk dipakai sebagai dasar kejaksaan melakukan pemilihan antara +PK atau

+PKP yang akan melakukan audit inestigati5. 0leh karena itu keterangan ahli

lebih menga(u pada Undang-Undang 2epublik ndonesia No. 4 Tahun 1941

tentang :ukum (ara Pidana. ebih jelas lagi dijelaskan ke$enangan tim

penyidik kejaksaan yang menga(u pada Undang-Undang 2epublik ndonesia No.

4 Tahun 1941 tentang :ukum (ara Pidana dijelaskan bah$a ke$enangan

penyidik salah satunya adalah mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam

hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Tetapi tidak dijelaskan se(ara rin(i

dalam hal terjadi tindakan korupsi terkait siapa yang berhak menghitung kerugian

keuangan negara.

Terlepas dari Undang-Undang dan peraturan yang telah dijabarkan dari

beberapa paragra5 di atas% ditemukan adanya beberapa kasus korupsi di

Kabupaten&Kota Proinsi 'aerah stime$a ;ogyakarta ,'; yang melibatkan

+PK dan +PKP dalam menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan

permintaan dari tim penyidik Kejaksaan Tinggi Negeri ,Kejati. da sebuah

kejanggalan yang penulis temukan dari perhitungan kerugian keuangan negara

yang dilakukan oleh +PK dan +PKP per$akilan ;ogyakarta% dan juga siapa yang


5/9

5

menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan permintaan dari tim penyidik

kejati. Kejanggalan yang pertama ada pada kasus korupsi biaya operasional

kendaraan ,+0K yang menjerat nama Poer$anto


6/9

6

penyidik memanggil +PK untuk melakukan hal yang serupa seperti pada kasus

korupsi +0K.

Sesuai dengan penjelasan latar belakang di atas% maka penulis hendak

menganalisis perbedaan perhitungan kerugian negara dan pemanggilan +PK dan

+PK per$akilan '..; oleh tim penyidik kejaksaan untuk melakukan audit

inestigati5.

1.2. Rumusan Permasalahan

2umusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. danya perbedaan perhitungan kerugian keuangan negara oleh +PK

dan +PKP.

!. Ketidakjelasan pertimbangan dari tim penyidik kejati dalam hal

kepada siapa akan meminta bantuan untuk melakukan audit

inestigasi terkait dengan menghitung indikasi kerugian keuangan

negara.

1.3. Pertanyaan Penelitian

+erdasarkan rumusan permasalahan diatas % penulis mengemukakan

pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. +agaimana perhitungan kerugian negara dari +PK dan +PKP.

!. +agaiamana dasar penentuan dari tim penyidik kejati dalam memilih

antara +PK dan +PKP dalam menghitung kerugian keuangan negara.

1.. !u"uan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. emahami perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh +PK

dan +PKP


7/9

7

!. engindenti5ikasi 5aktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan

tim penyidik kejati dalam memilih siapa yang akan melakukan audit

inestigati5 untuk menghitung kerugian keuangan negara.

1.#. Pr$%$sisi A&al Penelitian

;in ,!"1# mengemukakan bah$a penulis harus mengajukan proposisi

a$al dalam penelitian studi kasus berdasarkan teori yang ada dengan tujuan

mengarahkan peneliti kearah yang tepat. Penulis mengajukan proposisi yang

pertama bah$a adanya perbedaan perhitungan kerugian keuangan negara karena

antara +PK dan +PKP menggunakan standar dan metode yang berbeda dalam

menghitung indikasi kerugian keuangan negara. Proposisi yang kedua yaitu% tim

penyidik kejaksaan memilih +PK atau +PKP sesuai dengan pertimbangan

pro5esionalnya. 'alam hal ketika pemanggilan kepada +PKP untuk penghitungan

kerugian negara dan hasilnya tidak ditemukan indikasi kerugian keuangan negara%

maka dengan pertimbangan pro5esional kejaksaan akan melihat kebutuhan

penyidikan apakah perlu untuk memanggil +PK untuk pemeriksaan lebih lanjut.


8/9

8

1.'. M$ti(asi Penelitian

=agasan penelitian ini bera$al dari keterusikan penulis atas

permasalahan ke$enangan +PKP dalam menghitung kerugian negara yang pada

akhirnya disahkan dalam Putusan ahkamah Konstitusi Nomor6 31&PUU-7&!"1!

tanggal !3 0ktober !"1! yang menguatkan ke$enangan +PKP untuk melakukan

audit inestigasi berdasarkan Keppres 1"3 tahun !""1 dan PP No *" Tahun !""4.

'ampak dari hal tersebut se(ara tidak langsung seperti ada dualisme dalam

perhitungan kerugian negara antara +PK dan +PKP. danya perbedaan

perhitungan oleh +PK dan +PKP yang ditemukan pada beberapa kasus serta

dalam hal seperti apa +PK maupun +PKP dipanggil oleh tim penyidik untuk

melakukan audit inestigati5% membuat penulis sangat antusias untuk mengangkat

permasalahan ini menjadi topik penelitian.

1.). *$ntri+usi Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik dalam

hal praktis dan akademis sebagai berikut.

1. Kontribusi Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat meberikan kontribusi pemikiran

dan pengetahuan bagi auditor atau akuntan yang akan menjadi

keterangan ahli dalam sebuah kasus korupsi.!. Kontribusi kademis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi se(ara

akademis berupa landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk

meneliti permasalahan perbedaan perhitungan kerugian keuanan

negara atau bahkan mengembangkan ke ranah objek penelitian yang

lebih luas.


9/9

nalisis Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Dasar Pertimbangan Kejaksaan Memilih e

Menjelaskan tentang Pr"#"sisi A$al Penelit

Membandingkan Pr"#"rsisi A$al dengan temuan dari %asil &a$

Pema#aran (emuan %asil dan Analisis Data Menggunakan )

,im#ulan %asil Penelitian

-

1.,. Pr$ses Penelitiandapun proses penelitian dilaksanakan sesuai langkah-langkah pada

=ambar 1 sebagai berikut.

-am+ar 1. !aha%an Penelitian

Documents

Tesis Analisis penghitungan kerugian keuangan negara