TESIS

EKSEKUSISERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN

Nama : Franklin B. TamaraNIM : 12106067

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUMUNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2008

EKSEKUSI

SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Dalam STUDI Magister Ilmu Hukum

Pada Program Pasca Sarjana Universitas Narotama

Oleh

FRANKLIN B. TAMARA

NIM. 12106067

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS NAROTAMA

2008

TESIS INI TELAH DISETUJUI

Tanggal,

olehPembimbing,

Dr. Maarten. L Souhoka, SH MS

Telah Diuji Pada

Tanggal………..

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua :

Anggota :1

.

2.

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,

sebab atas bimbingan dan perkenaanya sehingga penyusunan tesis ini dapat

diselesaikan dengan baik.

Disadari sepenuhnya bahwa penyelsaian tesis ini tidak terlepas pula dari

bantuan, dukungan, saran dan kritik yang telah diberikan oleh berbagai pihak.

Untuk itu perkenankan saya mengaturkan banyak terima kasih dengan tulus

hati yang sangat dalam kepada :

1. Bapak R. Djoko Soemadijo. SH selaku Rektor Universitas Narotama

Surabaya

2. Prof. Dr. R. Sri Soemantri M. SH. selalu Direktur Program Pasca Sarjana

Universitas Narotama Surabaya.

3. Dr. Sadjijono. SH. M.Hum. selaku ketua program studi Magister Ilmu

Hukum pada program pasca sarjana Universitas Naratoma Surabaya.

4. Bapak Dr. Maarten L.Souhoka,SH MS. Selaku dosen Pembibing yang

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi bimbingan

kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

5. Seluruh dosen / staff pengajar dan karyawan program pasca sarjana

khususnya Magister Ilmu Hukum universitas Narotama Surabaya dengan

segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti studi

hingga selesainya tesis ini.

6. Bapak Erry Mustianto,SH (Ketua Pengadilan Negeri kabupaten kediri) dan

Bapak Suharto, SH, M.Hum Ketua (mantan ketua pemgadilan negeri

kabupaten kediri) atas dorongan, Motivasi dan ijin studi pasca sarjana yang

diberikannya.

7. Keluarga tercinta, Papa, Mama, Istriku, Serta Anak - anak :Tasia, Angelica

dan Andreas atas dukungan moril, doa restu, berbagai bantuan dan

pengorbanan waktu yang diberikan.

8. Rekan – rekan seangkatan, Program Magister Ilmu Hukum Pada Pasca

Sarjana Universitas Narotama atas kebersamaan dan kekeluargaanya, serta

berbagai pihak yang tak,dapat dalam penulis sebutkan satu persatu yang

telah membantu penyelesaian studi magister ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga tesis dapat memberikan

manfaat dan sumbangan pikiran bagi pengembangan dan pengetahuan

khususnya dalam bidang ilmu hukum

Surabaya, Mei 2008

Penulis

RINGKASAN

Perjanjian jaminan Hak Tanggungan adalah suatu perjanjian jaminan kebendaan yang mengikuti dan sebagai pendukung perjanjian pokok (kredit/utang-piutang). Perjanjian jaminan Hak Tanggungan melahirkan hak-hak kebendaan dan oleh karena itu memberikan kedudukan pada pemegang Hak Tanggungan yang cukup kuat. Sebagai bukti adnya jaminan Hak Tanggunganyaitu Sertifikat Hak Tanggungan. Sertifikat Hak Tanggungan memuaat titel eksekutorial dan oleh Undang- Undang Hak Tanggungan diberi keduukan yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memilikiKekuatan hukum yang tetp dan berkekuatan eksekutorial.

Masalah penempatan titel eksekutorial, peraturan perundang kita menentukan secara berbeda-beda. Akibatny terjadilah perbedaan penafsiran di antara para hakim pengadilan negeri yang bermuara pada pengambilan keputusan yang berbeda-beda dalam kasus sama.

Undang-undang No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan menentukan tiga alternatif eksekusi Sertifikat Hak Tnggungan. Ketiga alternatif eksekusitersebut didasarkan pada aturan eksekusi yang berbeda-beda. Parate eksekusi kewenangan menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri yangdiberikan secara ex lege (Pasal 6 UUHT), pada prinsipnya.

Dilakukan tanpa dibawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. eksekusi tersebut berbeda berbeda dengan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang nota bene merujuk pada ketentuan ex pasal 224 HIR.Mewajibkan pelaksanaan eksekusinya harus di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Parete eksekusi penjualan obyek Hak Tanggungan dibawah tangan tidak konsisten pada asa eksekusi, yaitu dilaksanakan secara paksa. Penjualan obyek Hak Tanggungan yang didasarkan pada adanya kesepakatan antara kreditor dengan debitor untuk mendapatkan harga yang tinggi, merupakan suatu pengecualian yang diberikan Undang-undang Hak Tanggungan untuk memberikan keuntungan bagi semua pihak (kreditor dan debitor).

PUPN/BUPLN diberikan kewenangan oleh hukum untuk melakukan parate eksekusi terhadap piutang-piutang negara yang dijmin dengan HakTanggungan, baik piutang negar melalui bank-bank pemerintah maupun badan-badan yang langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara.

Eksekusi kewenangan menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri telah diberikan secara ex lege kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan dipaksakan untuk merujuk pada ketentuan ex Pasal 224 HIR (videpenjelasan umum angka 9 UUHT). Akibatnya lahirlah putusan-putusan pengadilan yang tumpang tindih dan membingungkan serta merugikan masyarakat pencari keadilan.

A B S T R A C T

The Implementation of execution Quarantee Right Certificate based on the rule No. 6 year 1996, shill also allowed the execution rules which was allowed on hypotec those arose the differences in opinion in giving meaning of the implementation of execution Quarantee Right Certificate so that in the level of implementation could confuse the society especially the creditor, debtor, the implementation staffs. They were selling officials, state justice and also the judge in deciding if happen problems related to the implementation of execution Quarantee Right.

For the reason it would be tried to understand and also tried to analyze the problem of execution Quarantee Right Certificate which was based on the execution parate and executorial tilel related to the responsibility of PUPN/BPUPLN and state juctice. But before the step, it would be tried to understand as large as possible about how, the position of Quarantee Right Agreement to the credit agreement, the position was also as the noun quarantee which was strong, and also the juridis aspect of Quarantee Right Certificate so that owned the executorial power.

In trying to understand and analyze the matters, it was used normative law approach which included the study of the law principles, the law systematic, the law synchronization level, the law comparison with the focus on the systematic interpretation.

The deducation way of thinking which was based on the normative aspect and evaluative tried to get the pragmatic truth, which meant that the result would be got, would be used to the law development.

As the normative study, so the focus if study on the library research so that if would be more studying and thinking the secondary data, to discuss and solve problems which were taken with descriptive analytic.

Keyboard: the Execution of Quarantee Right Certificate.

DAFTAR – ISI

HalHalaman Pra Syarat Gelar…………………………………………………. iHalaman Persetujuan ……………………………………………………. iiHalaman Panitia Penguji ………………………………………………... iiiKata Pengantar ………………………………………………………….. ivRingkasan ………………………………………………………………... viAbstract ………………………………………………………………….. viiiDaftar Isi …………………………………………………………………. ix

BAB I . PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah ……………………………………………… 1B.Rumusan Masalah…………………………………………………….. 7C.Tujuan Penelitian……………………………………………………. .. 7D.Manfaat Penelitian…………………………………………………….. 8E. Tinjauan Pustaka ……………………………………………………… 8F. Metode Penelitian……………………………………………………… 15G.Sistimatika Penulisan…………………………………………………… 18

BAB II ASPEK YURIDIS SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN

A. Sifat dan Kedudukan Hak Tanggungan ……………………… 20

1. Jaminan Hak Tanggungan sebagai perjanjian accessoir …… 20 2. Jaminan Hak tanggungan sebagai jaminan

kebendaan yang kuat……………………………………….. 27

B. Pembebanan Hak Tanggungan ………………..……………… 35

1. Pemberian Hak Tanggungan ………….…………………… 36 2. Pendaftaran Hak Tanggungan …………………………… ... 49

BAB III EKSEKUSI SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN

A. Dasar – dasar eksekusi ……………………………………… 53B. Parate Eksekusi ……………………………………………….. 62

C. Eksekusi Berdasarkan Titel eksekutorial ……………………… 82

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ……………………………………………….. 86B. Saran ……………………………………………………… 88

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Badrulzaman, Marian Darus, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan. Alumni Bandung, 1983.

Fuady, Munir, Hukum Bisinis Dalam Teori dan Praktek, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Harahap, Yahya. M, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,. 1995.

Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang –Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Jilid I, Djambatan Jakarta, 1997.

Hasan, Djuhaendah, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Isnaeni, Moch, Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia, Darma Muda, Surabaya 1996

Panggabean, H.P, Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI Mengenai Perjanjian Kredit Perbankan, Jilid I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Puspa, Yan, Prapanca, Kamus Umum, Aneka Ilmu, Semarang., 1997.

Satrio, J, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan, Buku 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1998.

Simorangkir, J.C.T. dkk, Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta., 1987.

Sofwan, Sri Sowdewi Masjchoen, Hukukm Jaminan di Indonesia Pokok –pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980.

Subekti dan Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, 1992.

Tje Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Juridis, Liberty, Yogyakarta,.1996.

Makalah :

Hartono, Sunaryati, Pola Kebijaksanaan Pembangunan Nasional, Makalah Seminar Sehari Tentang Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Diselenggarakan Pengadilan Tinggi Manado, 1994.

Sjahdeni, Sutan Remy, Menanggulangi Kredit Bermasalah, Makalah disajikan sebagai materi Kuliah Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Surabaya.

Perundang – undangan :

_____, Staatsblaads 1908 - 189, Tentang Vendu Reglement ( Peraturan Lelang ), 1908

_____, Staatsblaads 1941 – 44, Tentang Het Herziene Indonesisch Reglement ( HIR ), 1941

_____, Undang – Undang Nomor 49/Prp/1960. Tentang Panitia Urusan Piutang Negara ( PUPN ), 1960

_____ , Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996. Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, 1996

_____, Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1991. Tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ( BUPLN ), 1991

_____, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996. Tentang Bentuk SKMHT, APHT, Buku Tanah Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan, 1996

_____, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 940/KMK.01/1991. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, 1991

_____, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1996. Tentang Balai Lelang, 1996

_____, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.01/1998. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara,1998

_____, Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor : KEP-11/PN/1999. Tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pengurusan Piutang Negara, 1999