Upload
andreas-jiman
View
224
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
1/43
PERENCANAAN PAJAK
PPh Ps 22,23,24,25Kelompok 8
Tugas Mata Kuliah Manajemen Perpajakan / 2014
Version 1.0
Kelompok 8 :
RIYA HASTUTI43211120258
ANDREAS JIMAN - 43211120277
ALWAN ZAMRONI43213110379
RADEN MUHAMMAD TAUPIK43213120048
NUR HIKMAH PUTRI43213120267
GENDRO BUDI PURNOMO43213120283
FITRIANI AYUNINGSIH43213120297RETNO EKAWATI43213120302
Universitas MercubuanaJakarta2014
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
2/43
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
1. PPh Pasal 22 1
1.1. Obyek PPh Pasal 22 ..... 1
1.2. Tarif PPh Pasal 22 .. 2
1.3. Bukan Obyek PPh Pasal 22 ... 4
1.4. Saat Terutang dan Pelunasan / Pemungutan PPh Pasal 22 5
1.5. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 .. 5
1.6. Perencanaan dan Tindakan Menghindari PPh Pasal 22 7
1.7. Surat Keterangan Bebas PPh Ps 22 . 9
1.7.1. WP yang BERHAK Mengajukan SKB .. 9
1.7.2. Syarat Pengajuan SKB . 10
1.7.3 Penolakan SKB . 11
1.7.4 Penerbitan, Legalitas, dan Masa Berlaku SKB 11
1.8. Obyek Bebas PPh Pasal 22 Tanpa SKB, PPN dan Bea Masuk . 12
1.8.1. Obyek Bebas PPh Pasal 22 .. 12
1.8.2. Obyek Bebas Bea Masuk, PPN dan PPh Ps 22 12
2. PPh Pasal 23 15
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
3/43
2.1. Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23 15
2.1.1. Pemotong PPh Ps 23 15
2.1.2. Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Ps 23 15
2.2. Tarif and Obyek PPh Pasal 23 . 15
2.3. Perhitungan PPH Pasal 23 terutang menggunakan jumlah brutto
tidak termasuk PPN
18
2.4. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 19
2.5. Bukti Potong PPh Pasal 23 19
2.6. Perencanaan PPh Pasal 23 19
2.7. Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23 .. 20
3. PPh Pasal 24 21
3.1. Dasar Hukum 21
3.2. Prosedur Permohonan PPh Ps 24 .. 21
3.3. Contoh 1 21
3.4. Penghasilan dari Luar Negeri (Px) .. 22
3.5. Batas Maksimum Kredit Pajak PPh Ps 24 .. 23
3.6. Tarif Pajak Negara Lain (contoh) 24
3.7. Contoh 2 25
3.8. SKB, Perencanaan PPh Ps 24 . 25
4. PPh Pasal 25 26
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
4/43
4.1. Ketentuan PPh Ps 25 26
4.2. Contoh 1 ... 26
4.3. Salah satu Ketentuan PPh Ps 25 untuk WP OP 27
4.4. Contoh 2 ... 27
5. Tax Treaty . 29
5.1. Tujuan .. 29
5.2. Metode P3B (Tax Treaty) . 29
6. Perencanaan Pajak . 30
6.1. Ciri-ciri Perencanaan Pajak . 30
6.2. Tahapan Perencanaan Pajak . 30
6.3. Perencanaan Pajak pada PPh . 30
6.4. Strategi Perencanaan Pajak 31
7. Rekonsiliasi Fiskal ... 32
7.1. Penyesuaian Fiskal . 32
7.2. Deductable Expenses .. 33
7.3. Non Deductable Expenses Pasal 9 UU PPh 34
7.4. Koreksi Fiskal Positif . 35
7.5. Koreksi Fiskal Negatif ... 35
7.6. Contoh 36
Slides Presentasi
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
5/43
Lampiran
Lampiran I PER 01-2011 ttng SKB
Lampiran II PER 01-2011 ttng SKB
Lampiran III PER 01-2011 ttng SKB
Lampiran IV PER 01-2011 ttng SKB
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
6/43
Kata Pengantar
Pajak merupakan salah satu kontribusi penduduk kepada Negara guna dapat
mendukung pemerintahan dalam melakukan tugasnya, mengelola dan mendistribusikan
kesejahteraan kepada penduduknya / warganegaranya.
Berdasarkan alas an tersebut, kita sebagai warganegara perlu dan wajib mengetahui hal-
hal mengenai Perpajakan yang, pertama akan mengurangi pendapatan kita, dan kedua
potongan tersebut disumbangkan kepada Negara sebagai kontribusi pemerataan yang
merupakan funsgi dari pajak itu sendiri.
Dengan mengetahui hal-hal mengenai perpajakan, kita dapat sekaligus menyakini
fungsi-fungsi dari pajak lainnya, terutama yang bertujuan mengendalikan laju dan
perkembangan perekonomian bangsa.
Tetapi suatu perusahaan memiliki kepentingan juga dalam hal perpajakan, di mana
perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang serendah-rendahnya tanpa
mengurangi rasa tanggungjawab atas kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan
undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk itu perlu adanya caraatau rekayasa yang telah dirancang sebelumnya untuk dapat mengurangi besaran
pembayaran pajak melalui perencanaan pajak, dimana cara tersebut masih berada
dalam batasan dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang
berlaku.
Terima kasih kepada Bapak Sugianto selaku Dosen Pembimbing Mata kuliah Manajemen
Perpajakan yang telah mengajarkan dan memberikan kesempatan kepada kami
kelompok 8 untuk mempelajari dan merangkum masalah perencanaan perpajakan ini ke
dalam lembar materi dan slide presentasi.
Kami sangat berharap dengan presentasi ini, kami dapat memberikan sumbangan yang
signifikan bagi perkembangan laju ekonomi dan peningkatan Pendapatan Negara dari
sektor Pajak melalui peningkatan kesadaran akan perduli membayar pajak bagi semua
rekan-rekan kuliah Universitas Mercubuana.
Terima kasih juga kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya,
dan juga membimbing kami dalam mengerjakan tugas ini dengan baik dan seksama.
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
7/43
Pada akhirnya tidak lupa terima kasih kepada orangtua kami atas dukungannya dalam
perkuliahan kami, kemudian juga kepada pembaca materi ini, ayo kita bantu
membangun bangsa ini dengan kontribusi kita dalam bidang pajak.
Jakarta, Mei 2014
Kelompok 8Manajemen Perpajakan - FEB Akuntansi
PKK Semester Genap 2013/2014
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
8/43
1
1. PPh Pasal 22
Pajak yang dipungut atau dipotong atas dasar UU PPh Pasal 22 dimaksudkan yaitu:
a. Pajak atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada
penyalur / agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang
bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
b. Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu
sebagai Pemungut Pajak.
c. Pajak Penambahan Nilai (PPN) atau PPN dan PPnBM (PPN atas Barang
Mewah) atas impor bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan
dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, dimana PPh Pasal 22, PPN
atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian
dokumen pemberitahuan pabean impor.
d. Pajak yang dipungut oleh bendahara pada hari yang sama dengan
pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari
belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran
Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara 14 (empat
belas ) hari setelah Masa Pajak berakhir.
1.1. Obyek PPh Pasal 22
No. Obyek Pemungut
1 Pembelian Barang oleh
Bendaharawan Pemerintah dan DJA
( Direktorat Jenderal Anggaran )
Pihak yang membayar / membeli:
- Bendaharawan Pemerintah
-
DJA
2 Pembelian barang oleh
BUMN/BUMD yang bersumber dari
dana APBN dan atau APBD
BUMN/D
3 Pembelian barang oleh badan
tertentu yang bersumber dari dana
APBN maupun non APBN
Badan tertentu
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
9/43
2
4 Impor Barang :
- Dilakukan oleh importer yang
memiliki API
- Dilakukan oleh importer yang
tidak memiliki API
- Yang tidak dikuasai ( lelang)
- Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai ( DJBC )
- Bank Devisa
5 Pembelian bahan untuk industri
tertentu atau eksportir dari
pedagang pengumpul
Industri tertentu yang bergerak di
bidang pertanian, perkebunan dan
perikanan
6 Penjualan bahan bakar minyak, gas,
dan pelumas
Produsen atau importer bahan bakar
minyak, gas, dan pelumas
7 Penjualan barang yang tergolong
mewah
Wajib Pajak Badan yang melakukan
penjualan tersebut
8 Penjualan hasil industry tertentu :
- Kertas
- Baja
- Otomotif
- Semen
- Rokok
Industry tertentu yang menjual
1.2. Tarif PPh Pasal 22
No. Obyek Tarif
1Pembelian barang yang dilakukan oleh DPJB, Bendahara Pemerintah,
BUMN/D, dan badan tertentu
1,5%
2
Impor Barang:
- Yang menggunakan API
- Yang tidak menggunakan API
- Yang tidak dikuasai ( Lelang )
2,5%
7,5%
7,5%
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
10/43
3
3Pembelian bahan bahan untuk keperluan industri / ekspor dari
pedagang pengumpul
2,5%
4
Penjualan oleh pertamina :
- Premium, Solar, Premix, Super TT
- Minyak Tanah, LPG, Pelumas
0,25%
0,3%
5
Penjualan oleh Selain Pertamina:
- Premium, Solar, Premix, Super TT
- Minyak tanah, LPG, Pelumas
0,3%
0,3%
6
Penjualan hasil industry tertentu :
- Kertas
- Baja
- Otomotif
- Semen
- Rokok
0,1%
0,3%
0,45%
0,25%
0,15%
Selain tarif di atas, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
253/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 juga mengatur tentang wajib
pajak badan tertentu sebagai pemungut PPh pasal 22 atas penjualan barang
yang tergolong sangat mewah yaitu wajib pajak badan yang melakukan
penjualan barang yang tergolong sangat mewah, diantaranya :
a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari
Rp20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah)
b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari
Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah)
c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga
pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar
Rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500 m2
d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau
pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar
Rupiah) dan/atau bangunan lebih dari 400 m2
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
11/43
4
e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10
orang berupa sedan. Jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose
vehicle (MPV), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari
Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) dan dengan kapasitas
silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk
PPN dan PPnBM.
Selain tarif pajak yang tercantum di atas, masih terdapat tarif sebagai
berikut :
- Impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importer yang
menggunakan API sebesar 0,5%, sedangkan untuk wajib pajak yang
tidak memiliki NPWP maka pajak dipungut 100% lebih tinggi dari tarif
PPh pasal 22, yaitu 1%.
1.3. Bukan Obyek PPh Pasal 22
Berikut ini merupakan bukan objek PPh pasal 22:
a) Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh,
dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB).
b) Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak
Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh DJBC.
c) Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan
untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen BC.
d)
Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang
lainnya yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta
rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
e) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air
minum/PDAM, benda-benda pos.
f) Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang
perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.
g) Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara.
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
12/43
5
h) Impor kembali (re-impor) dalam kualitas yang sama atau barang-
barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan
dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
i) Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.
1.4. Saat Terutang dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22
Atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat
pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau
dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat
penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
Atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 2,3,
dan 4) terutang dan dipungut pada saat pembayaran;
Atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir
5) terutang dan dipungut pada saat penjualan;
Atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir
6) dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang
(Delivery Order);
Atas pembelian bahan-bahan (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir
7) terutang dan dipungut pada saat pembelian.
1.5. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran , dan Pelaporan PPh
Pasal 22
1.5.1. PPh Pasal 22 atas impor barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh
Pasal 22 butir 1) disetor oleh importir dengan menggunakan
formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP). PPh Pasal
22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke
bank devisa, atau bank persepsi, atau bendahara Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah
pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
13/43
6
lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak
berakhir.
1.5.2. PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat
pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau
dibebaskan, PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi saat
penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Dilaporkan
ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
1.5.3. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek
PPh Pasal 22butir 2) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP
Wajib Pajak rekanan ke bank persepsi atau Kantor Pos pada hari
yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan
barang. Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap tiga,
yaitu :
- Lembar pertama untuk pembeli.
- Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor
Pelayanan Pajak.
- Lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yangbersangkutan, dan dilaporkan ke KPP paling lambat 14
(empat belas ) hari setelah masa pajak berakhir.
1.5.4. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek
PPh Pasal 22 butir 3) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP
Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lama
tanggal 10 sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak
berakhir.
1.5.5. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek
PPh Pasal 22 butir 4 ) disetor oleh pemungut atas nama dan
NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya
dengan menggunakan formulir SSP danmenyampaikan SPT Masa
ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak
berakhir.
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
14/43
7
1.5.6. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan
Objek PPh Pasal 22 butir 5, dan 7 ) dan hasil penjualan barang
sangat mewah (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 8)
disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi
atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim
berikutnya dengan menggunakan formulir SSP. Pemungut
menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari
setelah masa pajak berakhir.
1.5.7. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan
Objek PPh Pasal 22 butir 6) disetor oleh pemungut ke bank
persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10(sepuluh) bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pemungut wajib
menerbitkan bukti pemungutan PPh Ps. 22 rangkap 3 yaitu:
- Lembar pertama untuk pembeli.
- Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor
Pelayanan Pajak.
- Lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yangbersangkutan.
Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP
setempat paling lambat 20 ( dua puluh ) hari setelah Masa Pajak
berakhir.
Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan
PPh Pasal 22 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu
atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat
dilakukan pada hari kerja berikutnya
1.6. Perencanaan dan Tindakan Menghindari PPh Pasal 22
Perencanaan merupakan suatu kegiatan membuat konsep apa dan
bagaimana seseorang, individu atau sekelompok individu, golongan
bertindak dan menghadapi suatu kondisi atau keadaan atau kejadian yang
diperkirakan akan muncul dalam suatu periode.
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
15/43
8
Bila dikaitkan dengan Pajak, maka Perencanaan Pajak adalah suatu kegiatan
memperkirakan kejadian Pajak, dan bagaimana mengantisipasi pembayaran
Pajak yang besar dengan suatu cara.
Perencanaan Pajak adalah kegiatan merancang tindakan dalam
menghindari pembayaran Pajak melalui mengecilkan jumlah Pajak yang
harus dibayar dengan suatu cara, tetapi juga upaya untuk mengoptimalkan
pembayaran Pajak terutang.
a. Untuk kegiatan Impor, disarankan bagi perusahaan untuk memiliki API
bagi perusahaan yang memang bergerak di bidang impor (segera
mengurus API), tetapi untuk perusahaan yang melakukan impor sesekali
atau akan melakukan impor dari akibat suatu pekerjaan yang
mengharuskan terjadinya impor, maka disarankan untuk meminjam API
dari perusahaan impor yang dikenal dan dapat
mempertanggungjawabkan peminjaman tersebut sebagaimana
dibuatkannya suatu perjanjian tertulis untuk menjadi integritas masing-
masing perusahaan. Di sini perusahaan yang memiliki API akan
diuntungkan sebesar 5% PPh Ps 22 yang harus dibayarkan. Dengandemikian kebutuhan cash flow perusahaan tidak dibebani dengan angka
tinggi tarif PPh Ps 22 7,5% yang dapat dihemat. Lebih disarankan untuk
meminjam API ke perusahaan yang telah dikenal dan meminjamkan API
ke perusahaan yang sudah dikenal guna mengurangi resiko.
b. Mencari lokasi pengiriman yang lebih dekat, sehingga Freight cost dapat
semakin ditekan mengecil.
c. Mendiskusikan dulu pemilihan Agen pengiriman yang tepat, baik dan
dapat memberikan harga yang sesuai bagi kebutuhan perusahaan.
d. Kelebihan Pembayaran PPh Ps 22 dapat dikreditkan nanti pada akhir
tahun takwin, daripada diminta kembali yang mengakibatkan
pemeriksaan pajak.
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
16/43
9
1.7. Surat Keterangan Bebas PPh Ps 22
Surat Keterangan Bebas atau disingkat SKB merupakan surat tanda yangdapat diperoleh dari KPP atau Ditjen Pajak untuk mendapatkan fasilitas
dibebaskannya pembayaran atas beban Pajak, dalam hal ini PPh Pasal 22.
SKB dikeluarkan dan diajukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan
Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan
oleh Pihak Lain.
1.7.1. WP yang BERHAK Mengajukan SKB
Sebagaimana diatur dalam PER-1/PJ/2011, Tata Cara Pengajuan
SKB berlaku untuk PPh Ps 21, Pasal 22 Impor, Pasal 22 selain
Impor, dan Pasal 23.
a. Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat
membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena
mengalami kerugian fiskal, dalam hal:
Wajib Pajak yang baru berdiri dalam tahun pajak
berjalan dan masih dalam tahap investasi;
Wajib Pajak belum sampai pada tahap produksi
komersial; atau
Wajib Pajak mengalami suatu peristiwa yang berada di
luar kemampuan (force majeur).
b. Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat
membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena
berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, dimanabesarnya kompensasi kerugian fiskal adalah kerugian tahun-
tahun pajak sebelumnya yang masih dapat
dikompensasikan yang tercantum dalam Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan atau surat
ketetapan pajak.
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
17/43
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
18/43
11
d. Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak
Penghasilan tahun pajak terakhir sebelum tahun diajukan
permohonan, kecuali bagi Wajib Pajak Wajib Pajak yang
baru berdiri.
1.7.3. Penolakan SKB
WP dapat mengajukan kembali Pemohonan untuk memperoleh
SKB, dan menunggu kembali lama pengerjaan dan pemberian
keputusan yaitu 5 (lima) hari kerja. Bila jangka waktu 5 (lima) hari
terlewati, WP harus segera ke KPP untuk pengurusan SKB tersebut
(umumnya bila tidak ada surat penolakan, berarti permohonan
diterima).
1.7.4. Penerbitan, Legalitas dan Masa Berlaku SKB
Kepala KPP harus memberikan keputusan dengan menerbitkan
SKBatau surat penolakan permohonan SKB dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara
lengkap.
Wajib Pajak yang telah mendapat surat penolakan permohonan
SKB sehubungan dengan tidak terpenuhinya persyaratan, dapat
mengajukan kembalipermohonan pembebasan dari pemotongan
dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan.
Apabila dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak permohonan
diterima lengkap, Kepala KPP belum memberikan keputusan,
permohonan WP dianggap diterima.
Dalam hal permohonan WP dianggap diterima, Kepala KPP wajib
menerbitkan SKB dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah
jangka waktu 5 hari kerja tersebut terlewati.
Dalam hal Wajib Pajak yang telah mendapat SKB melakukan
transaksi dengan lebih dari satu pemotong dan/atau pemungut
pajak maka Wajib Pajak dapat menggunakan fotokopi SKB yang
telah dilegalisasioleh KPP yang menerbitkan SKB, dengan cara:
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
19/43
12
Wajib Pajak mengajukan permohonan legalisasi SKB secara
tertulis kepada Kepala KPP yang menerbitkan SKB dengan
mencantumkan nama dan NPWP pemotong dan/atau
pemungut pajak
Kepala KPP harus melakukan legalisasi dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan legalisasi
diterima.
1.8. Obyek Bebas PPh Pasal 22 Tanpa SKB, PPN dan Bea Masuk
1.8.1. Obyek Bebas PPh Pasal 22
1) Obyek yang di-impor sementara dengan tujuan diekspor
kembali.
2) Obyek yang di- re-impor dengan tujuan pengujian dan
perbaikan.
1.8.2. Obyek Bebas Bea Masuk, PPN dan PPh Ps 22
1) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya
yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
2) barang untuk keperluan badan internasional beserta
pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang
paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan
menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara
pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor
barang untuk keperluan badan internasional beserta para
pejabatnya yang bertugas di Indonesia
3) Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum,
amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan
penanggulangan bencana
4) barang untuk keperluan museum, kebun binatang,
konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka
untuk umum
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
20/43
13
5) barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan
6) barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan
penyandang cacat lainnya
7) peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah
8) barang pindahan
9) barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut,
pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah
tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
kepabeanan
10) barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan
umum
11) persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk
suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan
pertahanan dan keamanan negara
12) barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkanbarang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara
13) vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan
Imunisasi Nasional
14) buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku
pelajaran agama
15) kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau,
kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda,
kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang
serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan
manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan
Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan
ikan nasional
16) pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan
penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
21/43
14
untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan
digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional
17) kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan
atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan
digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia
18) peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan
foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang
dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia
19) barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang
importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
22/43
15
2. PPh Pasal 23
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan
yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain
yang telah dipotong PPh Pasal 21.
2.1. Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh
Pasal 23
2.1.1. Pemotong PPh Ps 23
1) Badan pemerintah;
2) Subjek Pajak badan dalam negeri;
3) Penyelenggaraan kegiatan;
4) Bentuk Usaha Tetap (BUT);
5) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
6) WP OP DN tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal
Pajak.
2.1.2. Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Ps 23
1) WP DN;
2) BUT.
2.2. Tarif dan Obyek PPh Pasal 23
1) 15% dari jumlah bruto atas:
a) dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi
dikenakan final, bunga, dan royalti;
b) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh
pasal 21.
2) 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah
dan/atau bangunan.
3) 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen,
jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4) 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu:
a) Jasa penilai;
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
23/43
16
b) Jasa Aktuaris;
c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan
keuangan;
d) Jasa perancang;
e) Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan
oleh BUT;
f) Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang
penambangan selain migas;
h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
i) Jasa penebangan hutan
j) Jasa pengolahan limbah
k) Jasa penyedia tenaga kerja
l) Jasa perantara dan/atau keagenan;
m) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali
yang dilakukan KSEI dan KPEI;
n) Jasa kustodian/penyimpanan-/penitipan, kecuali yang
dilakukan oleh KSEI;
o) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
p) Jasa mixing film;
q) Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk
perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
r) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik,
telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang
dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di
bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi
sebagai pengusaha konstruksi
s) Jasa perawatan / pemeliharaan / pemeliharaan mesin,
peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel,
selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
24/43
17
lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin
dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
t) Jasa maklon
u) Jasa penyelidikan dan keamanan;
v) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
w) Jasa pengepakan;
x) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media
massa, media luar ruang atau media lain untuk
penyampaian informasi;
y) Jasa pembasmian hama;
z) Jasa kebersihan atau cleaning service;
aa) Jasa katering atau tata boga.
5) Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari
tarif PPh Pasal 23
6) Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah
penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau
telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah,
subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk
usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak
termasuk:
a) Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan
pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan
pekerjaan yang diabayarkan oleh WP penyedia tenaga
kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan,
berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
b) Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau
material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
c) Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk
selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga(dibuktikan
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
25/43
18
dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan
perjanjian tertulis);
d) Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu
penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata
telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga
(dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran
yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).
Jumlah bruto tersebut tidak berlaku:
a) Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan
jasa katering;
b) Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan
dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final;
2.3. Penghitungan PPh Pasal 23 terutang menggunakan jumlah
bruto tidak termasuk PPN
Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23:
1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2) Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna
usaha dengan hak opsi;
3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan
terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD,
dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan
bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
a) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
b) bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan
saham pada badan yang memberikan dividen paling
rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari jumlah modal
yang disetor;
c) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
26/43
19
saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan
kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak
investasi kolektif;
d) SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggotanya;
e) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan
usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur
pinjaman dan/atau pembiayaan.
2.4. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23
1) PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya
pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo
pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih
dahulu.
2) PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal
sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang
pajak.
3) SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat,
paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh
Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari
libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari
kerja berikutnya.
2.5. Bukti Pemotong PPh Pasal 23
Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada
Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan yang telah dipotong PPh Pasal 23
2.6. Perencanaan PPh Pasal 23
Perencanaan di sini sama dengan pada PPh Pasal lainnya, dimana unsur
daripada perencanaan adalah mengungkapkan perkiraan transaksi dan cara
menghadapi meningkatnya beban PPh. Penghindaran dilakukan dalam
batasan UU dan Peraturan perpajakan yang berlaku.
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
27/43
20
Strategi perencanaan :
1) Memahami ketentuan yang mengatur PPh Pasal 23 dan tarif
pemotongannya.
2) Memahami saat terutangnya pajak, yaitu saat mana yang lebih dulu
antara terutang (accrual basis) atau dibayarkan (cash basis), yang
merujuk pada ketentuan Pasal 23 UU PPh.
3) Memisahkan antara transaksi barang/material dan jasa.
4) Waspada dan lebih memperhatikan bila ada penagihan dari
perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (labor/manpower supplier).
2.7. Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23
SKB untuk PPh Pasal 23 menganut aturan dan alur proses serta prosedur
yang sama dengan SKB untuk PPh Pasal 22.
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
28/43
21
3. PPh Pasal 24
Merupakan aturan perpajakan yang memperbolehkan Peng-Kredit-an
pembayaran Pajak yang telah dilakukan di luar negeri oleh WP DN atas
keseluruhan PPh Terutang. Lebih jelas lagi, Pajak atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang
atas seluruh penghasilan WP Dalam Negeri (DN). Pengkreditan dilakukan dalam
tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di
Indonesia, dengan tujuan menghindari pemungutan pajak berganda.
Pajak yang boleh dikreditkan hanya pajak yang langsung dikenakan atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh WP.
3.1. Dasar Hukum
5) Pasal 24 UU PPh.
6) KMK No. 164/ KMK.03/ 2002.
3.2. Prosedur Permohonan PPh Ps 24
Permohonan disampaikan kepada Dirjen Pajak pada saat penyerahan SPT
PPh dengan melampirkan beberapa persyaratan sebagai berikut :1) Laporan keuangan dari penghasilan luar negeri.
2) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak (Tax Return) yang disampaikan
di luar negeri.
3) Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.
3.3. Contoh 1 :
PT. Samudera Pasai memiliki saham Moscow Inc. yang berkedudukan di
Russia. Selama tahun 2013, Moscow Inc. memperoleh laba sebelum pajak
sebesar $ 300.000,00, di mana separuhnya diakumulasikan sebagai laba
ditahan. Tarif pajak yang berlaku di Russia adalah 15% untuk PPh badan
(corporate income tax) dan 10% untuk pajak dividen. Berapakah nilai kredit
pajak yang diperoleh PT. Samudera Pasai?
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
29/43
22
Jawaban :
Laba sebelum pajak Moscow Inc $ 300.000,00
PPh badan (corporate income tax) $ 45.000,00
Laba setelah pajak $ 255.000,00
Dividen dibagikan $ 127.500,00
Pajak atas dividen $ 12.750,00
Dividen yang dikirim ke Indonesia $ 114.750,00
PPh yang boleh dikreditkan atas seluruh PPh terutang PT. Samudera
Pasai adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh di luar negeri, yakni sebesar $ 12.750. Adapun PPh badan
atas Moscow Inc. tidak dapat dikreditkan karena tidak dikenakan langsung
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT. Samudera Pasai di luar
negeri.
3.4. Penghasilan dari Luar Negeri (Px)
Berikut ini adalah sumber Penghasilan yang di Luar Negeri dikenakan Pajak
dan nilai Pajaknya dapat diakui sebagai Kredit Pajak di Dalam Negeri :
1) Penghasilan dari saham/ sekuritas atau keuntungan pengalihan
saham/ sekuritas lain, di mana saham diterbitkan di Luar Negeri.
2) Bunga, royalti, dan sewa sehubungan penggunaan harta bergerak
yang dibayarkan WP di Luar Negeri.
3) Penghasilan sewa sehubungan penggunaan harta tidak bergerak di
Luar Negeri.
4) Penghasilan berupa imbalan terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan
yang dibayarkan di Luar Negeri, dan menghasilkan Pajak yang telah
dibayarkan.
5) Penghasilan BUT yang diperoleh BUT di Luar Negeri tempat
menjalankan usaha.
6) Penghasilan dari pengalihan hak penambangan atau tanda
pemberian modal kepada perusahaan penambangan di Luar Negeri
tempat tambang.
7) Keuntungan karena pengalihan harta tetap di Luar Negeri tempat
harta tetap tsb berada.
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
30/43
23
8) Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian suatu BUT
di Luar Negeri tempat menjalankan usaha.
3.5. Batas Maksimum Kredit Pajak PPh Ps 24
Untuk PPh Pasal 24, terdapat batas maksimum Kredit Pajak yang
diperbolehkan, dan batas maksimum ini dapat dihitung tanpa perlu
memperhitungkan keseluruhan pendapatan terlebih dahulu.
Penentuan nilai Kredit Pajak PPh Pasal 24 berdasarkan ketentuan dan
kriteria berikut :
1) Batas Maksimum Kredit Pajak tidak boleh melebihi nilai Pajak
Terutang sesuai Pasal 17.
2) Nilai PKP dapat berjumlah sama dengan penghasilan netto bagi WP
badan, namun tidak bagi OP.
3) Jika tarif acuan pengenaan pajak di luar negeri (LN) LEBIH KECIL
daripada di dalam negeri (DN); atau jika tengah WP mengalami rugi
fiskal dalam negeri (Kerugian Usaha) maka Nilai Pajak Dikreditkan
dalam hal ini = Beban Pajak yang Telah Dipotong di Luar Negeri.
4) Jika tarif acuan pengenaan pajak di luar negeri (LN) LEBIH BESAR
daripada di dalam negeri (DN), maka
PBDK=
5) Unsur penghasilan yang dikenai pajak bersifat final tidak
diperhitungkan sebagai penambah penghasilan dalam negeri.
6)
Kerugian di luar negeri tidak diperhitungkan sebagai pengurang
penghasilan total.
7) Jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan
yang dibayar di luar negeri sehingga besarnya pajak yang dikreditkan
di Indonesia menjadi lebih kecil dari perhitungan semula, maka
selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang sesuai ketentuan.
8) Jika beban pajak yang dibayarkan di luar negeri melebihi nilai yang
boleh dikreditkan, maka atas selisih lebih dari Kredit Pajak yang
17______
PasalSesuaiPajakxBebanPKP
XNegaranPenghasila
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
31/43
24
diperbolehkan tidak dapat dikompensasikan di tahun fiskal
mendatang.
9) Saat menerima penghasilan dari LN, pendapatan akan diakui sebesar
seluruh pendapatan.
10) Pajak yang telah dibayar dianggap sebagai pajak dibayar di muka.
11) Saat akhir tahun, pajak yang telah dibayarkan akan dibebankan,
walaupun yang boleh dikreditkan mungkin lebih kecil dari jumlah
yang dibayarkan.
3.6. Tarif Pajak Negara Lain (contoh)
No. Negara Bunga Royalti Dividen
Atas
Portofolio
Dividen Atas
Kepemilikan
Substansial
Pendapatan
Cabang
Perusahaan
1 Singapura 10 15 15 10 15
2 Malaysia 15 15 15 15 12,5
3 China 10 10 10 10 10
4 Jepang 10 10 15 10 10
5 Korsel 10 15 15 10 10
6 AS 10 10 15 10 10
7 Inggris 10 10/ 15 15 10 10
8 Swiss 10 12,5 15 10 10
9 Russia 15 15 15 15 12,5
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
32/43
25
10 Australia 10 10/ 15 15 15 15
3.7. Contoh 2
PT. Perlak menerima dan memperoleh beberapa penghasilan netto dari
sumber LN dalam tahun pajak 2013, sebagai berikut:
Penghasilan dari hasil usaha di Bosnia dalam tahun pajak 2013
sebesar Rp 500.000.000,00.
Dividen atas pemilikan saham pada Rome Co. di Italia sebesar Rp
75.000.000,00 yang berasal dari keuntungan tahun 2009 yang
ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2012 dan baru
dibayarkan tahun 2013.
Dividen atas penyertaan saham sebesar 50% pada Zurich Corp. di
Swiss yang sebesar Rp 175.000.000,00 yang berasal dari keuntungan
tahun 2011, namun berdasarkan KMK baru diperoleh tahun 2013.
Bunga kuartal I tahun 2013 sebesar Rp 35.000.000,00 dari Vienna
GmBH. di Austria yang baru akan diterima bulan Januari 2014.
Penghasilan mana sajakah yang dapat digabungkan di tahun fiskal 2013?
Penghasilan dari sumber LN yang digabungkan di tahun fiskal 2013 meliputi:
Penghasilan dari hasil usaha di Bosnia.
Dividen atas pemilikan saham di Italia.
Dividen atas penyertaan saham di Swiss
Adapun penghasilan bunga Austria akan digabungkan di tahun fiskal 2014.
3.8. SKB, Perencanaan PPh Ps 24WP tidak dapat mengajukan permohonan SKB, mengingat SKB menurut
Peraturan hnay diberikan untuk PPh Ps 21, Ps 22, dan Ps 23.
Selebihnya Perencanaan Pajak dijelaskan pada bagian selanjutnya.
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
33/43
26
4. PPh Pasal 25
PPh Pasal 25 mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam
tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap
bulan. Angsuran Pajak ini digunakan untuk membayar terlebih dahulu PPh,
sehingga pada akhir tahun akan tersisa sedikit atau setelah dikeluarkannya SKP,
akan menunjukkan status KB(Kurang Bayar). Ini penting untuk menghindari
kekurangan acash flow perusahaan nantinya yang sangat diperlukan dalam jumlah
yang besar guna membayar Pajak.
4.1. Ketentuan PPh Ps 25Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar
sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak
Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
1) Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22; dan
2) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang dluar negeri yang boleh
dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
Selanjutnya dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun
pajak.
4.2. Contoh 1
PPh TERUTANG CFM SPT TAHUNAN PPh 2009 Rp 50.000.000. DIKURANGI :
a. PPh YG DIPOTONG PEMBERI KERJA (PPh PASAL 21) Rp 15.000.000.
b. PPh YG DIPUNGUT PIHAK LAIN (PPh PASAL 22) Rp 10.000.000.
c. PPh YG DIPOTONG PIHAK LAIN ( PPh PASAL 23) Rp 2.500.000.
d. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh PASAL 24) Rp 7.500.000.
JUMLAH KREDIT PAJAK Rp 35.000.000.
SELISIH Rp 15.000.000.
BESARNYA ANGSURAN YG HARUS DIBAYAR SENDIRI SETIAP BULAN UNTUK
TAHUN 2010 Rp 1.250.000.(Rp 15.000.000 : 12)
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
34/43
27
4.3. Salah Satu Ketentuan PPh Ps 25 untuk WP OP
1) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usahaatau pekerjaan bebas (WPOP Karyawan) yang memperoleh
penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja, baik karena bekerja
pada lebih dari satu pemberi kerja maupun memiliki penghasilan lain
selain dari pekerjaan dan penghasilan lain tsb bukan merupakan
obyek PPh final, maka selain diwajibkan untuk melaporkan SPT
Tahunan (SPT 1770-S) juga memiliki kewajiban untuk membayar dan
melaporkan PPh pasal 25 setiap bulan.
2) Besarnya PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh wajib pajak dihitung
berdasarkan PPh yang terutang dalam SPT Tahunan tahun
sebelumnya setelah dikurangi dengan pemotongan yang dilakukan
pihak lain yang dapat dikreditkan dan dibagi 12 (dua belas). Jatuh
tempo pembayaran PPh pasal 25 adalah tanggal 15 bulan berikutnya.
Jika jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka
pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran
Angsuran PPh pasal 25 ini, wajib dilaporkan ke kantor pelayanan
pajak tempat wajib pajak terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan
berikutnya. Apabila jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari libur
maka penyampaian SPT Masa PPh pasal 25 harus dilakukan pada hari
kerja sebelumnya.
4.4. Contoh 2
Trio Setiawan seorang supervisor perusahaan textile, namun pada hari
Sabtu dan Minggu juga berprofesi sebagai marketing property. Pada SPT
tahunan 2007 menunjukkan data bahwa PPh terutang adalah sebesar
Rp15.000.000, sementara pajak yang telah dibayarkan selama tahun 2007
(PPh pasal 21,22,23 dan 24) adalah sebesar Rp.11.500.000. Maka besarnya
PPh pasal 25 tahun 2008 adalah sebagai berikut:
PPh terutang berdasar SPT tahunan 2007 = 15.000.000
Kredit Pajak PPh Pasal 21,22,23 dan 24 = 11.500.000
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
35/43
28
Selisih : 15.000.00011.500.000 = 3.500.000
PPh Pasal 25 tahun 2008/bulan= 3.500.000 : 12 = 291.667
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
36/43
29
5. Tax Treaty
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang merupakan perjanjian
internasional di bidang perpajakan antar dua negara guna menghindari penarikan
pajak ganda dan ditujukan agar tidak menghambat perekonomian kedua negara
dengan prinsip saling menguntungkan (resiprokal) antar kedua negara dan
dilaksanakan oleh penduduk antar dua negara yang terlibat dalam perjanjian
tersebut.
Tax Treaty umumnya berhubungan dengan Pasal 26 UU PPh, atau dengan PPh
Pasal 26, tetapi selain itu ikut pula menentukan batas maksimum kredit PPh Pasal
24 yang boleh diperhatikan dan diperhitungkan.
5.1. Tujuan
1) Mencegah terjadinya penarikan pajak berganda yang dapat
memberatkan iklim dunia usaha kedua negara;
2) Meningkatkan investasi modal dari luar negeri ke dalam negeri;
3) Meningkatkan sumber daya manusia;
4) Mengadakan pertukaran informasi guna mencegah Tax Evasion dan
Tax Avoidance;
5) Menciptakan kedudukan yang setara dalam hal penarikan pajak antar
dua negara.
5.2. Metode Tax Treaty
Setiap negara memiliki alasan dalam penarikan dan pemungutan pajak,
dengan demikian setiap negara juga menerapkan hasil kesepakatan dalam
hal perpajakan sesuai undang-undang dan peraturan perpajakan masing-
masing, dan model yang umum dipergunakan:
1) Pemberian Pengecualian
2) Pembebasan Pembayaran Pajak
3) Menjadikan Pajak terbayar sebagai Kredit Pajak.
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
37/43
30
6. Perencanaan Pajak
Tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak yang
tekanannya kpada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya.
Sedangkan tujuannya adalah bagaimana pengendalian itu dapat mengefisiensikan
jumlah pajak yang akan dibayar kepada Negara.
6.1. Ciri-ciri Perencanaan Pajak
1) Legal, tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang
berlaku
2) Valid, didukung dengan bukti-bukti yang memadai, misalnya:
agreement, invoice dan accounting treatment.
3) Cash flow, berhubungan dengan kegiatan mengendalikan cash flow.
4) Net Present Value, memaksimalkan net present value.
6.2. Tahapan Perencanaan Pajak
1) Analisa Informasi (Data) yang ada.
2) Buat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak.
3) Evaluasi atas Perencanaan Pajak4) Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Rencana Pajak
5) Memutakhirkan Rencana Pajak
6.3. Perencanaan Pajak pada PPh
1) Memaksimalkan Pengecualian-Pengecualian atas Objek Pajak
2) Memaksimalkan Pengurang Yang Diperkenankan
3) Memindahkan (Menggeser/Menunda)
4)
Percepatan Pembebanan Biaya
5) Memaksimalkan Pajak yang Dapat Dikreditkan
6) Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
7) Menggunakan Nama Perkiraan (Pos) Yang Sesuai
8) Biaya-Biaya yang Berkaitan Dengan Pemberian Kesejahteraan Kepada
Karyawan
9) Pengelolaan Transaksi yang Berkaitan Dengan Withholding Tax
10) Kepemilikan Pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri
Berasal dan laba ditahan;
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
38/43
31
Minimal penyertaan 25% (tidak disyaratkan bagi Koperasi); dan
Memiliki usaha aktif diluar kepemilikan saham
11) Income Spreading
12) Transaksi Induk-Anak Perusahaan dan Pihak Yang Memiliki Hubungan
Istimewa
13) Piutang TakTertagih
14) Bunga Pinjaman dan Deposito
15) Biaya Entertainment
16) Penyetaraan (Ekualisasi) SPT
6.4. Strategi Perencanaan Pajak
1) Pahami ketentuan yang mengatur PPh Pasal 23 dan tarif
pemotongannya.
2) Pahami saat terutangnya pajak, yaitu saat mana yang lebih dulu
antara terutang (accrual basis) atau dibayarkan (cash basis), yang
merujuk pada ketentuan Pasal 23 UU PPh.
3) Pemisahan antara tagihan material dan jasa
4) Waspadai penagihan dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja
(labor/manpower supplier).
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
39/43
32
7. Rekonsiliasi Fiskal
Rekonsiliasi Fiskal adalah proses koreksi atas Penghasilan yang harus dikenakan
Pajak berdasarkan ketentuan, undang-undang dan peraturan perpajakan yang
berlaku.
Koreksi tersebut dapat merupakan Koreksi Positif dan Koreksi Negatif.
7.1. Penyesuaian Fiskal
7.1.1. Beda Tetap
1) Menurut akuntasi komersial merupakan penghasilan,
sedangkan menurut ketentuan Pajak Penghasilan
bukan penghasilan.
Misal: dividen yang diterima oleh Perseroan Terbatas
sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan
modal sebesar Rp 25% atau lebih pada badan usaha
yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.
2) Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan,
sedangkan menurut ketentuan PPh telah dikenakan
PPh yang bersifat final.
Penghasilan ini dikenakan pajak tersendiri (final)
sehingga dipisahkan (tidak perlu digabung) dengan
penghasilan lainnya dalam menghitung PPh terutang.
Misal: penghasilan atas bunga deposito atau tabungan
lainnya yang telah dipotong PPh Final oleh Bank
sebesar 20%.
3) Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya)
sedangkan menurut ketentuan PPh tidak dapat
dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto
(Pasal 9 UU 17/2000).
Misal:
a. Biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh
penghasilan yang bukan obyek pajak atau
pengenaan pajaknya bersifat final.
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
40/43
33
b. Penggantian/imbalan sehubungan dengan
pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk
natura atau kenikmatan.
c. Sanksi perpajakan berupa bunga,denda,dan
kenaikan.
d. Biaya-biaya yang menurut ketentuan PPh tidak
dapat dibebankan karena tidak memenuhi syarat-
syarat tertentu (misalnya: daftar nominatif biaya
entertainment, daftar nominatif atas penghapusan
piutang).
7.1.2. Beda Waktu
Beda waktu merupakan perbedaan metode yang digunakan
antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal, misal:
a. Metode penyusutan
b. Metode penilaian persediaan
c. Penyisihan piutang tak tertagih
d. Rugi-laba selisih kurs.
7.2. Deductable Expenses
Pengeluaran-pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung
dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara (3M) penghasilan yang merupakan Objek Pajak
Biaya pembelian bahan.
Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah,
gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan
dalam bentuk uang.
Bunga,
Sewa,
Royalty,
Biaya perjalanan,
Biaya pengolahan limbah,
Premi asuransi,
Biaya administrasi, dan
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
41/43
34
Pajak, kecuali Pajak Penghasilan,
Penyusutan dan amortisasi atas pengeluaran yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,
Pengeluaran di muka, pembebanannya dapat dilakukan melalui
alokasi,
Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan
Menteri Keuangan,
Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan
digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, Kerugian karena selisih kurs mata uang asing,
Biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia,
Biaya bea siswa, magang dan pelatihan,
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih (Keputusan Dirjen
Pajak Nomor Kep-238/PJ./2001 tanggal 28 Maret 2001)
7.3. Non Deductible Expense Pasal 9 UU PPh
Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang
saham, sekutu atau anggota.
Pembentukan dan pemupukan dana cadangan,
Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk
natura dan kenikmatan (benefit in kind)
Contoh 1:
Pengeluaran perusahaan untuk:
pembelian/perbaikan rumah atau kendaraan pribadi, biaya perjalanan pribadi /keluarga,
biaya premi asuransi pribadi / keluarga,
Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan,
Pajak Penghasilan,
Gaji yang dibayarkan kepada anggita persekutuan, firma atau
CV yang modalnya tidak terbagi atas saham,
Sanksi Administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan per-
UU-an di bidang perpajakan,
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
42/43
35
Selisih Penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal,
Selisih amortisasi komersial diatas penyusutan fiskal,
Biaya yang ditangguhkan pengakuannya
7.4. Koreksi Fiskal Positif
1) BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK
KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU
ANGGOTA.
2) PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN.
3) PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN.
4) JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG
DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG
MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN
DENGAN PEKERJAAN.\
5) HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN.
6) PAJAK PENGHASILAN.
7) GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA
PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK
TERBAGI ATAS SAHAM.
8) SANKSI ADMINISTRASI.
9) SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN
FISKAL.
10) SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI
FISKAL.
11) BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA.
12) PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA
7.5. Koreksi Fiskal Negatif
1) SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH
PENYUSUTAN FISKAL.
2) SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI
FISKAL.
3) PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA.
4) PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA.
8/12/2019 The Paper to the Presentation :: Indonesian Tax Planning PPh Ps 22, Ps 23, Ps 24, Ps 25
43/43
7.6. Contoh Soal
Untuk itu dipersilakan melihat Contoh Soal pada lampiran.
Jakarta, 18 Mei 2014
Kelompok 8 :
RIYA HASTUTI43211120258
ANDREAS JIMAN - 43211120277
ALWAN ZAMRONI43213110379
RADEN MUHAMMAD TAUPIK43213120048
NUR HIKMAH PUTRI43213120267
GENDRO BUDI PURNOMO43213120283
FITRIANI AYUNINGSIH43213120297
RETNO EKAWATI43213120302