Embed Size (px)
Citation preview
1
LAPORAN
TIM PENGAWAS TAHAP I PANITIA KERJA (PANJA) BIAYA PENYELENGARAAN IBADAH HAJI (BPIH)
KOMISI VIII DPR RI TERHADAP PERSIAPAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
TAHUN 1441H/2020 M DI ARAB SAUDI PADA TANGGAL 18-24 JANUARI 2020
JAKARTA TAHUN 1441 H/2020 M
2
LAPORAN
TIM PENGAWASAN TAHAP I PANJA BPIH KOMISI VIII DPR RI
TERHADAP PERSIAPAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
TAHUN 1441 H/2020 M DI ARAB SAUDI
TANGGAL, 18 – 24 JANUARI 2020
BAB I
PENDAHULUAN
A. Umum
Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dari tahun ke tahun semakin
membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah. Apalagi, jumlah jamaah haji
dari tahun ke tahun juga cenderung meningkat dan masa tunggu bagi calon
jamaah haji juga semakin panjang. Untuk tahun lalu jumlah jamaah indonesia yang
reguler mencapai 204.000 jamaah. Sedangkan untuk tahun ini sesuai MOU yang
sudah ditandatangani oleh kementerian agama dan kementerian haji arab saudi,
untuk jumlah calon jamaah haji tahun 2020 ini jumlahnya adalah sama dengan
tahun lalu atau tetap di angka 204.000 untuk reguler dan 17.000 untuk jamaah haji
khusus.
Organisasi penyelenggara ibadah haji meliputi organisasi permanen dan
organisasi kepanitiaan. Organisasi Permanen terdiri dari Ditjen Penyelenggaraan
Haji dan Umroh Kementerian Agama RI, Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi, Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) kabupaten/ Kota, dan Staf
Teknis Urusan Haji di Arab Saudi. Organisasi kepanitiaan terdiri dari Panitia
Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di tingkat Pusat, Embarkasi, dan Arab Saudi.
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pusat terdiri atas unsur
Kementerian Agama RI yang diangkat oleh Menteri Agama sebelum pelaksanaan
ibadah haji dimulai. Adapun personil Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)
Pusat terdiri dari unsur Kementerian Agama RI, Kementerian Kesehatan RI,
3
Kementerian Perhubungan RI, Imigrasi, Bea Cukai, TNI, POLRI, dan instansi
terkait lainnya.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 18 tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bahwa penyelenggaraan ibadah haji
merupakan tugas nasional yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab
pemerintah dan upaya untuk meningkatkan kualitas seluruh aspek
penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441H/2020 M, tentu terkait besaran Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, , disebutkan
bahwa, “Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah
mendapat persetujuan DPR RI” Komisi VIII DPR RI memiliki tugas untuk
membahas BPIH setiap tahunnya sebagai representasi dari lembaga DPR RI
sesuai dengan amanat undang-undang.
B. Maksud dan Tujuan
Kunjungan kerja TIM II Panja BPIH Komisi VIII DPR RI ke Arab Saudi
dimaksudkan untuk menjalan fungsi pengawasan persiapan penyelenggaraan
ibadah haji 1441H/2020M. Adapun tujuannya antara lain untuk mengetahui
progres dan tindak lanjut penyedian pelayanan:
a. Akomodasi di Makkah dengan sistem zonasi berdasarkan asal Embarkasi.
b. Bus shalawat disediakan untuk akomodasi yang berjarak minimal 1.000
meter dari Masjidil Haram.
c. Menu katering cita rasa Nusantara sesuai zonasi penempatan jemaah.
d. bus shalawat dari pemondokan/akomodasi ke Masjidil Haram atau
sebaliknya hanya ditempuh 1 kali naik bus.
e. Pelaksanaan teknis pemberian makan 50 kali di Makkah khususnya 2 hari
sebelum dan 3 hari setelah wukuf.
C. Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H /2020 M
1. Kuota Jemaah Haji Indonesia 1441H/2020M
Kebijakan mengenai besaran kuota Jemaah haji suatu Negara, termasuk Indonesia,
merupakan salah satu butir yang disepakati dalam MoU persiapan penyelenggaraan
ibadah haji, antara Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi dengan Perwakilan
Pemerintah yang akan mengirimkan Jemaah hajinya, yang dalam hal ini, untuk
delegasi Indonesia dikoordinasikan oleh Kementerian Agama RI.
Dalam penyusunan rencana umum penyelenggaraan ibadah haji dan rancangan BPIH
4
tahun 1441H/2020M, kami menggunakan asumsi besaran kuota haji reguler sebanyak
204.000 jemaah, dan kuota Haji khusus sebanyak 17.000 jemaah, atau sama dengan
realisasi kuota haji tahun 1439H/2018M.
2. Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020M
2.1. Pengisian Kuota
Sistem pengisian kuota dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu kuota tahun
1441H/2020M ditambah dengan cadangan sebesar 5 (lima) persen dari jemaah
yang diperkirakan berangkat pada tahun 1441H/2020M. Sistem ini cukup efektif,
dalam mengoptimalkan pemanfaatan kuota pada penyelenggaraan ibadah haji
tahun 1441H/2020M dan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karenanya, pada
penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441H/2020M, sistem yang sama akan kami
terapkan kembali.
Pengisian kuota dalam rangka pelunasan BPIH tahun 1441H/2020M akan
dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama, diberikan kepada jemaah lunas
tunda tahun sebelumnya, jemaah yang masuk kuota tahun 1441H/2020M yang
belum berhaji dan ditambah 5% jemaah cadangan yang merupakan jemaah
daftar tunggu tahun 1441H/2020M.
Sedangkan pada pelunasan tahap kedua diprioritaskan kepada jemaah yang
sudah berhaji (masuk porsi), penggabungan mahram, suami-istri dan anak-
orang tua, gagal sistem pada tahap sebelumnya, jemaah lansia minimal
berumur6 tahun beserta pendamping, serta penggantian terhadap jemaah haji
yang masuk kuota tahun 1441H/2020M dan telah melunasi, namun meninggal
sebelum berangkat ke Arab Saudi.
2.2. Transportasi Udara
Kebijakan rute penerbangan pada musim haji tahun 1441H/2020M tidak
mengalami perubahan dibandingkan dengan penerbangan pada musim haji
tahun 1441H/2020M, yaitu dengan rute penerbangan jemaah haji gelombang I
semuanya mendarat di Madinah dan gelombang II di Jeddah pada masa
pemberangkatan. Sedangkan untuk masa pemulangan gelombang I semuanya
melalui Jeddah dan gelombang II seluruhnya melalui Madinah. Sistem ini
selama ini kami nilai cukup efektif dalam proses penyelenggaraan penerbangan
jemaah haji Infonesia. Kebijakan rute penerbangan tersebut memberikan
kontribusi positif dalam mengurangi kelelahan jemaah, efisiensi biaya, dan
waktu perjalanan sebagian jemaah haji yang semula dari Jeddah ke Madinah
menggunakan bus dengan waktu tempuh 5-6 jam saat kedatangan dan saat
pemulangan.
5
2.3. Akomodasi di Makkah dan Madinah
a. Sesuai ketentuan PMA nomor 9 tahun 2016 tentang penyediaan barang/jasa
penyelenggaraan haji Indonesia di Arab Saudi yang pelaksanaannya
ditetapkan dalam keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
b. Akomodasi bagi jemaah haji selama tinggal di Makkah dan Madinah, dalam
proses pemilihannya harus memenuhi persyaratan legalitas, kualitas dan
kenyamanan, kesehatan, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan
prasarana, serta keamanan. Selain itu, beberapa akomodasi yang memiliki
kualitas dan memberikan pelayanan yang baik pada tahun 1441H/2020M
akan menjadi pertimbangan dalam proses pemilihan akomodasi Jemaah haji
tahun 1441H/2020M.
c. Penyediaan akomodasi di Madinah diupayakan berada di wilayah Markaziah
yaitu jarak terjauh ±650 meter dari Masjid Nabawi. Untuk itu, dalam
penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441H/2020M, pola penyewaan
akomodasi di Madinah dilakukan dengan sistem gabungan antara blocking
time dan Full Musim. Penggunakan sistem gabungan dimaksud dinilai lebih
baik karena dari awal sudah dapat dipastikan penempatan jemaahnya dan
memudahkan petugas dalam berkoordinasi serta melakukan persiapan-
persiapan.
d. Dalam rangka memberikan kepastian di tengah tengah situasi tata ruang di
dua kota suci (Makkah dan Madinah), serta kompetisi dengan negara lain
sangat diperlukan pola kontrak dengan sistem repeat order dan/atau dengan
sistem jangka panjang. Dengan adanya kontrak jangka panjang dimaksud,
diharapkan dapat mempertahankan kualitas pemondokan, memberikan
kepastian serta menciptakan efisiensi pembiayaan.
2.4. Pelayanan Katering dan Transportasi
a. Peningkatan kualitas makanan di Embarkasi dan di Arab Saudi, peningkatan
pengawasan katering, pemanfaatan juru masak Indonesia di Arab Saudi,
penggunaan bumbu masak cita rasa nusantara, dan pelayanan catering di
Makkah sebanyak 40 kali, sehingga diharapkan dapat memberikan kepuasan
yang maksimal kepada jemaah haji.
b. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi antar kota perhajian (upgrade
naqobah) sebagaimana yang telah dilaksanakan pada tahun 1439H/2018M.
Terjadi kenaikan biaya Naqobah yang semula SAR555 per jemaah menjadi
SAR896 per jemaah.
6
2.5. Pelayanan Embarkasi di Tanah Air
Terus berupaya meningkatkan pelayanan embarkasi antara lain melalui
peningkatan fasilitas sarana dan prasarana asrama haji, perekaman data
Biometrik Jemaah, penerapan Fast Track di seluruh embarkasi haji, dan
pelayanan barang bawaan jemaah di embarkasi.
3. Prinsip Penyusunan BPIH Tahun 1441H/2020M
BPIH tahun 1441H/2020M disusun dengan prinsip sebagai berikut:
a. Komponen direct cost disusun sebagaimana tahun lalu yang mencakup
komponen penerbangan, akomodasi di Arab Saudi, dan living cost.
b. Biaya komponen penerbangan haji disusun per embarkasi dengan
memperhatikan jarak (dekat/jauh) dari masing-masing embarkasi ke Arab Saudi.
c. Pemerintah mengusulkan penetapan besaran BPIH dalam bentuk US Dolar,
mengingat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yaitu US
Dolar/SAR yang senantiasa mengalami perubahan, disamping itu sebagian besar
komponen biaya dibayarkan dalam mata uang asing.
d. Dalam menyusun komponen BipiH meliputi sebagaian biaya penerbangan, living
cost, dan biaya Visa. Asumsi rata-rata biaya penerbangan per jemaah
Rp30.764.781.00, namun yang dibebankan kepada jemaah sebesar
Rp28.419.596,00,, sehingga sisa Rp2.345.185,00 dibebankan kepada dana nilai
manfaaat dan dana efisiensi operasional haji.
4. Asumsi Penyusunan BPIH1441H/2020M
Dalam rangka penyusunan rancangan BPIH Tahun 1441H/2020M, kami telah
mempertimbangkan asumsi-asumsi berikut:
Asumsi nilai tukar (kurs) dollar Amerika terhadap rupiah adalah sebesar
Rp14.200,- per USD (kurs APBN Tahun 2020). Sedangkan untuk asumsi kurs
SAR terhadap USD sebesar SAR3,75 per USD, dan asumsi kurs SAR terhadap
rupiah sebesar Rp3.786,67 per SAR.
Kuota Jemaah haji reguler sebanyak 214.000 yang dialokasikan dalam 529 kloter.
Dana optimalisasi/nilai manfaat setoran awal dalam rangka membiayai beban
indirect cost sebesar Rp8.061.971.321.812,02.
Berdasarkan prinsip dan asumsi tersebut, besaran direct cost BPIH tahun
1441H/2020M yang dibebankan kepada jemaah haji (BipiH) maupun besaran indirect
cost BPIH tahun 1441H/2020M yang bersumber dari hasil optimalisasi dana setoran
awal jemaah.
7
5. Biaya Yang Dibebankan Langsung Kepada Jamaah Haji /BipiH (Direct Cost)
Dengan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, Pemerintah mengusulkan
besaran direct cost BPIH tahun 1441H/2020M terdiri atas komponen:
No Komponen Direct
Cost
Nilai Dalam
Rupiah
Nilai Ekuivalen Dalam
USD
a. Penerbangan PP Rp28.419.596,00- USD 2.001.38
b. LivingAllowance/Cost SAR1.500 USD 399,81
c. Visa Rp1.136.001,00 USD 80.00
Rata-Rata
USD 2,481.00
6. Biaya Yang Bersumber Dari Hasil Optimalisasi Dana Setoran Awal Jamaah
(Indirect Cost).
Pemerintah mengusulkan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun
1441H/2020M yang bersumber dari hasil optimalisasi dana setoran awal jamaah
(indirect cost) sebesar Rp8.061.971.321.812,00
D. Komponen BPIH
Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terdiri dari biaya
penerbangan Indonesia-Arab Saudi PP, biaya operasional di Arab Saudi (dalam bentuk
SAR), dan biaya operasional dalam negeri (dalam bentuk rupiah).
1. Biaya penerbangan Indonesia-Arab Saudi PP
Biaya penerbangan adalah biaya yang harus dibayar oleh pemerintah kepada pihak
penerbangan yang bertugas mengangkut jamaah haji secara charter. Biaya
penerbangan merupakan komponen paling besar dalam komposisi Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
2. Biaya operasional di Arab Saudi
Biaya operasional di Arab Saudi merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh
Pemerintah Indonesia kepada penyedia pelayanan haji di Arab Saudi untuk
operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH). Biaya ini dibedakan menjadi biaya
8
wajib (direct cost), meliputi maslahah ammah (general service), akomodasi di Makkah,
Madinah, dan Hotel Transito Jedah, Konsumsi, dan transportasi darat (naqobah) dan
biaya operasional (indirect cost), meliputi belanja pegawai atau honorarium petugas,
akomodasi petugas, konsumsi petugas, transportasi darat petugas, ATK dan
perlengkapan operasional pemeliharaan dan langganan daya jasa, perjalanan petugas
keluar daker, sewa kantor dan wisma, dan biaya penunjang operasional.
3. Biaya operasional dalam negeri
Biaya operasional dalam negeri merupakan biaya yang dipergunakan untuk PIH di
Indonesia. Biaya ini juga dibedakan menjadi biaya wajib (direct cost) dan biaya
operasional (indirect cost), Biaya direct cost meliputi asuransi jiwa dan paspor jamaah
haji. Biaya indirect cost meliputi konsumsi jamaah haji di embarkasi, konsumsi petugas
di embarkasi, akomodasi jamaah haji di embarkasi, akomodasi petugas di embarkasi,
passanger service charge, operasional pusat, operasional embarkasi, operasional di
Propinsi, Kab/Kota, penanganan jamaah sakit pasca operasional Pusat dan Daerah,
penanganan barang bawaan tertinggal Pusat dan Daerah serta pengadaaan blangko
bawaan, dan lawyer serta konsultan Dalam Negeri.
9
BAB III
PEMBAHASAN BPIH 1441 H/2020 M
Pada Rapat Konsinyering Panja Komisi VIII DPR RI tentang Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M dengan Panja BPIH Kementerian Agama RI dan
Kepala Badan Pelaksana BPKH membahas “Masukan atas Komponen Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1441 H/2020 M”, disimpulkan beberapa
hal sebagai berikut:
1. Panja Komisi VIII DPR RI tentang BPIH Tahun 1441 H/2020 M dan Panja BPIH
Kementerian Agama RI menyepakati:
a. Besaran BIPIH / Biaya yang dibebankan Langsung kepada Jemaah sebesar
Rp35.235.602,- atau tidak mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
b. Besaran Living Cost sebesar SAR 1.500 dan diserahkan kepada jemaah haji
dalam mata uang Saudi Arabia Riyal (SAR).
2. Panja Komisi VIII DPR RI tentang BPIH Tahun 1441 H/2020 M meminta Panja BPIH
Kementerian Agama RI untuk melakukan penyisiran seluruh komponen BPIH yang
bersumber dari Dana Nilai Manfaat dan Dana Efisiensi yang dapat dilakukan efisiensi
serta hasilnya disampaikan pada rapat selanjutnya.
3. Panja Komisi VIII DPR RI tentang BPIH Tahun 1441 H/2020 M menyetujui BPKH
untuk melakukan pengadaan valas dengan harga terbaik.
4. Panja Komisi VIII DPR RI tentang BPIH Tahun 1441 H/2020 M meminta Pemerintah
untuk membuka kesempatan kepada maskapai penerbangan lainnya dalam
pelayanan ibadah haji Tahun 1441 H/2020 M.
USULAN BIAYA KOMPONEN PELAYANAN JEMAAH HAJI TAHUN 2020 M.
KOMPONEN BIAYA KOMPONEN 2020
Kuota Haji 214.000
Nilai Tukar Rupiah/USD Rp 14.200
Nilai Tukar Rupiah/SAR Rp 3.787
Biaya Visa/Jemaah Rp. 1,13 juta
Biaya Avtur Penerbangan/Usc per liter ---
Sewa Hotel Mekkah/Jemaah SAR 4.300
10
Sewa Hotel Madinah/Jemaah
Sewa Hotel Cadangan Madinah/Jemaah
SAR 1.250
SAR 5.000
Living Cost/Biaya Hidup per Jemaah SAR 1.500
Sewa Bis Mekkah (Shuttle)/Jemaah 86,10
Sewa Bis Antar Kota/Jemaah 133
Jumlah Katering (Mekkah) /Jemaah 50
Harga Katering Per Jemaah SAR 13,23-15.00
11
12
BAB IV
HASIL PENGAWASAN
1. TARGET LAYANAN AKOMODASI MADINAH
a. Akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Madinah seluruhnya diupayakan berada di
wilayah Markaziah”
b. Target sistem penyewaan akomodasi di Madinah
c. Direncanakan dengan system sewa full musim 100 %
13
2. TARGET LAYANAN AKOMODASI MAKKAH
a. Rencana Akomodasi di Mekkah sejumlah 173 Hotel
No Wilayah Jumlah Hotel Kapasitas
1 Jarwal 9 35.147
2 Misfalah 27 40.002
3 Rei Bakhs 15 13.077
4 Mahbas Jin 19 33.254
5 Aziziah 1 5.225
6 Raudhoh 33 33.960
7 Syisyah 69 57.893
b. Kebijakan Peningkatan Layanan Akomodasi Tahun 2020
1) Zonasi, Penempatan pemondokan jemaah haji berdasarkan zona embarkasi di
Makkah.
2) Penempatan Armina, Mapping penempatan jemaah haji dilakukan oleh
Kementerian Agama RI
3) AC di Arafah, Seluruh tenda jemaah haji di Arafah menggunakan AC
4) Sistem Zonasi
SYISYAH
RAUDHAH
MAHBAS JIN
AZIZIAH
JARWAL
MISFALAH
REI BAKHSY
Penempatan SistemZonasi
14
c. Kebijakan Peningkatan Layanan TransportasiTahun 2020
Layanan Bus Antarkota
•Disyaratkan Bus tahun pembuatan 2015
•Memiliki tempat bagasi/penyimpanan tas Jemaah yang luas.
•Ada 36 perusahaan yang bergerak dibidang layanan bus antar kota
Bus
Sholawat
•Bus Sholawat digunakan untuk layanan Jemaah dari hotel ke masjidil haram
•Kebijakan pemerintah Arab Saudi Bus Sholawat dikhususkan bagi perusahaanyang memiliki izin masuk tunel menuju masjid haram
•Beroperasi selama 24 jam
•Ada 2 perusahaan yang memiliki izin masuk tunel menuju masjid haram yaitu :Perusahaan Saftco dan Rahawil
15
BAB V
REKOMENDASI
Tim Pengawas Tahap I Panja Komisi VIII DPR RI setelah melalui pertemuan di
KUH, Makkah, bahwa progres penyiapan pelayanan jemaah haji belum dilakukan kontrak
dan TIM PENGAWAS TAHAP I PANJA BPIH KOMISI VIII DPR RI merekomendasikan
beberapa hal sebagai berikut:
1. Tim Pengawas Tahap I Panja BPIH Komisi VIII DPR RI berpendapat bahwa
Kementerian Agama RI perlu segera menyusun road map penyediaan
akomodasi, transportasi dan katering di Makkah dan Madinah
2. Tim Pengawas Tahap Panja BPIH Komisi VIII DPR RI berpendapat bahwa
setelah melakukan penyewaan hotel di Makkah kualitas gedung harus
sesuai standar/tasrih serta tidak ada pemadatan dan meminta agar dalam
satu kamar ditempati 3 orang.
3. Tim Pengawas Tahap Panja BPIH Komisi VIII DPR RI berpendapat bahwa
dalam kontrak dan penyediaan akomodasi, transportasi dan katering
dilakukan secara transparan dan akuntabel.
4. Pelayanan katering bercita rasa Indonesia dan meminta bahan baku dikirim
dari Indonesia.
16
BAB IV
PENUTUP
Demikian laporan hasil Tim Pengawas Tahap I Panja BPIH Komisi VIII DPR RI ke
Arab Saudi Arab yang dilaksanakan pada tanggal 18-24 Januari 2020. Laporan ini
diharapkan dapat dimanfaatkan dalam melakukan perbaikan pelayanan
Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M dan musim haji tahun-tahun yang
akan datang.
Jakarta, 27 Januari 2020
KETUA TIM PENGAWAS TAHAP I PANITIA KERJA BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH)
KOMISI VIII DPR RI/ WAKIL KETUA,
H. MARWAN DASOPANG
17
JADWAL KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI (BPIH) TAHAP I
TAHUN 1441 H/2020 M
KE ARAB SAUDI
TANGGAL 18 - 24 JANUARI 2020
No Hari,Tanggal Acara Keterangan
1 Sabtu,18/01/2020
Garuda Indonesia 13.30 WIB Anggota tim berkumpul di Bandara Soekarno Hatta
terminal III Gate II
15.25 WIB Take off dari Bandara Soekarno Hatta menuju Bandara Prince Mohammad Bin Abdul Aziz, Madinah
21.20 WAS Rombongan tiba di Bandara Prince Mohammad Bin Abdul Aziz Madinah.
22.00 WAS Menuju hotel, istirahat Hilton
Madinah
2 Minggu,19/01/2020
Madinah 08.00 WAS
Sarapan pagi
09.30 Rapat internal
12.00 – 14.00 Istirahat, sholat, makan siang
14.00 – 17.00 Peninjauan lapangan ke penyedia Catering dan
Pemondokan yang akan ikut kontrak dan atau sudah
dikontrak yang akan memberikan pelayanan jemaah
haji 1441 H/2020 M
17.00 Kembali ke Hotel
21.00 Rapat Internal
3 Senin, 20/01/2020
Madinah - Makkah
08.00 WAS
Sarapan pagi
09.00-11.30 Rapat Internal
18
12.00-13.00 Istirahat, sholat dan makan siang
13.00-14.00 Check out dari Hotel Madinah
14.00 Perjalanan menuju Makkah (Umrah)
22.00 – 23.00 Check in di Hotel Makkah
23.00 – 01.00 Umrah
4 Selasa, 21/01/2020
08.00 WAS
Sarapan Pagi
Fairmount Hotel
10.00 Rapat internal
12.00-14.00 Istirahat,sholat dan makan siang
14.00 Perjalanan menuju Kantor Misi Haji Makkah
14.30 – 17.00 Rapat Internal
5 Rabu, 22/01/2020
Tempat dan waktu diatur oleh KJRI
Jeddah/ Dirjen PHU
08.00-09.30 Sarapan pagi
10.00 Rapat internal
14.00-15.00 Menuju tempat pertemuan dengan Menteri Urusan Haji Arab Saudi
15.00-17.00 PertemuanTim Panja BPIH Tahap I dan Tahap II
dengan Menteri Urusan Haji Arab Saudi
17.00- 20.00 Ishoma
20.00- 22.00 PertemuanTim Panja BPIH Tahap I dan Tahap II
dengan Duta besar RI untuk Arab Saudi, Konsul
Jenderal RI di Arab Saudi, Dirjen PHU Kementerian
Agama, dan Staf Teknis Urusan Haji Indonesia
beserta jajarannya, membicarakan Komponen BPIH
1441 H/2020 M dalam rangka persiapan penyediaan
pelayanan catering, perumahan dan kesehatan
Jemaah Haji di Makkah untuk jemaah Haji 1441
H/2020 M
6 Kamis, 23/01/2020
06.30 Tawaf wada
08.00 Sarapan pagi
14.00 Chek out dari hotel menuju Jeddah
16.00 Menuju Bandara King Abdul Aziz di Jeddah
17.00 Chek in bandara
Makkah- Jeddah
19.40 Take off dari Bandara King Abdul Aziz, Jeddah menuju Jakarta
Jumat, 24/01/20 Jakarta
19
7 09.30 WIB Tiba di Bandara Soekarno Hatta
DAFTAR NAMA
KUNKER PANJA KOMISI VIII DPR RI TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI
TAHUN 1441 H/2020 M KE ARAB SAUDI
TANGGAL 18 S.D. 24 JANUARI 2020
NOMOR N A M A JABATAN FRAKSI DAPIL
URUT ANGG
1 509 YANDRI SUSANTO KETUA KOMISI P A N BANTEN II
2 3 MARWAN DASOPANG KASANI WAKIL KETUA P K B SUMUT II
3 166 DIAH PITALOKA WAKIL KETUA PDI P JABAR III
4 218 INA AMMANIA ANGGOTA PDI P JATIM VII
5 172 SELLY ANDRIANY GANTINA ANGGOTA PDI P JABAR VIII
6 272 JOHN KENEDY AZIS ANGGOTA P G SUMBAR II
7 304 ENDANG MARIA ASTUTI ANGGOTA P G JATENG IV
8 125 SAIFUL RASYID ANGGOTA GERINDRA KALSEL I
9 351 DELMERIA HARUN RAJA MANSUR ANGGOTA NASDEM SUMUT II
10 559 HASANI BIN ZUBER ANGGOTA P D JATIM XI
11 440 BUKHORI USUP BINI ANGGOTA P K S JATENG I
12 AGUS WIDIJATMOKO KASUBAG RAPAT SET. KOMISI VIII
13 - SRI LESTARI WALUYO STAF SET. KOMISI VIII
14 - MARDIYANA WIRYO REJO STAF SET. KOMISI VIII
20
15 - SURATMAN MARTO WIYADI TENAGA AHLI KOMISI VIII
16 - VICKY HARSA TANAJA IBUNDA BU DIAH PITALOKA
17 - KHAERUNISAH MARGANDI ALI LUBIS ISTRI PAK SAIFUL RASYID
18 - AULIA OKTAFIANDI SAIFUL PUTRA PAK SAIFUL RASYID
19 - MUHAMMAD SYARFI HUTAURUK SUAMI BU DELMERIA
