• Home

  • Documents

  • Tindak Pidana di Bidang Perpajakan · PDF filedi Indonesia ; atau tidak menyetorkan pajak yang...
4

Tindak Pidana di Bidang Perpajakan · PDF filedi Indonesia ; atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, ... perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan WP yang

  • Upload
    ngonhan

  • View
    232

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Tindak Pidana di Bidang Perpajakan · PDF filedi Indonesia ; atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, ... perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan WP yang
Page 2: Tindak Pidana di Bidang Perpajakan · PDF filedi Indonesia ; atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, ... perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan WP yang
Page 3: Tindak Pidana di Bidang Perpajakan · PDF filedi Indonesia ; atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, ... perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan WP yang
Page 4: Tindak Pidana di Bidang Perpajakan · PDF filedi Indonesia ; atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, ... perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan WP yang

9. Sengketa Pajak · 8. Sengketa Pajak Akibat Diajukannya Gugatan • Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan Pajak atau kewajiban perpajakan. • Penggugat

9. Sengketa Pajak · 8. Sengketa Pajak Akibat Diajukannya Gugatan • Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan Pajak atau kewajiban perpajakan. • Penggugat

Documents
FASILITAS PERPAJAKAN PEMBEBASAN ATAU

FASILITAS PERPAJAKAN PEMBEBASAN ATAU

Documents
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN · PDF fileSurat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 20. Surat

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN · PDF fileSurat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 20. Surat

Documents
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI - dinamika.ac.id · 4302036037 Praktikum - Perpajakan 1 B MKB Perpajakan 4302036036 Akuntansi Perpajakan 2 MKB Perpajakan 4302036089 Perilaku Keorganisasian

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI - dinamika.ac.id · 4302036037 Praktikum - Perpajakan 1 B MKB Perpajakan 4302036036 Akuntansi Perpajakan 2 MKB Perpajakan 4302036089 Perilaku Keorganisasian

Documents
Buku UU Perpajakan SDSN 2012.pdf - pajak.go.id UU Perpajakan SDSN 2012.pdf · REPUBLIK INDONESIA. SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN ... perpajakan wajib mendaftarkan

Buku UU Perpajakan SDSN 2012.pdf - pajak.go.id UU Perpajakan SDSN 2012.pdf · REPUBLIK INDONESIA. SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN ... perpajakan wajib mendaftarkan

Documents
PENGARUH TAX AMNESTY, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN ...eprints.umk.ac.id/9653/1/HAL. JUDUL.pdf · perpajakan, pelayanan fiskus, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap

PENGARUH TAX AMNESTY, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN ...eprints.umk.ac.id/9653/1/HAL. JUDUL.pdf · perpajakan, pelayanan fiskus, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap

Documents
PENGARUH PERATURAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN …repository.ump.ac.id/3232/1/COVER_TEGAR DWI CANDRA P_AKUNTANSI'16.pdf · i pengaruh peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan,

PENGARUH PERATURAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN …repository.ump.ac.id/3232/1/COVER_TEGAR DWI CANDRA P_AKUNTANSI'16.pdf · i pengaruh peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan,

Documents
GAMBARAN BEBAN PAJAK DI RS. ISLAM DAN PROSPEK · PDF fileUU Perpajakan tidak juga ada perbedaan yang signifikan ... memotong dan menyetorkan potongan PPh 21 dan ... Tarif PPh Badan

GAMBARAN BEBAN PAJAK DI RS. ISLAM DAN PROSPEK · PDF fileUU Perpajakan tidak juga ada perbedaan yang signifikan ... memotong dan menyetorkan potongan PPh 21 dan ... Tarif PPh Badan

Documents
jdih.padang.go.id file... KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN ... Belanja Barang dan Jasa sah atan Hibah ... menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia

jdih.padang.go.id file... KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN ... Belanja Barang dan Jasa sah atan Hibah ... menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia

Documents
PENGARUH KEBIJAKAN PERPAJAKAN, PERATURAN PERPAJAKAN…repository.wima.ac.id/15208/1/ABSTRAK.pdf · perpajakan dan peraturan perpajakan yang dinamis serta faktor internal yaitu locus

PENGARUH KEBIJAKAN PERPAJAKAN, PERATURAN PERPAJAKAN…repository.wima.ac.id/15208/1/ABSTRAK.pdf · perpajakan dan peraturan perpajakan yang dinamis serta faktor internal yaitu locus

Documents
kpu-tangerangkota.go.idkpu-tangerangkota.go.id/content/uploads/2019/06/PKS.pdfMembuka RKDK pada Bank Umum atas nama ... saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan ... menyetorkan

kpu-tangerangkota.go.idkpu-tangerangkota.go.id/content/uploads/2019/06/PKS.pdfMembuka RKDK pada Bank Umum atas nama ... saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan ... menyetorkan

Documents
NDEPENDENSI, INTEGRITAS, DAN PROFESIONALISME ......perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 29. Penyidik

NDEPENDENSI, INTEGRITAS, DAN PROFESIONALISME ......perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 29. Penyidik

Documents
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …repository.beacukai.go.id/office/2013/02/d5bac3c3331ea2f4d726fe6b... · atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …repository.beacukai.go.id/office/2013/02/d5bac3c3331ea2f4d726fe6b... · atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki

Documents
PENGARUH PEMANFAATAN FASILITAS PERPAJAKAN …eprints.undip.ac.id/29742/1/JURNAL_MONIC.pdf ·  · 2013-03-17bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali

PENGARUH PEMANFAATAN FASILITAS PERPAJAKAN …eprints.undip.ac.id/29742/1/JURNAL_MONIC.pdf ·  · 2013-03-17bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali

Documents
Perpajakan 2 PPh - · PDF filePenghitungan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas 3. Penghitungan PPh 21 bagi anggota dewan pengawas atau dewan komisaris

Perpajakan 2 PPh - · PDF filePenghitungan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas 3. Penghitungan PPh 21 bagi anggota dewan pengawas atau dewan komisaris

Documents
kpu-gianyarkab.go.id file... menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara, dan ... saldo awal atau saldo pembukaan, Rincian perhitungan penerimaan dan ... pengujian secara sampling

kpu-gianyarkab.go.id file... menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara, dan ... saldo awal atau saldo pembukaan, Rincian perhitungan penerimaan dan ... pengujian secara sampling

Documents
RANCANGAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI … · 2021. 1. 22. · BAB IV PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PEMBENTUKAN DANA CADANGAN, BUNGA PINJAMAN, DIVIDEN, DAN/ATAU KEUNTUNGAN KARENA

RANCANGAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI … · 2021. 1. 22. · BAB IV PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PEMBENTUKAN DANA CADANGAN, BUNGA PINJAMAN, DIVIDEN, DAN/ATAU KEUNTUNGAN KARENA

Documents
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 12

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 12

Documents
PENGENDALIAN UANG NEGARA MELALUI PENERAPAN TSA · digambarkan secara sederhana sebagai berikut : 1. Perorangan atau Badan hukum Yang berkewajiban menyetorkan ke Kas Negara atas Penerimaan

PENGENDALIAN UANG NEGARA MELALUI PENERAPAN TSA · digambarkan secara sederhana sebagai berikut : 1. Perorangan atau Badan hukum Yang berkewajiban menyetorkan ke Kas Negara atas Penerimaan

Documents
Lampiran 1 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/2553/8/T1_162008025... · pertanyaan atau soal yang harus ... (perpajakan/pungutan/insentif

Lampiran 1 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/2553/8/T1_162008025... · pertanyaan atau soal yang harus ... (perpajakan/pungutan/insentif

Documents
bppdrd.balikpapan.go.idbppdrd.balikpapan.go.id/assets/file/PerwaliNO.30tahun... · 2021. 2. 2. · administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau

bppdrd.balikpapan.go.idbppdrd.balikpapan.go.id/assets/file/PerwaliNO.30tahun... · 2021. 2. 2. · administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau

Documents
WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMURArief Rachman Hakim atau Gedung Wanita Candra Kencana menyetorkan biaya administrasi/uang muka dan/atau pelunasan ... HENDRO GUNAWAN BERITA DAERAH

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMURArief Rachman Hakim atau Gedung Wanita Candra Kencana menyetorkan biaya administrasi/uang muka dan/atau pelunasan ... HENDRO GUNAWAN BERITA DAERAH

Documents
9. Sengketa Pajak - ARKADEMI · 8. Sengketa Pajak Akibat Diajukannya Gugatan • Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan Pajak atau kewajiban perpajakan

9. Sengketa Pajak - ARKADEMI · 8. Sengketa Pajak Akibat Diajukannya Gugatan • Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan Pajak atau kewajiban perpajakan

Documents
KETENTUAN UMUM & TATACARA PERPAJAKAN ( KUP )elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/kursus_brevet_A/kup.pdf · melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak dan atau bukan objek pajak

KETENTUAN UMUM & TATACARA PERPAJAKAN ( KUP )elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/kursus_brevet_A/kup.pdf · melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak dan atau bukan objek pajak

Documents
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · Sistem Administrasi Perpajakan yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan/ atau

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · Sistem Administrasi Perpajakan yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan/ atau

Documents
inwdahsyat.files.wordpress.com file · Web viewIndonesia atau Amerika Serikat, ... perpajakan diperlakukan sebagai badan hukum. (f) Istilah "pejabat yang berwenang" berarti : (i)

inwdahsyat.files.wordpress.com file · Web viewIndonesia atau Amerika Serikat, ... perpajakan diperlakukan sebagai badan hukum. (f) Istilah "pejabat yang berwenang" berarti : (i)

Documents
PEMBAHARUAN PROSPEKTUS Dalam hal pembelian Unit … BNP Paribas... · perundangan-undangan dan/atau perjanjian dan/atau kewajiban lainnya terkait dengan antara lain ketentuan perpajakan,

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS Dalam hal pembelian Unit … BNP Paribas... · perundangan-undangan dan/atau perjanjian dan/atau kewajiban lainnya terkait dengan antara lain ketentuan perpajakan,

Documents
jdih.pemalangkab.go · usaha rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya, NPWP Pelaku Usaha non perseorangan dan NIK penanggungjawab usaha dan/atau

jdih.pemalangkab.go · usaha rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya, NPWP Pelaku Usaha non perseorangan dan NIK penanggungjawab usaha dan/atau

Documents
NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS … · peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajjban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak

NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS … · peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajjban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak

Documents
Aspek Perpajakan Penggunaan Dana APBN/APBD Bagi Bendahara · rapat, sidang, seminar, lokakarya (w orkshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau

Aspek Perpajakan Penggunaan Dana APBN/APBD Bagi Bendahara · rapat, sidang, seminar, lokakarya (w orkshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau

Documents