TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP

PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH

(ANALISIS PENETAPAN NO. 0027/PDT.P/2014/PA.WT.)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT

MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU

DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

YULIANA TRIWIDIASTUTI

NIM 11350063

PEMBIMBING

Dr. SAMSUL HADI, S.Ag, M.Ag

JURUSAN AL AHWAL AS SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2015

ii

ABSTRAK

Dispensasi nikah adalah suatu kemudahan atau keringanan bagi calon

mempelai laki-laki maupun calon perempuan yang masih dibawah umur dan belum

diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Kecuali suatu tindakan yang berdasarkan hukum dinyatakan bahwa suatu

peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus. Dispensasi

nikah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi calon pasangan yang

belum mencapai umur minimal dibolehkan menikah yang diatur dalam Undang-

undang yang berlaku di Indonesia. Suatu perkawinan bagi calon pengantin yang

belum memenuhi persyaratan umur harus memperoleh dispensasi nikah. Hal ini dapat

ditegaskan lebih lanjut bahwa dalam ketentuan umur secara umum pada pasal 6 ayat

(2) yang berbunyi “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai

umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Jika dilihat

dari apa dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan dispensasi

nikah No. 0027/PDT.P/2014/PA.Wt.? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam dan

hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah?

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian (library research) dengan

sumber data primer berupa observasi dengan meninjau secara langsung objek

penelitian yaitu Pengadilan Agama Wates. Data penunjang berupa dokumentasi

dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa penetapan perkara

yang berhubungan dengan perkara dispensasi Nikah di PA Wates. Jenis analisis data

dalam penelitian ini bersifat deduktif dan induktif, dengan menggunakan pendekatan

normatif dan yuridis. Adapun sifat penelitian ini adalah adalah deskriptif-analitik.

Hasil dari penelitian ini bahwa dasar hukum yang digunakan hakim untuk

menetapkan perkara Dispensasi Nikah No. 0027/PDT.P/2014/PA.Wt. di tinjau dari

yuridis sudah sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Jika di tinjau dari

segi normatif hal ini sesuai dengan kaidah fikiyah. Dari sini timbul pandangan

bahwa menikah dalam usia muda tidak menjadi permaslahan dari sudut agama.

Penetapan dispensasi nikah akan lebih mendatangkan kemaslahatan bagi kedua calon

mempelai dan terhindar dari perbuatan zina yang dilarang Agama. Secara angka batas

usia minimal bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan antara Undang-

undang Perkawinan dan Hukum Islam secara umum berbeda. Dalam UUP, batas usia

minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah anak laki-laki telah mencapai usia

19 tahun dan wanita telah mencapai 16 tahun. Sementara dalam hukum islam,

khususnya madzab Syafi’i sama sekali tidak ditentukan mengenai batas minimal usia

nikah, karena yang penting sudah mencapai usia baligh dan tamyiz. Maka, dalam

hukum Islam, diperbolehkan pernikahan dini asalkan sudah memenuhi persyaratan

dan rukun nikah.

ffiur3

Univemitas Islam Negeri Sunan l(alijaga T,M.UINSK.BM-Offi3IRO

ST]RAT PERSETUJUAI\I SKRIPSTTUGAS AKHIR

Hat : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakutas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kahjaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

As salamu' alaihtm Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan

perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Yuliana Tri Widiastuti

NIM :11350063

Judul :TINJAUAI{ HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERIIADAP

PEITETAPAI\I PERKARA DISPENSASI NIKAII (ANALI$S PENETAPAI[

NO. 0027/PDT.P lz0l4tPA.WT)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi A1-

Ahwal Asy-syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera

dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

W as s al amu' al aikum Wr. Wb

Yogyakarta, 09 Juni 2015

fi

SI]RAT PERI{YATAAI\{ KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawatr ini:

Nama

NIM

Jurusan

Fakultas

Yuliana Tri Widiastuti

I 1350063

Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah

Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan deirgan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang

berjudul: "TINJAUAN HUKIJM ISLAM DAN IIUKUM POSITIF

TERIIADAP PEIIETAPAI\ PERKARA DISPENSASI I\IKAII (ANALISIS

PENETAPAIT NO. t027tPDT.Pn014lPA.WT) ' adalah hasil penelitian saya

sendiri dan bukan plagiat hasil karya oreng lairU kecuali yang secara tertulis diacu

dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakart4 i8 Sya'ban 1436 H05Juni 2015 M

NIM. 11350063

tv

\

KEMENTERIAN AGAMAUNMERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUMJl. Marsda Adisucipto Tetp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIRNomor : UIN.02IDS/PP.00.9 tO3S4/2015

TugasAkhirdenganjudul :TINJAUAN HUKUM ISLAM DANPERKARA DISPENSASINO.0027/PDT .P /201 4 tP A.WT .)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

HUKUM POSITIF TERHADAPNIKAH (ANALISIS

PENETAPANPENETAPAN

NamaNomor Induk MahasiswaTelah diujikan padaNilai ujian Tugas Akhir

YULIANA TzuWiDIASTUTI1 1 350063

Selasa, 16 Juni 2015B+

dinyatakan telah diterirna oleh Fakultas Syari'ah dan Hukurn UIN Sunan Kalijaga yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Samsul

NIP. 197

Penguji I Penguji IIruH. Wawan Guriawan, S.Ag., M.Ag.

19651208 199703 I 003Dra. Hj. Ermi Suhasri Syafe'i, M.SI.

19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 16 Juni 2015Sunan Kalijaga

dan Hukurn

Hanafi, M.Ag.

, S.Ag., M.Ag.200003 1 003

1/1 2406/201 5

70518 199703 I 003

vi

MOTTO

“Kesulitanmu itu hanya sementara, seperti semua yang

sebelumnya pernah terjadi.”

“Semangat adalah sebetulnya kepingan-kepingan bara kemauan

yang kita sisipkan pada setiap celah dalam kerja keras kita, untuk

mencegah masuknya kemalasan dan penundaan.”

vii

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Bapak Soediastono S.Pd. dan Ibu Sri Sudaryati , terimakasih sudah memberikan

dorongan maupun semangat buat aku, kasih sayang, doa dan kesabaran yang tidak ada

habisnya untuk Aku. Engkaulah insan yang paling berjasa dalam hidup ini, jasa yang tak

tertebus dengan segala bentuk pengabdian, hanya ketulusan do’a yang senantiasa

kupanjatkan, semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan, panjang umur dan

kebahagiaan dunia akhirat hingga kelak dapat melihatku menjadi anak yang berbakti,

bermanfaat bagi keluarga dan orang lain.

Kakak-kakakku Mbak Novita Sri Widiastuti, S.TP dan Mas Dwi Widiastono,

A,Md, S.E, telah memberi semangat dari rumah untuk keberhasilan ini, semoga kalian

tetap menjadi kakak-kakak yang hebat nantinya dan Aku bisa menyusul kalian.

Kedua ponakan aku tersayang, tercinta, terlucu, dan terimut De’ Andika Rahman

Hariyanto dan De’ Fidian Ahza Pratista yang selalu memberikan keceriaan di saat aku

pulang ke rumah. Sayang kalian.

viii

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمه هللا بسم

هللا الملك الحق المبيه. اال اله ال أن أشهد .هلل رب العالميه وبه وستعيه على أمىر الدويا والديه الحمد

وعلى محمد رسىل هللا على وسلم صل اللهم ورسىله المبعىث رحمة للعالميه. عبده محمدا أن وأشهد

.أجمعيه وصحبه أله

بعد: أما

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan

kenikmatan, pertolongan, rahmat, dan hidayah, sehingga penyusun mampu menyelesaikan

skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW.,

sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Beribu Syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT

berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa,

tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut

seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan

pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: “Tinjaun Hukum Islam

dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Perkara Dispensasi Nikah (AnalisisPenetapan No.

0027/Pdt.P/2014/PA.Wt.)” yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang

diberikan kepada penyusun.

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik

tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati

penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya

laporan ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Drs Akh. Minhaji., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta.

ix

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, MAg, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan

Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.

3. Bapak .Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan

Bapak Drs. Yasin Baidi, S.Ag M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak H. Abd. Madjid AS., M.SI. selaku Penasehat Akademik.

5. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag. selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan

kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya

kepada penyusun dalam menyelasaikan skripsi ini.

6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah yang telah membimbing dan

menuangkan ilmunya kepada penyusun, serta seluruh civitas akademik fakultas syari’ah

dan hukum sebagai tempat penyusun selama menjalani studi pada jenjang perguruan

tinggi.

7. Karyawan TU jurusan yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi

akademik.

8. Orangtuaku yang tercinta Ayahanda Soediastono S.Pd. dan Ibu Sri Sudaryati, kakak-

kakakku Mbak Novita Sri Widiastuti, S.TP dan Mas Dwi Widiastono, Amd, S.E,

terimakasih atas doa, semangat dan kasih sayang tulus yang selalu mengalir setiap hari.

9. Terimakasih untuk Mas Isro, Rofah, Zuni, Nurul kalian sahabat terbaik dan terhebatku

yang selalu mengisi hari-hariku, terimakasih untuk semua kasih sayang kalian yang tidak

pernah putus. Serta atas do’a dan dukungannya selama penyusun mengerjakan setiap

harinya.

10. Fajar Surono, yang selalu menyisakan waktunya dan selalu memberikan semangat dan

doa di setiap hari-hariku.

11. Terima kasih juga untuk sahabatku Riris yang selalu setia mendengarkan curhatanku di

saat sedih maupun tertawa. Serta untuk semua Anak Asrama Putri Assalam II ( Erte Arin,

x

Anggi, Emon, Mbak Ul, Kak Putri, Nita, Meme, Anggi) dan yang tak bisa disebutkan

satu persatu, terimakasih atas semangat kalian.

12. Temen BEM-J-AS (Abid, Syafik, Anggi, Yeni, Reni, Vika, Khoir dan yang lainnya)

terimakasih sudah mengisi kesibukanku disaat aku masih di Kampus ini sampai rela

lembur demi kelancaran acara BEM-J-AS.

13. Semua temen-temen KKN-83 Ringinsari (Bang Alwi, Nur, Catur, Nayla, Ady, Rini) yang

selalu semangat dan penuh keceriaan saat melaksanakan dan menjalankan kegiatan KKN.

14. Dan kepada seluruh rekan seperjuangan jurusan Al-ahwal Asy-syahsiyyah angkatan

2011 yang bersama-sama memulai perjuangan dalam menumpuh pendidikan di

Universitas dan fakultas serta jurusan tercinta.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena

kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul

keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini.

Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua

pihak. Amin.

Yogyakarta, 18 Sya’ban 1435 H

05 Juni 2015 M

Yuliana Triwidiastuti

NIM : 11350063

xi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

ا

ة

ت

ث

ج

ح

خ

د

ذ

ز

ش

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ك

ل

Alîf

Bâ‟

Tâ‟

Sâ‟

Jîm

Hâ‟

Khâ‟

Dâl

Zâl

Râ‟

zai

sin

syin

sâd

dâd

tâ‟

zâ‟

„ain

gain

fâ‟

qâf

kâf

lâm

tidak dilambangkan

b

t

ś

j

ḥ

kh

d

ż

r

z

s

sy

ṣ

ḍ

ṭ

ẓ

„

g

f

q

k

l

tidak dilambangkan

be

te

es (dengan titik di atas)

je

ha (dengan titik di bawah)

ka dan ha

de

zet (dengan titik di atas)

er

zet

es

es dan ye

es (dengan titik di bawah)

de (dengan titik di bawah)

te (dengan titik di bawah)

zet (dengan titik di bawah)

koma terbalik di atas

ge

ef

qi

ka

`el

xii

و

و

هـ

ء

ي

mîm

nûn

wâwû

hâ‟

hamzah

yâ‟

m

n

w

h

‟

Y

`em

`en

w

ha

apostrof

ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

يتعددة

عدة

Ditulis

Ditulis

Muta„addidah

„iddah

C. Ta’ marbû a a r a a

1. Bila dimatikan ditulis h

حكة

عهة

Ditulis

Ditulis

H i ah

„illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan ata sandang „al‟ serta bacaan edua itu terpisah, maka

ditulis h.

‟ditulis Karâmah al-auliyâ كسايةاألونيبء

3. Bila ta‟ arbûtah hidup atau dengan hara at fath ah asrah dan ḍammah ditulis t

atau h.

ditulis Zakâh al-fiţri شكبةانفطس

D. Vokal pendek

__ _

فعم

__ _

fath ah

ditulis

ditulis

ditulis

a

fa‟ala

i

xiii

ذكس

__ _

يرهت

kasrah

ḍammah

ditulis

ditulis

ditulis

żu ira

u

yażhabu

E. Vokal panjang

1

2

3

4

Fath ah alif

جبههية

Fath ah ya‟ ati

تنسى

Kasrah ya‟ ati

كـسيى

Dammah + wawu mati

فسوض

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

Â

jâhiliyyah

â

tansâ

î

karîm

û

furûd

F. Vokal rangkap

1

2

Fathah ya‟ ati

ثينكى

Fathah + wawu mati

قول

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

Ai

bainakum

au

qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتى

أعدت

نئنشكستى

ditulis

ditulis

ditulis

A‟antu

U„iddat

La‟in sya artu

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila dii uti huruf Qo ariyyah ditulis dengan engguna an huruf “l”.

انقسآ

انقيبس

ditulis

ditulis

Al-Qur‟ân

Al-Qiyâs

xiv

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

انسآء

انشس

ditulis

ditulis

As-Sa â‟

Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض

هل السنةأ

ditulis

ditulis

a al-furûd

Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus

Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur‟an hadis azhab syariat lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit,

seperti judul buku al-Hijab

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang

menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Tiko

Hidayah, Mizan.

xv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i

ABSTRAK ...................................................................................................... ii

SURAT PERSETUJAUN SKRIPSI ............................................................ iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ....................................... iv

HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... v

MOTTO ......................................................................................................... vi

HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................... vii

KATA PENGANTAR .................................................................................. viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ........................................ xi

DAFTAR ISI ................................................................................................. xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1

B. Pokok Masalah ................................................................................... 6

C. Tujuan Dan Kegunaan ........................................................................ 6

D. Telaah Pustaka ................................................................................... 7

E. Kerangka Teoretik ............................................................................. 11

F. Metodelogi Penelitian ....................................................................... 15

G. Sistematika Pembahasan .................................................................... 19

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN

DISPENSASI NIKAH

A. Pengertian Perkawinan

xvi

1. Pengertian dan Dasar Hukum ....................................................... 21

2. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan .......................................... 22

3. Tujuan dan Hikmah Perkawianan ................................................. 24

B. Kedewasaan Dalam Perkawinan

1. Ayat dan Hadis Tentang Kedewasaan .......................................... 27

2. Pendapat Para Ulama tentang Kedewasaan ................................. 28

C. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah ........................................................ 30

2. Batas Usia Perkawinan .................................................................. 32

3. Prosedur Dispensasi Nikah .......................................................... 35

BAB III PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN

AGAMA WATES

A. Profil Pengadilan Agama Wates ...................................................... 37

B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan

Dispensasi Nikah .............................................................................. 43

BAB IV ANALISIS TERHADAP PERKARA PENETAPAN

DISPENSASI NIKAH NOMOR 0027/PDT.P/2014/PA.WT.

A. Analisis Dasar dalam Penetapan Dispensasi

Nikah No. 0027/PDT.P/2014/PA.Wt ............................................... 50

B. Analisis Pertimbangan Hakim.......................................................... 60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..................................................................................... 69

B. Saran-saran ...................................................................................... 71

xvii

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................72

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan ................................................................................ I

B. Biografi Ulama dan sarjana .................................................... II

C. Berkas Putusan ....................................................................... III

D. Curriculum Vitae ................................................................... IV

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan masalah yang penting bagi kehidupan manusia,

oleh karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membangun keluarga

yang bahagia dan sejahtera, juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi

kebutuhan seksualnya. Selain itu juga sebagai sunnatullah yang berlaku bagi

makhluk-makhukNya sebagai jalan untuk melangsungkan keturunan, karena pada

hakekatnya setiap makhuk yang bernyawa memiliki kecenderungan untuk saling

membutuhkan satu sama lain. Hal ini sebagaimana dengan hukum umum

penciptaan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan.Allah

SWTberfirman :

1نو جين لعلکن تذ کر و نا ڒقشيءخل وهن کڶ

Perkawinan merupakan cara yang ditempuh manusia untuk menemukan

pasangannya, yakni antara laki-laki dan perempuan sehingga terbentuk sebuah

rumah tangga, sebab pembentukan rumah tangga tidak akan terjadi tanpa melalui

perkawinan. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan

perempuan akan terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk hidup

yang martabat. Suatu keluarga yang sakinah mawadah warahmah membutuhkan

1 Aż-Żāriyāt (51): 49

2

kematangan dan kedewasaan, salah satunya berumur yang cukup untuk menikah.

Sebagaimana bunyi hadis nabi SAW :

فا نه ا غض للبصر هعشر الشبا ب هن استطا ع هنڪن البا ء ۃ فليتز و ج ا ي

ءله و جانه ٳهن لن يستطع فعليه با لصو م ف حصن للفر ج واو2

Suatu perkawinan bagi calon pengantin yang belum memenuhi

persyaratan umur harus memperoleh dispensasi nikah. Hal ini dapat ditegaskan

lebih lanjut bahwa dalam ketentuan umur secara umum pada pasal 6 ayat (2) yang

berbunyi untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur

21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Namun pada

ketentuan lain yang sesuai pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 ayat (1)

yang berbunyi untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya

boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan

dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-

kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16

tahun. Sehingga calon pengantin dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan

atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik itu pihak pria maupun

pihak wanita.

Beberapa Negara muslim, menentukan batas usia menikah dalam

perundang-undangan relatif cukup tinggi untuk laki-laki tetapi termasuk cukup

2 Imām Muslīm, Sahīh Muslīm, Kitab an-nikāh, diriwayatkan oleh Imām Muslīm dari Aisyah,

Hadis 1422, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 594.

3

rendah untuk wanita.3 Misalnya, di Mesir usia 18 laki-laki dan 16 perempuan,

perkawinan di bawah umur sah untuk dilaksanakan tetapi tidak boleh didaftarkan.

Dalam Undang-undang Syiria uisa 18 laki-laki dan 17 perempuan4, bukan hanya

mengatur batas umur terendah untuk menikah, tetapi juga selisih umur antara

pihak laki-laki maupun wanita yang hendak melangsungkan pernikahan. Jika

perbedaan umur antara pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan itu

melebihi 20 tahun dan pihak wanita belum berumur 18 tahun, maka perkawinan

itu dilarang kecuali ada izin khusus dari pengadilan. Aturan tentang batas minimal

dan selisih umur kawin tidak diatur dalam kitab fikih, tetapi reformasi dalam

rangka untuk melindungi kaum wanita.

Pernikahan di bawah usia 19 dan 16 tahun disebut juga pernikahan usia

dini. Pernikahan usia dini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tidak

tercapainya tujuan pernikahan. Fakta menunjukkan bahwa dalam pernikahan usia

dini belum ada kematangan fisik, kematangan mental dan bahkan juga

kematangan ekonomi. Perkawinan dalam usia muda di mana seorang belum siap

mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah di belakang hari bahkan tidak

3 M. Atho’ Muzdhar dan Khairuddin Nasution (ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam

Modern, cet. Ke-1 (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 210.

4http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum.html,

diakses 8 Maret 2015, pukul 13.00 WIB.

4

sedikit berantakan di tengah jalan. Kematangan jiwa sangat besar artinya untuk

memasuki gerbang rumah tangga.5

Dispensasi nikah adalah suatu kemudahan atau keringanan bagi calon

mempelai laki-laki maupun calon perempuan yang masih di bawah umur dan

belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kecuali suatu tindakan yang berdasarkan hukum

dinyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu

hal yang khusus. Dispensasi nikah merupakan salah satu syarat yang harus

dipenuhi bagi calon pasangan yang belum mencapai umur minimal dibolehkan

menikah yang diatur dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Islam tidak mengenal dispensasi nikah, akan tetapi dalam mencapai

tujuan dilangsungkannya suatu pernikahan, ketentuan batas usia perkawinan

dalam Undang-undang perkawinan sejalan dengan ketentuan Maqasid asy-

Syari’ah yaitu bertujuan mendatangkan maslahah bagi calon suami isteri, dalam

rangka memelihara agama, jiwa dan keturunan.

Allah SWT menganjurkan agar kehidupan keluarga menjadi bahan

pemikiran para insan dan hendaknya dapat ditarik beberapa pelajaran berharga.

Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan perkawinan dan mengaturnya dengan

sangat teliti untuk membawa umat manusia hidup secara martabat sesuai

kedudukannya yang mulia di tengah-tengah makhluk Allah SWT yang lain. Suatu

5A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk), cet ke-2

(Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 18.

5

perkawinan akan melahirkan kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan

rohani setiap orang.

Pernikahan di bawah umur diprediksikan akan semakin meningkat

hingga akhir tahun, walaupun undang-undang Perkawinan masih memberikan

kelonggaran kepada orang yang ingin menikah. Akan tetapi mereka yang ingin

mendapatkan izin dispensasi nikah dari pengadilan harus dapat memberikan

alasan yang tepat mengenai apa alasan mereka menikah di usia dini.

Penyusun sangat tertarik dengan penetapan No. 27/Pdt.P/2014/Pa.Wt

karena perkara tersebut berbeda dengan perkara yang lain. Perbedanantara

penetapan No. 0027/Pdt.P/2014/Pa.Wt dengan penetapan dispensasi nikah dari

sekitar 56 perkara adalah perbedaan usia yang laki-laki masih 14 tahun sedangkan

wanitanya sudah 18 tahun. Maksud penyusun adalah karena dari berdasarkan

keterangan dan pengakuan anak pemohon, calon menantu dan calon besan

pemohon telah terbukti bahwa hubungan antara keduanya telah sedemikian

akrabnya bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Kehendak

untuk melangsungkan pernikahan sangat kuat, dan kondisi calon menantu telah

dalam keadaan hamil 5 bulan, bila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut

dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat.

Dispensasi nikah penting untuk pencatatan pernikahan di bawah umur

agar sah menurut Negara. Disini penyusun ingin mengetahui tentang apa

pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin di bawah umur dan

6

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim tersebut dalam

penetapan dispensasi nikah. Tujuan penyusun untuk mengulas lebih jauh

mengenai dispensasi nikah, dalam hal ini akan diangkat dengan judul “Tinjauan

Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Perkara Dispensasi Nikah

(Analisis Penetapan No. 0027/PDT.P/2014/PA.WT)”.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penyusun akan meneliti

beberapa hal sebagai berikut :

1. Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan

permohonan Dispensasi Nikah No. 0027/PDT.P/2014/PA.Wt. ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap

pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah No.

0027/PDT.P/2014/PA.Wt. ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini

adalah sebagai berikut :

7

1. Untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam

menetapkan permohonan Dispensasi Nikah No.

0027/PDT.P/2014/PA.Wt.

2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif

terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah No.

0027/PDT.P/2014/PA.Wt.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Penyusun diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk

mengembangkan dan memperkaya pengetahuan, terutama pengetahuan

yang berkaitan dengan Dispensasi Nikah.

2. Dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi hakim pada masa yang

akan datang, khususnya masalah dispensasi kawin yang diajuakan oleh

calon mempelai sendiri.

D. Telaah Pustaka

Penyusun telah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang

ada. Di antaranya beberapa tulisan yang membahas masalah dispensasi nikah,

seperti tulisan karya Rohayah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Terhadap Penetapan

Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk)”.

Skripsi Rohayah menjelaskan bahwa pertimbangan-pertimbangan serta dasar

8

hukum yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Yogyakarta maka penetapan perkara nomor 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk sudah tepat

menurut hukum Islam yang tidak membahas secara khusus tentang dispensasi

nikah dan juga telah sesuai dengan ketentuan syarat-syarat perkawinan dalam

hukum islam di antaranya adanya persetujuan dari calon mempelai pria dan

wanita tanpa adanya paksaan dari siapapun, kedua calon mempelai tidak memiliki

hubungan nasab, serta dengan walinya.6

Skripsi Rizkia Fina Mirzana dengan judul “Dispensasi Kawin yang

Diajukan Oleh Calon Mempelai Wanita (Studi Penetapan No.

0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd)”. Rizkia menjelaskan bahwa faktor-faktor yang

mendorong pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah hubungan pemohon

dengan calon suaminya yang sudah sedemikaian rupa yang apabila perkawinan

antara keduanya tidak dilaksanakan dengan segera maka dikhawatirkan akan

lebih membawa madharat bagi kedua belah pihak dan kedua orang tuanya serta

masyarakat pada umumnya.7

Skripsi karya Ade Firman Fathoni dengan judul “Pertimbangan Hakim

dalam memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Di

6 Rohayah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar

Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor

0030/Pdt.P/2011/PA.Yk)”, skripsi stara satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

(2012). Tidak diterbitkan.

7Rizkia Fina Mirzana, “Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Calon Mempelai Wanita

(Studi Penetapan No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

9

Pengadialan Agama Wonosari tahun 2000-2002)”. Ade menjelaskan bahwa yang

menjadi pertimbangan utama hakim dalam menetapkan dispensasi nikah adalah

karena pemohon telah memiliki hubungan erat antara laki-laik dan perempuan

sehingga dikhawatirkan zina. Landasan utama pertimbangan hakim adalah

maslahah, walaupun ada tidaknya bersesuaian dengan maslahah.8

Skripsi oleh Abdul Salam dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam

Memberikan Dispensasi Perkawinan dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan

Indramayu dari tahun 2000-2002)”. Abdul menyatakan bahwa yang menjadi

pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama

Indramayu mempertimbangkan dari segi kemaslahatan yang diharapkan dapat

dicapai oleh kedua calon mempelai dengan dilangsungkannya perkawinan

mereka, dan menghindarkan kedua calon mempelai dari perbuatan melanggar

syari’at Islam. Pertimbangan ini didasarkan pada metode penetapan hukum

dengan teori maslahat al-mursalah, dan disamping itu hakim juga

mempertimbangkan secara “moral”dalam arti hakim berprinsip memudahkan

dilangsungkan perkawinan9

Skripsi Hendra Fahrudi Amin dengan Judul “Pertimbangan Hukum

Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan

8Ade Firman Fathoni, “Pertimbangan Hakim dalam memberikan Dispensasi Perkawinan di

Bawah Umur (Studi Di Pengadialan Agama Wonosari tahun 2000-2002).” Skripsi tidak diterbitkan,

Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

9 Abdul Salam, “Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan dibawah

Umur (Studi Kasus di Pengadilan Indramayu dari tahun 2000-2002)”, Skripsi tidak diterbitkan,

fakultas Syari’ah Uin Sunan Kalijaga, (2004).

10

Usia Dini tahun 2007-2009” yang menyatakan bahwa kedewasaan tidak dapat

diukur dengan ukuran umur semata saja, tetapi aspek psikologis dan lingkungan

dapat membentuk orang untuk menjadi dewasa dan tidak menikah.10

Skripsi karya Aniyatul Fitriyah dengan judul “Tinjauan Maslahah

terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah

(Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Yogyakarta tahun 2006)” skripsi ini

menyatakan bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan

menghindarkan kedua calon mempelai dari perbuatan melanggar syari’at islam.

Disamping itu pertimbangan hakim didasarkan pada calon mempelai wanita yang

telah terlanjur hamil diluar nikah sehingga Majlis Hakim mudah untuk

mengabulkan permohonan dispensasi nikah.11

Skripsi karya Siti Thoyibatun Nasihah, dengan judul “Dispensasi

Nikah (Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan hakim Pengadilan Agama

Kediri pada perkara No. 15/PDT.P/2009/PA.KDR)” skripsi ini menyatakan

bahwa tentang apa dasar dan pertimbangan dalam menetapkan Dispensasi Nikah

dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam

10

Hendra Fahrudi Amin, “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan

Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Usia Dini tahun 2007-2009”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas

Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga (2010).

11 Aniyatul Fitriyah, “Tinjauan Maslahah terhadap pertimbangan hakim dalam menyelesaikan

perkara Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Yogyakarta tahun 2006)”, Skripsi

tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga (2008).

11

menetapkan perkara di PA Kediri, serta tidak adanya maslahah yang timbul dari

putusan hakim.12

Penyusun dapat menyimpulkan perbedaan penelitian penyusun dengan

penelitian di atas adalah pada obyek yang diteliti.Berdasarkan dari telaah pustaka

yang penyusun lakukan belum ada yang membahas.Perbedaan antara skripsi

penyusun dengan yang lainya adalah obyek dan penetapan yang dibahas. Dalam

penetapan ini calon mempelai laki-lakinya masih berumur 14, sedangkan calon

wanitanya sudah cukup umur yaitu 18 tahun yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Pengambilan lokasi penelitian tersebut dikarenakan

wilayah tersebut masih sedikit yang mengajukan Dispensasi Nikah, maka tampak

ada yang membahas topik yang diangkat dalam tulisan ini. Oleh karena itu, topik

penelitian ini layak untuk dibahas lebih lanjut lagi.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan dalam Islam bukan hanya merupakan tujuan untuk

menyalurkan kebutuhan biologis atau hanya mengembangkan keturunan, akan

tetapi juga merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah

SWT, sehingga perkawinan disebut sebagai lembaga suci dan luhur. Demi

mencapai tujuan perkawinan yang mulia tersebut diperlukan persiapan.

12

Siti Thoyibatun Nasihah, “Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan

hakim Pengadilan Agama Kediri pada perkara No. 15/PDT.P/2009/PA.KDR)”, Skripsi tidak

diterbitkan, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga (2010).

12

Kematangan jasmani maupun rohani sangat berkaitan erat dengan umur seseorang

walupun hal tersebut bukan sebagai harga mutlak. Mengingat kematangan setiap

orang berbeda dengan lainnya.

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak

bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak

kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode

sadd al-zari’ah untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih

besar.

Para ulama berpendapat mengenai usia baligh. Menurut Imam Asy-

Syafi’i apabila seorang anak telah berusia 15 tahun maka ia sudah dinyatakan

baligh. Abu Hanifah berpendapat bahwa baligh bagi laki-laki jika telah bermimpi

nikmat sehingga mengeluarkan mani dan bagi perempuan telah mengeluarkan

darah haid. Pendapat Abu Hanifah ini sangat relevan dalam kehidupan saat ini

karena usia belum tentu dapat menentukan seseorang mengalami mimpi basah

dan keluar darah haid bagi wanita. Pada usia 12 tahun biasanya laki-laki sudah

mengeluarkan air mani sedangkan pada usia 9 tahun wanita sudah mengeluarkan

darah haid.13

Pendapat di atas, menyimpulkan bahwa perbedaan batas usia baligh

dengan kedewasaan seorang dalam memikul tugas dan tanggung jawab sebagai

pasangan suami istri.

13

Wahbah āz-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmiwwa-Adilatuhu (ttp: Dār al-Fikr, tt), V, hlm 423-424.

13

Bila ingin membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia, maka

perkawinan harus sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Di

Indonesia pernikahan yang diatur dalam undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974

atau disebut juga Undang-Undang Perkawinan pasal 6 ayat (2) yang berbunyi

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun

harus mendapat izin kedua orang tua”. Demi kemaslahatan keluarga dan rumah

tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai

umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974

yakni berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai

umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam

belas) tahun”.

Walaupun masalah perkawinan sudah diatur dalam Undang-undang,

dalam masyarakat terdapat kenyataan, bahwa dalam mewujudkan kepastian

hukum tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan di dalam

masyarakat yang menganut hukum adat maupun yang menganggap agama tidak

memberikan aturan tentang batas usia perkawinan.

Pertimbangan dan tarik menarik antara akibat baik maupun buruk juga

mempengaruhi untuk segera melaksanakan ataupun menunda

perkawinan.Meskipun hal ini bersifat sangat subyektif, ini juga layak menjadi

fokus perhatian. Dalam kaedah fikih, disebutkan sebagai berikut :

14

14لحا سد مقد م على جلب المصا فالمءدر

Kaedah di atas menyatakan bahwa pertimbangan menolak terjadinya mafsadat

lebih diprioritaskan daripada maslahat. Dalam hukum perkawinan, suatu

pertimbangan untuk menghindari perbuatan zina harus didahulukan daripada

terjadi kemudharatan. Misalnya melarang seorang laki-laki menikah di bawah

umur 19 tahun dan wanita menikah di bawah 16 tahun, padahal sebelum umur

tersebut biasanya mereka sudah ‘akil baligh dan diperbolehkan menikah apabila

sudah mampu. Larangan semacam ini hanya untuk menutupi dampak yang

negatif sampai berakibat perceraian terhadap pasangan yang menikah di usia

dini.

Teori al-maslahah al-mursalah adalah menetapkan ketentuan-

ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dalam Al-Qur’an dan

Sunnah atas pertimbangan sesuai kebaikan dan menolak kerusakan dalam

kehidupan masyarakat. Misalnya perkawinan anak-anak di bawah umur tidak

dilarang agama dan sah jika dilakukan oleh walinya yang berwenang. Namun

ternyata data-data statistik menunjukkan bahwapernikahan usia dini banyak

berakibat perceraian, karena usia muda itu belum siap fisik dan mentalnya untuk

menghadapi tugas-tugas sebagai suami istri, apalagi sebagai bapak dan ibu

rumah tangga. Maka atas dasar al-maslahah al-mursalah ini, pemerintah

14

Asjmuni A. Rahman, Qai’dah qa-idah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyah), (Jakarta: Bulan Bintang,

1976), hlm. 10.

15

membenarkan melarang perkawinan anak-anak, dan membuat peraturan tentang

batas umur bagi calon-calon suami istri, sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang Perkawinan pasal 7 ayat 1.15

Syarat-syarat al-maslahah al-mursalah agar dapat dipakai sebagai

hujjah (dalil) adalah:

1. Harus benar-benar menerapkan maslahah dan bukan maslahah yang

bersifat perkiraan.

2. Maslahah tersebut bersifat umum bukan bersifat perorangan.

3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak

berlawanan dengan ketetapan nass dan ijma’.16

Kaedah-kaedah di atas bersifat antipasif, artinya, pertimbangan untuk

menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh

kemaslahatan. Dalam prinsip hukum islam bisa berubah sesuai perubahan

zaman dominan yang mendukungnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

15

Masjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syariah, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1987), hlm. 96.

16 Abdul Wabāb Khalāf, Ilm Usūl al-Fiqh (t.tp: Dār al-Qalam, 1987), hlm. 86-87.

16

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian literal

(library research) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan,

mengklarifikasikan dan memperoleh data dari berbagai sumber tertulis.

Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan

materi dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas.17

Data

kepustakaan pada penelitian ini yakni Penetapan Pengadilan Agama

Wates No. 27/PDT.P/2014/PA.Wt.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif analitik, yaitu

suatu penelitian yang bertujuan memaparkan dan mengembangkanobyek

yang diteliti dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wates No. 27/PDT.P/2014/PA.Wt.

Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori-teori

yang ada.18

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang penyusun butuhkan untuk penelitian

adalah:

a. Observasi

17

Sumaryadi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo

persada, 2010), hlm. 18.

18 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2004), hlm. 3.

17

Observasi sebagai langkah awal penyusun dalam memperoleh sebuah

data. Observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai

proses biologis dan psikologis, dalam hal ini adalah pengamatan dan

ingatan.19

Penyusun dalam melakukan observasi ini meninjau secara

langsung objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Wates untuk

memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan

yang dibahas.

b. Dokumentasi

Cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan

mempelajari dokumen-dokumen, berupa penetapan perkara yang

berhubungan dengan perkara dispensasi Nikah di PA Wates No.

27/PDT.P/2014/PA.Wt..

Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari

berbagai literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.

4. Pendekatan

Ada dua pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini :

a. Pendekatan Yuridis yaitu pendekatan suatu masalah yang bertumpu

pada hukum positif/tata aturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia, khususnya yang menyangkut masalah perkawinan. Dalam

19

Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 145.

18

hal ini terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan khususnya pasal 7 ayat (1) dan (2).20

b. Pendekatan Normatif yaitu pendekatan penelitian terhadap suatu

masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik berasal dari nash Al-

Qur’an atau Al hadis dan kaidah-kaidah usul fiqih serta pendapat para

ulama yang berkaitan masalah dispensasi nikah.21

Dengan memakai pendekatan di atas, maka penilaian terhadap perkara

pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan

Agama Wates dengan menggunakan pengetahuan tentang dispensasi nikah

yang telah ada, serta dengan teori maslahah yang berkaitan dengan hal

tersebut, sehingga diketahui apakah penetapan dispensasi nikah di

Pengadilan Agama Wates itu sesuai dengan hukum Islam dan Hukum

Positif.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk menginterpretasikan data yang telah

diperoleh. Penyusun menganalisis dengan dua metode yaitu deduktif dan

indiktuf. Deduktif ialah hal umum menuju hal khusus, yaitu dengan cara

berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Induktif ialah hal-

20

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet III. (Jakarta: UII-Pres, 1986), hlm.

10.

21 Ibid.,

19

hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum. Cara berfikir

yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa yang

konkret kemudian digeneralisasikan.22

Pada penelitian ini penyusun

menganalisis perkara penetapan dispensasi nikah No.

27/PDT.P/2014/PA.Wt, kemudian ditarik pada kesimpulan umum. Suatu

perkawinan merupakan hal yang lazim dilakukan, namun karena umur

calon pasangan yang belum mencukupi batasan umur yang telah

ditentukan maka untuk melangsungkan pernikahan tersebut harus

memperoleh penetapan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai usaha untuk mempermudah dan mengarahkan skripsi ini

penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama yang merupakan pendahuluan berisi tentang pemaparan garis

besar isi penelitian. Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian. Telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika.

22

Ibid

20

Bab kedua gambaran umum tentang perkawinan, Hukum Perkawinan dan

dispensasi nikah. Dalam bab ini meliputi pengetian dan dasar hukum perkawinan,

rukun dan syarat syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawianan.Sub bab

selanjutnya tentang hukum perkawinan yang terdiri dari hadis dan ayat tentang

kedewasaan, pendapat para ulama. Bab ini membahas tentang dispensasi nikah

yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum dispensasi nikah, serta batasan usia

perkawinan, batas usia menikah dalam pandangan hukum islam dan batas usia

dalam pandangan Undang-Undang.

Bab ketiga membahas tentang penetapan dispensasi nikah di Pengadilan

Agama Wates. Bab ini membahas secara khusus tentang gambaran dalam

penetapan dispensasi nikah.

Bab keempat merupakan pembahasan yang berisi tentang analisis data

yang telah didapat, yaitu berisi tentang analisis dasar pertimbangan hakim dalam

menetapkan permohonan Dispensasi Nikah. Tinjauan hukum islam dan hukum

positif terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah No.

27/PDT.P/2014/PA.Wt .

Bab kelima berisi tentang Penutup, yang terdiri dari kesimpulan

pembahasan skripsi dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang

dibahas dalam skripsi ini.

69

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan yang penyusun lakukan pada bab

terdahulu maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut :

1. Dasar hukum dalam menetapkan dispensasi nikah adalah berdasarkan pada

ketentuan Pasal 6 dan 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal

tersebut disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita 16 tahun. Apabila terjadi

penyimpangan dalam hal tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan

atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Selain itu pertimbangan Hakim lainnya dalam menetapkan dispensasi nikah

adalah demi kemaslahatan semua pihak serta keluarganya dan masyarakat

umumnya. Alasan yang melatarbelakangi para pihak mengajukan permohonan

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wates adalah dikarenakan:

a. Mayoritas calon mempelai perempuan telah hamil di luar nikah. Selain

alasan itu, kekhawatiran berbuat zina dan adanya kesanggupan kedua

calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan juga menjadi alasan

yang disampaikan oleh para pemohon.

70

b. Kesadaran pihak laki-laki untuk menikahi wanita yang dihamilinya

merupakan bentuk tanggung jawab terhadap perbuatan yang telah

dilakukannya.

c. Pihak kedua mempelai tidak ada larangan untuk melangsungkan

pernikahan. Hal ini sesuai dengan pasal 8,9,10, UU No. 1 Tahun 1974 Jo

Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkantentang

larangan menikah.

2. Tinjauan hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan

dispensasi nikah:

a. Secara angka batas usia minimal bagi seseorang untuk melangsungkan

pernikahan antara Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam secra

umum berbeda. Dalam UUP, batas usia minimal untuk melangsungkan

perkawinan adalah anak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan

wanita telah mencapai 16 tahun. Sementara dalam hukum islam,

khususnya madzab Syafi’i sama sekali tidak ditentukan mengenai batas

minimal usia nikah, karena yang penting sudah mencapai usia balighdan

tamyiz. Maka, dalam hukum Islam, diperbolehkan pernikahan dini

asalkan sudah memenuhi persyaratan dan rukun nikah.

b. Dalam ajaran Islam acuan yang digunakan dalam perkawinan usia muda

ini adalah sejarah perkawinan antara Nabi Muhammad SAW dan Aisyah

dimana pada waktu itu Aisyah masih anak-anak. Dari sini timbul

71

pandangan bahwa menikah dlam usia muda tidak menjadi permaslahan

dari sudut agama.

c. Penetapan dispensasi nikah akan lebih mendatangkan kemaslahatan bagi

kedua calon mempelai dan terhindar dari perbuatan zina yang dilarang

Agama.

B. Saran-saran

1. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Wates agar lebih selektif dalam

menangani permohonan nikah. Dampak menikah di bawah umur hendaknya

ditempatkan secara sejajar dengan dampak perzinaan sebagai bahan

pertimbangan. Kedewasaan psikologis calon mempelai juga harus

dipertimbangkan.

2. Peran orang tua terhadap anak harus lebih ditingkatkan, guna menghindari

anak dari pergaulan bebas di kalangan remaja yang menyebabkan kehamilan

di luar nikah.

3. Pendidikan keagamaan harus ditanamkan sejak dini dalam kehidupan

keluarga. Dengan berbekal pengetahuan agama yang cukup diharapkan dapat

menjadi tameng terhadap pergaulan bebas yang berdampak pada kebebasan

perilaku seksual di luar nikah.

4. Penyuluhan kesehatan tentang pengaruh pernikahan di bawah umur terutama

terhadap kesehatan reproduksi wanita apabila melahirkan dalam usia relative

sangat muda.

72

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur’an/Tafsir

Departemen Agama, Al –Jumānatul „ali Al-Qur‟an dan Terjemahannya,

Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2005).

Sayid Riddā, Rasyid, As-, Tafsir al Manār, (Mesir: al-Manar, 1325H),

IV:387.

B. Kelompok Hadist

Bukhari, Abi „Abdillah Muhammad Ibn Isma‟il, Al-, Sahih al-Bukhari,

(Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), VI: 134, “Kitab an-Nikah”, Bab Tajwijul al-

Ab‟ibabatuhu minal imam, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari

„Aisyah.

Khaulani, Muhammad Ibnu Isma‟il, Al-, Subul as-Salam, Kitab al-Qada,

(Semarang: Toha Putera, tt), IV: 17, Hadis Shahih, Riwayat Muttafaqun

„Alaihi dari „Amr Ibnu Ash.

Zuhaili, Wahbah, Az-, al-Fiqh al-Islamiya-Adilatuhu, (ttp: Dar al-Fikr), tt.

C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Abdurahman, Asjmuni, Metode Penetapan Hukum islam, (Jakarta: Bulan

Bintang, 1976).

Amin, Hendra Fahrudi, “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim

Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Usia Dini tahun 2007-

2009”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari‟ah, UIN Sunan

Kalijaga (2010).

Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),

Baihaqi, Ahmad Rafi, Membangun syurga Rumah Tangga, (Surabaya: Gita

Media Press, 2006).

Fathoni, Ade Firman, “Pertimbangan Hakim dalam memberikan Dispensasi

Perkawinan di Bawah Umur (Studi Di Pengadialan Agama Wonosari

73

tahun 2000-2002).” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari‟ah IAIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

Fitriyah, Aniyatul, “Tinjauan Maslahah terhadap pertimbangan hakim dalam

menyelesaikan perkara Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Penetapan

Pengadilan Yogyakarta tahun 2006)”, Skripsi tidak diterbitkan,

Fakultas Syari‟ah, UIN Sunan Kalijaga (2008).

Hawa, Syamsa, Siap-siap Nikah, cet. 1 (Bandung: Lingkar Pena, 2007).

Khalāf, Abdul Wabāb, Ilm Usūl al-Fiqh (t.tp: Dar al-qalam, 1987).

Muhdlor, A. Zuhdi, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai,

Rujuk), cet ke-2 (Bandung: Al-Bayan, 1995).

Mujieb, Abdul, Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

Mustafa, al-Khin, Fiqih Syafi‟I Sistematis, (Semarang: CV. Asy-Syifa‟, 1992).

Muzdhar, M. Atho‟ dan Khairuddin Nasution (ed.), Hukum Keluarga di

Dunia Islam Modern, cet. Ke-1 (Jakarta: Ciputat Press, 2003).

Nasihah, Siti Thoyibatun, “Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam

terhadap Penetapan hakim Pengadilan Agama Kediri pada perkara No.

15/PDT.P/2009/PA.KDR)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas

Syari‟ah, UIN Sunan Kalijaga (2010).

Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta : Academia +

Tazzafa, 2005).

Qadir Audah, Abdul, At-Tasyri‟ al-Jina‟I al-Islami, (Kairo: Dar al-Urubah,

1963), I:603.

Rahman, Abdul, Perkawinan dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,

1966).

Rahman, Asmuni A., Qaidah-Qaidah Fiqh (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).

Rasyid, Roihan A. Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru), (Jakarta:

Rajawali Pres, 1991).

Rifai, Ahmad , Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum

Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

74

Rizkia, Fina Mirzana, “Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Calon

Mempelai Wanita (Studi Penetapan No. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd),”

skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta (2001).

Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo,

1997).

Rohayah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Karena Hamil

Di Luar Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama

Yogyakarta Perkara Nomor 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk)”, skripsi stara

satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

Rosyadi, Rahmat, Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan, (Bandung:

Angkasa, 1993).

Salam, Abdul, “Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi

Perkawinan dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Indramayu

dari tahun 2000-2002)”, Skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari‟ah

Uin Sunan Kalijaga, (2004).

Shaleh, M. Asrorum Ni‟am, “Pernikahan Usia Dini Perspektif Fikih

Munakahah” dalam Ijma‟ Ulama” (Majelis Ulama Indonesia), 2009.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) cet ke-5 (Yogyakarta: Liberty,

2004).

Suma, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta:

Rajawali Press, 2004).

Usman, Rachmadi, Aspek-aspek hukum Perorangan dan Kekeluargaan di

Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, Fiqih Wanita, diterjemahkan oleh M.

Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998).

Yanggo, Cuzaimah T, dan Hafiz Anshary (ed), Problematika Hukum Islam

Kontemporer.

Zaidan, Abdul Karim, Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-

hari, alih bahasa Muhyidin Mas Rida.

75

Zuhdi, Masjfuk, Pengantar Hukum Syariah, (Jakarta: CV Haji Masagung,

1987).

D. Kelompok Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

(Jakarta: Tamita Utama, 2004).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

atas UU No.7 tentang Peradilan Agama.

E. Lain-lain

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Hadi, Sutrisno, Metodelogi Research, disadur oleh Sugiyono (Bandung:

Alfabeta, 2007).

Http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-

hukum.html, diakses 8 Maret 2015, pukul 13.00 WIB.

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4337/1/NURMILA

H%20SARI-FSH.pdf, diakses 31 Maret 2015, pukul 14.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Pusat Pembinaan dan

Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Soekanto, Soejono, Pengantar Penelitian Hukum, cet III. (Jakarta: UII-Pres,

1986).

Staatsblaad 1933 No. 74 jo 36-607 jo LN. 1946 No. 136 tentang Ordinansi

Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordinanntie Cristen

Indonesiers), pasal 40 ayat (1,2).

www.pa-wates.net, akses 22 Maret 2015.