TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MUSYĀRAKAH ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN NELAYAN … · 2018. 6. 5. · TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MUSYĀRAKAH ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKADMUSYĀRAKAH ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN

NELAYAN DI GAMPONG LAMBADA LHOKKABUPATEN ACEH BESAR

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MARFIKAMahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi SyariahNIM: 121309978

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

DARUSSALAM-BANDA ACEH2018 M/1439 H

ABSTRAK

Nama/Nim : MARFIKA /121309978Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Ekonomi SyariahJudul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad musyārakah

Antara Pemilik Modal dengan Nelayan di GampongLambada Lhok Kabupaten Aceh Besar

Tanggal Munaqasyah : 17 Januari 2018Tebal Skripsi : 79 HalamanPembimbing I : Drs. Burhanuddin A. Gani, MAPembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag

Kata Kunci : Hukum Islam, Musyārakah, Pemilik Modal, dan Nelayan

Hukum Islam telah mengatur kehidupan umat Islam dari seluruh aspek kehidupanmanusia, tidak saja aspek spiritual (ibadah murni), tetapi juga aspek mu’amalahyang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya. Masyarakatnelayan di Gampong Lambada Lhok ini pada umumnya minim pengetahuandalam bermuamalah dan financial, mereka tentunya sangat membutuhkanperalatan dan modal untuk berlayar, dalam hal ini mereka membutuhkan suntikanmodal dari pihak lain. Sebagian nelayan Lambada Lhok yang memiliki tingkatekonomi di atas rata-rata turut bekerjasama dengan para nelayan lainnya untukmendapatkan ikan, salah satu nelayannya yang biasa disebut pemilik modalberkonstribusi atas perahu serta peralatan yang dibutuhkan dan nelayan lainnyaatau yang biasa disebut dengan anak buah kapal berkonstribusi atas badan ataupekerjaan, dalam fiqh klasik kerjasama ini disebut sebagai musyārakah.Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana sistem akadmusyārakah antara pemilik modal dengan nelayan dalam masyarakat di GampongLambada Lhok dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem akadmusyārakah antara pemilik modal dengan nelayan dalam masyarakat di GampongLambada Lhok. Data yang terkumpul dikaji melalui metode deskriptif-analisis.Dari penelitian yang penulis lakukan ditemukan hal-hal sebagai berikut Pertama:Akad musyārakah atau sistem kerja antara pemilik modal dengan nelayancenderung bersifat kapitalis yang banyak memihak pada kelompok borjuis ataupara juragan dan kurang menguntungkan pada kelompok proletar atau nelayan.dan pembagian hasil tidak memenuhi rasa keadilan, pemilik modal membebankankerugian kepada nelayan dan menguasai para nelayan. Kecenderungan untukmenguasai ini menjadi semakin kuat karena ketidakberdayaan kaum nelayan yangdisebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya taraf ekonomi danpinjaman yang bersifat mengikat, tingkat pengetahuan hukum (hukum Islam danhukum positif) yang rendah sehingga kehilangan power terutama dalammemperoleh pembagian hak-haknya sebagai buruh. Kedua: Sistem bagi hasilantara pemilik modal dengan nelayan ditinjau menurut hukum Islam belummemenuhi asas-asas Syariat Islam karena merugikan sebelah pihak.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah

menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat

menyelesaikan karya tulis dengan judul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM

TERHADAP AKAD MUSYARAKAH ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN

NELAYAN DI GAMPONG LAMBADA LHOK KABUPATEN ACEH BESAR”

Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi

Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat

tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam

kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang terutama sekali

penulis sampaikan kepada ayahanda Zainuddin Is dan ibunda Fauziah yang telah

memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah

membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do’a

kepada penulis, juga para sahabat Raji Rahmatul Malik, Rahmawati, Nurun

Najmi, dan Suci Lia Paramitha selama ini yang telah membantu dalam

memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis

sampaikan kepada Bapak selaku pembimbing pertama Drs. Burhanuddin A. Gani,

MA dan Dr. Jamhir, M.Ag selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau

dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan

waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka

penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi

ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi HES, Penasehat Akademik, serta seluruh

Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan

masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan

semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan

seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh

karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta

memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan

terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada

semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka

penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada

teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2013 yang telah memberikan dorongan

dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia

berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat

kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan

hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari

semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga skripsi ini

bermamfaat bagi penulis sendiri dan umat Islam pada umumnya. Semoga dengan

hidayah-Nya kita dapat mencapai kebenaran serta mampu menegakkanya. Dan

meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 18 November 2017

Penulis

Marfika

TRANSLITERASI

Keputusan bersama menteri agama, menteri pendidikan dan menteri

kebudayaan Republik Indonesia, nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543 b/u/1987.

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab

ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya

dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata

Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No. Arab Latin Ket No. Arab Latin Ket

1 ا Tidakdilambangkan

16 ط ṭ t dengan titik dibawahnya

2 ب b 17 ظ ẓ z dengan titik dibawahnya

3 ت t 18 ع ‘

4 ث ś s dengan titik diatasnya

19 غ gh

5 ج j 20 ف f

6 ح ḥ h dengan titik dibawahnya

21 ق q

7 خ kh 22 ك k

8 د d 23 ل l

9 ذ ż z dengan titik diatasnya

24 م m

10 ر r 25 ن n

11 ز z 26 و w

12 س s 27 ه h

13 ش sy 28 ء ’

14 ص ş s dengan titik dibawahnya

29 ي y

15 ض ḍ d dengan titik dibawahnya

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin ◌ Fatḥah a ◌ Kasrah i ◌ Dammah u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda danHuruf

Nama GabunganHuruf

◌ ي Fatḥah dan ya ai◌ و Fatḥah dan wau au

Contoh:

كیف = kaifa,

ھول = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat danHuruf

Nama Huruf dan tanda

ا/ي ◌ Fatḥah dan alif atau ya āي ◌ Kasrah dan ya īو ◌ Dammah dan wau ū

Contoh:

قال = qāla

رمي = ramā

قیل = qīla

یقول = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah ( hidup (ة

Ta marbutah ( yang hidup atau mendapat harkat (ة fatḥah, kasrah dan

dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah ( mati (ة

Ta marbutah ( yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya (ة

adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( diikuti oleh kata yang (ة

menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta

marbutah ( .itu ditransliterasikan dengan h (ة

Contoh:

الاطفال روضة : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl

المنـورة المديـنة : al-Madīnah al-Munawwarah/

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : Ṭalḥah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,

seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai

kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir,

bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1.1 : LETAK GEOGRAFIS ............................................................ 45TABEL 3.1.2 : LUAS WILAYAH DUSUN ................................................... 46TABEL 3.1.3 : TOPOGRAFI DAN JARAH KE PEMERINTAH.................. 46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

2. Surat Penelitian

3. Daftar riwayat hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ....................................................................................PENGESAHAN PEMBIMBING..................................................................PENGESAHAN SIDANG .............................................................................ABSTRAK ...................................................................................................... ivKATA PENGANTAR.................................................................................... vTRANSLITERASI ......................................................................................... viiiDAFTAR TABEL .......................................................................................... xiDAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xiiDAFTAR ISI................................................................................................... xiii

BAB I : PENDAHULUAN........................................................................ 11.1. Latar Belakang Masalah......................................................... 11.2. Rumusan Masalah .................................................................. 81.3. Tujuan Penelitian ................................................................... 91.4. Penjelasan Istilah.................................................................... 91.5. Kajian Pustaka........................................................................ 111.6. Metode Penelitian................................................................... 131.7. Sistematika Pembahasan ........................................................ 15

BAB II : KONSEP SYIRKAH DALAM HUKUM ISLAM ..................... 172.1. Pengertian dan pembagian Syirkah ........................................ 172.2. Dasar Hukum Syirkah ............................................................ 302.3. Rukun dan Syarat Syirkah ...................................................... 322.4. Batalnya Perjanjian Syirkah ................................................... 422.5. Pembagian Keuntungan Syirkah ............................................ 43

BAB III : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKADMUSYĀRAKAH ANTARA PEMILIK MODALDENGAN NELAYAN DI GAMPONG LAMBADALHOK KABUPATEN ACEH BESAR................................ 46

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ...................................... 463.2. Sistem Akad Musyārakah Antara Pemilik Modal

dengan Nelayan dalam Masyarakat di Gampong

Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam KabupatenAceh Besar ............................................................................. 49

3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Akad3.4. Musyārakah Antara Pemilik Modal dengan Nelayan

dalam Masayarakat di Gampong Lambada LhokKecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar ................... 68

BAB IV : PENUTUP ...................................................................................... 754.1. Kesimpulan ........................................................................... 754.2. Saran...................................................................................... 76

DAFTAR KEPUSTAKAAN ......................................................................... 77LAMPIRAN.................................................................................................... 80DAFTAR RIWAYAT HIDUP ...................................................................... 81

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penangkapan ikan merupakan salah satu profesi yang telah lama dilakukan

oleh manusia. Menurut sejarah dahulu kala manusia purba telah melakukan

kegiatan penangkapan dengan menggunakan tangan kemudian profesi ini

berkembang terus secara perlahan-lahan dengan menggunakan berbagai alat yang

masih sangat tradisional yang terbuat dari berbagai jenis bahan seperti batu, kayu,

dan tanduk. Seiring dengan perkembangan kebudayaan, manusia mulai bisa

membuat perahu yang sangat sederhana seperti sampan.

Antara pemilik kapal saling bekerja sama dengan para nelayan lainnya

dengan tujuan yang sama yaitu untuk melakukan penangkapan ikan dengan

berbagai sarana dan jasa yang disediakan. Akad atau perjanjian kerja sama

diantara pemilik kapal dan nelayan dilakukan secara lisan, meskipun hal tersebut

kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa

perjanjian kerjasama tersebut terjadi.

Dalam Islam yang menjadikan sumber hukum pada zaman dahulu sampai

sekarang hanyalah Al-Qur’an dan sunnah. Dasar hukum keduanya sebagai

sumber syara’ tanpa ada yang terlibat, sedangkan yang lain tidak dapat dikatakan

sebagai sumber hukum kecuali sebatas dalil-dalil syara’ saja itupun dengan

ketentuan selama adanya dalalah-nya dan merujuk pada nash-nash yang terdapat

pada kedua sumber hukum yaitu Al-Quran dan Sunnah1

Allah telah berfirman dalam Al-Quran bahwa perjanjian harus

dilaksanakan secara tertulis (Al-Kitabah) yaitu juga merupakan asas perjanjian

dalam hukum Islam Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar

dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.

Dalam QS. Al-Baqarah (2): 282-283

نكم كاتب بالعدل ◌ يا أيـها الذين آمنوا إذا تدايـنتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ◌ وليكتب بـيـ

فـليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا ◌ ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله

فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فـليملل ◌ يـبخس منه شيئا

فإن لم يكونا رجلين فـرجل وامرأتان ممن ◌ تشهدوا شهيدين من رجالكم واس ◌ وليه بالعدل

ر إحداهما الأخرى ◌ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ◌ تـرضون من الشهداء أن تضل إحداهما فـتذك

لكم أقسط عند الله وأقـوم للشهادة وأدنى ألا ◌ موا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا تسأ ذ

نكم فـليس عليكم جناح ألا ت ◌ تـرتابوا وأشهدوا ◌ كتبوها إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونـها بـيـ

◌ واتـقوا الله ◌ وإن تـفعلوا فإنه فسوق بكم ◌ ولا يضار كاتب ولا شهيد ◌ إذا تـبايـعتم

تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وإن كنتم على سفر ولم والله بكل شيء عليم ◌ ويـعلمكم الله

1 Burhanuddin S, Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm.4

ومن ◌ ولا تكتموا الشهادة ◌ فإن أمن بـعضكم بـعضا فـليـؤد الذي اؤتمن أمانـته وليتق الله ربه ◌

يم والله بما تـعملون عل ◌ يكتمها فإنه آثم قـلبه Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamumenuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamumenuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis engganmenuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, makahendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itumengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah diabertakwa kepada Allah Rabbnya, dan jangan-lah dia mengurangisedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yanglemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidakmampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkandengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dariorang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksiyang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorangmengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberiketerangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemumenulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktumembayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebihmenguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah ituperdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidakada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Danpersaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dansaksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian),maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Danbertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah MahaMengetahui segala sesuatu. Jika kamu dalam perjalanan (danbermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperolehseorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yangdipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamumempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayaiitu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwakepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi)menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yangmenyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yangberdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamukerjakan." (Al-Baqarah: 282-283).

Dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar

suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan

tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi

tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara

tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

Dalam berbagai ayat Allah SWT tidak hanya menyuruh kita shalat dan

puasa saja akan tetapi juga mencari nafkah secara halal. Proses memenuhi

kebutuhan hidup inilah yang kemudian menghasilkan kegiatan ekonomi seperti

jual-beli, produksi, distribusi, termasuk bagaimana membantu dan menanggulangi

orang yang tidak bisa masuk dalam kegiatan ekonomi. 2

Allah menyuruh kita untuk berbuat jujur dan berlaku adil antar sesama

manusia baik di bidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi3 yang juga

merupakan prinsip dasar dalam ekonomi islam. Prinsip dasar ekonomi Islam

lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah

mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera

lahir batin. Islam memerintahkan kita untuk bekerjasama dalam segala hal,

kecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah atau melalukan aniaya kepada sesama

mahkluk, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

2Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarka:Kencana,2007), hlm. 14

3Muhammad Sharif Chaundhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, (Jakarta:Kencana, 2012)., hlm. 45

ثم علىتـعاونواولا ◌ والتـقوى البر علىوتـعاونوا الله شديد إن ◌ الله واتـقوا◌ والعدوان الإ

4العقاب

Artinya :“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya

Allah amat berat siksa-Nya.”

Syirkah merupakan salah satu intitusi bisnis tertua yang hingga sekarang

masih dan dipraktikkan oleh masyarakat Muslim. Sejalan dengan dinamika

pemikiran manusia, akad syirkah mengalami proses modifikasi guna diadaptasi

dengan kebutuhan manusia yang selalu mengalami perkembangan.5

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau

lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban

masing-masing pihak.

Dalam hukum Islam persekutuan diatas dinamakan dengan nama syirkah

yang berarti ikhtilath (percampuran), yakni bercampurnya satu harta dengan harta

yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduannya.

4Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,(Jakarka:Kencana,2007), hlm. 14

5 Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, Perkembangan Akad Musyarakah, (Jakarta:Kencana,2012), hlm. 20

Menurut fuqaha’ yang di maksud dengan syirkah adalah :

“Kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang

keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.” 6

Terdapat berbagai macam syirkah dalam islam yaitu syirkah inan, syirkah

abdan, syirkah mudharabah, syirkah wujuh, dan syirkah mufawadhah.

Dalam praktiknya masyarakat aceh pemilik modal adalah pemilik kapal

dan nelayan adalah orang yang memberikan jasa atau tenaga kerja dalam melaut

untuk menangkap ikan.

Kerjasama antara pemilik modal dengan nelayan menggunakan sistem bagi

hasil yang termasuk dalam akad syirkah mudhārabah, yang dimaksud dengan

akad syirkah mudhārabah yaitu kerja sama antara dua pihak, dengan ketentuan

yang mana satu pihak memberikan kontribusi kerja, sedangkan pihak lainnya

memberikan kontribusi modal. Pihak pemodal menyerahkan modalnya dengan

akad wakalah kepada seseorang sebagai pengelola untuk dikelola dan

dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan (profit).

Keuntungan dari usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan manakala

terjadi kerugian bukan karena kesalahan manajemen (kelalaian), maka kerugian

ditanggung oleh pihak pemodal.7

Hal ini karena hukum akad wakalah menetapkan hukum orang yang menjadi wakil

tidak bisa menanggung kerugian, sebagaimana diriwayatkan oleh Ali r.a. yang berkata:

6Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 997Muhammad Syafi’I Antoni, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani,

2001), hlm. 56.

8المواضعة على المال والربح على اشتراطا عليه

Artinya: “Kerugian didasarkan atas modal, Sedangkan keuntungan didasarkan

atas kesepakatan mereka.”

Berdasarkan awal pengamatan penulis pada pantai Lambada Lhok banyak

disana yang berprofesi sebagai nelayan karena memang daerah ini sangat dekat

dengan pantai. Kebanyakan dari para nelayan tidak mempunyai modal yang besar

sehingga di sini ada seseorang pemberi modal sekaligus pemilik kapal yang

disebut sebagai toke boat kemudian ada pelelang ikan yang menerima ikan

tangkapan di sebut sengan toke bangku, selanjutnya juga ada nahkoda yang

tugasnya menjaga dan mengendarai kapal yang dipercayakan untuk melaut

kepadanya disebut dengan pawang boat, kemudian ada masinis yang disebut

dengan masneh dan yang terakhir ada anak buah kapal (ABK) Nelayan.

Keuntungan yang diperoleh dari hasil tangkapan ikan akan dibagi sama

antar Pemilik Modal dan ABK. Masing –masing akan mendapatkan persentase

tersendiri yaitu 15% untuk kerusakan kapal, 7% Pelelang, 7% untuk nahkoda, dan

3% untuk masinis. Kemudian pemotongan untuk biaya makan harian dan sisanya

untuk pemilik modal dan ABK.

Dalam prakteknya sistem kerja sama antara pemilik modal dan para

nelayan Lambada Lhok yang terjadi berdasarkan hukum adat bahwasannya ada

potongan 15% untuk biaya kerusakan kapal, yang mana seharusnya itu menjadi

8Sa’id ‘ali Muhammad Al-‘abidi, Al-Iqtishadil Islami, (Al Manhaj, 2011), hlm. 150.

kewajiban pemilik modal karena kerusakan tidak disebabkan oleh para nelayan

melainkan karena keadaan atau cuaca yang bukan unsur kesengajaan nelayan.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat QS. Shaad : 24

يل ما هم وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بـعضهم على بـعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقل

Artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu

sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain,

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang

saleh, dan amat sedikitlah mereka ini”.

Oleh sebab itu penulis mengangkat permasalahan sebagai objek penelitian

dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Musyarakah Antara

Pemilik Modal dengan Nelayan” dengan lokasi penelitian di Gampong Lambada

Lhok Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

1.2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas,

maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem akad musyārakah antara pemilik modal dengan nelayan

dalam masyarakat di Gampong Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam

Kabupaten Aceh Besar.

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem akad musyārakah

antara pemilik modal dengan nelayan dalam masyarakat di Gampong

Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui boleh atau tidak dalam melakukan sistem akad

musyārakah antara pemilik modal dengan nelayan dalam masyarakat di

Gampong Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem akad

musyārakah antara pemilik modal dengan nelayan dalam masyarakat di

Gampong Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

1.4. Penjelasan Istilah

Dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, penulis perlu

menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul karya ilmiah ini untuk

membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari kesalahan penafsiran.

Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini yaitu: Hukum Islam,

Akad musyārakah, Pemilik Modal dan Nelayan.

1. Hukum Islam

Konsepsi hukum Islam dalam ajaran Islam berbeda dengan

konsepsi hukum pada umumnya, kususnya hukum modern. Dalam Islam

hukum di pandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma- norma

hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum

Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah,

yang bererti jalan yang digariskan oleh Allah kepada manusia.9

Makna syari’ah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab)

orang mempergunakan kata syariah untuk sebutan jalan setapak menuju ke

sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan

membersihkan diri.10

Menurut Hasbi Ash Shiddieqie Hukum Islam itu adalah hukum

yang terus hidup, sesuai dengan undang-undang gerak dan subur. Dia

mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus.11

2. Akad Musyārakah

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud

dengan akad adalah kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau

lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum

tertentu.

Syirkah secara bahasa yang berarti percampuran, sedangkan

menurut Kompilasi Hukum Islam Syirkah (musyārakah) adalah kerjasama

antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau

kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan

berdasarkan nisbah.12

9Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 310 Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam, (Jakarta: rajawali press, 1998), hlm. 23511Hasbi ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 4412 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah…, hlm. 220

3. Pemilik Modal

Pemilik modal dalam istilah hukum Islam di kenal dengan shahibul

maal adalah seorang atau lebih yang mengkontribusikan dana untuk suatu

usaha. Pemilik modal/Toke boat adalah orang atau pihak yang memiliki

boat dalam jumlah banyak sebagai sarana untuk mencari ikan dilaut. Atau

toke boat merupakan orang atau pihak yang memiliki boat tetapi tidak

memiliki waktu dan keahlian untuk mengoperasikan boat tersebut untuk

mencari ikan.13

4. Nelayan

Nelayan adalah Pengertian nelayan menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) adalah orang atau masyarakat yang mata pencarian

utamanya adalah menangkapikan,14sedangkan menurut Pasal 1 angka 10

Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, nelayan

didefinisikan sebagai orang yang mata pencariannya melakukan

penangkapan ikan.

1.5. Kajian Pustaka

Menurut hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, penulis belum

menemukan kajian yang membahas secara spesifik tentang akad musyārakah

Antara Pemilik Modal dengan Nelayan. Tulisan tersebut diantaranya yaitu :

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Alifi (2012) Mahasiswa Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas

13 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, 1999). hlm. 98

14Diakses melalui http://kbbi.web.id/nelayan diakses pada tanggal 06 Desember 2016

Syariah dengan judul “Pelaksanaan Akad Musyārakah Mutanaqishah Dalam

Pembiayaan Perumahan Pada Bank Muamalat Cabang Malang”.

Tulisan ini membahas tentang akad kerjasama secara tertulis antara

nasabah dengan bank untuk membeli rumah dengan cara saling memberikan

modal awal kemudian nasabah harus membayar uang angsuran dan sewa yang

digabungkan dalam pembayarannya.

Tulisan selanjutnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Risky Muhartono

(2004) Mahasiswa Intitut Pertanian Bogor (ITB) Program Studi Manajemen

Bisnis dan Ekonomi Perikanan-Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,

dengan judul “Alternatif Pola Bagi Hasil Nelayan Gillnet di Muara Baru, Jakarta

Utara”. Tulisan ini membahas tentang analis pola bagi hasil antara nelayan gillnet

di muara baru berdasarkan hukum positif serta ilmu manajemen.

Tulisan lainnya yaitu yang berkaitan dengan skripsi yang ditulis oleh

Sahlul Fahmi (2016) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Ar-Raniry dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi

Hasil Pengelolaan Tambak di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Banda

Aceh.”

Dari tulisan di atas membahas tentang Pengelolaan Lahan Tambak di

Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh Berdasarkan peran pemilik

tambak dan pengelolanya dengan pembagian hsil antara keduanya berdasarkan

akad syirkah.

Dan selanjutnya tulisan skripsi Anissullah (2009) Mahasiswa Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry dengan judul

“Mekanisme Bagi Hasil Antara Toke Boat Dengan Nelayan Dalam Perspektif

Hukum Islam.”

Skripsi ini membahas tentang pembagian hasil antara secara umum antara

pemilik kapal dan nelayan dengan perspektif hukum islam.

Dari tulisan di atas tidak terdapat tulisan yang membahas secara spesifik

tentang akad musyārakah antara pemilik modal dengan pengelola, maka dari itu

penulis berpeluang dan berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut.

1.6. Metode Penelitian

Dalam menulis karya ilmiah, diperlukan data yang lengkap dan objektif,

serta metode tertentu sehingga sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

Langlah-langkah yang di tempuh dalampenulisan karya ilmiah ini adalah sebagai

berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini

adalah Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian

yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat

kesimpulan yang telah berlaku umum.15

15Umar Husein, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis, (Jakarta: PT Raja Grafindo,1998), hlm 21.

2. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara

pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan

standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam menggunakan metode

observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan

format atau blangko pengamatan sebagai instrument. dan format yang

disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang

digambarkan akan terjadi. Dan dalam penelitian ini observasi akan

dilakukan dengan cara peneliti langsung terjun kelapangan untuk

mengetahui bagaimana akad Musyarakah yang dilakukan oleh Pemilik

Modal dengan Nelayan di Gampong Lambada Lhok Kecamatan

Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan

maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan

terwawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan

itu. Dalam metode wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara

kepada pemilik modal dengan nelayan sehingga menghasilkan wawancara

yang akurat.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan sebagai

pendukung dalam menganalisa permasalahan yang berasal dari buku,

kitab, jurnal, karya-karya tulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan

dengan judul yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dan diteliti selanjutnya dianalisa dan ditarik

kesimpulan untuk dapat ditentukan dengan data yang aktual dan faktual.

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data, selanjutnya akan dibuat

laporan akhir yaitu penulisan penelitian yang dianalisis secara deskriptif.

Apabila seluruh data penelitian telah diperoleh, maka kemudian diolah

menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan

didukung oleh data lapangan dan teori.

Penulisan Skripsi ini juga mengikuti Buku Panduan Penulisan

Skripsi tahun 2013 UIN Ar-Raniry, dan Al-Quran dan Terjemahan

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran Departemen

Agama RI.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian serta untuk

memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini, maka penulis

membagi pembahasan dalam empat bab, yang secara umum sebagaimana

tersebut di bawah ini:

Bab satu merupakan pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah,

kajian pustaka, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, teknik

pengumpulan data yang penulis gunakan dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan berbagai teori yang akan

dijadikan dasar dalam penelitian dan analisis hasil penelitian yang akan

diperoleh nanti. Penentuan teori tersebut berdasarkan pada variabel yang

ada dalam judul penelitian sehingga bab ini akan menjadi bahan referensi

dalam menyusun skripsi ini.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang hasil penelitian penulis

yaitu sistem akad musyārakah antara pemilik modal dengan nelayan di

Gampong Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem akad musyārakah antara

pemilik modal dengan nelayan di Gampong Lambada Lhok Kecamatan

Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan

karya ilmiah ini yang berisi kesimpulan dan saran bermanfaat sebagai

masukan dan nasehat bagi pihak-pihak terkait.

BAB IIKONSEP SYIRKAH DALAM HUKUM ISLAM

2.1.Pengertian dan Pembagian Syirkah

Bagi hasil sebagaimana telah disebutkan adalah suatu istilah yang sering

digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari

keuntungan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, dalam skripsi ini hanya

akan dibahas mengenai musyārakah atau syirkah.

a. Pengertian Syirkah

Istilah lain dari musyarakah adalah Syirkah.16 Secara bahasa al-

syirkah berarti al-Ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua hal atau

lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan

hak milik atau perserikatan usaha.17 Yang dimaksud percampuran disini

adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain

sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan menurut istilah, para

Fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian syirkah, diantaranya

menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah ialah akad antara

orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.18 Menurut Hasbi ash-

Shidieqie, bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah:

16 Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syari’ah: Deskripsi Dan Ilustrasi,(Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm. 87.

17 Ghufron A. Mas’adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002), hlm. 191

18 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 317.

19تعاون فى عمل اكتسابى واقتسام ارباحه عقد بـين شخصين فأكثـر على ال

Artinya: “akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun

dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.”

Dari beberapa pengertian diatas, pada intinya pengertian syirkah

adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu

tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung

bersama sesuai dengan kesepakatan. Hasil keuntungan dalam musyārakah

juga diatur, seperti halnya pada mudharabah, sesuai prinsip pembagian

keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing prinsiple atau pls) atau

seperti yang istilahnya digunakan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun

1998 Tentang Bagi Hasil. Keuntungan dibagi menurut proporsi yang telah

disepakati sebelumnya, kedua pihak memikul resiko kerugian financial.

Dalam hal pembagian kewenangan yang dimiliki setiap patner,

pendapat Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa setiap patner dapat

mewakilkan seluruh pekerjaannya, meliputi penjualan, pembelian,

peminjaman dan penyewaan terhadap orang lain, namun patner yang

lainnya mempunyai hak untuk tidak mewakilkan pekerjaannya kepada

orang lain. Dapat dipahami, literature fiqih memberikan kebebasan kepada

patner untuk mengelola (managing) kerjasama atas dasar kontrak

musyārakah. Setiap patner dapat mengadakan bisnis dengan berbagai

19 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984),hlm.89

jalan yang mendukung untuk merealisasikan tujuan kontrak ini, yaitu

untuk mencapai keuntungan (profit) sesuai dengan persetujuan yang

mereka sepakati. Secara umum, pembagian syirkah terbagi menjadi dua,

yaitu syirkah Amlak dan syirkah ‘uqūd.20 syirkah Amlak mengandung

pengertian kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua

atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas

suatu kekayaan tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Misalnya

dua orang yang memperoleh warisan atau menerima pemberian sebidang

tanah atau harta kekayaan, baik yang dapat atau yang tidak dapat dibagi.

Syikah amlak sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu syirkah

ijbariyyah dan syirkah ikhtiāriyyah. Syirkah ijbariyyah adalah syirkah

terjadi tanpa kehendak masing-masing pihak. Sedangkan syirkah

ikhtiāriyyah adalah syirkah yang terjadi karena adanya perbuatan dan

kehendak pihak-pihak yang berserikat.21

1. Ikhtiāri atau disebut (syirkah amlak ikhtiāri) yaitu perserikatan

yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti

dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima

hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini

menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.

2. Ijbari (syirkah amlak jabari) yaitu perserikatan yang muncul

secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat, artinya hak

milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh

20 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 4…, hlm. 31721 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 4…, hlm. 317

mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya

yang telah wafat, harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi

mereka yang memiliki hak warisan.22

Sedangkan syirkah Al-‘uqūd dapat dianggap sebagai kemitraan

yang sesunguhnya, karena pihak yang persangkutan secara suka rela

berkeingginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan

berbagi untung dan risiko. Perjanjian yang dimaksud tidak perlu

merupakan perjanjian yang formal dan tertulis. Dapat saja perjanjian itu

informal dan secara lisan. Dalam syirkah ini, keuntungan dibagi secara

proporsional diantara para pihak seperti halnya mudhārabah. Kerugian

juga dtanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing

yang telah diinvestasikan oleh para pihak. Fuqaha’ Mesir yang

kebanyakan bermazhab Syafi’i dan Maliki berpendapat bahwa

perkongsian (syirkah) terbagi atas empat macam,23 yaitu:

1. Syirkah Inan

2. Syirkah Mufawādhah

3. Syirkah Abdan

4. Syirkah Wujūh

Ulama Hanafiah membagi menjadi tiga macam,24 yaitu:

1. Syirkah Amwal

2. Syirkah Abdan

22 Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, (Beirut: dar al-Fiqh,1977), hlm. 932.23 Rahmat Syafi’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 188.24 Rahmat Syafi’i, Fiqih Muamalah…, hlm. 188.

3. Syirkah Wujūh

Masing-masing dari ketiga bentuk itu terbagi menjadi mufawādhah dan

inan.

Ulama Hambali membagi menjadi 5 macam,25 yaitu:

1. Syirkah Inan

2. Syirkah Abdan

3. Syirkah Wujūh

4. Syirkah Mudhārabah

5. Syirkah Mufawādhah

Di bawah ini dijelaskan tentang definisi dari macam-macam

syirkah yang tersebut di atas, sebagai berikut:

a. Syirkah Inan

Syirkah inan adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua

orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan

dibagi dua. Dalam syirkah ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah dalam

jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan.26

Ulama fiqih sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya

saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya,

sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya.

25 Dimyauddin Djuwaini, pengantar Fiqh Muamalah, Cet. 1, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2008). hlm. 217.

26 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, jilid 4…, hlm. 318.

Dalam syirkah inan, para mitra tidak perlu orang yang telah dewasa atau

memiliki saham yang sama dalam permodalan. Tanggung jawab mereka

tidak sama sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka. Sejalan dengan

itu, pembagian keuntungan diantara mereka mungkin pula tidak sama.

Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan didalam

perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian kerugian yang harus

ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan besarnya modal yang

telah ditanamkan oleh masing-masing mitra. Sebagaimana kaidah fiqih

yang berlaku, yakni:

“keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai

dengan modal masing-masing”.27

Perkongsian ini banyak dilakukan maysarakat karena didalamnya

tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Boleh

saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya,

sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang

lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama juga dapat berbeda,

bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat

transaksi.28

Dalam perseroan semacam ini yang menjadi investasi adalah uang.

Sebab, uang adalah nilai kekayaan dan nilai harga yang harus dibeli.

Sedangkan modal tidak boleh digunakan untuk mengadakan perseroan ini,

27 M.Ismail Yusanto dan M.karebet Widjajakusuma. Menggagas Bisnis Islam. (Jakarta:Gema Insani Pers, 2002), hlm. 130.

28 Rahmat Syafi’i, Fiqih Muamalah…, hlm. 189

kecuali sudah dihitung nilainya pada saat transaksi, dan nilai tersebut akan

digunakan sebagai investasi pada saat terjadinya transaksi. Syarat investasi

itu harus jelas, sehingga bisa langsung dikelola. Sebab investasi yang tidak

jelas tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan

mengadakan peseroan dengan kekayaan yang tidak ada atau hutang.

Perseroan model inan ini dibangun dengan prinsip perwakilan

(wakalah) dan kepercayaan (amanah), sebab masing-masing pihak

mewakilkan kepada perseronya. Kalau perseroan telah sempurnah dan

telah menjadi satu maka para persero tersebut harus secara langsung terjun

melakukkan kerja, sebab perseroan tersebut pada badan atau diri mereka.

Sehingga tidak diperbolehkan seseorang mewakilkan kepada orang lain

untuk mengantikann posisinya dengan badan orang tersebut untuk

mengolah perseroannya.29

b. Syirkah mufawādhah

Arti dari mufawādhah menurut bahasa adalah persamaan. Syirkah

mufawādhah adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi

pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal,

pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian.30 Syirkah

mufawādhah ini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1) Harta masing-masing persero (syirkah/kerjasama) harus sama

2) Persamaan wewenang dalam membelanjakan

29 Taqyuddin an-Nabhani, An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam. Alih bahasa. Drs. Moh.Magfur Wachid, Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam, (Surabaya: RisalahGusti, 1996), hlm. 156-157.

30 Ghufron A. Mas’adi, Fiqih Muamalah..., hlm. 194-195.

3) Persamaan agama

4) Setiap persen harus dapat menjadi penjamin, atau wakil dari persero

(syirkah/kerjasama) lainnya dalam hal pembelian dan penjualan barang

yang diperlukan.31

Dari imam mazhab berbeda pendapat mengenai hukum dan bentuk

syirkah mufawādhah ini.

Imam Malik dan Abu Hanifah secara garis besar sependapat atas

kebolehannya, meski keduanya masih berselisih pendapat tentang beberapa

syarat. Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat bahwa syirkah mufawādhah itu

tidak boleh.32 Karena sulit untuk menetapkan prinsip persamaan modal,

kerja dan keuntungan dalam perserikatan ini. Dalam syirkah ini terdapat

unsur unsur yang kurang jelas dan unsur-unsur penipuan karena tidak

mungkin tindakan seorang akan dapat diterima pihak lain tanpa adanya

persetujuannya.33

Imam Malik berpendapat, dinamakan syirkah mufawādhah ialah

persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan,

dengan ketentuan masing-masing angota menyerahkan kepada orang lain,

hak bertindak atas nama syirkah, baik para anggotanya hadir semua atau

tidak hadir, tanpa syarat modal masing-masing harus sama besarnya serta

31 Abdur Rahman Al-Jaziri, Khitabul Fiqh Ala Madzahibul Arba’ah. Alih Bahasa. Drs. H.Moh. Zuhri, Dapl. Tafl, Dkk, Fiqih Empat Mazhab, Jilid 4, (Surabaya: Adhi Grafindo, 1994), hlm.150

32 Ibnu Rusdy, Bidayatul al-Mujtahid, jilid 4, Alih Bahasa. Imam Ghazali Said, (Jakarta:Pustaka Amani, 1995), hlm. 306.

33 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Alih Bahasa, M.A. Abdurrahman, (Semarang : AsySyifa’, 1990), Cet. II, hlm. 265

tanpa kewajiban memasukkan harta baru yang diperoleh salah seorang

anggota di dalam modal syirkah.34

Imam Abu Hanifah mempertegas perbedaan syirkah inan dengan

mufawādhah. Dalam syirkah inan hanya uang saja yang diperhatikan tidak

mesti sama besar jumlah sahamnya, sedangkan dalam syirkah mufawādhah

haruslah sama jumlah modal dari para persero. Sesuai dengan sebutan

“mufawādhah”, dikehendaki adanya dua perkara : kesamaan macam

hartanya (modal), juga keseluruan hak, milik kedua belah pihak.35

Imam Syafi’i mengemukakan alasan bahwa sebutan syirkah itu

hanya berlaku pada percampuran harta saja. dan syirkah itu bukan

merupakan jual beli dan pemberian kuasa.36

Untuk mencapai persamaan sebagaimana disyaratkan dalam syirkah

mufawādhah, adalah perkara sukar, karena banyak menyangkut kesamaran

(gharar) dan ketidakjelasan (jalalah).37

Karena jenis akad mufawādhah ini tidak ada ketentuan dalam

syariat. Lebih-lebih lagi tentang tercapainya persamaan (seperti yang

dimintakan pesyarat) adalah sesuatu yang sukar, mengingat adanya gharar

dan ketidakjelasan.38

Dengan demikian, setiap orang akan menjamin yang lain, baik

dalam pembelian atau penjualan. Orang yang bersekutu tersebut saling

34 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijazah dan Syirkah, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), hlm. 57-58.

35 Hamzah Ya’kub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: Diponegoro, 1992),hlm. 261-262.

36 Ibnu Rusdy, Bidayatul al-Mutahid..., hlm. 306.37 Hamzah Ya’kub, Kode Etik…, hlm. 262.38 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah ..., hlm. 177.

mengisi dalam hak dan kewajibannya, yakni masing-masing menjadi wakil

yang lain atau menjadi orang yang diwakili oleh lainnya. Selain itu di

anggap tidak sah jika modal salah seorang lebih besar dari pada yang

lainnya, antara anak kecil dengan orang dewasa, juga antara muslim dan

kafir, dan lain-lain. Apabila dari salah satu syarat di atas tidak terpenuhi

perkongsian ini berubah menjadi perkongsian inan karena tidak ada

kesamaan.39

c. Syirkah wujūh

Yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa

permodalan, yang ada hanyalah pedagang, terhadap mereka dengan catatan

bahwa keuntungan terhadap mereka. Syirkah ini adalah syirkah tanggung

jawab, tanpa kerja dan modal.

Menurut Hanafi dan Hambali syirkah ini boleh, karena suatu

bentuk pekerjaan, dengan demikian syirkah dianggap sah, dan untuk syirkah

ini dibolehkan berbenda pemilikan dalam suatu yang dibeli, sesuai denggan

bagian masing-masing (tanggung jawab masing-masing).

Asy-Syafi’i menganggap syirkah ini batil, begitu juga Maliki,

Adapun dasar madzhab Maliki tidak memperbolehkannya, karena yang

disebut syirkah hanyalah dengan modal dan kerja, sedangkan kedua unsur

ini dalam syirkah wujūh tidak ada. Disamping itu di dalamnya mengandung

unsur penipuan karena masing-masing dari kedua belah pihak menggantikan

39 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah…, hlm. 190.

kawannya dengan suatu usaha dan upaya yang tidak ditentukan jenis

pekerjaan dan usaha khususnya karena syirkah wujuh hanya berdasarkan

tanggungan tanpa pekerjaan dan harta.40

d. Syirkah Abdan atau Syirkah A’mal

Yaitu bahwa dua orang berpendapat untuk pekerjaan dan ketentuan

upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan.

Syirkah ini juga disebut syirkah a’mal (syirkah kerja) atau syirkah

abdan (syirkah fisik), atau syirkah shana’i (syirkah para tukang), atau

syirkah taqbubbul ( syirkah penerimaan).41

ار وسعد فیما نصیب یوم ق بدر قال فجاء سعد بأسیرین ولم ال ابن مسعود اشتركت أنا وعم

ار بشيء فلم ینكر النبي صلى الله علیھ وسلم 42)ابو داود(رواهأجئ أنا وعم

Artinya: Ibnu Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu mengatakan, “Aku bersyerikatdengan Ammar dan Sa’ad dalam perang badar (atas hasilrampasan), lalu Sa’ad berhasil menawan dua tawanan sedangkanaku dan ammar tidak mendapatkan apa-apa (lalu kami bagibertiga), dan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidakmengingkari perbuatan kami. (H.R. Abu Daud).

e. Syirkah Mudhārabah

Syirkah mudhārabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih

dengan ketentuan, satu pihak memberikan konstribusi kerja (‘amal),

sedangkan pihak lain memberikan konstribusi modal (mal). Istilah

mudharabah dipakai oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya

qiradh.43 Contoh: A sebagai pemodal (shâhib al-mal) memberikan modalnya

40 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.179.41Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah .., hlm. 177.42 Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Marom jilid 2, (Mesir: Darul

‘Aqidah, 2003), hlm. 54.43 Al-Jaziri, Abdurrahman. Al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah. Juz III, Cetakan I.

(Beirut: Darul Fikr, 1996), hlm. 42.

sebesar Rp 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal

(mudharib) dalam usaha perdagangan umum (misal, usaha toko kelontong).

Ada dua bentuk lain sebagai variasi syirkah mudhārabah. Pertama,

dua pihak (misalnya, A dan B) sama-sama memberikan konstribusi modal,

sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan konstribusi kerja saja.

Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan konstribusi modal dan

kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan

konstribusi modal, tanpa konstribusi kerja. Kedua bentuk syirkah ini masih

tergolong syirkah mudharabah.44

Hukum syirkah mudhārabah adalah ja’iz (boleh) berdasarkan dalil

as-Sunnah dan Ijma Sahabat.45 Dalam syirkah ini, kewenangan melakukan

tasharruf hanyalah menjadi hak pengelola (mudharib). Pemodal tidak

berhak turut campur dalam tasharruf. Namun demikian, pengelola terikat

dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara

pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh

pemodal. Sebab, dalam mudhārabah berlaku hukum wakalah (perwakilan),

sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian

dana yang diwakilkan kepadanya. Namun demikian, pengelola turut

menanggung kerugian, jika kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau

karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.46

44 An-Nabhani Taqiyuddin. An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm…, hlm. 152.45 An-Nabhani Taqiyuddin. An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm…, hlm. 153.46 An-Nabhani Taqiyuddin. An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm…, hlm. 152.

Hadist yang berkaitan dengan syirkah mudhārabah adalah hadist

yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa nabi SAW, bersabda:

عیر للبیت لا للبیع ثلا ث فیھن البركة : البیع الي اجل والمقارضة وخلط البر بالش

47)(رواه ابن ما جھ عن صھیب

Artinya: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang

ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang

lain), dan yang mencamprkan gandum dengan jelas untuk

keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibn Majah dan

Shuhaib).

2.2.Dasar Hukum Syirkah

Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama atas kebolehan

syirkah, antara lain:

Diterangkan dalam Al-Qur’an surat Sad ayat 24:

بـعضهم على بـعض إلا قال لقد ظلمك بسؤال نـعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي

ا فـتـناه فاستـغفر ربه وخ ر راكعا وأناب الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داوود أنم

﴿٢٤﴾48

Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamudengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepadakambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yangberserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagianyang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalyang saleh dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui

47 Rachmat Syafe’I,, Fiqih Muamalah …, hlm. 225-22648 Departemen Agama Republik Indonesia, Qur’an dan Terjemah, hlm. 454.

bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada TuhannyaSlalu menyungkur sujud dan bertaubat.”

Dari Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa' ayat 12;

)12. (النساء: فھم شركاء في الثلث

Artinya: “Maka mereka berserikat dalam sepertiga.” (Q.S. An-Nisa’ : 12)

Ayat ini sebenarnya tidak memberikan landasan syariah bagi semua jenis

syirkah, ia hanya memberikan landasan kepada al-syirkah al-jabariyyah, yaitu

perkongsian beberapa orang atas harta benda yang terjadi di luar kehendak mereka

karena mereka sama-sama mewarisi harta pusaka.

فإذا خانه عن أبي هريـرة رفـعه قال إن الله يـقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهم صاحبه

49}داودأبورواه{من بـينهماخرجت

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dia memarfu'kannya (menyandarkannya kepadaNabi Shallallahu Alaihi wa Sallam), ia berkata: Sesungguhnya Allahberfirman: "Aku adalah yang ketiga dari dua yang berserikat selamasalah satunya tidak mengkhianati temannya. Maka jika ia (salahsatunya) mengkhianatinya (teman yang lain), Aku keluar di antarakeduanya.” (hadist riwayat Abu Daud).

Dalam hadits lain Rasulullah SAW juga bersabda:

عن السا ئب المخزومي رضي الله عنھ انھ كان شریك النبي صلى الله علیھ وسلم قبل البعثة،

50)فجاء یوم الفتح فقال: مرحبا یا اخى وشر یكى . (رواه احمد وا أبوداود و ابن ماجة

Artinya: “Dari Saib al-Makhzumi r.a bahwasanya dia menjadi mitra Nabi SAW

sebelum beliau menjadi Rasul, lalu mendatanginya pada hari

pembebasannya kota Makkah, beliau berkata, selamat datang hai

49 Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Marom jilid 2..., hlm. 54.50 Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Marom jilid 2..., hlm. 54.

saudaraku dan mitraku (kongsi).” (H. R Ahmad, Abu Daud dan Ibnu

Majah).

Berdasarkan hadist tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perkongsian

menurut hukum Islam bukan hanya sekedar boleh, melainkan lebih dari itu,

disukai selama dalam perkongsian itu tidak ada tipu menipu.

2.3.Rukun dan Syarat-Syarat Syirkah

Dalam suatu syarat bagi hasil (profit sharing) sebagaimana dalam istilah-

istilah yang diterangkan di atas, diperlukan adanya suatu rukun dan syarat-syarat

agar menjadi sah. Rukun syirkah yang harus ada dalam melakukan kerjasama

antara dua orang atau lebih sebagai berikut: 51

1. Aqidaini (dua orang yang melakukan perjanjian syirkah)

2. Sighot (Ijab dan Qobul)

3. Mahāl (tempat atau sasaran dalam syirkah), dalam hal ini ada 2

macam, yaitu :

a. Harta (modal)

b. Pekerjaan52

Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama madzhab, menurut ulama

Hanafiah, rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan qobul, sebab ijab dan qobul

(akad) yang menentukan adanya syirkah.53 Sedangkan yang lain, seperti dua orang

yang melakukan perjanjian syirkah, dan harta adalah diluar hakikat dan dzatnya

perjanjian syirkah. Tata cara ijab dan qobul ialah bahwasanya salah seorang

51 Abdurrahman al-Jaziri, Khitabul Fiqh..., hlm. 139.52 Abdurrahman al-Jaziri, Khitabul Fiqh..., hlm. 139.53 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., hlm. 127.

berkata: aku berserikat denganmu pada barang ini dan ini. Kemudian pihak teman

serikatnya menjawab: ya, aku menerimanya.54

Menurut golongan Asy-Syafi’iyah, mereka berpendapat bahwa bentuk

syirkah inan sajalah yang sah, sedangkan bentuk syirkah yang lain batal.

Sedangkan rukunnya terdiri dari 3 bagian: 55

1. Sighat, yang terdiri dari ijab dan qabul

2. Dua orang yang bersekutu

3. Harta sebagai modal.

Dalam rukun syirkah mempunyai syarat:

1. Shigat, yang terdiri dari ijab dan qabul yang mempunyai syarat:

a. Pengelolaan di isyaratkan mendapatkan izin dari para sekutu

didalamnya menjual dan membeli.

b. Kalau diantara anggota sebagai pengelola, maka harus ada ijab dan

qabul sebagai tanda pemberian izin diantara mereka, bahwa dia

diperbolehkan sebagaimana jabatan yang diberikannya.

c. Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama maka harus

mendapatkan izin dari anggota yang lainnya dan pemberian izin itu

merupakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan tidak

boleh melebihi tugas kepercayaan yang diberikannya.

d. Kata sepakat itu bisa dimengerti, sebagai pengertian izin yang

dipercayakan, setiap kami jadikan harta ini sebagai harta syirkah

dan saya izinkan kamu mengelola dengan jalan yang biasa dalam

54 Abdurrahman al-Jaziri, Khitabul Fiqh..., hlm. 139.55 Ali Fikri, Al-Muamalatul Madiyah Wal Adabiyah, (Mesir: Mustofa al-Babil al

Halabi,tt), hlm. 236-237.

perdagangan pada umumnya. Pengertian ini dijawab dengan

ucapan (saya terima) dengan jawban inilah yang dimaksud sebagai

akad sighat.

2. Dua orang yang berserikat, didalamnya terdapat beberapa syarat,

yaiu:

a. Pandai

b. Baligh

c. Merdeka

3. Modal, di dalamnya terdapat beberapa syarat:

a. Bahwa modal itu berupa barang misli, artinya barang yang dapat

dibatasi oleh takaran atau timbangan dan barang tersebut bisa

dipesan, seperti emas dan perak. Keduanya bisa dibatasi dengan

timbangan.

b. Bahwa modal dicampur sebelum perjanjian syirkah berlangsung,

sehingga salah satunya tidak bisa dibedakan lagi dengan yang

lainnya.

c. Bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota itu

sejenis artinya modal itu adalah sama jenisnya. Jadi tidak sah

kalau salah satu anggota mengeluarkan modal yang berbeda.

Oleh karena itu akad syirkah tidak dikatakan sah, jika tidak memenuhi

syarat-syarat diatas. Bagi anggota perseroan ada yang cacat mata (buta)

diperbolehkan menjadi pemegang saham. Dalam hal ini diantara yang cacat mata,

apabila dikehendaki untuk menggelola perseroan ia berhak mewakilkan dengan

syarat wakil tersebut harus sudah baliqh dan pandai serta mempunyai keahlian

dibidang pekerjaan tersebut.

Syarat-syarat syirkah dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam:

1. Syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau

kongsi itu haruslah :

a. Orang yang berakal

b. Baliqh

c. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan)

2. Syarat-syarat mengenai modal yang disertakan dalam serikat,

hendaklah berupa:

a. Modal yang dapat dihargai (lazimnya selalu disebutkan dalam

bentuk uang)

b. Modal yang dijadikan satu oleh masing-masing persero yang

menjadi harta perseroan, dan tidak diperbolehkan lagi darimana

asal-usul modal itu.56

Ulama Hanafi menerangkan bahwa syarat-syarat yang berkaitan dengan

syirkah terbagi menjadi empat macam:

1. Berkaitan dengan bentuk syirkah, syirkah dengan harta maupun

dengan yang lainnya mempunyai dua syarat:

a. Berkaitan dengan hal yang dijanjikan (al-Maq’ud Alaih).

Perkara yang dijadikan perjanjian itu hendaknya bisa

diwakilkan.

56 Chairiman Pasaribu, dkk, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafindo,1994), hlm. 76.

b. Berkaitan dengan keuntungan, hendaknya keuntungan

merupakan bagian yang bersifat umum dan bisa diketahui,

seperti separuh, sepertiga dan sebagainya. Apabila keuntungan

tidak diketahui, atau ditentukan dengan jumlah bilangan maka

akad syirkah batal.

2. Berkaitan dengan syirkah, baik syirkah Inan maupun syirkah

mufawādhah, mempunyai 3 (tiga) sifat:

a. Modal syirkah itu berupa mata uang emas atau perak yang

sama nilainya. Seperti paund mesir, dan lain-lainnya.

Keuntungan antara mereka sesuai dengan prosentasi yang

mereka berikan, demikian pula mengenai kerugian.

b. Modal itu telah ada pada saat perjanjian berlangsung, atau

ketika dilakukan pembelian.

c. Modal syirkah tidak berupa utang, sebab utang adalah uang

ghaib (tidak hadir), sedangkan ketentuan di atas telah

dijelaskan bahwa syarat modal berupa uang yang hadir di

waktu perjanjian berlangsung.57

3. Berkaitan dengan syarat-syarat syirkah mufawādhah, yaitu:

a. Nilai saham dari masing-masing persero harus sama.

Seandainya salah satu patner memiliki lebih banyak modal,

maka syirkah tidak sah.

57 Abdurrahman Al-Jaziri, Khitabul Fiqh..., hlm. 141-142.

b. Mempunyai wewenang bertindak yang sama. Tidak sah syirkah

antara anak kecil dengan orang yang sudah baliqh.

c. Mempunyai agama yang sama. Syirkah orang muslim dengan

non muslim tidak boleh.

d. Setiap persero harus menjadi penjamin, atau wakil persero

lainnya baik dalam pembelian dan penjualan barang-barang

yang diperlukan.58

4. Berkaitan dengan syarat-syarat Inan, yaitu:

a. Tidak disyaratkan adanya persamaan nilai saham, wewenang

dan keuntungan.

b. Seorang persero boleh menyerahkan sahamnya lebih besar dari

saham persero yang lain.

c. Setiap persero dapat diberikan tanggungjawab tanpa ikut serta

rekannya yang lain.59

Imam Malik menerangkan bahwa syarat-syarat syirkah yaitu:

1. Para sekutu harus merdeka dan baliqh serta cakap.

2. Sighat, harus menunjukkan pada persekutuan walaupun terjadi

secara ‘urf baik perkataan maupun perbuatan.

3. Modal harus satu jenis.

4. Keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan ukuran modal

yang dimasukkan.60

Imam Hambali menerangkan bahwa syarat-ayarat syirkah, yaitu:

58 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah…, hlm. 177.59 Hamzah Ya’kub, Kode Etik..., hlm. 261.60 Ali Fikri, Al-Muamalatul Madiyah..., hlm. 236-237.

1. Syarat-syarat sah yang tidak berakibat menimbulkan bahaya

dan perjanjian syirkah tidak tergantung padanya. Seperti ketika

para anggota syirkah mengadakan perjanjian hendaknya

mereka tidak menjual kecuali dengan aturan demikian, atau

sebagainya. Itu adalah sah dan tidak menimbulkan bahaya

sama sekali.

2. Syarat-syarat yang batil yang tidak dikehendaki pada saat

perjanjian. Seperti mensyaratkan tidak batalnya syirkah dalam

jangka waktu satu tahun atau yang lainnya. Syarat-syarat itu

yang menjadi batalnya perjanjian dan tidak boleh dilaksanakan.

3. Syarat-syarat yang menjadi sandaran sahnya perjanjian syirkah,

yaitu ada beberapa perkara, ialah:

a. Modal diketahui oleh para anggota.

b. Modal itu hadir.

Dijanjikan agar masing-masing anggota mendapatkan keuntungan yang

sudah diketahui, yang berifat serikat, seperti separuh, sepertiga atau semisalnya.61

Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah secara umum, yaitu: 62

1. Dapat dipandang sebagai perwakilan.

Hendaklah setiap orang yang bersekutu saling memberikan

wewenang kepada sekutunya untuk mengolah harta, baik ketika

memberi, menjual, bekeja, dan lain-lain. Dengan demikian , masing-

masing dapat menjadi wakil bagi yang lainnya.

61 Abdurrahman Al-Jaziri, Khitabul Fiqh..., hlm. 151-152.62 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah…, hlm. 194.

2. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan

Bagian masing-masing dari yang bersekutu harus jelas,

seperti seperlima, sepertiga atau sepuluh persen (10%). Jika

keuntungan tidak jelas (Majhul), akad menjadi rusak (fasid ) sebab

laba merupakan bagian umum dari jumlah.

3. Laba merupakan bagian umum dari jumlah.

Laba hendaklah termasuk bagian yang umum dari

perkongsian, tidak ditentukan, seperti satu pihak mendapat sepuluh,

duapuluh dan lain-lain. Hal ini karena perkongsian mengharuskan

adanya pernyataan dalam laba, sedangkan penentuan akan

menghilangkan hakikat perkongsian.

Persyaratan khusus pada syirkah amwal, baik pada perkongsian inan

maupun mufawādhah adalah sebagai berikut: 63

1. Modal syirkah harus ada dan jelas

Jumhur Ulama 4 madzhab berpendapat bahwa modal dalam

perkongsian harus jelas dan ada, tidak boleh berupa utang atau harta

yang tidak ada ditempat, baik ketika akad maupun ketika jual beli.

Namun demikian jumhur ulama, diantaranya ulama Hanafiyah,

Malikiyah, dan Hanabilah tidak mensyaratkan harus bercampur

terlebih dahulu sebab penekanan perkongsian terletak pada akad

bukan pada hartanya. Maksud akad adalah pekerjaan dan laba

merupakan hasil.

63 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah…, hlm. 194.

Dengan demikian tidak disyaratkan adanya percampuran

harta seperti pada mudharabah. Selain itu perkongsian adalah akad

dalam hal mendayagunakan (tasyarruf) harta yang menggandung

unsur perwalian, maka dibolehkan mengolahnya sebelum bercampur.

Ulama Malikiyah memandang bahwa ketiadaan syarat

percampuran tidak berarti menghilangkannya sama sekali, tetapi

dapat dilakukan secara nyata atau berdasarkan hukumnya.

Ulama Syafi’iyah, zafar, dan Zahiriyah mensyaratkan

percampuran harta sebelum akad. Dengan demikian, jika dilakukan

setelah akad hal itu dipandang tidak sah.

Perbedaan pendapat diatas berdampak pada ketentuan

lainnya. Jumhur Ulama membolehkan pperkongsian sejenis, tetapi

berbeda bentuk, seperti uang dinar dengan uang dirham, asal nilainya

sama. Sebaliknya Ulama Syafi’iyah dan Zafar, tidak

membolehkannya sebab akan sulit pencampurannya.

2. Modal harus bernilai atau berharga secara mutlak

Ulama fiqih dari empat madhzab sepakat bahwa modal

harus berupa sesuatu yang bernilai secara umum, seperti uang. Oleh

karena itu, tidak sah modal syirkah dengan barang-barang, baik yang

bergerak (manqul) maupunn tetap (aqar). Adapun imam Malik tidak

mensyaratkan bahwa modal itu harus berupa uang, tetapi

memandang sah dengan dinar atau dirham. Begitu pula memandang

sah dengan benda, dengan memperkirakan nilainya. Ia beralasan

bahwa perkongsian adalah akad pada modal yang jelas. Dengan

demikian, benda dapat diserupakan dengan uang. Tentang

perkongsian dengan barang yang tidak berharga universal, seperti

yang mengandung persamaan dalam timbangan, takaran, atau

hitungan banyaknya, seperti kacang, telur, dan lain-lain. Ulama

Syafi’iyah dan Malikiyah membolehkannya dengan alasan benda

takaran dan timbangan tersebut apabila dicampur, akan

menghilangkan batas perbedaan antar keduanya, seperti percampuran

pada uang. Adapun ulama malikiyah membolehkannya berdasarkan

nilai percampurannya bukan berdasarkan nilai jual beli, bagaimana

pada benda sebab dua makanan yang bercampur akan sulit

dibedakan, sedangkan pada benda akan mudah dibedakan.

Sementara itu ulama Hanabilah melarang bentuk syirkah di

atas. Ulama Hanafiyah, Syi’ah Imamiyah, dan Zaidiyah berpendapat

bahwa bentuk perkongsian ini, yakni dengan barang-barang yang

ditakar, ditimbang dan dihitung, adalah dilarang sebelum adanya

percampuran.

2.4.Batalnya Perjanjian Syirkah

Ketika kita melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil

kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan

batal, begitu pula dengan perjanjian syirkah. Adapun perkara yang membatalkan

syirkah terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan syirkah secara umum

dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya.

1. Pembatalan syirkah secara umum

a. Pembatalan dari seorang yang bersekutu.

b. Meningalnya salah seorang syarik.

c. Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang.

d. Gila.

e. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas

nama syirkah.

2. Pembatalan secara khusus sebagian syirkah

a. Harta syirkah rusak.

Apabila harta syirkah seluruhnya atau harta salah seorang

rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi

pada syirkah amwal. Alasannya yang menjadi barang transaksi

adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal sebagaimana

terjadi pada transaksi jual beli.

b. Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam syirkah

mufawādhah pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal

itu merupakan syarat transaki mufawādhah.

2.5. Pembagian Keuntungan Dalam Syirkah

Dalam setiap kerja sama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai

suatu tujuan yang memungkinkan akan mudah dicapai apabila dilaksanakan

bersama. Demikian juga dengan syirkah, bahwa tujuan syirkah adalah untuk

mencapai serta memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama

dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota syirkah pada saat mengadakan

perjanjian langsung.

Bahwa syariat memberikan izin untu meningkatkan laba atas kontrak

kontribusi masing-masing pihak dalam aset bisnis ini. Meskipun demikian, syarat

mengharuskan agar kerugian dibagi secara proposional berdasarkan besarnya

kontribusi terhadap modal.64

Dalam syirkah tentu saja dari modal ataupun tenaga didapat dari anggota,

sehingga keuntunggan itu mengalami pembagian antara anggota yang ada di

dalam perseroan karena berasal dari modal dan tenaga. Para Ulama telah sepakat

dalam pembagian keuntungan harus sesuai dengan pesentase jumlah modal yang

disetorkan oleh masing-masing anggota sebesar 50% maka keuntungan yang

diperoleh juga 50%.

Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai modal yang berbeda akan

tetapi pembagian keuntungan sama, seperti harta yang disetorkan kepada syirkah

itu sebesar 30%, sedangkan yang lain 70%, sedangkan pembagian keuntungan

masing-masing anggota syirkah sebesar 50%.

64 M. Umer Capra, al-qur’an Menuju Sistem Ekonomi Moneter Yang Adil, (Yogyakarta:Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 238.

Imam Malik dan Imam Syafi’i tidak memperbolehkan pembagian

semacam ini, dengan alasan tidak boleh dibagi pihak yang bekerja sama

mensyaratkan kerugian.65 Imam Hanafi dan Imam Hambali, memperbolehkan

pembagian keuntungan berdasarkan dengan sistem di atas, dengan syarat

pembagian itu harus melalui kesepakatan terlebih dahulu antara anggota persero.

Alasan Imam Malik dan Imam Syafi’i yang melarang hal itu karena

mereka berpendapat bahwa keuntungan adalah hasil pengembangan modal yang

ditanamkan atau di setorkan, sehingga pembagian keuntungan harus

mencerminkan modal yang ditanamkan, selain itu juga berpendapat tidak

diperbolehkan mensyaratkan keuntungan diluar modal yang ditanamkan.

Keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan atas jumlah modal yang

ditanamkan dan pembagiannya tergantung dari kesepakatan mereka.66

Keuntungan adalah pertumbuhan modal, sedangkan kerugian adalah

pengurangan modal yang dilakukan kedua belah pihak itu sama dan mereka

menetapkan pembagian yang tidak seimbang di dalam keuntungan dan kerugian,

hal itu berarti menentang ketentuan syirkah, hal ini sama saja mereka memutuskan

bahwa semua keuntungan akan bertambah kepada satu pihak saja. Sedangkan

ada yang memungkinkan pembagian keuntungan tidak sama dengan presentasi

jumlah modal yang disetorkan adalah karena dalam setiap usaha bersama bukan

hanya modal yang menjadi pertimbangan utama antara satu anggota dengan

65 Ibnu Rusdy, cet.1, Bidayatul Al-Mujtahid, Alih Bahasa. Imam Ghazali Said, BidayatulMujtahid, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 304.

66 Taqyuddin An-Nabhani, II, An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam, Alih Bahasa. Drs. Moh.Magfur Wachid, Membangaun Sistem Ekonomi Al-Ternatif Persepektif Islam, (Surabaya: RisalahGusti, 1996), hlm. 157.

anggota yang lain karena terdapat perbedaan pengalaman dan kemampuan dalam

menjalankan modal.67

67 Nejatullah Siddiq, Kemitraan Usaha dan Hasil Dalam Hukum Islam, (Jakarta: DanaBakti Prima Yasa, 1996), hlm. 22.

BAB IIITINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MUSYARAKAH

ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN NELAYAN DI GAMPONGLAMBADA LHOK KABUPATEN ACEH BESAR

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1. Kondisi Geografis, Luas Wilayah, dan Persebaran Penggunaan Lahan

Gampong Lambada Lhok terletak pada koordinat 96.755734 BT /

5.125892 LU. Secara geografis Gampong Lambada Lhok termasuk jenis geografis

pesisir dalam wilayah Kemukiman Klieng, Kecamatan Baitussalam Aceh Besar

dengan luas wilayah 150 Ha atau 1,47 km2 dengan pembagian lahan sawah 0,04

km2 . lahan bukan sawah 0,78 km2, lahan non pertanian 0,65 km2.

Secara administrasi dan geografis Gampong Lambada Lhok berbatasan dengan :

Sebelah Barat berbatasan dengan gampong Cot Paya.

Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Klieng meuria & Lamnga.

Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Samudra Hindia.

Sebelah Selatan berbatasan dengan gampong Klieng Cot Aron

Gambar 1: Tabel Letak Geografis

3.1.2. Pembagian Wilayah

Gampong Lambada Lhok terdiri dari 4 Dusun, Luas wilayah

Dusun yang ada di Gampong Lambada Lhok sesuai dengan dataran, area

rawa-rawa berdasarkan pembagian oleh tetua dahulu adalah sebagai berikut

:

Blang panyang 50 Ha

Blang Galang 50 Ha

Bintara Gigieng 30 Ha

Nachoda Jambi 20 HaGambar 2: Tabel Luas Wilayah Dusun

3.1.3. Topografi dan Jarak ke Pemerintahan

Banyak curah hujan Sedang

Ketinggian tanah dari permukaan laut 2 meter

Suhu udara rata-rata Sedang

Topografi Daratan Sedang

Jarak dengan pusat pemerintahan kecamatan 2,5 Km

Jarak dengan ibu kota kabupaten 64 Km

Jarak dengan ibu kota pemerintah Aceh 11,5 Km

Panjang Jalan Kecamatan 1000 Km

Panjang Jalan Gampong 600 Km

Panjang Jalan Setapak 1,500 Meter

Banyak curah hujan Sedang

Gambar 3: Tabel Topografi dan Jarak ke Pemerintah

3.1.4. Kondisi Fisik Gampong

Layaknya typologi pemukiman masyarakat pesisir, perumahan penduduk

yang ada di Gampong Lambada Lhok pada umumnya mengelompok dan terpusat

terletak di pinggir sungai dan laut. Sesudah Tsunami kondisi perumahan

penduduk berubah drastis. Dengan bantuan dari berbagai pihak setelah musibah

Tsunami 2004, sebagian besar masyarakat Lambada Lhok sudah mendapatkan

rumah yang layak dan sesuai dengan standar.

Pada umumnya lahan yang terdapat di wilayah gampong Lambada Lhok

merupakan lahan yang produktif karena banyak tanah kosong yang terletak

dipingir laut. Hal ini menunjukan bahwa kawasan gampong Lambada Lhok

memiliki sumber daya laut di bidang perikanan dan juga memiliki tempat

pendaratan ikan yang sangat memadai dan hasil tangkapan nelayan siap untuk

dipasarkan di pusat pasar Lambada Lhok dan selebihnya akan dikirim ke

kawasan kota Banda Aceh.

3.1.5. Kondisi Pemerintahan Gampong Saat Ini

Jumlah pegawai dilingkungan Pemerintah Gampong Lambada Lhok tahun

2017 sebanyak 1 orang Keuchik, 1 orang Sekretaris Gampong, 1 orang Bendahara

Gampong, 4 Orang Kaur, 4 Orang Kepala Dusun.

Jumlah Tuha Peut yang ditetapkan di Gampong Lambada Lhok sesuai

dengan jumlah pasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan

memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan

Gampong.

3.1.6. Kependudukan Gampong

Jumlah penduduk Gampong Lambada Lhok yang tersebar di empat (4)

dusun berdasarkan data terakhir hasil sensus 2017 tercatat sebanyak 334 KK,

1.005 Jiwa, terdiri dari laki-laki 548 jiwa, perempuan 457 jiwa.

3.2. Sistem Akad Musyārakah Antara Pemilik Modal dengan Nelayandalam Masyarakat di Gampong Lambada Lhok KecamatanBaitussalam Kabupaten Aceh Besar

Dalam hal operasional kerjanya para nelayan Lambada Lhok sangat

ditentukan oleh kecanggihan peralatan yang mereka miliki, ada yang hanya

berlayar dekat menyusuri pantai dan ada pula yang sampai kelautan lepas.

Menurut para ahli lebih dari 50% dari ikan di seluruh dunia dalam kawasan

sampai beribu-ribu jumlahnya pada jarak antara 30-10 km dari pantai. Sedangkan

jam kerja orang-orang nelayan yang dikenal dengan sebutan ABK (anak buah

koda) tidak terikat oleh waktu seperti yang dikatakan oleh bapak Abdullah

sebagai nelayan bahwa dari hasil wawancara dengan bapak Abdullah mengatakan:

“Bekerja mencari ikan itu tidak terikat dengan waktu, bisa siang, malamdan pagi, tergantung dengan pasang surutnya air laut. Namun sayadengan teman-teman yang berjumlah 20 orang berangkat kerja pada jamdua siang dan pulang pada besoknya sekitar jam tujuh pagi sudah sampaidi darat, jika kami tidak mencari ikan didaerah lain”68

Selain itu, mencari ikan di daerah lain dilakukan dengan batas waktu yang

tidak terikat tergantung pada “kemurahan laut” yang berarti daerah itu akan

ditinggalkan dan kembali ke laut Lambada Lhok manakala perolehan ikan sedikit.

Sementara hasil tangkapan dijual pada daerah-daerah lain yang dinilai harga pasar

ikan lebih menguntungkan, yang menarik bagi peneliti keuntungan yang diperoleh

dari hasil penjualan ikan oleh para anggota nelayan dikirimkan pada keluarga

melalui para nelayan lain yang kebetulan pulang, tidak harus menunggu perahu

yang ditumpanginya itu pulang.

Salah satu yang menonjol dalam hubungan kerja antara nelayan dan

pemilik modal yang dikenal dengan sebutan toke boat adalah sikap saling percaya.

Pemilik modal dalam hal mengetahui hasil tangkapan ikan, benar-benar

68 Hasil wawancara dengan bapak Abdullah pada tanggal 20 Agustus 2017

mengandalkan rasa percaya kepada anggota nelayan yang membawa kapalnya.

Sebagai orang darat, ia tidak akan tahu dengan persis berapa besar hasil ikan

tangkapan anggotanya, baik yang menggunakan jaringnya atau alat pancing

pribadi.

Perjanjian kerja sama antara pemilik modal dengan nelayan dilakukan

berdasarkan hukum adat/kebiasaan yang telah turun temurun yang telah

dilaksanakan, yang mana telah diatur dalam lembaga adat panglima laot Aceh

Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat

Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.69

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat

dan Adat Istiadat pasal 1 ayat (10) Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan

yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan

hidup di Aceh. Pasal 1 ayat (11) Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak

tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki

sanksi apabila dilanggar. Pasal 1 ayat (12) Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang

kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan

sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Pasal 27, yaitu: 70

1. Panglima Laot atau nama lain terdiri dari :

a. Panglima Laot lhok atau nama lain;

b. Panglima Laot kabupaten/kota atau nama lain; dan

69 Hasil wawancara dengan panglima laot lhok bapak Zulkarnain pada tanggal 23 Oktober2017

70 Qanun No. 10 Tahun 2008, Panglima Laot atau Nama lLain Pasal 27 Tentang SusunanOrganisasi, Penerbit Pemprov PA Tahun 2008, hlm. 11.

c. Panglima Laot Aceh atau nama lain.

2. Panglima laot lhok atau nama lain, dipilih oleh pawang-pawang boat lhok

atau nama lain masing-masing melalui musyawarah.

3. Panglima Laot kab/kota atau nama lain dipilih dalam musyawarah

panglima laot lhok atau nama lain.

4. Panglima Laot Aceh atau nama lain dipilih dalam musyawarah panglima

laot kab/kota atau nama lain setiap 6 (enam) tahun sekali.

Wewenang, Tugas dan Fungsi Panglima Laot Pasal 28, yaitu: 71

1. Panglima Laot atau nama lain berwenang :

a. Menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang termasuk

menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut ;

b. Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan

nelayan;

c. Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar panglima laot lhok atau

nama lain; dan

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, peningkatan sumber

daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk

peningkatan kesejahteraan nelayan.

2. Panglima laot lhok atau nama lain mempunyai tugas :

a. Melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat

dan hukum adat laot;

b. Membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan;

71 Qanun No. 10 Tahun 2008, Panglima Laot atau Nama lLain Pasal 27 Tentang SusunanOrganisasi, Penerbit Pemprov PA Tahun 2008, hlm. 12.

c. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan

sesuai dengan ketentuan hukum adat laot;

d. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut;

e. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan; dan

f. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal.

3. Panglima laot kab/kota atau nama lain mempunyai tugas:

a. Melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang

bersifat lintas lhok atau nama lain; dan

b. Menyelesaikan sengketa antar panglima laot lhok atau nama lain.

4. Panglima laot aceh atau nama lain mempunyai tugas:

a. Melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

yang bersifat lintas kab/kota;

b. Memberikan advokasi kebijakan kelautan dan perikanan serta

memberikan bantuan hukum kepada nelayan yang terdampar di negara

lain; dan

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot.

5. Fungsi Panglima Laot atau nama lain:

a. Panglima Laot lhok atau nama lain dan Panglima Laot kab/kota atau

nama lain sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan;

b. Panglima Laot lhok atau nama lain dan Panglima Laot kab/kota atau

nama lain, sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat

nelayan; dan

c. mitra Pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan

perikanan dan kelautan.

Untuk menumbuhkan rasa saling percaya tentunya tidak mudah dilakukan

apalagi bila kedua belah pihak tidak saling mengenal dengan baik. Oleh karena

itu, para pemilik modal biasanya merekrutte orang atau nakhoda yang dikenal

dengan sebutan pawang boat yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya.

agar rasa saling percaya dapat terus terjaga. Rasa percaya juga dibutuhkan oleh

anggota terhadap pemilik modal. Para buruh nelayan akan semakin setia bekerja

kepada pemilik modal, bila diluar hubungan kerja ia selalu mendapat bantuan.

Misalnya, seperti yang diungkap oleh beberapa anggota "Kampala 10", bila masa

paceklik ikan tiba dan nelayan tidak bisa melaut, mereka biasa mendapat bantuan

dari pemilik. Bantuan itu bisa berbentuk pinjaman ringan dan pembayarannya

langsung dipotong dari hasil tangkapan ikan yang bersangkutan, setelah masa

paceklik berakhir.

Dalam beberapa kasus, para pemilik modal biasanya mencoba

memperpendek jarak/gap dengan para anggota. Hubungan pemilik modal dan

anggotanya yang biasanya bersifat atasan-bawahan, dalam beberapa hal bisa cair.

Seperti yang dilakukan oleh Pak Pacut kepada anggotanya. Saat anggota Kampala

10 pulang melaut, tak segan Pat Pacut meghampiri kapal-kapal miliknya yang

akan berlabuh. Tindakan Pak Pacut ini, bagi anggotanya dianggap sebagai

tindakan mengakrabkan dan mendekatkan diri. Dari hasil wawancara dengan

bapak Pacut pemilik modal beliau mengatakan:

“Memang semenjak jadi juragan, saya tidak lagi melaut dan saya serahkanpada nahkoda yang masih ada hubungan family dengan saya, hal ini sayalalukan agar silaturrahmi tetap terjaga antara saudara dan juga kalaudengan keluarga lebih percaya, jadi saya hanya menunggu di darat danmenunggu hasil penjualan”72

Keharmonisan dalam bekerja menjadi modal pokok keutuhan anggota,

tidak ada jaminan dari masing-masing anggota nelayan terus berada dalam satu

kelompok. Ketidakcocokan atau cekcok antara sesama anggota bisa menyebabkan

para nelayan pindah pada kelompok yang lain. Ketika jumlah anggota semakin

berkurang maka perahu biasa berhenti bekerja karena tidak cukup tenaga untuk

mengoperasionalkan alat tangkap ikan, hal inilah yang selalu dijaga oleh sang

pemilik modal untuk terhindar dari kebangkrutan.

Disisi lain masing-masing anggota diikat oleh pinjaman hutang kepada

sang pemilik modal sehingga aspek ini membuat tidak secara serta merta anggota

pindah pada perahu yang lain manakala belum melunasi hutang sebagai kontrak

kerja, sungguh pun demikian hutang sebagai ikatan kerja bukan menjadi persoalan

serius bagi para anggota karena seandainya anggota tersebut pindah pada perahu

lain maka, sang pemilik modal yang baru sanggup memberikan pinjaman

sejumlah pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik modal sebelumnya. Adapun

juga yang sama sekali tidak melunasi lagi pinjaman tersebut kepada pemilik

modal sebelumnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak pacut sebagai

pemilik modal :

“jika hasil melaut pada hari itu tidak mencukupi kebutuhan para nelayan,maka saya memberikan pinjaman berupa uang kepada mereka dan akan dipotong dengan hasil melaut hari berikutnya. Adapun sebagian dari merekayang berpindah perahu lain dan tidak memberikan kabar apapun kepada

72 Hasil wawancara dengan bapak Pacut pada tanggal 18 Agustus 2017

saya, begitu juga dengan pinjaman uang yang saya berikan mereka tidakmelunasi lagi, menghilang tanpa kabar. Itu merupakan resiko yang sayahadapi sebagai pemilik modal.”73

Dengan tindakan mengakrabkan dan memperpendek jarak antara pemilik

modal dan anggotanya, setidaknya diperoleh dua keuntungan bagi pemilik modal.

Pertama, para anggota akan terus jujur dalam melaporkan hasil tangkapannya,

karena hubungan dengan tuannya sangat dekat. Kedua, pemilik modal dapat terus

mengikat para anggotanya agar tidak berpindah ke pengusaha lain, karena mereka

akan semakin percaya kepadanya.

Jika sudah sampai di darat pemilik modal sudah menunggu hasil

tangkapan yang kemudian beliau menuju tempat pelelangan ikan . Ikan yang

diperoleh langsung ditimbang bersama Pemilik modal dan pembeli (pelelang

ikan) yang dienal dengan sebutan toke bangku. Setelah harganya dapat ditaksir,

pemilik modal akan mengambil 15-20% perkilo dari hasil tangkapan. Pemilik

modal akan langsung memotong uang hasil penjualan ikan tersebut untuk

pembayaran solar,biaya kerusakan, biaya makan anggota, dan biasanya kalau ada

hasil tangkapan cumi yang bukan pada musimnya cumi maka pemilik modal

mengambil untuk penghasilannya sendiri. Dari laba bersih itu, pemilik modal

biasanya akan memperoleh satu bagian, sisanya, dua bagian diberikan kepada

anggotanya. Dari jumlah tersebut para nelayan harus membaginya kembali di

antara mereka, bergantung profesi dan jumlah anggota.

Sesuai pembahasan di atas pada pembahasan sistem kerja terdapat tiga

peranan yang berbeda dalam sistem kerja bagi hasil di gampong Lambada Lhok.

73 Hasil wawancara dengan bapak Pacut pada tanggal 18 Agustus 2017

Pertama, sebagai pemilik modal berfungsi sebagai juragan perahu, ia

menyediakan perahu bagi anggota nelayan yang mau bekerja padanya untuk

mencari ikan. dan yang Kedua, sebagai nelayan bertugas bekerja menangkap ikan

di laut.

Pada umumnya pemilik modal cenderung memiliki peran pada posisi

paling tinggi, yaitu menjadi penguasa bagi nelayan. Ia tidak akan pernah tahu

tentang kondisi bawahannya saat bekerja atau melaut, ia hanya menerima hasil

ikan yang didapat oleh nelayan untuk kemudian dijual. Akan tetapi ada sebagian

juga dari pemilik modal yang mengawasi dan memantau terhadap bawahannya

atau anggota nelayan ketika berangkat dan datang melaut untuk mengetahui

kondisi atau keselamatan bawahannya.

Seperti kita ketahui dalam bidang perikanan membutuhkan modal cukup

besar dan cenderung mengandung resiko yang besar dibandingkan sektor usaha

lainnya. Penanaman modal yang besar mengandung resiko yang lebih besar pula,

oleh sebab itu para nelayan tidak mau mengambil resiko yang besar maka

kebanyakan dari nelayan cenderung menggunakan armada dan peralatan tangkap

yang lebih sederhana, atau hanya menjadi anggota nelayan. Begitu juga yang

terjadi pada masyarakat Lambada Lhok, mereka yang menjadi anggota nelayan

lebih dominan dibandingkan pemilik modal hal ini disebabkan karena

perekonomian secara umum di Lambada Lhok banyak dilakukan oleh hasil

penangkapan ikan.

Dalam hubungannya, pemilik modal dan nelayan ini terlibat dalam suatu

pembagian hasil sering tidak menguntungkannya. Yakni lebih menguntungkan

salah satu pihak. Inilah hasil wawancara peneliti dengan para nelayan yang terikat

kerjasama dalam sebuah hasil usaha. Bapak Pacut sebagai pemilik modal

sekaligus pemilik perahu “Kampala 10” saat peneliti mewawancarainya

menuturkan bahwa:

“Terjadinya bagi hasil ini adalah berawal dari saya pemilik modalsekaligus pemilik perahu yang membutuhkan anak buah kapal untukberlayar menangkap ikan dan jika dapat ikannya maka kami bagi duahasilnya kalau tidak dapat ruginya juga dibagi dua”

Peneliti tidak hanya menemui bapak Pacut saja tetapi peneliti juga

menemui bapak Jailani yang juga sama-sama memiliki profesi yang sama yakni

sebagai pemilik modal dan pemilik perahu/toke boat. Hasil wawancara dengan

bapak Jailani sebagai pemilik modal mengatakan:

“Saya melalukan kerjasama bagi hasil ini kurang lebih sudah sekitar 10tahunan, dan sampai sekarang dengan anak buah kapal yang tidakmenetap. Banyak anak buah kapal yang pindah dari satu perahu ke perahuyang lain karena tidak bisa melunasi hutangnya dan saya pun terkadangkesal karena sebagian anak buah kapal tidak jujur dan juga pemalas.”74

Bagi masyarakat nelayan khususnya Lambada Lhok, pemilik modal yang

sangat berkuasa, Misalnya memberikan pinjaman uang sebesar yang dibutuhkan

nelayan tanpa batasan minimal dan maksimal anggota nelayan untuk menutupi

kebutuhan hidup mereka. Namun jika sudah banyak hutang dan belum bisa

melunasi dalam waktu yang dianggap lama oleh pemilik modal maka nelayan

akan diberhentikan.

Hasil wawancara dengan bapak Darwin yang sudah banyak

berpengalaman, beliau bekerja sebagai nelayan kurang lebih selama 25 Tahun.

Berikut ini petikan wawancara peneliti dengan beliau tentang bagi hasil:

74 Hasil wawancara dengan bapak Jailani pada tanggal 22 Agustus 2017

“Saya bekerja keras dilaut dengan penuh resiko, hanya mendapat bagianyang sangat kecil, sedangkan pemilik modal yang tinggal didaratwalaupun sebagian dari mereka ikut bekerja mendapat bagian yang lebihbesar, keadaan sulit pun pernah saya lalui setelah seharian bekerja sayahanya pulang tanpa membawa hasil apapun, dalam satu harinya sayakadang hanya mendapat Rp.14.000.-, Pernah juga hanya berlayar gakdapat apa-apa hanya dapat rugi, karena dibebani hutang oleh pemilikkapal, rugi udah berlayar tapi gak dapat hasil, sebenarnya saya sangatdirugikan dengan bagi hasil ini”.75

Begitu juga dengan yang dialami oleh bapak Abdullah yang juga

berprofesi sebagai nelayan. Hasil wawancara dengan beliau adalah:

“Sangat berat menjadi nelayan, apalagi Cuma jadi anggota banyakkerjanya tapi sedikit hasilnya, memang pada musim ikan pendapatan yangsaya peroleh bisa mencapai Rp.50.000,- tapi habis pada waktu itu jugakarena uang itu saya belanjakan dan membayar hutang pada juragan jikaada sisanya saya gunakan untuk menutup kebutuhan keluarga sehari-hari,namun sering tidak mencukupi karena ketika saya bekerja dalam satubulan lebih sering tidak mendapat ikan, di tambah masa penangkapan ikanyang hanya semusim dalam satu tahun, menyebabkan pendapatan yangsaya peroleh sangat kecil kadang kalau gak dapat apa-apa sayamemancing sendiri, atau pun dibantu istri saya yang berjualan kue di kedekopi.”76

Bagi hasil merupakan pembagian hasil keuntungan yang diterapkan oleh

lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi secara syariah. Pada mekanisme

lembaga keuangan syariah pendapatan hasil ini berlaku dalam bentuk kerjasama.

Dalam sistem bagi hasil keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara

proposional antara shohibul maal dengan mudharib yang disepakati sebelumnya.77

Jika dalam usaha bersama tersebut mengalami resiko kerugian, maka

dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko.

Disatu pihak pemilik modal menanggung kerugian modalnya, di pihak lain

75 Hasil Wawancara Dengan Bapak Darwin pada tanggal 20 Agustus 201776 Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdullah pada tanggal 20 Agustus 201777 Muhammad, Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil Dan Bentuk Syariah, (Cet II:

Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 22.

pelaksana atau pekerja akan mengalami kerugian atas tenaga atau biaya tenaga

kerja yang dikeluarkan.78 Dengan kata lain masing-masing pihak yang melakukan

kerja sama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam kerugian dan

keuntungan.

Sedikit berbeda dengan yang terjadi pada masyarakat Lambada Lhok,

kerja sama bagi hasil ini apabila terjadi kerugian akan di bebankan pada nelayan.

Sebagaimana hasil wawacara dengan bapal Zulkarnain:

“apabila pada musim paceklik sulit mendapatkan ikan dilaut, para nelayanpulang dengan tangan kosong, yang kita dapatkan hanyalah kerugian,maka untuk menebus kerugian tersebut akan diambil dari penghasilanmelaut pada hari berikutnya.”79

Dapat dipahami dari hasil wawacara diatas bahwasanya apabila terjadi

kerugian pada kapal akan ditanggung oleh buruh nelayan dengan membebankan

biaya kerugian baik itu bensin, kerusakan akan diambil 15% dari penghasilan ikan

pada hari berikutnya, untuk menebus kerugian pada hari ini.

Pada sistem ekonomi yang dipakai masyarakat nelayan berbeda dengan

sistem masyarakat lain (petani, industri dan pegawai negeri sipil) yang biasanya

para pekerja mendapat gaji atau upah secara tetap, akan tetapi pada masyarakat

nelayan khususnya nelayan Lambada lhok gaji atau pun upah memakai sistem

bagi hasil. Cara penghitungannya adalah sebagai berikut: dari hasil kotor

disisihkan untuk biaya solar, kerusakan dan lainnya 15-20% dan sisanya dibagi

tiga bagian, yakni 1 bagian untuk pemilik modal dan 2 bagian untuk anggota

nelayan. Yang 2 bagian untuk anggota nelayan ini dibagi lagi sesuai jumlah

78 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid I, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,1995), hlm. 266.

79 Hasil Wawancara Dengan Bapak Zulkarnain pada tanggal 28 Desember 2017

anggota yang bekerja saat itu berdasarkan profesinya dalam melaut. Misalnya,

hasil perolehan ikan adalah sebagai berikut :

Contoh 1 (pada saat musim ikan)

Harga ikan 1 kg = Rp.30.000,-

Perolehan hasil tangkapan 5 Ton = 5000kg

30.000 x 5000 = Rp.150.000.000,-

Potongan biaya solar, kerusakan dll 15% = Rp.22.500.000,-

Pelelang ikan/toke bangku 7% = Rp.8.925.000,-

Nahkoda/pawang boat 7% = Rp.8.300.000,-

Masinis/masneh 3% = Rp.3.308.000,-

Biaya makan = Rp.2000.000,-

Sisanya setengah untuk Pemilik modal/toke boat = Rp.52.500.000,-

Dan sisanya setengahnya untuk anggota nelayan/ABK = Rp. 52.500.000,- :

20 orang = Rp.2.625.000,-

Contoh 2 (pada musim paceklik)

Hargaikan 1 kg = Rp. 50.000,-

Perolehan 2 Keranjang = 200 kg (1 keranjang berisi 1 kwintal)

50.000 x 200 = Rp.10.000.000,-

Potongan biaya solar, kerusakan dll 15% = Rp.1.500.000,-

Pelelang ikan/toke bangku 7% = Rp.595.000,-

Nahkoda/pawang boat 7% = Rp.553.000,-

Mekanik/masneh 3% = Rp.245.000,-

Biaya makan = Rp.2000.000,-

Sisanya setengah untuk Pemilik modal/toke boat 20% = Rp.2550.000,-

Sisanya untuk anggota nelayan/ABK = Rp.2550.000,- : 20 orang. =

Rp.127.000,-

Bagi para pemilik modal pendapatan yang diperoleh akan jauh melebihi

anggota nelayan hal ini karena para nelayan hanya menjadi anngota pada perahu

mereka sehingga pendapatan yang mereka peroleh lebih sedikit bahkan kadang

tidak mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga mereka.

Dengan pembagian hasil tangkapan yang ada, sebenarnya hasil yang

diperoleh nelayan tidaklah besar belum lagi ditambah kerusakan mesin, peralatan,

biasanya pemilik modal akan membebankan biaya perbaikan tersebut pada hasil

tangkapan yang diperoleh, sebagai patnership tidak mau tahu dengan kerusakan

yang ada. Ketentuan ini semakin memperkecil nilai bagi hasil atau pendapatan

yang diperoleh nelayan.

Sebagai anggota yang penghasilan utamanya adalah dari hasil menangkap

ikan, tentunya penghasilan yang mereka peroleh adalah bersifat harian dan

jumlahnya sulit ditentukan, berbeda halnya dengan buruh industri yang

pendapatan atau gajinya bersifat tetap. Selain itu, pendapatannya juga sangat

bergantung pada musim dan status nelayan itu sendiri.

Dengan pendapatan yang bersifat harian, di tambah pembagian yang

menurut nelayan sangat merugikan, dan sangat tergantung pada musim, mereka

(khususnya anggota nelayan) sangat sulit dalam merencanakan penggunaan

pendapatan. Keadaan demikian mendorong nelayan untuk membelanjakan

uangnya segera setelah mendapatkan penghasilan. Impilikasinya, nelayan sulit

mengakumulasi modal ataupun menabung.

Di samping itu tingkat pendidikan yang dimiliki nelayan atau anak-anak

nelayan Lambada Lhok pada umumnya sangat rendah. Kondisi demikian

mempersulit mereka dalam memilih atau memperoleh pekerjaan lain, selain

meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai nelayan. Sementara itu anak- anak

nelayan Desa Lambada Lhok yang berhasil mencapai pendidikan yang tinggi,

maupun para Sarjana Perikanan enggan berprofesi sebagai nelayan, karena

menganggap profesi nelayan sebagai lambang ketidakmapanan.

Perbedaan kualitas hidup antara pemilik modal dan nelayan sudah lumrah

dalam usaha sektor kelautan. Penderitaan serta kemiskinan nelayan tradisional

telah merata disemua daerah di Indonesia. Mereka seolah bekerja hanya untuk

menyejahterakan majikan.

Sebagai pemilik modal yang dilingkungan masyarakat nelayan Lambada

Lhok lebih dikenal dengan sebutan Toke Boat. Sekalipun pemilik modal disebut

sebagai penyebab kemiskinan, akan tetapi keberadaannya tidak dapat diabaikan

karena pemilik modal mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam

memenuhi kebutuhan sosial ekonomi nelayan, sebaliknya lembaga-lembaga

Pemerintah seperti TPI (Tempat Pelelangan Ikan) ataupun KUD (Koperasi Unit

Desa) belum mampu menjamin kebutuhan sosial ekonomi nelayan, khususnya

pada saat musim paceklik tiba.

Jika posisi dan peranan pemilik modal menguat, hal ini terjadi karena

faktor karakteristik usaha ekonomi perikanan kita, sistem pembagian kerja yang

berlaku dan lemahnya dukungan kelembagaan keuangan formal. Selama ini dunia

perbankan sangat sulit memberikan kredit usaha kepada nelayan, karena dianggap

beresiko tinggi. Seorang pemilik modal berani memberikan pinjaman uang

sebesar yang dibutuhkan nelayan tanpa batasan minimal dan maksimal kepada

nelayan untuk menutupi kekurangan biaya kehidupan sehari-hari tanpa agunan

apapun, selain itu yang membuat betah melakukan pinjaman ikatan terhadap

pemilik modal adalah karena proses peminjaman itu hanya berasaskan saling

percaya walaupun ada sebagian dari pemilik modal yang memberlakukan syarat-

syarat tertentu.

Manajemen tradisional yang tidak modern yang kurang memperhatikan

sektor administrasi dimana proses akad didasarkan adat dan saling percaya,

padahal tidak menutup kemungkinan diantara kedua belah pihak berkhianat

karena bukan didasarkan pada sistem manajemen yang modern atau tertib

administrasi yang benar.

Salah satu taktik yang di terapkan oleh pemilik modal atau juragan yang

cakap dan rajin bekerja, beliau akan selalu memberikan pinjaman ikatan agar

mereka tidak berpindah juragan.

Dari hasil perjanjian antara pemilik modal dengan nelayan, setelah harga

ikan ditaksir oleh pelelang ikan/toke bangku, pemilik modal mengambil 15%

biaya bensin, kerusakan, dan lainya dari hasil tangkapan yang diperoleh dalam

sekali melaut sebelum dibagi dua bagian, sedangkan sisanya setelah dikurangi

biaya operasional dibagi pada pemilik modal satu bagian selebihnya dibagi pada

anggotanya sesuai dengan kedudukannya atau statusnya. Dalam sistem bagi hasil

ini anggota nelayan mendapat bagian yang paling sedikit.

Dari data yang diperoleh melalui wawancara dapat diketahui bahwa

pembagian hasil kerja sama yang dilakukan oleh pemilik modal dengan nelayan di

Gampong Lambada Lhok penulis melihat terdapat kepincangan, terbukti dari

pembagian yang tidak merata antara kedua elemen tersebut. Hal ini bisa dilihat

pada hasil wawancara berikut. Dari hasil wawancara dengan bapak Darwin dan

Abdullah sebagai anggota nelayan mengatakan:

“Misalnya, setiap perahu mempekerjakan 20 orang. Pendapatan kotorRp.1.000.000-, dan bersih dari setiap perahu rata- rata Rp. 800.000-, dariuang itu, sebanyak Rp.400.000 menjadi jatah juragan dan Rp.400.000-,sisanya dibagikan kepada 20 orang buruh nelayan, sehingga setiap oranghanya mendapatkan kurang lebih Rp20.000-, mana cukup penghasilanyang seperti ini untuk keluarga, sementara harga beras dan minyak gorengkian hari kian mahal, belum lagi biaya sekolah anak-anak. Kalau sudahtidak mencukupi utang lagi pada juragan”80

Bapak Abdullah mengatakan: “saya banting tulang siang dan malambertarung menghadapi gelombang laut yang kadang mengerikan, tapi tiapharinya hanya meraih penghasilan Rp. 20.000 perorang, itu masih lumayankadang saya hanya pulang dalam keadaan tangan kosong. Tidak adabantuan dari pemilik perahu kecuali nambah hutang atau istri yang bantubekerja”81

Sistem bagi hasil seperti ini menyebabkan kehidupan nelayan berada pada

kemiskinan struktural yang setia menemani perjalanan hidup mereka. Menurut

hemat penulis ada 3 persoalan serius yang harus di cermati:

Pertama, penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan pemilik modal.

Dalam sistem ini ditetapkan pendapatan bersih dari hasil penangkapan ikan pada

setiap perahu dibagi dua. Sebanyak 1 bagian menjadi milik Pemilik modal dan

80 Hasil wawancara dengan bapak Darwin pada tanggal 20 Agustus 201781 Hasil wawancara dengan bapak Abdullah pada tanggal 20 Agustus 2017

dua bagian dibagi kepada semua anggota nelayan dari perahu itu berdasarkan

kemampuan atau kedudukan tenaga kerja, jika terjadi kerusakan pada peralatan

dibebankan pada nelayan yang diambilkan dari hasil tangkapan.

Kedua, adat kebiasaan yang mana pada umumnya telah berlangsung secara

turun temurun sehingga sering dikatakan dengan hukum kebiasaan. Ironisnya,

meski bagi hasil secara adat itu kerap merugikan nelayan penggarap, namun

aturan ini tidak bias di ubah dan diperbaharui karena dianggap aturan ini telah adil

dan sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Hal ini salah satunya yang

menyebabkan kenapa UU No. 16 Tahun 1964 tidak berjalan, karena mendapatkan

resistensi dari pemilik modal.

Ketiga, kesulitan nelayan mendapatkan modal usaha karena ketiadaan

barang yang dijadikan sebagai agunan kredit. Hal ini dimaklumi sebab nelayan

tradisional umumnya tidak memiliki tanah atau benda berharga lain yang bernilai

ekonomis tinggi, sehingga bank tak rela mengucurkan kredit seperti yang

diajukan, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, sikap bank mungkin saja

benar. Maklum, dalam dunia perbankan, agunan atau bunga adalah wajib

hukumnya dalam urusan perkreditan.

Yang dikhawatirkan jika selama ini nelayan seolah-olah menerima begitu

saja peran pemilik modal, apakah tidak mungkin hal itu terjadi karena dibenak

para nelayan tidak ada pilihan atau alternatif lain sebagai pembanding. Apakah

adil, nelayan yang setiap hari harus menyambung nyawa dilaut mencari ikan

ternyata taraf kehidupan mereka relatif tidak pernah beringsut, sementara itu,

pemilik modal yang karena berbekal modal lebih besar lantas dianggap sah untuk

menikmati keuntungan lebih.

Seperti yang telah dikemukakan diatas, yang pertama bahwa posisi

nelayan yang menawarkan komoditas yang sifatnya rentan waktu, maka dengan

sadar atau tidak sadar mereka akan lebih mudah menjadi obyek eksploitasi

pemilik modal. Jadi, persoalannya disini menurut peneliti, bukan apakah nelayan

merasa berutang budi atau tidak, nelayan merasa dieksploitasi atau tidak, tetapi

yang lebih penting adalah secara obyektif sejauh mana pembagian keuntungan

dan risiko antara pemilik modal dan nelayan itu sudah proporsional dan adil.

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip

keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam

memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan sebagai pengganti amalan-

amalan tradisional yang amat bertentangan.

Kultur yang ada atau tradisi para pemilik modal cenderung menguasai para

nelayan, kecenderungan untuk menguasai ini menjadi hal yang biasa karena

ketidak berdayaan kaum nelayan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat

pendidikan dan faktor rendahnya ekonomi yang mereka miliki. Kondisi semacam

ini dimanfaatkan oleh pemilik modal untuk memberikan pembagian hasil yang

tidak adil yakni cenderung lebih tinggi sehingga kaum nelayan semakin terpuruk

dengan sistem bagi hasil ini.

Eksploitasi yang dilakukan pemilik modal membawa dampak terhadap

ketidakmerataan pendapatan yang mereka peroleh. Pemilik modal tidak bekerja

walau sebagian ada yang ikut bekerja mendapat untung besar. Sedangkan nelayan

yang bekerja dan berjuang melawan benturan-benturan badai berselimut angin dan

berbantal ombak hanya mendapatkan sebagian kecil saja dan terkadang tidak

cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam keluarga. Hal ini

dapat tergambar dengan jelas pembagian hasil bahwa pemilik modal yang hanya

mengambil keuntungan 15-20% dari hasil perolehan.

Hal yang tertera diatas tersebut merupakan faktor-faktor yang menhambat

pelaksanaan UU No. 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan. Dengan begitu

sesungguhnya telah melanggar hukum Islam, terjadi ketidakadilan dan merugikan

salah satu pihak dalam hubungan kerja nelayan. Padahal Islam telah mengajarkan

secara gambling bagaimana seharusnya umat Islam selalu bersikap adil dan

bijaksana terhadap sesama manusia.

Dengan berbagai faktor tersebut diatas masyarakat di Gampong Lambada

Lhok sampai saat ini masih tetap dalam kondisi yang tidak dinamis dan belum

tercipta nuansa penanaman nilai yang demokratis seperti yang di idealkan oleh

semua orang khususnya para nelayan sendiri.

3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Akad Musyārakah AntaraPemilik Modal dengan Nelayan dalam Masyarakat di GampongLambada Lhok Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, dapat diketahui bahwa kerja sama

bagi hasil keuntungan pada masyarakat nelayan di Gampong Lambada Lhok dapat

dikategorikan kedalam bentuk Syirkah Mudhārabah, karena dalam konsep

mudhārabah seseorang atau salah satu pihak menyediakan modal dan yang lain

menawarkan jasa atau tenaga, dan keuntungan usaha secara mudharabah dibagi

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian

pengelola.82

Menurut para fuqaha, mudhārabah ialah akad antara dua pihak (orang)

saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain

untuk diperdagangkan dengan atau bagian yang ditentukan dari keuntungan,

seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut Hanafiyah, Qirādh atau Mudhārabah adalah memandang tujuan

dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta

diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

Malikiyah berpendapat bahwa Mudhārabah ialah “Akad perwakilan,

dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk

diperdagangkan dengan pembayaran yang ditetntukan (emas dan perak)”.83

Imam Hanabilah berpendapat bahwa mudhārabah ialah “Ibarat pemilik

harta yang menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang

berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.

Mengenai pengertian mudhārabah menurut istilah, diantara ulama fiqih

terjadi perbedaan pendapat, salah satunya adalah :

نـهما بح سب ان يد فع الما لك الي العا مل ما لا ليتجر فيه و يكو ن الربح مشتر كا بـيـ

84.ما شر طا

82Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: GemaInsani, 2001), hlm. 56.

83 Hendi Sulfudi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2010), hlm. 136-138.84 Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah…, hlm. 224

Artinya: “Pemilik harta menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang

dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya

berdasarkan persyaratan yang disepakati.”

Ulama fiqih sepakat bahwa mudhārabah disyaratkan dalam islam

berdasarkan Al-Qur’an, Sunah, Ijma’, dan Qiyas. Sebagai berikut:

Ayat-ayat Al-Qur’an yang berkenaan dengan mudhārabah , antara lain :

)٠٢:المزمل(واخرون يضربـون في الارض يـبتـغون من فضل االله

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagai karunia

allah”. (QS. Al-mujammil: 20)

)١٠(الجمعة:من فضل االله ......فاذا قضيت الصلاة فا نـتشروا في الأرض وابـتـغوا

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, bertebaranlah kamu dimuka bumi dan

carilaah karuniaa allah”. (QS. Al-Jumu’ah : 10).

۱۹۸85ليس عليكم جناح ان تـبتـغوا فضلامن ربكم (البقرة: (

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil

perniagaan) dari tuhan-Mu”. (QS. Al-Baqarah : 198).

Di antara hadist yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadist yang

diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa nabi SAW, bersabda:

85 Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah…, hlm. 225

لا للبـيع (رواه ابن ما جه ثلا ث فيهن البـركة : البـيع الي اجل والمقارضة وخلط البـر بالشعير للبـيت

86)عن صهيب

Artinya: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang

ditangguhkan, melakukan qirādh (memberi modal kepada orang lain),

dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan

untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibn Majah dan Shuhaib).

Dalam hadist yang lain diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibn Abbas bahwa

Abbas Muthalib jika memberikan harta untuk mudhārabah, dia mensyaratkan

kepada pengusaha untuk tidak melewati lautan, menuruni jurang, dan membeli

hati yang lembab. Jika melanggar persyaratan tersebut, ia harus menanggungnya.

Persyaratan tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan beliau

membolehkannya.

Di antara ijma’ dalam mudhārabah adanya riwayat yang menyatakan

bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudhārabah.

Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainya.

Mudhārabah diqiyaskan kepada al-musyāqah (menyuruh seseorang untuk

mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada yang kaya.

Disitu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi

lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal.

Dengan demikian, adanya mudhārabah ditujukan antara lain untuk memenuhi

86 Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram dan Penjelasannya, terj. FaishalAlu Mubarak, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm. 173.

kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam

rangka memenuhi kebutuhan meraka.87

Akad perjanjian yang dilakukan antara pemilik modal dengan nelayan di

Lambada Lhok tidak dilakukan secara tulisan, akan tetapi mereka melakukan

secara lisan, berdasarkan ketentuan hukum adat dan dikarenakan kedua belah

pihak sudah saling percaya. Dengan begitu jika salah satu pihak melakukan

perbuatan tidak adil ataupun melanggar atas perjanjian yang telah mereka sepakati

maka tidak ada bukti yang kuat untuk menuntut seseorang tersebut.

Jika ditinjau dalam hukum Islam maka akad di atas sudah memenuhi

rukun yaitu sighat berupa ijab qabul secara lisan yang sudah membudaya, ‘aqid

yakni pengakad orang yang mempunyai kecapakan bertindak secara hukum dan

mahal yakni objek akad berupa tenaga untuk bekerja mencari ikan. Ditinjau dari

syarat akad maka terdapat empat syarat yang harus terpenuhi yakni syarat in’iqad,

syarat sah, syarat berlaku dan syarat luzum.88

Syarat in’iqad yaitu syarat yang harus ada jika tidak maka akad menjadi

batal seperti penyerahan modal melaut dan pekerjaan yang dilarang dalam Islam.

Syarat berlaku yakni mampu melakukan pekerjaan yang berakibat hukum sudah

terpenuhi. Syarat luzum yakni akad yang mengikat berupa pekerjaan.

Syarat sah yakni segala sesuatu yang diisyaratkan agar sebuah akad

mempunyai efek syariah seperti tidak adanya pemaksaan, madarrah, judi dan

syarat yang fasid. Dalam akad pemilik modal dengan nelayan sudah sesuai syarat.

Adanya kontrak/pemberian hutang adalah bagian dari metode untuk mengikat dan

87 Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah…, hlm. 22688Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid. 5, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani

(Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 533.

tidak ada pihak yang dirugikan dengan metode ini. Hal ini juga menutupi

kelemahan akad secara lisan dan jika ditinjau dari hukum Islam akad secara

tertulis lebih dianjurkan dan bisa memberikan kekuatan hukum.

Nelayan di Lambada Lhok tidak menentu dalam pendapatan penangkapan

ikan dilaut karena tergantung musimnya. Kalau musim ikan tiba maka hasil

pendapatan yang diterima akan banyak, dan sebaliknya kalau musim paceklik tiba

maka hasil yang didapat sangat sedikit sekali ataupun bisa tidak sama sekali. Hal

ini dapat mempengaruhi dalam pembagian hasil maupun kerugiannya.

Hasil tangkapan ikan yang diperoleh oleh nelayan sangatlah sedikit

dibandingkan pemilik modal dikarenakan perjanjian yang dilaksanakan

berdasarkan adat atau kebiasaan suatu masyarakat nelayan itu sendiri. yang mana

beban kerugian yang dialami harus ditanggung oleh para nelayan, sedangkan

didalam hukum Islam sendiri telah ditegaskan bahwa perkongsian secara

mudhārabah apabila mengalami kerugian akan ditanggung pihak pemodal.

Sebagaimana hadist Rasulullah SAW telah mengatakan:

فـليس له من اشتـرط شرطا ليس في كتاب االله ما بال أقـوام يشترطون شروطا ليست في كتاب االله

89وإن اشتـرط مائة شرط

Artinya: “Mengapa sejumlah orang mengajukan syarat-syarat yang tidak ada

dalam Kitabullah? Barangsiapa mengajukan syarat yang tidak ada

dalam Kitabullah, maka tidak diterima, meskipun ia mengajukan seratus

syarat”.

89 Ibnu Qudamah, al-Mughni, Juz. V, Dar al-Kutb al-Alamiyah, hlm. 183

Ibnu Qudamah al-Maqdisi menegaskan batalnya syarat-syarat ini, tanpa

ada perselisihan di kalangan ulama. Ibnu Qudamah berkata, “Intinya, apabila

disyaratkan atas pihak pengelola tanggung jawab terhadap kerugian atau

mendapat bagian tanggungan dari wadhii’ah (kerugian), maka syarat itu bathil.

Kami mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini.

Padahal dalam hukum Islam sendiri telah ditegaskan dalam Al-Quran

bahwanya harus berlaku adil terhadap sesama anggota, tidak ada salah satu pihak

yang merasa dirugikan. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nahl Ayat ke

90:

حسان وإيتاء ذي القربى ويـنـهى عن الفحشاء والمنكر والب ـ غي يعظكم إن الله يأمر بالعدل والإ

90)90لعلكم تذكرون (

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat

kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (16: 90)”

Karena lemahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat

Gampong menjadikan ketidakpahaman masyarakat nelayan tersebut dalam

melakukan kerjasama yang benar menurut pandangan hukum Islam itu sendiri.

baik itu berupa dari Al-Quran, Hadist, Ijma’ Ulama maupun Qiyas.

90 QS. Al-Qur’an An-Nahl: 90

BAB IVPENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisa yang penulis paparkan pada bab-bab

terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem akad syirkah mudhārabah antara pemilik modal dengan nelayan di

Gampong Lambada Lhok dilakukan dengan menggunakan hukum adat

dimana pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh pemilik modal

dengan nelayan yakni dibagi 3 bagian yaitu, 1 bagian diambil sang

pemilik modal dan 2 bagian diberikan kepada nelayan. Sistem perjanjian

tersebut adalah sistem yang telah dipraktikan secara turun-temurun oleh

masyarakat Lambada Lhok.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap akad syirkah mudhārabah sudah

memenuhi rukun yaitu sighat, ‘aqid dan mahāl. Akan tetapi pembagian

hasil antara pemilik modal dengan nelayan belum dikatakan adil karena

adanya pembebanan kerugian kapal kepada buruh nelayan, yang

seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik modal berdasarkan hukum

fiqh Islam, dengan pembagian hasil yang belum adil dan tidak sesuai

menurut hukum Islam tersebut membuat para nelayan merasa dirugikan

dengan upah yang sangat sedikit setelah seharian ditengah laut luas demi

mencari sesuap nasi untuk keluarga dirumah.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan sebagai bahan

renungan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pemahaman yang luas terhadap akad perjanjian kerjasama

antara pemilik modal dengan nelayan yang baik untuk menghindari

perselisihan yang terjadi di masa akan datang dan adanya rasa keadilan

dan penyadaran dari semua pihak terkait dengan hak-haknya dan

perbaikan struktur pembagian hasil tangkap secara adil dan adanya

organisasi yang menunjang terhadap perkembangan dan perbaikan social

masyarakat pantai khususnya pada masyarakat Lambada Lhok.

2. Perlu adanya penyuluhan hukum tentang akad Musyārakah dan

pembagian hasil yang benar menurut hukum Islam sehingga masyarakat

bisa mengetahui sistem ekonomi yang dibolehkan oleh Syariah (hukum

Islam) dan bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan

para nelayan atau pekerja mendapat upah yang layak dan semestinya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdur Rahman Al-Jaziri, Khitabul Fiqh Ala Madzahibul Arba’ah, Alih Bahasa.

Drs. H. Moh. Zuhri, Dapl. Tafl, Dkk, Fiqih Empat Mazhab, Jilid 4, Surabaya:

Adhi Grafindo.

Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid I, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti

Wakaf, 1995.

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijazah dan Syirkah,

Bandung: Al-Ma’arif, 1987.

Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Marom jilid 2, Mesir:

Darul ‘Aqidah, 2003.

Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram dan Penjelasannya, terj.

Faishal Alu Mubarak, Jakarta: Ummul Qura, 2015.

Ali Fikri, Al-Muamalatul Madiyah Wal Adabiyah, Mesir : Mustofa al-Babil al

Halabi,tt.

Burhanuddin S, Hukum Kontrak Syariah, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2009.

Chairiman Pasaribu, Dkk, Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: Sinar

Grafindo, 1994.

Departemen Agama Republik Indonesia, Qur’an dan Terjemah.

Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT Raja grapindo

persada, 2002.

Hamzah Ya’kub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Bandung: Diponegoro, 1992.

Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Hendi Suhendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syari’ah: Deskripsi Dan Ilustrasi,

Yogyakarta: Ekonosia, 2003.

Ibnu Rusdy, cet.1, Bidayatul Al-Mujtahid, Alih Bahasa, Imam Ghazali Said,

Bidayatul Mujtahi, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana, 2013.

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2012.

Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, Perkembangan Akad Musyarakah,

Jakarta: Kencana, 2012.

Muhammad, Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil Dan Bentuk Syariah, Cet II:

Yogyakarta: UII Press, 2001.

Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema

Insani, 2001.

Muhammad, Daud Ali, Hukum Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.

Muhammad Syafi’I Antoni, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema

Insani, 2001.

Muhammad Sharif Chaundhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, Jakarta:

Kencana, 2012.

Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarka:

Kencana, 2007

M. Umer Capra, al-qur’an Menuju Sistem Ekonomi Moneter Yang Adil,

Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.

Moh. Magfur Wachid, Membangaun Sistem Ekonomi Al-Ternatif Persepektif

Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Nejatullah Siddiq, Kemitraan Usaha dan Hasil Dalam Hukum Islam, Jakarta:

Dana Bakti Prima Yasa, 1996.

Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Teras, 2011.

Rahmat Syafi’I, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Sa’id ‘ali Muhammad Al-‘abidi, Al-Iqtishadil Islami, Al Manhaj, 2011.

Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah, Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2007.

Taqyuddin an-Nabhani, An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam, Alih bahasa Drs. Moh.

Magfur Wachid, Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif

Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Umar Husen, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis, Jakarta: PT Raja

Grafindo, 1998.

Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid. 5, terj. Abdul Hayyie Al-

Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.

http://kbbi.web.id/nelayan

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : MarfikaNIM : 121309978Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi SyariahIPK Terakhir : 3,41Tempat Tanggal Lahir : Lam Asan, 26 Oktober 1995Alamat : Desa Lam Asan, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten

Aceh Besar

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SD Lambaro AnganSMP/MTs : MTSS Darul IhsanSMA/MA : MAS Darul IhsanPTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syariah dan

Hukum (Tahun Lulus: 2018)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Zainuddin IsNama Ibu : FauziahPekerjaan Ayah : WiraswastaPekerjaan Ibu : Ibu Rumah TanggaAlamat : Desa Lam Asan, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten

Aceh Besar

Banda Aceh, 20 Desember 2017Yang menerangkan

Marfika

Documents

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MUSYĀRAKAH ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN NELAYAN … · 2018. 6. 5. · TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MUSYĀRAKAH ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN