97
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN IBRAHIM LIBYA DI KEDAH, MALAYSIA Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy) Oleh: MUHAMMAD MUNIR BIN RAMLAN NIM: 109045200022 KONSENTRASI SIYASAH SYAR’IYYAH PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H / 2011 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT

UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN IBRAHIM LIBYA

DI KEDAH, MALAYSIA

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

MUHAMMAD MUNIR BIN RAMLAN

NIM: 109045200022

KONSENTRASI SIYASAH SYAR’IYYAH

PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1432 H / 2011 M

Page 2: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN
Page 3: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperloleh gelar Strata 1 (S1) di Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya

atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta: 20 Juni 2011 M

18 Rejab 1432 H

Penulis,

Muhammad Munir bin Ramlan

Page 4: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

i

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah ‘Azza wa Jalla. Berkat Rahman dan Rahim-Nya

penulis dapat menyelesaikan study dan merampungkan skripsi ini. Dengan berbagai

rasa yang menjadi satu, lelah, kesal, sedih bahkan rasa putus asa yang kadang

muncul, namun semuanya berakhir dengan kelegaan dan keharuan. Kemudian

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.,

keluarga dan para sahabatnya. Cintanya yang agung kepada Sang Pencipta dan

kepada sesama makhluk adalah inspirasi cinta sejati yang tak ada bandingannya

dalam sejarah umat sejagat.

Skripsi ini mungkin jauh dari kesempurnaan, namun meskipun demikian

penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis

khususnya, penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran demi

kesempurnaan skripsi ini.

Tugas terberat setelah menulis sebuah karya adalah membuat ucapan terima

kasih. Bagaimana mungkin merangkum bantuan dan kebaikan sekian banyak orang

dalam selembar kertas dengan kalimat yang juga terbatas. Dengan ini penulis

mengaturkan terima kasih, yaitu:

Page 5: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

ii

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah memberikan izin tinggal,

UIN Syariff Hidayatullah yang telah menerima kami saya untuk menimba

ilmu.

2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH,MA,MM, Selaku Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Ketua Program Studi Jinayah Siyasah, dan Sekretaris Program Studi Jinayah

Siyasah, Dr. Asmawi M.Ag., Afwan Faizin MA yang telah membantu penulis

sejak masa perkuliahan hingga berakhirnya skripsi ini. Tidak lupa mantan

Sekretaris Program Studi Jinayah Siyasah, Ibu Sri Hidayati M.Ag yang

banyak membantu penulis dalam pengurusan akademik.

4. Bapak Dr. HM. Nurul Irfan, dan M.Ag., Drs.Heldi, M.Pd, selaku dosen

pembimbing skripsi yang telah memberikan perhatian, bimbingan, kritik,

saran dan banyak meluangkan waktu dengan penuh kesabaran.

5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta dan seluruh dosen serta semua staf di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

para karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah Dan Hukum, juga para

karyawan Perpustakaan Utama Universitas Islam Negeri Syariff Hidayatullah

umumnya yang membantu penulis dalam setiap pengurusan hingga berhasil

menyelesaikan penulisan ini.

6. Seluruh dosen Kolej Darul Quran Islamiyah yang tidak jemu memberi ilmu

kepada penulis sebagai anak didik mereka dan semua staf di Kolej Darul

Page 6: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

iii

Quran Islamiyah yang sering memberi tunjuk ajar secara langsung atau tidak

langsung.

7. Terima kasih yang tak terhingga, yang dicintai Bonda serta Ayahandaku

Norrehan Bt. Baharom dan Ramlan B. Ismail, serta adik beradik yang dicintai,

Mashitah, Munirah, Mustakim, Mardhiah yang tak pernah jemu mendoakan

penulis dan senantiasa memberikan semangat, dorongan serta bantuan dari sisi

penulisan maupun keuangan dalam menyelesaikan proses penulisan ini.

Barakallahhu Fikum Daiman Abadaa.

8. Buat teman-teman kosanku yang sangat ceria dalam mengharungi pahit manis

kehidupan dalam menuntut ilmu, Syukri Bin Nayan, Mohd Tarmizi Bin Sait,

dan Mohd Hayyafizul Bin Yusuf.

9. Tidak lupa juga kepada semua teman-teman dekatku dari IPA maupun KUDQI serta

APID yang sentiasa bersama-sama mengaharungi suka duka bersama penulis selama

berada di Indonesia ini, Ridzuan, Isyraff, Baha, Muhibburahman, Ukasyah, Sabri,

Syammil, Khalil, Dinnur, Farid, Muaz, Ramadhan, Helmy, Hafis serta ramai lagi

yang tak mampu penulis sebutkan semua di penulisan ini. Yang banyak memberi

motivasi dan kata-kata semangat demi keberhasilan penulisan ilmiah ini dan

terima kasih juga atas kebersamaan kalian bersama penulis selama

perkuliahan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga kita tetap dalam

memperjuangan Islam.

10. Kepada dia, Nurul Hafiza Bt. A.Rahman insan yang amat ku sayangi, terima

kasih atas segala pengorbanan yang dilimpahkan dan segala bantuan yang

Page 7: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

iv

telah diberikan kepada penulis. Semoga semua kenangan indah kita bersama

yang kita lalui akan terus kekal di dalam memori. Aku juga berharap semoga

doaku dan doamu dimakbulkan oleh Yang Maha Kuasa.

11. Kerajaan Malaysia dan Pemerintah Indonesia.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan balasan

yang berlipat ganda, sungguh hanya Allah SWT yang dapat membalas

kebaikan mereka dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Akhir kalam, Barakallahhu Fikum Daiman Abadaa Wa

Jazakumullahhu Khairal Jaza dan semoga skripsi ini dapat memberikan

masukan yang positif kepada pembaca sekalian. Segala bantuan yang telah

diberikan kepada penulis, hanya Allah yang selayaknya membalas. Dalam

penulisan ini tentu tidak luput dari kekhilafan dan kesalahan, karenanya

kritikan dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan dan akan

diterima dengan baik.

Penulis juga menyampaikan harapan yang besar agar skripsi ini dapat

memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Amin.

Jakarta, 29 May 2011 M,

25 Jamadilawal 1432 H

Penulis.

Muhammad Munir bin

Ramlan

Page 8: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................i

DAFTAR ISI...............................................................................................................iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah………………………………..…………1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah……………………..………4

C. Tujuan dan Manfaat Penilitian……………………………………5

D. Review Studi Terdahulu…………………………….…...….……6

E. Metode Penilitian…………………………………………………6

F. Sistematika Penulisan……………………………………………10

BAB II TINJAUAN TEORI HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK

PIDANA PEMBUNUHAN

A. Konsep Teori Tindak Pidana Dalam Islam…....…………………12

B. Definisi Tindak Pidana Pembunuhan…………………………...18

C. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pandangan Hukum Islam….23

D. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Undang-Undang Malaysia...30

BAB III SEJARAH HITAM PERISTIWA MEMALI DI MALAYSIA

A. Riwayat Hidup Ibrahim Libya……………………………...……39

B. Kebijakannya di dalamPartai Islam Se-Malalysia (PAS)……..…42

C. Sejarah Singkat Berlakunya Peristiwa Memali…………….……43

D. Hal-Hal Yang Terkait Dengan Politik…………………...………49

Page 9: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

v

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI

MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

IBRAHIM LIBYA DI KEDAH, MALAYSIA

A. Pandangan Tokoh-Tokoh Politik Di Malaysia……………..……55

B. Respon Terhadap Ahli-Ahli Media…………………...…………60

C. Undang-Undang Terkait Hukum Kepidanaan…………..………64

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembunuhan Ibrahim Libya…70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan………………………………………………………75

B. Saran-saran………………………………………………………77

DAFTAR PUTAKA………………………………….……………………………..78

LAMPIRAN………………………………………………………………………...80

Page 10: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah di dalam judul pembahasan ini adalah melibatkan

perjalanan historis dan hukum atau undang-undang terkait hal-hal kepidanaan.

Agar penelitian ini lebih jelas, maka hal-hal yang terkait di dalam peristiwa

Memali yang berlaku pada November 1985 lebih menfokuskan terhadap pendapat

tokoh-tokoh politik dan ahli-ahli media di Malaysia.1

Permasalahan yang muncul dari peristiwa ini adalah bagaimana terjadinya

konflik sehingga terjadi pembunuhan dan hal-hal terkait tindakan hukum

kepidanaan. Mulai terjadi peristiwa ini, kesalahan dari pihak yang terlibat masih

diperdebatkan oleh masyarakat dan pejabat kerajaan seperti Mahkamah. Sebagai

contoh, pendapat seorang tokoh politik yang meneliti kasus ini adalah Yusof

Husein yang katanya, “ kasus ini adalah berkaitan dengan pihak pemerintah dan

dengan jelas tindakan ini melanggar hak-hak asasi manusia yang sudah tertulis di

dalam perlembagaan Negara” .2

1 http://beritasemasa.com/ranking-dunia-media-massa-di-malaysia diakses pada tanggal

23/4/2011 jam 11: 45 am WIB 2.Jabatan Penerangan PAS Pusat, Isu „Memali‟ hakikat dan reality, (Kuala Lumpur:

Enterprise Sdn Bhd, 2002), cet. I, h. 25

Page 11: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

2

Pokok persoalan yang melibatkan hak asasi manusia yang termuat di

dalam perlembagaan Malaysia yaitu (Bahagian 2 Perkara 5 sampai 13), Perkara 5

adalah kebebasan diri, Perkara 6 keabadian dan kerja paksa dilarang, Perkara 7

perlindungan daripada undang-undang pidana yang berkuatkuasa kebelakangan

dan pembicaraan berulang, Perkara 8 sama rata, Perkara 9 larangan buangan-

negeri dan kebebasan bergerak, Perkara 10 kebebasan bercakap, berhimpun dan

menubuh persatuan, Perkara 11 kebebasan ugama, Perkara 12 hak-hak

berkenaan dengan pelajaran dan Perkara 13 hak terhadap harta.3 Jika dilihat

patokan pasal-pasal tersebut, kasus Memali adalah suatu kesalahan yang

melibatkan hukum kepidanaan dan juga hukum kesalahan publik, yaitu

melibatkan ketentuan umum di dalam Negara khususnya di Malaysia. Sebagai

contoh menurut di dalam Perlembagaan Persekutuan Bahagian 3 Perkara 14,

kewarganegaraaan dengan cara kuatkuasa undang-undang , makanya yang

termuat di dalam pasal tersebut adalah, setiap warganegara itu dijaga keselamatan

dirinya oleh hukum atau undang-undang dari segala kesalahan pidana

terhadapnya. Sebagai contoh, Ustadz Ibrahim Libya adalah salah seorang

pendakwah bebas dan profisi di dalam organisasi politik sebagai kepala atau ketua

partai PAS di daerah Baling dan negeri Bagaian Kedah.4 Di dalam hal ini,

gerakan PAS adalah sebuah organisasi politik yang sudah lama dibangun yaitu

pada tahun 1951 dan telah sah atau disetujui oleh penjajah Inggris pada saat

3 Perlembagaan Persekutuan, disusun oleh Lembaga Penyelidikan Undang-Undang( Selangor,

International Law Book Service : 2009) hlm 3. 4 Op.cit, hlm 56, Isu Memali dan Realiti

Page 12: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

3

sebelum kemerdekaan dan pada selepas kemerdekaan, pertubuhan ini sah menurut

undang-undang sampai sekarang. Makanya dengan jelas, tindak kejahatan yang

berlaku ke atas Ustadz Ibrahim Libya adalah kesalahan pidana atau hal-hal

terkait kepidanaan, sementara hal-hal terkait privat adalah kedudukan kepala

pemerintah turut campur tangan dalam masalah kasus ini sehingga mereka tidak

di kenakan hukum atau undang-undang karena kasus ini terdapat kepentingan

bagi mereka.

Dari sudut yang lain, persoalan masih lagi menfokuskan kepada pihak-

pihak yang terlibat, terutamanya adalah pihak pemerintah. Di dalam penelitian ini,

mengapa pemerintah dihukum kesalahan oleh para pihak tertentu seperti tokoh-

tokoh partai politik, terutamanya partai oposisi, ahli-ahli media dan sebagainya.

Ini merupakan suatu hal yang berlaku penyimpangan ke atas mereka, karena

seolah-olah undang-undang sudah tidak berguna bagi mereka dan hanya

berkuatkuasa bagi golongan bawahan. Sementara di dalam perlembagaan

Persekutuan menyebutkan (Bahagian 6 Bab 1 perkara 73, Had Undang-undang

Persekutuan dan Negeri) 5dan solusi pasal ini menyatakan, setiap undang-undang

yaitu yang terkait ruang lingkup hukum meskipun hal publik, privat, perdata dan

pidana adalah sama di hadapan hukum, tidak memilih sesiapa meskipun

seseorang itu berada pada profisi atasan seperti kepala pemerintah atau profisi

bawahan seperti pedagang dan sebagainya.

5 Perlembagaan Persekutuan, disusun oleh Lembaga Penyelidikan Undang-Undang (

Selangor, International Law Book Service : 2009) hlm 46.

Page 13: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

4

Dengan pokok-pokok persoalan yang ditimbulkan di atas, maka

persoalan-persoalan tersebut dapat menambahkan penelitian dan studi terhadap

kasus ini. Seterusnya dengan hasil dari penelitan tersebut dijadikan sebagai bahan

ilmiah kepada pihak-pihak tertentu.

Maka dari pecahan-pecahan persoalan dari ruang lingkup historis ini,

penulis lebih berminat untuk mengangkat tema ini menjadi sebuah perbahasan

yang lebih komprehensif dengan judul „ Tinjauan Hukum Islam Tehadap

Persepsi Masyarakat Umum Dalam Kasus Pembunuhan Ibrahim Libya Di

Kedah, Malaysia ’.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penulis

membatasi dan hanya memfokuskan bahasan pada lingkungan historis kasus

pembunuhan Ibrahim Libya pada November 1985 di Negeri Bagian Malaysia,

Kedah. Seterusnya kajian hukum menurut persepsi masyarakat, terutamanya hasil

penelitian dari karya buku ahli politik, koran, website dan lain-lain.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar balakang dan pembatasan masalah di atas,

maka permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat

dirumuskan menjadi sebagai berikut:

Page 14: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

5

1. Bagaimana munculnya konflik peristiwa hitam Memali di Malaysia?

2. Apakah kedudukan Ibrahim Libya dalam kasus ini?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat dalam kasus

ini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan di dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana munculnya konflik peristiwa hitam Memali

di Malaysia.

2. Untuk mengetahui kedudukan Ibrahim Libya di dalam kasus ini.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat

dalam kasus ini.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis untuk mendapat jawaban-jawaban terhadap berbagai

persoalan-persoalan yang terkait dengan peristiwa sejarah Memali.

2. Memberi pengetahuan dan informasi tentang peristiwa Memali.

3. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan khazanah keilmuan

khususnya di bidang ketatanegaraan Islam di Malaysia.

4. Dapat menambah wawasan ilmu dalam wilayah kajian yang erat kaitannya

dengan program studi siyasah syar‟iyyah dan menambah literature

kepustakaan.

Page 15: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

6

D. Kajian (Review) Studi Terdahulu

Sejumlah penelitian dengan bahasan tentang politik Islam telah dilakukan,

baik mengkaji secara spesifik topik tersebut ataupun yang mengkajinya secara

umum yang sejalan dengan bahasan penilitian ini. Berikut ini merupakan

paparan tinjauan umum atas sebagian karya-karya penelitian tersebut baik yang

berupa buku maupun skripsi,di antaranya:

Penelitian yang di tulis oleh Mohamad Sheifullah Bin Ramli yang berjudul

“Hak Asasi Manusia Dalam Perlembagaaan Persekutuan Malaysia Dan

Relevensinya Dengan Hukum Islam”. Penelitian ini di antaranya membahas

tentang hak asasi manusia dan bagaimana pandangan Islam tentang hak asasi

manusia dan bagaimana hak asasi manusia dalam Perlembagaan Persekutuan

Malaysia.

Penelitian yang di tulis oleh Ahmad Baihakki Bin Arifin yang berjudul

“Hak-hak Politik Warganegara Dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia”,

tahun 2008. Penelitian ini membahas tentang hak-hak politik warganegara

Malaysia yang diatur di dalam konstitusi Malaysia.

Selain skripsi di atas, sejumlah penelitian dengan bahasan tentang kasus-

kasus pembunuhan telah dilakukan, baik yang mengkaji secara spesifik topik

tersebut maupun yang bersinggungan secara umum dengan bahasan penelitian.

Berikut ini merupakan paparan tinjauan umum atas sebagian karya-karya

penelitian tersebut:

Page 16: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

7

Buku pertama, “Isu Memali Hakikat Dan Realiti”,dikeluarkan oleh Jabatan

Penerangan PAS Pusat. Dalam buku ini membahas seputar tentang peristiwa

Memali dan mereka yang terlibat di dalam peristiwa ini.

Buku kedua, “Prinsip Perlembagaan dan Pemerintahan Mahathir di

Malaysia” karya Mohd Salleh Abbas. Buku ini menjelaskan tentang prinsip dan

tatacara pemerintahan Mahathir Mohamad di Malaysia. Dan di dalamnya banyak

menguraikan tentang konstitusi Malaysia yang mana turut menjelaskan hak –hak

asasi manusia yang diatur dalam konstitusi.

Buku ketiga, “Hak Asasi Manusia dalam Islam” , karya Syeikh Syaukat

Hussain. Buku ini membahas tentang konsep HAM di dalam Islam dan ruang

lingkup HAM dalam perspektif Islam serta bagaimana usaha-usaha perlindungan

dalam Islam terhadap pelaksanaan Islam.

Dari beberapa kajian terdahulu di atas, penulis belum menemukan tulisan

yang membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat

umum dalam kasus pembunuhan Ibrahim Libya khususnya.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Seifullah hanya seputar

tentang hak-hak asasi manusia dalam perlembagaan persekutuan Malaysia

menurut hukum Islam, adapun penelitian oleh Ahmad Baihakki, pembahasannya

hanya seputar tentang hak-hak politik warganegara dalam perlembagaan

persekutuan Malaysia. Penelitian pertama dan kedua tidak menyentuh tentang

tinjauan hukum terhadap persepsi masyarakat umum terhadap kasus pembunuhan

Ibrahim Libya tetapi hanya menjelaskan seputar tentang hak asasi manusia dalam

Page 17: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

8

negara Malaysia saja. Dengan demikian, penelitian yang penulis lakukan dalam

skripsi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan

1. Jenis Penelitian

Pada prinsipnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library

research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan yaitu

penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai

literatur, karena memang pada dasarnya sumber data yang hendak digali lebih

terfokus pada studi pustaka. Dengan demikian penelitian ini merupakan kualitatif

deskriptif. Deskriptif di sini dimaksudkan dengan membuat deskriptif secara

sistematis dengan melihat dan menganalisis data-data secara kualitatif.

2. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam

terhadap persepsi masyarakat umum dalam kasus Ibrahim Libya.

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan faktual, teknik

pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumenter dari bahan-bahan tertulis

seperti buku yang dikeluarkan oleh jabatan penerangan PAS pusat dengan

judulnya Isu Memali Hakikat dan Realiti, seterusnya mencoba membuat

bandingan dengan sumber data-data lain agar sumber yang diperoleh dengan

Page 18: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

9

komprehensif, sementara teknik pengumpulan data, penulis mengunakan dengan

cara diskriptif analitis dan mencoba segala maklumat atau bahan yang di dapat

diuji agar lebih benar dan akurat.

Yang termasuk ke dalam sumber data primer adalah buku Isu Memali

Hakikat dan Realiti. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku, literatur-

literatur, dan website yang berkaitan dengan obyek penelitian. Kemudian data

tertier berupa kamus, jurnal dan artikel.

2.Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan dari sebagaimana

yang telah disebutkan di atas, dianalisis melalui pendekatan deskriptif-analisis. Hal

ini dimungkinkan agar penelitian dapat dilakukan terhadap peristiwa Memali.

Pembahasan skripsi ini menggunakan teknik deskriptif analitis. Metode

atau teknik diskriftif adalah suatu metode yang meniliti status kelompok, suatu

obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun suatu kelas peristiwa

pada masa sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskriptif (gambaran)

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan

antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan yang dimaksudkan dengan studi

analitis ialah menganalisis (menguji) hipotesa-hipotesa dan mengadakan

interpretasi yang lebih mendalam tentang hubungan fakta-fakta, sifat-sifat, dan

antar fenomena yang diselidiki.

Page 19: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

10

5. Teknik Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007”

yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudahkan dan memperoleh gambaran yang utuh serta

menyeluruh, penelitian skripsi ini ditulis dengan menggunakan sistematika

penulisan sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang

penelitian, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

kajian studi terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, Membahas tentang tinjauan teori, seperti definisi tindak pidana

pembunuhan, tindak pidana pembunuhan dalam pandangan hukum Islam dan

tindak pidana pembunuhan dalam undang-undang Malaysia.

Bab III, Membahas tentang riwayat hidup Ibrahim Libya, kebijakannya di

dalam Partai Islam Se-Malaysia (PAS), sejarah singkat berlakunya peristiwa

Memali, dan hal-hal yang terkait dengan politik.

Bab IV, Membahas tentang tinjauan hukum terhadap persepsi masyarakat

umum dalam kasus pembunuhan Ibrahim Libya, yang di dalamnya turut

membahaskan tentang pandangan tokoh-tokoh politik di Malaysia, respon terhadap

Page 20: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

11

ahli-ahli media, undang-undang terkait hukum kepidanaan, serta tinjauan hukum

Islam terhadap pembunuhan Ibrahim Libya.

Bab V, Merupakan penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan

saran-saran yang bisa dijadikan panduan.

Page 21: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

12

BAB II

TINJAUAN TEORI HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN

A. Konsep Teori Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Undang-undang jinayah adalah suatu jenis undang-undang yang mengawal

kesalahan yang dilakukan terhadap masyarakat. Undang-undang jinayah perlu

dibedakan dengan dengan undang-undang sivil. Sebagai contoh, sekiranya

seseorang membunuh, maka undang-undang jinayahlah yang akan digunakan

untuk mengawal atau mengurus si pembunuh itu. Siasatan, tangkapan dan

dakwaan akan dibuat berpandukan undang-undang jinayah. Kesalahan mencuri

itu dikawal oleh undang-undang jinayah karena kesalahan mencuri tersebut

dianggap sebagai kesalahan terhadap masyarakat.1

Sementara teori hukum Islam terhadap tindak pidana adalah, pelaku

kejahatan melakukan beberapa jarimah dimana masing-masing jarimah belum

ditentukan keputusannya, sedangkan dalam pengulangan jarimah terjadi ketika

pelaku kejahatan melakukan jarimah yang kedua dan seterusnya setelah dijatuhi

hukuman atas jarimahnya yang pertama.2 Dalam masalah pengulangan jarimah

ini, para fuqaha sepakat untuk menghukum si pelaku kejahatan, sesuai dengan

1http://ms.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_jenayah diakses pada tanggal 28/05/2011

2 Abd. Al-Qadir al-Audah, al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami, Jilid I (Beirut: Muassasah al Risalah,

1987), hlm. 744.

Page 22: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

13

ancaman pidananya. Karena menurut mereka, pengulangan terhadap jarimah oleh

seseorang setelah ia mendapatkan putusan akhir, sebenarnya hal itu dapat

menunjukkan sifat membandelnya si pelaku jarimah dan tidak mempannya

hukuman yang pertama. Oleh karena itu, sewajarnya kalau timbul kecenderungan

untuk memperberat hukuman atas pengulangan jarimah.3

Ulama sepakat bahwa dalam jarimah terdapat penggabungan hukuman

yang disebabkan, pelanggaran beberapa jarimah yang masing-masing belum

mendapatkan keputusan tetap, akan tetapi mereka berbeda pendapat terhadap

macam hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku tindak pidana

gabungan. Tentunya gabungan yang pantas diberikan ialah atas dasar

pertimbangan kemaslahatan umat manusia.

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan gabungan melakukan jarimah

menurut hukum Islam ada dua, yaitu:

1. Al Qur’an dalam Surah Al-Maidah ayat: 33

533

Artinya; Hanyasanya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya

serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi ialah dengan dibalas bunuh

(kalau mereka membunuh sahaja dengan tidak merampas), atau dipalang (kalau

mereka membunuh dan merampas), atau dipotong tangan dan kaki mereka

3 A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), Cet, I, hlm.

247.

Page 23: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

14

bersilang (kalau mereka merampas sahaja), atau dibuang negeri (kalau mereka

hanya mengganggu ketenteraman umum). hukuman yang demikian itu adalah

suatu kehinaan di dunia bagi mereka, dan di akhirat kelak mereka beroleh azab

seksa yang amat besar. (QS : Al-Maidah / 5 : 33)

2. al-Hadits

a) Riwayat Imam Bukhari:

4

Berangkat dari perbedaan pendapat tersebut maka muncul berbagai teori

mengenai cara memberikan hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak

pidana gabungan, kedua teori tersebut adalah teori saling memasukkan (at-

tadaahul), dan teori penyerapan (al-jabbu).

1) Teori saling memasukkan (at-Tadaahul)

5

Dari pengertian di atas, seseorang yang melakukan gabungan jarimah

hanya akan mendapatkan satu hukuman sebagaimana halnya ketika ia

melakukan satu jarimah, hal ini dikarenakan hukuman dari beberapa jarimah

tersebut saling memasuki, sebagian masuk pada sebagian yang lain, sehingga

hanya satu hukuman saja yang dijatuhkan.

4 Abū Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhāri, Shahih al Bukhāri, Jilid IV (Beirut: Dar al

Fikr, t.t.), hlm. 174-175. 5 Op. Cit, Abd. Al-Qadir al-Audah, hlm. 747.

Page 24: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

15

Teori ini didasarkan atas dua pertimbangan, yaitu: pertama, apabila

jarimah yang dilakukan itu satu macam atau satu jenis. Walaupun jarimah itu

dilakukan berulangkali namun dalam jenis yang sama maka sudah

sepantasnya kalau hanya dikenakan satu macam hukuman, selama belum ada

keputusan hakim. Alasan dari penjatuhan satu hukuman tersebut adalah dasar

dari pemberian hukuman untuk pengajaran dan pencegahan. Apabila satu

hukuman saja sudah cukup untuk merealisasikan dua tujuan tersebut, maka

tidak perlu adanya gabungan hukuman. Selama hukuman tersebut mampu

untuk memperbaharui pengaruhnya dan mencegah pelakunya untuk

mengulangi kejahatannya, namun apabila satu hukuman saja belum cukup

untuk memperbaiki pelaku jarimah dan pelaku masih mengulangi

perbuatannya, maka atas dia diwajibkan untuk memberikan hukuman

tambahan atas dasar jarimah terakhir yang dilakukannya.

Kedua, meskipun beberapa perbuatan yang dilakukan itu berbeda-

beda, baik macamnya ataupun hukumannya bisa saling memasuki dan cukup

satu hukuman saja yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan dan

tujuannya saja. Dalam hal ini terdapat syarat bila hukuman tersebut hanya satu

yaitu gabungan hukuman tersebut dilakukan, atas dasar menjaga

kemaslahatan.6 Dalam hal ini dapat diketahui bahwa gabungan jarimah yang

mempunyai jenis dan tujuan hukumannya berbeda maka tidak dapat saling

memasuki. Kelemahan dari metode ini adalah terlalu banyaknya hukuman,

6 A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), Cet, I, hlm. 369

Page 25: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

16

karena terkadang adanya penggabungan hukuman menyebabkan sampainya

hukuman pada batas yang berlebihan, sementara selama ini hukuman penjara

dibatasi oleh waktu. Jadi apabila terjadi penggabungan hukuman maka

berdasarkan teori ini, hukumannya dapat menjadi hukuman selamanya atau

seumur hidup.

2) Teori penyerapan (al Jabbu)

7

Dalam teori penyerapan ini, seseorang yang melakukan gabungan

jarimah akan dijatuhi hukuman, dimana hukuman tersebut sekaligus

menggugurkan hukuman yang lainnya atua pelaksanaannya akan menyerap

hukuman-hukuman yang lain.

Pengertian ini tertutup bagi hukuman pembunuhan, pelaksanaan

hukuman pembunuhan menutup pelaksanaan hukuman selainnya. Dalam hal

ini hukuman pembunuhan merupakan hukuman yang berdiri sendiri dimana

hukuman selainnya tetap harus dilaksanakan.8 Kelemahan dari teori ini adalah

memudahkan dan menyia-nyiakan perkara.

7 Abd. Al-Qadir al-Audah, al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami, Jilid I (Beirut: Muassasah al Risalah,

1987), hlm. 443.

8 Ibid., hlm. 445.

Page 26: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

17

3) Teori Percampuran (al Mukhtalath)

9

Teori percampuran ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-

kelemahan dari dua metode sebelumnya yaitu teori al jabbu (penyerapan) dan

teori ad tadaahul (saling memasuki), yaitu dengan cara menggabungkan

keduanya dan mencari jalan tengahnya.

Sebagaimana yang telah disebutkan di awal bahwa hukum Islam dalam

menggunakan kedua teori tersebut tidak secara mutlak. Dalam teori percampuran

ini langkah yang dilakukan yakni dengan membatasi kemutlakan dari dua teori

sebelumnya. Penggabungan hukuman boleh dilakukan namun tidak boleh

melampaui batas tertentu. Tujuan daripada pemberian batas akhir ini bagi

hukuman ialah untuk mencegah hukuman yang terlalu berlebihan.10

Kedua teori tersebut dalam hukum Islam diakui, namun dikalangan para

ulama terjadi ikhtilaf, baik cara pengaplikasiannya maupun dasar logika dari

penentuan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana.

Pembahasan mengenai kedua teori tersebut selanjutnya akan dibahas dalam

bentuk-bentuk gabungan.

9 Ibid., hlm. 449.

10 Abd. Al-Qadir al-Audah, al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami, Jilid I (Beirut: Muassasah al Risalah,

1987), hlm. 455.

.

Page 27: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

18

Seterusnya bentuk-bentuk gabungan melakukan tindak pidana sebagaimana

diketahui bahwa adanya gabungan melakukan tindak pidana menyebabkan

munculnya gabungan hukuman. Munculnya teori-teori dalam gabungan hukuman

tidak terlepas dari berbagai macam bentuk gabungan. Ibnu Qudamah dalam

kitabnya al Mughni mengatakan bahwa jika terkumpul jarimah, jarimah hudud

dimana hukuman-hukumannya berbeda, maka tidak akan terlepas dari tiga

kategori di bawah ini, ketiga kategori tersebut adalah:

Pertama : Gabungan beberapa jarimah dimana semua hukumannya itu murni

hak Allah.

Kedua : Gabungan beberapa jarimah dimana dalam hukuman tersebut

terdapat hak Allah dan sekaligus hak hamba atau hak Adami.

Ketiga : Gabungan beberapa jarimah dimana hukumannya itu murni hak

Adami.

Ketiga kategori di atas juga dijelaskan oleh Wahbah al Zuhaili dalam kitabnya al

Fiqh al-Islam wa adilatuhu.11

B. Defenisi Tindak Pidana Pembunuhan

Istilah pidana atau hukuman berasal dari kata straf yang merupakan istilah

yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman yang

merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan

11

Wahbah al Zuhaili, al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Jilid IV (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), hlm.

168.

Page 28: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

19

berubah-ubah, karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup

luas. Oleh karena pada istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan

pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya

yang khusus.

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan

beberapa pendapat dari beberapa sarjana antara lain: menurut Sudarto, pidana

adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar

dirasakan sebagai nestapa.12

Selain dari pengertian Sudarto di atas terdapat pula pengertian sarjana lain,

antara lain dari Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-

reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara

kepada pembuat delik.13

Dari dua pengertian di atas dapat dilihat bahwa tujuan pidana adalah

pemberian nestapa, dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelakunya.

Akan tetapi tidak semua sarjana menyetujui pendapat bahwa hakekat pidana

adalah pemberian nestapa. Hal ini antara lain diungkapkan oleh Hulsman

sebagaimana dikutip oleh Muladi bahwa pidana adalah menyuarakan untuk tertib;

12

Sudarto, Kapita Selekta hokum Pidana, (Bandung: Alumni, 1981) cet, I, hlm. 109-110 13

Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1987) cet, I, hlm. 5

Page 29: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

20

pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama, yakni untuk

mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik.14

Pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada

pelanggar atau membuat jera, tapi juga agar membuat pelanggar dapat kembali

hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Pengaruh dari aliran modern dalam

hukum pidana telah memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut

dengan tindakan (maatregel) seperti Indonesia misalnya, undang-undang pidana

khusus atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, terdapat suatu

kecendrungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti

sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Istilah ini biasa dikenal

dengan Double Track System, yaitu mempergunakan dua jenis sanksi, pidana dan

tindakan.15

Secara akademisi tujuan dari pemidanaan sebagaimana dituangkan dalam

rancangan kitab undang-undang hukum pidana adalah sebagai berikut:

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum

demi pengayoman masyarakat.

b. Memasyarakatkan terpidana dengan menegakkan pembinaan sehingga

menjadikannya orang yang baik dan berguna.

14

Op, Cit, Sudarto hlm. 11 15

M. Sholahuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track

System, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet, II, hlm. 3

Page 30: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

21

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan

keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sementara dalam Islam, para ulama’ mendefinisikan pembunuhan dengan

suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Sebagian fuqaha

membagi pembunuhan menjadi dua bagian : Pembunuhan sengaja dan

pembunuhan kesalahan.

Pembunuhan sengaja menurut fuqaha adalah suatu perbuatan dengan

maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dianiaya,

baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh ataupun tidak. Sedangkan

yang dimaksud dengan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang

mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan. Dasar acuan

pembagian ini adalah karena Al-Qur’an hanya memperkenalkan kedua macam

pembunuhan ini, Allah berfirman .

ا

.492

Page 31: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

22

Artinya: Dan tidak harus sama sekali bagi seseorang mukmin membunuh

seorang mukmin yang lain, kecuali dengan tidak sengaja. Dan sesiapa yang

membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka (wajiblah ia

membayar kaffarah) dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman

serta membayar "diah" (denda ganti nyawa) yang diserahkan kepada ahlinya

(keluarga si mati), kecuali jika mereka sedekahkan (memaafkannya). tetapi

jika ia (yang terbunuh dengan tidak sengaja) dari kaum (kafir) yang

memusuhi kamu, sedang ia sendiri beriman, maka (wajiblah si pembunuh

membayar kaffarah sahaja dengan) memerdekakan seorang hamba yang

beriman. dan jika ia (orang yang terbunuh dengan tidak sengaja itu) dari

kaum (kafir) yang ada ikatan perjanjian setia di antara kamu dengan mereka,

maka wajiblah membayar "diah" (denda ganti nyawa) kepada keluarganya

serta memerdekakan seorang hamba yang beriman. Dalam pada itu, sesiapa

yang tidak dapat (mencari hamba yang akan dimerdekakannya), maka

hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut; (hukum yang tersebut)

datangnya dari Allah untuk menerima taubat (membersihkan diri kamu). dan

(ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

(QS. An-nisaa / 4 : 92)

Pendapat yang demikian dipegang oleh Madzhab Malik. Pada ayat lain

Allah berfirman :

493

Artinya; Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja,

maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka

kepadaNya, dan melakanatkannya serta menyediakan baginya azab seksa Yang

besar. (QS. An-nisaa / 4 : 93)

Ayat ini menegaskan bahwa hukuman bagi orang yang membunuh, pada

hari akhir akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih dan kekal berada di

neraka jahanam, serta mendapatkan laknat serta kemurkaan dan azab yang besar.

Page 32: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

23

C. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pandangan Hukum Islam

Syafi’i mengatakan bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa

tindak pidana baik yang di dalamnya terdapat hukuman mati ataupun tidak maka

semua hukuman yang diancamkan harus dilaksanakan. Sementara itu sebagian

fuqaha berpendapat bahwa selain hukuman mati berarti gugus dan hanya

hukuman mati saja yang dilaksanakan. Pendapat ini menurut Ibnu Mas’ud, Atha’,

As-Sya’bi, An Nakhaiy, Al-Auza’iy, Hammad, Malik dan Abu Hanifah.16

Golongan Hambaliyah, Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa

hukuman tersebut saling memasuki (at Tadāhul) yaitu antara hukuman yang satu

dengan yang lainnya saling masuk sehingga pelakunya hanya dikenai satu

hukuman yaitu hukuman mati saja sebagai hukuman yang terberat. Pendapat ini

juga didukung oleh Ibrahim Al-Nakha’i bahwa hukuman dicukupkan dengan

pelaksanaan hukuman mati, sebab adanya kumpulan hak-hak Allah yang murni

dan maksud dari hukuman itu sendiri adalah untuk peringatan. Dengan

dijatuhkannya hukuman mati maka kebutuhan untuk peringatan tersebut dirasa

sudah memadai.17

Sementara itu Ibnu Qudamah, mengikuti pendapat Ibnu Mas’ud yang

mengatakan:

16

Muh. Abu Zahrah, al_uquubah: al Jarimah wa al Uqubah fi al Fiqh al Islam (Beirut: Dar

al Fikr, t.t.), hlm. 298. 17

Wahbah al Zuhaili, al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Jilid IV (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), hlm.

169.

Page 33: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

24

Sesungguhnya setiap hukuman itu bertujuan untuk memberikan pelajaran

(mendidik) dan mencegah agar tidak terjadi jarimah lagi, sehingga apabila

terdapat beberapa jarimah yang dilakukan dan di dalamnya terdapat ancaman

hukuman mati maka tidaklah perlu hukuman selain hukuman mati tersebut

dilaksanakan.

Dalam masalah ini, pendapat Syafi’i dirasa cukup berat dalam

menentukan hukuman terhadap pelanggaran beberapa jarimah. Syafi’i tidak

mengakui adanya teori saling memasuki bahwa apabila terjadi gabungan beberapa

jarimah yang hukumannya berbeda-beda maka hukuman tersebut harus

dilaksanakan satu persatu dan hukuman tersebut tidak dapat untuk memasuki

antara sebagian pada sebagian yang lain.

Gabungan beberapa jarimah yang tidak terdapat ancaman pidana mati

seperti berkumpulnya jarimah zina ghairu mukhson, pencurian, minum khamr

yang berulangkali dan masing-masing belum mendapatkan keputusan akhir.

Dalam masalah ini terdapat dua pendapat: pertama, bahwa semua hukuman harus

dilaksanakan. Alasannya yaitu sebab dari adanya gabungan melakukan jarimah

itu berbeda-beda dan lebih dari satu. Berbilangnya (lebih dari satu) sebab

membuat hukuman tidak dapat saling memasuki atau digabung karena sebabnya

Page 34: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

25

juga berbeda-beda. Ulama sepakat untuk menjatuhkan semua hukuman, selama

tidak saling memasuki. 18

Namun ulama berbeda pendapat mengenai hukuman mana yang harus

dilaksanakan terlebih dahulu. Syafi’iyah dan Hanabilah melaksanakan hukuman

yang paling ringan terlebih dahulu seperti had minum khamr, had zina,

pemotongan tangan untuk jarimah pencurian. Hukuman potong dalam jarimah

pencurian ini dapat saling memasuki dengan hukuman potong tangan pada

jarimah hirabah dengan perampasan harta.

Sementara Malikiyah berpendapat bahwa hukuman potong harus

didahulukan daripada hukuman jilid. Hanafiyah menyerahkan pemilihan untuk

menentukan hukuman mana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu kepada

pemerintah. Apabila pemerintah menghendaki hukuman zina di dahulukan maka

hukuman zina akan dilakukan, atau menghendaki hukuman potong tangan yang di

dahulukan dan seterusnya.

Mereka beralasan bahwa had zina dan had pencurian ditetapkan dengan

nash Al Qur’an, sehingga mereka mengakhirkan hukuman minum khamr daripada

hukuman zina dan pencurian karena jarimah minum khamr ditetapkan dengan

sunnah nabi. Dalam melaksanakan hukuman-hukuman tersebut tidak

berbarengan, tetapi dilaksanakan satu persatu dalam waktu yang berbeda. Hal itu

18

Ibid. hlm. 299.

Page 35: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

26

dikhawatirkan menimbulkan efek yang tidak diharapkan dari penjatuhan

hukuman yang sekaligus.19

Pendapat kedua, pendapat sebagian Malikiyah, bahwa mereka

membedakan antara hukuman-hukuman yang sejenis dan yang tidak sejenis.

Apabila hukuman itu sejenis maka dapat digabungkan atau saling memasuki.

Namun apabila jenisnya berbeda, maka tidak dapat digabungkan, seperti hukuman

minum 80 kali cambukan dan hukuman zina 100 kali cambukan. Dalam hal ini

dilakukan 100 kali cambukan saja, karena hukuman minum telah masuk atau

digabungkan.20

Kedua, keadaan dimana terdapat gabungan beberapa jarimah yang

hukumannya merupakan hak Allah dan sekaligus hak hamba. Dalam hal ini

terdapat tiga hal, yaitu di antara hukuman-hukuman tersebut tidak terdapat

ancaman pidana mati.

Dalam hal ini dicontohkan hukuman untuk jarimah minum khamr dan

jarimah qodhaf. Hanabilah, Syafi’iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa seluruh

hukuman harus dilaksanakan karena berbilangnya (lebih dari satu) sebab jika

sebabnya lebih dari satu jenis maka musababnya tidak diragukan lagi pasti lebih

dari satu juga atau berbilang.

19 Wahbah al Zuhaili, al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Jilid IV (Beirut: Dar al Fikr, t.t.),

hlm. 169. 20

Muh. Abu Zahrah, al_uquubah: al Jarimah wa al Uqubah fi al Fiqh al Islam (Beirut: Dar

al Fikr, t.t.), hlm. 300.

Page 36: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

27

Sebagian Malikiyah berpendapat bahwa hudud yang hukumannya sejenis,

yaitu hukuman cambuk, bisa saling memasuki atau digabungkan, alasannya yaitu

ketika seseorang mabuk, maka ia dapat mengeluarkan kata-kata yang dapat

menimbulkan fitnah. Adapun hukuman selain itu tidak bisa digabungkan.

Di antara hukuman-hukuman tersebut terdapat ancaman pidana mati

jumhur ulama yang mengatakan bahwa jarimah yang di dalamnya terdapat hak-

hak Allah, maka hak Allah tersebut masuk ke dalam hukuman mati. Adapun yang

terdapat di dalamnya hak-hak Adami maka harus dijatuhkan seluruhnya.21

Hukuman mati disini kedudukannya sebagai hukuman had ataupun karena qisas.

Apabila di dalam gabungan tersebut terdapat hukuman mati dan hukuman-

hukuman yang lain, maka hukuman lain harus didahulukan daripada hukuman

mati. Dalam hal ini hak Adam didahulukan daripada hak Allah. Menurut madzhab

Syafi’i jika hukuman-hukuman yang ada dalam hak anak Adam adalah lebih

ringan maka wajib dilaksanakan. Bertemunya dua hak pada satu ancaman yang

akan dikenai hukuman sebagai contoh, terdapat dua hukuman yaitu qisas dan

rajam, dalam hal ini jumhur sepakat untuk mendahulukan qisas daripada rajam.

Alasannya yaitu hukuman qisas dapat dijadikan sebagai penguat hukuman

terhadap pemenuhan hak adami.22

21

0p, cit, Wahbah al Zuhaili, hlm. 170. 22

Ibid., hlm. 171.

Page 37: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

28

Ketiga, keadaan dimana terdapat beberapa jarimah yang di dalamnya

terdapat hak adami atau hamba saja. Dalam hal ini terdapat dua hal yang perlu

diperhatikan, yaitu:

- Ketika dalam hukuman-hukuman tersebut terdapat hukuman mati karena

qisas.

- Ketika jarimah-jarimah yang dilakukan tidak ada yang mengharuskan

hukuman mati karena qisas.

a) Keadaan pertama dimana terdapat hukuman mati karena qisas

Menurut Hanafiyah adanya hukuman mati ini tidak menafikan hukuman

selainnya, jika dalam hukuman-hukuman tersebut terdapat hukuman qisas.

Kedua sahabat Abu Hanifah yaitu Muhammad Syaibani dan Abu Yusuf

berkata bahwa hukuman mati tidak meniadakan hukuman selainnya, karena

keduanya berhubungan, bisa jadi hukuman yang pertama adalah pendahuluan

bagi yang kedua.23

b) Keadaan kedua dimana di antara hukuman-hukuman tersebut tidak terdapat

hukuman mati .

Dalam hal ini qisas harus diterapkan pada tiap-tiap perbuatan karena

berbilangnya sebab berimplikasi pada berbilangnya musabab. Sementara itu Abu

Hanifah dalam masalah hukuman mati adalah dia menolak adanya penggabungan

(at-tadaahul). Dua sahabatnyalah yang memasukkan hukuman-hukuman lain

23

Op, cit, Abu Zahrah, hlm. 30.

Page 38: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

29

dalam hukuman mati. Sedangkan pendapat Imam Malik adalah seperti jumhur

ulama yang berpendapat bahwa hukuman-hukuman qisas tidak bisa saling

memasuki berdasarkan atas teori kesamaan antara jarimah dan hukuman yang

mengharuskan dilaksanakannya qisas.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa apa-apa yang berhubungan dengan

hak Allah dapat digabungkan sedangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan

hak-hak manusia (anak Adam) maka tidak boleh digabungkan.

Menurut Imam Malik bahwa hukuman itu dapat digabungkan apabila

terdapat dua hal, yaitu:

Pertama, apabila satu penyebabnya yaitu jika sama kadar antara

diwajibkannya hukuman dari masing-masing jarimah itu. Seperti pencurian dan

pemotongan tangan orang. Dalam masalah ini pencurian hukumannya adalah

potong tangan, sedangkan memotong tangan orang (pada kriminal yang kedua)

hukumannya adalah qisas (yaitu potong tangan juga). Maka jika telah

dilaksanakan salah satu dari dua kejahatan atau lebih yang penyebabnya sama

(satu) maka hukuman yang kedua menjadi gugur.

Kedua, jika penyebabnya satu, jarimahnya dilakukan berulangkali, seperti

pencurian berulangkali sebelum dilaksanakan hukuman potong tangan.24

24

Abd. Al-Qadir al-Audah, al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami, Jilid I (Beirut: Muassasah al Risalah,

1987), hlm. 628-629.

Page 39: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

30

Berangkat dari bentuk-bentuk gabungan tersebut di atas, maka dapat

diketahui bagaimana pandangan para ulama mengenai gabungan melakukan tindak

pidana ini.

D. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Undang-Undang Malaysia

Undang-undang pidana adalah suatu jenis undang-undang yang mengawal

kesalahan yang dilakukan terhadap masyarakat. Undang-undang pidana perlu

dibedakan dengan dengan undang-undang sivil. Sebagai contoh sekiranya

seseorang mencuri, maka undang-undang pidana yang akan digunakan untuk

mengawal atau mengurus si pencuri itu. Siasatan, tangkapan dan dakwaan akan

dibuat berpandukan undang-undang pidana. Kesalahan mencuri itu dikawal oleh

undang-undang pidana karena kesalahan mencuri tersebut dianggap sebagai

kesalahan terhadap masyarakat.

Manakalah berbeda pula dengan keadaan apabila seseorang membeli barang

secara kredit dan kemudian tidak membayar hutang kepada penjual barang pada

tanggal yang dipersetujui. Maka undang-undang yang mengawal perkara tersebut

adalah undang-undang sivil. Dalam situasi yang disebut di atas, ada beberapa

undang-undang sivil yang boleh terpakai seperti undang-undang penjualan

barang, undang-undang kontrak dan sebagainya. Undang-undang pidana tidak

Page 40: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

31

akan digunakan untuk menentukan hak dan liabiliti penjual dan pembeli. Ini

karena urusan jual beli adalah dianggap aktiviti sivil antara individu.25

Maka, ditinjau hukum formil yang terkait undang-undang tindak pidana

pembunuhan di Malaysia adalah melihat di dalam Akta A324 yaitu Kanun Acara

Akta Jinayah.26

402A;

(1) Apabila dalam sidang kriminal dituduh berusaha untuk mengajukan

pembelaan alibi, bukti yang mendukung sejenisnya tidak diakui kecuali jika

terdakwa harus memberikan pemberitahuan tertulis tersebut kepada Publik Jaksa

setidaknya sepuluh hari sebelum dimulainya sidang.

(2) Pemberitahuan yang disyaratkan oleh ayat (1) harus mencakup

keterangan dari tempat klaim terdakwa telah pada saat itu

komisi pelanggaran dengan yang dia dibebankan, bersama-sama dengan nama

dan alamat dari setiap saksi yang ia berniat untuk memanggil untuk tujuan

pembentukan.27

.

25

http://ms.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_jenayah di akses pada 20/4/2011 jam 12:56

am WIB. 26

Undang-undang Malaysia akta a324, kanun acara akta jenayah (pindaan dan perluasan),

1976 3 undang-undang Malaysia akta a324 kanun acara akta jenayah (dan pindaan perluasan) 1976

suatu akta bagi memindahkanun acara jenayah (nmb bab 6) bagi dan memperluaskan kanun itu

sebagaimana dipinda ke Negeri-Negeri Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah. 27

Lembaga Penyelidik Undang-Undang, perlembagaan Persekutuan, ( Selangor Darul

Ehsan: International Law Book Service, 2009), cet. I, h. 77

Page 41: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

32

417;

1.Setiap kali dibuat untuk tampil Pengadilan Tinggi

(A) Bahwa penyelidikan yang adil dan tidak memihak atau sidang tidak

dapat memiliki dalam pidana Pengadilan bawahan dalamnya;

(B) Bahwa beberapa masalah hukum yang tidak biasa kesulitan yang

mungkin timbul;

(C) Bahwa pandangan tempat atau dekat yang tindak pidana telah komitmen

mungkin diperlukan untuk memuaskan penyelidikan atau pengadilan

yang sama,

(D) Bahwa perintah dalam bagian ini akan cenderung kenyamanan umum

para pihak atau saksi; atau

(E) Bahwa perintah seperti itu adalah bijaksana untuk ujung keadilan, atau

diperlukan oleh ketentuan apapun dari Kode Etik ini, mungkin order-

(Aa) bahwa tindak pidana harus bertanya ke dalam atau diadili oleh

Pengadilan manapun tidak diberdayakan bawah bagian 121-126 tetapi

dalam hal lain yang berwenang untuk menyelidiki ke atau coba

pelanggaran tersebut; atau (Bb) bahwa setiap kasus tertentu atau kelas

kasus ditransfer dari seorang kriminal Pengadilan bawahan

bertandatangan ke Pengadilan pidana lain seperti sebesar

atau unggul yurisdiksi; atau "Tinggi pengadilan kekuatan untuk transfer

kasus. (Cc) bahwa setiap kasus pidana tertentu harus ditransfer ke dan

Page 42: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

33

mencoba sebelum Pengadilan Tinggi, atau (Dd) bahwa orang terdakwa

berkomitmen untuk sidang sebelum Tinggi Pengadilan.

(Ee) Bahwa orang yang berkomitmen untuk diadili di satu tempat diadili di

tempat lain.28

(2) Pengadilan Tinggi dapat membuat agar dalam ayat (1) baik pada laporan

Pengadilan yang lebih rendah, atau pada penerapan Jaksa Penuntut Umum

atau tersangka, atau atas inisiatif sendiri.

(3) (a) Bila pesanan dibuat di bawah ayat (cc) dari ayat (1) yang lebih rendah

Pengadilan sebelumnya yang penyelidikan ke, atau percobaan, pelanggaran

terhadap terdakwa orang sedang menunggu harus, (Jika kasus ini yang dapat

dihukum oleh yang lebih rendah Pengadilan) tanpa memegang sebuah awal

penyelidikan di bawah Bab XVII; atau (Jika kasus ini yang dapat diuji oleh

Tinggi .

Pengadilan dan penyelidikan awal bawah Bab XVII sedang berlangsung

atau belum dimulai ketika order dibuat) tanpa memegang atau menyelesaikan

penyelidikan awal tersebut, menyebabkan orang terdakwa untuk tampil atau

dibawa ke Pengadilan Tinggi di tanggal yang ditentukan dalam urutan kata

atau sesegera mungkin mungkin tidak praktis jika tidak ada tanggal tersebut

28

Lembaga Penyelidik Undang-Undang, perlembagaan Persekutuan, ( Selangor Darul

Ehsan: International Law Book Service, 2009), cet. I, h. 78

Page 43: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

34

adalah ditentukan. (B) Ketika orang terdakwa muncul atau dibawa ke

Pengadilan Tinggi sesuai dengan ayat (a), ia harus memperbaiki kencan untuk

sidang yang akan diadakan di sesuai dengan prosedur di bawah Bab XX.29

(4) Mahkamah untuk hal ini adalah dipindahkan di bawah bagian ini dapat

bertindak atas bukti yang sudah dicatat dalam penyelidikan atau pengadilan

atau sebagian sehingga dicatat dan sebagian direkam dengan sendirinya, atau

mungkin resummon saksi dan kembali memulai penyelidikan atau percobaan:

Ketentuan bahwa dalam hal apapun sehingga ditransfer Jaksa Penuntut Umum

atau orang yang dituduh mungkin. ketika Mahkamah untuk yang kasus ini

mengalihkan dimulai proses nya, mengaplikasikan bahwa saksi atau salah satu

dari mereka menjadi resummoned dan reheard.

PROSEDUR PIDANA CODE (PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN)

(1) Perubahan 5 83.30

…Untuk "polisi atasan" polisi pengganti " petugas

tidak berada dibawah pangkat Inspektur. 84-87 inklusif Hapus dan pengganti -

"Forcible penyebaran melanggar hukum rakitan. 46/58 88…Hapus dan pengganti

29

Kanun Acara jenayah (pindaan dan perluasan) Seksyen / peruntukan Pindaan [Jadual] 8 91

Undang-Undang Power untuk langsung salinan untuk deposisi dan pameran untuk diterima di

bukti. akan menjadi bar untuk proses selanjutnya terhadap orang untuk pelanggaran yang sama jika

pelanggaran telah berkomitmen di Malaysia akan menjadi bar untuk proses lebih lanjut terhadap

dia di bawah hukum tertulis yang berkaitan untuk ekstradisi atau penyerahan Undang-Undang.

1964. ... .. 138. dan.komitmen pengecualian.... 9 ketentuan Power untuk langsung bukti.Prosedur

Memenuhi pengecualian Perubahan 138. Ini kalimat. 10 ketentuan .... Perubahan ini bab

......berkomitmen praktis. 252. Banding dari Pengadilan.11 ketentuan ... - Perubahan... 1. 2....12

ketentuan...Perubahan 417. atau kasus. ketentuan 13 ... .. Perubahan sertifikat oleh public ketentuan

Perubahan. 30

Undang-undang Malaysia akta a324, kanun acara akta jenayah (pindaan dan perluasan), 1976 3

undang-undang malaysia akta a324 kanun acara akta jenayah (dan pindaan perluasan) 1976

Page 44: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

35

Perlindungan terhadap penuntutan. 84. Jika ada perakitan yang melanggar hukum

diperintahkan untuk membubarkan pada bagian 83 atau di bawah bagian 5 dari

Ketertiban Umum (Pelestarian) Ordonansi, 1958. dan tidak tidak membubarkan,

atau jika, tanpa harus telah diperintahkan untuk membubarkan, itu melakukan

sendiri sedemikian rupa untuk menunjukkan tekad tidak untuk membubarkan,

polisi apapun petugas, setiap anggota angkatan bersenjata atau orang lain yang

bertindak dalam bantuan sebuah polisi atau anggota bersenjata pasukan mungkin

melakukan semua hal yang diperlukan untuk menyebar orang-orang yang begitu

terus dirakit dan untuk menahan mereka atau salah satu dari mereka, dan, jika ada

orang yang membuat resistensi, mungkin menggunakan kekerasan seperti yang

cukup diperlukan untuk mengatasi perlawanan dan tidak akan bertanggungjawab

dalam proses pidana atau perdata karena dengan menggunakan kekuatan tersebut

menyebabkan kerugian atau kematian orang atau kerusakan apapun properti. 88.

(I) No penuntutan terhadap segala Hakim, polisi atau anggota angkatan bersenjata

untuk tindakan apapun yang mengaku dilakukan di bawah Bab ini harus

dilembagakan dalam Mahkamah kecuali dengan sanksi penulisan Jaksa Penuntut

Umum secara pribadi atau, di Sabah atau Sarawak, dari Direktur Penuntutan

Umum.31

(2) Apabila penuntutan adalah sanksi seperti tersebut di atas untuk

tindakan yang mengaku menjadi dilakukan di bawah Bab ini, tidak ada Hakim,

31

Undang-undang Malaysia akta a324, kanun acara akta jenayah (pindaan dan perluasan), 1976 3

undang-undang malaysia akta a324 kanun acara akta jenayah (dan pindaan perluasan) 1976

Page 45: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

36

polisi, anggota bersenjata kekuatan atau orang yang bertindak dalam bantuan

polisi pejabat atau anggota angkatan bersenjata harus, jika Mahkamah puas bahwa

tindakan dilakukan dengan itikad baik atau, apakah itu dilakukan oleh anggota

angkatan bersenjata, bahwa hal itu dilakukan dalam ketaatan ke urutan yang di

bawah angkatan laut, militer atau angkatan udara hukum dia terikat untuk

mematuhi, akan sehingga dianggap telah melakukan suatu pelanggaran.

(3) 7 Bagian/ketentuan 114,117,124.127. Perubahan (B) pernyataan

yang dibuat oleh setiap orang sebelum ada waktu untuk hati hati dia harus tidak

diberikan tidak dapat diterima dalam bukti hanya dengan alasan yang tidak hati-

hati tersebut memiliki administrasi telah rapi jika sudah diberikan sesegera

mungkin.

(4) Walaupun ada yang sebaliknya yang terkandung dalam hukum tertulis

yang orang yang dituduh melakukan tindak pidana yang ayat (1) berlaku tidak

terikat untuk menjawab setiap pertanyaan yang berkaitan dengan kasus setelah

setiap hati-hati seperti tersebut di atas telah diberikan kepadanya. ". Hapus ayat (i)

dan catatan pinggir dan menghapus angka "(ii)" pada awal ayat (ii). Pada akhir

ayat (ii), setelah kata-kata "memiliki "Yurisdiksi tersebut, tambahkan berikut ini:

"Atau, jika kasus ini yang dapat dihukum hanya oleh Tinggi Pengadilan, sebelum

dirinya sendiri atau hakim lain memiliki diksi juris dengan tujuan untuk

menyatakan pendapat untuk pengadilan oleh Pengadilan Tinggi ". Hapus ayat (i)

dan pengganti - "(I) pelanggaran memiliki melarikan diri dari tahanan mungkin

bertanya ke dalam atau diadili oleh Pengadilan dalam lokal batas yurisdiksi yang

Page 46: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

37

diduga melarikan diri terjadi atau Pengadilan dalam batas-batas lokal dari

yurisdiksi yang orang dituntut dengan melarikan diri ditahan setelah dugaan

melarikan diri. ". Hapus dan pengganti "Ketika, keraguan muncul Tinggi

Pengadilan untuk memutuskan.32

(5). Setiap kali keraguan muncul adalah Pengadilan dimana tindak

pidana harus berdasarkan ketentuan-ketentuan sebelumnya dari Bab harus

bertanya ke dalam atau mencoba Pengadilan Tinggi mungkin (A) gerak sendiri,

atau; (B) jika bawahan Mahkamah Tinggi Pengadilan mengacu pertanyaan

kepada Pengadilan Tinggi Pengadilan untuk arah, atau (C) pada saat aplikasi yang

dibuat oleh Public Jaksa atau orang yang dikenakan, Pengadilan memutuskan

dimana pelanggaran harus akan bertanya ke dalam atau mencoba: asalkan

sebelum keputusan diambil oleh Pengadilan Tinggi Jaksa Penuntut Umum dan

orang dibebankan berhak didengar.33

32 Lembaga Penyelidik Undang-Undang, perlembagaan Persekutuan, ( Selangor Darul

Ehsan: International Law Book Service, 2009), cet. I, h. 80 33

Undang-undang Malaysia akta a324, kanun acara akta jenayah (amandamen dan perluasan),

1976 suatu akta bagi memindah kanun acara jenayah (nmb bab 6) bagi dan memperluaskan kanun

itu sebagaimana dipindah ke negeri-negeri melaka, pulau pinang, Sarawak dan Sabah.

Page 47: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

38

BAB III

SEJARAH HITAM PERISTIWA MEMALI DI MALAYSIA

Penonton berita RTM dalam semua bahasa di bulan Januari, 2002 berterusan

hingga ke Februari dan seterusnya coba dipersonakan dengan klip video Memali, satu

tragedi berdarah yang berlaku 17 tahun lalu, yaitu pada 18 November, 1985. Klip

video itu mempamerkan babak-babak dokumentari peristiwa Memali yang pernah

ditayangkan oleh RTM 17 tahun dahulu.1

A. Riwayat Hidup Ibrahim Libya

Watak utama kepada peristiwa Memali ialah seorang ulama‟ muda yang

cukup berpengaruh dalam masyarakat di Baling, Ustaz Ibrahim Mahmud. Beliau

yang lebih senang dengan panggilan Ustaz Ibrahim Libya merupakan sosok

dakwah yang besar namanya di negeri utara Semenanjung karena kegigihan dan

keghairahannya berdakwah, penguasaan ilmu Islam yang mantap yang dibenih

secara formal. Jika dituduh ianya sesat, ironisnya beliau mempunyai pendidikan

mengajar di Selangor dan di Kedah. Bahkan juga menjadi penceramah di radio

dan televisyen.2

Semenjak zaman persekolahan lagi beliau menunjukkan ketokohan dan

kecerdasan untuk memimpin, pernah muncul sebagai johan berpidato peringkat

1 Jabatan Penerangan PAS Pusat, Isu Memali Hakikat dan Realiti, ( Angkatan Edaran

Enterprise Sdn. Bhd) Cet, I, hlm. 20 2http://aneroid09.wordpress.com/2009/04/11/kisah-benar-tragedi-memali-ustaz-ibrahim-libya/

Diakse pada 27/03/11 jam 13:45 WIB

Page 48: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

39

negeri Kedah dan Perlis ketika di peringkat sekolah SMA. Ustaz Ibrahim

melanjutkan pelajarannya ke Akademi Islam Nilam Puri, Kelantan, yang

merupakan pusat pengajian tinggi Islam yang terkenal di Malaysia. Kelantan pada

waktu tersebut sedang diperintah oleh PAS, sebuah gerakan Islam tertua tanahair

yang menggerakkan pendidikan Islam dengan bersungguh-sungguh.3 Akademi

Islam Nilam Puri melahirkan ramai tokoh ulama dan pendakwah yang disegani,

sebutir mutiaranya yang berharga ialah Ustaz Ibrahim Libya sendiri.

Tokoh dakwah ini berkelana di beberapa buah Negara untuk menimba ilmu

agama dengan harapan untuk berbakti kepada masyarakat. Beliau mendapat

pendidikan tinggi Darul Ulum di Deoband, India yang terkenal pada tahun 1968.

India Utara seperti Uttar Pradass sangat terkenal dengan pusat pengajian ilmu

hadith Nabi SAW. India utara sejak zaman berzaman disegarkan dengan

pengajian kitab turath terutama di zaman kerajaan Islam Moghul yang telah

memayungi tradisi intelektual.4

Dalam kesempatan berada di India yang menyaksikan pertembungan

panjang Islam dan Hindu, beliau menjelajahi beberapa buah negeri. Ustaz brahim

Libya mengkaji gerakan Islam fenomenal di subcontinent itu yaitu Jamiat Islami

yang ditubuhkan oleh Maulana Maududi. Semua ini memberikan sejuta

3http://aneroid09.wordpress.com/2009/04/11/kisah-benar-tragedi-memali-ustaz-ibrahim-libya/

Diakse pada 27/03/11 jam 13:45 WIB 4 Riduan Mohamad Nor, Memori Tragedi Memali, ( Selangor, Percetakan Zafar Sdn Bhd:

2010) , cet I, hlm 50

Page 49: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

40

pengalaman berharga sebagai daie sekembalinya ke tanahair. Jamiat Islami

sebagai sebuah gerakan sentiasa berhadapan dengan ancaman dan tekanan

daripada pemerintah, terutama di Pakistan. Maududi sendiri merupakan ikon

kepada Ibrahim Libya, yang namanya sentiasa disebut dalam program tarbiah

pemuda.

Ustaz Ibrahim Libya melanjutkan lagi pendidikannya di Universitas Al-

Azhar, sebuah pusat pengajian tinggi tertua di dunia. Ardul Kinanah dengan angin

Sahrawi lembut bertiup panas mendamaikan tetamu ilmu yang datang dari

pelbagai belahan dunia Islam, Kaherah tidak pernah bosan berkongsi ilmu. Salah

seorang anak muda yang tidak jemu mendatangi dewan kuliah dan mengunjungi

para ulama yang bersedia menabur ilmu ialah Ibrahim Mahmud, keberahian dan

keterujaannya pada ilmu begitu tinggi.5

Ustaz Ibrahim belajar dengan bersungguh-sungguh di Mesir, beliau

mendapat ijazah Sarjana Muda Syariah, bahkan dua tahun selepas pengajian

secara formal beliau terus bertamu di Kaherah untuk belajar bertalaqi dengan

ulama-ulama besar Mesir. Beliau dengan perasaan penuh minat yang amat

mendalam terhadap dakwah terus menyambung pelajarannya ke benua Afrika,

beliau bertamu di Libya dengan mendapat biasiswa dari kerajaan Libya. Pada

tahun 1973 beliau memasuki Maahad Dakwah Tropoli dan akhirnya mendapat

ijazah dakwah tertinggi. Di Libya juga beliau sempat mengunjungi tokoh besar

5 Ibid, hlm 55

Page 50: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

41

Ikhwanul Muslimin, Sheikh Abu Salam. Pergerakan sosio politik ini menghadapi

tekanan yang buruk di Negara-negara Afrika Utara seperti Libya. Pengalaman di

Libya sangat bewarna warni bagi Ustaz Ibrahim, kebenciannya kepada kuasa

kuffar dibenih secara sistematik ke dalam jiwa beliau.6

B. Kebijakannya di dalamPartai Islam Se-Malalysia (PAS)

Ustaz Ibrahim Libya merupakan tokoh gerakan Islam yang sangat merindui

untuk mati syahid. Beliau tidak pernah bosan untuk bercakap secara formal atau

tidak formal berkaitan mati syahid dan kelebihannya. Keinginan mati syahidlah

yang menginspirasikan beliau untuk terus beristiqamah di atas jalan perjuangan

Islam meskipun berdepan dengan seribu hamparan ujian. Beliau yang mesra

dengan panggilan Ustaz Ibrahim Libya atau nama sebenarnya Ibrahim Bin

Mahmud merupakan pendakwah tanah air yang sebelumnya pernah berkhidmat

bersama Pusat Islam Malaysia. Beliau yang telah sekian lama bersama PAS

akhirnya mengambil keputusan meninggalkan Pusat Islam bagi meluaskan lagi

ruangnya memberikan perkhidmatan kepada Partai Islam walaupun khidmatnya

sangat diperlukan oleh Pusat Islam sehingga beliau pernah dii‟tiraf sebagai

pendakwah terbaik.

6 Jabatan Penerangan PAS Pusat, Isu Memali Hakikat dan Realiti, ( Angkatan Edaran

Enterprise Sdn. Bhd) Cet, I, hlm. 25

Page 51: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

42

Dengan suaranya yang lantang dan tegas menghadapi kezaliman-kezaliman

pihak pemerintah ketika itu yang diketuai oleh Perdana Menteri Tun.Dr Mahathir

Bin Mohamad, setiap majlis-majlis pidatonya pasti dihadiri oleh ribuan pendengar

dikalangan penyokong dan pendokong gerakan Islam. Internal Security Act (ISA)

yang dikuatkuasakan oleh pemerintah adalah merupakan diantara perkara yang

sangat kuat ditentang oleh beliau selain dari sikap pemerintah yang dilihat tidak

memandang Islam sebagai „Aqidah Negara serta jalan penyelesaian masalah

ummah. Ditambah lagi dengan peribadi pemerintah yang dicemari amalan korupsi

dan sebagainya membuatkan Ustaz Ibrahim begitu bersungguh-sungguh dalam

memberi semangat kepada ahli PAS agar berazam untuk membuat perubahan

dalam kepimpinan Negara.7

Sokongan dan dokongan kuat dari ribuan umat Islam di Malaysia yang

mencintai perjuangan Islam menjadi „mimpi ngeri‟ kepada pihak pemerintah.

Ianya begitu menakutkan mereka yang mengimpikan kekuasaan dapat dipegang

selama-lamanya. Akhirnya, pelbagai tuduhan, fitnah dan label-label jahat

dilemparkan kepada PAS khasnya Ustaz Ibrahim Libya.

C. Sejarah Singkat Berlakunya Peristiwa Memali

Menjelang operasi penangkapan, Kg. Memali dipantau dan dikepung

hampir seminggu lamanya. Pertambahan bilangan anggota keselamatan dari

sehari ke sehari persis ingin menghadapi satu bala militer musuh yang besar atau

7 Ibid, hlm 59

Page 52: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

43

pengganas yang sangat merbahaya yang diperlukan segera. Cerita-cerita karut

yang dikarang mengenai kegiatan Ustaz Ibrahim dan pengikutnya di Kg. Memali

disiarkan di dada koran bagi mengelabui mata orang awam. Ustaz Ibrahim yang

istiqamah mengajar anak-anak muridnya dikalangan orang tua dan anak muda di

Madrasah yang dibinanya dimaklumkan mengajar fahaman salah dan sesat.

Semuanya berlaku dalam tempoh menjelang operasi.

Sangat dahsyat. Tanggal 18 Nov 1985, hampir segenap penjuru kampung

telah dikepung, dikhuatiri ada sasaran yang terlepas keluar. Penduduk Kg.

Memali yang begitu setia bersama guru mereka terus bermunajat kepada Allah

memohon keselamatan dan bantuan. Persiapan persenjataan ala kadar dengan

senjata „orang kampung‟ disediakan karena bagi mereka mempertahankan diri

dan nyawa yang diancam adalah satu kewajiban yang sangat besar. Namun apalah

sangat dengan senjata „orang kampung‟ berbanding pihak pemerintah yang

mengantar bala tentera dengan kelengkapan seolah-olah menghadapi peperangan

yang besar. Berpuluh-puluh mobil perisai disediakan, lori water canon, gas

pemedih mata, senjata, pelbagai jenis polisi disediakan termasuk Pasukan Polisi

Hutan dan segala macam kelengkapan lain.8

Anggota polisi berpecah kepada dua kumpulan akibat berlainan maklumat

yang diterima mengenai siapa sasaran dalam operasi ini. Ada yang mendapat

maklumat, mereka akan menggempur perkampungan saki baki Komunis dan ada

8http://aneroid09.wordpress.com/2009/04/11/kisah-benar-tragedi-memali-ustaz-ibrahim-libya/

Diakse pada 27/03/11 jam 13:45 WIB

Page 53: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

44

yang mendapat maklumat mereka akan menghadapi kumpulan pemberontak

kerajaan. Namun, atas arahan dari pemimpin tertinggi pasukan polisi yang mesti

ditaati, mereka akur juga walaupun ada yang mengetahui bahwa dihadapan

mereka bukanlah Komunis. Selepas kejadian, maklumat diterima bahwa pada

malam serangan ingin dilakukan yaitu malam 18 November tersebut, sebagian

anggota polisi bersuka ria dan berpesta besar di sebuah balai polisi di Negeri

Kedah. Antara anggota polisi yang terlibat didalam operasi ini termasuklah

dikalangan mereka yang bukan beragama Islam.9

Antara watak utama dibelakang operasi yang disebut „Ops Komunis‟ ini,

Musa Hitam (Wakil. PM), Dato‟ Yahya Yeop (pemimpin tertinggi Polisi Negeri

Kedah) dan Dr. Mahathir sendiri . Mereka inilah yang memainkan peranan utama

bagi memastikan tertangkapnya Ustaz Ibrahim Libya pada tanggal tersebut.10

Keesokannya harinya, tanggal 19 November 1985, selesai Solat Subuh,

Ustaz Ibrahim terus memberikan tausiah penuh bermakna kepada para pendokong

perjuangan yang terdiri dikalangan anak-anak muridnya yang setia dengan majlis-

majlis ilmu beliau. Antara lain, beliau mengingatkan kepada ahli jama‟ah supaya

jangan ada yang kabur dari perjuangan yang sedang dihadapi ini serta

menjelaskan mengenai kelebihan mati syahid. Seluruh ahli jama‟ah semakin kuat

9 Jabatan Penerangan PAS Pusat, Isu Memali Hakikat dan Realiti, ( Angkatan Edaran

Enterprise Sdn. Bhd) Cet, I, hlm. 28 10

Mohd Sabu, Air Mata Memali, ( Selangor, Warisan Syuhada: 2010 ) , cet I, hlm. 48

Page 54: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

45

azam dan tekad untuk tidak menyerahkan Ust Ibrahim kepada pihak pemerintah.

Mereka rela mati demi mempertahankan As-Syahid.11

Antara mereka yang dekat dengan Ustaz Ibrahim ialah Sdr. Yusuf Husein

dan Pak Teh Mat Piah (sudah meninggal). Mereka inilah antara yang sering

melakukan rundingan dengan pihak keselamatan pada hari tersebut agar

mengelakkan berlakunya pertumpahan darah terutamanya orang ramai. Namun,

Ustaz Ibrahim tegas dengan pendiriannya untuk tidak menyerahkan dirinya

kepada kerajaan yang zalim karena baginya, beliau tidak melakukan kesalahan

jenayah apapun. Tugasnya hanya memberi nasihat kepada pemerintah yang begitu

kuat menganut fahaman Nasionalisme dan Sekularisme yang bertentangan dengan

Islam.12

Berita kehadiran anggota polisi untuk menangkap Ustaz Ibrahim akhirnya

berjaya dihidu oleh pasukan tentera Malaysia yang berada di Negeri Kedah.

Bahkan di kalangan mereka juga terdapat anggota-anggota yang sering mengikuti

pengajian-pengajian agama daripada Ustaz Ibrahim. Beberapa orang di kalangan

mereka akhirnya bergegas ke Kg. Memali dan memberikan peringatan kepada

pasukan polisi agar mengelakkan serangan. Dengan bilangan mereka hanya

beberapa orang membuatkan pihak polisi tidak mempedulikan. Di kalangan

anggota tentera ini ada yang menyebut, “Ingat ! hari ini hari kamu. Boleh jadi satu

masa nanti kita akan bertempur”. Lalu mereka meninggalkan tempat tersebut.

11

http://aneroid09.wordpress.com/2009/04/11/kisah-benar-tragedi-memali-ustaz-ibrahim-

libya/ Diakse pada 27/03/11 jam 13:50 WIB 12

Op, cit, Mohd Sabu, hlm. 50

Page 55: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

46

Setelah dilihat Ustaz Ibrahim enggan lagi bertemu mereka, akhirnya orang

kampung diberi arahan agar mundur ke belakang. Serangan akan dilancarkan.

Namun, untuk menerima arahan tersebut tidak semudah itu. Penduduk kampung

yang terdiri di kalangan orang tua, kaum ibu, anak muda, wanita dan anak kecil

dengan penuh keberanian melaungkan kalimah „Allahu Akbar‟ berkali-kali bagi

menggerunkan pihak musuh. Golok panjang yang sering digunakan di kebun

untuk tugasan harian, digenggam kuat bagi menghadapi kemungkinan-

kemungkinan yang bakal terjadi. Ibu-ibu dengan golok dan buluh-buluh panjang

mengusir pasukan polisi. Anak-anak kecil yang masih tidak mengerti apa itu

perjuangan menghadapi pasukan polisi bersenjatakan golok dan pisau.13

Pihak keselamatan yang panik akhirnya melepaskan gas pemedih mata dan

water canon ke arah orang kampung yang kukuh berdiri tidak mahu beranjak.

Seorang kanak-kanak terkena serangan tersebut lalu pingsan dengan mulutnya

yang berbuih. Melihat anak kecil tersebut menjadi korban, lantas seorang

penduduk yang dikenali dengan panggilan Cikgu Shafi‟e nekad untuk melakukan

serangan balas. Golok ditangan digenggam dan terus berlari ke arah anggota

polisi. Subhanallah. Belum sempat goloknya singgah ke tubuh anggota polisi

tersebut, sebutir peluru terus menembusi dadanya. Cikgu Syafi‟e menjadi korban

pertama tragedi tersebut.

13

http://aneroid09.wordpress.com/2009/04/11/kisah-benar-tragedi-memali-ustaz-ibrahim-

libya/ Diakse pada 27/03/11 jam 13:55 WIB

Page 56: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

47

Teriakan pekik penduduk semakin kuat apabila serangan terus menerus dari

mobil perisai polisi dilakukan. Seorang demi seorang tumbang menerima hadiah

peluru dari Kerajaan Barisan Nasional. Rumah Ustaz. Ibrahim dirempuh kasar.

Akhirnya peluru menghinggapi juga tubuh ulama‟, pendakwah dan pemimpin

gerakan Islam ini. Di dalam pelukan dan tangisan istrinya, beliau

menghembuskan nafas terakhir. Beliau sempat bertanya, “abang kena apa?”. Si

istri menjawab, “abang ditembak”.

Menjelang waktu Zohor, hujan rintik-rintik turun membasahi Kg. Memali.

Hujan rahmat yang turun sebagai saksi kezaliman pemerintah yang rakus

mengahdapi rakyat yang serba kekurangan. Operasi pembersihan dilakukan

segera agar bau bangkai jinayah mereka dapat ditutup dari pengetahuan rakyat

Malaysia. Korban yang terbunuh diangkat ke dalam truk-truk polisi. Di dalamnya

turut dimuatkan beberapa ekor anjing buat menemani para syuhada‟. Ada

penduduk kampung yang terluka karena ditendang. Mereka menyebut, “ ada lagi

yang belum mati”. Semua penduduk kampung dimasukin ke dalam truk polisi

untuk dibawa ke balai polisi. Yang terluka dibawa ke rumah sakit. Maklumat

dijaga agar tidak sampai kepada media atau orang ramai. Tahanan diugut agar

merahasiakan kejadian.14

Beberapa hari kemudian barulah mereka dibebaskan. Jenazah dipulangkan

semula dengan bilangan korban seramai 14 orang semuanya. Maka bermulalah

14

Op, cit, Mohd Sabu, hlm. 55

Page 57: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

48

perbalahan di antara pihak berkuasa agama (Majlis Fatwa Kebangsaan) dengan

penduduk. Mereka mendakwa Ustaz Ibrahim Libya dan 13 yang lain mati sebagai

Syuhada‟ dan perlu diuruskan sebagai orang mati syahid. Pandangan ini diambil

dari tuan-tuan guru di pesantren-pesantren Negeri Kedah yang melihat bahwa

mereka ini mati karena mempertahankan agama dan nyawa mereka. Bagi pihak

berkuasa agama di bawah pemerintah, mereka terus ditekan untuk mendakwa

Ustaz Ibrahim dan lain-lain mati sebagai Bughah (penderhaka kerajaan Islam) dan

wajib diurus sebagai orang mati biasa. Penduduk tetap dengan keyakinan mereka.

Akhirnya para korban diurus sebagai syuhada‟ dengan tidak dimandikan beserta

pakaian mereka yang masih basah dengan darah yang terus mengalir walaupun

telah beberapa hari ditembak.15

D. Hal-Hal Yang Terkait Dengan Politik dan Hukum

Tanggapan awal semua pihak, terutama pembela dan yang bersimpati

dengan Ustaz Ibrahim Libya dalam insiden Memali, itu adalah tanggungjawab

Menteri Dalam Negeri ketika itu, Dato‟ Musa Hitam yang juga menjabat wakil

Perdana Menteri. Dalam sehari dua menjelang tragedi Memali itu, laporan media

banyak tentang jadwal kunjungan Perdana Menteri, Dr. Mahathir ke Beijing.

Rakyat berfikir Perdana Menteri sudah di luar negara ketika ledakan itu. Dekade

15

Jabatan Penerangan PAS Pusat, Isu Memali Hakikat dan Realiti, ( Angkatan Edaran

Enterprise Sdn. Bhd) Cet, I, hlm. 30

Page 58: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

49

2M ( Mahathir & Musa ) diliat sebagai perkongsian kuasa yang menarik. Bila saja

Dr. Mahathir keluar negara, maka secara automatis Dato‟ Musa Hitam menjadi

wakil Perdana Menteri. Beliau berkuasa penuh semasa ketiadaan Perdana

Menteri. Justru itu Musa Hitam dipercayai rakyat sebagai orang yang paling

penting bertanggungjawab dalam pertumpahan darah itu.16

Itulah persepsi umum, banyak menyalahkan Musa Hitam atau Musa

Hitamlah yang menjadi dalangnya. Ramai yang senang apabila beliau dipecat dari

jabatan wakil Perdana Menteri. Ada yang beranggapan itu adalah balasan atas

angkaranya. Beberapa nama penting dalam kerajaan dipercayai berperanan dalam

kasus itu, seperti Dato‟ Rais Yatim, Menteri Penerangan karena suaranya menjadi

suara latar dalam video peristiwa Memali, Dato‟ Radzi Sheikh Ahmad, wakil

Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan kenyataan mengenainya, Tan Sri

Amin Osman, wakil Ketua Polisi Negara dan Dato‟ Yahya Yeop Sani, Pengarah

Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam yang menjadi ketua polisi

dalam operasi di Memali itu terkeluar dari kedudukan masing-masing dan hilang

dari pandangan umum. Lalu ada yang mengira ia adalah gara-gara tempias bahana

Memali tadi. Mungkin tidak demikian tetapi tanggapan itu sudah membatu dalam

pemikiran pembenci kejadian itu.

16

Riduan Mohamad Nor, Memori Tragedi Memali, ( Selangor, Percetakan Zafar Sdn Bhd:

2010) , cet I, hlm 55

Page 59: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

50

Gara-gara demikian adalah karena kasus itu coba dijadikan suatu misteri.

Tidak ada penjelasan resmi melainkan tayangan video bersuara latar Rais Yatim,

tidak ada kertas hitam putih mengenainya, tidak ada badan yang berwenang

menyelidik dibangunkan, malah tiada sebarang putusan dari mahkamah terhadap

kasus itu.

Adakah benar kejadian itu terjadi semasa Dato‟ Musa sudah menjadi wakil

Perdana Menteri? Ada yang mengatakan bahwa maklumat pembunuhan ke atas

Ustaz Ibrahim Libya dan teman-temannya sudah berada di meja Musa Hitam

ketika Dr.Mahathir belum berangkat ke Beijing lagi. Menteri Dalam Negeri itu

segera mendapatkan Perdana Menteri, membatalkan kunjungannya ke Beijing

untuk menyelesaikan perkara tersebut. 17

Oleh karena kejadian itu berlaku di Kedah dan Kedah adalah negeri Perdana

Menteri, maka sewajarnyalah Perdana Menteri harus berada dalam negeri dan

menyelesaikan masalah yang terjadi dalam negerinya. Ustaz Ibrahim Libya

dipercayai diarahkan ditahan di bawah ISA bersama Mohamad Sabu, Bunyamin

Yaakub dan Haji Suhaimi Said. Tetapi Ustaz Ibrahim gagal untuk ditahan. Ketika

ketiga-tiga yang ditahan hampir bebas, Ustaz Ibrahim masih juga belum ditahan.

Ternyata usaha menahan Ustaz Ibrahim menjadi satu masalah juga kepada

polisi, karena tidak semudah menahan orang lain. Justru itu ada pandangan dari

orang awam yang disampaikan kepada Ketua Polisi Kedah supaya

17

Ibid, hlm.60

Page 60: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

51

mempertimbangkan semula usaha untuk menahannya. Sudah tentu ia bukan kuasa

Ketua Polisi kedah, tetapi dia boleh mencadangkan kepada Perdana Menteri

dalam Negeri supaya tidak lagi untuk meneruskan perintah penahanan itu dengan

alasan yang munasabah.18

Musa Hitam bertanggungjawab untuk melaksanakan keputusan UMNO dan

tidak ada orang lain yang boleh mengeluarkan arahan untuk menahan selain dari

Menteri dalam Negeri yang mana menterinya adalah beliau sendiri. Ada juga

maklumat bahwa Musa dipercayai mendapatkan pandangan kedua dari Perdana

Menteri tentang rancangan menahan Ustaz Ibrahim itu. Dato‟ Musa Hitam hanya

dikatakan mengeluarkan perintah supaya Ustaz Ibrahim ditahan. Caranya

bagaimana dia ditahan sebaik-baiknya adalah urusan polisi. Polisi memang telah

dilatih bagaimana seseorang harus ditahan hidup-hidup. Ustaz Ibrahim tentu tidak

termasuk dalam kategori dihendaki hidup atau mati.

Justru itu Musa Hitam ada mengasih tahu teman-teman dekatnya bahwa

beliau tidak siap menerima tanggungjawab responsibiliti atas peristiwa berdarah

itu hingga terjadi sedemikian tetapi hanya menerima tanggungjawab

akauntabiliti. Artinya beliau tidak menerima segala tanggungjawab menjadikan

kejadian itu sedemikian rupa tetapi hanya menerima tanggungjawab atas apa yang

berlaku saja.19

18

Ibid, hlm.65 19

Jabatan Penerangan PAS Pusat, Isu ‘Memali’ hakikat dan reality, (Kuala Lumpur:

Enterprise Sdn Bhd, 2002), cet. I, h. 25

Page 61: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

52

Beberapa peringatan langsung dan tidak langsung yang pernah diberikan

oleh Tan Sri Musa sekarang terhadap isu Memali dan pembunuhan terhadap

Ibrahim Libya dan teman-temannya memungkinkan ada jawaban positif yang

boleh dicapai dari misteri Memali itu supaya ia boleh menjadi satu laporan

sejarah.

Apabila fail Memali yang tidak pernah ditutup itu dibuka kembali, maka

saksi utama yang masih segar, Tan Sri Musa Hitam, dengan pengalaman pahit

dan luasnya, menggunakan apapun bentuk profesionalisme yang dimilikinya,

tampil menguraikan kisah syahid Memali, supaya keadilan dapat ditegakkan.

Tetapi hingga hari ini, kasus ini yang telah beberapa kali dibawa ke

mahkamah tidak kedengaran lagi. Kasus yang masih berada di dalam fail

mahkamah ini tidak dipedulikan oleh Menteri Penerangan Malaysia (sebelum ini)

yaitu Dato‟ Zainudin Maidin. Beliau memperalatkan beberapa klip video tragedi

Memali ini untuk menyerang PAS sebagai gerakan ekstremis, radikal, militan dan

sebagainya selepas pasca 11 Sept 2001 dengan menggambarkan orang PAS

menyerang anggota keselamatan. Hari ini, genap 25 tahun tragedi Memali yang

merenggut nyawa mereka yang tidak bersalah dan melukai beberapa anggota

polisi yang memang mereka ini tidak tahu sedikitpun tujuan awal diantar ke

tempat kejadian peristiwa tersebut. Mereka tidak bersalah. Bahkan seorang demi

seorang orang kampung yang seharusnya menjadi saksi dimahkamah untuk

Page 62: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

53

mendokumentasikan tilang kepada kerajaan Barisan Nasional kini telah

menghadap Allah S.W.T.20

Setelah kejadian tersebut, setiap tahun PAS mengadakan sambutan

memperingati tragedi Memali. Setiap tahun juga ada saja anggota polisi yang

secara diam-diam menyalurkan sumbangan kepada PAS, kepada istri-istri para

korban dan memohon kemaafan atas kekhilafan mereka. Melihat kepada kondisi

anggota polisi yang sangat sedih dan merasa bersalah dengan kejadian ini yang

bukan dengan kerelaan mereka dan sangat terharu dengan sambutan

memperingati syuhada‟ ini , akhirnya atas nasihat dari pimpinan, sambutan yang

berjalan beberapa tahun tersebut dihentikan.21

Kesimpulan kasus ini, yang terkait permasalahan di dalamnya adalah

melibatkan politik dan hukum, yaitu jika kedudukan dari pihak politik adalah

kasus pembunuhan ini secara jelas melibatkan pihak pemerintah, yaitu Dr

Mahathir Mohamad adalah sebagai Perdana Menteri pada saat itu, seterusnya

Dato Musa Hitam, sebagai wakil Perdana Menteri. Sementara apa yang

melibatkan hukum adalah kasus ini dibicarakan di Pengadilan dalam hal ini,

kasus ini masih dibicarakan sehingga pada saat ini, kasusnya belum ada

keputusan yang jelas karena pihak media dan aparat Negara banyak berlaku

penyimpangan dalam hal ini seperti apa yang dijelaskan sebelum ini.

20

Mohd Sabu, Air Mata Memali, ( Selangor, Warisan Syuhada: 2010 ) , cet I, hlm. 48 21

Riduan Mohamad Nor, Memori Tragedi Memali, ( Selangor, Percetakan Zafar Sdn Bhd:

2010) , cet I, hlm. 67

Page 63: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

54

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT

UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN IBRAHIM LIBYA

DI KEDAH,MALAYSIA

Baru saja 19 November 1985 tahun lalu kita sama-sama memperingati ulang

tahun ke-24 peristiwa zalim yang dilakukan pihak berkuasa ke atas umat Islam di

kampung Memali, Baling Kedah. Tragedi merenggut 14 nyawa orang awam termasuk

pendakwah terkenal di utara tanah air yaitu Almarhum Ustaz Ibrahim Libya bersama

13 muridnya dan empat anggota polisi adalah satu titik hitam dalam sejarah politik

Malaysia. Selama hampir 20 tahun istri-istri yang kehilangan suami mereka dalam

tragedi menyayat hati itu berjuang di mahkamah untuk mendapat pembelaan,

akhirnya Mahkamah Tinggi Alor Setar, Kedah telah memihak kepada mereka

walaupun pampasan yang mereka terima begitu kecil sekali.1

A. Pandangan Tokoh-Tokoh Politik Di Malaysia

Antara tokoh yang terlibat dalam memberi kritikan dan pandangan

terhadap kasus memali ini adalah tokoh politik yang terkemuka pada saat

1Riduan Mohamad Nor, Memori Tragedi Memali, ( Selangor, Percetakan Zafar Sdn Bhd:

2010) , cet I, hlm 50

Page 64: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

55

terjadinya peristiwa Memali dan masih hidup sampai sekarang, yaitu Abdul Hadi

Awang.

Beliau lahir 6 Zulhijjah 1366 H / 20 Oktober 1947 di Kampung Rusila,

Marang, Terengganu. Lahir dari pasangan Hj. Awang Mohamad Bin Abd

Rahman dan Hajjah Aminah Yusuf. Kedua-duanya telah meninggal dunia.

Abdul Hadi Awang merupakan Presiden Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dan

mantan Menteri Besar Terengganu.2 Beliau juga telah diberi gelar "Dato' Seri "

yang diberikan Sultan Terengganu (Sultan Mizan Zainal Abidin). Anak ke-5 dari

9 orang bersaudara. Ayahnya adalah seorang guru agama dan imam di Masjid

Rusila, Marang Terengganu. Abdul Hadi Awang dikenal sebagi tokoh ilmuwan

agama yang banyak memberi sumbangan dalam perkembangan pemikiran dan

isu-isu kontemporer.

Sementara dunia pendidikan begitu digandrungi oleh beliau dilihat dari

keseriusan untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar ke tingkat S.2

dengan gelar M.A. (Siyasah Syariyyah) dan berhasil menyelesaikannya dalam

waktu hanya 2 tahun (1974 - 1975). Perjalanan karir pemerintahan Abdul Hadi

Awang terjadi ketika pemilihan raya umum tahun 1999, kesempatan memegang

amanah wewenang pemerintahan itu telah dengan penuh tanggungjawab di

manfaatkan oleh beliau untuk mengembalikan kedaulatan Islam di bumi tercinta

ini. Maka hasilnya meskipun Abdul Hadi Awang hanya diamanatkan dalam

2 Istilah Menteri Besar di Indonesia dikenal dengan istilah Gubernur yaitu pemimpin yang

membawahi sebuah provinsi (Negara bagian).

Page 65: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

56

waktu empat (4) tahun tiga (3) bulan, tetapi banyak pihak berpendapat apa yang

sempat dilaksanakan sudah jauh lebih baik dari pemerintahan sebelumnya, dan

merupakan track record yang dapat dibanggakan.

Dalam kronologi pada saat itu, yang terjadi di dewan yang kecil dan

penyusun3’ duduk benar-benar di tepi rostrum penceramah. Apabila Tuan Guru

Haji Abdul Hadi Awang berucap menjelaskan keadaan sebenar tragedi itu, hati

begitu diruntun sayu dan apabila beliau terhenti berucap dan tersedu, tanpa sadar

air mata pun jatuh berderai. Penyusun melihat hampir kesemua hadirin turut

menangis sehingga ada terdengar suara tangisan lelaki agak kuat. Antara yang

penyusun lihat mengesat air mata ialah Ustaz Nakhaei Hj Ahmad Naib Yang

Dipertua Agong PAS ( sebelum berpaling meninggalkan jamaah) karena

penyusun duduk bersebelahan beliau.4

Di majlis tergempar itulah penyusun mendapat maklumat sebenarnya. Apa

yang dipaparkan oleh media utama negara cukup bertentangan dengan taklimat

pimpinan PAS. Tragedi itu benar-benar menjadi isu besar kepada negara dan

paling memilukan dalam perjuangan PAS. Berbulan-bulan media massa

melaporkan kericuhan ini dan hampir ke semua pihak lawan menyalahkan

assyahid Ibrahim Mahmood dan pengikutnya karena dianggap penjahat, pengikut

ajaran sesat, pembangkang, pemberontak dan sebagainya. Maka antara pandangan

3 Penyusun yang dimaksudkan adalah salah seorang karangan buku yang terkait dengan

peristiwa memali yaitu Hj Mohd Sabu.

4 Mohd Sabu, Air Mata Memali, ( Selangor, Warisan Syuhada: 2010 ) , cet I, hlm. 48

Page 66: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

57

yang dikemukan dalam masalah ini katanya; teringatlah penyusun akan kata-kata

Tuan Guru Abdul Hadi Awang dalam majlis taklimat selepas tragedi itu:

.

" Apabila engkau melihat umatku takut untuk berhadapan dengan orang-

orang yang zalim dan berkata kepada orang-orang yang zalim itu, wahai si

zalim! ( tidak berani mengatakan zalim kepada mereka) maka diterimalah ucapan

selamat tinggal daripadanya" - hadith riwayat Imam Ahmad."Dalam satu riwayat

yang lain, maka perut bumi lebih baik dari atasnya. Suatu amanat dari

Rasulullah SAW yang menjadi pegangan teguh kepada kita.. "

Pada kesempatan yang lain pula, penyusun menghadirkan diri dalam kuliah

bulanan almarhum Ustaz Dato' Fadhil Noor, Presiden Pas di Masjid Ar Rahman,

Kuala Lumpur. Di sana secara tidak langsung almarhum telah meriwayatkan

kisah seorang sahabat Nabi SAW yang bertekad untuk mati syahid dalam suatu

peperangan, beliau telah melilitkan sehelai kain merah dan terus ke medan perang

untuk syahid. Ini mengingatkan penyusun kepada dakwaan yang mengatakan ada

pengikut assyahid Ibrahim Mahmood memakai tangkal kain di perutnya

sebagai tangkal kebal. Jelas betapa kekeliruan dan kejahilan jika kita tidak

mengkaji perjalanan sirah Nabi sehingga apa yang tersimpul dalam benak kepala

itu rupa-rupanya sudah terjawab di zaman Rasulullah SAW sendiri.5 Dan katanya

lagi Abdul Hadi Awang dengan ucapanya;

5 Ibid, hlm 50

Page 67: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

58

“Apa dosa Ibrahim Libya? Beliau hanya ingin negeri ini ditadbir secara Islam,

undang-undang negara ini dijalankan secara Islam. Beliau bukan pelaku pidana,

apabila polisi meminta dan menarik balik ijin memegang senjata api, beliau

menyerahkan kembali senjata api. Ini bukti beliau bukanlah penjenayah. Memali

adalah pembunuhan beramai-ramai... mereka dizalimi, dan ini adalah untuk

melengkapkan syarat kepada kumpulan Islam, sebagaimana Firman Allah,

’Mereka berjuang (berjihad) pada jalan Allah tanpa menghiraukan celaan

orang-orang yang mencela’ (Al-Maidah;54) (Ucapan Tuan Guru Haji Abdul

Hadi Awang selepas peristiwa Memali; 1985).6

Seterusnya pandangan tokoh politik adalah A. Samad Said, beliau juga

terlibat karirnya sebagai salah seorang sasterawaan negara katanya;

”Pembayaran pampasan oleh pihak kerajaan tidak harus dianggap penyelesaian

terhadap kejadian berdarah Memali. Dia dituduh membawa ajaran sesat, dituduh

macam-macam yang memburukkan dia. Jadi kerajaan harus mengumumkan,

kerajaan harus membetulkan semua tuduhan, mengatakan mereka ini (para

syuhada) membawa ajaran sesat. Jika tidak, sejarah akan terus meletakkan Ustaz

Ibrahim sebagai pembawa ajaran sesat, penentang dan sebagainya. Jika perkara

ini tidak diperjuangkan untuk mengadakan pembetulan dan pengertian semula,

sejarah dan generasi masa depan akan terus mengulang tuduhan itu terhadap

6http://aneroid09.wordpress.com/2009/04/11/kisah-benar-tragedi-memali-ustaz-ibrahim-libya/

Diakses pada 27/03/11 jam 13:45 WIB

Page 68: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

59

para syuhada dan peristiwa tersebut. Bukan saja tuduhan terhadap peristiwa itu

perlu diluruskan malah kerajaan harus menghentikan dan membetulkan semua

tuduhan yang dibuat terhadap semua pihak dalam peristiwa Memali.” (Petikan

kata-kata Sasterawan Negara; A. Samad Said; 14 Mac 2010).7

Terakhir adalah ucapan almarhum Dato’ Haji Fadzil MD. Noor, sebagai

Presiden Partai Islam Se-malaysia ( PAS) yaitu” ”Syuhada Memali membayar

dengan mahal harga perjungan, peristiwa Memali yaitu pada November 1985

adalah sejarah hitam yang berlaku di tanah air kita. Ia juga akan lama dikenang

dalam sejarah. Peristiwa ini adalah manifestasi kerakusan, kezaliman,kekejaman

Umno, 8karena Umnolah yang mendesak”.

9

B. Respon Terhadap Ahli-Ahli Media

Di tinjau dari latar belakang kedudukan perkembangan dan penyebaran

maklumat di Malaysia, mungkin ranking terbaru yang dikeluarkan ini menjadi

batu loncatan dan pengajaran untuk media massa di Malaysia setelah ini.

Malaysia naik dua tangga untuk berada di kedudukan ke-141 dalam kebebasan

koran yang dibuat oleh Freedom House di kalangan 196 Negara. Bagaimanapun

kedudukan terbaru itu masih menyaksikan Negara Malaysia berada di deretan

7http://aneroid09.wordpress.com/2009/04/11/kisah-benar-tragedi-memali-ustaz-ibrahim-libya/

Diakses pada 27/03/11 jam 13:50 WIB 8 UMNO ( United Malaysia National Organization ) adalah suatu partai pemerintah,

sementara ahli-ahlinya tergolong dari latar belakang yang berbeda-beda, ada yang faham ke arah

sekuler, nasionalisme, realisme dan positisme. 9 Mohd Sabu, Air Mata Memali, ( Selangor, Warisan Syuhada: 2010 ) , cet I, hlm. 3

Page 69: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

60

kelompok terbawah di kategori 32 perseratus Negara yang tidak mempunyai

media yang bebas. Menurut kajian yang berpangkalan di Washington DC itu,

Malaysia berkongsi tempat dengan Algeria dan Zambia.10

Antara sepuluh negara paling bebas media massa ialah Finland, Iceland,

Norway, Sweden, Denmark, Belgium, Luxembourg, Andorra, Switzerland dan

Liechtenstein. Manakala lima negara yang berada di tangga paling bawah ialah

Eritrea (pada kedudukan 192), Libya (192), Burma (194), Turkmenistan (194) dan

Korea Utara (196). Di rantau Asia Pasifik, kedudukan Malaysia masih

ketinggalan di belakang jiran-jirannya seperti Filipina (kedudukan 97), Indonesia

(107), Thailand (124) dan Kemboja (134). Freedom House meletakkan media di

Filipina, Indonesia dan Thailand di bawah kategori “sebagian bebas”. Freedom

House adalah kumpulan pejuang kebebasan demokrasi internasional dan daftar

kedudukan yang dikeluarkannya adalah bagi meraikan Hari Kebebasan Media

Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Mei.

Seterusnya, apa yang terjadi terhadap pristiwa Memali yang berpengaruh

oleh media massa adalah ditinjau salah seorang ahli media di Malaysia yaitu Hj

Mohd Sabu, antara komenternya yang ditulis di dalam bukunya 11

adalah bermula

“Sebelum tragedi itu, namanya kurang dikenali ahli PAS karena Assyahid lebih

10

http://beritasemasa.com/ranking-dunia-media-massa-di-malaysia di akses pada tanggal

23/4/2011 jam 12:23 am WIB. 11

Mohd Sabu, Air Mata Memali, ( Selangor, Warisan Syuhada: 2010 ) , cet I, hlm. 48

Page 70: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

61

aktif di Negeri Kedah saja. Apabila mendengar warta berita dan kejayaan pihak

keselamatan dalam operasi membenteras kumpulan ajaran sesat, ahli-ahli media

terbungkam dengan pertanyaan 'siapa pula pelaku pidana' ini karena terlihat

kaum wanita berjilbab labuh hitam dan berkopiah putih di kaca TV. Sebelum itu

ahli-ahli media turut ada pengalaman diserbu pihak keselamatan ketika duduk

mendengar ceramah politik di Kuala Lumpur. Memang takut juga bila diserbu

begitu dengan sinar lampu kamera dan tubuh-tubuh gempal menerpa ketika asyik

mendengar penjelasan pimpinan. Keesokan harinya, media-media massa negara

terus memaparkan kejadian berdarah tersebut dan itulah kali pertama penyusun

mengenali nama Ibrahim Libya dan Memali. Majlis Fatwa peringkat

Kebangsaan dan Negara bagian Kedah diarahkan mengatur perkara tersebut,

apa lagi bila ahli-ahli PAS mendakwa mereka adalah para syuhada berdasarkan

tujuan perjuangan dan tanda-tanda kesyahidan pada tubuh mereka. Kemudian,

apabila berlaku pergeseran antara dua pihak dalam Umno sehingga

terbentuknya dua tim dan berakhir pula kepada pengharaman partai kebangsaan

tersebut.12

Anggota media massa tanpa sadar memaparkan perang mulut dikalangan

mereka sehingga saling tuduh menuduh sebab berlakunya tragedi berdarah itu.

Akhirnya, anggota-anggota PAS khususnya termaklumlah akan siapa bajingan

utama dalam kejadian tersebut dan siapa pula pihak yang menjulang panji

12

Ibid, hlm. 50

Page 71: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

62

kebenaran. Mereka membuka keburukan sendiri dan tidak mustahil percikan

darah syuhada itu telah mengenai pakaian orang-orang memfitnah para syuhada

tersebut.

Seterusnya, inti kesimpulan dari penulis dalam hal terkait masalah ini adalah

hubung kait media massa dengan peristiwa Memali merupakan suatu diskriminasi

atau satu kezaliman yang dilakukan oleh aparatur Negara, seperti para

kementerian, militer dan kepolisian. RTM dengan fungsi sejagatnya adalah untuk

menyampaikan maklumat, terus bertukar tujuan dari menyalurkan maklumat

lewat Berita Perdana sehingga ia menjadi Propaganda Perdana sama seperti yang

dimainkan oleh jabatan penyiaran Jerman di zaman Nazi Hitler dulu.

Peran propaganda dan indoktrinasi –cuci otak- yang diamalkan oleh jabatan

penyiaran Nazi Hitler di Jerman itu telah ditiru persis oleh RTM untuk

menyampaikan dakyah anti PAS nya dalam tayangan klip video Memali di

tengah-tengah kerancakan kempen Amerika memerangi keganasan yang

memusuhinya.

Motifnya supaya PAS dipercayai sebagai pengganas atau menyokong

pengganas atau berpotensi melindungi pengganas atau boleh dimanfaatkan dan

sebagainya. Justru itu jika ada terlintas di buah fikiran sebagian pihak untuk

bergabung dengan PAS akan berfikir dua kali dan membatalkan niat itu. Dengan

ini PAS akan terus diliat dengan imej yang jelek, karena media massa adalah alat

untuk menyampaikan satu informasi kepada masyarakat seperti hal yang terkait

kasus ini.

Page 72: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

63

C. Undang-Undang Terkait Hukum Kepidanaan di Indonesia

Undang-undang yang terkait hukum kepidanaan yang termuat materi di dalam

KUHP khususnya di Indonesia, karena undang-undang kepidanaan di Malaysia

sudah dijelaskan pada bab III, agar lebih jelas jika dikaji dengan dua

perbandingan antara hukum kepidanaan Malaysia dan Indonesia. Dan di sini tidak

menyebut seluruh materi yang terdapat di dalam KUHP hanya beberapa perkara

saja yang terkait dengan perbahasan ini.

Yaitu;13

pada Bab I - Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana Dalam

Perundang- Undangan Pasal 1

(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan

perundang-undangan pidana yang telah ada.

(2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan

dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling

menguntungkannya.

Pasal 2 Ketentuan pidana dalam perundang-undangan dangan Indonesia diterapkan

bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.

13

Andi Hamzah, KUHP&KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) cet. I, hlm. 137

Page 73: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

64

Pasal 3 Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap

orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan

air atau pesawat udara Indonesia.14

Pasal 10 Pidana terdirl atas:

a. pidana pokok:

1. pidana mati;

2. pidana penjara;

3. pidana kurungan;

4. pidana denda;

5. pidana tutupan.

b. pidana tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu;

2. perampasan barang-barang tertentu;

3. pengumuman putusan haki

Pasal 11 Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan

tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan

papan tempat terpidana berdiri.

Pasal 12

(1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

14

Ibid, hlm. 138

Page 74: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

65

(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama

lima belas tahun berturut-turut.

(3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh

tahun berturut turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara

pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau

antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu

juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahanan pidana karena

perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.

(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua

puluh tahun.

Pasal 13 Para terpidana dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan

Pasal 14 Terpidana yang dijatuhkan pidana penjara wajib menjalankan segala

pekerjaan yang dibebankan kepadanya berdasarkan ketentuan pelaksanaan pasal 29.

Pasal 15

(1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara

yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat

dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana

berturut- turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.15

15

Ibid, hlm. 140

Page 75: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

66

(2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa

percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa

percobaan.

(3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang

belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah,

maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 16

(1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas

usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah

mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus

ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh

Menteri Kehakiman.

(2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut

dalam pasal15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah

mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya

dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.

(3) Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat

dimana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat

dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan

bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-

syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu

kepada Menteri Kehakiman.

Page 76: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

67

(4) Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan disusul

dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan perlepasan bersyarat,

maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

Pasal 17 Contoh surat pas dan peraturan pelaksanaan pasal-pasal 15, 15a, dan

16 diatur dengan undang-undang.

Pasal 18

(1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

(2) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau

karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat

bulan.

(3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Pasal 19

(1) Orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang

dibebankan kepadanya, sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan pasal 29.

(2) Ia diserahi pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana

penjara.16

Pasal 20

(1) Hakim yang menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama

satu bulan, boleh menetapkan bahwa jaksa dapat mengizinkan terpidana bergerak

dengan bebas di luar penjara sehabis waktu kerja.

16

Ibid, hlm. 148

Page 77: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

68

(2) Jika terpidana yang mendapat kebebasan itu mendapat kebebasan itu tidak

datang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk menjalani pekerjaan yang

dibebankan kepadanya, maka ia harus menjalani pidananya seperti biasa kecuali

kalau tidak datangnya itu bukan karena kehendak sendiri.

(3) Ketentuan dalam ayat 1 tidak diterapkan kepada terpidana karena terpidana

jika pada waktu melakukan tindak pidana belum ada dua tahun sejak ia habis

menjalani pidana penjara atau pidana kurungan.17

Kesimpulanya, apa yang temuat di dalam KUHP di atas, sudah jelas

menerangkan jenis-jenis kesalahan yang terkait hukum pidana, seperti pada pasal 10

ayat 1 yang terkait kematian, seterusnya pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan, suatu

perkara kasus pidana harus di sidangkan sehingga terbukti kesalahannya, sementara

kasus Memali sudah terhubung kait dengan pasal tersebut, yaitu berlaku pembunuhan

keatas ustaz Ibrahim Libya dan kasus ini juga di bawa ke pengadilan untuk di

sidangkan, siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan ini, dan juga merupakan

penerapan yang terkait terhadap perbandingan hukum pidana di Malaysia dalam

menyelesaikan masalah Memali di sana.

17

Andi Hamzah, KUHP&KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) cet. I, hlm. 150

Page 78: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

69

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembunuhan Ibrahim Libya

Pada tahun ini, genap 50 tahun Malaysia mencapai kemerdekaan dan dunia

dapat menyaksikan perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai sama ada dari

aspekekonomi, politik, sosial dan undang-undang. Namun begitu, jika direnungkan

kembali kepada perkembangan undang-undang Islam di Malaysia sehingga kini,

hakikatnya masih terdapat kekurangan malahan bidang kuasa Mahkamah Syariah

yang amat terbatas dan perlu diperbaiki terutamanya dari sudut pengamalan dan

perlaksanaan undang-undang jenayah Islam.18

Bahkan boleh dikatakan bahwa secara umumnya, undang-undang kriminal

syariah di Malaysia boleh dikategorikan atau hanya meliputi takzir. Oleh itu, skripsi

ini akan memfokuskan perbincangan dengan cara memberikan gambaran secara

umum mengenai perkembangan undang-undang jenayah Islam di Malaysia dan

menguraikan perlaksanaannya di Mahkamah Syariah. Penulis juga akan

membicarakan isu-isu semasa perundangan berkaitan undang-undang jenayah Islam

mulai dari segi bidang kuasa, klasifikasi jenayah dengan merujuk kepada peruntukan

undang-undang sedia ada, kasus-kasus yang dilaporkan hingga sumber-sumber

perundangan lain yang diterima.19

Pada dasarnya undang-undang jenayah Islam di Malaysia hanya meliputi

ruanglingkup takzir. Hingga kini tiada sebarang undang-undang hudud tentang qisas

18

Abdul Aziz Bari, 2001. Perlembagaan Malaysia: Asas-Asas dan Masalah. Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm 35 19

Tun Salleh Abas, Prinsip Perlembagaan dan Pemerintahan di Malaysia, ( Ampan/Hulu

Klang Selangor Darul Ehsan: Dawanan Sdn Bhd, 2006), cet. III, h. 293

Page 79: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

70

dilaksanakan walaupun terdapat usaha-usaha untuk melaksanakannya di Kelantan dan

Terengganu satu ketika dulu. Malahan bidang kuasa jenayah mahkamah Syariah juga

amatlah terbatas jika dibandingkan dengan mahkamah sivil. Sebelum adanya akta

jinayah syariah negeri-negeri, undang-undang berkaitan dengan jenayah syariah

kebanyakannya diperuntukkan di bawah akta pentadbiran undang-undang Islam

negeri-negeri. Dari sudut bidangkuasa jinayah, hukuman maksimum yang

diperuntukkan di dalam akta-akta sebelum tahun 1965 hanya merangkumi denda

sebanyak lima ribu ringgit atau penjara selama tidak melebihi 4 bulan atau kedua-

duanya sekali. Had hukuman maksimum ini telah ditingkatkan pada tahun 1965

dengan denda seribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-

duanya sekali.

Amandamen pada Akta Mahkamah Syariah (Bidang kuasa Jenayah) telah

dibuat pada tahun 1984, dan setelah itu hukuman maksimum yang boleh dijatuhkan

oleh Mahkamah syariah ialah denda lima ribu ringgit atau penjara tiga tahun atau

enam kali dicambuk atau kombinasi mana-mana hukuman. Dengan itu, kebanyakan

negeri telah memperkenalkan akta kesalahan jenayah syariah masing-masing. Pada

tahun 1988 telah berlaku amandamen di dalam Perlembagaan Persekutuan yiaitu

artikel 121(1A) yang telah membawa kepada penambahan kewibawaan Mahkamah

Syariah. Mahkamah Syariah telah diberi kuasa ekslusif yang mana bidangkuasa

Mahkamah Syariah tidak boleh dicampuri oleh mahkamah sivil. Dari era sebelum

merdeka hingga hari ini, kita telah menyaksikan beberapa pembaharuan dan

perkembangan terhadap ruang lingkup undang-undang jenayah Islam di Malaysia.

Page 80: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

71

Secara umumnya undang-undang jinayah syariah ini boleh diklasifikasikan kepada

beberapa jenis kesalahan. Kesalahan-kesalahan ini dapat dibahagi kepada kesalahan

berkaitan dengan seksual, minuman keras, akidah, kesusilaan, judi, rukun Islam,

kesucian agama Islam dan institusinya, matrimoni dan juga kesalahan-kesalahan lain.

Secara umum, kesalahan-kesalahan jinayah yang diperuntukkan dalam akta-

akta terkait adalah terlalu sedikit dan amat terbatas termasuk peruntukan

hukumannya. Hukuman yang diperuntukkan hanyalah merangkumi takzir yaitu

penjara, denda atau cambuk. Peruntukan ini boleh dilihat dalam beberapa akta negeri-

negeri seperti Akta Jenayah Syariah (Selangor) 1995, Akta Jenayah Syariah (Wilayah

Persekutuan) 1997, Akta Kanun Jenayah Syariah (Kelantan) 1985 dan Akta Majlis

Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu (amandamen) (Kelantan) 1986.20

Bagi negeri yang masih tidak mempunyai akta ketentuan jenayah syariah,

peruntukan kesalahan terdapat di dalam akta pentadbiran undang-undang Islam

negeri masing-masing. Selain daripada itu terdapat juga kesalahan jenayah syariah

yang diperuntukkan di bawah akta undang-undang keluarga Islam bahagian iv dan x

yang dikenali sebagai kesalahan matrimoni seperti Akta Undang-undang Keluarga

Islam (Selangor) 2003, Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan)

1984 dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Johor) 2003.21

20

Abdul Aziz Bari, 2001. Perlembagaan Malaysia: Asas-Asas dan Masalah. Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm 40 21

http://ms.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_jenayah diakses pada tanggal 23/4/2011 jam

21:56 am WIB.

Page 81: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

72

Untuk memudahkan perbincangan, pengklasifikasian kesalahan jenayah

syariah ini dapat diringkaskan seperti berikut:

a) Kesalahan di bawah enakmen atau akta jenayah syariah:-

i) Kesalahan yang berhubung dengan akidah;

ii) Kesalahan berhubungan dengan kesucian agama Islam dan institusinya;

iii) Kesalahan berhubung dengan rukun Islam, arak, judi dan kesusilaan;

iv) Kesalahan seksual;

v) Kesalahan berhubung dengan kesejahteraan orang lain;

vi) Kesalahan pelbagai;

b) Enakmen atau akta undang-undang keluarga Islam:-

i) Penalti berhubung dengan akad nikah dan pendaftaran perkahwinan; dan

ii) Penalti am.

Seterusnya, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembunuhan Ibrahim Libya

adalah melihat putusan yang dikeluarkan oleh berkuasa agama (Majlis Fatwa

Kebangsaan) mendakwa Ust Ibrahim Libya dan 13 yang lain mati sebagai Syuhada’

dan perlu diuruskan sebagai orang mati syahid. Pandangan ini diambil dari tuan-tuan

guru di pondok-pondok Negeri Kedah yang melihat bahawa mereka ini mati kerana

mempertahankan agama dan nyawa mereka. 22

Bagi pihak partai pemerinah atau UMNO, mereka terus ditekan untuk

mendakwa Ust Ibrahim dan lain-lain mati sebagai Bughah (penderhaka kerajaan

22

http://www.mukmin.com.my/baca.php?id=262&kategori=12diakses pada tanggal 23/4/2011

jam 21:56 am WIB.

Page 82: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

73

Islam) dan wajib diurus sebagai orang mati biasa. Penduduk tetap dengan keyakinan

mereka. Akhirnya para korban diurus sebagai syuhada’ dengan tidak dimandikan

beserta pakaian mereka yang masih basah dengan darah yang terus mengalir

walaupun telah beberapa hari ditembak. Sehingga hari ini, kasus ini yang telah

beberapa kali dibawa ke Mahkamah, tetapi tidak ditanggapi lagi.23

Kasus yang masih berada di dalam fail mahkamah ini tidak dipedulikan oleh

Menteri Penerangan Malaysia (sebelum ini) iaitu Dato’ Zainudin Maidin. Beliau

memperalatkan beberapa klip video tragedi Memali ini untuk menyerang PAS

sebagai gerakan ekstremis, radikal, militan dan sebagainya selepas pasca 11 Sept

2001 dengan menggambarkan orang PAS menyerang anggota keselamatan.24

Kesimpulanya, antara yang mengeluarkan fatwa tentang kematian ustadz

Ibrahim Libya sebagai mati syahid adalah Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik

Mat, dan pada saat kejadian berlaku beliau menjabat sebagai ketua dewan ulama

PAS pusat, dan sekarang ini beliau menjabat jabatan sebagai Menteri Besar

(Gubernur) di Negeri Bagian Kelantan.

23

Mohd Sabu, Air Mata Memali, ( Selangor, Warisan Syuhada: 2010 ) , cet I, hlm.50 24

Riduan Mohamad Nor, Memori Tragedi Memali, ( Selangor, Percetakan Zafar Sdn Bhd:

2010) , cet I, hlm 50

Page 83: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

74

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan bab-bab terdahulu dan untuk mengakhiri pembahasan

dalam skripsi ini, penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian terhadap teori hukum Islam dan hukum positif bagi masalah

kepidanaan adalah amat penting, karena hal-hal ini sering terjadi di kalangan

masyarakat sehingga timbulnya pelbagai kasus. Maka teori atau landansan

hukum amatlah penting untuk mewujudkan undang-undang bagi

menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini kajian hukum Islam lebih

maju atau ke depan dengan wujudnya pelbagai teori yang telah diterapkan

oleh ulama-ulama klasik dan juga ulama kontemporer, maka impelementasi

teori hukum Islam di dalam undang-undang amatlah dinamis dan relevan

untuk mewujudkan hukum positif yang lebih komprehensif dan feksibel.

Sebagai contoh di Malaysia, ada beberapa hal yang terkait masalah jenayah

atau kepidanaan sudah berlaku teori hukum Islam dipraktikkan di dalam

hukum positif seperti hukuman ta’zir dan sebagainya.

2. Pandangan tokoh-tokoh dan ahli media terhadap kasus Memali sangat penting

untuk meluas kajian ini secara akademik, agar kasus tidak tertutup atau hilang

di mata masyarakat, koran, buku, internet dan sebagainya maka peneliti

amatlah bertanggujawab bagi mencari kebenaran terhadap kasus ini. Maka

Page 84: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

75

segala kritikan dari berbagai pihak khususnya tokoh-tokoh politik dari pihak

pemerintah atau oposisi dan juga ahli-ahli media menjadi bahan utama untuk

mengumpulkan segala maklumat atau data sehingga peneliti membuat

kesimpulan. Antaranya adalah, pandangan dari pihak pemerintah yaitu

menganggap kasus ini adalah suatu penyimpangan terhadap kesusilaan negara

tanpa meneliti dengan lebih tepat kronologi peristiwa tersebut, sementara dari

pihak oposisi dan ahli media mengangap kasus ini bukanlah penyimpangan

kesusilaan padahal kesalahan ini muncul dari pihak pemerintah.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap kasus ini sudah jelas yaitu hal-hal ini terlibat

kematian, kepidanaan, penipuan, melanggar hak asasi manusia yaitu

pembunuhan, kebebasan dalam memberi pendapat dan sebagainya, maka di

sini teori hukum Islam sudah ditetapkan berbagai kriminal tersebut dengan

berlandasankan Al-Quran, al-Sunnah, dan pendapat ulama-ulama terdahulu

dan kontemporer.

B. Saran-saran

Berkaitan dengan kasus Memali dan berhubungan dengan pandangan

tokoh-tokoh dan hukum sebagai berikut;

1. Kasus Memali yang terjadi di Malaysia adalah sejarah hitam pada tahun 1985

sehingga sekarang ini masih teringat di dalam hati masyarakat melayu Islam.

Maka secara umumnya agar pihak pemerintah tidak menuntup kasus ini

dengan menyekat media massa, karena wewenang media masa di Malaysia

masih lagi tidak indipenden dan masih berada di bawah pihak pemerintah.

Page 85: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

76

2. Bahwa hubungan hukum terhadap masalah ini amatlah penting, sehingga

munculnya putusan yang adil dari pihak makhamah atau peradilan, dalam hal

ini juga berbagai pihak yang berwewenang dalam menyelesaikan masalah ini

hendaklah berlaku adil dan tidak berlaku perkara penyelewengan seperti

risywah atau korupsi.

3. Hubungan kasus dengan politik masih lagi identik dengan beberapa masalah,

baik masalah internal maupun eskternal, sebagai contoh masalah internal

adalah bagi pihak pemerintah sering mencoba menutup masalah ini tersebar di

media massa, maka bagi penulis sarankan bahwa bagi pihak pemerintah agar

menjelaskan secara detail sehingga masyarakat melihat solusi yang sebenar

tentang peristiwa ini.

Page 86: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

77

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an

Depertemen Agama RI, 1971

Abas, Tun Mohammad Salleh, Prinsip Perlembagaan dan Pemerintahan di

Malaysia, cet. III, Ampang/Hulu Kelang Selangor Darul Ehsan: Dawama

Sdn.Bhd, 2006

Abdullah, Abu Bakar Ke Arah Pelaksanaan Undang-undang Islam di Malaysia:

Masalah dan penyelesaiannya, Kuala Terengganu: Pustaka Damai, 1986,

cet. I

Ahmad, Siti Rosnah Haji, Pemerintah dan Pemimpin-peminpin Kerajaan Malaysia,

Selangor: Golden Books Centre Sdn. Bhd, 2006, cet. I

Abū Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhāri, Shahih al Bukhāri, (Beirut: Dar al

Fikr, t.t.). Jilid IV

Abu Zahrah, Muh, al_uquubah: al Jarimah wa al Uqubah fi al Fiqh al Islam (Beirut:

Dar al Fikr, t.t.), hlm. 298.

A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), Cet. I

Anggota Persatuan Penerbit Buku Malaysia, Malaysia Kita Panduan Dan Rujukan

Untuk Peperiksaan Am Kerajaan, Selangor: Golden Books Centre Sdn.

Bhd, 2007, cet. VIII

Al-Audah, Abd. Al-Qadir, al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami, (Beirut: Muassasah al

Risalah, 1987), Jilid I .

Al Zuhaili,Wahbah, al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), Jilid IV

Baharom, Hajah Noresah Binti, dkk., Kamus Dewan Bahasa, Edisi Ketiga, cet. VII,

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan

Malaysia, 2002

Bari, Abdul Aziz, Perlembagaan Malaysia: Asas-asas dan Masalah, Selangor:

Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001, cet. I

----------, Majelis Raja-raja: Kedudukan dan Peranan dalam Perlembagaan

Malaysia, cet. II, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006

Page 87: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

78

Hamzah ,Andi, KUHP&KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) cet. I

Hadi Utomo,Warsinto, Hukum Kepolisian di Indonesia, ( Jakarta; Prestasi Pustaka

Publisher, 2005) cet. I

Jabatan Penerangan PAS Pusat, Isu Memali Hakikat dan Realiti, ( Angkatan Edaran

Enterprise Sdn. Bhd) Cet. I

Muhammad, Nazaruddin Hj., Pengajian Malaysia: Kenegaraan dan Kewarga-

negaraan, cet. V, Selangor: Prentice Hall, 2004

Mohamad Nor ,Riduan, Memori Tragedi Memali, ( Selangor, Percetakan Zafar Sdn

Bhd: 2010) , cet. I Nordin, Hasnah Hussin dan Mardiana, Pengajian Malaysia, Selangor Shah Alam:

Oxford Fajar Sdn Bhd, 2007

Ramanathan, K., Konsep Asas Politik, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Kementerian Pendidikan Malaysia, 1998

Rosyada, Dede, dkk, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani,

Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, cet. I

Sabu, Mohd Air Mata Memali, ( Selangor, Warisan Syuhada: 2010 ) , cet.I

Saleh, Roeslan, Stelsel Pidana Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1987) cet. I

Saefuddin, A. M., Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim, Jakarta: Gema Insani Press,

1996, cet. I

Sholahuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System,

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. II

Sudarto, Kapita Selekta hokum Pidana, (Bandung: Alumni, 1981) cet. I

Siong, Gouw Giok, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jakarta: Kinta, 1962,

Jilid 2

Tim ICCE UIN Jakarta, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani,

Jakarta: Prenada Group, 2003, cet. Revisi

Perlembagaan Persekutuan, cet. V, Ulu Kelang Kuala Lumpur: MDC Penerbit

Pencetakan Sdn Bhd, 1995

Page 88: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

79

Situs Internet:

http://aneroid09.wordpress.com/2009/04/11/kisah-benar-tragedi-memali-ustaz

ibrahim-libya/

http://ms.wikipedia.org/wiki/Parlimen_Malaysia

http://ms.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_jenayah http://www.mukmin.com.my/baca.php?id=262&kategori=12

Page 89: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN
Page 90: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

HASIL WAWANCARA PENULIS DENGAN

USTAZ AHMAD AWANG (Pengarah Dakwah Pusat Islam)

Tanggal: 21 Juni 2011

Penulis: Bagaimana peran Jabatan Dakwah pada waktu Ustaz menjadi pengarahnya?

Ustaz Ahmad Awang: Peran utama Jabatan Dakwah ialah mengadakan aktivitas

keagamaan seperti memberi motivasi kepada mahasiswa universitas, jabatan tentara,

polisi, penjara, Felda dan lainnya dengan mendapat dukungan dari masyarakat.

Pejabat Dakwah Pusat Islam pada waktu itu sebanyak enam orang, dan Pengarah

Pusat Penyelidikan Pusat Islam diketuai oleh Ustaz Mahsin Haji Mansur serta

dianggotai empat orang pejabat pada waktu itu.Sementara itu Jabatan Agama Islam

Wilayah Persekutuan (JAWI) belum terwujud dan kesemua pentadbiran agama di

bawah naungan Mufti Wilayah Persekutuan yaitu Sheikh Mohsin Haji Salleh dan

seorang kadi pada waktu itu. Pejabat Dakwah Pusat Islam disediakan asrama yang

dinamakan Institut Dakwah dan Latihan Islam (INDAH).

Pada tahun 1975, saya didatangi oleh sepuluh orang pendakwah, lima orang

warga Malaysia, dua orang warga India, dan yang lainnya dari Afghanistan, Pakistan

dan Greece. Mereka mengajukan permohonan untuk menjabat sebagai jabatan

dakwah. Mereka kesemuanya berkelulusan Universitas Al-Azhar kecuali warga

Afghanistan yang berkelulusan dari Universitas Islam Kabul. Mereka semua

disponsor sepenuhnya untuk kegiatan dakwah oleh Pertubuhan Dakwah Islamiah

Sedunia yang berpangkalan di Tripoli, Libya.

Penulis: Bagaimana permulaan Ustaz mengenal Ustaz Ibrahim Libya?

Ustaz Ahmad Awang: Saya telah mengemukakan satu pendapat dan kemudian

berdiskusi dengan seketaris bagian Pusat Islam yaitu Tuan Haji Nawawi Mahmod

Page 91: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

Lampiran

dan kemudian diajukan kepada Perdana Menteri, Tun Abdul Razak Hussein. Beliau

menerima mereka selagi mana gaji mereka di bawah tanggungjawab Pertubuhan

Dakwah Islamiah Sedunia.

Mereka lalu ditugaskan di Pusat Islam Kuala Lumpur untuk mendapatkan

pengalaman sebelum mereka pulang ke kampung masing-masing, sementara warga

India ditempatkan di Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (Perkim). Diantara warga

Malaysia yang di terima untuk bertugas sebagai pejabat dakwah ialah Dato’ Alim

Ahmad Yusof (Perlis), Ustaz Ibrahim Mahmud (Libya) dan satu orang lagi dari

Kelantan.

Sepanjang waktu perkenalan saya dengan para pejabat dakwah di bawah

penyeliaan Pusat Islam, apa yang jelas ialah peran dan khidmat mereka amat terlihat,

apa lagi Ustaz Ibrahim Mahmud (Libya). Beliau adalah seorang pejabat dakwah yang

dedikasi, tabah, sabar, mesra, rajin, ceria, mandiri, mudah berteman dengan siapa

saja, berwibawa serta berpotensi sebagai seorang pendakwah yang ulung.

Ditambah lagi beliau senantiasa menerima arahan tugas dengan sikap terbuka

tanpa membantah meskipun menerima arahan di saat-saat terakhir untuk

menggantikan teman setugasnya yang tidak bisa hadir bertugas. Ini jelas sekali

terbukti dengan semangat beliau dalam menjalankan tugas dari pagi sampai lanjut

malam. Beliau adalah seorang yang serius ketika menjalankan tugas. Beliau amat

disenangi dan dihormati oleh semua pihak yang pernah didakwah.

Penulis: Bagaimana setelah Ustaz Ibrahim meletakkan jawatan?

Ustaz Ahmad Awang: Pada akhir tahun 1978 Pusat Islam merasa kekurangan

pejabat dakwahnya karena Ustaz Ibrahim Libya dan temannya yang lain meletakkan

jawatan sebagai pejabat dakwah dan ingin pulang ke kampung halaman bagi

mendidik anak bangsa sendiri dengan ilmu agama yang diperolehi ketika belajar di

Timur Tengah.

Page 92: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

Lampiran

Pulangnya Ustaz Ibrahim Libya di Memali, Baling Kedah, beliau lebih senang

dengan mengajar daripada aktif dalam bidang politik. Beliau menubuhkan sebuah

sekolah agama –Madrasah al-Islahiah Memali- untuk pelajar dari tahun satu sampai

tahun enam, sementara pada waktu malam pula beliau mengkhususkan pengajian

untuk pelajar dewasa, memupuk mereka dengan ilmu fardhu ain dan cintakan agama.

Penulis: Bagaimana dengan sambutan masyarakat terhadap sekolah yang

dibangunkannya?

Ustaz Ahmad Awang: Sambutan masyarakat terhadap sekolahnya amat

menggalakkan dan berjaya melahirkan dan membentuk insan bertaqwa yang bersedia

untuk bekorban bagi kepentingan agama. Usaha menyadarkan masyarakat dengan

pengetahuan agama telah membuka mata seluruh rakyat termasuklah pihak

pemerintah, sehingga Ustaz Ibrahim dikehendaki oleh pihak keselamatan, karena

seolah-olah beliau menghasut orang ramai supaya membenci pihak kerajaan.

Beliau serta pengikutnya juga dituduh sebagai kumpulan pemberontak, ini

adalah satu fitnah dan tuduhan semata-mata. Ustaz Ibrahim dan pengikutnya tidak

patut dan tidak mungkin dilabelkan sebagai pemberontak, karena mereka tidak pernah

membunuh, merampok, memperkosa, merosakkan harta awam dan lain-lain.

Beliau hanya mengajar agama kepada anak-anak bangsanya. Meskipun

pasukan keselamatan telah memulakan tindakan menyerang ustaz Ibrahim dan lain-

lain, sedangkan di pihak korban tidak memiliki senjata yang canggih untuk bertindak

balas yang akhirnya menggugurkan beliau dan pengikutnya. Malah tayangan semula

klip video peristiwa memali telah diubahsuai dari peristiwa asal seperti yang saya

tonton sendiri selaku Pengarah dakwah Pusat Islam ketika itu yang diundang datang

ke kantor polisi Bukit Aman untuk menontonnya.

Penulis: Bagaimana pendapat Ustaz sendiri tentang Peristiwa Memali?

Page 93: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

Lampiran

Ustaz Ahmad Awang: Setelah kejadian Memali, saya telah membuat kenyataan

koran kepada wartawan, menggunakan kedudukan saya sebagai Yang Dipertua

Persatuan Ulama’ Malaysia (PUM) serta disiarkan juga melalui radio-radio.

Saya menolak dakwaan pihak keselamatan bahwa Ustaz Ibrahim Libya adalah

seorang pemberontak. Seperti yang saya katakan tadi, Ustaz Ibrahim yang saya kenal

adalah seorang yang berhemah tinggi, penuh dedikasi, sabar dan tabah dalam

menjalankan tugas. Beliau bukannya seorang pemberontak seperti mana yang di

gambarkan oleh para media. Ini berdasarkan hubungan yang akrab antara saya dan

Ustaz Ibrahim sewaktu bertugas dalam satu pasukan di Pusat Islam.

Penulis: Bagaimana dengan pelbagai tuduhan terhadap Ustaz Ibrahim Libya ?

Ustaz Ahmad Awang: Antara yang menuduhnya ialah Pembantu Menteri Dalam

Negeri ketika itu Dato’ Radzi Sheikh Ahmad yang menyatakan bahwa Ustaz Ibrahim

Libya dan teman-temannya sebagai pemberontak. Pembantu Menteri di Jabatan

Perdana Menteri Dato’ Dr Yusof Noor pada waktu itu telah memanggil semua

pejabat, termasuk Ketua Pengarah Pusat Islam, dan melarang mereka dari

mengeluarkan sebarang penyataan berhubung Peristiwa Memali.

Saya tidak peduli arahan Dr Yusof Noor itu. Saya tetap mahu mengasih tahu

masyarakat umum tentang kejadian yang sebetulnya. Ketua Jawatankuasa Fatwa

Negeri Kedah pada waktu itu, Dato’ Sheikh Abdul Majid Mohd Nor telah datang ke

Pusat Islam untuk menghadiri rapat di pejabat Perpustakaan Pusat Islam mengenai isu

fatwa peristiwa tersebut. Tetapi saya tidak diundang ke acara rapat tersebut.

Penulis: Apakah yang Ustaz lakukan selanjutnya?

Ustaz Ahmad Awang: Saya mewakili PUM menyampaikan hasrat kepada Kerajaan

Negeri Kedah supaya tawaqquf (menangguhkan) pengeluran fatwa yang boleh

membingungkan masyarakat umum. Kesempatan untuk bertemu dengan dato’ Syeikh

Page 94: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

Lampiran

Abdul Majid tidak saya sia-siakan. Saya meminta darinya supaya tidak mengeluarkan

sebarang fatwa, karena itu solusi yang paling baik. Dato’ Syeikh Abdul Majid

bersetuju dengan pendapat saya, tetapi Menteri Besar Kedah, Dato’ Osman Aroff

(ketika itu) mengarahkan Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah mengeluarkan fatwa

yaitu kematian Ustaz Ibrahim tidak syahid tetapi Syibhul Bughah (menyerupai

pemberontak / pengganas / penjenayah ).

Penulis: Bagaimanakah perkembangan selanjutnya?

Ustaz Ahmad Awang: Satu Persidangan Majlis Fatwa Kebangsaan yang MC nya

ialah Tan Sri Abdul Jalil Hassan (Almarhum) serta pembantunya Dato’ Dr Abdul

Hamid Othman telah diadakan. Saya turut berpeluang untuk memberi pendapat malah

Pusat Islam merupakan pihak urusetia kepada persidangan tersebut.

Dalam persidangan itu, Mufti Kedah Dato’ Sheikh Abdul Majid menyatakan

keputusan fatwanya yaitu kematian Ustaz Ibrahim dan yang lainnya mati sebagai

Syibhul Bughah. Saya tidak menyetujui dan memberi pandangan bahwa, istilah

Syibhul Bughah tidak ada sama sekali dalam kitab feqah.

Ini akan merepotkan Pusat Islam untuk memberi penjelasan kepada

masyarakat umum, karena Pusat Islam terlibat secara langsung dengan masyarakat.

Pendapat saya di dukung oleh Setiausaha Majlis Fatwa yaitu Dato’ Dr Abdul Hamid

Othman supaya majlis mengambil kira pendapat beliau.

Setelah itu Majlis Fatwa telah mengamanahkan tiga orang mufti yaitu Mufti

Sabah Tuan Haji Said Ibrahim, Mufti Perak Dato’ Harussani Zakaria dan Timbalan

Mufti Kelantan pada waktu itu supaya menghalusi fatwa Negeri Kedah dengan istilah

yang digunakan yaitu Syibhul Bughah.

Tuan Haji Said mengemukakan pendapatnya, untuk menentukan apakah

kematian Ustaz Ibrahim syahid atau Bughah, ia perlu dilihat apakah Malaysia Negara

Islam atau sebaliknya? Apakah perkara yang ditentang oleh Ustaz Ibrahim?

Page 95: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

Lampiran

Seandainya kriteria-kriteria Bughah yang dituduh kepada Ustaz Ibrahim tidak

dipenuhi, maka apa yang dilakukan oleh Ustaz Ibrahim tidak boleh dianggap Bughah.

Penulis: Bagaimana pendapat Ustaz tentang fatwa tersebut?

Ustaz Ahmad Awang: Saya menganggap bahwa Majlis Fatwa Kebangsaan

bukannya hakim atau mahkamah dengan menjatuhkan hukuman tanpa bukti atau

mengemukakan saksi. Malah mereka yang terbunuh boleh dipanggil allahyarham atau

al-marhum. Saya akhirnya di larang untuk mengikuti sidang majlis berhubung

Peristiwa Memali.

Penulis: Apakah rumusan dari Majlis Fatwa?

Ustaz Ahmad Awang: Majlis Fatwa merumuskan keputusannya mengenai Ustaz

Ibrahim dan lain-lainnya seperti berikut:

1. Kematian Ustaz Ibrahim dan lain-lain tidaklah syahid, maka wajib dengan

melalui proses pengkebumiah jenazah biasa.

2. Ustaz Ibrahim dan lain-lainnya merupakan kumpulan Bughah.

3. Majlis Fatwa kebangsaan juga mendukung Fatwa Negeri Kedah yaitu mereka

dikategorikan sebagai Syibhul Bughah.

Penulis: Bagaimana dengan jenazah Ustaz Ibrahim?

Ustaz Ahmad Awang: Jika itu keputusan Majlis Fatwa, maka jenazah Ustaz

Ibrahim dan lain-lain harus digali lagi, dimandi, dikafan, disolatkan dan dikebumikan.

Tetapi hingga saat ini keputusan tersebut tidak juga dilaksanakan.

Ini bermakna Fatwa Negeri Kedah dan Majlis Fatwa Kebangsaan tidak

melaksanakan keputusan mereka sendiri. Majlis Fatwa Kebangsaan bertindak sebagai

mahkamah dengan menjatuhkan hukuman tanpa dibicara, malah fatwa tersebut

Page 96: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

Lampiran

berunsurkan politik. Ini karena pihak keselamatan telah merancang untuk membunuh

Ustaz Ibrahim dan lain-lain atas perintah Pengarah Keselamatan Dalam Negeri, Bukit

Aman waktu itu dengan mengepung korban yang tidak bersenjata canggih seperti

kereta kebal, mesingan dan sebagainya.

Penulis: Apakah tindakan yang dikenakan terhadap Ustaz?

Ustaz Ahmad Awang: PAS Kedah ada merayakan sambutan memperingati Hari

Syuhada. Sebelum itu lewat PUM saya menjelaskan, korban tragedi Memali

semuanya mati syahid. Kenyataan saya itu dilihat sebagai mendukung fatwa PAS

Kedah. Ketua Seketaris Negara Tan Sri Ahmad Sarji Abdul Hamid pada ketika itu

berkata akan mengambil tindakan tatatertib terhadap saya, begitu juga Menteri di

Jabatan Perdana Menteri Dato’ Abdul Hamid Albar. Jabatan Perkhidmatan Awam

(JPA) telah mengantar satu surat kepada saya yang di dalamnya bertanyakan

mengenai kenyataan saya sebelum ini berhubung kasus Memali. Dalam surat tersebut

diajukan dua soal:

1. Adakah tuan membuat kenyataan di koran tentang syuhada’ Memali? Saya

menjawab: Ya, saya ada membuat kenyataan di koran dengan tidak bertulis

tetapi dengan lewat telefon.

2. Seandainya ada, adakah kenyataan di koran bertepatan dengan kenyataan

tuan? Saya menjawab: Apa yang dituliskan di koran tidak bertepatan dengan

kenyataan yang sebenar.

Bagaimanapun sebelum saya pensiun daripada perkhidmatan, saya ada

maklumat bahwa jabatannya ada menerima surat perhargaan atas kecemerlangannya

sepanjang tempoh perkhidmatan saya, tetapi akhirnya surat tersebut tidak diserahkan

kepada saya oleh Ketua Seketaris Negara.

Satu pertemuan di kantor polisi Bukit Aman telah diadakan dengan tiga orang

jabatan tinggi polisi termasuk Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan

Ketenteraman Awam, Dato’ Yahya Yeop Ishak yang monitor serangan ke atas korban

Page 97: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4228/1...TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT UMUM DALAM KASUS PEMBUNUHAN

Lampiran

Memali. Turut hadir Timbalan Menteri Dato’ Dr Yusof Noor, saya sendiri dan

Pengurus Besar Bank Islam Dato’ Dr. Abdul Halim Ismail.

Kami diberikan taklimat tentang Peristiwa Memali serta ditayangkan slot

tersebut dengan senjata yang digunakan oleh orang kampung termasuk kaum wanita

yang menggunakan golok. Dato’ Abdul Halim tidak berpuas hati dengan serangan

oleh pihak pasukan keselamatan dibandingkan dengan senjata yang dimiliki oleh

orang kampung Memali.

Penulis: Bagaimana menurut Ustaz dengan tayangan kembali klip video Memali di

RTM?

Ustaz Ahmad Awang: Adalah berdosa besar dengan memburuk-burukkan orang

yang telah mati dengan ditayangkan kembali peristiwa Memali yang ditelah di

ubahsuaikan. Pihak yang terbabit harus menghentikan dengan segera tayangan klip

video tersebut karena ia boleh membinasakan diri sendiri. Ia juga boleh menimbulkan

syak bahwa pihak media bersepakat dengan pihak mahkamah karena kasus Memali

ini masih ada dalam fail mahkamah.

Saya minta Majlis Fatwa Kebangsaan mengeluarkan fatwa hukum orang yang

memburuk-burukkan orang yang telah meninggal dunia seperti mana pihaknya

pernah bersidang untuk mengeluarkan fatwa mengenai korban Memali. Jangan

mendiamkan diri, selesaikan perkara ini dengan cara adil.