TINJAUAN ISLAM

TENTANG ETIKA POLITIK SOEHARTO

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum

untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh :

Yuanita Rusalia Harneni

NIM : 104045201535

KONSENTRASI KETATANEGARAAN ISLAM

PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2009 M/1430 H

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “TINJAUAN ISLAM TENTANG ETIKA POLITIK

SOEHARTO” telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada hari selasa, 17 Februari

2009. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

Hukum Islam (SHI) pada Program Studi Jinayah Siyasah Konsentrasi Siyasah

Syar’iyyah.

Jakarta, 17 Februari 2009.

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. DR. H. Muhammad Amin Suma, S.H, M.A, M.M. NIP. 150 210 422

Panitia Ujian :

1. Ketua : Asmawi, M.Ag. ( ………….…… )

NIP. 150 282 394

2. Sekretaris : Sri Hidayati, M.Ag ( …………….… )

NIP. 150 282 403

3. Pembimbing : Dr. Rumadi M.Ag (…………….…. )

NIP. 150 283 352

5. Penguji I : Prof. DR. H. Muhammad Amin Suma, S.H, M.A, M.M.

NIP. 150 210 422

( …………….… )

5. Penguji II : Musyrofah, S.Ag, M.Si ( …………….… )

NIP. 150 318 265

MOTTO:

KEBENARAN PENDAPAT MANUSIA ITU RELATIF JANGAN MERASA BENAR, KEBENARAN PENDAPAT MANUSIA ITU RELATIF JANGAN MERASA BENAR, KEBENARAN PENDAPAT MANUSIA ITU RELATIF JANGAN MERASA BENAR, KEBENARAN PENDAPAT MANUSIA ITU RELATIF JANGAN MERASA BENAR,

KARENA BELUM TENTU KITA BENAR SEMENTARA YANG LAIN SALAH. KETIKA KARENA BELUM TENTU KITA BENAR SEMENTARA YANG LAIN SALAH. KETIKA KARENA BELUM TENTU KITA BENAR SEMENTARA YANG LAIN SALAH. KETIKA KARENA BELUM TENTU KITA BENAR SEMENTARA YANG LAIN SALAH. KETIKA

MELIHAT ORANG LAIN SALAH JANGAN KITA MERASA BENAR, BISA JADI KITA MELIHAT ORANG LAIN SALAH JANGAN KITA MERASA BENAR, BISA JADI KITA MELIHAT ORANG LAIN SALAH JANGAN KITA MERASA BENAR, BISA JADI KITA MELIHAT ORANG LAIN SALAH JANGAN KITA MERASA BENAR, BISA JADI KITA

YANG SALAH. KEBENARAN MUTLAK DAN HAKIKI ADALAH MILIK ALLAHYANG SALAH. KEBENARAN MUTLAK DAN HAKIKI ADALAH MILIK ALLAHYANG SALAH. KEBENARAN MUTLAK DAN HAKIKI ADALAH MILIK ALLAHYANG SALAH. KEBENARAN MUTLAK DAN HAKIKI ADALAH MILIK ALLAH SWT. SWT. SWT. SWT.

YUANITA R.H. SS

“ WA IN TUTHI AKTSARA MAN FI AL-ARDHI YUDLILLUKA’ AN

SABILI ALLAH IN YATTABI UNA ILLA AL-ZHANNA WA IN HUM ILLA

YAKHRUSHUNA”(DAN JIKA KAMU MENURUTI (TREN)

KEBANYAKAN ORANG-ORANG YANG

(BERKUASA, MAINSTREAM) DI MUKA BUMI INI,

NISCAYA MEREKA AKAN MENYESATKANMU DARI JALAN ALLAH, MEREKA

TIDAKLAH MENGIKUTI PERSANGKAAN BELAKA

DAN MEREKA TIDAK LAIN HANYALAH BERDUSTA

Q.S. ALQ.S. ALQ.S. ALQ.S. AL----AN’AM 6: 116AN’AM 6: 116AN’AM 6: 116AN’AM 6: 116

“ IT IS THE RESPONSIBILITY OF INTELLECTTUAL’S TO SPEAK THE

TRUTH AND TO EXPOSE LIES” (ADALH TANGGUNG JAWAB KAUM

INTELEKTUAL UNTUK MENGUNGKAPKAN BERBAGAI

KEBOHONGAN)

NOAM CHOMSKY, THE N.Y. REVIEW OF BOOK’S, 2/ 23, 196NOAM CHOMSKY, THE N.Y. REVIEW OF BOOK’S, 2/ 23, 196NOAM CHOMSKY, THE N.Y. REVIEW OF BOOK’S, 2/ 23, 196NOAM CHOMSKY, THE N.Y. REVIEW OF BOOK’S, 2/ 23, 1967777

KATA PENGANTAR

Bismillah al rahman arrahim

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan

segala nikmat, rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan tugas skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan

kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan dan petunjuk

kepada umat manusia menuju kehidupan serta peradaban dan berkeadilan serta keluarga

dan para sahabat yang dicintainya.

Skripsi yang berjudul “TINJAUAN ISLAM TENTANG ETIKA POLITIK

SOEHARTO” akhirnya dapat diselesaikan dengan yang diharapkan penulis. Kebahagiaan

yang tidak ternilai bagi penulis secara pribadi adalah dapat mempersembahkan yang

terbaik kepada kedua orang tua, seluruh keluarga dan pihak-pihak yang selalu ikut andil

mensukseskan harapan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena bantuan dan

motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu sebagai ungkapan rasa hormat dan bentuk

penghargaan yang tidak terlukiskan, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. Drs. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM. Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak Asmawi, M.Ag. dan Ibu Sri Hidayati, M.Ag. kepala program studi dan

Sekretaris program studi yang memberikan motivasi dan kemudahan kepada

penulis dalam menyusun skripsi ini.

3. Bapak Dr. Rumadi M.Ag, pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya

untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta petunjuk-petunjuk kepada

penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalani studi di UIN

Jakarta.

5. Pimpinan dan seluruh karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta

Perpustakaan Utama yang telah memberikan faslitas dan pelayanan kepada

penulis untuk mengadakan studi perpustakaan.

6. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Rurswadi dan ibunda Sri Hartini terima kasih

atas do’a, kasih sayang dan perhatiannya serta pengorbanan yang tiada terhingga

selama membesarkan dan mendidik penulis sampai saat ini. Tak terkecuali

keluarga besarku yang selama ini mendampingi penulis.

7. Adik dan kakakku tersayang yang mengukuhkanku sebagai seorang kakak

sekaligus adik...I Luv U !!

8. Chokie, Ibhenk, Dwa, Rio yang tak pernah lepas keberadaannya sehingga penulis

mengerti akan arti ketulusan...pengorbanan...dan kesabaran...

9. Rekan-rekan senasib seperjuangan Rini, Santi, Qo2m, Dira, Putri, Atul, Urwah.

Tak lupa anak-anak Ikatan Alumni Slank 2001.....Chayoo !! and my best friend

Alumni NEPAL 2004, she colour’s luv u all... !!

10. Teman-teman SS 2005 UIN Jakarta, yang telah memberikan pengalaman,

kenangan dan kebersamaan yang semoga semua akan tetap ada, kapan

reuniannya..!!

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan. Semoga Allah

membalas semua kebaikan dengan balasan yang berlipat ganda. Terakhir penulis

berharap semoga kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca

pada umumnya. Amiin

Jakarta, 14 Januari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN ......................................................................... i

KATA PENGANTAR ................................................................................. ii

DAFTAR ISI................................................................................................ v

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ....................................................... 1

B. Perumusan Masalah.............................................................. 14

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................. 14

D. Tinjauan Pustaka .................................................................. 15

E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data................................. 18

F. Sistematika Penulisan............................................................ 20

BAB II: BIOGRAFI DAN POKOK- POKOK PEMIKIRAN SOEHARTO

A. Riwayat Hidup Soeharto....................................................... 22

B. Konsep Negara Dalam Pemikiran Soeharto........................... 25

C. Sistem Pemerintahan Soeharto.............................................. 29

BAB III: ETIKA POLITIK SOEHARTO

A. Pengertian Etika Politik ........................................................ 31

B. Sejarah Etika Politik Soeharto............................................... 44

C. Prinsip-Prinsip Etika Politik Soeharto ................................... 61

BAB IV: TINJAUAN ISLAM TENTANG ETIKA POLITIK SOEHARTO

A. Prinsip – Prinsip Etika Politik Dalam Islam .......................... 67

B. Kritik dan Komentar Pakar Politik Indonesia Tentang Etika Politik

Soeharto .............................................................................. 84

C. Analisis Penulis Tentang Etika Politik Soeharto Dalam

Islam ................................................................................... 87

BAB V: KESIMPULAN

A. Kesimpulan .......................................................................... 91

B. Saran ................................................................................... 93

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau lahir di Kemusuk,

Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921. Bapaknya bernama Kertosudiro seorang petani yang

juga sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa. Duda dua anak sebelum

menikah dengan Sukirah, ibu Soeharto. Selain bertani tidak ada lagi mata pencaharian

Kertosudiro yang lain.

Berselang dari kelahiran Soeharto, suami istri tersebut berpisah. Setelah menjanda

Sukirah menikah lagi dengan Atmopawiro dan melahirkan 7 orang anak, termasuk

Probosutedjo. Kertosudiro sendiri menikah lagi dan memperoleh 4 orang anak dari istri

ketiganya itu. Belum berusia 40 hari, Soeharto bayi dititipkan ke rumah kakeknya, mbah

Kromo, hingga sekitar usia 4 tahun.

Setelah itu Soeharto diambil kembali oleh ibunya untuk tinggal bersama keluarga

Atmoprawiro, ayah tiri yang menikah dengan ibunya setelah bercerai dengan

Kertosudiro. Kehidupan bersama ibunya tidak terlalu membuat Soeharto bahagia dengan

lahirnya adik tirinya setiap tahun.1

Semasa kecil Soeharto sering berpindah tempat tinggal. Soeharto tinggal di rumah

kakeknya dari pihak ibu, pamannya, di rumah kakak perempuannya yang telah bersuami,

1 G. Dwipayana dan Ramadhan K.H. Soeharto, Pikiran dan Ucapan Saya (Otobiografi), (Jakarta:

Lamtoro Agung Persada, 1998), hal. 11

bahkan teman ayahnya. Setidaknya dalam sepuluh tahun pertama hidupnya, enam kali

Soeharto kecil harus hidup menumpang dari satu ke lain keluarga.

Titik paling penting yang berpengaruh pada kehidupannya, bermula ketika dirinya

dititipkan untuk hidup bersama bibi dan pamannya, Prawirowihardjo di Wuryantoro, dan

disekolahkan, serta dianggap sebagai putra mereka yang paling tua. Lepas sekolah, sore

hari, Soeharto Soeharto kecil belajar mengaji di langgar bersama teman-temannya. Saat

itu pula semangatnya terpupuk kuat lewat gerakan kepanduan, Hizbul Wathan. Dalam

usia 14 tahun, Soeharto dikhitan, ketiadaan biaya membuat Soeharto tidak melanjutkan

sekolah.

Setamat SMP Muhammadiyah, ia langsung mencari pekerjaan. Soeharto diterima

sebagai pembantu Klerek pada sebuah bang desa (volksbank) yang bertugas keliling

kampung. Menampung permintaan pinjaman dari para petani, pedagang kecil dan pemilik

warung. Namum pekerjaan itu tak lama ia jalani. Kemudian tak lama menganggur ia

menjadi Tentara Kerajaan Belanda (Koninklijke Nederlands Indische Leger, KNIL)

selama 7 hari dengan pangkat sersan, kemudian memulai karirnya sebagai seorang

militer.

Bertahun kemudian Soeharto sudah menjadi letnan kolonel (everste) dan bertugas

di Yogyakarta. Dan pada tahun itu pula ia menikah dengah Siti Hartinah teman sekelas

adik Soeharto. Soeharto menikah tanggal 26 Desember 1947 di Solo, saat menikah

Soeharto berusia 26 tahun, sementara Hartinah 24 tahun. Mereka dikaruniai enam putra

dan putri; Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati

Herijadi, Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih.2

Soeharto merupakan pemimpin yang tangguh dengan kemantapan strategi.

Dengan kepemimpinannya pula ia berhasil dengan gemilang menciptakan suatu kondisi

Politik yang stabil. Sesuai dengan filosofi dan latar belakang budaya Jawa yang

dianutnya, tujuan akhir dari kepemimpinan Soeharto terhadap bangsa Indonesia adalah

negara tata tenterem kerta raharja. Artinya, sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD

1945, bahwa segala kemakmuran dan kesejahteraan adalah semata-mata untuk bangsa

Indonesia.

Secara pribadi Soeharto merupakan pemimpin yang mampu membangun

perekonomian bangsa menjadi kuat dan stabil. Pembangunan terus dilakukan dengan

penuh perencanaan dan bertahap, Soeharto menekankan pembangunan ekonomi yang

saat itu tidak stabil dengan konsepnya yang amat terkenal yakni trilogi pembangunan;

stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang

tertuang di dalam sebuah GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara).3

Selanjutnya pemerintah menempatkan faktor stabilitas nasional politik,

penyelenggaraan partai, tanggung jawab, dan disiplin nasional. Serta keamanan nasional

sebagai faktor terpenting dan esensial sebagai pembangunan nasional yang disusun,

dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan ideologi Pancasila. Adapun tujuan dari

2 Ibid, hal. 13-17.

3 Miftah H. Yusuf Pati, Pengantar dalam: Tarmizi Tahir, H.M. Soeharto Membangun Citra Islam,

(Jakarta: PT. Bina Mitra Asia Mark, Mei 2007), cet. 1, hal. 34

kebijakan ekonomi pembangunan tersebut adalah dicapainya suatu tata kehidupan politik,

pengorganisasian kekuatan sosial politik, dan struktur politik.

Usaha untuk melaksanakan konsep dasar pembangunan masyarakat pada

umumnya dilakukan dengan; menghilangkan perbedaan ideologi dari berbagai kelompok

masyarakat, serta tindakan politik rakyat diarahkan pada prinsip loyalitas seluruh

kekuatan politik kepada ideologi tunggal Pancasila.

Dalam pembangunan sebagai pengamalan Pancasila menuju tinggal landas.

Bertujuan untuk membangun suatu masyarakat maju yang sesuai dengan cita-cita

perjuangan bangsa, dan bukan masyarakat maju yang bertolak belakang dengan cita-cita

perjuangan bangsa. 4

Dalam rangka memantapkan Pancasila sebagai satu-satunya azas. Soeharto

mengembangkan hubungan yang positif dan kreatif antara kehidupan beragama.

Berpedoman pada iman dari masing-masing agama yang diyakini dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berasaskan Pancasila. Dalam meletakkan

landasan moral, etik dan spiritual yang kokoh bagi pembangunan nasional sebagai

pengamalan Pancasila. Sehingga kerukunan hidup antar umat beragama dapat terjalin

dengan damai, yang merupakan bagian dari kemajemukan bangsa yang bersemboyan

Bhinneka Tunggal Ika.

Filosofi dan gaya kepemimpinanya Soeharto, memang lebih berorientasikan

kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan juga kepentingan bagaimana agar bangsa ini

bisa melangkah maju dalam pembangunan yang berkelanjutan. Tindakan dan kebijakan

beliau didasari atas didikan masa kecilnya. Dimasa remaja ia sempat mengenyam

pendidikan di Perguruan Muhammadiyah. Jadi selama kepemimpinan Soeharto terlihat

4 Dwipayana dan Ramadhan, (Otobiografi), hal. 463-465

ada bekas-bekas pendidikan Muhammadiyah dalam sikapnya. Sebagai manusia Soeharto

dipengaruhi oleh kulturnya, yakni kultur Indonesia pada umumnya dan Jawa pada

khususnya, selain juga dipengaruhi agama yang dipelajari di masa muda.

Soeharto dalam kategori Geertz berdasarkan masa kecilnya adalah orang abangan.

Namun karena statusnya sosialnya yang tinggi, dengan menikah dengan Siti Hartinah,

gadis keturunan priyayi Jawa, Soeharto masuk kategori priyayi, dimana namanya priyayi

sulit beradaptasi dengan Islam.5

Ketika Soeharto menjadi presiden, umat Islam mengalami islamisasi birokrasi,

disebabkan kultur Jawa identik dengan priyayi. Kondisi tersebut diperkuat pengaruh

Nasakom dari pemerintahan Soekarno yang membagi masyarakat Indonesia menjadi tiga

golongan; nasionalis, agama, dan komunis. Konsep ini diperkenalkan oleh Presiden

Soekarno yang berfungsi sebagai satu jalan menyatupadukan golongan-golongan

berlainan haluan politik di Indonesia. Konsep penyatuan ini diharapkan Presiden

Soekarno dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik.

Membicarakan Indonesia, kiranya tidak lengkap bila tidak mengikutkan sosok

Soekarno, sebagai salah satu faunding father, didalamnya. Sosok Soekarno yang

mempunyai sosok yang cerdas, berwibawa, punya visi revolusioner, teguh pada

pendirian, seorang orator dan penarik masa yang mengagumkan, serta mempunyai

ideologi yang melahirkan ide-ide besar dan revolusioner yang melampaui zamannya.

Meskipun demikian tidak jarang, kita menemukan kontroversi dan kelemahan-kelemahan

mendasar dari dirinya sebagai manusia.

5 Republika, Selasa, 28 Januari, 2008, (dalam artikel Alan Samson, Army and Islam in Indonesia)

Ini semua terjadi karena latar belakang pendidikan yang diperoleh Bung Karno

dari masa kecil sampai dewasa begitu bermacam-macam. Sejak kecil, Bung Karno telah

tumbuh menjadi seorang sosok yang mewarisi wacana-wacana jawa dari pemikiran orang

tuanya. Kemudian wacana itu berkembang hingga berkenalan dengan pemikiran barat

terutama pemikiran salah seorang filosof Jerman Karl Marx dengan marxisme-nya.

Pemikiran ini yang kelak menjadikannya sebagai pemuda yang radikal dan militan. Pada

waktu dibuang di Bengkulu pun, beliau menyempatkan diri untuk belajar Islam.

Dari kronologi penemuan perbedaan ideologi ini, Bung Karno tumbuh menjadi

seorang pemikir yang dianggap mampu untuk menyatukan berbagai macam perbedaan

pandangan menjadi satu dengan mengambil titik temu atau mengambil hal-hal yang

dianggap baik dan menyatukannya. Hal ini dikenal sebagai singkretisme. Dari

pemikiannya inilah lahir sebuah ideologi baru yang disebut Bung Karno dengan

Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Ketiga ideologi ini disatukan oleh Bung

Karno dan dijadikan sebuah konsepsi pemikiran yang digunakan untuk melawan

penjajahan dan penindasan (imperalisme).

1. Nasionalisme berasal dari kata ‘nation’ (Inggris) yang berarti bangsa. Bangsa

mempunyai dua pengertian, yaitu; dalam pengertian antropologis/ sosiologis dan

dalam pengertian politis.6 Dalam pengertian antropologi/ sosiologi bangsa adalah

suatu masyarakat yang merupakan suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan

masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahjasa,

agama, sejarah/ adat-istiadat. Dan dalam pengertian politik adalah masyarakat dalam

6 Aminuddin Nur, Pengantar Studi Sejarah nasional, (Jakarta: Bimbingan Masa, 1967), hal. 13

satu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negara sebagai sesuatu

kekuasaan tertinggi diluar dan kedalam.

Mengenai definisi nasionalisme ada beberapa tokoh yang mengemukakan:

1. Menurut Ernest Renan: Nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara

2. Menurut Otto Bauar: Nasionalisme adalah suatu persatuan perangai atau karakter yang

timbul karena perasaan senasib

3. Menurut Hans Kohn, Nasionalisme secara fundamental timbul dari adanya National

Counciousness. Dengan perkataan lain nasionalisme adalah formalisasi (bentuk) dan

rasionalisasi dari kesadaran nasional berbangsa dan bernegara sendiri.

4. Menurut L. Stoddard: Nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh

sebagian terbesar individu di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai

perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa.

5. Menurut Dr. Hertz dalam bukunya yang berjudul Nationality in History and Politics

mengemukakan empat unsur nasionalisme, yaitu:

1. Hasrat untuk mencapai kesatuan.

2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan.

3. Hasrat untuk mencapai keaslian.

4. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa

6. menurut Louis Sneyder. Nasionalisme adalah hasil dari perpaduan faktor-faktor

politik, ekonomi, sosial, dan intelektual.

Jadi Nasionalisme dapat diartikan: Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu

sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain

sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai-beraikan bangsa yang satu

dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut chauvinisme. Sedang dalam

arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap

bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain.7

2. Agama, menurut Mohammad Natsir pernah mengatakan agama adalah hal yang

disebut sebagai problem of ultimate concern, suatu problem kepentingan mutlak, yang

berarti jika seseorang membicarakan soal agamanya maka ia tidak dapat tawar

menawar.

Secara terminologi dalam ensiklopedi Nasional Indonesia, agama diartikan aturan

atau tata cara hidup manusia dengan hubungannya dengan tuhan dan sesamanya. Dalam

al-Qur’an agama sering disebut dengan istilah din. Istilah ini merupakan istilah bawaan

dari ajaran Islam sehingga mempunyai kandungan makna yang bersifat umum dan

universal. Artinya konsep yang ada pada istilah din seharusnya mencakup makna-makna

yang ada pada istilah agama dan religi.

Konsep din dalam Al-Qur’an diantaranya terdapat pada surat Al-Maidah ayat 3

yang mengungkapkan konsep aturan, hukum atau perundang-undangan hidup yang harus

dilaksanakan oleh manusia. Islam sebagai agama namun tidak semua agama itu Islam.

Surat Al-Kafirun ayat 1-6 mengungkapkan tentang konsep ibadah manusia dan kepada

siapa ibadah itu diperuntukkan. Dalam surat As-Syura ayat 13 mengungkapkan din

sebagai sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Dalam surat As-Syura ayat 21 Din juga

dikatakan sebagai sesuatu yang disyariatkan oleh yang dianggap Tuhan atau yang

dipertuhankan selain Allah. Karena din dalam ayat tersebut adalah sesuatu yang

7 Http://www.e-dukasi.net/mol/mo_full.php?moid=24&fname=ppkn205_04.htm, Selasa, 23

Februari 2009.

disyariatkan, maka konsep din berkaitan dengan konsep syariat. Konsep syariat pada

dasarnya adalah “jalan” yaitu jalan hidup manusia yang ditetapkan oleh Allah. Pengertian

ini berkembang menjadi aturan atau undang-undang yang mengatur jalan kehidupan

sebagaimana ditetapkan oleh Tuhan. Pada ayat lain, yakni di surat Ar-Rum ayat 30,

konsep agama juga berkaitan dengan konsep fitrah, yaitu konsep yang berhubungan

dengan penciptaan manusia.8

3. Komunisme adalah suatu ideologi didunia, selian kapitalis dan ideologi lainnya.

Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana

mereke itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh.

Istilah komunisme sering dicampuradukan dengan Marxisme. Komunisme adalah

ideologi yang digunakan partai komunis diseluruh dunia. Racikan ideologi ini berasal

dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut “Marxisme Leninisme”.

Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat

kekuasan, dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Prinsip semua

adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata.

Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme

juga disebut anti Liberalis.

Negara yang pernah ditubuhnya berpegang dengan faham komunis:

1. Kesatuan Soviet (Kesatuan Republik Sosialis Soviet)

2. China (RRC)

3. Cuba (Republik Cuba)

8 Http://diaz2000.multiply.com/journal/item/86, Selasa, 23 Februari, 2009

4. Laos (Republik Demokratik Rakyat Laos)

5. Vietnam (Republik Sosialis Vietnam)

6. Korea Utara (Republik Demokratik Rakyat Korea)

7. Yaman Selatan (Republik Demokratik Rakyat Yaman)

8. Myanmar/Burma (Republik Sosialis Kesatuan Burma)

9. Kamboja/Kampuchea (Demokratik Kampuchea)

Pada tahun 2005 yang sampai pada saat ini, lima (5) diantanya masih memerintah

dibawah komunis yaitui :

1. China

2. Laos

3. Vietnam

4. Cuba

5. Korea Utara.9

Bung Karno berpendidikan di sekolah rendah bumiputera sampai menjadi

insinyur pada tahun 1926. Tindakan beliau sebagai ketua partai PNI dengan membangun

federasi PPPKI (Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia),

mengakibatkan Bung Karno harus ditangkap dan dijatuhi hukuman empat tahun

kurungan dalam sel yang berukuran satu setengah meter. Selain itu, Bung Karno juga

pernah diasingkan di Ende, sebuah kampung di Flores pada tahun 1933 sebelum

dipindahkan ke Bengkulu pada tahun 1938.

9 Http://4gusetiyo.wordpress.com/2007/11/21/komunisme/ Selasa, 21 November, 2007

Bung Karno sampai dengan akhir hayatnya tetap bertahan terhadap ide Nasakom

yang mengatakan bahwa kekuatan politik di Indonesia pada saat itu terdiri dari tiga

golongan ideologi besar yaitu: golongan yang berideologi nasionalis, golongan yang

berideologi dengan latar belakang agama, dan golongan yang berideologi komunis. Tiga-

tiganya merupakan kekuatan yang diharapkan tetap bersatu untuk menyelesaikan masalah

bangsa secara bersama-sama.

Barangkali juga ide Bung Karno tentang Nasakom berkaitan dengan pendapat

Clifford Geertz yang dalam bukunya The Religion of Java yang membagi masyarakat

Jawa dalam tiga varian: priyayi, santri, dan abangan. Yang bisa diterjemahkan priyayi

adalah kaum Nasionalis, santri adalah kaum Agamis, dan abangan adalah kaum Komunis.

Soeharto menolak demokrasi Barat dan memperkenalkan demokrasi Pancasila

dengan menerapkan sistem pemerintahannya yang dikenal dengan demokrasi Pancasila,

sebuah demokrasi yang mengadopsi dan menyerap kultur bangsa Indonesia dan agama

yang dipeluk masyarakatnya. Soeharto menandaskan survivalnya bahwa Pancasila

merupakan usaha untuk memperkokoh bangsa yang kuat.10

Sebagai sebuah negara demokrasi, keberadaan politik di Indonesia merupakan

suatu keharusan, karena keberadaanya merupakan cermin dari nilai demokrasi.11

Sebagai

seorang aktifis politik, Soeharto tentu sangat dipengaruhi oleh pemikiran Islam, bahkan

sangat mungkin sekali bahwa Islam telah ikut mengilhami munculnya Ideologi

Pancasila.12

Istilah demokrasi merupakan istilah ambigous.13

Pengertiannya tidak tunggal

10 G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsudin, Jejak Langkah Pak Harto 1 Oktober 1965-27 Maret

1968, (Jakarta: PT. Citra Lamtoro Agung, 1991), hal. 145. 11 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000),

Cet. 21, hal. 163.

12 Retnowati Abdulgani-Knapp, Soeharto The Life and Legacy of Indonesia’s Second President,

(Jakarta: Hasta Pustaka, 2007)

13 Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, hal. 50.

sehingga berbagai negara yang mengklaim diri sebagai negara demokrasi telah

menempuh rute-rute yang berbeda.14

Sebagaimana Islam pun memandang masalah etika dalam berpolitik merupakan

Persoalan yang sangat penting dalam Islam, karena politik itu dipandang sebagai bagian

dari ibadah, karena itu harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah, yang harus

diniatkan dengan lillahi taala dan etika dalam politik itu berkenaan dengan prinsip Islam

dalam pengelolaan masyarakat. Keberadaan masyarakat dan negara merupakan hal yang

sangat penting dan mutlak dalam Islam. Karena itu, para ahli fikih politik Islam

mengemukakan adalah suatu kewajiban bagi orang Islam untuk mendirikan negara.

Dengan adanya negara bisa diciptakan sebuah keteraturan kehidupan masyarakat yang

baik.

Manusia menurut Aahmad Syafi’i Maarif, bukanlah hanya makhluk sosial, tetapi

juga secara alamiah makhluk politik.15

Selama beberapa tahun sepeninggal Rasulullah, umat Islam mengalami beberapa

model kepemimpinan, antara lain, kepemimpinan model khilafah dan dinasti. Sehingga

semakin berkembangnya suatu negara semakin berkembang pula dan muncul bentuk-

bentuk negara dalam konsep negaranya masing-masing sesuai dengan negara yang

didirikan.

Sejarah kehidupan Nabi Muhammad menjadi bukti dari kehidupan manusia yang

dicita-citakan Islam. Ia menterjemahkan petunjuk Al’Quran kedalam kehidupan manusia

secara nyata, menyangkut kehidupan politik dan kenegaraan. Nabi Muhammad sebagai

utusan Tuhan pada periode Mekkah tidak mempunyai kekuatan politik, sedangkan pada

14 M. Amin Rais, “Pengantar”, Dalam Demokrasi dan Proses Politik, (Jakarta: LP3ES, 1986)

15 Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, (Jakarta: LP3ES, 1985), cet. 1, hal. 13.

periode Madinah beliau bukan hanya Rasul tetapi juga kepala negara. Sekalipun beliau

tidak pernah menyatakan dirinya sebagai penguasa, tetapi sejarah hidup Nabi Muhammad

pada periode Madinah jelas menggambarkan bahwa Islam dan negara merupakan

perpaduan dua unsur pokok dalam kehidupan manusia yang sangat berkaitan satu sama

lain.16

Memasuki abad 20, umat Islam tetap dan terus dituntut untuk mendirikan sebuah

negara ideal. Untuk merealisasikan tuntutan itu, umat Islam dihadapkan pada beberapa

pilihan sistem politik, antara lain demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu

mekanisme untuk memilih seorang pemimpin. Meskipun beberapa negara Islam telah

menjalankan proses demokrasi, dan belum berhasil, tetapi mekanisme demokrasi tetap

diandalkan sebagai mekanisme yang baik. Sebab, di dalam mekanisme demokrasi

terdapat sistem check and balance, memperkuat civil society, mewujudkan good

governance, taushiyah. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'ân yang mengandung

nilai-nilai dan ajaran yang bersifat etis mengenai aktifitas sosial politik umat manusia.

Ajaran ini mencakup prinsip-prinsip tentang keadilan, persamaan, persaudaraan,

musyawarah

Al-Qur'ân maupun sunnah tidak memiliki preferensi terhadap sistem politik yang

mapan untuk menetukan bentuk legal-formal negara yang ideal. Islam hanya memiliki

seperangkat nilai etis yang dapat dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan negara yang

sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Persoalan politik (negara) lebih merupakan

urusan kreatifitas manusia, atau kerangka wilayah fiqh yang perlu dilakukan ijtihad.

16 Harun Nasution, Islam Dtinjau dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta: UI Press, 1974), cet. 1, hal. 92

Sebagai wilayah fiqh maka setiap rumusan dan interpretasi yang dihasilkan tentu

berbeda, karena paradigma yang digunakan pun juga berbeda.17

Berangkat dari permasalahan yang ada dalam skripsi ini penulis mencoba

membahas masalah dengan judul: Tinjauan Islam Tentang Etika Politik Soeharto, dengan

beberapa alasan sebagai berikut:

1. Masalah etika dalam berpolitik merupakan persoalan yang sangat penting dalam

mendirikan sebuah negara yang baik.

2. Ada beberapa sisi yang menarik yang perlu ditelaah dalam berbagai norma dan

perspektif hukum dalam menyoroti masalah-masalah seputar etika politik, karena etika

poltik menentukan bentuk daripada sebuah negara yang dipimpinnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka

dapat disusun perumusan masalah guna memudahkan dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam perumusan skripsi ini, penulis ingin menjelaskan seluk beluk mengenai tinjauan

Islam terhadap etika politik Soeharto dalam bernegara.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang akan dijadikan bahan

pembahasan oleh penulis adalah:

1. Bagaimana etika politik Soeharto?

2. Bagaimana konsep, bentuk negara, serta sistem pemerintahan Soeharto?

3. Bagaimana tinjauan Islam mengenai etika politik Soeharto?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

17

Prof. D.r. Muhammad Tahir, Azhari S.H, Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-

Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa

Kini , (Jakarta: Prenata Media, 2003).

Tujuan dari penulisan skipsi ini dimaksudkan sebagai bahan bacaan peminat

politik Islam, yaitu:

1. Untuk mengenal lebih dalam mengenai etika politik Soeharto

2. Untuk menjelasan mengenai pandangan Islam terhadap etika politik Soeharto

3. Untuk menjelasan etika politik Soeharto dalam bernegara

4. Untuk mengenal lebih dalam mengenai ideologi negara yang diterapkan Soeharto di

Indonesia

Manfaat penelitian secara teoritis dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana pandangan Islam tentang etika politik Soeharto baik dari segi

yuridis konvensional, filosofis, sosiologis, serta efektifitas dari Politik HM. Soeharto

dalam bernegara tersebut.

2. Menambah referensi penulis lain yang menaruh minat pada masalah ini dan memberi

informasi sebagai bahan masukan atau bahan perbandingan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam menjaga keaslian judul yang akan penulis ajukan dalam skripsi ini perlu

kiranya penulis lampirkan juga beberapa buku rujukan yang berkaitan dengan

pembahasan. Berdasarkan buku-buku yang akan dicantumkan dibawah ini baik kiranya

jika dikelompokan terlebih dahulu menjadi beberapa bagaian sudut pandang, antara lain,

Pembahasan tentang etika politik Soeharto belum ada yang mengkaji secara serius dan

mendalam, yang penulis temukan kajian tentang Soeharto pernah dilakukan oleh:

Saiman Vidiananda dengan NIM: 102033202128, dengan judul Nasionalisme

Pancasila dalam perspektif Soeharto, Jurusan Pemikiran Politik islam, Fakultas

Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008 M/ 1429 H. Mengenai:

lebih banyak mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman, pola pikir Soeharto

tentang konsep Nasionalisme Pancasila, serta membahas mengenai bentuk Nasionalisme,

dari Nasionalisme Barat, Nasionalisme Timur, Nasionalisme Indonesia dan Nasionalisme

Pancasila.18

Buku yang digunakan yaitu Soeharto Pikiran Ucapan dan Tindakan Saya

(Otobiografi), sebagaimana yang dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H,

mengenai: kisah hidup presiden Soeharto dari masa kecil yang tidak cemerlang sampai

menjadi presiden RI kedua, serta pikiran-pikiran maupun ucapan presiden Soeharto

sebelum dan setelah menjadi presiden, dimana Soeharto mendapat banyak ujian ketika

menjadi panglima kostrad terutama mengenai pengkhianatan PKI terhadap Pancasila

dalam G-30-S/PKI dan kepemimpinannya yang berhasil meciptakan suatu kondisi politik

yang stabil.19

Buku Biografi Politik Presiden Republik Indonesia Kedua Soeharto

Pembangunan dan Partisipasi, oleh H. Ahmad Shahab, mengenai: kronologi pengalaman

Soeharto dari masa kecil, menjadi tentara semasa revolusi, komandan militer di Jawa

Tengah, tugas kemiliteran komandan operasi mandala tahun 1960-1965, percobaan

kudeta sampai membahas mengenai usaha meraih kekuasaan 1965-1968, legitimasi dan

konsolidasi pemerintahan 1968-1973, tantangan orde baru 1973-1980, stabilitas ekonomi,

18 Saiman Vidiananda, Nasionalisme Pancasila Dalam Persfektif Soeharto, (Pemikiran Politik

Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008 M/ 1429 H) 19 G. Dwipayana dan Ramadhan KH, Soeharto Pikiran Ucapan dan tindakan Saya (Otobiografi),

Jakarta: Lamtoro Agung Persada, 1989.

politik dan pembangunan 1980-1988, masa keemasan 1988-1993, kemunduran menuju

kejatuhan 1993d-1998, dikutip dari berbagai publikasi media komunikasi, dikembangkan

dari hasil-hasil iskusi di internal jaringan kerja Lembaga swadaya Masyarakat People

Aspiration Center.20

Buku Soeharto the Life and Legacy of Indonesia’s Second President, oleh

Retnowati Abdulgani Knapp, mengenai: pengalaman hidup dan warisan peninggalan

Soeharto, serta mensejajarkannya dengan gaya pemerintahan presiden Soekarno,

menyajikan pasang surut kehidupan Soeharto.21

Buku Jejak Langkah Pak Harto 1 Oktober 1965-27 Maret 1968 oleh Team

Dokumentasi Presiden RI Ke-2, editor G. Dwipayana dan Nazaruddin, mengenai:

kesinambungan pemikiran kebijaksanaan Pak Harto, serta penjabaran dari para pelaksana

dalam bidang-bidang yang telah dipercayakan kepada mereka masing-masing mulai

tanggal 1 Oktober-27 Maret 1968 yang dimulai dengan langkah langkah Mayor Jendral

Soeharto pada tanggal 1 Otober 1965 untuk mengatasi pengkhianatan PKI dengan

gerakan G-30-S/PKI sampai dengan pengangkatannya menjadi Presiden RI ke-2 oleh

sidang umum MPRS pada tanggal 27 Maret 1968 serta pada tahun 1966 yakni saat

kelahiran orde baru.22

20 Shahab, H. Ahmad, Biografi Politik Presiden RI. Ke-2 Soeharto Pembangunan dan Partisipasi,

Jakarta PT. Golden Terayon Press, 2008. 21 Abdulgani, Retnowati-Knapp, Soeharto The Life and Legacy of Indonesia’s Second President,

Jakarta: Hasta Pustaka, 2007. 22 G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsudin, Jejak Langkah Pak Harto 1 Oktober 1965-27 Maret

1968, Jakarta: PT. Citra Lmtoro Agung, 1991.

Buku Soekarno file berkas-berkas Soekarno 1965-1967 kronologi suatu

keruntuhan oleh Antonie C.A. Dake, mengenai: latar belakang Soekarno sampai

pergantian pemerintahan dari presiden Soekarno ke Soeharto.23

Buku Jendral M. Yusuf Panglima Para Prajurit oleh Atmadji Sumarkidjo

mengenai: peran Jendral M. Yusuf di dalam pemerintahan presiden Soekarno yang tidak

terlepas dari peristiwa Supersemar.24

Buku yang digunakan dalam sudut pandang para pakar politik yaitu: Soeharto

Membangun Citra Islam, buku yang dikeluarkan oleh Miftah H. Yusuf Pati pengantar H.

Dr. dr. Tarmizi Tahir, mengenai : peran Soeharto dan pergerakan Islam dalam

mencitrakan Islam di Indonesia yang menjadikan pancasila sebagai ideologi dasar negara,

yang menjamin kehidupan berbagai agama serta perkembangan Islam pada saat ini pasca

orba.25

Buku Kontroversi Supersemar dalam transisi kekuasaan Soekarno-Soeharto, oleh

Tim Lembaga Analisis Informasi, mengenai: lahirnya seputar Supersemar dan

penyerahan transisi kekuasaan Soekarno-Soeharto yang ditandatangani oleh presiden

Soekarno yang merupakan terobosan penting bagi karir politik Soeharto.26

Diantara karya-karya tulis tersebut, tidak ada kesamaan judul yang secara

langsung berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Namun terdapat

beberapa isu penting yang dapat diuraikan kembali penjelasannya, karena dalam

uraiannya tersebut hanya memunculkan pandangan dari satu sudut saja, yakni sudut etika

23 Dake, Antonie C.A, Soekarno File Berkas-berkas Soekarno 1965-1967 Kronologi Suatu

Keruntuhan, Jakarta: Aksara karunia, 2005. 24 Sumarkidjo, Atmadji, Jendral M. Yusuf Panglima Para Jendral Jakarta: Hasta Pustaka, 2006

25 H. Yusuf Pati, Miftah Pengantar : KH. Dr. dr. Tarmizi Tahir, HM, Soeharto Membangun Citra

Islam, PT bina Mitra Prima Asia Mark, Mei Cet. 1, 2007. 26 Tim Lembaga Analisis Informasi, Kontroversi Supersemar Dalam Transisi Kekuasaa Soekarno-

Soeharto, (Yogyakarta: MedPress, Maret 2007)

yang dilihat dari hukum Islam. Dari sini penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang

etika politik ini, dengan mengangkat isu seputar konsep etika politik Soeharto, agar

uraian yang akan dituangkanpun lebih terarah. Perbedaan yang penulis tampilkan adalah

segi komparatif yang membahas mengenai etika politik dan tinjauan hukum Islam.

E . Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode merupakan strategi utama dalam pengumpulan data-data yang diperlukan

untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Pada dasarnya sesuatu yang dicari dalam

penelitian ini tidak lain adalah “pengetahuan” atau lebih tepatnya “pengetahuan yang

benar”, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab

pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.27

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali data

yang behubungan dengan etika politik Soeharto dan kaitannya dengan Islam.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian

yang berbentuk studi kepustakaan, dengan jenis penelitian kualitatif, yang diperoleh dari

bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah etika politik

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Studi dokumenter yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari sumber-sumber

informasi milik objek yang ditulis secara langsung tanpa perantara penulis lainnya.

2. Studi kepustakaan yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari literatur yang ada

27 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997), hal.

27-28.

hubungannya dengan masalah yang diteliti dengan mengumpulkan data-data melalui

bahan bacaan seperti teks book, majalah, jurnal, surat kabar ataupun artikel yang

memiliki relevansi dengan penelitian ini guna mendapatkan landasan teoritis.

Sedangkan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan judul penelitian

penulis menggunakan metode pengumpulan data yang bersumber sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang dipakai oleh penulis adalah literatur yang sebagian besar bukunya

ditulis oleh Soeharto sendiri, mengenai pemikiran etika politik Soeharto (Otobiografi

sebagaimana yang dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan KH.). Lalu literatur

yang terkait langsung dengan etika politik Islam dan mambahas prinsip-prinsip etika

politik Islam (Prof. D.r. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H. Negara Hukum).

2. Data Skunder

Data literatur mengenai tulisan orang lain tentang Soeharto, baik pemikiran

maupun kondisi sosial politik, konsep etika politik, serta hal-hal lain yang berhubungan

dengan masalah yang akan dibahas. Buku pendukung lainnya yaitu Soekarno file berkas-

berkas Soekarno 1965-1967 kronologi suatu keruntuhan oleh Antonie C.A,. Dake

Soeharto Membangun Citra Islam, oleh Miftah H. Yusuf Pati pengantar H. Dr. dr.

Tarmizi Tahir.

3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data, pendekatan dalam penelitian yang disajikan oleh

penulis adalah kualitatif komparatif dengan menggunaan elaborasi metode penelitian

deskriptif komparatif yaitu penelitian yang berusaha memberikan uraian dan

menggambarkan secara garis besar kemudian dilakukan analisis terhadap etika politik

Soeharto dan ajaran Islam baik dari segi yuridis, filosofis maupun sosiologis.

Komparatif yang dimaksud disini adalah melacak kembali pendapat yang

berlawanan sehingga dapat ditemukan hubungan keduanya yaitu etika politik Soeharto

dan ajaran Islam.28

4. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, mengacu pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Jakarta Tahun 2007

F . Sistematika Penulisan

Untuk lebih menjaga keutuhan dan memudahkan dalam penulisan, dan sebagai

upaya agar skripsi ini dapat terarah secara sistematis, maka penulis menggunakan

sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah; perumusan

Masalah; Tujuan dan Manfaat Penelitian; Tinjauan Pustaka; Metode dan

Teknik Pengumpulan Data; Sistematika Penulisan.

BAB II : Biografi dan pokok-pokok pemikiran Soeharto: Riwayat hidup Soeharto

konsep negara dalam pemikiran Soeharto; Sistem pemerintahan Soeharto

BAB III : Etika politik Soeharto: Pengertian etika politik; Sejarah etika politik

Soeharto; prinsip-prinsip etika politik Soeharto..

BAB IV : Tinjauan Islam tentang etika politik Soeharto: Prinsip-prinsip etika

politik dalam Islam; kritik dan komentar pakar politik Indonesia tentang

28 Alimuddin Tuwu, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: Universitas Indonesia)

etika politik Soeharto; Analisis penulis tentang etika politik Soeharto

dalam Islam

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan; kritik dan saran.

BAB II

BIOGRAFI DAN POKOK-POKOK PEMIKIRAN SOEHARTO

A. Riwayat Hidup Soeharto

Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau lahir di Kemusuk,

Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921. Bapaknya bernama Kertosudiro seorang petani yang

juga sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa, sedangkan ibunya bernama

Sukirah.

Soeharto masuk sekolah tatkala berusia delapan tahun, tetapi sering pindah.

Semula disekolahkan di Sekolah Desa (SD) Puluhan, Godean. Lalu pindah ke SD Pedes,

lantaran ibunya dan suaminya, Pak Pramono pindah rumah, ke Kemusuk Kidul. Namun,

Pak Kertosudiro lantas memindahkannya ke Wuryantoro. Soeharto dititipkan di rumah

adik perempuannya yang menikah dengan Prawirowihardjo, seorang mantri tani. Sampai

akhirnya terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah

pada tahun 1941. Beliau resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945.

Soeharto menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya (Schakel School

Muhammadiyah) di Wonogiri’ sementara pendidikan agama Islam yang kuat telah

mengukuhkan keimanan dan ketaqwaanya dalam menempuh segala cobaan hidup`filsafat

hidup Jawa yang berakar dalam lingkungan keluarganya juga menumbuhkan” pengertian

yang dalam” mengenai kehidupan dan masyarakat. Selepas sekolah Soeharto bekerja

sebagai pegawai Bank desa (Volks-Bank) di lanjutkan dengan menjadi Tentara kerajaan

Belanda–KNIL, tetapi tidak lama sehubungan dengan meletusnya Perang Dunia II.

Tentara kerajaan Belanda menyerah tanpa syarat kepada Tentara kerajaan Jepang

dilanjutkan dengan menjadi polisi dan kemudian tentara Pembela Tanah Air (PETA)’

suatu organisasi para militer yang dibentuk Jepang. Keterlibatannya dalam bidang militer

inilah yang menjadikan dirinya sebagai salah seorang pionir atau perintis pembentuk

Tentara keamanan Rakyat (TKR) yang kemudian menjadi Tentara Nasionalis Indonesia

(TNI). 29

Pengalaman-pengalaman militer inilah yang membekali hidupnya dalam

memimpin bangsa Indonesia. Ketika menjadi komandan Wehrkreise III di Yogya’ ia

mengadakan serangkaian serangan pada malam hari terhadap kekuatan tentara Belanda

yang menduduki Yogya. Serangan yang paling berhasil dan menpunyai dampak besar

adalah Serangan Umum 1 Maret 1949’ yang dilangsungkan pada pagi hari dan berhasil

menduduki kota Yoyakarta. Serangan Umum 1 Maret 1949 mempunyai dampak politisi

bagi Indonesia di dunia internasional’ yang akhirnya menghasilkan suatu pengakuan

internasional atas eksistensi Negara Republik Indonesia termasuk tentara Nasionalisnya.

Sebagai komandan Brigade Mataram/Panglima Divisi III Diponegoro pada

tanggal 8 April 1950 Soeharto membasmi berbagai pemberontakan di daerah yaitu

sebagai komandan operasi penumpasan Andi Aziz di Makasar dan sebagai Panglima

Mandala di dalam perjuangan merebut kembali Irian Barat yang bernama “Brigade

Garuda Mataram” dengan panji yang berlukiskan seekor burung garuda berwarna kuning

dan bertuliskan “Mataram”. Kedua batalyon penggempur yang ditetapkan Soeharto ialah

Batalyon Kresno dibawah pimpinan Darjatmo dan Batalyon Seno di bawah pimpinan

Mayor Sudjono terjadi pemberontakan separatis di Indonesia Timur pada tanggal 8 April

29 G. Dwipayana dan Ramadhan K.H. Soeharto, Pikiran dan Ucapan Saya (Otobiografi), (Jakarta:

Lamtoro Agung Persada, 1998), hal. 25.

1950 Dewan Perwakilan sementara RIS memutuskan untuk memilih Negara kesatuan RI

negara yang dicita-citakan Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan perubahan RIS

menjadi RI terjadi di Makassar yakni pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada awal tahun

1956 Soeharto di pindahkan ke Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) sebagai pamen yang

diperbantukan kepada kepala staf.

Pada tanggal 1 Maret Soeharto kembali ke lingkungan TT-IV Diponegoro sebagai

kepala Staf pada tanggal 3 Juni 1956 menjadi panglima TT-IV/Diponegoro menggantikan

kolonel M.Bachrum terhitung mulai 1 Januari 1957 Soeharto menjadi kolonel efektif.

Pengalaman militernya kembali diuji ketika menjadi Panglima kostrad. Pada masa ini

PKI mengadakan pengkhianatan terhadap Pancasila dengan membunuh beberapa perwira

terbaik AD.30

Pada tahun 1947, Soeharto menikah dengan Siti Hartinah seorang anak pegawai

Mangkunegaran. Perkawinan Letkol Soeharto dan Siti Hartinah dilangsungkan tanggal 26

Desember 1947 di Solo. Waktu itu usia Soeharto 26 tahun dan Hartinah 24 tahun. Mereka

dikaruniai enam putra dan putri; Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang

Trihatmodjo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang

Adiningsih.

Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang

Istimewa MPRS, Maret 1967, menunjuk Soeharto sebagai Pejabat Presiden, dikukuhkan

selaku Presiden RI Kedua, Maret 1968. Soeharto memerintah lebih dari tiga dasa warsa

lewat enam kali Pemilu, sampai ia mengundurkan diri, 21 Mei 1998.

30 Ibid, hal. 158.

Setelah dirawat selama 24 hari di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan,

mantan presiden Soeharto akhirnya meninggal dunia pada minggu, 27 Januari 2008.

Soeharto meninggal pada pukul 13.10 siang dalam usia 87 tahun akibat kegagalan multi

organ. Pemakaman jenazah presiden Soeharto dimakamkan di Astana Giri Bangun, Solo,

Senin 28 Januari 2008. Jenderal Besar yang oleh MPR dianugerahi penghormatan sebagai

Bapak Pembangunan Nasional, pada tanggal 10 Maret 1982, sebagai akibat dari

banjirnya penanaman modal asing yang berbondong-bondong datang ke Indonesia,

bangkitnya pengusaha domestik dan pesatnya pertumbhan pembangunan.31

B. Konsep Negara Dalam Pemikiran Soeharto

Sebagai presiden ke-2 bangsa Indonesia Soeharto merupakan pemimpin yang

tangguh dengan kemantapan strategi. Dengan kepemimpinannya pula ia berhasil dengan

gemilang menciptakan suatu kondisi politik yang stabil. Sesuai dengan filosofi dan latar

belakang budaya Jawa yang dianutnya, tujuan akhir dari kepemimpinan Soeharto

terhadap bangsa Indonesia adalah Negara Tata Tenterem Kerta Raharja. Artinya, sesuai

dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, bahwa segala kemakmuran dan kesejahteraan

adalah semata-mata untuk bangsa Indonesia. Ada tiga unsur pokok dalam konsep

kepemimpinan Soeharto, yaitu: Ingarso Sung Tulodo (jika menjadi seorang pemimpin

harus bisa menjadi contoh atau teladan bagi orang yang dipimpinnya). Ing Madyo

Bangun Karso (ditengah-tengah harus bisa memberi contoh, memberi inspirasi, motivasi,

dan semangat). Tuturi Andayani (sebagai pemimpin ia bisa memberi nasehat,

memberikan daya, dorongan atau kekuatan kepada masyarakatnya, anak buahnya,

termasuk juga kepada rakyatnya.

31 Retnowati Abdulgani-Knapp, Soeharto The Life and Legacy of Indonesia’s Second President,

(Jakarta: Hasta Pustaka, 2007). Hal. 180.

Soeharto adalah pemimpin yang bekerja berdasarkan konsep, yang tertuang dalam

sebuah GBHN, selain itu juga bedasarkan mekanisme dan peraturan yang ada. Karena itu

kebijaksanaan pembangunan Soeharto selalu dibekali oleh Tap-Tap MPRS, antara lain:

1. Melaksanakan pembangunan lima tahun (Repelita)

Presiden menekankan pembangunan ekonomi yang saat itu tidak stabil dengan

konsepnya yang amat terkenal yakni trilogi pembangunan; Stabilitas Nasional,

Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemerataan. Ini artinya, stabilitas nasional mutlak diperlukan

bila pertumbuhan ekonomi akan digalakkan atau dilaksanakan. Bila Pertumbuham

ekonomi berjalan, maka pemerataan menjadi tujuan dan dapat dilaksanakan, Secara

berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu

peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan

sederajat, yang diarahkan untuk mencapai kemajuan kesejahteraan lahir batin, termasuk

terpenuhinya rasa aman, rasa tenteram, dan rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan

mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat. Rencana

Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dapat dilihat dalam beberapa tahap antara lain:

a. Repelita I (1969-1972), memberikan prioritas pembangunan pada sektor pertanian dan

industri yang mendukung sektor pertanian.

b. Repelita II (1974-1979), memberikan prioritas pembangunan pada sektor pertanian

dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

c. Repelita III (1979-1984), menitik beratkan pembangunan sektor pertanian menuju

swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi

barang jadi.

d. Repelita IV (1984-1989), menitik beratkan pembangunan sektor pertanian untuk

melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri

yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun

ringan yang akan terus dikembangkan dalam repelita-repelita selanjutnya.

e. Repelita V (1989-1994), menekankan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan.

Pada Juni 1968, Soeharto mendorong rakyat untuk meninggalkan pertentangan-

pertentangan politik dan agama, sehingga dapat dicapai stabilitas nasional yang

merupakan syarat mutlak bagi pelaksanaan pembangunan. Dalam pidato yang membahas

banyak topik didepan MPR pada malam peringatan Hari Kemerdekaan 1968, yang

merupakan pidato pertamanya sebagai presiden penuh,ia menekankan bahwa

pembangunan (perjuangan pembebasan rakyat dari kemelaratan) dilandaskan pada

stabilitas, serta bahwa stabilitas harus didasarkan pada kesetiaan kokoh terhadap

semangat UUD’45 yang menurut pemahama Soeharto tidak dapat diubah. Pembangunan

yang berhasil, dalam pidatonya di Medan 1 September 1968, dilandaskan dan didahului

oleh terciptanya stabilitas politik.

2. Menyederhanakan partai politik dalam kehidupan

Partai pada masa pemerintahan Soeharto disederhanakan menjadi tiga kekuatan

sosial politik saat itu, yakni; PPP (Partai Persatuan Pembangunan), terbentuk karena

persamaan program, spiritual tanpa mengabaikan aspek material dalam pembangunan

nasional pada tanggal 9 Pebruari 1968, yang mengadakan konsultasi dan koordinasi antar

wakil-wakil NU, Parmusi, dan Perti, partai lainnya yaitu PDI (Partai Demokrasi

indonesia), terbentuk karena persamaan program perjuangan dalam pembangunan

nasional pada tanggal 10 Januari 1973, dan GOLKAR (golongan karya) pada tanggal 20

Oktober 1964.

3. Melaksanakan pemilu sebagai wujud dari pembangunan demokrasi di negara

Indonesia.

Setelah tidak diselenggarakan selama 15 tahun sejak pemilu pertama pada masa

pemerintahan Soekarno tahun 1955, dan untuk mewujudkan demokrasi Soeharto selaku

mandataris MPR menyelenggarakan pemilu 1971 berdasarkan UUD 1945, yang

merupakan barometer kemampuan bangsa didalam menyalurkan aspirasi rakyat secara

demokratis dan realistis.

C. Sistem Pemerintahan Soeharto

Terhadap masalah ideologi, Soeharto memperkuat dan memperluas gagasan-

gagasan yang ia kembangkan pada tahun 1950-an. Dasar pemikiran Soeharto adalah

ideologi Pancasila. Dalam sebuah pidato pada 15 April 1968, ia menegaskan bahwa

mencoba-coba menggunakan dasar negara yang lain dari Pancasila atau menyelewengkan

pelakasanaannya, hanya akan membawa malapetaka bagi seluruh bangsa. Menurut

Soeharto, dalam berpolitik untuk Pancasila haruslah dipergunakan cara-cara Pancasila.

Soeharto tidak sependapat Indonesia dengan penduduknya yang beragam suku

dan keyakinnya dijadikan Negara Islam tetapi Soeharto juga tidak menghendaki negara

sekuler, Soeharto tidak anti-Islam sebagai agama, tetapi menentang partai Islam. Walau

demikian tidak semua gagasan partai Islam ditolak dimana proses lahirnya UU

Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974). Undang-Undang yang pertama memuat syariat Islam

secara tidak langsung, melainkan sebagai sebuah negara yang melindungi Islam dan

agama lain yang hidup dan berkembang di negara ini dengan menerapkan sistem

pemerintahan yang diterapkan Soeharto adalah sistem pemerintahan presidentil dengan

menerapkan asas demokrasi Pancasila, yang dikenal dengan demokrasi Pancasila, sebuah

demokrasi yang mengadopsi dan menyerap kultur bangsa Indonesia dan agama yang

dipeluk masyarakatnya.

Demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan

diintegrasikan dengan sila-sila yang lainnya, yang penggunaannya harus disertai dengan

rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-

masing, harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan

martabat manusia, harus menjamin dan memperkokoh persatuan bangsa, dan harus

dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Demokrasi Pancasila berpangkal tolak dari paham kekeluargaan dan gotong-

royong. Demokrasi Pancasila bukan ditentukan oleh paksaan kekuatan, melainkan

kebulatan mufakat yang dikedepankan sebagai hasil hikmah kebijaksanaan.

Demokrasi Pancasila berusaha mencapai keserasian antara kepentingan individu

dan masyarakat dan tidak membiarkan penindasan golongan lemah oleh golongan kuat

baik melalui cara-cara ekonomi maupun politik. Dengan demikian masyarakat Pancasila

sebagai masyarakat yang sosial religius, demokrasi Pancasila yang mengutamakan

kepentingan rakyat dan bukan kepentingan golongan atau pribadi. Pada 1972, Soeharto

menyatakan, sangat penting untuk meneruskan semangat’45 kepada generasi berikutnya

agar menjadi panduan mereka dalam bersikap dengan tepat untuk mengembangkan

persatuan bangsa.

BAB III

ETIKA POLITIK SOEHARTO

A. Pengertian Etika Politik

Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak, tingkah

laku seseorang. Dengan demikian etika berkaitan dengan kelakuan manusia. Akan tetapi

kita perlu mengetahui bahwa etika tidak sama dengan moral atau moralitas.

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata ‘etika’ yaitu

ethos sedangkan bentuk jamaknya yaitu ta etha. Ethos mempunyai banyak arti yaitu :

tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak,watak,

perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti ta etha yaitu adat kebiasaan.

Arti dari bentuk jamak inilah yang melatar-belakangi terbentuknya istilah Etika

yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, secara etimologis

(asal usul kata), etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau

ilmu tentang adat kebiasaan.32

Moralitas adalah sistem nilai mengenai bagaimana

manusia harus hidup secara baik sebagai manusia. RF. Atkinson33

bahkan

mendefinisikannya sebagai kumpulan keyakinan yang berlangsung dalam suatu

masyarakat mengenai karakter dan perilaku, mengenai apa yang harus dilakukan oleh

masyarakat atau mengenai tindakan yang harus dibuat untuk menjadi orang yang baik.

Etika adalah ilmu kritis yang mempertanyakan dasar rasionalitas sistem-sistem moralitas

yang ada

32 K. Bertens, Etika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), cet. 6

33Http://drveggielabandresearch.blogspot.com/2008/05/pengertian-etika-dan-jenis-jenis etika.html, Sabtu, 24 Mei 2008.

Perlu dibedakan antara etika politik dengan moralitas politisi: moralitas politisi

menyangkut mutu moral negarawan dan politisi secara pribadi. Sebagaimana yang

terdapat dalam sosok Soeharto, dalam banyak hal, sikap Soeharto mengikuti ajaran yang

tetap menjaga jangan sampai kata-kata yang ia ucapkan menunjukkan reaksi keras atau

kemarahan. Ia selalu berbicara dengan nada tenang dan datar yang sama sekali tidak

menunjukkan emosi. Ia sering memakai kata-kata yang tidak pasti, diantaranya kata-kata

seperti “saya rasa”, “barangkali” dan “mbok menawi”. (mungkin), yang bagi orang Jawa

dianggap mencerminkan kesopanan. Orang Jawa biasanya tidak memberikan komentar

atau menjawab secara langsung ketika ditanyakan sesuatu. Mereka merasa lebih baik

memilih sikap yang tidak menantang.

Seperti halnya dengan orang Jawa mana pun, pandangan hidup Soeharto

dilandaskan pada dua hal, yaitu bahwa nasib memegang peranan yang sangat menentukan

dalam segala situasi serta tindakan manusia dan bahwa bagi manusia, mengubah apa

yang sudah ditakdirkan adalah suatu hal yang mustahil.

Di kalangan masyarakat kita ada yang berpandangan bahwa di Indonesia, oarang

Jawa itu seperti orang Inggris di kalangan masyarakat Eropa, karena orang Jawa yang

tulen adalah mereka yang bersikap sangat santun dan berbudaya tinggi. Perkataan keras

yang penuh emosi atau tingkah laku yang berlebihan dianggap kurang santun bagi orang

Jawa.34

Etika Politik sebagai cabang dan ilmu filsafat lahir di Yunani pada saat struktur-

struktur politik tradisional mulai ambruk yang memunculkan pertanyaan bagaimana

seharusnya masyarakat ditata. Etika politik adalah perkembangan filsafat di zaman pasca

34 Retnowati Abdulgani-Knapp, Soeharto The Life and Legacy of Indonesia’s Second President,

(Jakarta: Hasta Pustaka, 2007). Hal. 406

tradisional yang berfungsi dalam masyarakat mengenai tanggung jawab dan kewajiban

pada prinsip-prinsip moral dasar tentang dimensi politis kehidupan manusia sebagai

sarana kritik ideologi mengenai paham-paham dan strategi-strategi keabsahan yang

mendasari penyelenggaraan suatu negara yang berkeadilan sosial35

.

Sebagaimana yang terdapat dalam etika politik Soeharto dengan prinsipnya yang

terkenal , ”aja kagetan, aja gumunan, aja dumeh”, (jangan kagetan, jangan heran, jangan

mentang-mentang), yang jadi pegangan selama hidupnya sejak kecil, terutama bagi

mereka yang percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau ”nrimo melek”(jadilah orang

yang sabar apapun yang terjadi terimalah, jangan mengeluh serta gunakan selalu

kewaspadaan.

Satu ajaran lain dari nenek moyang yang paling diyakininya adalah:”hormat kalawan

gusti, guru, ratu, lan wong atuwo karo”, (percaya kepasa Tuhan Yang Maha Esa, guru,

pemerintah dan orang tua). Dari sudut nenek moyang orang Jawa etika yang dianut

Soeharto dikenal sebagai Tri Dharma yaitu Rumongso melu bandarbeni, yang

menjabarkan rasa kepemilikan dalam masyarakat, wajib melu bangrungkebi, yang

mengacu kepada sebuah kewajiban untuk memelihara dan dan membela masyarakat, dan

mulatsarira bangrasawani, yang berarti harus selalu sensitif.

Maka sejak abad ke-17 filsafat mengembangkan pokok-pokok etika politik

seperti:

1. Pemisahan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan negara (John Locke)

2. Kebebasan berpikir dan beragama (John Locke)

3. Pembagian kekuasaan (John Locke, Montesquie)

35

Frans magnis Suseno, Etika Politik (Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern) ,

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1987).

4. Kedaulatan rakyat (Rousseau)

5. Negara hukum demokratis/Republican (Kant)

6. Hak-hak asasi manusia (John Locke, dsb)

7. Keadilan sosial

Etika politik digunakan membatasi, meregulasi, melarang dan memerintahkan

tindakan mana yang diperlukan dan mana yang dijauhi. Etika politik yang bersifat sangat

umum dan dibangun melalui karakteristik masyarakat bersangkutan amat diperlukan

untuk menampung tindakan-tindakan yang tidak diatur dalam aturan secara legal formal.

Jadi, etika politik lebih bersifat konvensi dan berupa aturan-aturan moral. Etika politik

bukanlah suatu sistem politik yang berbelit. Secara sederhana, etika politik dapat

diartikan sebagai sejumlah nilai luhur yang seharusnya diterapkan dalam perilaku politik

para politisi. Hans Küng36

menyebut etika politik sebagai kewajiban hati nurani yang

tidak difokuskan pada apa yang baik atau benar secara abstrak, tetapi pada apa yang baik

dan benar dalam situasi yang konkrit". Di bidang politik, Machiavelli telah

memproklamirkan pemisahan politik dan etika. Machiavelli menggaris bawahi bahwa

etika satu-satunya dalam politik adalah kebaikan negara, mempertahankan negara dengan

segala cara dan biaya.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama (Poerwadarminta, sejak 1953 -

mengutip dari Bertens,2000), etika mempunyai arti sebagai : “ilmu pengetahuan tentang

asas-asas akhlak (moral)”. Sedangkan kata ‘etika’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

yang baru (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988 - mengutip dari Bertens

2000), mempunyai arti :

36http://drveggielabandresearch.blogspot.com/2008/05/pengertian-etika-dan-jenis-

jenis-etika.html, Sabtu, 2008 Mei 24.

1. ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral

(akhlak)

2.kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak

3. nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

K. Bertens berpendapat bahwa arti kata ‘etika’ dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tersebut dapat lebih dipertajam dan susunan atau urutannya lebih baik dibalik,

karena arti kata ke-3 lebih mendasar daripada arti kata ke-1. Sehingga arti dan

susunannya menjadi seperti berikut :

1. nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok

dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya, jika orang berbicara tentang etika orang

Jawa, etika agama Budha, etika Protestan dan sebagainya, maka yang dimaksudkan

etika di sini bukan etika sebagai ilmu melainkan etika sebagai sistem nilai. Sistem nilai

ini bisa berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial.

2. kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud di sini adalah kode etik. Contoh : Kode

Etik Jurnalistik

3. ilmu tentang yang baik atau buruk.37

Lima Prinsip Dasar Etika Politik Kontemporer yakni:

1. Pluralisme

Dengan pluralisme dimaksud kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya, untuk

hidup dengan positif, damai, toleran, bersama warga masyarakat yang berbeda

pandangan hidup, agama, dan adat budaya. Pluralisme mengimplikasikan pengakuan

37

Http://massofa.wordpress.com/2008/11/17/pengertian-etika-moral-dan-etiket/,

17November 2008.

terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, dan

toleransi. Prinsip pluralisme terungkap dalam Ketuhanan Yang Maha Esa yang

menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada orang yang boleh didiskriminasikan karena

keyakinan religiusnya. 38

Sebagai seorang Islam yang taat, Presiden Soekarno dan Soeharto mempelajari

bagaimana Nabi Muhammmad SAW. Di zamannya memperhatikan problem-problem

besar yang dihadapi umatnya secara lebih dalam daripada pemimpin-pemimpin lain di

jaman itu. Nabi harus menyelidiki jauh secara dalam dan penuh siksaan ke dalam dirinya

sendiri agar dapat memperoleh sebuah jalan keluar yang tidak hanya sesuai secara politis

tetapi juga memuaskan secara spiritual.

Islam adalah agama yang mengajarkan pengikutnya tentang kehidupan di dunia da

akhirat. Kedua Presiden Indonesia ini merupakan penganut Islam moderat, yang

mengikuti ajaran Qur’an bahwa tidak ada paksaan dalam urusan keimanan. Keutamaan

yang paling penting dalam agama Islam adalah keadilan sosial. Tugas utama umat Islam

adalah membangun sebuah masyarakat (ummah) yang penuh belas kasih, dimana

diberlakukan pemerataan kekayaan yang adil. Bahkan, keprihatinan atas kesenjangan

sosial selalu merupakan bagian inti dari visi dunia dilihat dari kacamata seluruh agama

yang ada.

2. Hak Asasi Manusia

Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti kemanusia yang adil dan beradab. Karena

hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib

tidak diperlakukan. Jadi bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan

38 Abdulgani, Soeharto The Life and Legacy of Indonesia’s Second President, Hal. 178

martabatnya sebagai manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak yang paling mendasar

yang dimiliki oleh setiap individu, sejak ia masih dalam kandungan ibunya sampai ia

meninggal.39

Hak-hak asasi manusia adalah mutlak maupun kontekstual, yaitu:

a. Mutlak karena manusia memilikinya bukan karena pemberian negara,

masyarakat, melainkan karena ia manusia, jadi dari tangan Sang Pencipta.

b. Kontekstual karena baru mempunyai fungsi dan karena itu mulai disadari, di

ambang modernitas di mana manusia tidak lagi dilindungi oleh adat/ tradisi, dan

sebaliknya diancam oleh negara modern.

Hak asasi manusia sebagaiman terdapat pada Undang-undang subversi pada masa

pemerintahan presiden Soeharto, ia menyatakan bahwa sesuai dengan UUD 1945

Presiden, sebagai mandataris MPR, memiliki kekuasaan tertinggi dengan bantuan Wakil

Presiden dan menteri-menterinya. Presiden melaksanakan tugasnya sebagaimana

disebutkan dalam UUD melalui GBHN. Karenanya, kedua Inpres No. 2/ 1996 dan

Keppres No. 42/ 1996 berada dalam otoritas Presiden sebagai mandataris MPR.

Kemudian ia menjelaskan bahawa tahapan-tahapan harus dilakukan dalam

pembangunan Negara, sebagaimana diuraikan dalam setiap Repelita dan rencana negara

jangka panjang untuk 25 tahun, ia mempunyai rencana membuat Indonesia menjadi

negara industri yang kuat dengan sistem pertanian yang modern di akhir periode 25 tahun

tersebut. Adalah penting bagi sebuah negara untuk dapat berkembang menjadi suatu

negara industri.

Tahap pertama yang harus diambil berkaitan dengan aktifitas manufaktur yang

dapat menjaga pertaniannya; langkah kedua adalah memproses bahan mentah untuk

39 H. Hasan Basri, Pengantar Yusril Ihza Mahendra, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam,

(Jakarta: Mihrab, 2004), Cet. 1.

produksi akhir; termasuk kebutuhan untuk membuat komponen-komponen mesin yang

dibutuhkan negeri ini.40

3. Solidaritas Bangsa

Solidaritas mengatakan bahwa kita tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga

demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. Sosialitas manusia

berkembang secara melingkar: keluarga, kampung, kelompok etnis, kelompok agama,

kebangsaan, dan solidaritas sebagai manusia. Manusia menjadi seimbang apabila

semua lingkaran kesosialan itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing.

Masa pemerintahan Soeharto terkenal dengan seputar KKN (Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme) salah satunya adalah mengenai seputar yayasan yang didirikannya, ia

menjelaskan mengenai isu-isu seputar yayasan-yayasannya, ia yakin, akan dapat

mempercepat pengentasan kemiskinan. Soeharto melihat perlunya sektor swasta agar

membantu untuk mengurangi beban pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial. Inti

dari program pembangunannya dalah membangun manusia Indonesia seutuhnya, dalam

hal kekayaan materi dan kekayaan spiritual sebagaimana yang terdapat dalam pasal 33

UUD 1945 mengenai pendidikan.41

Soeharto berpendapat bahawa yayasan-yayasannya dibangun sesuai dengan surat

keputusan notaris yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman, dimana tercantum juga

dengan jelas panerimaan manfaat yang akan dibantu dan tipe operasinya. Dana awalnya

sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam sistem perbankan, karena bank dan

intitusi keuangan lainnya wajib memberikan 5 % keuntungannnya setelah membayar

pajak untuk kepentingan kesejahteraan sosial.

40 Abdulgani, Soeharto The Life and Legacy of Indonesia’s Second Presiden,).

Hal. 264 41 Ibid, hal. 266

Dari 5 % dana yang dikumpulkan, 2,5 % diberikan kepada Yayasan Supersemar

dan 2,5 % diberikan kepada Yayasan Dharmais (separuh untuk beasiswa sekolah dan

separuh lainnya untuk anak yatim). Pada tanggal 11 Oktober 1999, Jaksa Agung

mengeluarkan instruksi untuk menghentikan investigasi karena tidak ada bukti yang

ditemukan bahwa, dalam kapasitasnya sebagai ketua yayasan Soeharto terlibat dalam

prakik korupsi, semuanya itu terjadi akibat dari ulah kroni-kroninya.

Presiden Soeharto sengaja memilih orang-orang yang ia percaya untuk duduk di

jajaran badan pengurus yayasannya. Mereka juga merupakan orang-orang yang mengerti

konsepnya dan memiliki ide yang sama dengannya. Untuk itu ia bergantung kepada

kroni-kroninya dan itu merupakan manifestasi nepotisme.

Memang ia mengikuti filsafat Jawa bahwa mereka yang memberikan sumbangan

sebaiknya tidak pamer ketika memberikan bantuan kepada orang lain, tetapi harus selalu

ingat ketika kita mendapat bantuan dari orang lain. Ini sesuai dengan konsep kerendahan

hati yang diajarkan di semua keluarga Jawa. Hanya ketika kritik dan salah pengertian

yayasan muncul, barulah presiden Soeharto melihat pentingnya untuk bicara. Walaupun

ia telah menjelaskan konsepnya mengenai yayasan dalam biografinya pada tahun 1988

masyarakat tidak mau lagi mendengarkan.42

4. Demokrasi

Demokrasi merupakan prinsip kedaulatan rakyat menyatakan bahwa tak ada manusia,

atau sebuah elit berhak untuk menentukan dan memaksakan (menuntut dengan

ancaman) bagaimana orang lain harus hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran

menyatakan, bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin

mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat atau

42 Ibid, hal, 269-277.

prinsip keterwakilan. Jadi demokrasi memerlukan sebuah sistem sebagai aspirasi

rakyat terhadap elit politik.

Sebagaimana Soeharto mendirikan yayasan Dakab untuk mendukung mesin politiknya,

Golkar. Ketika semua organisasi sosial diminta untuk menerima Pancasila sebagai satu-

satunya azas, dimana ketika negara mencapai swasembada beras. Pada tahun 1964

Sekber Golkar adalah suatu kesatuan yang dimaksudkan tentara untuk menghadapi dan

mencegah bangkitnya komunisme. Golkar menjadi mesin yang kuat dalam arena

pemilihan umum pada masa itu.

Golkar merupakan pisau dengan dua ujung: satu untuk menggalang pengaruh komunis

dan satu lainnya untuk menjaga keutuhan UUD 1945 dan Pancasila. Yang satu ditujukan

untuk masyarakat sipil untuk berperan aktif, dan yang satu lagi adalah tempat militer

memainkan peran kunci. Golkar dibutuhkan untuk menjaga penyusupan komunis,

terutama dalam peristiwa penting seperti pemilihan umum.

Dalam masalah demokrasi, Soekarno dan Soeharto menerapkan demokrasi yang sesuai

dengan kepribadian bangsa dan negara. Soekarno memperkenalkan Demokrasi

Terpimpin dan Soeharto menggunakan Demokrasi Pancasila; kedua-duanya pada

hakekatnya merupakan pembatasan atas liberalisme barat. Kedua Prsiden tersebut

memegang pendirian bahwa setiap negara merdeka harus mempunyai tempat pijakan

yang kokoh dalam percaturan kuasa yang lebih di atas yang lain, sehingga merasa berhak

untuk mendiktekan pandangannya mengenai demokrasi dan hak-hak azasi manusia,

apalagi memaksakan kehendak agar pandangan mereka harus diikuti.

Pemaksaan atas sistem demokrasi yang mereka anut agar diterapkan di negara merdeka

dan berdaulat yang lain sebenarnya sudah merupakan pelanggaran atas prinsip-prinsip

dasar demokrasi itu sendiri43

5. Keadilan sosial

Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Maksud

baik apa pun kandas apabila melanggar keadilan. Keadilan sosial adalah keadilan yang

terlaksana.44

Dalam kenyataan, keadilan sosial diusahakan dengan membongkar

ketidakadilan-ketidakadilan yang ada dalam masyarakat.

Perlu diperhatikan bahwa ketidakadilan-ketidakadilan itu bersifat struktural, bukan

pertama-pertama individual. Artinya, ketidakadilan tidak pertama-tama terletak dalam

sikap kurang adil orang-orang tertentu (misalnya para pemimpin), melainkan dalam

struktur-struktur politik, ekonomi, sosial, budaya, ideologis.

Sebagaimana pada peristiwa Aceh, yakni Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Kejahatan HAM atas Muslim Aceh diawali oleh VOC Belanda, diteruskan oleh rezim

Orde Lama Soekarno, dan ditindas lebih kejam lagi di masa kekuasaan Suharto. Bahkan

di zaman Jenderal Suharto-lah, NAD yang sangat berjasa dalam merebut dan

mempertahankan kemerdekaan RI, terutama dari segi finansial, sebab itu NAD juga

disebut sebagai ‘Lumbung Uang RI’ dijadikan lapangan tembak dengan nama Daerah

Operasi Militer (DOM), 1989-1998.45

Pasca berakhirnya penjajahan dan Indonesia dinyatakan merdeka, Aceh secara

langsung atau tidak dinyatakan sebagai bahagian dari pada Republik Indonesia (RI) oleh

foundernya. Dalam menghirup udara merdeka, para pemimpin Aceh yang terdiri dari

kaum ulama mencoba mengelola Aceh dengan ketentuan Islam dan melaksanakan

43 Ibid, hal. 283-382.

44 G. Dwipayana Nazaruddin Sjamsudin, Jejak Langkah Pak Harto 1 Oktober 1965-27 Maret

1968 , (Jakarta: PT. Citra Lamtoro Agung, 1991), hal. 181.

45

Http://thufailalghifari.multiply.com/reviews/item/91

Syari’at Islam di sana. Ternyata usaha tersebut tidak mendapatkan restu dari pihak RI di

Jakarta kerana yang memimpin RI adalah orang-orang yang berlatar belakang nasionalis-

sekularis. Kesan dari itu, kaum ulama bersama rakyat Aceh melawan RI dengan

mengisytiharkan Darul Islam/Tentera Islam Indonesia (DI/TII) tahun 1953. Perlawanan

tersebut memakan waktu lebih kurang sepuluh tahun lamanya dengan kerugian kedua

belah pihak yang tidak terhitung jumlahnya. Akhirnya perlawanan yang cukup heroik dan

unik tersebut berakhir dengan perdamaian dan pemimpin pemberontakan Teungku

Muhammad Daud Beureu-eh diberikan penghormatan, kemuliaan dan dijemput dengan

menggunakan pendekatan agama dan adat Aceh.

Pasca Soeharto, Islam di Aceh tidak jauh beda. Hanya karena ada perlawanan

GAM sajalah maka Indonesia memberikan Aceh menjalankan Syari’at Islam di sini lewat

ketentuan Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-

undang No. 18 Tentang Autonomi Khusus untuk Aceh. Ketika terjadinya perdamaian

GAM dengan RI 15 Agustus 2005 ditambah lagi dengan Undang-undang No. 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh. Yang terakhir masih diperdebatkan kalangan GAM

karena ada sisi-sisi yang belum mengacu kepada MoU Helsinki sebagai patron dalam

perdamaian GAM dengan RI.46

B. Sejarah Etika Politik Soeharto

Sejak awal pemerintahan Soeharto menghindari politik Islam karena latar

belakangnya sebagai seorang militer tulen. Terlebih pada masa itu militer masih trauma

dan khawatir dengan pemberontakan-pemberontakan yang membawa ideologi Islam.

46

Http://ummahonline.wordpress.com/2007/02/26/melirik-perkembangan-aceh-

pucuk-dicita-ulampun-tiba/?referer=sphere_related_content/

Seperti yang terjadi beberapa kali di zaman Soekarno berkuasa. Selain itu militer juga

solid berada di belakang Soekarno ketika membubarkan Konstituante pada 5 Juli 1959

dan menyatakan kembali ke UUD 1945.

Sidang konstituante sebelumnya berjalan alot, berlarut-larut dan dan gagal

mencapai kata bulat soal asas negara. Partai-partai politik Islam di satu kubu

memperjuangkan Islam sebagai ideologi negara, di kubu lain partai-parti nasionalis tetap

bertahan dengan Pancasila, dengan kembali ke UUD 1945 maka asas negara adalah

Pancasila.47

Untuk mencegah kembali menguatnya politik Islam, Soeharto tidak memberi

pintu masuk kepada partai Masyumi, yang konsisten memperjuangkan asas Islam, untuk

hidup kembali setelah dibubarkan oleh soekarno menjelang kejatuhannya.

Soeharto tidak memberi izin kepada tokoh-tokoh Masyumi untuk menghidupkan

kembali partainya dan faham komunis kembali hidup. Soeharto juga tidak ingin

membiarkan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) pada era Orde Lama pengurusnya dekat

dengan kaum komunis, leluasa bergerak. Soeharto lebih memilih membersarkan

sekretariat Bersama Golongan Karya, yang diisi oleh kalangan abangan dan militer,

dengan harapan lebih mudah dikontrol.

Disisi lain, Soeharto juga memerlukan dukungan dari kalangan Islam yang

menjadi mayoritas penduduk negeri. Soeharto tidak menghendaki politik Islam bergema

kembali, namun Soeharto membiarkan lahirnya satu partai baru berasas Islam, yakni

Partai Muslim Indonesia (Parmusi) serta merangkul kalangan ulama dan politisi

Nahdlatul Ulama (NU).

47 H. Ahmad Shahab, Biografi Politik Presiden RI. Ke-2 Soeharto Pembangunan dan Partisipasi,

(Jakarta PT. Golden Terayon Press, 2008), hal. 211

Bagi Soeharto Islam hanya sekedar agama yang dianut oleh warganya .

Ketidakstabilan politik yang berimbas kepada kestabilan ekonomi pada zaman Soekarno,

Soeharto tidak ingin ideologi Islam dalam pentas politik nasionalis tumbuh subur.

Baginya Islam boleh berkembang dan tumbuh subur sebagai sebuah kepercayaan, bukan

sebagai ideologi partai politik. Soeharto menghindari keinginan untuk menjadikan Islam

sebagai asas negara. Sebagaimana diperjuangkan oleh partai-partai Islam di masa

pemerintahan Soekarno. Soeharto mensosialisasikan jargon “ politik no pembangunan

yes”, yang menjauhkan rakyat dari politik dan menjadikan golkar sebagai satu-satunya

agen pembangunan.48

Menjelang pertengahan 80-an sikap Soeharto terhadap pergerakan Islam bergeser

dan mengakomodasi politik Islam. karena yakin Pancasila tidak akan diganggu-gugat

sebagai asas tunggal dalam setiap sendi kehidupan nasionalis. Ini terlihat pada Munas

Golkar tahun 1983. Akbar Tanjung sebagai mantan ketua umum HMI bersaing dengan

Sarwono Kusumaatmaja dalam pemilihan sekjen Golkar.

Soeharto naik ke kursi RI-1 sebagai presiden melalui proses sejarah yang sangat

kontroversial, yaitu dengan keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Setahun kemudian , 27 Maret 1968, Soeharto resmi dilantik sebagai presiden kedua

Indonesia, mengganti Soekarno, oleh Majelis Permuswyawaratan Rakyat Sementara

(MPRS).49

Itulah awal perjalanan panjang kekuasaan Soeharto selama 32 tahun di bawah

panji Orde Baru. Setiap lima tahun muncul kebulatan tekad yang mendukungnya sebagai

48

G. Dwipayana dan Ramadhan KH, Soeharto, ”Pikiran, Ucapan, dan Tindakan

Saya, (Otobiografi), (Jakarta: Lamtoro Agung Persada, 1989), hal. 337. 49 Atmadji Sumarkidjo, Jendral M. Yusuf Panglima Para Jendral, (Jakarta: Hasta Pustaka, 2006),

hal. 254.

calon tunggal presiden dan berturut-turut suara MPR terus mengukuhnya secara

aklamasi, mulai pada sidang umum 1973, 1978, 1983, 1988, dan 1998.

Soeharto sendiri merupakan prajurit yang setia mempertahankan bangsa Indonesia

sebagai negara yang merdeka. Ia menjalankan dengan baik apa yang dibebankan oleh

Soekarno dalam menumpas pemberontakan dan merebut kembali Irian Jaya dalam politik

luar negeri.50

Golkar berperan besar dalam mendukung kekuasaan Soeharto selama 32 tahun.

Soeharto sempat menyatakan untuk tidak dicalonkn kembali sebagai presiden pada

periode 1998-2003. namun dengan dukungan kroninya, ia terus memilih menjadi

presiden. Akumulasi kekecewaan rakyat yang memuncak, membuat pertahanan

politiknya oleng. Masa jabatannya berakhir lewat pengunduran diri pada Mei 21 Mei

1998, dan menyerahkan tampuk kekuasaan kepada BJ Habibie.

Pengunduran diri Soeharto menyusulnya terjadinya krisis moneter 1997,

kerusuhan Mei 1998, tekanan politik dalam dan luar negeri, serta gelombang demonstrasi

yang berpuncak pada pendudukan Gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa.

Pada masa pemerintahannya, Soeharto menetapkan pertumbuhan ekonomi dan

stabilitas politik sebagai pokok tugas dan tujuan pemerintahan. Ia tampil sebagai Bapak

pembangunan yang mengesankan Indonesia makmur secara ekonomi dan jenderal besar

yang represif.51

C. Memahami orang Jawa

Yang disebut orang Jawa adalah mereka yang berbahasa ibu bahasa Jawa dan

yang nenek moyangnya berasal dari Jawa Tengah dan JawaTimur. Orang Jawa pada

50 Antonie C.A. Dake, Sukarno File ”Berkas-berkas Soekarno 1965-1967” Kronologi Suatu

Keruntuhan, (Jakarta: Aksara Taruna, 2005), hal 263. 51 Republika, Rabu, 30 Januari, 2008

umumnya membagi diri mereka ke dalam tiga kelompok sosial: wong cilik atau kaum

miskin (sebagian besar dari mereka petani), yang sebagian dari mereka hidup di kota

dengan mengandalkan pendapatan minimum; priyayi, yaitu para birokrat dan

cendekiawan; dan kelompok bangsawan atau ndara.

Orang Jawa tradisional sangat percaya pada kekuatan-kekuatan spiritual dan ritual

keagamaan. Sebelum panen, melakukan perjalanan jauh, setelah menerima promosi dan

pada setiap kesempatan, orang Jawa akan menyerahkan sesajen ketika mengingingkan

dan menerima kebahagiaan cosmic. Mereka akan berkonsultasi dengan buku primbon

untuk memilih waktu dan tempat yang terbaik untuk melaksanakan acara-acara penting.

Bahkan para raja, ratu, presiden, dan perdana menteri tidak akan senang melakukan

perubahan yang tidak sesuai dengan apa yang yang sudah ditentukan oleh pimbon.

Soekarno juga percaya akan hal-hal semacam ini waktu memilih 17 Agustus 1945

untuk hari proklamasi Negara kita. Orang Jawa percaya bahwa legenda memainkan peran

penting dalam mendidik dan mengembangkan pikiran anak muda. Pementasan wayang

dengan cerita yang diambil dari cerita-cerita epik Hindu Ramayana dan Mahabarata

menyampaikan nilai-nilai pemandu kehidupan kepada penontonnya. Mempelajari

wayang merupakan hal yang penting apabila ingin memahami orang Jawa secara lebih

mendalam.52

Bagi seorang Jawa, seorang pemimpin harus alus atau berbudi halus, elegen,

bertutur-kata lembut, sopan, mudah beradaptasi dan sensitif, dengan kekuatan dari dalam

sehingga mampu memberikan perintah secara tidak langsung dan sopan, yang

dipermukaan tampak seperti merendahkan diri. Emosi-emosi seperti kebahagiaan,

52 Retnowati, Soeharto The Life and Legacy of Indonesia’s Second President,hal. 1-2.

kesedihan, kekecewaan, kemarahan, penyerahan, harapan dan rasa kasihan tidak

seharusnya diperlihatkan di depan umum.

Prsiden Soeharto adalah salah satu orang yang paling hebat dalam

mendemonstrasikan karakter alus ini, dan terutama, dalam hal penguasaan diri.

Ketegangan pribadi dan sosial, konflik dan konfrontasi dengan sangat hati-hati akan

dihindari oleh orang Jawa yang menganggap kerukunan atau keharmonisan sebagai sifat

yang sangat pentinga. Hidup dalam harmoni berarti hidup dalam permufakatan, dalam

kedamaian dan ketenangan tanpa konflik dan pertentangan, atau bersatu agar masyarakat

dapat saling tolong-menolong satu sama lain.53

Soeharto telah banyak mempengaruhi sejarah Indonesia, dengan sikap dan tekad

serta semangat perjuangan yang pantang menyerah. Soeharto menganut falsafah Jawa

”mikul dhuwur, mendhem jero” atau (carilah yang terbaik dari manusia dan cobalah

untuk memaafkan kesalahan-kesalahan mereka yang kita hormati). Orang Jawa yang

tulen adalah mereka yang bersikap sangat santun dan berbudaya tinggi.54

Seperti yang

diutarakan Alwi Shahab yang memaparkan bahwa kecenderungan kejawen Soeharto

terlihat saat berpidato diberbagai tempat, Soeharto selalu mengutip dan menyerukan

pemahaman falsafah Jawa”tepo seliro; mendhem jero, mikul dhuwur, tuturi andayani, lan

biso rumongso ojo rumongso biso.55

Soeharto dikenal sebagai Tri Dharma, yaitu Rumongso melu bandarbeni, (rasa

kepemilikan dalam masyarakat), wajib melu bangrungkebi, yang mengacu (kewajiban

53 Ibid, hal. 3.

54 Dwipayana dan Ramadhan , Soeharto, ”Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, (Otobiografi),

hal. 439. 55 Republika, Rabu, 30 Januari, 2008

untuk memelihara dan membela masyarakat), dan mulatsarira bangrasawani, (selalu

sensitif).56

Soeharto menggunakan keterbatasannya sendiri untuk memperbaiki pendidikan

bagi mayoritas rakyat. Salah satu masalah yang penting bagi Soeharto yang membedakan

dengan Soekarno adalah mengatasi masalah perekonomian. Soeharto tidak mengingkari

bahwa Soekarno dan Hatta-lah adalah dua tokoh yang telah berjasa dalam

memproklamirkan kemerdekaan bangsa, dan bahwa Soekarno dan Hatta-lah yang

berhasil menanamkan harga diri dan jati diri bangsa Indoneasia yang merdeka.57

Soeharto dianggap sebagai seorang yang berpandangan ke dalam dan

pengenalannya tentang pemikiran Barat terbatas, disebabkan Soeharto berasal dari daerah

pedesaan. Berbeda dengan Soekarno yang berasal dari perkotaan yang menerapkan

demokrasi terpimpin yang beraliran komunis, Soeharto dengan menggunakan demokrasi

gaya Indonesia yang diberi nama demokrasi Pancasila sebagai sistem tunggal yang harus

diterima semua partai politik.

Istilah terpimpin dan Pancasila yang digunakan oleh kedua presiden,

membuktikan bahwa sistem demokrasi Barat tidak dapat diterima dan diterapkan begitu

saja tanpa mengadakan penyesuaian dalam menjalankan pemerintahan.

Soekarno memusatkan seluruh perhatiannya untuk persatuan dan kesatuan bangsa

dengan mencoba kekuatan yang ada pada saat itu, yakni nasionalisme, agama dan

komunisme (Nasakom). Dan tugas utama Soeharto adalah menghentikan inflasi yang

sangat tinggi, mencegah agar rakyat tidak kelaparan dan secara jelas menggariskan

program ekonomi untuk mengisi arti kemerdekaan. Dan segera membubarkan partai

56 Retnowati-Knapp Abdulgani, Soeharto The Life and Legacy of Indonesia’s Second President,

(Jakarta: Hasta Pustaka, 2007), hal. 108 57 Ibid, hal 407

komunis. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kemerdekaan

adalah hak semua bangsa dan karenanya kolonialisme yang bertentangan dengan

kemanusiaan dan rasa keadilan harus dihilangkan.58

1. Soeharto, Jawa, Santrinisasi

Soeharto meninggalkan kontroversi pendapat semasa pemerintahannya. Pada awal

Soeharto menjadi presiden, kondisi ekonomi dan sosial Indonesia sangat tidak stabil,

sehingga terjadinya kemiskinan dan pergolakan sosial. Hanya dengan satu kalimat,

Soeharto mampu menyederhanakan berbagai persoalan; penuhi berbagai kebutuhan

rakyat Indonesia, yang kemudian menjadi landasan untk menata dan membangun

Indonesia.

Soeharto mempunyai pribadi unik. Satu sisi seorang militer yang keras dan

disiplin, tapi di sisi lain seorang Jawa yang lembut dan penuh unggah-ungguh. Paduan

sikap Soeharto ini sangat mewarnai pemerintahannya. Usaha keras Soeharto untuk

mewujudkan kestabilan pemerintahan dalam batas-batas tertentu merupakan refleksi

sikap kejawaannya yang tidak menyukai konflik terbuka.

Sikapnya sebagai seorang Jawa yang akomodatif dan menyukai keselarasan hidup

menjadikan pemerintahannya stabil. Pemerintahannya mampu merangkul tetangga-

tetangganya; Singapura, Malaysia yang pernah dimusuhi Orde Lama. Kedatangan Lee

Kuan Yew dan Mahathir Mohammad ke Jakarta untuk bertemu Soeharto bukti bahwa

kejawaan Soeharto yang menomorsatukan hidup selaras dan damai.

2. Islam di awal Rezim Soeharto

Para pengamat sosial sering mempertentangkan antara Islam dan Jawa. Dalam

kategori Clifford Geertz, terbagi dalam tiga kategori; santri, abangan dan priyayi.

58 Ibid, hal, 408

Soeharto dalam kategori Geertz berdasarkan masa kecilnya adalah orang abangan.

Namun karena statusnya sosialnya yang tinggi, dengan menikah dengan Siti Hartinah,

gadis keturunan priyayi Jawa, Soeharto masuk kategori priyayi. Yang namanya priyayi

sulit beradaptasi dengan Islam.59

Ketika Soeharto menjadi presiden, umat Islam mengalami islamisasi birokrasi,

disebabkan kultur Jawa identik dengan priyayi. Kondisi tersebut diperkuat pengaruh

Nasakom dari pemerintahan Soekarno yang membagi masyarakat Indonesia menjadi tiga

golongan; nasionalis, agama, dan komunis.

Ketiganya menurut Soekarno, harus bergandengan tangan mempersatukan dan

membesarkan Indonesia. Dalam prakteknya, penggolongan tersebut justru memecah-

belah kehidupan keagamaan orang Jawa. Islam seolah-olah identik hanya dengan

mendukung partai Islam, sedangkan golongan nasionalis dan komunis bukan Islam, yang

menyebabkan jauhnya Islam dari birokrasi.

Pada tahun 1960 dan tahun 1970-an, umat Islam terpinggirkan dalam birokrasi,

termasuk militer. Menurut Samson, hubungan antara militer dengan birokrasi menjalin

simbiosis mutualisme. Pada Rezim Soeharto semua kepala daerah dan menteri-menteri

yang mengurusi masalah-masalah strategi berasal darai militer. Sehingga antara

militerisasi dan birokrasi seakan-akan identik. Keduanya dalam. kategori budaya Jawa

termasuk golongan priyayi yang menyebabkan sulitnya beradaptasi dengan Islam.

3. Perubahan Islam

Marginalisasi golongan Islam dari birokrasi berubah ketika pemerintah

menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal. Pancasila menjadi dasar setiap kebijakan

dalam langkah pemerintah, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Golongan abangan maupun

59 Republika, Selasa 29 Januari 2008, (Dalam artikel Alan Samson, Army and Islam in Indonesia)

priyayi mayoritas menganut Islam. Tempat ibadah umat Islam adalah mesjid sehingga

menjalankan asas Pancasila.

Di Golkar berdiri MDI (Majelis Dakwah Islamiyah) bagian dari Golkar yang

bertugas menggolkarkan masa santri. Sehingga kyai dapat berhubungan erat dengan

politisi Golkar dan birokrat yang mendorong santrinisasi birokrasi. Perpaduan Pancasila

dan Golkarisasi membuat kategorisasi dikotomis santri dan abangan rontok, setelah

Soeharto membentuk Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang usaha utanmanya

membangun mesjid di daerah.

Kepedulian Golkar pada Islam berakibat terbukanya akses bagi santri untuk

masuk kedalam birokrasi. Kondisi ini semakin kuat setelah Soeharto mengizinkan

Habibie dan kawan-kawannya membentuk Ikatan Cendekiawan Muslim se- Indonesia

(ICMI).60

4. Soeharto Islam dan Indonesia

Tidak bisa dibantah Soeharto adalah tokoh besar bangsa yang penuh kontroversi

dan hubungan Soeharto dengan umat Islam juga penuh kontroversi.61

Pada pemilu 14971,

Soeharto dan birokrasi pemerintah termasuk ABRI mendukung sepenuhnya Golkar yang

menjadi kekuatan politik pendukung pemerintah. Dukunga itu dilakukan dengan cara

kasar. Banyak aktifis NU dan ormasa Islam lain yang mengalami tindakan kekerasan dari

aparat keamanan. Cara yang lebih halus yaitu dengan membentuk GUPPI untuk menarik

sebagian tokoh dan warga NU ke dalam Golkar.

Usaha tersebut bertujuan untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara.

Kemenangan Soeharto diukur dengan keberhasilan mempertahankan Pancasila (dalam

60 Ibid. 61 John Echols dan Hassan Shadily, Kamus Iggris-Indonesia,( controversy adalah perdebatan,

percekcokan)

penafsiran Soeharto). Pemilu, penyederhanaan partai menjadi tiga dan menjadikan

Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi orpol dan ormas, adalah medan pertempuran

dari peperangan mempertahankan Pancasila.

NU, Parmusi, PSII, dan Perti waktu itu masih mempertahankan Piagam Jakarta,

yang bagi Soeharto dianggap membahayakan Pancasila, maka partai-partai Islam harus

dikalahkan dengan segala cara, termasuk cara militer yang ternyata efektif.

Soeharto tidak anti Islam sebagai agama, tetapi menentang partai Islam. Tidak

semua gagasan partai Islam ditolaknya sebagaimana lahirnya UU Perkawinan (UU No. 1

tahun 1974) UU Pertama yang memuat ketentuan Syariat Islam secara tidak langsung.

Soekarno pada akhir 1950-an tidak mampu untuk menggolkan RUU perkawinan.

Pertarungan kekuasaan Soeharto bukan ditandai perlawanan sisa-sisa Soekarno

melawan Soeharto. Bukan juga sebagai penghapusan pengaruh komunis serta perebutan

wacana pembangunan ekonomi pragmatisme berhadapan dengan gagasan ekonomi

nasionalisme, melainkan juga diwarnai dengan ketegangan negara sekuler dengan hasrat

politik sisa kekuatan Masyumi dan Darul Islam(DI) sebagai partai modern. Masyumi

memperjuangkan politik demokratis dengan warna Islam. Sementara DI berhasrat

mendirikan negara Islam. Bagi Soeharto karena keterlibatan tokoh Masyumi dalam

gerakan PRRI akhir 1950-an, kedua hasrta itu di persatukan.62

Sebagai konsekuensinya, politik Orde Baru hingga akhir tahun 1980-an bukan

saja bersifat anti ideologi, melainkan juga mempraktekkan gagasan Snouck Hurgronye

dalam menaklukkan Aceh: membiarkan kalangan Islam melaksanakan ibadah secara

teknis dan memberangus setiap orang atau kelompok bergagasan politik Islam.

62 Dake, Sukarno File ”Berkas-berkas Soekarno 1965-1967” Kronologi Suatu Keruntuha, hal.

266.

Politik Orde Baru hingga akhir 1980-an pada hakekatnya adalah usaha

memapankan sebuah negara sekuler melalui perlindungan angkatan bersenjata dan

intelijen dengan legitimasi pembangunan ekonomi. Dan karena gagasan politik Islam tak

sejalan dengan sekularisme negara pembangunan (developmental state) maka usaha yang

dilakukan adalah mendorong proyek amalgamasi berbagai politik Islam pada 1980-an.

Kelahiran Partai Persatuan Pembangunan , Partai Demokrasi Indonesia berlangsung

dengan motivasi ini.

Pada tahun 1989 , presiden Soeharto tampil demonstratif dengan simbol

keislaman. Muncul di televisi membaca AL-Fatihah yang menggambarkan pergeseran

politik Orde Baru.63

5. Soeharto, Negara, dan Politik Islam

Jatuhnya Soeharto dari kekuasaannya yang digenggam selama 32 tahun pada Mei

1998, memberi angin segar bagi kehidupan politik Islam (gerakan politik berideologi

Islam) di Indonesia. Setelah dimarginalkan selama Orde Baru yang militeris-birokratik-

sekuler, politik Islam kembali muncul. Puluhan partai politik berasaskan Islam lahir di

awal era Reformasi, termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kembali

menggunakan asas Islam, sejak 1982 dipaksa oleh Soeharto untuk menerima asas tunggal

Pancasila.

Di sebabkan Soeharto pada masa kekuasaannya tidak memberi kesempatan bagi

tumbuh suburnya politik Islam di Indonesia. Baru pada saat-saat kejatuhannya Soeharto

lebih dekat kepada Islam. Bahkan dikalangan militer Soeharto di kenal sebagai hijau

ketimbang merah-putih yang selalu memegang doktrin nasionalis. Kalangan pengamat

63 Republika, selasa, 29 Januari 2008.

memberi istilah pada kabinet pembangunan VII, yang merupakan kabinet terakhir

kekuasaan Soeharto, sebagai kabinet ijo royo-royo.

Menoleh kembali ke masa-masa awal kekuasaannya hingga ke detik-detik

terakhir kejatuhannya, hubungan politik Islam dan rezim Orde Baru memang mengalami

pasang-surut, walau banyak mengalami surutnya. Bila menelusuri lebih dalam lagi,

hubungan tersebut dapat di kategorikan sebagai:64

1. Periode Pertama (1966-1979)

Ditandai dengan konsolidasi negara Orde Baru yang diiringi dengan kebijakan

yang represif terhadap Islam politik. Pada periode ini, yakni di masa-masa awal

pemerintahannya, Soeharto melihat Islam politik sebagai ancaman terhadap kekuasaan

politiknya. Meminjam ungkapan pengamat politik R. William Liddle, Soeharto melihat

Islam sebagai Political enemy number two sesudah komunis, dan karena itu layak disebut

sebagai ekstrem kanan.

Pada masa ini, hubungan antara negara dan Islam politik diwarnai dengan rasa

saling curiga dan ketidakpercayaan yang tinggi antara pemerintah dan umat Islam. Juga

diwarnai perlakuan yang represif terhadap kekuatan Islam politik, terutama sikapnya

terhadap para mantan aktifis Partai Masyumi.

2. Periode kedua (1979-1989)

pada periode ini diwarnai dengan pemerkuatan hegemoni ideologi negara

Pancasila dan eliminasi Islam politik. Dalam periode ini, negara Orde Baru selain

melakukan tafsiran otoriter terhadap Pancasila sebagai ideologi, juga memberlakukan

Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi partai politik dan akhirnya juga ormas

keagamaan.

64 Ibid.

Akibatnya adalah sebuah ketegangan dan konflik politik yang tajam antara negara

dan kekuatan Islam politik. Kelompok-kelompok Islam terbagi menjadi dua, yakni

mereka yang bersikap akomodatif dan pragmatis terhadap kemaun politik Orde Baru

dengan menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Yang lain adalah mereka yang

menolak asas tunggal Pancasila dengan segala konsekuensinya.

Di antara mereka ada yang melakukan perlawanan dengan keras terhadap

kebijakan politik ini, sehingga terjadilah peristiwa Tanjung Priok pada 12 September

1984 yang mengakibatkan terjadinya korban jiwa dan musnahnya harta benda. Dalam

gerak Islam politik juga ditandai dengan naiknya kelas menengah santri baru yang sangat

committed terhadap dakwah Islam dengan strategi pengembangan Islam kultural.

Naiknya kelas menengah santri membawa dampak yang signifikan dalam hubungan

antara Islam dan negara pada periode sesudahnya

3. Periode ketiga (1989-1993)

ditandai denganperubahan yang signifikan atas kebijakan politik negara Orde

Baru yang amat akomodatif terhadap Islam politik. Pada periode ini, negara memberikan

konsesi politik terhadap umat Islam dalam bentuk pemberian dukungan politis,

memfasilitasi, dan menginstitusionalisasi kepentingan Islam politik. Di antaranya adalah

dukungan terhadap berdirinya lembaga-lembaga seperti ICMI (Ikatan Cendekiawan

Muslim Indonesia), BMI (Bank Muamalat Indonesia), dan Asuransi Takaful.

Sebagai akibat dari kebijakan politik ini, negara Orde Baru dengan pimpinan

Soeharto mendapatkan dukungan dan legitimasi politik yang kuat, terutama dari kelas

menengah santri baru yang umumnya punya hubungan ideologis dan berlatar belakang

ormas-ormas Islam dalam kelompok modernis, terutama HMI (Himpunan Mahasiswa

Islam), KISDI (Komite Indonesia Untuk Solidaritas Dunia Islam), dan DDII (Dewan

Dawah Islam Indonesia).

Namun sebagai akibat dari negara dan kelompok Islam modernis ini, Gus Dur

(KH. Abdurrahman Wahid) yang wakyi itu menjadi Ketua umum PBNU dan juga

kekuatan-kekuatan nasionalis sekuler lainnya melakukan oposisi terhadap Soeharto dan

rezim Orde Baru.

4. Periode keempat (1993-1998)

Ditandai dengan kebijakan negara Orde Baru yang melakukan kooptasi terhadap

Islam politik. Dalam periode ini, Soeharto dengan Orde Baru dengan sadar melakukan

kontrol yang terkendali terhadap kekuatan Islam politik. Terutama setelah melihat

akomodasi yang diberikan terhadap kelompok Islam modernis tidak seluruhnya mampu

mengerem suara-suara kritis dan bahkan oposisi terhadap kepemimpinan politiknya.65

Bahkan, di dalam tubuh ICMI sendiri, muncul sikap dan pandangan politik yang

secara terbuka mengkritisi kebijakan politiknya yang mulai digerogoti oleh KKN (kolusi,

korupsi, dan nepotisme) yang mengkawatirkan. Terutama sekali sepak terjang para tokoh

yang oleh Adam Schwartz tergolong dalam kategori the real ICMI, semacam Amin Rais,

Nurcholis Madjid, Bintang Pamungkas sulit diterima oleh Soeharto. Maka yang terjadi

semacam koreksi terhadap ICMI dengan pencoretan sejumlah nama calon tertentu

anggota MPR yang diusulkan o0leh pengurus ICMI yang diketua oleh BJ. Habibie yang

dekat dengan Soeharto.66

65 Ibid. 66 Dwipayana dan Ramadhan , Soeharto, ”Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, (Otobiografi),

Tokoh-tokoh ICMI M. Dawam Rahardjo dan Adi Sasono yang sebelumnya

masuk dalam daftar calon anggota MPR konon menghilang setelah adanya seleksi politik

dari pimpinan Orde Baru. Puncaknya adalah ketika Amin Rais yang pada saat itu menjadi

ketua Dewan Pakar ICMI, mundur (menurut versi Amin ia dipaksa mundur) dalam

jajaran kepengurusan ICMI.

Sejak saat itu yang terjadi adalah pergeseran riil dari kebijakan yang akomodatif

menuju ke arah apa yang disebut dengan state sponsored political Islam. Dengan ciri

pokok subordinasi total atas format, orientasi dan implementasi Islam politik ke dalam

kepentingan dan kontrol penuh negara.

State sponsored political Islam sudah semakin kuat, tetapi tideak dapat

membendung barisan gerbong reformasi yang makin panjang dengan para mahasiswa

sebagai kekuatan utamanya. Keadaan sudah tidak terbendung lagi, dan kekacauan politik

meluas setelah terbunuhnya mahasiswa Trisakti. Reformasi mengakhiri rezim Orde Baru.

Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden pada 21 Mei 1998, kemudian

digantikan oleh BJ. Habibie yang juga merupakan mantan ketua umum ICMI.

D. Prinsip-prinsip Etika Politik Soeharto

Dalam kehidupannya, karakteristik Soeharto kental diwarnai filosofi Jawa yang

memegang prinsip ”aja kagetan, aja gumunan, aja dumeh”, (jangan kagetan, jangan

heran, jangan mentang-mentang) yang jadi pegangan Soeharto selama hidupnya sejak

kecil sebagai seorang Jawa. Bagi mereka yang percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa67

,

prinsip ini pula yang dijadikannya sebagai pegangan pada masa pemerintahannya dengan

memberlakukan prinsip dan berpegang teguh dalam melaksanakan tugas MPRS antara

hal. 538-539..

67 Ibid, hal.13.

lain:

1. Menegakkan hukum (yang rumusan filosofis Pancasilanya terdapat dalam Alinea

Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang terdiri dari lima sila, yaitu:

a. Ketuhanan Yana Maha Esa

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

c. Persatuan Indonesia

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/

Perwakilan

e. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

2. Menegakkan konstitusi (mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-

unsurnya, yaitu, rakyat, wilayah, dan pemerintah).

3. Menegakkan demokrasi68

. (Demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi Pancasila

yang norma-norma pokoknya hukum-hukum dasarnya telah diatur dalam Undang-

Undang Dasar 1945. Prinsip demokrasi Pancasila yaitu mendahulukan kepentingan

rakyat mendahulukan kepentingan bersama mendahulukan kebenaran dan keadilan

sehingga kebulatan mufakat dapat tercapai69

.

Syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam membangun suatu bangsa bahwa ia

harus diletakkan diatas pemurnian Pancasila, pemurnian pelaksanaan asas dan sendi-

sendi UUD 1945, pelaksanaan seluruh jiwa dan semangat dari Ketetapan-ketetapan

MPRS, bersih dari unsur-unsur G-30-S/PKI, serta perjuangan menegakkan kebenaran dan

keadilan. Soeharto juga menjelaskan tentang pokok-pokok pada masa pemerintahannya,

68 Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalam Pancasila

(BP-7) Pusat, Bahan Penataran P-4 Pancasila, (Perum Percetakan Negara RI, 1996). 69 Dwipayana dan Ramadhan, Soeharto Pikiran Ucapan dan tindakan Saya (otobiografi), hal.

226.

yaitu:

1. Tujuan jangka panjang yang meliputi dalam negeri yaitu, masyarakat yang adil dan

makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan RI, di luar negeri

meliputi, ikut mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan pada kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

2. Tujuan jangka pendek yaitu, terwujudnya tugas dan program Kabinet Ampera yang

mempunyai 2 sasaran pokok, yaitu terselenggaranya pemilihan umum dan tersedianya

bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat70

.

70 Dwipayana Nazaruddin Sjamsudin, Jejak Langkah Pak Harto 1 Oktober 1965-27 Maret 1968,

hal. 128 &214.

BAB IV

TINJAUAN ISLAM TENTANG ETIKA POLITIK SOEHARTO

A. Politik Soeharto

Dalam bersikap Soeharto mengikuti ajaran yang tetap menjaga jangan sampai

kata-kata yang ia ucapkan menunjukkan reaksi keras atau kemarahan. Ia selalu berbicara

dengan nada tenang dan datar yang sama sekali tidak menunjukkan emosi. Ia sering

memakai kata-kata yang tidak pasti, diantaranya kata-kata seperti “saya rasa”,

“barangkali” dan “mbok menawi”. (mungkin), yang bagi orang Jawa dianggap

mencerminkan kesopanan. Orang Jawa biasanya tidak memberikan komentar atau

menjawab secara langsung ketika ditanyakan sesuatu. Mereka merasa lebih baik memilih

sikap yang tidak menantang.

Seperti halnya dengan orang Jawa mana pun, pandangan hidup Soeharto

dilandaskan pada dua hal, yaitu bahwa nasib memegang peranan yang sangat menentukan

dalam segala situasi serta tindakan manusia dan bahwa bagi manusia, mengubah apa

yang sudah ditakdirkan adalah suatu hal yang mustahil.

Di kalangan masyarakat kita ada yang berpandangan bahwa di Indonesia, oarang

Jawa itu seperti orang Inggris di kalangan masyarakat Eropa, karena orang Jawa yang

tulen adalah mereka yang bersikap sangat santun dan berbudaya tinggi. Perkataan keras

yang penuh emosi atau tingkah laku yang berlebihan dianggap kurang santun bagi orang

Jawa.71

71 Retnowati Abdulgani-Knapp, Soeharto The Life and Legacy of Indonesia’s Second President,

(Jakarta: Hasta Pustaka, 2007). Hal. 406

Sebagaimana yang terdapat dalam etika politik Soeharto dengan prinsipnya yang

terkenal , ”aja kagetan, aja gumunan, aja dumeh”, (jangan kagetan, jangan heran,

jangan mentang-mentang), yang jadi pegangan selama hidupnya sejak kecil, terutama

bagi mereka yang percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau ”nrimo

melek”(jadilah orang yang sabar apapun yang terjadi terimalah, jangan mengeluh

serta gunakan selalu kewaspadaan.

Satu ajaran lain dari nenek moyang yang paling diyakininya adalah:”hormat

kalawan gusti, guru, ratu, lan wong atuwo karo”, (percaya kepasa Tuhan Yang Maha

Esa, guru, pemerintah dan orang tua). Dari sudut nenek moyang orang Jawa etika

yang dianut Soeharto dikenal sebagai Tri Dharma yaitu Rumongso melu bandarbeni,

yang menjabarkan rasa kepemilikan dalam masyarakat, wajib melu bangrungkebi,

yang mengacu kepada sebuah kewajiban untuk memelihara dan dan membela

masyarakat, dan mulatsarira bangrasawani, yang berarti harus selalu sensitif.

B. Politik Islam

Dalam Islam masalah politik adalah sesuatu yang sangat penting, dimana politik

adalah kekuatan umat Islam Indonesia yang memakai Islam sebagai ideologi perjuangan

menentang kezaliman serta membentuk sebuah negara hukum yang memiliki prinsip-

prinsip umum yaitu, prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip

keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi

manusia, prinsip keadilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, prinsip

ketaatan rakyat.72

Dalam Islam, politik itu dikenal dengan istilah “siayasah atau siayasat” yang

mengandung arti mengatur, mengurus atau membuat kebijaksanaan dalam literatur Islam.

Sebagaimana dikemukakan Ibnu al-Qayyim yang dinukilkannya dari Ibnu ‘Aqil ”siyasat

adalah setiap langkah perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan

terhindar dari kerusakan, walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak

mewahyukannya”. Sedangkan Khallaf mendefinisikannya sebagai “pengolahan masalah-

masalah umum bagi negara Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan

terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat yang umum yang

tidak bertentangan dengan substansi ajaran dasar dan pokok syariat Islam.73

Perbedaan keduanya adalah terletak pada sistem pemerintahannya dan memiliki

persamaan yaitu melaksanakan pemerintahannya berdasarkan prinsip. Etika politik

Soeharto tidak berlawanan dengan Hukum Islam. Di karenakan dalam membentuk sebuh

pemerintahan diperlukan sebuah nilai etika maupun moral dalam pembentukan sebuah

negara, yang penting adalah substansinya, artinya nilai-nilai yang terkandung sesuai

dengan prinsip-prinsip dalam al-Qur'ân seperti, musyawarah (syûrâ), keadilan ('adâlah),

persamaan (musâwah), hak-hak asasi manusia (huqûq al-adamî), perdamaian (shalâh),

keamanan, sehingga pelaksanaannya dapat direalisasikan dalam konteks bernegara.

C. Prinsip-prinsip Etika Politik Dalam Islam

Persoalan etika politik adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam, karena

berbagai alasan. Pertama, politik itu dipandang sebagai bagian dari ibadah, dalam arti

72 Prof. D.r. Muhammad Tahir, Azhari, S.H, Negara hukum (Suatu studi tentang prinsip-

prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada Periode Negara Madinah dan masa kini) ,

(Jakarta: Prenata Media, 2003)

73 J. Suyuti Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari

Pandangan Al-Quran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), cet., ke-1, edisi ke-1, hal. 8.

luas. Karena itu harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah, misalnya, dalam

berpolitik harus diniatkan dengan lillahi taala. Dalam berpolitik, kita tidak boleh

melanggar perintah-perintah Allah, karena pelanggaraan terhadap prinsip-prinsip ibadah

dapat merusak kesucian politik.

Kedua, etika politik dipandang sangat perlu dalam Islam, karena politik itu

berkenaan dengan prinsip Islam dalam pengelolaan masyarakat. Dalam berpolitik sering

menyangkut hubungan antarmanusia, misalnya saling menghormati, saling menghargai

hak orang lain, saling menerima dan tidak memaksakan pendapat sendiri. Itulah prinsip-

prinsip hubungan antarmanusia yang harus berlaku di dalam dunia politik.74

Selain itu, keberadaan masyarakat dan negara merupakan hal yang sangat penting

dan mutlak dalam Islam. Karena itu, para ahli fikih politik Islam mengemukakan adalah

suatu kewajiban bagi orang Islam untuk mendirikan negara. Dengan adanya negara bisa

diciptakan sebuah keteraturan kehidupan masyarakat yang baik, sehingga pada gilirannya

umat Islam bisa menyelenggarakan ibadah-ibadahnya dengan baik pula.

Selama beberapa tahun sepeninggal Rasulullah, umat Islam mengalami beberapa

model kepemimpinan, antara lain, kepemimpinan model khilafah dan dinasti. Belakangan

ini, dinamika politik semakin berkembang, dan muncul bentuk-bentuk negara, seperti

republik, aristokrasi, dan lain-lain. Dinamika politik yang luar biasa itu didorong oleh

semangat teologi Islam, yang menyebutkan.

��������� � ������ ����������

���������� ���� ������������

�� !"#$�� %'��(��� )*+,-�� ./�01�� � 23456 78�9:�;�15< %3� ��.=⌧? A�BC�#56 %A'3D

74 Azhari, Negara hukum, hal. 103

?��� E�� !"#$���� 23D 78�9��F 2��1��75�<

?���3G �H*���I$���� J#KL,M�� N MO�$P5Q

RS*#ML TUV:W���� X⌧��6�5< Y3Z[

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil

amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,

Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-nisa 4:59).

Realitas politik dan adanya semangat teologi Islam tersebut mendorong para

filosof dan para ahli etika politik Islam untuk membuat aturan-aturan pemilihan seorang

pemimpin pemerintahan demi terwujudnya negara ideal, Al-Farabi dalam karyanya, Al-

Madiinah Al-Faadhilah, Ibnu Maskawih dalam bukunya Tahziib Al-Akhlak, dan Al-

Mawardi dalam karyanya Al-Ahkaam Al-Shultaaniyah. Ini artinya, para pemikir Islam

menyadari betapa Islam memperhatikan dalam menciptakan dan mengembangkan negara

ideal.75

Memasuki abad 20 ini, umat Islam tetap dan terus dituntut untuk mendirikan

sebuah negara ideal. Untuk merealisasikan tuntutan itu, umat Islam dihadapkan pada

beberapa pilihan sistem politik, antara lain demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu

mekanisme untuk memilih seorang pemimpin. Meskipun beberapa negara Islam telah

menjalankan proses demokrasi, dan belum berhasil, tetapi mekanisme demokrasi tetap

diandalkan sebagai mekanisme yang baik. Sebab, di dalam mekanisme demokrasi

terdapat sistem check and balance, memperkuat civil society, mewujudkan good

governance, taushiyah, dan lain yang, selalu berproses dan membutuhkan kesabaran,

ketangguhan, dan lainnya untuk bisa maju ke depan. Bahwa al-Qur'ân mengandung nilai-

nilai dan ajaran yang bersifat etis mengenai aktifitas sosial politik umat manusia. Ajaran

ini mencakup prinsip-prinsip tentang keadilan, persamaan, persaudaraan, musyawarah,

75 Ibid. 105

dan lain-lain. Untuk itu sepanjang negara berpegang kepada prinsip-prinsip tersebut maka

pembentukan "negara Islam" dalam pengertian yang formal dan ideologis tidaklah begitu

penting.

Dalam Islam diperlukan seorang pemimpin untuk memerintah negaranya yaitu

dengan sebutan khalifah sebagaimana posisinya sebagai pengemban amanah Allah SWT.

Untuk mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan-

ketentuan yang telah Allah gariskan. Prinsip-prinsip etika Politik dalam Islam (

nomokrasi Islam) itu antara lain:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

\23D ���� *]�F�#��6�� 2�� ���BC⌧5�<

�^�1�,-�� �%A'3D �M_3`7a�� �5Q3D��

/,:☺50MW �7cG \�\1$�� 2�� ��� ☺�0I��

E�:�M�I$��3G N \23D ���� �ef��� g G�0hi��� jk�W3G 0 \23D ���� 2�⌧F

�☺���j⌧l �1S#KmG Y3[

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S.An-Nisa 4: 58)

Apabila ayat tersebut dirumuskan dengan menggunakan metode pembentukan

garis hukum sebagaimana diajarkan oleh Hazairin dan dikembangkan oleh Sayuti

Thalib.76

Maka dari itu, ayat tersebut dapat ditarik dua garis hukum yaitu: pertama,

76 Hazairin, Hukum kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan hadits, ( Jakarta: Timtamas,

1982), h.6-10. Sayuti Thalib, Hukum kekeluargaan Indonesia, ( Jakarta: UI Press 1985), hal. 3.

manusia diwajibkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kedua,

manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil.

Perkataan amanah yang dalam Bahasa Indonesia disebut amanat dapat diartikan

pesan. Dalam konteks kekuasaan negara perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai

pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut

sebagai mandat yang bersumber atau berasal dari Allah. Rumusan kekuasaan dalam

nomokrasi Islam77

adalah78

; kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang

merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-

Qur’an dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus

dipertanggung jawabkan kepada Allah.

Dalam nomokrasi Islam kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah, ia

merupakan rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan itu maupun bagi

rakyatnya. Kekuasaan harus selalu didasarkan kepada keadilan karena prinsip keadilan

dalam Islam menempati posisi yang sangat berdekatan dengan taqwa

��������� �o ������ ���������

���g��F �oc��P"�5� p� ����M���ie

Kh.VEDI$��3G � qr�� *]is\1�J#:t�

�2�?u�⌧� �H*�5� �%A<� vr�� ����$��7�5< N ����$��:��� ���a wx#I��� 0;��IDey`�$ � ���iD\<���� ���� N vz3D ���� OS#3sML

�M☺3G �z��`M☺7�5< Y[

77 Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum yaitu,

prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip

pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, prinsip keadilan bebas, prinsip perdamaian,

prinsip kesejahteraan, prinsip ketaatan rakyat. 78 M. Daud Ali M. Tahir Azhary Dan Habibah Daud, Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial

dan Politik, (Jakarta: Bulan Bintang 1988) h. 116 selanjutnya tentang kekuasaan dari sudut Islam dapat

dibaca dalam A. Rahman Zainuddin, Pokok-pokok Pemikiran Islam dan Masalah kekuasaan Politik dalam

Miriam Budiardjo et.al. Aneka Pemikiran Tentang kuasa dan wibawa, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan

1984), hal. 171-204.

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu

menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah

sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku

tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan

bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu

kerjakan. (Q.S Al-Maidah 5:8)

Begitu juga dengan masalah yang menyangkut kepentingan umum selalu

diputuskan dengan menggunakan prinsip musyawarah79

. Maka dalam melaksanakan

kekuasaan yang identik dengan amanah itu seorang penguasa yang beriman (muslim)

diwajibkan untuk memperhatikan dan menerapkan pula prinsip-prinsip musyawarah

sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur’an dan dicontohkan oleh tradisi Nabi

2. Prinsip Musyawarah

Dalam Al-Quran ada dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah sebagai

salah satu prinsip dasar dalam nomokrasi Islam. Ayat yang pertama

� �������� ���G�Mty.!��

*]�{|#�$ ������5����� AuN�A`}m$��

*]�a�#I����� 0;�~��� *]�{�17�G ��☺����

*] _�1I�M��~ 2�iD�j1�� YJ[

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan

mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara

mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada

mereka. (Q.S. Al-Syura 42: 38)

Ayat yang kedua

�M☺3s56 O�M☺:W�~ LT��� ?��� U^1�$ *] _5$ � *�5$�� U^��F ��i56 ⌧��3`⌧� E`6`5DI$��

���~Z⌧jg�r :T�� MO�$*�MW � �:���56

*]�7�� *#�jI.y.!���� *]�W�

79

kata musyawarah berasal dari Bahasa Arab dari kata asyara. Lihat Louis

Ma’luf al-Yasu’I al-Munjid (Beirut: al-Mutba’ah al-katulikiyah) h. 41. , Muhammaad al-

Buraey, dalam Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan, ( Jakarta:

Rajawali 1986) h. 89

*]�a*~��⌧��� %3� )*+,-�� � �5Q3456

U^I�L�� *��F��y56 %A<� ?��� N \23D ����

�`��� ��3���F��y ☺I$�� Y�3Z[

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka

menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. (Ali

Imran 3 :159)

Musyawarah dapat diartikan sebagai forum tukar menukar pikiran atau ide,

termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada

suatu pengambilan keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan maka musyawarah adalah

suatu prinsip konstitusional80

dalam nomokrasi Islam81

yang wajib dilaksanakan dalam

suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan

kepentingan umum atau rakyat. Untuk mencegah kekuasaan yang absolut dari seorang

penguasa atau kepala negara. Prinsip musyawarah dapat dilihat dari segi hukum Islam,

bahwa manusia dibenarkan melakukan musyawarah hanya dalam hal-hal yang ma’ruf

atau kebaikan. Karena itu musyawarah dilarang untuk digunakan dalam hal-hal yang

munkar.

3. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip ketiga dalam nomokrasi Islam. Seperti halnya

musyawarah perkataan keadilan juga bersumber dari Al-Qur’an yang terdapat dalam

��������� � ������ ���������

���g��F �c��P"�5� Kh.VEDI$��3G

����M���ie p� *�5$�� �%A<� *]�0KVijg��

��� [�I M��$P��I$�� �c3G#I�,-���� N

80 Mohammad S. El-Awa, Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam, (Surabaya): Bina Ilmu,

1983), hal. 114-115. 81 Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum yaitu,

prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip

pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, prinsip keadilan bebas, prinsip perdamaian,

prinsip kesejahteraan, prinsip ketaatan rakyat.

23D ��0� �����⌧� 7��� �1S#ED56 ����56

N%A'7��� �M☺�| � q⌧56 �����3Oe,5<

�;��u�6��� 2�� ����$��7�5< N 23D��

��j���6`5< 7��� ���i�J#7��< \23456 ����

2�⌧F �M☺3G 2��`M☺7�5< �1S#3sML Y�J3[

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak

keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu

bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu

kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin

menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau

enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala

apa yang kamu kerjakan. Q.S. An-Nisa 4:135)

Dari ayat tersebut di atas sekurangya dapat ditarik 3 garis hukum yaitu:

Menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman dan setiap mukmin

apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya

dan adil serta manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan manusia dilarang

menyelewengkan kebenaran

Ayat yang kedua

��������� �o ������ ���������

���g��F �oc��P"�5� p� ����M���ie

Kh.VEDI$��3G � qr�� *]is\1�J#:t�

�2�?u�⌧� �H*�5� �%A<� vr�� ����$��7�5< N ����$��:��� ���a wx#I��� 0;��IDey`�$ � ���iD\<���� ���� N vz3D ���� OS#3sML

�M☺3G �z��`M☺7�5< Y[

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu

menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah

sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku

tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan

bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu

kerjakan. (Q.S. Al-Maidah 5: 8)82

.

82 Dalam hukum acara Islam kesaksian adalah salah satu alat bukti. Karena itu kesaksian yang adil

akan menghasilkan putusan hakim yang adil.

Dari ayat tersebut dapat dibentuk sekurangnya lima garis hukum yang berisi

perintah dan larangan Allah kepada manusia yaitu: Perintah kepada orang-orang yang

beriman supaya menjadi manusia yang lurus (adil) dari perkataan al-qisti karena Allah.

Perintah kepada orang-orang yang beriman supaya menjadi saksi yang adil seruan

larangan kepada oarang-orang yang beriman untuk bersikap tidak adil karena motivasi

emosional atau sentimen yang negatif (benci) kepada satu kelompok manusia dan

perintah kepada orang-orang yang beriman supaya bersikap adil karena adil lebih dekat

kepada taqwa dimana manusia diperintahkan untuk bertaqwa kepada Allah.

Dalam Al-Qur’an tema keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting

dicantumkan dalam ayat lainnya

\23D ���� �#��6�� E�:�M�I$��3G

YTUV:W^����� Y���y�3D�� ;�Q

N�A�*#iDI$�� N~5�71��� YT�

�����.5⌧jI$�� J#⌧s� ☺I$����

=I*OI$���� N *]�0hi��� *]is�`M�5$

�z��#�F⌧�5< YZE[

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,

kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu

dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl 16: 90)

Ayat tersebut mengandung enam garis hukum yaitu:

a. Perintah menegakkan keadilan

b. Perintah melakukan kebaikan

c. Perintah membantu secara materil kepada sanak famili atau kaum krabat

d. Manusia dilarang melakukan perbuatan keji atau buru

e. Manusia dilarang melakukan kemungkaran

f. Manusia dilarang bersikap bermusuhan

Dalam doktrin Islam sebagaimana ditegaskan oleh Marcel A. Boisard83

, keadilan

merupakan pusat gerak dari nilai-nilai moral yang pokok. Keadilan merupakn prinsip

yang sangat penting dalam Islam dikarenakan:

a. Allah memiliki sifat maha adil kepada makhluknya

b. Dalam Islam keadilan adalah kebenaran dalam Al-Qur’an disebut Al-Haq

c. Keadilan yang berasal dari perkataan adil dalam Bahasa Arab dari segi etimologi

artinya sama.

d. Prinsip keadilan dalam nomokrasi Islam mengandung suatu konsep yang bernilai

tinggi yang menempatkan manusia pada kedudukannya yang wajar sebagai individu

maupun sebagai masyarakat

4. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan dalam Islam dapat dilihat dalam

��������� �\�\1$�� ��g3D G�0u�IDA`ML

T��� $#⌧F5Q N=5�g(��� *]�0u�6`M�M���

��G����� q�p��O5��� �����6�~�M�y�$ N \23D *G�0�#���� M���� ?���

*]�0$5DI<�� N \23D ���� �8�3`�

RS#3OML Y�J[

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan

seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku

supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat

49: 13).

Ayat ini melukiskan bagaimana proses terjadinya manusia yang telah ditegaskan

pula dalam sunnah rasul. Ada dua hadits dalam konteks ayat ini. Pertama ketika Nabi

83 Marcel A. Boisard, Humanisme dalam Islam, terjemahan H.M. Rasjidi, ( Jakarta: Bulan

Bintang, 1980).

menunaikan haj yang terakhir baliau menyampaikan pidato perpisahan antara lain84

:

Sesungguhnya leluhurmu adalah satu yaitu Adam. Karena itu tidak ada perbedaan

antara orang Arab dan bukan Arab antara orang yang berkulit merah dengan yang

berkulit hitam kecuali karena taqwanya kepada Allah”

Hadist tersebut menggambarkan bahwa dalam Islam semua manusia adalah sama

dan tidak ada perbedaan atau dIskriminasi atas dasar apapun kecuali taqwanya kepada

Allah. Dalam doktrin Islam prinsip persamaan merupakan salah satu pilar hukum dan

keadilan ia juga mengandung ajaran moral yang transendental (Islam)85

.

5. Prinsip Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Dalam nomokrasi Islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga

dilindungu sepenuhnya. Karena itu dalam hubungannnya ini ada dua prinsip yang sangat

penting yaitu prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia dan prinsip perlindungan

terhadap hak-hak asasi tersebut. prinsip-prinsip itu secara tegas digariskan dalam firman

Allah:

:�5D5$�� �u�I�"#⌧F �=�G �MC���

*] _u�6`� ⌧��� %3� 3{SM$I$��

J#.5OI$���� ] _u�I�M��~�� �����

�^O{C�w$�� ./ _�16`vZ56�� N%A<�

$S#�¡q� :T�☺��� �u�IDA`ML ¢⌧CKZIj5<

Y£E[

Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka

di daratan dan di lautan[862], kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan

84 diucapkan nabi pada haji terakhir (al-haj al-wada) baliau tahun 10 h.

85 Muhammad Rasyid Rida, Wahyu Ilahi kepada Muhammad terjemah Josef C.D. , (Jakarta:

Pustaka Jaya, 1983 ) h. 468-469.

kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan

makhluk yang Telah kami ciptakan. (Al-Isra 17: 70).

Ayat tersebut mengekspresikan kemuliaan manusia yang didalam teks Al-Qur’an

disebut karamah (kemuliaan). Mohammad Hasbi Ah-Shiddieqy membagi karamah itu

kedalam tiga kategori yaitu:

a. kemuliaan pribadi atau karamah fardiyah

b. kemuliaan masyarakat atau karamah ijtimaiyah

c. kemuliaan Politik atau karamah siyasiyah86

.

Menurut saya inti hak-hak asasi manusia dalam Islam, antara lain:

Kemuliaan Hak-hak pribadi kebebasan

Pribadi

Masyarakat

Politik

Persamaan

Martabat

Kebebasan

Beragama

Berfikir

Menyatakan Pendapat

Berbeda pendapat

Memiliki harta benda

Berusaha

Memilih Pekerjaan

Memilih tempat kediaman

86 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi Tentang Percaturan Dalam

Konstituante, (Jakarta: LP3ES, 1950), hal. 23-26.

6. Prinsip Peradilan Bebas

Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan sebagaimana

seoang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam makna setiap putusan yang ia

ambil bebas dari pengaruh siapapun putusan hakim harus mencerminka rasa keadilan

hukum terhadap siapapun.

� �������� ��������� ����`�☺���

�^M53`}m$�� ./ _�`KL:��1M! �^\�M�

;J#I_�� T�� ���E☺I�� �#��7¤,-��

� ��3�ML ����S�6 ���G�� � *]�¥�

����S�6 =�P��I��� Ru#�_5w�� �

*] _�`KL:�g�� M⌧� X⌧C3`5 Y3£[

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang Shaleh,

kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir

sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai isteri-

isteri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

(Q.S. An-Nisa 4: 57)

7. Prinsip Perdamaian

Salah satu tugas pokok yang dibawa Rasulullah melalui ajaran Islam ialah

mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Al-Qur’an sangat

menjunjung tinggi dan mengutamakan perdamaian. Islam adalah agama perdamaian

yang ditegaskan dalam Al-Qur’an untuk menyeru kepada yang beriman agar masuk

kedalam perdamaian. Apabila tindakan perang atau kekerasan dilakukan, maka Nabi

Muhammad SAW. memberikan beberapa kaidah dalam hukum perang dengan

menggunakan prinsip kewajaran dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Dalam

nomokrasi Islam perang adalah suatu tindakan darurat yang didasarkan pada izin yang

diberikan al-Qur’an

2�Q(� � �����$ �z��`y5D��

*] _�g��3G ��� ☺3`i N \23D�� ����

N%A<� ./�a3S.Yg #���5D5$ YJZ[

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, Karena

Sesungguhnya mereka Telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar

Maha Kuasa menolong mereka itu. (Q.S. Al-Hajj 22: 39)

Ayat ini membuktikan bahwa Doktrin Islam selalu mementingkan perdamaian

antar bangs. Logika al-Quran didasarkan pada prinsip persamaan bangsa-bangsa.

8. Prinsip kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan dalam nomokrasi Islam bertujuan mewujudkan keadilan

sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggotan masyarakat atau rakyat. Pengertian

keadilan sosial dalam nomokrasi Islam bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan

materil atau kebendaan saja akan tetapi mencangkup pula pemenuhan kebutuhan spiritual

dari seluruh rakyat. Al-Qur’an telah menetapkan sejumlah sumber-sumber dana untuk

jaminan sosial bagi anggota masyarakat dengan berpedoman kepada prinsip keadilan

sosial dan keadilan ekonomi.87

Dalam nomokrasi Islam keadilan sosial dan keadilan ekonomi dimaksudkan untuk

mencegah terjadinya penimbunan harta di tangan seseorang atau sekelompok orang atau

anggota masyarakat lainnya mengalami kemiskinan. Pendirian Al-Qur’an mengenai

87 Tahir, Negara hukum (Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam,

implementasinya pada Periode Negara Madinah dan masa kini), hal. 150

kedudukan harta ialah bahwa harta milik seseorang mempunyai fungsi sosial karen itu

bukan merupakan kepemilikan yang bersifat mutlak. Al-Qur’an menegaskan bahwa di

dalam harta milik golongan hartawan itu ada hak orang-orang yang membutuhkan karena

keadaan ekonominya lemah atau tidak mampu baik ia memintanya dengan tegas maupun

tidak.

�o E��$���� �%3� *]��3�P��I��� ��MW

R���`7�\� Y§[ [�p��VV`��$

�H��#.5M☺I$���� Y§3[

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang

(miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak

mau meminta). (Q.S. Al-Ma’arij 70: 24-25)

Ayat kedua

�%3��� *]3_�$P��I��� ��MW [�p��VV`��$

�H��#.5�g6H���� Y�Z[

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan

orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Q.S. Adz-Zariyat 51: 19).

Dalam hukun Islam digariskan sekurangnya 21% dari harta kekayaan seseorang

wajib dikeluarkan dalam bentuk zakat setiap tahunnya88

. Zakat adalah salah satu lembaga

sosial dalam Islam yang mengandung dua makna yaitu ibadat Dan mu’amalat. Ia adalah

salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi setiap penganut Islam untuk

88

Tentang tabel yang memuat aneka macam zakat, jenis harta nisab, haul dan kadar zakat,

lihat M. Daud Ali Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press 1988).

menunaikannya apabila ia memiliki harta kekayaan. Hubuingan antara zakat dan shalat

demikian eratnya. Keduanya adalah merupakan rukun Islam Perkataan zakat sering

dirangkaikan dengan perkataan shalat di dalam Al-Qur’an.

��� ☺C������ AuN�A`}m$�� ����<�����

AuN�⌧F\;$�� �����⌧F*~���� M��

�c���FP"#$�� YJ[

Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang

ruku. (Al-Baqarah 2: 43).

Ayat kedua

23456 ���G�5< ������5����� AuN�A`}m$��

����5<����� AuN�q�\;$�� *]�0gP��7L3456

%3� YT��¨���� 0 ��K�m⌧jg�� �^�,M��

|H*�5D�$ 2� ☺A`:�� Y��[

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka

itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi

kaum yang Mengetahui. (Q.S. At-Taubah 9: 11).

Hal ini menunjukan bahwa baik zakat maupun shalat kedua-duanya mengandung

nilai-nilai ibadah. Kecuali zakat merupakan pula salah satu sarana untuk mewujudkan

keadilan sosial dan keadilan ekonomi dalam nomokrasi Islam. Maka lembaga zakat

mengandung baik nilai ibadah maupun nilai sosial yang juga disebut sebagai salah satu

bentuk amal kebajikan89

. Untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan ini yang di dalam Al-

Qur’an dirumuskan dengan kata-kata

89 Sayyid Quthb, keadilan Sosial dalam Islam, terjemahan Afif Mohammad (

Bandung: Pustaka) , h.. 185

:�5D5$ 2�⌧F ©4OUV�$ %3� *]3_��50.V�

R����� � [2�y\�M� T� ��c�☺� |��M☺���� �

����`�F T�� EªI�{~ *]�03AG�~

����#�0:����� �W5$ N Ru�6�G R�s{�5�

�x�~�� ⌦~�ij⌧� Y�3[

Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman

mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada

mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu

dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan

(Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun". (Q.S. Saba 34: 15)

Kata yaitu merupakan suatu negara yang sejahtera di bawah ridha Allah, negara

berkewajiban mengatur dan mengalokasikan dana dalam jumlah yang cukup untuk

keperluan jaminan sosial bagi yang memerlukannya. Dalam nomokrasi Islam, hanya ada

satu motivasi pelaksanaan prinsip kesejahteraan doktrin Islam, yaitu: aspek ibadah dan

aspek muamalah.

9. Prinsip ketaatan Rakyat

bagaiman hubungan antara pemerintah dan rakyat Al-Qur’an telah menegaskan

dalam

��������� � ������ ����������

���������� ���� ������������

�� !"#$�� %'��(��� )*+,-�� ./�01�� � 23456 78�9:�;�15< %3� ��.=⌧? A�BC�#56

%A'3D ?��� E�� !"#$���� 23D 78�9��F

2��1��75�< ?���3G �H*���I$����

J#KL,M�� N MO�$P5Q RS*#ML TUV:W����

X⌧��6�5< Y3Z[

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil

amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,

Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa 4: 59)

Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali

berkewajiban menaati pemerintah. Para sarjana hukum Islam sependapat bahwa

kewajiban rakyat untuk mengawasi penguasa atau pemerintah itu menerapkan prinsip-

prinsip nomokrasi Islam bahwa selama penguasa atau pemerintah tidak bersikap zalim

selama itu pula rakyat wajib taat dan tunduk kepada penguasa atau pemerintah90

. Dengan

demikian prinsip ketaatan rakyat mengikat rakyat secara alternatif dan melalui prinsip ini

pula rakyat berhak untuk mengoreksi setiap kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa

atau pemerintah.

Dari segi prinsip ketaatan dapat pula diartikan bahwa penguasa atau pemerintah

kecuali memiliki hak ketaatan rakyat terhadapnya ia atau mereka berkewajiban pula

memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyat banyak. Al-Qur’an maupun sunnah tidak

memiliki preferensi terhadap sistem politik yang mapan untuk menetukan bentuk legal-

formal negara yang ideal. Islam hanya memiliki seperangkat nilai etis yang dapat

dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan negara yang sejalan dengan prinsip-prinsip

demokrasi. Persoalan politik (negara) lebih merupakan urusan kreatifitas manusia, atau

kerangka wilayah fiqh yang perlu dilakukan ijtihad. Sebagai wilayah fiqh maka setiap

90 .M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Al-Islam Jilid II , (Jakarta : Bulan Bintang 1977) h. 437-439.

rumusan dan interpretasi yang dihasilkan tentu berbeda, karena paradigma yang

digunakan pun juga berbeda.

Sepanjang negara berpegang kepada nilai-nilai yang ada dalam al-Qur'ân maka

pembentukan "negara Islam" dalam pengertian yang formal dan ideologis tidaklah begitu

penting. Yang penting adalah substansinya, artinya nilai-nilai al-Qur'ân seperti,

musyawarah (syûrâ), keadilan ('adâlah), persamaan (musâwah), hak-hak asasi manusia

(huqûq al-adamî), perdamaian (shalâh), keamanan, dan lain-lain bisa direalisasikan

dalam konteks bernegara.

B. Kritik dan Komentar Pakar Politik Indonesia tentang Etika Politik Soeharto

Menurut beberapa pengamat politik baik dalam negeri maupun luar negeri

mengatakan: Hamzah Haz (Mantan Wakil Presiden). Bahwa etika politik Soeharto telah

membersihkan parlemen dari komunis, menyingkirkan serikat buruh dan meningkatkan

sensor. Soeharto juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat

Tiongkok dan menjalin hubungan dengan negara Barat dan PBB, dimana Soeharto

menjadi penentu dalam semua keputusan politik. Watik Pratiknya

(Direktur Eksekutif Habibie Center) menyatakan bahwa banyak sekali jasa Soeharto bagi

Indonesia dari kepemimpinannya, sehingga bangsa Indonesia lebih sejahtera. Tanpa

Soeharto wajah Indonesia berbeda.91

Jendral Joko Santoso (Panglima TNI) menyatakan bahwa Soeharto adalah

prajurut yang sudah melaksanakan tugas dengan baik, berjasa bagi bangsa dan negara.

Soeharto telah berjuang sejak kemerdekaan, Trikora, hingga menumpas pemberontakan-

pemberontakan. Soeharto adalah prajurit sejati yang paripurna. Din Syamsuddin (Ketua

91 Republika, Senin, 28 Januari 2008

Umum PP Muhammadiyah) menyatakan bahwa Soeharto, bagaimanapun telah berjasa

cukup besar bagi bangsa Indonesia terutama dalam mendorong modernisasi Indonesia

sejak tahun 70-an. Soeharto meletakkan kerangka landasan pembangunan ekonomi,

membangun solidaritas ASEAN.92

B.J. Habibie (Mantan Presiden Ke-3) 21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999,

menyatakan bahwa Soeharto adalah anugerah Tuhan Yangf Maha Esa kepada bangsa

Indonesia, anugerah yang telah mengalami bentukan oleh rakyat dan oleh sejarah, baik

sejarah perjuangan nasional rakyat Indonesia sendiri maupun sejarah regional dan sejarah

dunia. Abdurrahman Wahid (Mantan Presiden Ke-4) 20 Oktober 1999– 23 Juli 2001.

Menyatakan bahwa Soeharto memiliki Tiga jasa besar bagi negeri ini.

Pertama, Soeharto mengajak bangsa Indonesia untuk memperhitungkan segala sesuatu.

Kedua, Soeharto selalu merencanakan segala sesuatunya demi bangsa Indonesia dan

berorientasi kepada rakyat kecil. Ketiga, Soeharto membuat rencana pembangunan yang

bertahap, sehingga bisa memperhitungkan target dan strategi.

Megawati Soekarnoputri (Presiden Ke-5) 23 Juli 2001–20 Oktober 2004.

Menyatakan bahwa dalam pemerintahan Soeharto ada salah. Tapi segala kesalahan yang

pernah diperbuat harus dimaafkan. Mahathir Mohamad (Mantan Perdana Menteri

Malaysia) menyatakan bahwa Soeharto berjasa sangat besar dalam mengakhiri

konfrontasi Malaysia–Indonesia dan memulihkan hubungan kedua negara.

Gloria Macapagal Arroyo ( Presiden Filipina) menyatakan bahwa generasi-

generasi Filipina dan anggota ASEAN senantiasa akan mengenang Soeharto atas

perannya dalam membangun masyarakat di kawasan ini. Sebagai salah satu dari ’Bapak

92 Ibid

ASEAN’, dengan visi yang cemerlang untuk membangun perdamaian, kemajuan, dan

kemakmuran ASEAN, yang dibangun dengan penuh penghormatan dan pengertian.

Kevin Rudd (Perdana menteri Australia) menyatakan bahwa Soeharto adalah

salah satu pemimpin pemerintahan yang paling lama di abad lalu dan tokoh yang paling

berpengaruh bagi Australia dan kawasan sekitarnya. Soeharto merupakan pemimpin

negara muslim terbesar di dunia, yang sangat berjasa bagi perkembangan ASEAN dan

APEC. David Milliband (Menteri Luar Negeri) pemerintah Inggris Menyatakan Bahwa

Soeharto mempunya peran penting dalam sejarah hubungan Indonesia–Inggris yang kian

erat sekarang.93

Jadi para pakar ketetanegaraan melihat UUD 1945 sebagai konsep integralistik

pada masa pemerintahan Presiden kedua yang di jabat oleh Soeharto. Dengan pencitraan

kepemimpinannya dipahami dengan konsep-konsep filosofis Jawa (Kejawen), yaitu:

Ingarso Sung Tulodo (jika menjadi seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh atau

teladan bagi orang yang dipimpinnya). Ing Madyo Bangun Karso (ditengah-tengah harus

bisa memberi contoh, memberi inspirasi, motivasi, dan semangat). Tuturi Andayani

(sebagai pemimpin ia bisa memberi nasehat, memberikan daya, dorongan atau kekuatan

kepada masyarakatnya, anak buahnya, termasuk juga kepada rakyatnya, dengan

pencitraan kepemimpinan gaya demokrasi Pancasila dan UUD 1945.

C. Analisis Penulis tentang Etika Politik Soeharto Dalam

Perspektif Islam

Ketika memposisikan Soeharto dalam kacamata hukum dan kehidupan kenegaraan,

tentu tidak terlepas dari jabatan yang melekat pada diri Soeharto.. Pada satu sisi

93 Media Indonesia, Senin, 28 Januari 2008.

kehidupannya secara pribadi, Soeharto menganut falsafah Jawa mikul dhuwur,

mendhem jero atau carilah yang terbaik dari manusia dan cobalah untuk memaafkan

kesalahan-kesalahan mereka yang kita hormati. Soeharto adalah seorang yang

tertutup, pendiam, sederhana dan sukar ditebak, serta memiliki sifat yang bersahaja,

suka bekerja keras dan amat sangat efektif yang selalu menggunakan pikiran yang

masuk akal dan menjadi seorang yang cepat belajar dalam menerima pengetahuan

baru.

Sebagai seorang penganut Islam ia menjalani pendidikan kerohaniannya dengan

sungguh–sungguh, dengan berpuasa di hari Senin dan Kamis, serta meluangkan

waktu malamnya belajar membaca Al-Qur’an dengan mengikuti ajaran nenek

moyangnya, merupakan suatu perkembangan penting yang kemudian melekat dan

mempengaruhi selama hidupnya, yang merupakan periode dimana ia belajar tiga

prinsip” jangan” dalam hidup, ”aja kagetan, aja gumunan, aja dumeh”, (jangan

kagetan, jangan heran, jangan mentang-mentang), yang jadi pegangan selama

hidupnya sejak kecil, terutama bagi mereka yang percaya terhadap Tuhan Yang Maha

Esa atau ”nrimo melek”(jadilah orang yang sabar apapun yang terjadi terimalah,

jangan mengeluh serta gunakan selalu kewaspadaan.

Satu ajaran lain dari nenek moyang yang paling diyakininya adalah:”hormat kalawan

gusti, guru, ratu, lan wong atuwo karo”, (percaya kepasa Tuhan Yang Maha Esa,

guru, pemerintah dan orang tua). Dari sudut nenek moyang orang Jawa etika yang

dianut Soeharto dikenal sebagai Tri Dharma yaitu Rumongso melu bandarbeni, yang

menjabarkan rasa kepemilikan dalam masyarakat, wajib melu bangrungkebi, yang

mengacu kepada sebuah kewajiban untuk memelihara dan dan membela masyarakat,

dan mulatsarira bangrasawani, yang berarti harus selalu sensitif.

Pandangan hidup Soeharto dilandaskan pada dua hal, yaitu bahwa nasib memegang

peranan yang sangat menentukan dalam segala situasi serta tindakan manusia, dan

bagi manusia mengubah apa yang sudah ditakdirkan adalah suatu hal yang mustahil.

Tetapi ketika pada sisi lain Soeharto sebagai kepala negara yang menjabat selama 32

tahun tentu juga dibangun dengan konstruksi hukum dalam hal ini UUD 1945 yang

menyatakan, bahwa Presiden menjalankan pemerintahan negara berdasarkan Undang-

Undang Dasar (Pasal 4 Ayat 1) Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai kepala negara, Soeharto sadar bahwa sistem kesejahteraan sosial Indonesia

sangat buruk. Untuk menyelesaikannya Soeharto menggunakan peran gandanya yakni

sebagai seorang warga negara dan kepala negara: sebagai kepala negara, ia meminta

sumbangan dan sebagai warga negara ia menyalurkan dana. Sebagai kepala negara, ia

tidak pernah menggunakan kesempatan agar ia memperoleh gelar-gelar

penghormatan atau membiarkan dirinya terintimidasi oleh para cendekiawan.

Presiden Soeharto menyelesaikan masalah-masalah utama yang berhubungan dengan

pertanian terlebih dahulu, yaitu dalam bidang ekonomi, yang bertujuan untuk

mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan azas Pancasila dan Ketuhanan

Yang Maha Esa sebagai nilai moral bangsa.

Mengenai sistem negara yang diingini Soeharto adalah presidentil dengan asas

demokrasi Pancasila dengan konsep negara yang bersifat integal yakni dengan bentuk

negara kesatuan. Dimana adanya perbedaan yang beraneka ragam antar ras dan

golongan dengan tetap menjalankan pemerintahan yang berdasarkan hukum-hukum

yang ada. Dengan adanya negara berarti harus memenuhi syarat-syarat berdirinya

sebuah negara, dalam Islam tidak ada konsep yang baku. Negara perlu didirikan

untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam berdasarkan etika, untuk melaksanakan

ajaran-ajaran tersebut memerlukan wadah yaitu negara.

Dalam pelaksanaannya harus berdasarkan situasi yang berkembang sekarang,

mizalnya zaman modern sekarang harus mengikuti perkembangan negara pada masa

kini, tidak harus mengikuti situasi pasa zaman Nabi yang merupakan negara yang

bagus untuk dicontoh sebuah negara.

Sebenarnya masalah politik atau pengaturan negara termasuk urusan duniawi

yang bersifat umum. Panduan al-Qur'ân juga sunnah bersifat umum. Karena itu,

permasalahan politik termasuk wilayah ijtihad umat Islam. Tugas utama umat Islam

adalah membangun sebuah masyarakat (ummah), dimana diberlakukan pemerataan

kekayaan yang adil. Bahkan kesenjangan sosial selalu merupakan bagian inti dari visi

duniawi dilihat dari kacamata seluruh agama.

Sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang menjalankan syariat Islam yang

bersumber pada Aal-Quran dan hadis, masalah penguasa Islam Allah memerintahkan

kepada rakyat dalam suatu negara agar menaati ulil amri yang menjalankan Syariat Islam,

apabila ulil amri menyimpang dari ajaran Islam maka rakyat boleh tidak menaatinya.

Islam juga mengajarkan sistem demokrasi yaitu demokrasi Islam.

Tugas cendekiawan muslim adalah berusaha secara terus menerus untuk

menjadikan al-Qur'ân sebagai sistem yang konkrit supaya dapat diterjemahkan dalam

pemerintahan sepanjang zaman. Inilah yang dilakukan empat khalîfah sesudah Nabi,

sehingga walaupun mereka berada dalam rangka pengamalan ajaran Islam,

pengorganisasian pemerintahnya berbeda antara satu dengan lainnya.94

94

Http://pesantren.or.id.29.masterwebnet.com/ppssnh.malang/cgibin/content.cgi/a

rtikel/teologi_politik-konsep_negara_dalam_quran.single Senin, 11 Agustus 2008

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Etika politik Soeharto sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Jawa yang

dianutnya semasa ia kecil, mikul dhuwur, mendhem jero” atau (carilah yang terbaik dari

manusia dan cobalah untuk memaafkan kesalahan-kesalahan mereka yang kita hormati),

etika politik Soeharto dikenal sebagai Tri Dharma, yaitu Rumongso melu bandarbeni,

(rasa kepemilikan dalam masyarakat), wajib melu bangrungkebi, yang mengacu

(kewajiban untuk memelihara dan membela masyarakat), dan mulatsarira bangrasawani,

(selalu sensitif. Beberapa prinsip etika politik modern cenderung ditolak. Setiap

kebijakan yang dipengaruhi etika politik modern hanya diterapkan pada segi formalnya

saja. Esensi produk hukum yang diterapkan Soeharto tersebut tetap mengacu kepada etika

Jawa.

Sebagaimana konsep yang dituangkannya dalan sebuah Garis-garis Besar Haluan

Negara, kebijakan dalam pemerintahannya, selalu dibekali oleh Tap-Tap Majelis

Permusyawarahan Rakyat. Konsep negara yang dianut dan diterapkan Soeharto adalah

konsep negara integralistik, yakni dengan bentuk negara secara formal menerapkan

bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Sedang fakta yang ada karena etika atau

filsafat politik pada zamannya menerapkan bentuk kerajaan.

2. Sistem pemerintahan yang diterapkan Soeharto adalah sistem pemerintahan

presidentil dengan menerapkan asas demokrasi Pancasila, yang dikenal dengan

demokrasi Pancasila adalah sebuah demokrasi yang mengadopsi dan menyerap kultur

bangsa Indonesia dan agama yang dipeluk masyarakatnya. Dan demokrasi merupakan

musyawarah untuk mendapatkan kata kesepakatan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat,

dan untuk rakyat bersifat eksekutiv heavy, yaitu suatu bentuk sistem pemerintahan yang

bersifat absolut sebagaimana presiden sebagai kepala negara. Dibantu dengan lembaga

legislatif yang dalam pemerinthan masa Soeharto tidak memiliki peran dalam sebuah

negara dikarenakan semua peraturan mutlak di tampuk pemerintahan.

Sejak awal pemerintahan Soeharto menghindari politik Islam karena latar

belakangnya sebagai seorang militer. Namun Soeharto membiarkan lahirnya satu partai

yang berasas Islam, bagi Soeharto Islam hanya sebagai sebuah kepercayaan agama yang

dianut oleh warganya. Pancasila menjadi dasar setiap kebijakan dalam langkah

pemerintahnya, sebagaimana yang terdapat dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Soeharto tidak anti Islam sebagai agama, tetapi menentang partai Islam.

3. Semasa pemerintahan Soeharto umat Islam mengalami islamisasi birokrasi,

yang disebabkan kultur Jawa identik dengan priyayi, yang menyebabkan sulitnya

beradaptasi dengan Islam. Sedangkan dalam Islam sendiri politik yang berasaskan syariat

Islam sangat penting dalam menegakkan sebuah negara yang ideal yang berdasarkan

kepada Al’Quran dan As-Sunnah.

B. Saran

Pemerintahan pada setiap negara memang berbeda satu dengan lainnya sesuai

dengan sistem birokrasi yang diterapkan oleh kepala pemerintahannya. Sebagaimana

yang disesuaikan dengan kondisi negara mereka tersebut.

Maka dalam membentuk sebuah negara yang ideal diperlukan sebuah pemimpin

yang mengerti keinginan warga negaranya. Yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-

Sunnah, maka dari pada itu diperlukan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan

masyarakatnya. Perbedaan itu tidak harus menjadi sebuah halangan untuk dapat menjadi

satu kesatuan tetapi harus menjadi sebuah negara yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan terjemahannya, Departemen Agama, RI, 2000.

Saiman Vidiananda, Nasionalisme Pancasila Dalam Persfektif Soeharto,

Ushuluddin dan Dakwah: Pemikiran Politik Islam, 2008.

Maarif, Syafii, Islam dan Masalah Kenegaraan, (Jakarta: LP3ES, 1985), cet. 1

G. Dwipayana dan Ramadhan KH, Soeharto Pikiran Ucapan dan tindakan Saya

(Otobiografi), Jakarta: Lamtoro Agung Persada, 1989.

Nasution, Harun, Islam Dtinjau dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta: UI Press,

1974).

J. Pulungan, Suyuti, Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah

Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), cet.,

ke-1, edisi ke-1,

G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsudin, Jejak Langkah Pak Harto 1 Oktober

1965-27 Maret 1968, Jakarta: PT. Citra Lmtoro Agung, 1991.

ayon Press, 2008.

Abdulgani, Retnowati-Knapp, Soeharto The Life and Legacy of Indonesia’s

Second President, Jakarta: Hasta Pustaka

Shahab, H. Ahmad, Biografi Politik Presiden RI. Ke-2 Soeharto Pembangunan

dan Partisipasi, Jakarta PT. Golden Ter, 2007.

Prof. D.r. Azhari, Muhammad Tahir, S.H, Negara Hukum (Suatu Studi Tentang

Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode

Negara Madinah dan Masa Kini , (Jakarta: Prenata Media, 2003).

Perum Percetakan Negara RI, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan

Pedoman Dan Penghayatan Pancasila (BP-7) Pusat, Bahan Penataran P-4 Garis-Garis

Besar Haluan Negara, 1996.

Magnis Suseno, Frans, Etika Politik (Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan

modern), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

K. Bertens, Etika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000, cet. 6

H. Basri,Hasan, Yusril Ihza Mahendra, Hak Asasi Manusia’Dalam Perspektif

Islam”, Jakarta: Mihrab, 2004.

Dake, Antonie C.A, Soekarno File Berkas-berkas Soekarno 1965-1967 Kronologi

Suatu Keruntuhan, Jakarta: Aksara karunia, 2005.

Sumarkidjo, Atmadji, Jendral M. Yusuf Panglima Para Jendral Jakarta: Hasta

Pustaka, 2006 .

H. Yusuf Pati, Miftah Pengantar : KH. Dr. dr. Tarmizi Tahir, HM, Soeharto

Membangun Citra Islam, PT bina Mitra Prima Asia Mark, Mei Cet. 1, 2007.

Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

1997.

Nur, Aminuddin, Pengantar Studi Sejarah nasional, Jakarta: Bimbingan Masa,

1967.

Mukhtar Harahap Radinal, Soekarno dan Nasakom, Desember 2008, (Jakarta:

Garasi, Desember 2008), cet. 1.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 1986.

Hazairin, dan Sayuti Thalib, Hukum kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan

hadits, hukum kekeluargaan Indonesia, 1985.

Nazir, Mohammad, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Sayyid Quthb, keadilan Sosial dalam Islam, terjemahan Afif Mohammad (

Bandung: Pustaka) Sayyid Quthb, keadilan Sosial dalam Islam, terjemahan Afif

Mohammad ( Bandung: Pustaka)

Nasution, Harun, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grafindo Cet. 2, 1992.

Syamsuddin, M. Din, "Usaha Pencarian konsep Negara dalam sejarah Pemikiran

Politik Islam", ed. Abu Zahra dalam Politik Demi Tuhan, Bandung: Pustaka Hidayah,

1996.

Thaba, Abdul Azîz, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, Jakarta: Gema

Insani Press, 1996.

Kompas, 16 April 1968.

Granat, Minggu, 27 April, 2008

Republika, Senin, 28 Januari 2008.

Republika, Selasa, 29 Januari 2008.

Media Indonesia, Senin, 28 Januari 2008.

Http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/biography/idx.asp?presiden=suharto.

Http://drveggielabandresearch.blogspot.com/2008/05/pengertian-etika-dan-jenis-

jenis-etika.html Sabtu, 2008 Mei 24.

Http://pesantren.or.id.29.masterwebnet.com/ppssnh.malang/cgibin/content.cgi/arti

kel/teologi_politik-konsep_negara_dalam_quran.single Senin, 11 Agustus 2008

Http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto

Http://www.e-dukasi.net/mol/mo_full.php?moid=24&fname=ppkn205_04.htm,

Selasa, 23 Februari 2009

Http://thufailalghifari.multiply.com/reviews/item/91

Http://ummahonline.wordpress.com/2007/02/26/melirik-perkembangan-aceh-

pucuk-dicita-ulampun-tiba/?referer=sphere_related_content/

Http://diaz2000.multiply.com/journal/item/86, Selasa, 23 Februari, 2009

Http://4gusetiyo.wordpress.com/2007/11/21/komunisme/ Selasa, 21 November,

2007

Http://massofa.wordpress.com/2008/11/17/pengertian-etika-moral-dan-etiket/, 17

November 2008.