If you can't read please download the document
Upload
duonghanh
View
234
Download
7
Embed Size (px)
Citation preview
TINJAUAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
TAHUN 2012
KEMENTERIAN KESEHATAN
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
2013
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Indonesia pada tahun 2012 mengalami berbagai kejadian bencana yang
menimbulkan krisis kesehatan. Berdasarkan data Pusat Penanggulangan Krisis
Kesehatan dalam tiga tahun terakhir, sejak tahun 2010 - 2012 terjadi 1015 kali
kejadian bencana di Indonesia. Tahun 2010 terjadi 315 kejadian, 2011 dengan
211 kejadian dan 489 kejadian bencana di tahun 2012. Tingginya angka
kejadian bencana ini menggambarkan tingkat kerawanan bencana di Indonesia.
Ini terjadi karena kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis serta akibat
pengaruh perubahan iklim di Indonesia.
Bila dikelompokkan secara khusus bencana alam maka untuk tahun 2010 terjadi
210 kejadian, tahun 2011 terjadi 189 kejadian dan tahun 2012 terjadi
234 kejadian. Dari data tersebut sangat beralasan bila United Nations
International Stategy for Disaster Reduction (UNISDR ; Badan PBB untuk
Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana), pada tahun 2011,
menempatkan Indonesia menjadi negara rawan bencana alam di dunia. Untuk
beberapa jenis bencana alam, Indonesia menduduki peringkat pertama dalam
paparan terhadap penduduk atau jumlah manusia yang menjadi korban
meninggal akibat bencana alam.
Berdasarkan daftar peringkat UNISDR terhadap jumlah korban pada 4 jenis
bencana alam yang meliputi tsunami, tanah longsor, banjir dan gempa bumi
menempatkan Indonesia sebagai negara yang tidak luput dari berbagai kejadian
bencana alam. Berikut rincian jumlah korban pada 4 jenis bencana alam di
beberapa negara :
http://alamendah.wordpress.com/2011/02/07/banjir-mengepung-rumahku/
Tabel 1.1
Jumlah Korban Bencana di Beberapa Negara Berdasarkan Jenis Bencana
No JENIS BENCANA NEGARA JUMLAH KORBAN (orang)
1 Tsunami Indonesia 5.402.239
Jepang 4.497.645
Bangladesh 1.598.546
India 1.114.388
Filipina 894.848
2 Tanah Longsor Indonesia 197.372
India 180.254
Cina 121.488
Filipina 110.704
Ethiopia 64.470
3 Gempa Bumi Jepang 13.404.870
Filipina 12.182.454
Indonesia 11.056.806
Cina 8.139.068
Taiwan 6.625.479
4 Banjir Bangladesh 19.279.960
India 15.859.640
Cina 3.972.502
Vietnam 3.403.041
Kamboja 1.765.674
Indonesia 1.101.507
Pada Konferensi Tingkat Menteri Negara-Negara Asia ke-5 Dalam Pengurangan
Risiko Bencana (The 5th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction
(AMCDRR) yang berlangsung di Yogyakarta, menghasilkan Deklarasi Yogyakarta
dalam Pengurangan Risiko Bencana di Asia Pasifik 2012. Deklarasi Yogyakarta
mengandung tujuh butir inti kesepakatan sebagai berikut, (1) mengintegrasikan
upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam program
pembangunan nasional, (2) melakukan kajian terhadap risiko finansial di tingkat
lokal, (3) menguatkan tata kelola risiko dan kemitraan di tingkat lokal, (4)
membangun ketangguhan masyarakat, (5) mengindentifikasi hal-hal yang akan
dicapai pasca Hyogo Framework for Action (HFA) 2015, (6) mengurangi faktor-faktor
yang menjadi akar risiko bencana, dan (7) mengimplementasikan isu-isu lintas
sektor dalam Kerangka Kerja Hyogo (Hyogo Framework of Action (HFA).
Sesuai dengan perubahan paradigma penanggulangan bencana yang
menitikberatkan pada upaya sebelum terjadi bencana dengan pengurangan risiko
bencana Pemerintah Indonesia juga telah menyusun Rencana Nasional
Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2010 2014 yang merupakan dokumen
perencanaan berjangka waktu 5 tahun yang disusun berdasarkan amanat Pasal 35-
36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 82 menjelaskan
bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas
ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara
menyeluruh dan berkesinambungan pada keadaan bencana. Upaya penanggulangan
krisis kesehatan akibat bencana meliputi upaya pada tahap pra bencana
(pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan), upaya pada saat bencana (mobilisasi
sumber daya dan logistik) dan upasa pasca bencana (pemulihan, rehabilitasi dan
rekonstruksi) menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat. Upaya-upaya tersebut diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan
pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara
terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.
Keputusan Menkes RI No. HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan RI Tahun 2010 2014 juga memuat tentang upaya
penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana berupa upaya penguatan kapasitas
masyarakat dalam manajemen bencana dan manajemen krisis kesehatan sebagai
salah satu dari 8 prioritas pembangunan kesehatan.
Pusat Penanggulangan Kementerian Kesehatan telah melaksanakan program
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis penanggulangan krisis
kesehatan akibat bencana. Sasaran program yaitu meningkatnya koordinasi
pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan manajemen
penanggulangan krisis kesehatan. Salah satu indikator tercapainya sasaran hasil
pada tahun 2014 adalah jumlah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mempunyai
kemampuan tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat
bencana dengan kriteria memiliki petugas terlatih dalam manajemen dan teknis
penanggulangan krisis kesehatan (Manajemen Bencana, Tim Reaksi Cepat dan RHA,
Pengelolaan Data dan Informasi, Penggunaan Alat Komunikasi Bencana untuk
Penangulangan Krisis Kesehatan dan Penyusunan Rencana Kontinjensi) dan memiliki
sarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan (Emergency Kit, Personal Kit
dan Alat Pengolah Data) sebanyak 300 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sampai
tahun 2012 jumlah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang telah memiliki
kemampuan tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat
bencana sebanyak 200 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Salah satu unsur penting dalam upaya membangun sistem penanggulangan krisis
kesehatan adalah dengan mengevaluasi dan mengambil pelajaran penting dari
kegiatan atau sistem penanggulangan krisis kesehatan yang sudah dilakukan selama
ini. Kekuatan dan kelemahan maupun keberhasilan dan kekurangan dalam
penanggulangan krisis kesehatan yang telah dilakukan akan menjadi pelajaran
penting untuk pelaksanaan upaya penanggulangan krisis kesehatan yang lebih baik
di masa yang akan datang.
Sebagai bahan pembelajaran dari kejadian krisis kesehatan yang telah terjadi
diperlukan data-data dan informasi terkait, antara lain informasi mengenai jenis
bencana dan frekuensinya, jumlah korban, fasilitas kesehatan yang rusak serta
upaya-upaya yang telah dilakukan baik pada pra bencana, saat tanggap darurat
maupun pasca bencana. Diharapkan data-data tersebut dapat memberikan
gambaran kekuatan dan kelemahan setiap daerah, sehingga dapat dijadikan bahan
masukan untuk pengambil kebijakan dalam rangka peningkatan upaya
penanggulangan krisis kesehatan untuk pengurangan risiko krisis kesehatan.
2. Tujuan
A. Tujuan umum:
Tersedianya informasi kejadian dan upaya penanggulangan krisis
kesehatan tahun 2012
B. Tujuan khusus:
Tersedianya informasi :
a. Krisis Kesehatan di Indonesia tahun 2012 meliputi frekuensi kejadian
bencana, korban (meninggal, hilang, luka/dirawat, dan pengungsi)
serta fasilitas kesehatan yang rusak berdasarkan jenis bencana dan
provinsi.
b. Upaya penanggulangan krisis kesehatan oleh Kementerian Kesehatan
di tingkat nasional baik pada pra bencana, saat tanggap darurat
maupun pasca bencana serta permasalahannya.
c. Upaya penanggulangan krisis kesehatan oleh Kementerian Kesehatan
di tingkat internasional baik pada pra bencana dan saat tanggap
darurat.
3. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana.
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan.
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
d. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana
e. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga
Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan
Bencana.
f. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
g. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem
Kesehatan Nasional.
h. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 064/MENKES/SK/II/2006 tentang
Pedoman Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana.
i. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 145/MENKES/SK/I/2007 tentang
Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan.
4. Ruang Lingkup
Tinjauan penanggulangan krisis kesehatan tahun 2012 membahas tentang krisis
kesehatan akibat bencana di Indonesia dan upaya penanggulangannya baik pada
saat pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana, yang terjadi selama tahun
2012 serta peran Kementerian Kesehatan dan lintas sektor terkait dalam upaya
penanggulangan krisis kesehatan.
Informasi yang disajikan mencakup:
1. Frekuensi kejadian krisis kesehatan berdasarkan jenis bencana;
2. Korban dan pengungsi yang meliputi korban meninggal, hilang, luka/dirawat;
3. Kerusakan fasilitas kesehatan;
4. Upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan lintas sektor terkait ;
5. Permasalahan;
6. Peran Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan di luar
negeri serta kegiatan-kegiatan internasional.
8
BAB II
METODOLOGI
2.1 Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data
Buku Tinjauan ini menggunakan desain studi deskriptif berdasarkan laporan
penanggulangan krisis kesehatan. Data yang dikumpulkan berupa laporan
harian PPKK yang berasal dari daerah dan unit kerja terkait di lingkungan
Kementerian Kesehatan serta petugas yang berada di lokasi kejadian. Metode
pengumpulan data menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif.
Pengumpulan serta pengolahan data dilakukan sesuai dengan Kepmenkes No.
064/MENKES/SK/II/2006 tentang Pedoman Sistem Informasi Penanggulangan
Krisis Akibat Bencana.
Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan
informasi kejadian krisis kesehatan yang terjadi di Indonesia menurut frekuensi
kejadian, lokasi kejadian, situasi korban dan pengungsi, kerusakan fasilitas
kesehatan, dan upaya penanggulangan.
2.2 Penyajian Informasi
Informasi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, grafik, peta, dan foto sehingga
dapat memberikan informasi kejadian dan upaya penanggulangan krisis
kesehatan akibat bencana di Indonesia selama tahun 2012.
9
BAB III
GAMBARAN KRISIS KESEHATAN TAHUN 2012
Berbagai macam kejadian bencana terjadi di Indonesia selama tahun 2012, baik berupa
bencana alam, bencana non alam maupun bencana karena konflik sosial. Berikut adalah
data kejadian bencana di Indonesia selama tahun 2012 serta permasalahan kesehatan
yang terjadi.
3.1 Frekuensi Kejadian Krisis Kesehatan
Jumlah total kejadian krisis kesehatan yang terjadi selama tahun 2012 sebanyak 489
kejadian. Bila dilihat dari frekuensi kejadian krisis kesehatan berdasarkan provinsi maka
yang paling tinggi adalah Provinsi Jawa Barat sebanyak 76 kali (15,54%). Jika dilihat
dari data frekuensi kejadian bencana ada 5 provinsi yang memiliki frekuensi kejadian
bencana lebih dari 25 kali, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan wilayah Regional maka yang
paling banyak terkena bencana adalah Regional DKI Jakarta.
10
Grafik 3.1
Frekuensi Kejadian Krisis Kesehatan Berdasarkan Provinsi
Peta 3.1
Peta Frekuensi Kejadian Bencana
Keterangan : (frekuensi kejadian)
0 1 10 kali 11 25 kali >25 kali
11
Grafik 3.2
Frekuensi Kejadian Krisis Kesehatan Berdasarkan Regional
Grafik 3.3
Proporsi Kejadian Krisis Kesehatan Berdasarkan Sumber dan penyebabnya
Berdasarkan sumber dan penyebabnya maka kejadian krisis kesehatan yang
tertinggi pada tahun 2012 adalah Bencana Alam dengan jumlah kejadian 235 kali
(48%). Jika dilihat per bulan Kejadian krisis kesehatan yang tertinggi sepanjang tahun
2012 terjadi pada bulan April dengan 65 kali kejadian.
12
Grafik 3.3
Trend Kejadian Krisis Kesehatan Per Bulan pada Tahun 2012
Gambaran frekuensi krisis kesehatan berdasarkan jenis bencana pada tahun 2012 yang
tinggi berturut-turut adalah kebakaran 78 kali (15,95%), kecelakaan transportasi 75 kali
(15,34%) dan banjir 69 kali (14,11%). Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.4
Grafik 3.4
Frekuensi Kejadian Krisis Kesehatan Berdasarkan Jenis Bencana
13
3.1 Korban dan Pengungsi
3.1.1 Korban Meninggal
Total korban meninggal akibat krisis kesehatan sepanjang tahun 2012 yang
tercatat di Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan sebanyak 675 orang. Korban
meninggal yang paling tinggi disebabkan oleh bencana non alam yaitu 437 orang (65%)
sedangkan yang paling rendah disebabkan akibat krisis kesehatan sosial yaitu 65 orang
(10%). Jika dilihat korban meninggal berdasarkan jenis bencana maka paling tinggi
adalah akibat kecelakaan transportasi sebanyak 314 orang (47%).
Korban meninggal per provinsi yang paling tinggi adalah di Provinsi Jawa Barat
sebanyak 133 orang dan jika dilihat per Regional maka yang paling banyak korban
meninggal berada di Regional DKI Jakarta sebanyak 206 orang.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.
Grafik 3.5
Proporsi Korban Meninggal Berdasarkan Sumber dan Penyebabnya
Grafik 3.6
Jumlah Korban Meninggal Berdasarkan Jenis Bencana
14
Grafik 3.7
Jumlah Korban Meninggal Berdasarkan Provinsi
15
Grafik 3.8
Jumlah Korban Meninggal Berdasarkan Regional
3.1.2 Korban Hilang
16
Pada tahun 2012 jumlah korban hilang sebanyak 256 orang yang tertinggi
diakibatkan oleh kecelakaan transportasi yaitu 175 orang. Jika dilihat per provinsi maka
jumlah korban hilang paling tinggi di provinsi Banten yaitu sebesar 100 orang.
Grafik 3.10
Jumlah Korban Hilang Berdasarkan Jenis Bencana
Grafik 3.11
Jumlah Korban Hilang Berdasarkan Provinsi
3.1.3 Korban Luka Berat/Rawat Inap
17
Total korban luka berat/rawat inap sebanyak 2.338 orang dengan rincian 1.733
orang (74%) akibat bencana non alam, 336 orang (14%) akibat bencana alam dan 269
orang (12%) akibat bencana sosial. Berdasarkan jenis bencana maka korban luka
berat/rawat inap yang paling tinggi disebabkan oleh kejadian keracunan/KLB sebanyak
1.030 orang (44%).
Jumlah korban luka berat/rawat inap berdasarkan provinsi yang paling banyak
adalah di provinsi Jawa Timur sebanyak 566 orang dan Provinsi Jawa Barat sebanyak
493 orang, sedangkan berdasarkan regional maka yang paling tinggi adalah regional
DKI Jakarta sebanyak 655 dan regional Jawa Timur sebanyak 566 orang .
Grafik 3.12
Proporsi Korban Luka Berat/Rawat Inap Berdasarkan Sumber dan Penyebabnya
Grafik 3.13
18
Jumlah Korban Luka Berat/Rawat Inap Berdasarkan Jenis Bencana
Grafik 3.15
Jumlah Korban Luka Berat/Rawat Inap Berdasarkan Provinsi
19
Grafik 3.13
Jumlah Korban Luka Berat/Rawat Inap Berdasarkan Regional
3.1.4 Korban Luka Ringan /Rawat Jalan
Total korban luka ringan/rawat jalan sebanyak 6.858 orang dengan rincian 1.848
orang (27%) akibat bencana non alam, 3.386 orang (49%) akibat bencana alam dan
1.624 orang (24%) akibat bencana sosial, sedangkan jika dilihat berdasarkan jenis
bencana yang paling banyak berturut-turut adalah akibat krisis kesehatan banjir
sebanyak 2.381 orang, konflik sosial sebanyak 1.624 orang dan keracunan/KLB
sebanyak 1.009 orang .
Grafik 3.16
Proporsi Korban Luka Ringan/Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Bencana
20
Grafik 3.17
Jumlah Korban Luka Ringan/Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Bencana
Jumlah korban luka ringan/rawat jalan berdasarkan provinsi, 5 (lima) provinsi yang
paling tinggi adalah Provinsi DKI Jakarta (1.757), Jawa Barat (1.044), Lampung (802),
Papua (504) dan Sumatera Utara (455). Sedangkan jumlah korban luka ringan/rawat
jalan berdasarkan regional yang paling tinggi adalah Regional DKI Jakarta.
21
Grafik 3.18
Jumlah Korban Luka Ringan/Rawat Jalan Berdasarkan Provinsi
Grafik 3.18
Jumlah Korban Luka Ringan/Dirawat Jalan Berdasarkan Regional
22
3.1.5 Pengungsi
Total pengungsi akibat krisis kesehatan yaitu sebanyak 71.141 orang dengan pengungsi
terbanyak disebabkan oleh bencana alam sebanyak 58.842 orang (83 %). Berdasarkan
jenis bencana maka jumlah pengungsi tertinggi adalah akibat kejadian banjir yaitu
34.454 orang.
Grafik 3.20
Proporsi Pengungsi Berdasarkan Sumber dan Penyebabnya
diganti
Grafik 3.2.1.
Jumlah Pengungsi Berdasarkan Jenis Bencana
23
Jumlah pengungsi berdasarkan provinsi yang tertinggi adalah di Provinsi Kalimantan
Tengah yaitu sebanyak 25.174 orang (34 %) diakibatkan banjir di Kab. Barito Utara
Prov. Kalimantan Utara pada tanggal 5 Desember 2012.
Grafik 3.22
Jumlah Pengungsi Berdasarkan Provinsi
3.3. KERUSAKAN FASILITAS KESEHATAN
Total fasilitas kesehatan yang rusak akibat kejadian bencana pada tahun 2012 adalah 51
unit. Fasilitas kesehatan yang rusak paling banyak adalah Puskesmas Pembantu (Pustu)
sebanyak 33 unit (65%). Kerusakan fasilitas ini disebabkan paling tinggi adalah akibat
krisis kesehatan gempa bumi sebesar 39 buah.
24
Grafik 3.24
Proporsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Rusak Akibat krisis kesehatan
Tahun 2012
Grafik 3.25
Kerusakan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Jenis Bencana
Jika dilihat jumlah fasilitas kesehatan yang rusak berdasarkan provinsi maka yang
terbanyak adalah di provinsi Aceh dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu
sebanyak 39 unit disebabkan Gempa Bumi yang terjadi pada tanggal 12 April 2012 dan
yang paling tinggi per regional adalah regional Sumatera Utara
25
Grafik 3.27
Kerusakan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Provinsi
Grafik 3.26
Kerusakan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Regional
35
BAB IV UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
Upaya penanggulangan krisis kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh
dan terpadu mulai dari pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.
Penanggulangan krisis kesehatan pada tahap pra bencana meliputi upaya
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, pada saat bencana dengan
melakukan upaya tanggap darurat, serta pasca bencana melakukan upaya
pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
Gambar Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan
Siklus penanggulangan krisis diatas menggambarkan upaya penanggulangan
krisis kesehatan yang dilakukan pada tahapan pra, saat dan pasca bencana.
Upaya tersebut dilakukan pada semua tahapan siklus manajemen
penanggulangan krisis, yang membedakan pada besaran atau fokus kegiatan.
Upaya terbesar yang dilakukan pada saat pra bencana adalah pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaan, tapi upaya ini tetap dilakukan pada saat bencana
dan pasca bencana dengan porsi kegiatan yang lebih kecil. Demikian pula untuk
upaya tanggap darurat dan upaya pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.
36
4.1 UPAYA PRA BENCANA
Upaya penanggulangan krisis kesehatan pada tahap pra bencana mencakup
upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Upaya-upaya pra bencana
merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan
penanggulangan krisis kesehatan secara keseluruhan. Upaya yang telah
dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2012 pada tahap pra
bencana antara lain: penyusunan kebijakan, pedoman peningkatan kapasitas
petugas kesehatan, pengembangan sistem informasi penanggulangan krisis
kesehatan, penyiapan logistik kesehatan, pemetaan kesiapsiagaan serta
penyiapan anggaran penanggulangan krisis kesehatan.
Kementerian Kesehatan dalam hal ini Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
pada tahun 2012 juga telah ditetapkan menjadi WHO Collaborating Center
(WHO CC) untuk pelatihan dan penelitian dalam hal pengurangan resiko
bencana, penetapan ini berlaku selama 4 tahun. Penetapan Pusat
Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagai WHO CC ini bertujuan untuk
mengupayakan pengurangan risiko bencana bidang kesehatan, melalui
penerapan rencana kerja, memperkuat manajemen resiko di daerah rawan
bencana, memperkuat kesiapsiagaan fasilitas kesehatan untuk menghadapi
bencana, memperkuat koordinasi sektor/kluster dan mobilisasi sumber daya
dalam rangka pengurangan resiko bencana. Keberadaan Pusat Penanggulangan
Krisis Kesehatan WHO CC juga akan melakukan kajian di bidang penelitian
berdasarkan pengalaman yang dimiliki Indonesia dalam penanggulangan krisis
kesehatan.
4.1.1 Penyusunan Kebijakan/Pedoman
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kesehatan adalah
menyusun pedoman/kebijakan terkait penanggulangan krisis kesehatan akibat
bencana. Selama tahun 2012 telah dilakukan penyusunan
kebijakan/pedoman/modul terkait penanggulangan krisis kesehatan akibat
bencana sebanyak 31 kebijakan. Dari 31 kebijakan tersebut sebanyak 8 produk
berasal dari Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan berupa pedoman, Standar
37
Operasional Prosedur (SOP), Peraturan, Modul, Poster dan Leaflet . Sebanyak
23 produk lainnya dihasilkan dari unit lintas program dan lintas sektor terkait,
antara lain Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Pengendalian
Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat
Surveilans Imunisasi Karantina dan Kesehatan Matra, Direktorat Bina Gizi,
Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Bina
Kesehatan Jiwa, Direktorat Bina Kesehatan Ibu dan Pusdokkes POLRI. Pada
tahun 2012 juga dilakukan pencetakan dan penterjemahan buku oleh
Emergency and Humanitarian Action Unit (EHA) WHO, yaitu buku Pedoman
Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam Situasi Bencana, buku
Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Letusan Gunung Merapi 2010 dan
buku Profil Penanggulangan Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan Akibat Bencana
Tahun 2010.
Tabel 4.1 Kebijakan/Pedoman/Modul Yang Disusun Pada Tahun 2012
No Unit Kerja Kebijakan/Pedoman/Modul
Keterangan
1
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK)
Pedoman Penilaian Kerusakan dan Kerugian Bidang Kesehatan
Dalam Proses Penetapan
Pedoman Teknis Kader Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan
SOP Bagian Tata Usaha PPKK
SOP Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan
SOP Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan
SOP Bidang Pemantauan dan Informasi
2 Pusdokkes POLRI
Pedoman tentang Penatalaksanaan Disaster Victim Identification (DVI) Bagi Polri (Edisi Revisi)
Nomor : PL/002/VI/2010/Pusdokkes
38
No Unit Kerja Kebijakan/Pedoman/Modul
Keterangan
3 Direktorat P2B2
Pedoman Penggunaan Insektisida (Edisi Revisi)
Leaflet Pengendalian Vektor
4 Direktorat Bina Gizi
Pedoman Kegiatan Gizi Dalam Penanggulangan Bencana (konfirmasi tahun pembuatan)
Dikirim ke 33 propinsi
Standar antropometri Penilaian Pertumbuhan anak
Dikirim ke 33 propinsi
Modul Pelatihan Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak Bagi Motivator/kader
Dikirim ke 33 propinsi
5 Direktorat Penyehatan Lingkungan
Panduan Rapid Health Assesment pada situasi kedaruratan
Tahap finalisasi
Petunjuk teknis kesehatan lingkungan pada situasi kedaruratan
Tahap finalisasi
Poster dan leaflet 5 kunci ketahanan pangan.
Leaflet tips mengelola makanan pada situasi darurat
Leaflet tips memilih makanan dan minuman waktu mudik
6
Direktorat Surveilans Imunisasi Karantina dan Kesehatan Matra
Petunjuk Teknis PP dan PL Dalam Penanggulangan Bencana
Dalam tahap penyusunan -finalisasi
Pedoman Penanggulangan
Keadaan Darurat Bidang Kesehatan Pada Kecelakaan Pesawat Udara di Bandar Udara (2012)
Dalam proses
penyusunan
7
Direktorat Bina Kesehatan Ibu
Penyempurnaan pedoman
Pelayanan kesehatan reproduks
pada situasi darurat bencana
Kegiatan masih berlanjut sampai tahun 2013.
39
No Unit Kerja Kebijakan/Pedoman/Modul
Keterangan
8
Direktorat Bina Kesehatan Jiwa
Pedoman teknis bagi petugas siaga bencana di daerah rawan bencana/konflik
Dalam proses penetapan
9
Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan kesehatan
Pedoman Pemusnahan Sediaan Farmasi
Dalam Proses Finaslisasi
10
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan
Penyusunan modul algoritme SPGDT call center
Dalam proses penetapan
Modul Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Maternal neonatal
Dalam proses penetapan
11
Emergency and Humanitarian Action Unit (EHA) WHO
A. Pencetakan buku dan penterjemahan ke dalam Bahasa Inggris : 1)Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam Situasi Bencana 2012 2)Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Letusan Gunung Merapi 2012 3)Profil Penanggulangan Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan Akibat Bencana Tahun 2010 B. Pengembangan mapping software komputerisasi
Proses Pencetakan Ulang
4.1.2 Peningkatan Kapasitas SDM
Pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya
peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanggulangan krisis
40
kesehatan baik dalam hal manajemen maupun teknis, yaitu sebanyak 57
kegiatan, terdiri dari kegiatan peningkatan kapasitas, workshop, lokakarya,
sosialisasi, geladi penanggulangan krisis kesehatan dan konferensi nasional
dan internasional.Sasaran peningkatan kapasitas adalah petugas kesehatan
di tingkat provinsi maupum kabupaten/kota. Kegiatan tersebut
diselenggarakan oleh 8 unit kerja di Kementerian Kesehatan yaitu Pusat
Penanggulangan Krisis Kesehatan, Direktorat Bina Gizi, Direktorat Bina
Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Direktorat Bina
Kesehatan Jiwa, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Surveilans Imunisasi
Karantina dan Kesehatan Matra dan Direktorat Bina Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatn kapasisas SDM juga dilakukan oleh Pusdokkes POLRI
dan Emergency and Humanitarian Action Unit (EHA) WHO.
4.1.2.1 Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagai unit di Kementerian Kesehatan
yang setiap tahun melakukan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia di bidang penanggulangan krisis kesehatan. Kegiatan peningkatan
kapasitas SDM di Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan selama tahun 2012
adalah sebagai berikut :
Tabel 4.2 Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Penanggulangan Krisis
Kesehatan yang dilakukan oleh Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Selama Tahun 2012
No Bidang/Bagian Jenis Kegiatan Asal Peserta Jumlah Peserta
1 Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan
Peningkatan kesiapsiagaan Dengan Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan Bencana Tanah Longsor di Kab. Sukabumi, Jawa Barat
PPKK Dinkes Prov.
Jawa Barat Dinkes Kab.
Sukabumi BPBD Kab.
Sukabumi
Dinsos Kab. Sukabumi
150 orang
41
PMI Kab. Sukabumi
Badan SAR Daerah
Puskesmas Kabandungan
Puskesmas Cibadak
Kodim 0622 Kab. Sukabumi
Koramil 2205 Kab.Sukabumi
Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan Bencana Banjir Lahar Dingin Gunung Gamalama di Kota Ternate, Maluku Utara
PPKK Dinkes Prov.
Maluku Utara
Dinkes Kota Ternate
RSUD Hasan Boecheri
BPBD Kota Ternate
SAR Daerah Maluku Utara
TNI POLRI Unit Lintas
Sektor
120 orang
Peningkatan Kapasitas Fasilitator Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan
35 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
46 orang
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kesehatan Dalam Manajemen Bencana Bidang Kesehatan
53 Dinas Kesehatan Kab/Kota
1 Dinas Kesehatan Provinsi
56 orang
Pendampingan Penyusunan Rencana Kontinjensi Kesehatan
Peserta kegiatan berasal dari : 29 kabupaten 5 kota 1 provinsi
152 orang
42
Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Provinsi Riau, NTT, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara dan Jawa Barat
Lokakarya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan
Dinkes Prov. DKI Jakarta 5 Sudinkes Prov. DKI Jakarta AGD 118 9 unit Lintas Program
50 orang
2 Tanggap Darurat dan Pemulihan
Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Dalam Melakukan Penilaian Cepat dan Pelayanan Kesehatan, diselenggarakan di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta
38 Kabupaten 2 Kota 2 Rumah Sakit 15 KKP 13 Unit Lintas Sektor 2 Unit Lintas Program
152 orang
Pendampingan Petugas Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Perencanaan Rumah Sakit dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana
8 Provinsi (Jambi, Kep. Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara) 17 Rumah Sakit
278 orang
3 Pemantauan dan Informasi Pengelolaan
Data dan Informasi
2 kota 32 kabupaten 1 KKP (disebut dalam lampiran)
41 orang
Penggunaan Alat Komunikasi Bencana
6 kota 23 kabupaten (disebut dalam
34 orang
43
lampiran) 1 KKP 1 provinsi
Pemetaan Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota Rawan Bencana
20 provinsi 15 kota 73 kabupaten 2 KKP (disebut dalam, lampiran)
98 orang
4 Tata Usaha Gelar Rumah Sakit Lapangan di Cibubur
PPKK RSUPN Cipto Mangunkusumo RS PMI Bogor
70 orang
Gelar Rumah Sakit Lapangan di Sentul, Bogor
PPKK Kementerian Pertahanan Puskes TNI RSUPN Cipto Mangunkusumo
Upaya Peningkatan Motivasi dan Kinerja Pegawai Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
PPKK
65 orang
44
Gambar 4.1 Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Pengelolaan Data dan Informasi
Penanggulanagan Krisis Kesehatan
Gambar 4.2 Peningkatan Kesiapsiagaan melalui
Gelar Rumah Sakit Lapangan di Sentul, Jawa Barat
45
Gambar 4.3 Peningkatan kesiapsiagaan Dengan Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan
Bencana Tanah Longsor di Kab. Sukabumi, Jawa Barat
Gambar 4.4 Peningkatan Kapasitas Petugas Kab/Kota Dalam Penggunaan Alat Komunikasi
Penanggulangan Krisis Kesehatan
46
Gambar 4.5
Pendampingan Penyusunan Perencanaan Rumah Sakit Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan di RSU Anutapura Kota Palu, Sulawesi Tengah
Gambar 4.6
Pendampingan Penyusunan Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
47
Gambar 4.7 Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Tim Reaksi Cepat Dalam Melakukan
Penilaian Cepat dan Pelayanan Kesehatan
Gambar 4.8 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Manajemen Bencana
Bidang Kesehatan
48
Gambar 4.9
Upaya Peningkatan Motivasi dan Kinerja Pegawai Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
Gambar 4.10
Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan Lahar Dingin Gunung Gamalama di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
49
Gambar 4.11
Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan Lahar Dingin Gunung Gamalama di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
4.1.2.2 Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Salah satu upaya peningkatan kapasitas SDM yang dilakukan oleh Direktorat Bina Kesehatan Jiwa adalah Peningkatan Keterampilan Kesehatan Jiwa Petugas Siaga Bencana di Daerah Rawan Bencana, yang dilaksanakan pada tanggal 8 11 Agustus 2012 di Bogor, Jawa Barat. Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilanpetugas pelayanan kesehatan jiwa di daerah rawan bencana, dan diharapkan agar setiap regional memiliki tim reaksi cepat siaga bencana yang dapat memberikan bantuan psikologik dan kesehatan jiwa pertama serta siap dimobilisasi bila terjadi bencana dalam regional masing-masing, dalam rangka mempercepat akses pemberian bantuan psikologidan kesehatan jiwa kepada korban bencana. Materi yang diberikan selama pelatihan, antara lain tentang:
Kebijakan kesehatan jiwa dalam siaga bencana Konsep dasar penatalaksanaan kesehatan jiwa di daerah bencana Deteksi dini dan penapisan masalah kesehatan jiwa Psychological First Aid (PFA) Konseling dasar masalah kesehatan jiwa akibat bencana Penilaian masalah psikososial akibat bencana Manajemen stress Koordinasi dan need assessment layanan kesehatan pada bencana
50
Pelatihan tersebut diikuti oleh 52 peserta, dengan rincian: 1. Peserta Pusat
Unit Lintas Program/Lintas Sektor terkait :
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat Promosi Kesehatan Pusat Intelejensia Kesehatan Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik Yayasan Pulih Pusat Krisis UI
2. Peserta Daerah
a) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Riau, Kota Tangerang, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Magelang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Poso, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padang.
b) Rumah Sakit RSKetergantungan Obat, RSJiwa Daerah Bali, RSKD Sulawesi Selatan, RSUD Maluku Utara, RS Jiwa Daerah Kalimantan Selatan, RSJiwa Riau
Gambar 4.12
Pertemuan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Daerah Rawan Bencana
51
4.1.2.3 Direktorat Bina Gizi Upaya peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis kesehatan yang dilakukan oleh Direktorat Bina Gizi selama tahun 2012 antara lain :
1. Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Gizi Dinkes Provinsi tentang Surveilans Gizi dan Kedaruratan Gizi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan
kesiapsiagaan pengelola kegiatan pembinaan gizi provinsi dalam mengantisipasi kejadian bencana.
Jumlah peserta kegiatan ini berjumlah 58 orang berasal dari 33 provinsi dan unit lintas program terkait di Kementerian Kesehatan
2. Pelatihan Konseling Menyusui di Daerah Rawan Bencana
Tujuan dari pelatihan ini adalah tersedianya konselor menyusuipada situasi normal maupun bencana.
Jumlah peserta pelatihan ini sebanyak 1.017 orang berasal dari 9 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Tim yang dilatih adalah Tim Konselor Menyusui sebanyak 1.017 orang,sehingga kumulatif tenaga konselor menyusui sampai tahun 2012 ada sebanyak 3.929 orang yang terdiri dari Dokter (Spesialis Obstetri dan Ginekologi dan Spesialis Anak), Bidan, dan Ahli Gizi dari rumah sakit dan puskesmas perawatan.
3. Pelatihan Fasilitator Pelatihan Konseling Menyusui Tujuan dari pelatihan ini adalah tersedianyafasilitator pelatihan
konseling menyusui pada situasi normal maupun bencana. Jumlah peserta pelatihan ini sebanyak 31 orang dari 5 provinsi. Jumlah kumulatif fasilitator konseling menyusui sampai akhir tahun
2012 adalah 388 orang.
4. Pelatihan Konseling Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) di Daerah Rawan Bencana
Tujuan dari pelatihan ini adalah tersedianya konselor MP-ASIuntuk pelaksanaan konseling MP-ASI pada situasi normal maupun bencana
Peserta pelatihan ini berjumlah 40 orang berasal dari 8 provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Jumlah kumulatif tenaga konselor MP ASI sampai tahun 2012 adalah 388 orang terdiri dari dokter, bidan, perawat dan ahli gizi dari rumah sakit dan puskesmas perawatan.
52
5. Pelatihan Konseling MP ASI di Daerah Rawan Bencana Tujuan dari pelatihan ini adalah tersedianya fasilitator untuk pelatihan
konseling MP ASI pada situasi normal maupun situasi bencana. Peserta pelatihan ini berjumlah 13 orang dari 3 provinsi yaitu Provinsi
Sumatera Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Jumlah kumulatif fasilitator pelatihan konseling MP ASI sampai tahun 2012 sebanyak 51 orang.
6. Sosialisasi Pedoman Kegiatan Gizi dalam Penanggulangan Bencana Pada tahun 2012 dilakukan sosialisasi Pedoman Kegiatan GiziDalam
Penanggulangan Bencana ke 13 provinsi, yaitu : 1. Provinsi Aceh 2. Provinsi Sumatera Utara 3. Provinsi Sumatera Barat, 4. Provinsi Jawa Tengah 5. Provinsi DI Yogyakarta 6. Provinsi Nusa Tenggara Barat 7. Provinsi Nusa Tenggara Timur 8. Provinsi Kalimantan Selatan 9. Provinsi Sulawesi Utara 10. Provinsi Sulawesi Selatan 11. Provinsi Sulawesi Tenggara 12. Provinsi Maluku 13. Provinsi Maluku Utara
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan pengelola kegiatan pembinaan gizi provinsi dalam mengantisipasi kejadian bencana.
Sasaran kegiatan pembinaan teknis lebih difokuskan kepada pengelola kegiatan pembinaan gizi di Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota
Tabel 4.3 Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan yang dilakukan oleh Direktorat Bina Gizi Selama
Tahun 2012
No Jenis Kegiatan Asal Peserta Jumlah Peserta
1 Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Gizi Dinkes Provinsi tentang Surveilans Gizi dan Kedaruratan Gizi
33 provinsi Unit Lintas Program
58 orang
53
2 Pelatihan Konseling Menyusui di Daerah Rawan Bencana
9 Provinsi 1.017 orang
3 Pelatihan Fasilitator Pelatihan Konseling Menyusui
5 Provinsi 31 orang
4 Pelatihan Konseling MPASI Di Daerah Rawan Bencana
8 Provinsi 40 orang
5 Pelatihan Fasilitator Pelatihan Konseling MP ASI
Kementerian Kesehatan
13 orang
6 Sosialisasi Pedoman Kegiatan Gizi dalam Penanggulangan Bencana pada setiap kegiatan Bimtek dan Monev ke Propinsi/Kabupaten/Kota
13 Provinsi
Gambar 4.13 Kegiatan Pelatihan Konseling Menyusui di Daerah Rawan Bencana
54
4.1.2.4 Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan Upaya peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis kesehatan yang dilakukan oleh Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan selama tahun 2012 antara lain :
1. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani
PONEK
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga medis
dalam menangani kegawatan maternal neonatal .
Peserta kegiatan ini adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan,
dokter spesialis anak, dokter umum, bidan dan perawat untuk
kegawatan maternal neotatal.
Jumlah peserta sebanyak 80 orang yang terdiri dari dokter, perawat dan
bidan di Provinsi Papua dan Aceh.
2. Workshop Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Untuk dapat meningkatkan kemampuan petugas kesehatan di rumah sakit
dan mengenalkan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Direktorat
Bina Upaya Kesehatan Rujukan pada tahun 2012 melakukan workshop
SPGDT di kota Bandung dan Jakarta. Peserta pada kegiatan ini berjumlah
80 orang.
Tabel 4.4
Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan yang dilakukan oleh Direktorat Bina Upaya
Kesehatan Rujukan Selama Tahun 2012
No Jenis Kegiatan Jenis Tenaga Medis
Asal Peserta Jumlah Peserta
1 Peningkatan Kapasitas Petugas Dokter Spesialis Kebidanan dan
Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan
Provinsi Papua Provinsi Aceh
80 orang
55
kandungan untuk kegawatan maternal neonatal
2 Peningkatan Kapasitas Dokter Umum untuk kegawatan maternal neonatal
Dokter Umum Provinsi Papua Provinsi Aceh
80 orang
3 Peningkatan Kapasitas Dokter Spesialis Anak untuk kegawatan maternal neonatal
Dokter Spesialis Anak
Provinsi Papua Provinsi Aceh
80 orang
4 Peningkatan Kapasitas Bidan untuk kegawatan maternal neonatal
Bidan Provinsi Papua Provinsi Aceh
80 orang
5 Peningkatan Kapasitas Perawat untuk kegawatan maternal neonatal
Perawat Provinsi Papua Provinsi Aceh
80 orang
6 Workshop Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Jakarta dan Bandung
80 orang
56
Gambar 4.14 Kegiatan Workshop Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
4.1.2.5 Direktorat Surveilans Epidemiologi, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra Upaya peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis kesehatan yang dilakukan oleh Direktorat Surveilans Epidemiologi, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matraselama tahun 2012 antara lain :
No Jenis Kegiatan Asal Peserta Jumlah Peserta
1 Pelatihan Kesehatan Penyelaman dan Hiperbarik
2 KKP 15 Dinkes Provinsi
17 orang
2 Pelatihan Kesehatan Penerbangan
17 KKP 20 orang
3 Pelatihan Penanggulangan Bencana Bidang PP dan PL
KKP BTKL PP Dinkes Provinsi
38 orang
57
Gambar 4.15 Hypobaric Chamber pada Kegiatan Pelatihan Kesehatan Penerbangan
4.1.2.6 Direktorat Penyehatan Lingkungan Direktorat Penyehatan Lingkungan melakukan kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis kesehatan, antara lain :
No Jenis Kegiatan Asal Peserta Jumlah Peserta
1 Food Safety Training
Direktorat Penyehatan Lingkungan
12 orang
2 Investigasi KLB keracunan pangan
Direktorat Penyehatan Lingkungan
12 orang
3 Pelatihan Penggunaan peralatanfood contamination kit
9 Provinsi 59 Kab/kota
Tiap kab/kota 3 orang total 285 orang
4.1.2.7 Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang selama tahun 2012 menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM, antara lain :
No Jenis Kegiatan Asal Peserta Jumlah Peserta
1 Pelatihan Entomolog Kesehatan
KKP BBTKL PP DinkesProvinsi/Kabupaten
60 orang 2 Angkatan
58
2 Pelatihan Pengendalian Vektor Malaria
Dinkes Provinsi Dinkes Kabupaten
30 orang
3 Pelatihan pengendalian vektor dan pemantauan air bersih
Pertamina 30 orang
4
Pentaloka Pengendalian Vektor
Tenaga teknis pengendalian vektor dari BB/BTKL, KKP, Dinkes Kabupaten dan Dinkes
Provinsi
30 orang
5 Pelatihan pengendalian vektor di pelabuhan
KKP Tanjung Balai Karimun
30 orang
6 Pelatihan pengendalian vektor di daerah
24 Dinas Kesehatan Kabupaten
24 orang
Gambar 4.16 Kegiatan Pelatihan Entomologi Kesehatan
59
4.1.2.8 Direktorat Bina Kesehatan Ibu Untuk Direktorat Bina Kesehatan Ibu kegiatan peningkatan kapasaitas SDM yang dilaksanakan selama tahun 2012, antara lain : 1. Peningkatan Kapasitas Pengelola Pelayanan Kesehatan Reproduksi
pada Situasi Darurat di 6 Provinsi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam menangani masalah kesehatan reproduksi pada kejadian krisis kesehatan. Peserta kegiatan ini berasal dari beberapa institusi, yaitu :
Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan Kabupaten Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rumah Sakit Umum Daerah Ikatan Bidan Indonesia
Kegiatan ini dilaksanakan di 6 provinsi, yaitu : a. Provinsi Bengkulu
Jumlah Peserta 30 orang, berasal dari :
Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Seluma Kabupaten Muko-muko Kabupaten Kaur
b. Provinsi Gorontalo Jumlah Peserta 36 orang, berasal dari :
Provinsi Gorontalo Kota Gorontalo Kabupaten Gorontalo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Boalemo Kabupaten Pohuwato
c. Provinsi Kalimantan Tengah Peserta berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
d. Provinsi Nusa Tenggara Barat Jumlah peserta 36 orang berasal dari : Provinsi NTB
Kabupaten Lombok Utara Kabupaten Dompu Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Bima
60
e. Provinsi Sulawesi Tenggara Jumlah peserta 33 orang, berasal dari :
Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Muna Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Bombana Kabupaten Wakatobi Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Konawe Utara
2. Pelatihan Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM)
Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) adalah paket intervensi minimum yang diperlukan unutk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan reproduksi pada situasi bencana. Tujuan pelatihan ini adalah meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam menangani masalah kesehatan reproduksi dalam kejadian krisis kesehatan dengan melakukan Paket Pelayanan Awal Minimum. Pada tahun 2012 pelatihan PPAM ini dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu : 1. Regional Kalimantan Selatan
Dilaksanakan di Banjarmasin, pada tanggal 26 30 November 2012. Narasumber dan fasilitator dari Direktorat Bina Kesehatan Ibu dan Ousat Penanggulangan Krisis Kesehatan Peserta pelatihan ini berjumlah 37 orang, berasal dari :
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Direktorat Bina Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Kesehatan Kota Samarinda
2. Regional Sulawesi Selatan Dilaksanakan di Makassar pada tanggal 25 29 September 2012 Narasumber dan fasilitator berasal dari Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia Peserta pelatihan ini berjumlah 40 orang, berasal dari :
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Direktorat Bina Kesehatan Ibu UNFPA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
61
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara
3. Provinsi Gorontalo Dilaksanakan di Gorontalo dengan jumlah peserta 30 orang berasal dari 6 kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.
3. Sosialisasi dan advokasi pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi darurat Dilakukan di 7 provinsi , yaitu : a. Provinsi Sumatera Utara
Kabupaten Nias Kabupaten Nias Selatan
b. Provinsi Sulawesi Barat
Kabupaten Mamasa Kabupaten Mamuju Utara
c. Provinsi Aceh d. Provinsi Sumatera Selatan e. Provinsi Lampung f. Provinsi Sulawesi Utara g. Provinsi Papua Barat
Tabel 4.5 Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Penanggulangan Krisis
Kesehatan yang dilakukan oleh Direktorat Bina Kesehatan Ibu Selama Tahun 2012
No Jenis Kegiatan Asal Peserta Jumlah Peserta
1 Peningkatan Kapasitas Pengelola Pelayanan Kesehatan Reproduksi pada Situasi Darurat di 5 Provinsi.
6 Provinsi 30 Kabupaten/Kota
Total 288 orang
2 Pelatihan PPAM Regional Kalimantan Selatan
3 Provinsi 7 Kabupaten/Kota
37 orang
3 Pelatihan PPAM Regional Sulawesi Selatan
2 Provinsi 2 Kabupaten UNFPA
40 orang
4 Sosialisasi dan advokasi pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi darurat
2 Provinsi (Sumut dan Sulbar) 4 Kabupaten (Nias, Nias Selatan, Mamasa, dan Mamuju Utara)
60 orang
62
5 Peningkatan kapasitas pengelola pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi darurat di Provinsi Kalimantan Tengah (2 kali). (Dana Dekonsentrasi)
Provinsi Kalimantan Tengah Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
33 orang
6 Sosialisasi dan orientasi pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi darurat diProvinsi Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. (dana Dekonsentrasi)
5 Provinsi (Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Utara, Papua Barat)
Aceh: 44 orang Sumsel: 38 orang
Lampung: 25 orang
Sulut: 35 orang Papua barat: 25
orang
7 Pelatihan PPAMkesehatan reproduksi di Provinsi Gorontalo. (Dana Dekonsentrasi)
Provinsi Gorontalo Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (6 Kabupaten/Kota)
30 orang
63
Gambar 4.17 Kegiatan Pelatihan Paket Pelayanan Awal Minumum (PPAM)
64
Gambar 4.18 Kegiatan Pelatihan Paket Pelayanan Awal Minumum (PPAM)
4.1.2.9 Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan hanya melakukan 1 kegiatan peningkatan kapasitas SDM selama tahun 2012, yaitu Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Obat di Instalasi Farmasi Pusat dengan peserta pelatihan berjumlah 26 orang yang merupakan para pengelola kefarmasian di unit-unit Kementerian Kesehatan. 4.1.2.10 Pusat Kedokteran Kesehatan (Pusdokkes) POLRI Pusdokkes POLRI merupakan unit lintas sektor yang selalu bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan.
Peran Pusdokkes POLRI ini sangat terlihat dalam hal identifikasi korban meninggal pada kejadian seperti kecelakaan transportasi (darat, udara, laut) dan ledakan bom. Proses identifikasi korban meninggal ini dilakukan oleh unit Disaster Victim Investigation (DVI) yang berada dalam Pusdokkes POLRI. Salah satu peran Pusdokkes POLRI/DVI yang terlihat jelas pada tahun 2012 adalah pada proses indentifikasi korban meninggal pada kejadian jatuhnya pesawat Sukhoi Super Jet 100 di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Selama tahun 2012 Pusdokkes POLRI banyak melakukan kegiatan peningkatan SDM nya, terutama SDM unit DVI. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa :
65
1. Pelatihan-pelatihan DVI, baik tingkat nasional dan internasional 2. Konferensi/kongres/pertemuan Internasional dalam hal DVI 3. Sosialisasi program-program DVI ke beberapa provinsi di Indonesia
Tabel 4.6 Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Penanggulangan Krisis
Kesehatan yang dilakukan oleh Pusdokkes POLRI Selama Tahun 2012
No
Jenis Kegiatan Tempat Pelaksanaa
n
Waktu Pelaksanaa
n
Skala Kegiatan
Jumlah Pesert
a
1 5thInternational Dental DVI Management and Forensic Dentistry Course, JCLEC.
Semarang, Jawa Tengah
10 27 Juli 2012
Internasional
20 orang
2 6thInternational DVIMortuary Management Course, JCLEC
Semarang, Jawa Tengah
17 28 September
2012
Internasional
20 orang
3 1stInternational DVIBasic Training for Mobile Brigade, JCLEC
Semarang, Jawa Tengah
17 28 September
2012
Internasional
20 orang
4 4thInternational DVICommander Workshop, JCLEC
Semarang, Jawa Tengah
17 28 September
2012
Internasional
20 orang
5 4thInternational DVI Course for DVI Province Commander and Interdepartmental Institution, JCLEC
Semarang, Jawa Tengah
8 19 Oktober 2012
Internasional
20 orang
6 Sosialisasi DVIPolda DI Yogyakarta
Yogyakarta 19 21 November
2012
Nasional 75 orang
7 Sosialisasi DVIPolda Kalimantan Timur
Kalimantan Timur
27 29 November
2012
Nasional 75 orang
66
8 Sosialisasi DVIPolda Kalimantan Barat
Pontianak, Kalimantan
Barat
10 12 Desember
2012
Nasional 75 orang
4.1.3 Pertemuan Koordinasi
Upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dapat lakukan secara
optimal apabila seluruh program dan kegiatan dilaksanakan dengan cara
berintegrasi serta berkoordinasi baik lintas program maupun lintas sektor. Pada
tahun 2012, Kementerian Kesehatan telah menyelenggarakan 19 kali
pertemuan koordinasi.
Tabel 4.7
Pertemuan Koordinasi Terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan yang Diselenggarakan Unit-unit Kemenkes pada Tahun 2012
No Unit Organisasi Kegiatan Peserta
1
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK)
Rapat Evaluasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2011 dan Koordinasi Kesiapsiagaan menghadapi Krisis Kesehatan Tahun 2012
9 unit LP 6 unit LS 3 RS Vertikal 3 Dinkes Provinsi Media cetak &
elektronik
Pertemuan Evaluasi Upaya Tanggap Darurat dan Pemulihan Krisis Kesehatan
55 orang PPKK 9 PPK Regional 2 PPK Sub
Regional
3 unit LP 2 KKP 1 BTKL 1 RS Jiwa Vertikal 2 Dinkes
Kabupaten 2 Dinkes Kota 9 RSUD 1 RS Swasta 1 unit LS
67
No Unit Organisasi Kegiatan Peserta
(Basarnas)
Pertemuan Evaluasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Jatuhnya Pesawat Sukhoi SSJ 100
PPKK DVI Pusdokkes
POLRI Dinkes Kab. Bogor Dinkes Prov. DKI
Jakartta
Dinkes Prov. Jawa Barat
Persiapan Pelembagaan Pusat Penanggulangan Krisis Regional
PPKK Biro Hukum &
Organisasi
Pertemuan lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan krisis kesehatan
PPKK 9 PPK Regional 2 PPK Sub Regional 33 Dinkes Provinsi Balitbangkes WHO BNPB Bapeten BNPT Kemensos Poltekkes FKM UI RS Vertikal RSUD Fakultas
Kedokteran PMI MPBI Kompas
Rapat Koordinasi Teknis PPK Regional dan Sub Regional di Bukittinggi dan Bogor
PPKK 9 PPK Regional 2 PPK Sub Regional
Pertemuan kesiapsiagaan Gn Lokon, Rokatenda, Banjir DKI
PPKK Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota
68
No Unit Organisasi Kegiatan Peserta
Workshop Implementasi dan Pengembangan Sistem Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan
PPKK PPK Regional/Sub
Regional
WHO Pusdokkes POLRI PMI Univ. Sumatera
Utara IKABI Jasa raharja ARVI POGI Dit.Bina
Keperawatan
Dit. Kesehatan Jiwa Dit. Kesehatan
Kerja
Dit. Gizi Dit. Kesehatan Ibu Dit. Obat Publik Dit. PL Dit. Sepimkesma
2 DVI Pusdokkes POLRI Rapat evaluasi Operasi Sukhoi
di PPK Kemenkes
DVI Pusdokkes POLRI
PPKK Dinkes Kab. Bogor Dinkes Prov. DKI
Jakartta
Dinkes Prov. Jawa Barat
3 Direktorat Bina Kesehatan Ibu
Pertemuan koordinasi kesehatan reproduksi tingkat pusat. (2 kali)
PPKK
subdit AIDS
Direktorat Anak
IBI
UNFPA
Kementerian Pemberdayaan Perempuan &Perlindungan Anak (KNPP&PA), BKKBN, POGI.
69
No Unit Organisasi Kegiatan Peserta
4
Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Membuat jejaring kerja pengendalian vektor (dalam rangka pembuatan Draft Baku Mutu vektor dan Binatang pengganggu)
5
Direktorat Penyehatan Lingkungan
Rapat koordinasi dengan lintas program terkait persiapan penanggulangan bencana
Sosialisasi advokasi penanggulangan bencana dan kedaruratan
Rapat koordinasi LS & LP terkait pengendalian risiko makanan menjelang arus mudik
Advokasi dan sosialisasi pengendalian risiko makanan pada situasi darurat
6
Direktorat Surveilans Imunisasi Karantina dan Kesehatan Matra
Rapat Koordinasi Pokja Bencana Bidang PP dan PL
Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Mudik Lebaran 2012, Mudik Natal 2012 dan Tahun Baru 2013
Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bidang PP dan PL Sail Morotai 2012
Penyusunan Pedoman Penaggulangan Keadaan darurat Bidang Kesehatan Pada Kecelakaan Pesawat Udara di Bandar Udara
7
Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Rapat konsultasi teknis obat publik dan perbekalan kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
8 Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan Rapat Koordinasi SPGDT 2
Dinas kesehatan Provinsi, RS vertikal RS daerah, ARVI, ARSADA, Telkom
9 Emergency and Humanitarian Action Unit
Pertemuan Kluster Kesehatan Dalam Kesiapsiagaan Bencana
20 organisasi 39 orang
70
No Unit Organisasi Kegiatan Peserta
(EHA) WHO
Gambar 4.19
Kegiatan Workshop Implementasi dan Pengembangan Sistem Penanganan
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan
71
Gambar 4.20
Rapat Evaluasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2011 dan Koordinasi
Kesiapsiagaan menghadapi Krisis Kesehatan Tahun 2012
4.1.4 Penguatan Kerjasama
Dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana sangat
diperlukan penguatan kerjasama lintas program maupun lintas sektor.
Kerjasama pada masa pra krisis selama tahun 2012 adalah :
Tabel 4.8
Kerjasama Lintas Program, Lintas Sektor dan Internasional
No Unit Organisasi Instansi Terkait
Bentuk Kerjasama
1 Direktorat Bina Kesehatan Ibu UNFPA
Pelatihan PPAM Penyediaan
Reproductive Health Kit, Individual kits
Dukungan teknis dan manajemen
72
No Unit Organisasi Instansi Terkait
Bentuk Kerjasama
2
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
Kementerian Pertahanan
Kerjasama dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana
3
Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Universitas, Swasta Pertemuan Komisi Ahli Pengendalian Vektor
4 Direktorat Penyehatan Lingkungan
Dit. SIMKAR dan KESMA, Dit. P2B2, Dit. P2ML, Dit. PPTM
Koordinasi dalam rangka penanggulangan krisis kesehatan/darurat (pra, Saat, pasca) dan situasi khusus
Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota Perguruan tinggi
Pembinaan dan Narasumber
5
Direktorat Surveilans Imunisasi Karantina dan Kesehatan Matra
POSSI, Promkes, Dit. Kesja dan Olahraga, Dit. Pengobatan Tradisional dan Komplementer, PERDOKLA, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jejaring Kesehatan Penyelaman dan Hiperbarik
Diskes AU, Perdospi, LAKESPRA, Angkasa Pura, Maskapai, Ditjen Perhub. Udara, Otban, KKP, Balai Kes. Penerbangan
Jejaring Kesehatan Penerbangan
PPKK, Dinkes Prov, Jejaring Pokja Bencana
73
No Unit Organisasi Instansi Terkait
Bentuk Kerjasama
KKP, BBTKL-PP, Dit. PL, Dit. PTM, Dit. P2ML, Dit. P2B2
PP dan PL
PPKK, Pusdatin, Promkes, Puskomlik, Korlantas, Pusdokkes, DLLAJ, Jasa Raharja, Dit. PL, Dit PPTM, Dinkes Prov, Kab/ Kota, KKP, B/BTKL-PP
Jejaring Kerja Kesehatan Situasi Khusus
5
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan
PT. Telkom Dukungan teknis untuk call center 119 untuk SPGDT
Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota
Penguatan call center di daerah
6
Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
CHAI (Community Health Pharmacy International)
Dukungan Teknis dan Manajemen
7
Emergency and Humanitarian Action Unit (EHA)
WHO
Konsultasi Regional Terhadap Pedoman Keamanan Fasilitas Kesehatan Terkait dengan Bencana Air
1. Dukungan Teknis
2. Dukungan Pendanaan
Fasilitasi Kunjungan Ke Kobe Center Jepang
Fasilitasi Kegiatan Konsultasi Regional Dalam Penanggulangan Bencana Di Sektor Kesehatan, Bangkok, Thailand
Dukungan untuk pelaksanaan Workshop
74
No Unit Organisasi Instansi Terkait
Bentuk Kerjasama
Penguatan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Rumah Sakit melalui Peningkatan SPGDT dan Sistem Akreditasi Rumah Sakit
Fasilitasi Kegiatan Pertemuan Regional Asia Tenggara Dalam Pendanaan Tanggap Darurat Kesehatan
Fasilitasi Proses Pembentukan Pusat Kolaborasi WHO (WHO Collaborating Center) Untuk Pelatihan dan Penelitian Dalam Bidang Pengurangan Resiko Bencana
75
Gambar 4.21
Penandatangan Kerjasama Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat
Bencana antara PPKK dan Kementerian Pertahanan
4.1.5 Pemetaan Kesiapsiagaan
Untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam upaya
penanggulangan krisis kesehatan, diperlukan peta kekuatan sumber
daya kesehatan dan kerentanan setiap wilayah di Indonesia yang
didapat melalui kegiatan pemetaan kesiapsiagaan penanggulangan krisis
kesehatan.
Pada tahun 2012 pemetaan kesiapsiagaan dilaksanakan oleh Pusat
Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Direktorat Pengendalian Penyakit
Bersumber Binatang .
76
Tabel.4.9
Kegiatan Pemetaan Kesiapsiagaan
NO Jenis Pemetaan Unit Pelaksana Lokasi
1 Pemetaan Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota Rawan Bencana
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
20 Provinsi 75 Kabupaten
15 Kota
2 Pemetaan Vektor
Penyakit
Direktorat
Pengendalian Penyakit
Bersumber Binatang
Pasir Ganting-
Sumatera Barat,
Kalimantan Timur,
NTT
Gambar 4.22
Kegiatan Pemetaan Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota Rawan Bencana
4.1.6 Kegiatan Kesiapsiagan Pada Situasi Khusus
Situasi khusus merupakan kegiatan berskala besar yang melibatkan banyak
orang dan memiliki kerentanan serta risiko terjadinya krisis kesehatan.
Kegiatan Kesiapsiagaan Pada Situasi Khusus yang dilaksanakan oleh
Kementerian Kesehatan selama tahun 2012 antara lain; Sail Morotai, Pekan
Olah Raga Nasional Ke XVIII, Mudik Lebaran dan beberapa Kejadian Luar Biasa
77
penyakit bersumber binatang (misalnya,Tomcat, Malaria, Demam Berdarah
Dengue dan Chikungunya). Unit di Kementerian Kesehatan yang melaksanakan
Kesiapsiagaan Pada Situasi Khusus, antara lain; Pusat Penanggulangan Krisis
Kesehatan, Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat
Penyehatan Lingkungan, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat
Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dan Direktorat Surveilans
Epidemiologi, Imunisasi, Karantina Kesehatan dan Kesehtan Matra.
Tabel 4.10 Kegiatan Kesiapsiagaan pada Situasi Khusus yang dilakukan oleh
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan pada tahun 2012
No Jenis Situasi Khusus Waktu dan
Tempat Kegiatan
1 Sail Morotai Pulau Morotai & Kota Ternate Provinsi Maluku
mobilisasi fasilitas kesehatan RS
lapangan
Penyelenggaraan Geladi
Penyusunan Rencana
Kontinjensi
Gambar 4.23
78
Penyiapan Rumah Sakit Lapangan Pada Kegiatan Sail Morotai
Gambar 4.24
Penyiapan Rumah Sakit Lapangan Pada Kegiatan Sail Morotai
Tabel 4.10
Kegiatan Kesiapsiagaan pada Situasi Khusus yang dlakukan oleh
Direktorat Jenderal P2PL pada tahun 2012
No Jenis Situasi
Khusus Waktu dan
Tempat Kegiatan
1 Pekan Olah Raga Nasional
Agustus 2012, Provinsi Riau
Koordinasi dengan Dinkes Prov, KKP Pekanbaru; Assessment persiapan pelaksanaan PON; Aktivasi Pos Kesehatan oleh KKP Pekanbaru; dukungan Logistik
2. Sail Morotai 2012 Februari Agustus 2012
Rapat Koordinasi dengan LP dan LS terkait di Jakarta
79
Maret 2012 Pengambilan sampel kualitas air minum oleh KKP kelas III Ternate
Maret 2012 Survei awal bid. PP dan PL, termasuk survey vektor, penyakit, dan kesling
Juni 2012 dan Agustus 2012
Rapat Koordinasi Bid. PP dan PL di Morotai dan di Ternate
Minggu III - IV Agustus
Mapping Homestay, Pengambilan dan pengujian kualitas air minum oleh BTKL- PP Manado dan Dinkes Kab. Morotai
Minggu II III Juli dan Minggu III IV Agustus 2012
Penyemprotan venues oleh Dinkes Kab. Morotai didukung oleh KKP Kelas III Ternate
4 Mudik Lebaran 2012
Jakarta, Juni 2012
Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Mudik Lebaran 2012
Jakarta, 9 Agustus 2012
Apel Siaga Mudik Lebaran Bid. Kesehatan
Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Batam, Banjarbaru (Agustus 2012)
Pemeriksaan sampel makanan, minuman di Rumah Makan, Terminal, Bandara, dan TTU lainnya oleh BBTKL-PP
Jakarta, Manado, Yogyakarta, Surabaya, Palembang, (Agustus 2012)
Pemeriksaan FR kesehatan pengemudi (TD, alkohol, amphetamine, GD) oleh Dt. PPTM, BBTKL-PP, dan Dinkes Prov
80
Gambar 4.25
Rapat Koordinasi Bidang PP & PL Pada Kegiatan Sail Morotai
Gambar 4.26
Pelepasan Tim Kesehatan Mudik Lebaran Tahun 2012 oleh Menteri
Kesehatan
81
Tabel 4.11 Kegiatan Kesiapsiagaan pada Situasi Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
pada tahun 2012
No Jenis Situasi Khusus Waktu dan
Tempat Kegiatan
1
Sail Morotai 2012
Pulau Morotai, Juni 2012
Koordinasi dengan Dinkes Propinsi dan Kabupaten, KKP, Puskesmas
Mapping breeding places DBD, Malaria dan Culicoides (agas).
Pengamatan lingkungan Breeding places,
Survei penangkapan nyamuk dewasa Anopheles, culex dan Agas
Fogging 1 2 minggu sebelum pelaksanaan Sail Morotai 2012.
Penyemprotan IRS sebelum pelaksanaan Sail Morotai 2012.
2
Pengendalian wabah Pederus sp. (Tomcat)
Surabaya, Maret 2012
Pengendalian Populasi Paederus sp. di permukiman.
Standarisasi tatalaksana kasus akibat investasi
Paederus sp.
3 KLB cikungunya
Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireun Propinsi NAD /7-12 Februari2012
Survey vektor (jentik) di genangan air
Menghitung House Index (HI), Container Index (CI), ANJ
82
4 KLB DBD
Desa Nagari Pasir Ganting, Kecamatan Pancung Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumbar / 23-28 April 2012
Mengidentifikasi wilayah penyebaran kasus
Survei faktor resiko(breeding places dan lingkungan vektor) terjadinya KLB
Identifikasi vektor Dinkes Kabupaten
Pesisir Selatan melakukan : Penyuluhan/sosialisasi, larvasidasi dan fogging.
Diagnosa kasus DBD diPuskesmas berdasarkan gejala klinis dan pemeriksaan fisik.
5
Terjadinya peningkatan kepadatan populasi nyamuk
Kota Cirebon
- Survey vektor (nyamuk) malam hari
- Survey tempat perindukan potensial (survey jentik )dan lingkungan
- Larvasidasi menggunakan vectobac
6
Dalam rangka
mendukung
eliminasi malaria di
Kepulauan Seribu,
propinsi DKI
Jakarta.
Kepulauan Seribu, Propinsi DKI Jakarta / Oktober 2012
- Mapping vektor dengan cara survey tempat perkembangbiakan potensial vektor malaria
- Survei kondisi lingkungan tempat perindukan vektor malaria (mengukur parameter lingkungan)
83
Tabel 4.12 Kegiatan Kesiapsiagaan pada Situasi Khusus yang dilakukan
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan pada tahun 2012
No Jenis Situasi Khusus Waktu dan
Tempat Kegiatan
1 Pekan Olah raga Nasional
Agustus 2012 Provinsi Riau
Mobilisasi Tim Kesehatan, Penyiapan Rumah Sakit Rujukan
2 Sail Morotai
Pulau Morotai (Kab. Kepulauan Morotai Provinsi Maluku Utara), bulan Agustus 2012
Mobilisasi Tim Kesehatan, Penyiapan Rumah Sakit Rujukan
Gambar 4.27
Kesiapsiagaan Pelayanan Kesehatan pada PON XVIII Riau 2012
84
Gambar 4.28
Fasilitas Kesehatan di Lokasi Venue PON XVIII Riau 2012
Tabel 4.13 Kegiatan Kesiapsiagaan pada Situasi Khusus yang dilakukan
Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan pada tahun 2012
No Jenis Situasi Khusus
Waktu dan Tempat
Kegiatan
1 Sail Morotai
Maluku Utara Dukungan obat dan perbekalan kesehatan
85
Tabel 4.14
Kegiatan Kesiapsiagaan pada Situasi Khusus yang dilakukan
Pusdokkes POLRI pada tahun 2012
No Jenis Situasi Khusus Tempat Pelaksanaan Kegiatan
1 Sail Morotai Pulau Morotai
Provinsi Maluku
Kesehatan Lapangan
DVI
Pelaksanaan Food
Security
2 Kesiapsiagaan dalam
situasi kontinjensi
Operasi Nusa Aman
4.1.7 Dukungan sarana, prasarana, logistik dan dana operasional
Kementerian Kesehatan pada tahun 2012 telah memobilisasi sarana, prasarana
dan logistik untuk kegiatan penanggulangan krisis kesehatan.
a. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
Mengirimkan bantuan dalam rangka penguatan 45 kabupaten/kota
dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana berupa
personal kit dan emergencykit serta alat pengolah data (laptop dan
modem).
N
O KEGIATAN Unit
Jumlah
1 50 Kab/Kota memiliki sarana
penunjang penanggulangan
krisis kesehatan
1. Emergency kit
2. Personal Kit
3. Alat Pengolah Data
@ 2 paket
@ 5 unit
@ 1 unit
100
250
50
2. Mengirimkan Tenda Pelayanan
Kesehatan ke 9 Regional dan
2 sub Regional
@ 15
165
86
Sarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan meliputi :
- Emergency Kit (airway kit, diagnostic equipment, trauma kit, dan
bag pack)
- Personal Kit (backpack, sleeping bag, perlengkapan masak portable,
sepatu boot, ponco, raincoat, sarung tangan, kupluk, pisau lipat,
global positioning system, lampu kepala, senter dan matras);
- Alat Pengolah Data meliputi laptop dan modem yang diharapkan
dapat mempercepat akses informasi dari Kab/Kota wilayah bencana
Melengkapi sarana prasarana PPK Regional dan Sub Regional:
- Tenda, Vel bed dan Personal Kit untuk seluruh regional
- Emergency kit dan emergency tool di 7 regional
Pembangunan gudang kantor PPK Sub Regional Sumatera Barat
Penyediaan Alat Kesehatan RS Lapangan untuk Kementerian
Kesehatan
Memobilisasi logistik kesehatan untuk penanggulangan krisis
kesehatan
Memberikan dana operasional tanggap darurat penanggulangan krisis
kesehatan
Tabel 4.15
Logistik Yang Telah Dimobilisasi PPKK Pada Tahun 2012
No. Nama Barang Jumlah Bulan Tujuan Keterangan
1 MP-ASI 5 Ton Januari Dinkes Prov
KALBAR
Banjir dan perubahan
iklim
2 MP-ASI 2 Ton Januari Klinik Waluya Sejati abadi
3 MP-ASI 2 Ton Januari DPR PDIP Prov Jambi
4 MP-ASI 2 Ton Januari DPR PDIP
Prov Bengkulu
5 MP-ASI 2 Ton Januari DPR PDIP
Prov Banten
87
6 MP-ASI 2 Ton Januari
Kantor perwakilan
Maluku Utara Ternate
7 MP-ASI 2 Ton Januari DPR PDIP Prov Riau
8 MP-ASI 2 Ton Januari DPR PDIP
Prov JABAR
9 MP-ASI 2 Ton Januari DPR PDIP
Prov Lampung
10 MP-ASI 2 Ton Januari DPR PDIP Prov Bali
11 Masker 20000 lembar Januari Dinkes Prov
NTT
Gnung Lie Lewotolok
Kab Lembata
12 Velbet Life Jacket
100 6
buah buah
Januari
RCSM
13
Masker Tenda Yankes Velbet Polibag Kaporit
1000 2 5
5000 1
Buah Unit Buah
Lembar galon
Februari
Dinkes Prov Banten
Banjir
14 MP-ASI 10 Ton Februari Dinkes Prov
Banten
15 MP-ASI 5 Ton Februari Dinkes Prov
KALBAR
16 MP-ASI 7 Ton Februari Dinkes Prov
JATENG Kesiapsiagan
17 Topi Rompi
50 50
Buah buah
Februari BUK Dasar
18 MP-ASI 3 Ton Februari Dinkes Prov
DIY Kesiapsiagan
19 MP-ASI 4 Ton Februari Dinkes Prov
DIY
20 MP-ASI 4 Ton Februari Dinkes Prov
Bantul
21 MP-ASI 1 Ton Februari SUDINKES
22 MP-ASI 4 Ton Februari Dinkes Prov
JATENG
23 MP-ASI 3 Ton Februari Dinkes Prov
DIY
24 MP-ASI 15 Ton Februari Dinkes Prov
JATIM
25 MP-ASI 1,5 Ton Februari Dinkes Prov
Papua
88
26
Tenda Invatable
Kantong mayat Velbet
2 100 20
Unit Lembar buah
Februari Dinkes Prov
Papua
27
Perahu karet Mesin temple Tenda Yankes Velbet
1 1 1 10
Unit Unit Set
buah
Februari Dinkes Kab Ponorogo
28 Masker 20000 lembar Februari Dinkes Prov
SULUT
29 Abate Kaporit
10 10
Drum Drum
Maret Dinkes Kab
Belu
30 MP-ASI 10 Ton Maret Dinkes Prov
JATIM
31 Velbet 10 buah Maret Dinkes Prov
Aceh
32 MP-ASI 200 Dos Maret Dinkes Kan
Belu
33
Kantong mayat Masker MP-ASI Velbet
50 50000
1 50
Buah Lember
Ton Buah
Maret Dinkes Prov
JABAR
34 MP-ASI 3 Ton Maret Dinkes Kab Halmahera
Selatan
35 MP-ASI 3 Ton Maret Dinkes Kab Kebumen
36 MP-ASI 3 Ton Maret Dinkes Kab Majalengka
37 MP-ASI 2 Ton Maret Dinkes Kab
Maluku Tenggara
38 MP-ASI 2 Ton Maret Dinkes Kab
Lombok Timur
39 MP-ASI 3 Ton Maret Dinkes Kab Sumbawa
40 MP-ASI 3 Ton Maret Dinkes Kab
Sleman
41 MP-ASI 3 Ton Maret Dinkes Kab Waropen
42 Tenda Yankes Velbet
3 90
Unit buah
April Dinkes Prov
Maluku Utara
43 Kantong mayat 20 Buah April KKP kelas 1
SOEHAT
89
44 Rompi + topi Masker
150 10000
Buah lembar
Mei Dinkes Prov
SULUT
45 Sepatu boot Velbet Tenda Yankes
50 6 3
Pasang Buah unit
Mei Dinkes Prov
Aceh
46 Masker 20000 buah Mei Dinkes Prov
SULUT
47
Perahu karet Motor temple Kantong mayat Tenda yankes Masker Velbet
4 4
150 2
2000 25
Set Unit
Lembar Set
Buah buah
Juni Bupati Kab Paser Prov
KALTIM
48 Hygiene kit Bumil kit Built kit
300 50 50
Paket Paket paket
Juni Dinkes Prov Papua Barat
Kebakaran di Kab Sorong
49 Velbet 10 buah Juli Dinkes Prov SULTENG
50 Perahu karet Motor temple Tenda yankes
2 2 2
Set Unit Set
Agustus Dinkes Kab
Tulang Bawang
51 Perahu karet Rompi
1 20
Set buah
November Dinkes Kota
Mataram
52
Kantong mayat Dewasa
Kantong mayat Anak
40
10
Buah
Buah
November RSCM
53 Perahu karet Tenda yankes
2 1
Set Set
Desember Bupati Kab
Mesuji
54 Perahu Karet 2 Set Desember Dinkes Prov Kepulauan
BABEL
90
Tabel 4.16
Bantuan Dana Operasional Tanggap Darurat
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Selama Tahun 2012
NO JENIS
BENCANA
PROVINSI JUMLAH RINCIAN JUMLAH
1 Peningkatan
Aktivitas
Gunung Ijen
Jawa Timur Rp.76.500.000 Dinkes Kab.
Banyuwangi
Rp.19.987.500,-
Dinkes
Kab.Bondowoso
Rp.21.600.000,-
Dinkes Kab.
Situbondo
Rp. 7.312.500,-
Dinkes Provinsi
Jawa Timur
Rp.27.600.000,-
2 Banjir Bandang
dan Angin
Puting Beliung
Nusa
Tenggara
Barat
Rp. 55.431.000 Dinkes Kab.
Sumbawa
Rp.18.391.000,-
Dinkes Kab.
Dompu
Rp. 4.000.000,-
Dinkes Kab.
Lombok Utara
Rp. 3.000.000,-
Dinkes Provinsi
NTB
Rp.30.040.000,-
3 Banjir Sumatera
Barat
Rp.56.025.000,- Dinkes Kab.
Pasaman
Rp.56.025.000,-
4 Banjir Bandang Aceh Rp. 16.000.000 Dinkes Kab.
Pidie
Rp.13.000.000,-
Dinkes Provinsi
Aceh
Rp. 3.000.000,-
5 Banjir Jawa Timur Rp.17.720.000,- Dinkes
Kab. Blitar
Rp.4.000.000,-
91
Dinkes
Kab. Pasuruan
Rp. 6.380.000,-
Dinkes Kab.
Probolinggo
Rp. 4.000.000,-
Dinkes
Kab. Jember
Rp. 1.340.000,-
PPK Regional
Jawa Timur
Rp. 2.000.000,-
6 Peningkatan
aktivitas
Gunung Semeru
Jawa Timur Rp.12.725.000 Dinkes Kab.
Lumajang
Rp. 8.125.000,-
Dinkes Provinsi
Jawa Timur
Rp. 4.600.000,-
7 Konflik Sosial Kab.
Tolikara
Papua
Rp.
48.900.000,-
Dinkes
Provinsi Papua
Rp.48.900.000,-
8 Banjir Bandang Aceh Rp. 5.750.000,- Dinkes
Kab. Pidie
Rp. 5.750.000,-
9 Banjir Bandang Sumatera
Utara
Rp.12.600.000,- Dinkes Kab.
Mandailing
Natal
Rp.12.600.000,-
10 Banjir Nusa
Tenggara
Barat
Rp.34.940.000 Dinkes Kab.
Lombok Timur
Rp.15.000.000,-
Dinkes Kab.
Sumbawa
Rp. 5.400.000,-
Dinkes Provinsi
NTB
Rp.14.540.000,-
11 Banjir Bandang Aceh Rp.26.300.000,- Dinkes Kab.
Aceh Tenggara
Rp.26.300.000,-
12 Kecelakaan
Transportasi
Jawa Barat Rp.49.120.000 Dinkes
Kab. Bogor
Rp.49.120.000
92
Pesawat Sukhoi
13 Kegiatan Pasific
Partnership
Sulawesi
Utara
Rp.36.910.000,- Dinkes Prov.
Sulawesi Utara
Rp.36.910.000,-
14 Bantuan Dana
Operasional DVI
Jawa Timur Rp.107.507.400 POLDA
Jawa Timur
Rp.107.507.400
15 Bantuan
Operasional
Pertemuan
Konsolidasi Tim
Penanggulangan
Krisis Kesehatan
Aceh
Aceh Rp.16.000.000 Dinkes Provinsi
Aceh
Rp.16.000.000
16 Banjir Bandang Sumatera
Barat
Rp.61.437.500 Dinkes Prov.
Sumatera Barat
Rp.61.437.500
17 Banjir Bandang
dan Tanah
Longsor
Maluku Rp. 77.000.000 Dinkes Provinsi
Maluku
Rp. 77.000.000
18 Gempa Bumi Sulawesi
Tengah,
Kab. Parigi
Moutong
Rp.86.517.500 Dinkes Provinsi
Sulawesi
Tengah
Rp.86.517.500
19 Banjir Bandang Gorontalo,
Kab. Bone
Bolango
Rp.19.720.000 Dinkes Provinsi
Gorontalo
Rp.19.720.000
20 Banjir Bandang Aceh, Kab.
Aceh
Tenggara
Rp.21.190.000 Dinkes Provinsi
Aceh
Rp.21.190.000
21 Banjir Bandang Sulawesi
Tengah,
Kab. Parigi
Rp.66.595.000 Dinkes Provinsi
Sulawesi
Tengah
Rp.66.595.000
93
Moutong
22 Konflik Sosial NTB, Kab.
Bima
Rp.42.696.000 Dinkes Provinsi
NTB
Rp.42.696.000
23 Kecelakaan
Industri dan
Kabut Asap
Sumatera
Selatan
Rp.17.160.000 Dinkes Prov.
Sumatera
Selatan
Rp.12.240.000,-
,
Dinkes Kab.
Musi Banyuasin
Rp. 2.940.000,-
Dinkes Kab.
Ogan Ilir
Rp. 330.000,-,
Dinkes Kab.
Ogan Komering
Ilir
Rp. 330.000,-
Dinkes
Kab. Banyuasin
Rp. 440.000,-
Dinkes Kab.
Prabumulih
Rp. 440.000,-
Dinkes Kota
Palembang
Rp. 440.000,-
24 Banjir Aceh Rp.22.660.000 Dinkes Kab.
Aceh Singkil
Rp.22.660.000
25 Konflik Sosial Lampung Rp.76.987.500 Dinkes Kab.
Lampung
Selatan
Rp.76.987.500
26 Peningkatan
Aktivitas
Gunung Raung
Jawa Timur Rp.116.495.000 PPK Regional
Jawa Timur
Rp.116.495.000
27 Peningkatan
Aktivitas
Gunung
Nusa
Tenggara
Timur
Rp.153.535.000 Dinkes Provinsi
NTT
Rp.153.535.000
94
Rokatenda
28 Bantuan
Operasional
Pelatihan
Penanggulangan
Kegawatan
Dampak Akibat
Gunung Meletus
Sumatera
Barat
Rp.122.237.000 Dinkes Provinsi
Sumatera Barat
Rp.122.237.000
b. Direktorat Bina Gizi
Dukungan logistik yang diberikan oleh Direktorat Bina Gizi dalam
pelaksanaan upaya penanggulangan krisis kesehatan adalah dengan
memobilisasi MP ASI. Mobilisasi MP ASI dilakukan baik pada tahap pra
krisis sebagai bufferstock di PPK Regional, maupun pada tahap tanggap
darurat untuk memenuhi kebutuhan MP ASI di Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami kejadian krisis kesehatan untuk
selanjutnya didistribusikan ke lokasi-lokasi pengungsian.
Tabel 4.17
Logistik Yang Telah Dimobilisasi
Direktorat Bina Gizi Pada Tahun 2012
No Nama Barang
Jumlah Tujuan
1
MP-ASI biskuit untuk baduta*) 320.794 kg
27 propinsi, aksi sosial dan luar negeri (Filipina) *)
95
2
Antropometri Kit (alat ukur panjang badan, tinggi badan, timbangan Dacin, pita LILA)*) 740 Set
33 provinsi
Ket : *) Daftar distribusi terlampir
Tabel 4.18 Distribusi MP-ASI Tahun 2012
No. Provinsi Jumlah MP-ASI (Kg)
1 Sumut 3,000
2 Sumbar 7,500
3 Riau 2,000
4 Jambi 2,000
5 Bengkulu 2,000
6 Lampung 2,000
7 DKI Jakarta 9,335
8 Jabar 26,378
9 Jateng 43,081
10 DI Yogyakarta 19,000
11 Jatim 37,000
12 Banten 32,000
13 Bali 2,000
14 NTB 24,000
15 NTT 19,000
16 Kalbar 7,000
17 Kalsel 17,000
18 Kaltim 2,000
19 Sulut 6,000
20 Sulteng 5,000
21 Sulsel 4,000
22 Sultra 7,000
23 Gorontalo 5,000
24 Maluku 5,000
25 Malut 14,500
26 Papua Barat 1,000
27 Papua 7,000
Aksi Sosial 5,000
Luar Negeri (Filipina) 5,000
Jumlah 320,794
96
c. Direktorat Bina Kesehatan Ibu
Direktorat Bina Kesehatan Ibu memobilisasi logistik berupa kit-kit/peralatan
kesehatan reproduksi yang digunakan oleh ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan
wanita usia subur.
Logistik kesehatan reproduksi tersebut dimobilisasi ke Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami kejadian krisis kesehatan untuk
selanjutnya didistribusikan ke lokasi-lokasi pengungsian.
Tabel 4.19 Logistik Yang Telah Dimobilisasi
Direktorat Bina Kesehatan Ibu Pada Tahun 2012
No Jenis
Logistik
Jumlah Tujuan
1 Kit Ibu Hamil 283 set Jawa Barat
Sumatera Barat
Nusa Tenggara Barat
Gorontalo
Bengkulu
Banten (Pandeglang)
Kalimantan Selatan
2 Kit Ibu Bersalin 283 set
3 Kit Bayi 160 set
4 Kit Higienis 1.173
set
d. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Direktorat Jenderal P2PL memobilisasi logistik untuk keperluan sanitasi
lingkungan dan penyediaan air bersih pada situasi darurat. Unit yang
melakukan mobilisasi logistik sanitasi lingkungan dan penyediaan air bersih
di Direktorat Jenderal P2PL adalah Direktorat Penyehatan Lingkungan dan
Direktorat Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra.
Untuk keperluan bufferstock di Dinas Kesehatan Provinsi dan PPK Regional,
Direktorat Jenderal P2PL memobilisasi beberapa jenis logistik diantaranya:
97
repellent lalat, repellent nyamuk, kaporit, insektisida lalat, polybag sampah,
masker, mesin fogging, mist blower, sarung tangan, jerigen air bersih,
penyemprot lalat/nyamuk, lysol dan sepatu boot, serta air rahmat, penjernih
air cepat (PAC) dan aquatab.
Gambar 4.28
Penyerahan Simbolis Bantuan Logistik PP & PL kepada Dinkes Kab. Morotai
Tabel 4.20 Logistik Yang Telah Dimobilisasi Direktorat Jenderal P2PL
Pada Tahun 2012
NO TUJUAN JENIS LOGISTIK JUMLAH KET
1
Dinkes Prov. Jawa Timur
Hygene kit 200 set Desember 2012, Kesiapsiagaan banjir wilayah Jawa Timur
Repellent Lalat 3 dus
PAC 1500 sacet
Aquatab 3000 tablet
Kaporit 75 Kg
Air Rahmat 40 dus
Jerigen air bersih 20 buah
Insektisida lalat 10 liter
Polybag sampah
1500 buah
98
2
Dinkes Kab Garut
Masker non kain 2000 buah
Februarai 2012, Kesiapsiagaan Erupsi G. Galunggung
PAC 1000 sacet
Air Rahmat 120 botol
Insektisida lalat 10 liter
Insektisida lalat 10 liter
Insektisida nyamuk 10 liter
Repellent lalat 2 dus
Polybag sampah 1000 buah
Emergency kit 2 set
3
Dinkes Kab. Tasikmalaya
Masker non kain 1000 buah
Februarai 2012 Kesiapsiagaan Erupsi G. Galunggung
PAC 1500 sachet
Hygiene kit 70 set
Kaporit 30 kg
Insektisida lalat 10 liter
Insktisda nyamuk 20 liter
Repellent lalat 3 dus
Polybag sampah 1500 buah
Emergency kit 2 set
4
Dinkes Prov. Riau
Kelambu Malaria 75 buah Kesiapsiagaan PON XXVI, Juni 2012
Polybag sampah 1500 buah
Replant Lalat 5 dus
Penyemprot lalat 2 buah
Emergency kit 2 set
5
Dinkes Kab. Pulau Morotai
Larvasida 50 kg Juni 2013, Kesiapsiagaan Sail Morotai
Kelambu 500 buah
PAC 1000 sacet
Aquatab